Redaksi Papuanewsonline.com Hubungi Kami Ketentuan Penggunaan Kebijakan Privasi UU Pers dan Pedoman Media Siber
logo-website
Minggu, 29 Mar 2026,  WIT
Home Berita Pilihan Redaksi HOT Hukrim Politik dan Pemerintahan Pendidikan dan Kesehatan Ekonomi Seni dan Budaya Olahraga Forum
BREAKING NEWS
Rapor Merah Satu Tahun Kepemimpinan JOEL di Kabupaten Mimika One Way Diberlakukan, Menhub Urai Kepadatan Tol Trans Jawa Dua Kepala Kampung di Nduga Bongkar Gudang Bulog Demi Warga, Klaim Krisis Sembako Meluas Polda Maluku Gelar Rakor Lintas Sektoral, Pastikan Pengamanan Jumat Agung dan Paskah 2026 TPNPB Kodap IV Sorong Raya Klaim Serang Pos Militer di Maybrat, 8 Aparat Tewas dan Senjata Disita Pemkab Boven Digoel Luncurkan Program Mudik Gratis Lebaran dan Paskah Redam Aksi Bentrok di Danar, Polisi Imbau Masyarakat Menahan Diri dan tidak mudah terprovokasi 4 Personel Polda Maluku Lolos Seleksi S2-PTIK 2026 Kapolda Maluku Pimpin Rapat Kesiapan Pengamanan Paskah dan Tradisi Pukul Sapu Bahasa Indonesia Resmi Masuk Vatican News, Tonggak Baru Komunikasi Gereja
BERITA TAG Ekonomi Homepage
Sidak Harga Beras, Pj Gubernur Papua Ambil Langkah Jaga Stabilitas Pangan Papuanewsonline.com, Jayapura – Isu kenaikan harga beras di sejumlah daerah di Indonesia juga ikut menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Papua. Untuk memastikan kondisi di lapangan, Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik distribusi dan gudang beras di Kota Jayapura, Jumat (22/8/2025). Langkah ini dilakukan untuk menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan pokok, khususnya beras yang menjadi kebutuhan utama masyarakat Papua. Dalam sidaknya, Fatoni menemukan fakta menarik. Sejumlah retail modern masih menjual beras dengan harga lama karena stok lama masih tersedia. Namun, di beberapa titik penjualan, terutama di pasar tradisional, harga beras mengalami kenaikan antara Rp2.000–Rp3.000 per kilogram. Menyikapi hal tersebut, Fatoni menekankan bahwa kunci pengendalian harga ada pada kelancaran distribusi. “Yang terpenting adalah stok tetap mengalir dari gudang ke pasar. Kalau stok lancar, harga bisa kita jaga agar tetap stabil,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, Fatoni juga mengungkapkan kondisi ketersediaan pangan di Papua. Ia menyebutkan bahwa stok beras di Gudang Bulog Papua mencapai 10.000 ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama empat bulan ke depan. Tak hanya itu, masih ada tambahan pasokan berupa 75 ton beras dari gudang swasta serta 300 ton yang saat ini berada di Pelabuhan Jayapura dan siap didistribusikan. “Dengan stok yang ada, masyarakat tidak perlu panik. Pemerintah menjamin kebutuhan pangan, khususnya beras, tetap tersedia,” ujar Fatoni. Lebih lanjut, Fatoni menegaskan bahwa Pemprov Papua akan memperketat pengawasan distribusi beras dengan melibatkan Bulog, OPD terkait, hingga pihak swasta. Tujuannya, agar tidak ada hambatan dalam pendistribusian dari gudang ke pasar serta untuk menekan potensi permainan harga oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, pemerintah juga akan menyiapkan skema intervensi pasar jika ditemukan kenaikan harga yang tidak wajar. Di akhir sidaknya, Fatoni mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi isu-isu kelangkaan pangan dan tidak melakukan aksi borong yang justru bisa memperburuk keadaan. “Pemerintah akan terus mengawal dan memastikan harga pangan terkendali. Mari kita hadapi situasi ini dengan tenang, karena stok beras kita aman,” pungkasnya. Dengan langkah antisipatif ini, pemerintah daerah berharap stabilitas pangan di Papua tetap terjaga, sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat di tengah situasi fluktuasi harga pangan nasional.   Penulis : Jidan Editor : GF  23 Agu 2025, 19:10 WIT
