Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Antisipasi Nataru, Disperindag Mimika, Pertamina, dan Bulog Jalin Koordinasi dengan Distributor
Papuanewsonline.com, Mimika - Menjelang perayaan Natal 2025
dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)
Kabupaten Mimika berinisiatif menggelar pertemuan dengan Pertamina, Bulog, dan
para distributor pada Kamis (13/11/25). Pertemuan yang berlangsung di Kantor
Disperindag SP2-SP5 ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok
masyarakat selama periode Nataru.Kepala Disperindag, Petrus Pali Ambaa, menjelaskan bahwa
berdasarkan informasi dari para distributor, stok sembako saat ini dalam
kondisi aman. Khusus untuk BBM bersubsidi, pihaknya telah berkoordinasi dengan
Pertamina untuk mencegah kendala seperti kelangkaan yang kerap terjadi
sebelumnya. "Dari laporan para distributor, stok di mereka baik
yang sudah ready maupun yang dalam perjalanan, ketersediaan masih cukup
menjelang Nataru. Termasuk BBM, kami sudah sampaikan ke Pertamina untuk dapat
menjaga ketersediaan demi kebutuhan masyarakat," kata Petrus.Sales Branch Manager (SBM) Pertamina Rayon II Papua Tengah,
Junaedi Kala, menegaskan bahwa Pertamina memastikan stok BBM dan minyak tanah
di wilayah Timika dalam kondisi aman dan terkendali. Ia merinci ketahanan stok masing-masing jenis bahan bakar,
serta menyatakan kesiapan Pertamina untuk menambah stok di SPBU dan depot jika
terjadi peningkatan permintaan.Pertamina juga menyiapkan layanan ekstra berupa SPBU Siaga
dan LPG Siaga untuk mengantisipasi antrean panjang dan permintaan tambahan. "Kita akan tetap koordinasi dengan tim internal kita
terkait ketersediaan stok, baik BBM, LPG, untuk direntang aman sampai Natal dan
tahun baru berakhir," pungkas Junaedi. Penulis: Jid
Editor: GF
14 Nov 2025, 10:30 WIT
Wakapolri Berikan Santunan dan Bakti Sosial Kepada Warga Sekitar SMA Kemala Taruna Bhayangkara Bogor
Papuanewsonline.com, Bogor - Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama dan wujud nyata nilai Humanisme Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar kegiatan bakti sosial dan doa lintas agama di lingkungan SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB), Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Kamis (13/11/2025)Kegiatan sosial ini dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, dan menjadi momentum penuh makna sebagai ungkapan rasa syukur atas kelancaran pembangunan SMA Kemala Taruna Bhayangkara yang sedang berjalan.Sebagai bentuk nyata kepedulian, Polri bersama Yayasan Kemala Bhayangkari menyalurkan 1.000 paket sembako kepada masyarakat sekitar, serta memberikan santunan kepada 100 anak yatim piatu dari wilayah Kampung Tapus dan sekitarnya.Suasana haru dan kebersamaan begitu terasa ketika masyarakat berkumpul dalam kegiatan doa lintas agama. Para tokoh dari berbagai keyakinan hadir, memanjatkan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan keberkahan pembangunan SMA KTB. Kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya membawa bantuan materi, tetapi juga membangun semangat kebersamaan, solidaritas, dan toleransi antarumat beragama.Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud pengabdian Polri kepada masyarakat serta bagian dari upaya memperkuat nilai-nilai kemanusiaan.“Polri tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Melalui kegiatan bakti sosial ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dan mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat,” ujar Wakapolri.Beliau juga menegaskan bahwa bakti sosial ini merupakan implementasi dari semangat Humanisme Polisi, yang menempatkan empati, kepedulian, dan pelayanan sosial sebagai bagian dari tugas pengabdian kepada bangsa.Wakapolri berharap kegiatan sosial ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menginspirasi semua pihak untuk terus menebar kebaikan.“Bakti sosial ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi bentuk nyata rasa syukur dan kepedulian kami terhadap masyarakat. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita dan memperkuat tali persaudaraan,” ungkapnya.Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari warga sekitar yang merasa terbantu dengan bantuan sembako dan santunan yang diberikan. Para tokoh masyarakat pun mengapresiasi langkah Polri yang selalu hadir membawa nilai kemanusiaan di setiap kegiatan.Melalui kegiatan ini, Polri menegaskan komitmennya dalam mendukung program pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045, dengan menempatkan nilai kemanusiaan, pendidikan, dan kebersamaan sebagai pondasi utama. PNO-12
14 Nov 2025, 07:14 WIT
Kapolres Seram Bagian Barat Klarifikasi Terkait Aktivitas Penambangan Ilegal Sinabar di Desa Luhu
Papuanewsonline.com, SBB - Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Andi Zulkifli, S.I.K, M.M, memberikan klarifikasi terkait maraknya aktivitas penambangan sinabar ilegal di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Kapolres menegaskan bahwa aktivitas penambangan sinabar yang berlangsung di wilayah tersebut adalah ilegal dan dapat merusak lingkungan serta membahayakan kesehatan masyarakat.Menurut Kapolres, meskipun upaya penutupan lokasi penambangan ilegal telah dilakukan beberapa kali oleh aparat penegak hukum, namun aktivitas tersebut tetap berlanjut. Penambangan sinabar yang dilakukan tanpa izin ini melibatkan penggunaan merkuri yang berisiko menimbulkan pencemaran lingkungan dan keracunan jangka panjang bagi para penambang serta masyarakat sekitar.“Penambangan ilegal ini sangat berisiko, tidak hanya bagi lingkungan tetapi juga bagi keselamatan para penambang. Selain bahaya keracunan akibat merkuri, kecelakaan seperti tanah longsor juga menjadi ancaman nyata. Kami sudah beberapa kali menutup lokasi-lokasi tersebut, namun karena luasnya wilayah yang harus diawasi dan banyaknya pihak yang terlibat, upaya pengawasan harus terus ditingkatkan,” jelas Kapolres.Salah satu isu yang muncul di tengah pemberitaan adalah dugaan adanya praktik “jatah preman” yang melibatkan oknum aparat penegak hukum serta pemerintah desa. Kapolres SBB menanggapi isu tersebut dengan tegas. Ia menyatakan bahwa jika terbukti ada oknum yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut, pihak kepolisian akan mengambil tindakan hukum yang sesuai, tanpa pandang bulu.“Jika ada bukti yang jelas terkait keterlibatan oknum aparat atau pemerintah desa dalam praktik ‘jatah preman’, kami akan menindak tegas. Kami tidak akan membiarkan praktik-praktik ilegal ini terus berkembang,” tegas Kapolres.Pihak kepolisian juga berkomitmen untuk menyelidiki tuduhan mengenai adanya keterlibatan oknum pemerintah desa yang diduga menjadi perantara dalam menagih “jatah preman” dari pemilik kolam tambang. Semua pihak yang terlibat dalam aktivitas ilegal ini akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.Kapolres juga mengimbau agar pemerintah desa dan masyarakat setempat dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberantas penambangan ilegal. Kolaborasi antara aparat desa, masyarakat, dan pemerintah daerah dinilai sangat penting untuk menciptakan solusi jangka panjang yang berkelanjutan.“Kami mengharapkan pemerintah desa lebih proaktif dalam menangani masalah ini. Masyarakat juga diharapkan tidak terlibat dalam penambangan ilegal, karena selain merusak lingkungan, kegiatan ini sangat berisiko bagi kesehatan,” ujar Kapolres.Selain itu, pihak kepolisian juga berencana untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penambangan ilegal, terutama terkait penggunaan merkuri yang dapat menyebabkan keracunan berkelanjutan. Kapolres menegaskan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan menghindari kegiatan penambangan yang dapat merusak ekosistem.“Kami akan terus memberikan penyuluhan agar masyarakat menyadari dampak negatif dari kegiatan penambangan ilegal. Kami berharap masyarakat dapat beralih ke aktivitas yang lebih aman dan ramah lingkungan,” tambah Kapolres.Kapolres SBB menegaskan bahwa kepolisian akan terus memantau dan menindaklanjuti setiap laporan yang berkaitan dengan aktivitas penambangan ilegal. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat upaya penegakan hukum dan memastikan aktivitas ilegal tersebut tidak terulang.“Dengan kolaborasi yang solid antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat, kami yakin kita bisa mengurangi bahkan menghilangkan penambangan ilegal di wilayah ini,” tutup Kapolres.Dengan komitmen dan langkah-langkah tegas yang diambil oleh pihak kepolisian, diharapkan penambangan ilegal di Desa Luhu dapat dihentikan, dan masalah lingkungan serta kesehatan yang ditimbulkan oleh praktik tersebut dapat segera diatasi. PNO-12
12 Nov 2025, 14:42 WIT
Pemprov Papua Optimis Realisasi Anggaran Capai 78%, Program Pembangunan Ditarget Rampung Tepat Waktu