Mimika ‘Go Digital’! Ratusan Pelaku Usaha Antusias Ikuti Sosialisasi OSS Berbasis Risiko Papuanewsonline.com, Mimika – Kabupaten Mimika semakin serius mendorong transformasi digital dalam dunia usaha. Sebanyak 200 pelaku usaha dari berbagai sektor ekonomi hadir dan mengikuti Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika. Acara ini berlangsung meriah di Hotel Grand Tembaga, Kamis (21/8/2025), dan dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Frans Kambu. Suasana pembukaan terasa semakin semangat ketika ditandai dengan bunyi tifa yang dipukul bersama-sama, simbol semangat gotong royong menuju era baru kemudahan berusaha di Mimika. Dalam sambutannya, Frans Kambu menegaskan bahwa penerapan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) adalah amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Sistem ini hadir untuk memberikan kepastian hukum, menyederhanakan birokrasi, dan mempercepat proses perizinan, sehingga para pelaku usaha tidak lagi terbebani prosedur rumit. “Pelaku usaha perlu memahami bahwa dalam OSS RBA terdapat tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan berdasarkan tingkat risiko tersebut. Dengan begitu, proses perizinan menjadi lebih jelas, transparan, dan tepat sasaran,” ujar Frans Kambu. OSS RBA juga memungkinkan seluruh perizinan usaha diintegrasikan ke dalam satu sistem resmi pemerintah. Hal ini tidak hanya memberi legalitas sah bagi pelaku usaha, tetapi juga memperkuat posisi mereka di mata hukum, sehingga potensi konflik izin maupun sengketa lokasi bisa diminimalisir. Sosialisasi ini diikuti dengan penuh antusias oleh ratusan pelaku usaha lokal, mulai dari sektor UMKM, perdagangan, perikanan, konstruksi, hingga jasa. Banyak peserta yang sebelumnya mengaku masih bingung dengan prosedur OSS merasa lebih tercerahkan setelah mendapat penjelasan detail dari narasumber. Frans Kambu menekankan bahwa sistem OSS RBA bukan hanya memudahkan pelaku usaha, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor. “Dengan sistem ini, investor akan lebih yakin menanamkan modalnya karena prosedur perizinan lebih sederhana, terukur, dan memiliki kepastian hukum,” jelasnya. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan pengawasan lebih efektif, memastikan para pelaku usaha mematuhi aturan yang berlaku sesuai tingkat risikonya. Pemerintah Kabupaten Mimika berharap implementasi OSS RBA menjadi titik awal terbentuknya iklim investasi yang lebih kondusif. Dengan sistem ini, setiap pelaku usaha—baik skala kecil maupun besar dapat mengembangkan bisnisnya tanpa terhambat urusan administrasi. DPMPTSP Mimika juga berkomitmen untuk terus mendampingi pelaku usaha, memberikan bimbingan teknis, serta membuka akses informasi agar sistem OSS RBA bisa diimplementasikan secara maksimal di daerah. Sosialisasi ini bukan hanya sekadar forum penjelasan, melainkan juga momentum penting untuk meneguhkan komitmen Mimika dalam mendukung dunia usaha lokal menuju era digital yang lebih modern, transparan, dan kompetitif.   Penulis : Jidan Editor : GF 23 Agu 2025, 18:33 WIT
Jaringan Hilang Total di Mimika, Warga Serbu Kafe Demi Starlink Papuanewsonline.com, Mimika – Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mendadak lumpuh dari aktivitas digital setelah jaringan telekomunikasi hilang total sejak Kamis (21/8/2025) dini hari. Sejak pukul 05.00 WIT, sinyal ponsel dan layanan internet tidak dapat digunakan sama sekali. Padahal, sejak 16 Agustus 2025, jaringan internet memang sudah mengalami gangguan serius, meski masyarakat masih bisa “memaksa” untuk mengakses layanan dasar. Namun kali ini, kondisi berbeda. Hilangnya jaringan benar-benar memutus konektivitas masyarakat, baik untuk urusan bisnis, pekerjaan, maupun komunikasi sehari-hari. Tak ayal, fenomena ini mendorong warga berbondong-bondong menyerbu kafe-kafe di Kota Timika yang diketahui menggunakan jaringan Starlink sebagai alternatif. Beberapa kafe yang langsung diserbu pengunjung antara lain Linear Cafe, TKP Timika, Cafe Mulo, Kini East, hingga sejumlah kafe lain yang memang sudah lebih dulu menyediakan fasilitas internet berbasis satelit. Suasana kafe yang biasanya dipadati pelanggan pada sore atau malam hari, kini berubah sejak pagi. Kursi-kursi penuh, colokan listrik diperebutkan, dan suasana menjadi riuh oleh warga yang sibuk membuka laptop atau ponsel masing-masing. Bagi masyarakat Mimika, internet bukan sekadar hiburan. Banyak warga menggantungkan pekerjaan, usaha, hingga pendidikan anak pada jaringan daring. Hilangnya sinyal membuat mereka terpaksa mencari “jalur darurat” agar tetap bisa bekerja dan berkomunikasi. Seorang warga bernama Afrian, yang ditemui di TKP Cafe, mengaku tak punya pilihan lain selain datang ke kafe. “Baru hari ini ke kafe karena jaringan sudah hilang total dari jam 5 subuh tadi. Sebelumnya masih bisa pakai jaringan data, meskipun lambat, tapi sekarang sudah tidak bisa sama sekali,” ungkapnya. Ia menambahkan, kondisi ini menyulitkan dirinya yang sehari-hari harus mengirim laporan kerja secara daring. Bahkan, beberapa warga lain mengaku sampai rela berpindah dari satu kafe ke kafe lain karena tempat yang didatangi sudah terlalu penuh. Fenomena ini sekaligus menggambarkan tingginya ketergantungan masyarakat Mimika terhadap akses internet. Dari sektor usaha kecil hingga bisnis besar, semuanya terpukul oleh hilangnya layanan telekomunikasi. Sebelumnya, PT Telkom Indonesia menyebut gangguan disebabkan kerusakan pada Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sulawesi-Maluku-Papua Cable System (SMPCS) ruas Sorong–Merauke. Proses perbaikan membutuhkan waktu karena harus menunggu kapal khusus yang menangani kabel optik bawah laut. Namun, bagi masyarakat Mimika, gangguan ini bukan lagi sekadar persoalan teknis. Hilangnya jaringan berarti hilangnya kesempatan berusaha, menurunnya produktivitas, hingga terhambatnya akses pendidikan daring. Bahkan layanan pemerintahan yang berbasis internet pun ikut terganggu. Di tengah kondisi ini, masyarakat berharap agar perbaikan jaringan segera diselesaikan. Beberapa warga juga mendesak agar operator seluler memberikan kompensasi yang layak, mengingat kerugian yang mereka tanggung tidak kecil. Jika situasi seperti ini terus berulang, banyak pihak menilai perlu ada diversifikasi infrastruktur telekomunikasi di Papua. Starlink yang kini jadi “penyelamat” dadakan di Mimika, bisa menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk memperkuat jaringan di wilayah-wilayah rawan gangguan.   Penulis : Abim Editor : GF 22 Agu 2025, 14:52 WIT
APBD-P Mimika 2025: DPRK Kompak Beri Apresiasi dan 'PR' ke Pemerintah Papuanewsonline.com, Mimika – Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRK Mimika pada Kamis (21/8/2025) berlangsung penuh warna. Agenda utama rapat adalah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025. Dalam forum terhormat itu, delapan fraksi DPRK Mimika tampil kompak: memberi apresiasi kepada pemerintah daerah, sekaligus menitipkan catatan kritis sebagai “PR” yang harus ditindaklanjuti. Sikap ini menunjukkan bahwa wakil rakyat di Mimika tidak hanya sekadar mengiyakan, tetapi benar-benar menjalankan fungsi kontrol terhadap arah pembangunan daerah. Dalam