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pemerintah Provinsi Papua mencatat realisasi anggaran daerah mencapai 78 persen
hingga awal November 2025. Capaian tersebut menunjukkan kinerja positif
pemerintah daerah, sekaligus menjadi indikator optimisme bahwa seluruh program
pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu menjelang akhir tahun anggaran. Wakil Gubernur Papua, Aryoko
Rumaropen, menyampaikan bahwa selain serapan anggaran yang tinggi, progres
fisik pembangunan juga telah melampaui 85 persen. “Antara progres keuangan dan
pembangunan berjalan seimbang. Harapan kita, dalam waktu satu setengah bulan ke
depan, target bisa mendekati 100 persen,” ujar Aryoko di Jayapura, Jumat
(7/11/2025). Menurut Aryoko, pemerintah kini
fokus memastikan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengoptimalkan
sisa waktu pelaksanaan kegiatan. Pengendalian anggaran dilakukan secara
langsung di internal masing-masing satuan kerja agar pelaksanaan program lebih
terukur dan sesuai rencana. “Kita sudah masuk bulan ke-11
tahun anggaran 2025. Karena itu, waktu yang tersisa harus dimanfaatkan maksimal
agar hasilnya benar-benar terlihat di lapangan,” katanya. Wakil Gubernur menegaskan bahwa
keseimbangan antara progres keuangan dan pembangunan akan terus dijaga sebagai
bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Papua dalam memperkuat tata kelola
pemerintahan serta meningkatkan kualitas layanan publik di daerah. Penulis: Jidan Editor: GF
11 Nov 2025, 20:45 WIT
Lanud YKU Timika Dukung Kemandirian Pangan: Babinsa Dampingi Petani Tanam Jagung di Nawaripi
Papuanewsonline.com, Timika –
Babinsa Potensi Dirgantara (Babinpotdirga) dari Lanud Yohanes Kapiyau (YKU)
Timika menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dengan aktif mendukung
program ketahanan pangan. Serka Kasimirus Anitu,
Babinpotdirga Lanud YKU, terjun langsung mendampingi kelompok tani binaannya, Taparo
Izakod Bekai, di Kampung Nawaripi, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, pada Selasa
(11/11/2025). Dalam kegiatan tersebut, Serka
Kasimirus membantu proses penanaman bibit jagung hibrida yang diperkirakan
dapat dipanen dalam waktu 115 hari. Kehadiran Babinsa di lapangan memberikan
motivasi dan meringankan beban para petani dalam mengolah lahan pertanian
mereka. Selain menanam jagung, para
petani juga mengembangkan berbagai tanaman hortikultura seperti kangkung,
tomat, labu, dan cabai sebagai bentuk diversifikasi pangan lokal. “Hasil panen nantinya tidak hanya
untuk memenuhi kebutuhan warga setempat, tetapi juga akan dipasarkan ke
beberapa pasar tradisional di Kota Timika,” ujar Serka Kasimirus, menegaskan
bahwa pendampingan kepada para petani merupakan bagian dari tugas pokok TNI
dalam membantu pemerintah mewujudkan ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Lewi, salah satu
petani yang mendapat pendampingan, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih
atas perhatian dan dukungan Babinpotdirga Lanud YKU. Menurutnya, keterlibatan
TNI di lapangan menjadi sumber semangat baru bagi petani untuk terus
mengembangkan usaha pertanian mereka. “Kami berterima kasih karena
Babinsa selalu hadir membantu kami. Kehadiran mereka membuat kami semakin
semangat bekerja,” ungkap Lewi. Kegiatan ini menjadi wujud nyata
sinergi antara TNI dan masyarakat dalam memperkuat kemandirian pangan daerah
serta mendukung program pemerintah menuju ketahanan pangan nasional yang
berkelanjutan. Penulis: Jidan
Editor: GF
11 Nov 2025, 17:03 WIT
Pembangunan Jembatan Apung di Desa Ipayea, Kampung Ipiri Mulai Dikerjakan
Papuanewsonline.com, Desa Ipayea,
Kampung Ipiri — Pembangunan jembatan apung di Desa Ipayea, Kampung Ipiri, resmi
dimulai pada 28 Oktober 2025. Proyek ini menjadi salah satu bentuk komitmen
pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur desa, terutama untuk
mendukung akses transportasi masyarakat pesisir yang selama ini bergantung pada
jalur air. Pantauan di lapangan pada Selasa
(11/11/2025) menunjukkan, pekerjaan konstruksi telah dimulai dengan tahap
pemasangan pondasi dan pelampung utama jembatan. Warga sekitar tampak antusias
menyambut pembangunan tersebut, karena diyakini akan memberikan dampak besar
bagi aktivitas harian mereka. “Jembatan ini akan sangat
membantu kami untuk menyeberang dengan lebih mudah, terutama saat air pasang.