pandangan umum fraksi, apresiasi pertama ditujukan kepada Bupati Mimika atas penunjukan Abraham Kateyau sebagai Plt Sekda Mimika. Keputusan ini dianggap tepat untuk memperkuat roda birokrasi. Selain itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga mendapat apresiasi karena dinilai berhasil menyusun KUA-PPAS Perubahan 2025 dengan baik. Namun, di balik apresiasi itu, fraksi-fraksi juga melontarkan catatan kritis. Fraksi PKB, melalui juru bicaranya Benyamin Sarira, menekankan agar pelaksanaan APBD-P benar-benar selaras dengan program prioritas daerah dan sesuai kemampuan keuangan daerah. “Fraksi PKB berharap target pendapatan daerah dioptimalkan melalui potensi sumber-sumber pendapatan baru yang bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya. Fraksi Demokrat, lewat Dessy Putrika Rosa Rante, tegas menolak alokasi anggaran untuk kegiatan seremonial yang dianggap tak menyentuh kepentingan rakyat. “Fraksi Demokrat menolak anggaran seremonial. APBD Perubahan 2025 harus benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Mimika,” tandasnya. Fraksi Gerindra memberi perhatian khusus pada pemberdayaan pengusaha Orang Asli Papua (OAP) dalam proyek-proyek daerah. Mereka juga mendesak percepatan pembangunan fisik dan penyediaan rumah layak huni bagi OAP.Fraksi Eme Neme Yauware menyoroti pentingnya meningkatkan PAD dari sektor perikanan, sektor potensial yang dinilai belum digarap maksimal.Fraksi Rakyat Bersatu memberikan apresiasi kepada pemerintah atas keseriusannya di bidang pendidikan, salah satu sektor yang dianggap vital bagi pembangunan SDM Mimika.Fraksi Kelompok Khusus mengingatkan soal pentingnya harmoni eksekutif dan legislatif. Menurut mereka, tanpa sinergi kedua lembaga, kesejahteraan masyarakat sulit diwujudkan. Sikap fraksi-fraksi ini memberi pesan jelas: DPRK Mimika ingin anggaran daerah benar-benar menjadi instrumen kesejahteraan rakyat, bukan sekadar angka-angka di atas kertas. Kekompakan memberi apresiasi dan catatan kritis adalah wujud kontrol politik yang sehat. Artinya, DPRK tidak hanya memuji, tapi juga memastikan pemerintah punya kewajiban untuk memperbaiki hal-hal yang belum maksimal. APBD-P 2025 akan menjadi instrumen penting dalam menjawab tantangan pembangunan Mimika. Tantangan besar seperti pemberdayaan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur menjadi pekerjaan rumah bersama. Diharapkan, melalui sinergi eksekutif dan legislatif, Mimika bisa melahirkan kebijakan anggaran yang pro rakyat, berpihak pada Orang Asli Papua, serta berorientasi pada kemajuan daerah, bukan sekadar proyek jangka pendek.   Penulis : Jidan Editor : GF 22 Agu 2025, 13:22 WIT
Bupati Mimika ‘Sentil’ Telkomsel: Internet Lumpuh, Rakyat Jangan Jadi Korban Diam-Diam! Papuanewsonline.com, Mimika – Layanan internet di Papua Selatan dan Papua Tengah masih mengalami gangguan serius sejak 16 Agustus 2025. Kerusakan pada Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sulawesi-Maluku-Papua Cable System (SMPCS) ruas Sorong-Merauke menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu, terutama di sektor ekonomi digital, pendidikan, hingga komunikasi sehari-hari. Dampak gangguan ini langsung dirasakan masyarakat luas. Usaha mikro dan kecil yang bergantung pada pemasaran online terhenti, transaksi perbankan digital tersendat, hingga proses belajar mengajar berbasis internet lumpuh. Tidak tinggal diam, Bupati Mimika, Johannes Rettob, angkat bicara lantang menanggapi keluhan masyarakat yang merasa dirugikan. Dalam wawancara bersama awak media di Timika, Rettob menegaskan perlunya tanggung jawab dari pihak operator. Bupati John, sapaan akrab Johannes Rettob, menilai Telkomsel sebagai anak perusahaan PT Telkom Indonesia tidak bisa lepas tangan. Menurutnya, gangguan internet bukan hanya sekadar gangguan teknis, tetapi telah berdampak langsung pada perekonomian rakyat. “Harus ada kuota gratis bagi masyarakat setelah pemulihan jaringan internet. Harusnya ada kompensasi yang layak,” tegas Bupati John. Ia menambahkan, kompensasi tersebut harus diberikan secara nyata, bukan sebatas wacana atau janji. “Masyarakat kehilangan kesempatan untuk menjalankan usaha, belajar, dan berkomunikasi. Kerugian ini nyata. Jadi kompensasi juga harus nyata, sesuai kerugian yang dialami,” sambungnya. Gangguan internet kali ini memperlihatkan betapa pentingnya infrastruktur digital di Tanah Papua. Tidak hanya aktivitas ekonomi yang terganggu, masyarakat juga kehilangan akses untuk berkomunikasi dengan keluarga di luar daerah, bahkan sulit mengakses layanan kesehatan dan informasi publik berbasis digital. Kondisi ini menurut Bupati John menunjukkan perlunya evaluasi besar-besaran terhadap sistem layanan telekomunikasi di Papua, agar ke depan kejadian serupa tidak berulang. Di sisi lain, Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menyampaikan harapan agar proses perbaikan jaringan serat optik Telkom Group bisa segera diselesaikan. PT Telkom Indonesia sendiri telah menyiapkan kapal khusus untuk memperbaiki SKKL yang mengalami kerusakan di dua titik koordinat ruas Sorong-Merauke. Proses perbaikan akan dilaksanakan dalam dua tahap. Jika berjalan lancar, layanan internet di Papua Selatan dan Papua Tengah diharapkan segera kembali normal, sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas tanpa hambatan. Pernyataan tegas Bupati Mimika menjadi suara penting yang mewakili keresahan rakyat. Dengan menuntut kompensasi, pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat tidak hanya menjadi korban, tetapi juga mendapatkan haknya atas layanan publik yang seharusnya bisa diakses tanpa hambatan. Gangguan ini sekaligus menjadi pelajaran bahwa infrastruktur digital harus mendapat perhatian serius, terutama di wilayah timur Indonesia yang masih sering menghadapi kendala konektivitas.   Penulis : Jidan Editor : GF 22 Agu 2025, 13:13 WIT
Madu Galo Galo dari Balai Gadang Bikin Kagum Tim Kemenko Polkam Papuanewsonline.com, Padang – Aroma manis madu segar memenuhi udara ketika Tim Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memasuki Koperasi Merah Putih Balai Gadang. Dalam kunjungan kerja yang berlangsung selama dua hari, Rabu hingga Kamis (13-14/8/2025), salah satu produk unggulan daerah ini, madu galo galo, sukses mencuri perhatian rombongan. Produk lokal yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat ini tidak hanya menawarkan cita rasa khas, tetapi juga menyimpan potensi ekonomi besar yang dapat mendorong kesejahteraan warga. Brigjen Pol Irwansyah, Asisten Deputi Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara pada Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memastikan program prioritas nasional berjalan efektif. “Dalam setiap kegiatan di wilayah, kami akan menyempatkan untuk mengecek program-program yang saat ini sedang digalakkan pemerintah, seperti dapur MBG, Koperasi Merah Putih, rumah untuk rakyat, dan lainnya,” ujar Irwansyah. Di Balai Gadang, tim mendapat kesempatan menyaksikan proses pengelolaan madu galo galo, mulai dari pengambilan langsung dari sarang hingga pengemasan. Madu ini terkenal langka karena jenis lebahnya jarang ditemukan di wilayah lain, membuatnya memiliki nilai jual tinggi dan prospek pasar luas. “Kami lihat potensinya sangat besar. Kualitasnya di atas rata-rata, dan ini harus diberdayakan agar