Selama ini kami hanya menggunakan perahu kecil,” ujar salah satu warga, Mama
Maria, sambil tersenyum. Sementara itu, Om Yul, salah satu
pekerja yang turut mengerjakan proyek tersebut, menjelaskan bahwa pihak
pelaksana melakukan sejumlah penyesuaian teknis di lapangan. Hal itu dilakukan
agar jembatan apung dapat berfungsi dengan baik sesuai kondisi geografis dan
karakteristik arus air di wilayah tersebut. “Desain awal dari konsultan tidak
sepenuhnya cocok dengan situasi di lapangan. Jadi kami melakukan beberapa
perubahan teknis supaya jembatan ini benar-benar aman dan bisa bertahan lama,”
ungkapnya. Penyesuaian tersebut meliputi
tata letak pelampung, jarak antar-modul, serta material pengikat agar mampu
menahan perubahan pasang surut air laut yang cukup tinggi di wilayah pesisir
Ipiri. Proyek jembatan apung ini
dikerjakan oleh tim Kcewe, dengan melibatkan sejumlah tenaga kerja lokal dari
Desa Ipayea. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya mempercepat proses
pengerjaan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat
setempat. Menurut informasi yang diperoleh,
pengerjaan jembatan dijadwalkan selesai dalam beberapa bulan ke depan, dengan
target rampung sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. “Kami bekerja siang dan malam
agar proyek ini selesai tepat waktu. Masyarakat juga banyak membantu, misalnya
dalam pengangkutan bahan dan penyediaan kebutuhan lapangan,” tambah Om Yul. Jembatan apung ini nantinya akan
menjadi penghubung utama antara Desa Ipayea dengan wilayah sekitar Kampung
Ipiri. Keberadaannya diproyeksikan mampu memperlancar distribusi hasil
tangkapan nelayan, mempermudah anak-anak bersekolah, serta meningkatkan konektivitas
antar-kampung di daerah pesisir. “Kalau jembatan ini sudah jadi,
hasil tangkapan nelayan bisa lebih cepat dibawa ke pasar. Kami berharap
pembangunan seperti ini terus dilakukan di wilayah pesisir lain,” kata Elyas,
tokoh masyarakat setempat. Pemerintah daerah melalui dinas
terkait menyampaikan apresiasi terhadap dukungan warga dan berharap proyek
tersebut menjadi contoh kolaborasi pembangunan antara pemerintah, pelaksana
proyek, dan masyarakat. Penulis: Hendrik Editor: GF
11 Nov 2025, 16:07 WIT
Gebyar Pajak Mimika 2025: Bupati Mimika Ajak Masyarakat Membayar Pajak Sebagai Fondasi Ekonomi
Papuanewsonline.com, Mimika – Suasana penuh semangat mewarnai pelaksanaan Gebyar Sadar Pajak Daerah 2025 yang digelar di Kota Timika, Kabupaten Mimika, Sabtu (8/11/2025). Acara yang dihadiri langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, ini menjadi momentum penting dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti penting pajak sebagai sumber utama pembangunan daerah.Kegiatan yang dimulai dengan fun run dan diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan itu berlangsung meriah. Para peserta tampak antusias mengikuti kegiatan olahraga pagi tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan pembagian medali dan sesi penghargaan kepada Wajib Pajak Teladan Tahun 2025.Dalam sambutannya, Bupati Johannes Rettob mengapresiasi semangat seluruh peserta dan menegaskan bahwa pajak bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk nyata gotong royong masyarakat dalam membangun Mimika.“Tadi saya lihat semua peserta sudah berlari dan memakai medali — termasuk teman-teman saya, walaupun sebagian hanya berlari di tempat. Tapi ini menunjukkan semangat luar biasa dari kita semua di Kabupaten Mimika,” ujar Bupati Johannes disambut tawa dan tepuk tangan peserta.Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa setiap rupiah pajak daerah yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk manfaat pembangunan — mulai dari infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, hingga fasilitas publik lainnya. “Membayar pajak itu gotong royong. Kita semua ikut berkontribusi membangun Mimika yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera,” tegasnya.Bupati juga mengingatkan seluruh aparatur pemerintah agar menjalankan pelayanan dengan penuh tanggung jawab dan keramahan. “Layani masyarakat dengan senyum, bantu mereka memahami kewajiban pajak. Kita hadir bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mendidik dan memotivasi,” pesannya.Dalam kesempatan tersebut, Bupati Johannes Rettob juga menyinggung tantangan fiskal yang dihadapi Kabupaten Mimika di tahun mendatang. Ia menyebutkan bahwa alokasi dana transfer dari pemerintah pusat diperkirakan akan menurun signifikan.“APBD Mimika tahun ini sebesar Rp6,4 triliun, tapi tahun depan diperkirakan hanya sekitar Rp5 triliun. Karena itu, kita harus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkapnya.Menurutnya, kemandirian fiskal daerah hanya bisa dicapai jika masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berjalan bersama dalam semangat kolaborasi.“Kita tidak bisa hanya bergantung pada dana pusat. Pajak daerah adalah fondasi ekonomi Mimika yang harus kita rawat bersama,” katanya.Sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi warga, dalam kegiatan tersebut Bupati menyerahkan penghargaan kepada Wajib Pajak Teladan Tahun 2025 dan Mitra Penggerak BPHTB, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 359 Tahun 2025.Penyerahan penghargaan ini menjadi simbol bahwa kepatuhan pajak bukan hanya soal kewajiban hukum, tetapi juga tindakan mulia yang layak diapresiasi karena berdampak langsung pada kemajuan daerah.“Mari kita jadikan kepatuhan pajak sebagai bagian dari semangat gotong royong. Membayar pajak tepat waktu adalah tindakan mulia untuk pembangunan Kabupaten Mimika,” tutup Bupati Johannes Rettob dengan nada optimistis.Penulis: BimEditor: GF
08 Nov 2025, 15:27 WIT
SPPG Polres Sukoharjo Temukan Indikasi Zat Berbahaya
Papuanewsonline.com, Sukoharjo - Sentra Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) Polres Sukoharjo berhasil mendeteksi indikasi adanya zat yang berbahaya untuk dikonsumsi pada buah anggur jenis Muscat dalam pemeriksaan rutin Food Safety yang merupakan bagian dari program Makan Bergizi Gratis Polri. Temuan ini menunjukkan tingkat kedisiplinan dan keseriusan Polri dalam memastikan setiap makanan yang disalurkan kepada masyarakat aman, bergizi, dan bebas dari bahan berbahaya.Pemeriksaan dilaksanakan pada Kamis, 5 November 2025 pukul 07.00–08.00 WIB oleh tim Sie Dokkes Polres Sukoharjo bersama Kasie Dokkes, sebagai bagian dari prosedur tetap (SOP) pengawasan keamanan pangan yang diterapkan di seluruh SPPG Polri. Pemeriksaan organoleptik dan kimia terhadap menu utama nasi putih, telur puyuh asam manis, tempe goreng, sayur sop, dan buah kelengkeng menunjukkan hasil negatif terhadap arsenik, formaldehid, dan nitrit, serta memenuhi standar gizi seimbang dengan total 553,3 kkal energi, 18,7 gr protein, 25,4 gr lemak, dan 64,4 gr karbohidrat.Namun, dalam pemeriksaan lanjutan terhadap menu untuk hari berikutnya yang meliputi roti, susu, dan buah anggur Muscat, tim menemukan indikasi positif adanya zat yang berbahaya untuk dikonsumsi berdasarkan uji cepat menggunakan alat Food Safety merk Alder. Menyikapi temuan tersebut, Polres Sukoharjo langsung bertindak cepat dan tegas dengan menarik seluruh buah anggur Muscat dari dapur penyajian, memisahkannya dari bahan makanan lain, serta menggantinya dengan buah yang telah teruji aman. Seluruh bahan yang terindikasi berisiko kemudian diamankan untuk pemeriksaan lanjutan, memastikan tidak ada bahan berbahaya yang sampai ke tangan masyarakat penerima manfaat.Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo, S.H., S.I.K. menyampaikan bahwa langkah cepat dan disiplin tersebut diambil sebagai bentuk komitmen Polri dalam menjaga keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis Polri.“Begitu ditemukan indikasi bahan berisiko, kami langsung menarik makanan tersebut agar tidak ada satu pun makanan yang mengandung bahan berbahaya boleh sampai ke penerima manfaat. Distribusi tetap berjalan dengan menu yang telah dipastikan aman dikonsumsi,” tegas Kapolres Sukoharjo.Pemeriksaan silang kemudian dilakukan oleh beberapa lembaga untuk memastikan keakuratan hasil. Ahli Gizi Dokkes Polres Sukoharjo mengonfirmasi hasil positif adanya zat berbahaya untuk dikonsumsi melalui uji cepat, sementara Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), melalui Bapak Muhammad Fajar Arifin, menjelaskan bahwa uji cepat merupakan screening test atau pemeriksaan pendahuluan yang perlu dikonfirmasi melalui laboratorium terakreditasi. BPOM menilai langkah Polri menghentikan penyajian bahan tersebut merupakan tindakan yang cepat, tepat, dan sesuai prosedur keamanan pangan nasional.Sementara itu, pemeriksaan lanjutan oleh Bidlabfor Polda Jateng menggunakan metode reagen kimia terhadap kulit, daging, dan buah anggur menunjukkan hasil negatif terhadap keberadaan zat berbahaya tersebut. Perbedaan hasil tersebut dipahami sebagai akibat perbedaan alat dan metode uji, namun seluruh proses menunjukkan bahwa Polri telah bertindak sesuai prinsip kehati-hatian dan profesionalitas dalam menjaga keamanan pangan masyarakat.Selain Polri dan BPOM, Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo juga turut memantau jalannya pemeriksaan dan berkoordinasi dalam memastikan keamanan seluruh rantai distribusi bahan pangan. Kolaborasi ini memperlihatkan sinergi lintas sektor dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis Polri agar tetap aman dan berkualitas.Menanggapi laporan dari Polres Sukoharjo, Kasatgas Makan Bergizi Gratis Polri, Irjen Pol. Nurworo Danang, S.I.K., menegaskan bahwa temuan ini menjadi bukti nyata disiplin penerapan pengawasan pangan di lapangan. Hingga saat ini terdapat 233 SPPG Polri yang beroperasi aktif di seluruh Indonesia, dan seluruhnya diwajibkan menjalankan pemeriksaan Food Safety harian secara berjenjang dan terdokumentasi.“Temuan di Sukoharjo ini membuktikan sistem pengawasan kita berjalan. Begitu ada indikasi bahan berbahaya, langsung terdeteksi sebelum makanan sampai ke masyarakat. Kami terus menginstruksikan agar seluruh SPPG Polri memperketat pengawasan bahan pangan demi menjamin setiap makanan yang disalurkan benar-benar aman,” tegas Irjen Pol. Nurworo Danang.Lebih lanjut, Irjen Pol. Nurworo menjelaskan bahwa temuan indikasi zat berbahaya untuk dikonsumsi pada buah anggur Muscat tersebut akan diselidiki lebih lanjut untuk memastikan sumber asal bahan, termasuk kemungkinan adanya residu pestisida atau kontaminasi dari rantai distribusi. Polri akan bekerja sama dengan BPOM dan dinas terkait baik daerah maupun pusat untuk memastikan hasil akhir pemeriksaan serta menutup potensi bahaya serupa di masa mendatang.Program Makan Bergizi Gratis Polri merupakan wujud nyata kepedulian dan tanggung jawab sosial Polri dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat dengan standar keamanan pangan yang tinggi. Melalui pelaksanaan pengawasan ilmiah dan pemeriksaan rutin yang ketat, Polri memastikan setiap makanan yang diberikan kepada masyarakat aman, sehat, dan bergizi. PNO-12