manfaatnya kembali ke masyarakat,” tambah Brigjen Irwansyah. Masyarakat setempat telah mulai merasakan dampak ekonomi positif dari pengelolaan madu ini, meski skalanya masih terbatas. Kemenko Polkam pun mendorong agar koperasi mampu meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jaringan pemasaran. Selain fokus pada madu galo galo, rombongan Kemenko Polkam juga meninjau pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di SPN Polda Sumbar, yang menjadi bagian dari Program Makan Bergizi Gratis. Progres pembangunan SPPG sudah mencapai tahap akhir dengan bangunan utama berdiri kokoh dan peralatan utama siap digunakan. “Kehadiran kami adalah untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya, agar masyarakat desa bisa kita bantu dan dorong mengelola koperasi secara mandiri,” jelas Irwansyah. Kunjungan ini membuktikan bahwa potensi daerah seperti madu galo galo bukan hanya kebanggaan lokal, tetapi juga aset nasional yang dapat menunjang perekonomian rakyat. Melalui sinergi pemerintah, koperasi, dan masyarakat, diharapkan produk seperti ini mampu menembus pasar nasional bahkan internasional.   Penulis : GF Editor : GF 15 Agu 2025, 21:42 WIT
Polres Buru dan Bulog Siapkan 14 Ton Beras Untuk Gerakan Pasar Murah Papuanewsonline.com, Buru - Kepolisian Resor (Polres) Buru bekerjasama dengan Bulog Kabupaten Buru menyiapkan 14 ton beras untuk kegiatan Gerakan Pasar Murah (GPM).Kegiatan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan ini digelar di berbagai wilayah Kabupaten Buru, sejak Selasa, 12 Agustus 2025.Sejak awal kegiatan ini digulirkan Polres Buru dan Bulog telah menyalurkan 5 ton beras di Desa Lala, Desa Ubung, dan Desa Jikumaras. Pada Kamis, 14 Agustus 2025, 5 ton beras kembali disalurkan di Desa Karang Jaya. Sisanya akan didistribusikan ke desa-desa lain sesuai jadwal yang telah ditetapkan.Wakapolres Buru Kompol H. Akmil Djapa turun langsung meninjau kegiatan, memastikan proses penyaluran berjalan lancar, tertib, dan tepat sasaran.Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk sinergi Polri bersama Bulog dan pemerintah daerah dalam membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menekan laju inflasi di wilayah Kabupaten Buru.“Gerakan Pasar Murah ini kami laksanakan untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga beras. Semoga dapat meringankan beban mereka,” ujar Kompol H. Akmil Djapa. PNO-12 15 Agu 2025, 12:40 WIT
Polres Kepulauan Tanimbar Bagikan 20 Ton Beras Dalam Rangka Gerakan Pangan Murah Papuanewsonline.com, Tanimbar – Polda Maluku Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar, Dalam rangka meringankan beban Masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi Daerah, Polres Kepulauan Tanimbar menggelar Kick of Launching Gerakan Pangan Murah (GPM) pada, Kamis (14/08/25) siang.Berlangsung di halaman Mapolres Kepulauan Tanimbar, kegiatan ini turut dihadiri oleh Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP AYANI, S.P., S.I.K., M.H., Wakapolres Kompol WILHEMUS B. MINANLARAT, S.H., Kadis Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja, para PJU, Kepala Perum Bulog Saumlaki bersama Staf, Danki Brimob, para PJU serta tamu Undangan lainnya.Acara Kick Of Launching Gerakan Pangan Murah Polri (GPM) tersebut diawali dengan pelaksanaan Zoom Meeting yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M. Si., Mentri Dalam Negeri Jendral Polisi (Purn) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAFIAN, M.A., Ph.D., Kepala Bappenas Prof. Dr RAHMAD PAMBUDI, M. S., beserta Dirut Utama Perum Bulog Mayor Jenderal (Purn) AHMAD RISA PATRIA.Usai Zoom Meeting, kegiatan tersebut dilanjutkan dengan