08 Nov 2025, 15:10 WIT
Puji Kebersihan SPPG Polri, Titiek Soeharto: Bisa Jadi Contoh SPPG Se-Indonesia
Papuanewsonline.com, Jakarta - Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) terkesan dengan SPPG Polri di Karanganyar. Titiek memuji kebersihan dapur MBG tersebut."Saya salut kebersihannya luar biasa ini bisa jadi contoh SPPG seluruh Indonesia. Ini bersih di sini, kemudian sangat higienis," ujar Titiek, setelah meninjau SPPG YKB Polres Karanganyar, Jumat (7/11/2025).Titek menilai kebersihan menjadi salah satu faktor penting di seluruh SPPG. Dia juga memuji kebersihan proses pencucian ompreng bisa jadi standar bagi dapur MBG lainnya."Kebersihannya juga pencucian piring ompreng bisa jadi standar. Punya SPPG jangan hanya punya-punyaan. 'Bangga saya punya SPPG, 'Saya punya SPPG bisa memberikan pada sekian ribu anak'. Tapi tak memperhatikan higienis dan gizi untuk anak-anak itu, di sini semua diperhatikan, mudah-mudahan bisa jadi contoh bagi SPPG yang lain," sambungnya.Dalam peninjauannya, Titiek juga memastikan apakah SPPG YKB Polres Karanganyar ini sudah menyerap produksi pangan warga sekitar. Dari informasi yang dia dapat, SPPG Polri di Karanganyar turut melibatkan warga sekitar."Ternyata tadi dapat laporan bahwa bahan bakunya diambil dari masyarakat atau UMKM di sekitar sini," terangnya.SPPG ini dibangun dengan pengawasan langsung Kapolres Karanganyar AKBP Hadi Kristanto. MBG ini akan diserahkan ke 4 ribu siswa pada 16 sekolah mencakup jenjang dari PAUD hingga SMA dia wilayah Karanganyar.Uji coba SPPG ini sudah dilakukan sejak 30 September dengan melayani 500 porsi. Kemudian uji coba dilakukan 3 dan 8 Oktober dengan jumlah 1.750 porsi.Pembuatan makanan dilakukan proses pemilihan dan pembelian bahan mentah yang diawasi oleh Pengurus Bhayangkari Karanganyar. Penerimaan bahan mentah selalu dicek ulang kuantitas dan kualitasnya agar sesuai kriteria.Kebersihan tempat makan dan proses pengolahan bahan makanan juga diawasi oleh Tenaga Ahli Gizi. Termasuk proses loading dan pengantaran makanan diawasi ketat oleh pengawas SPPG.Makanan yang sudah sampai sekolah juga dicoba dulu oleh guru untuk memastikan makanan dalam kondisi baik dan layak konsumsi. Limbah hasil produksi makanan diolah dengan sistem pengolahan air limbah sehingga tidak mencemari lingkungan.Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan SPPG Polri menekankan zero accident. Kapolri dan rombongan melihat langsung bagaimana proses pelaksanaan food security."Ibu Titiek juga berkenan untuk mengecek langsung SPPG Polri di Karanganyar mulai dari saat barang tiba, kemudian proses pemisahan penyimpanan, sampai juga terkait pada saat masak, kemudian juga pada saat akan didistribusikan," ujar Jenderal Sigit di SPPG YKB Polres Karanganyar.Jenderal Sigit dan Titiek juga melihat pengelolaan IPAL terkait sampah hasil MBG yang tak dimakan."Termasuk pembersihan dan juga sterilisasi sehingga harapan kita terkait SPPG Polri ini betul-betul bisa zero accident dan ini menjadi perhatian besar dari Bapak Presiden yang harus kita jaga," jelasnya. PNO-12
08 Nov 2025, 13:18 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