Gerakan Pangan Murah (GPM). Dalam GPM ini, Polres Kepulauan Tanimbar yang bekerja sama dengan Bulog Saumlaki telah menyediakan beras SPHP Bulog kemasan 5 kilogram per karung sebanyak 20.000 Kg (20 Ton) dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk masyarakat yang hadir.Masyarakat tampak antusias dalam memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa mendapatkan beras yang telah disediakan dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasaran. Kegiatan GPM ini menjadi wujud nyata kepedulian Polri terhadap Masyarakat, sekaligus sebagai upaya dalam menjaga Ketahanan Pangan dan stabilitas harga di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.Disela-sela kegiatan, Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP AYANI, S.P., S.I.K., M.H., pada kesempatan itu mengatakan bahwa, kegiatan ini merupakan salah satu wujud kepedulian Polri dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan dan menekan harga beras, selain itu juga untuk memastikan Masyarakat yang membutuhkan mendapatkan akses pangan yang cukup dan terjangkau.“Gerakan Pangan Murah ini diharapkan bisa membantu meringankan beban Masyarakat, sekaligus menjadi langkah nyata menjaga stabilitas Pangan khususnya di Wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar” terangnya.Selain digelar pada Polres Kepulauan Tanimbar, kegiatan GPM ini juga dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia melalui sarana Zoom meeting yang diinisiasi oleh Mabes Polri, yang menandai kolaborasi kuat antara institusi Kepolisian dengan Bulog dalam menjawab tantangan stabilitas Pangan Nasional. Melalui kegiatan ini, Polri tidak hanya menjalankan fungsi keamanan, tetapi juga memperlihatkan kepedulian nyata terhadap kesejahteraan Rakyat. PNO-12 15 Agu 2025, 12:20 WIT
Polri Bersama Bulog Jalin Kerjasama Luncurkan Gerakan Pangan Murah Serentak di Seluruh Indonesia Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama Perum Bulog meluncurkan Gerakan Pangan Murah secara serentak di seluruh Indonesia. Kick-off kegiatan ini dipusatkan di Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (14/8/2025).Acara dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) H. Arief Prasetyo Adi, S.T., M.T., Ph.D. (h.c.), serta Direktur Utama Perum Bulog Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani.Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan, kegiatan ini digelar untuk menstabilkan harga pangan, terutama beras, agar tetap terjangkau masyarakat.“Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kick-off Gerakan Pangan Murah secara serentak. Hingga 13 Agustus, sudah disalurkan 5.706 ton beras SPHP di 4.705 titik. Khusus hari ini, kami menyalurkan 2.424 ton di 1.552 titik dengan penerima manfaat hampir 485 ribu orang,” ujar Kapolri.Ia menambahkan, harga beras, gula, dan minyak yang dijual dalam program ini dipastikan sesuai standar Bulog dan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).“Kami terus mendorong penyaluran beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton agar segera terealisasi sesuai arahan Bapak Presiden. Evaluasi akan dilakukan setiap minggu untuk memastikan program berjalan optimal,” tegasnya.Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyoroti peran strategis gerakan ini dalam menjaga stabilitas inflasi nasional.“Target inflasi kita berada di kisaran 1,5 sampai 3,5 persen. Pada Juli kemarin inflasi tercatat 2,37 persen, sesuai target. Namun beras adalah komoditas utama yang harus dijaga. Beberapa wilayah di timur bahkan harganya sempat di atas HET, yakni Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram,” ungkap Mendagri.Ia mengapresiasi sinergi Polri, Bulog, TNI, dan pemerintah daerah yang membuat distribusi lebih cepat dan merata.“Dari 237 kabupaten/kota yang sebelumnya mengalami kenaikan harga beras, kini harga sudah turun menjadi sekitar Rp191 per kilogram. Polri dengan jaringannya hingga daerah sangat membantu stabilisasi ini,” jelas Tito.Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa gerakan ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.“Bantuan pangan sudah 90 persen tersalurkan untuk 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat. Selanjutnya Gerakan Pangan Murah SPHP sebanyak 1,3 juta ton akan terus berjalan hingga Desember,” kata Arief.Ia menambahkan, masyarakat juga bisa memperoleh kebutuhan pokok lain dengan harga terjangkau."Beras dijual Rp11.000 per kilogram, minyak goreng Rp15.000, dan tepung Rp10.000. Antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Terima kasih kepada Kapolri, jajaran Kapolda, Dirut Bulog, dan semua pihak yang mendukung,” ucapnya.Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan kesiapan Bulog dalam mendukung program nasional ini.“Saat ini Bulog memiliki stok 4,2 juta ton beras. Sebanyak 1,3 juta ton dialokasikan untuk SPHP, dan 0,3 juta ton untuk bantuan pangan. Kami bersinergi dengan Polri, TNI, serta pemerintah daerah agar harga di lapangan bisa ditekan,” jelasnya.Ia menekankan pentingnya soliditas semua pihak dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan.“Sinergi TNI-Polri dan seluruh pemangku kepentingan di daerah akan meminimalisir kenaikan harga. Dengan arahan Bapak Presiden, kami berupaya semaksimal mungkin menyalurkan pangan ke seluruh Indonesia,” pungkas Dirut Bulog.Gerakan Pangan Murah ini akan berlangsung hingga 16 Agustus 2025, dengan target distribusi beras, minyak, gula, dan kebutuhan pokok lain ke seluruh wilayah Indonesia dengan harga terjangkau. PNO-12 15 Agu 2025, 10:54 WIT
Berita utama
Rapor Merah Satu Tahun Kepemimpinan JOEL di Kabupaten Mimika 29 Mar 2026, 01:50 WIT
Astaga!! Bupati Yoas Beon Diduga Jadi Tukang Tipu Bagi Masyarakat Nduga 25 Mar 2026, 21:02 WIT
Desakan KPI Terkait Skandal Danah Hibah KPU Mimika 28 Miliar Langsung Direspon KPK 25 Mar 2026, 11:10 WIT
Mengendap di Polda Papua Tengah, KPI Desak KPK Ambil Alih Dugaan Mega Korupsi KPU Mimika 25 Mar 2026, 00:49 WIT
Terbongkar!! Dugaan Korupsi Dana Hibah KPU Mimika Mulai Terstruktur dan Masif Dari Perencanaan 24 Mar 2026, 11:28 WIT
Berita Terbaru
Rapor Merah Satu Tahun Kepemimpinan JOEL di Kabupaten Mimika 29 Mar 2026, 01:50 WIT
One Way Diberlakukan, Menhub Urai Kepadatan Tol Trans Jawa 28 Mar 2026, 23:37 WIT
Dua Kepala Kampung di Nduga Bongkar Gudang Bulog Demi Warga, Klaim Krisis Sembako Meluas 28 Mar 2026, 19:48 WIT
Polda Maluku Gelar Rakor Lintas Sektoral, Pastikan Pengamanan Jumat Agung dan Paskah 2026 28 Mar 2026, 14:06 WIT
TPNPB Kodap IV Sorong Raya Klaim Serang Pos Militer di Maybrat, 8 Aparat Tewas dan Senjata Disita 27 Mar 2026, 21:15 WIT
Berita Populer
BPK Temukan Perjalanan Dinas Tipu-Tipu Pada 12 SKPD di Kabupaten Mimika 16 Jul 2025, 11:22 WIT
Ini Sebelas Perjalanan Dinas Fiktif Kadistrik Jita Suto Rontini Yang Ditemukan BPK 18 Jul 2025, 15:06 WIT
Mantan Pj Sekda Mimika Petrus Yumte Habiskan Puluhan Miliar Untuk Perjalanan Dinas Tahun 2024 02 Agu 2025, 14:10 WIT
Calon Bupati Mimika Nomor Urut 01 JR Diduga Punya Hubungan Terlarang Dengan Seorang Wanita 21 Nov 2024, 14:36 WIT
Ini Sosok Anggota Brimob Terduga Pelaku Yang Aniaya Anak di Tual Hingga Tewas 20 Feb 2026, 01:46 WIT
Masuk Penyidikan Kejati Papua,Pembangunan Venue Aerosport Dikerjakan Bos Chang 10 Apr 2025, 20:27 WIT
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT