Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Satbrimob Polda Jatim Perkuat Operasi Kemanusiaan Pasca Erupsi Semeru
Papuanewsonline.com, Lumajang - Polri melalui Polda Jawa Timur terus mengintensifkan operasi kemanusiaan bagi warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Informasi ini disampaikan sebagai bentuk transparansi bahwa upaya penyelamatan, dukungan logistik, dan pemulihan psikososial di Kabupaten Lumajang terus berlanjut melalui kerja sama erat antara Polri, pemerintah daerah, TNI, relawan, serta para pemangku kepentingan lainnya. Seluruh langkah ini menjadi wujud hadirnya negara dalam memastikan keselamatan, ketenangan, dan pemulihan warga di masa darurat.Dansatbrimob Polda Jawa Timur, Kombes Pol. Suryo Sudarmadi, S.I.K., M.H., melaporkan bahwa sejak Sabtu dini hari, 22 November 2025, satu Satuan Setingkat Kompi (36 personel) Satbrimob yang dipimpin Danyon B Pelopor Kompol Toni Agus Salim, S.H., M.M., telah bergerak mendukung pemulihan warga di Kecamatan Pronojiwo. Kegiatan dimulai sejak pukul 04.30 WIB melalui pengoperasian dapur lapangan Brimob yang setiap harinya memasak ratusan porsi makanan gratis bagi warga terdampak, para pengungsi, serta personel SAR di lapangan. Di tengah hawa dingin dan situasi darurat pasca erupsi, aroma masakan dari tenda Brimob menjadi penanda hadirnya harapan, sekaligus titik hangat yang mempererat kebersamaan.Memasuki pagi hari, personel melaksanakan pengecekan kesiapan dan pembagian tugas yang dipimpin AKBP Toni Agus Salim untuk memastikan seluruh operasi berjalan aman, terkoordinasi, dan penuh empati. Setelah itu, personel langsung diterjunkan membantu membersihkan rumah-rumah warga dari abu vulkanik dan material erupsi. Banyak warga yang merasa tidak lagi memiliki tenaga untuk memulai pemulihan, sehingga kehadiran Brimob yang turut mengangkat barang-barang rumah tangga, membersihkan permukiman, dan memindahkan barang penting menuju hunian tetap menjadi bentuk pertolongan nyata yang sangat dirasakan masyarakat.Pada pukul 09.00 WIB, upaya pemulihan psikososial diwujudkan melalui kegiatan trauma healing di SDN 04 Pronojiwo yang dipimpin Bripka Arif bersama dua personel lainnya. Melalui permainan edukatif, aktivitas kreatif, dan pendampingan emosional, anak-anak diarahkan untuk kembali merasa aman dan mampu melepaskan ketegangan pasca bencana. Di tengah tawa yang mulai kembali terdengar, kegiatan ini menjadi bukti bahwa pemulihan bukan hanya soal membenahi bangunan, tetapi juga memulihkan hati dan rasa aman para korban, terutama anak-anak.Pada pukul 11.00 WIB, Pos Dapur Lapangan Brimob di Desa Supit Urang menerima kunjungan utusan Presiden Republik Indonesia yang meninjau langsung kesiapan logistik, pelayanan dapur lapangan, dan pendampingan warga terdampak yang dilakukan Brimob. Kehadiran pemerintah pusat tersebut memperkuat koordinasi nasional dalam penanganan bencana Semeru dan memastikan bahwa setiap langkah yang dilakukan di lapangan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.Sehari sebelumnya, Jumat (21/11/2025), Polda Jawa Timur telah memberangkatkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Bantuan tersebut dilepas oleh Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H. bersama Pejabat Utama Polda Jatim dari halaman Gedung Tribrata Mapolda Jatim. Dengan status Gunung Semeru yang berada pada Level IV (Awas), bantuan difokuskan untuk mendukung dua titik utama pengungsian di Kecamatan Pronojiwo, yakni Posko SD 04 Supiturang dan Posko SMP 2 Pronojiwo yang menampung ratusan warga, termasuk kelompok rentan seperti balita, bayi, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, serta ibu menyusui. Bantuan yang dikirimkan meliputi kebutuhan balita seperti susu, popok, kasur bayi, pakaian anak, serta 450 selimut untuk lansia dan 300 paket makanan ringan untuk anak-anak dan remaja. Wakapolda Jatim menegaskan bahwa seluruh distribusi dilakukan secara humanis dan penuh empati karena para pengungsi masih berada dalam kondisi trauma.Polda Jawa Timur memastikan bahwa seluruh rangkaian bantuan kemanusiaan akan terus berlanjut hingga situasi benar-benar pulih. Upaya Brimob di lapangan mulai dari dapur umum, pembersihan rumah, hingga trauma healing merupakan bagian integral dari misi kemanusiaan Polri dalam menjaga keselamatan dan memulihkan warga Lumajang yang terdampak. Polri berkomitmen untuk terus menyampaikan perkembangan penanganan Semeru secara cepat, transparan, dan responsif, sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat dalam situasi bencana. PNO-12
23 Nov 2025, 09:22 WIT
Serapan APBD Mimika Rendah, DPRD Wanti-Wanti SILPA Membengkak di Akhir Tahun
Papuanewsonline.com, Timika – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Mimika menyoroti rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang baru mencapai 43 persen hingga November.
Ketua DPRD Mimika, Primus Natikapareyau, mengungkapkan kekhawatirannya akan
potensi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang membengkak jika serapan
tidak segera ditingkatkan."Kalau serapannya lambat, pasti akan terjadi SILPA.
Anggaran yang tidak terpakai akan menjadi SILPA, termasuk beberapa dana seperti
DAK yang bisa saja dikurangi," ujar Primus. (21/11/25) Ia menambahkan,
pihaknya telah menerima keyakinan bahwa sebagian besar anggaran berpotensi
menjadi SILPA karena banyak pekerjaan yang belum berjalan.Primus juga menyinggung persoalan internal di sejumlah
Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Pekerjaan Umum (PU), yang
dinilai turut menghambat progres pekerjaan di lapangan. "Kita tahu bersama ada masalah di Dinas PU. Beberapa
pegawai sempat bermasalah dan berdampak pada pelaksanaan pekerjaan. Kondisi
seperti itu membuat banyak program terhambat," jelasnya.Untuk mengatasi masalah ini, DPRD Mimika terus berkoordinasi
dengan pemerintah daerah agar sisa waktu yang ada dapat dimanfaatkan untuk
menjalankan program-program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan
masyarakat. "Kami mendorong supaya dengan waktu yang tersisa ini,
program-program prioritas segera dijalankan. Bukan sekadar menghabiskan
anggaran, tapi memastikan program tersebut memiliki dampak nyata bagi
masyarakat," tegas Primus. Ia juga berharap pembahasan dan penetapan anggaran induk
tahun 2026 dapat dilakukan lebih awal agar pelaksanaan program dapat dimulai
tepat waktu, sehingga serapan anggaran dapat lebih optimal. Jika serapan anggaran tidak meningkat, APBD Mimika tahun
2026 diproyeksikan mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2025 yang
tercatat sebesar Rp6,42 triliun. Penulis: Jid
Editor: GF
22 Nov 2025, 13:52 WIT
Polda Jatim Kirimkan Bantuan Kemanusiaan untuk Warga Terdampak Erupsi Semeru
Papuanewsonline.com, Surabaya - Polda Jawa Timur memberangkatkan bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi dampak erupsi dan Awan Panas Guguran (APG) Gunung Semeru.Pelepasan bantuan dipimpin langsung Wakapolda Jatim Brigjen Pol Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H., bersama Pejabat Utama Polda Jatim di depan Gedung Tribrata Mapolda Jatim, Jumat (21/11/2025).Dalam sambutannya, Wakapolda Jatim menyampaikan bahwa status Gunung Semeru berada pada Level IV atau Awas. Meski tidak ada korban jiwa, namun tercatat Tiga warga mengalami luka bakar berat dan 17 lainnya luka ringan. Seluruh korban saat ini tengah mendapatkan perawatan medis.Wakapolda Jatim menegaskan bahwa distribusi bantuan diarahkan ke dua titik utama pengungsian di Kecamatan Pronojiwo, yakni Posko SD 04 Supiturang dan Posko SMP 2 Pronojiwo.Berdasarkan laporan terbaru, Posko SD 04 Supiturang menampung sekitar 214 jiwa dengan kelompok rentan yang cukup besar, yakni 30 balita, satu bayi, tiga ibu menyusui, dua ibu hamil, 16 lansia, dan tiga penyandang disabilitas. Sementara itu, Posko SMP 2 Pronojiwo dihuni oleh lansia dalam jumlah tinggi, yakni 88 orang, serta 49 anak-anak dan balita.“Melihat demografi para pengungsi, terutama banyaknya balita dan lansia, bantuan yang kita berangkatkan hari ini adalah langkah tanggap darurat yang tepat sasaran,” ujar Wakapolda Jatim.Distribusi bantuan yang dikirimkan oleh Polda Jatim di antaranya kebutuhan balita seperti susu, popok, kasur bayi, dan pakaian anak. Bantuan ini diprioritaskan untuk Posko SD 04 Supiturang.Selain itu 450 selimut untuk kebutuhan para lansia di kedua posko, terutama 88 lansia di SMP 2 Pronojiwo dan 300 paket makanan ringan untuk anak-anak dan remaja di lokasi pengungsian.Wakapolda Jatim menekankan pentingnya pendekatan humanis selama pendistribusian. Lebih lanjut, Brigjen Pol Pasma Royce meminta seluruh personel menjaga koordinasi dengan posko setempat agar bantuan tepat sasaran serta memastikan keselamatan diri dan tim selama berada di daerah bencana.“Ingat, yang kita hadapi adalah warga yang sedang trauma. Laksanakan tugas dengan humanis dan penuh empati,” tegasnya.Mengakhiri amanatnya, Brigjen Pasma Royce secara resmi melepas rombongan bantuan kemanusiaan Polda Jatim Peduli sambil berharap kondisi para warga terdampak di Lumajang segera pulih.“Semoga Allah SWT melindungi kita semua dan segera memulihkan saudara-saudara kita di Lumajang,” pungkasnya. PNO-12
22 Nov 2025, 07:27 WIT
Hormati Putusan MK, Polri Tarik Pati Dalam Masa Orientasi Alih Jabatan di Kementerian
Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri menegaskan komitmennya untuk menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU/XXIII/2025 tanggal 13 November 2025. Hal tersebut disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Kamis (20/11/2025).Brigjen Pol. Trunoyudo menjelaskan bahwa merujuk putusan tersebut, Kapolri telah membentuk tim Kelompok Kerja (Pokja) untuk melakukan kajian cepat terhadap implikasi Putusan MK agar tidak terjadi multitafsir dalam proses pelaksanaannya.“Polri sangat menghormati putusan MK. Untuk itu, Kapolri telah membentuk Pokja yang bertugas melakukan kajian cepat dan mendalam, sehingga implementasi putusan ini dapat berjalan dengan tepat dan tidak menimbulkan multitafsir,” ujar Karo Penmas.Kajian tersebut dilaksanakan melalui koordinasi dan konsultasi dengan kementerian serta lembaga terkait. Pokja juga mengkaji prinsip-prinsip pengalihan jabatan anggota Polri di luar struktur organisasi Polri.Brigjen Pol. Trunoyudo menegaskan bahwa pengalihan jabatan anggota Polri di luar struktur Polri merupakan bentuk kerja sama yang diawali adanya permintaan resmi dari kementerian, lembaga, badan, komisi, atau organisasi internasional yang membutuhkan penugasan personel Polri.“Berdasarkan pertimbangan tersebut, Polri melakukan penarikan Pati Polri yang sedang dalam proses orientasi dalam rangka alih jabatan di Kementerian UMKM untuk kembali di lingkungan Polri dalam rangka pembinaan karir atas nama Irjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono S.I.K M.Si. berdasarkan surat Kapolri tanggal 20 November 2025.,” jelas Brigjen Pol. Trunoyudo.Ia menambahkan bahwa Pokja akan terus bekerja secara simultan dan intensif untuk memastikan langkah-langkah Polri selaras dengan ketentuan hukum dan kepentingan bangsa.“Tim Pokja secara simultan tetap melakukan koordinasi, kolaborasi, dan konsultasi dengan lembaga terkait. Ini adalah komitmen Polri untuk menjalankan keputusan hukum secara konsisten demi kepentingan bangsa dan negara,” tutupnya. PNO-12
22 Nov 2025, 07:06 WIT
Kapolri Tinjau Langsung Personel-sarpras Polda DIY, Pastikan Siap Hadapi Potensi Bencana
Papuanewsonline.com, DIY - Kapolri Jenderal Listyo Sigit melakukan pengecekan langsung kesiapsiagaan tanggap bencana Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Satbrimobda Polda DIY. Personel hingga sarana dan prasarana (sarpras) dipastikan siap untuk melayani masyarakat. "Alhamdulillah hari ini saya meninjau langsung terkait dengan bagaiamma kesiapan provinsi DIY dalam hadapi potensi bencana. Ini adalah kegiatan kesekian kali setelah saya mengecek beberapa wilayah untuk memastikan bahwa seluruh stakeholder terkit baik TNI, Polri seluruh institusi yang terkait penanganan bencana betul-betul siap untuk digerakan," kata Sigit usai meninjau, Jumat (21/11/2025). Berdasarkan laporan BMKG, mulai dari bulan Oktober hingga Januari, saat ini sudah memasuki musim penghujan disertai dengan La Nina skala lemah. Namun, di bulan November rata-rata hujan akan di atas normal. Sehingga memunculkan potensi bencana alam berupa banjir, tanah longsor dan lainnya yang berdampak pada keselamatan masyarakat. Antisipasi kesiapsiagaan personel dikerahkan di lokasi rawan bencana hingga tempat wisata. Sigit menambahkan, pihaknya beserta instansi terkait juga mewaspadai soal erupsi gunung merapi DIY. Ia meminta agar dilakukan sosialisasi dan informasi yang kuat untuk keselakatan masyarakat. "Dan juga disampaikan dari badan meteorologi bagaimana kondisi kini dari gunung merapi yang memang tiap hari terjadi erupsi sehingga tentunya tanggap bencana untuk terus disosialisasikan. Sehingga masyarakat tiap hari terupdate oleh informasi, sehingga pada saatnya manakala harus dilakukan evakuasi masyarakat sudah terinformasi. Kapan harus evakuasi, arahnya kemana, lalu perlengkapan yanh dibawa apa, semuanya kita harapkan tersosialiasi dengan baik," ujar Sigit. Dalam kesempatan itu, Sigit juga melakukan pengecekan kesiapan peralatan yang khususnya digunakan pada saat melaksanakan SAR baik di darat, laut, maupun wilayah yang terdampak tanah longsor, bangunan runtuh. "Kemudian ada laka, baik laka lantas, kereta api kita cek satu per satu peralatan, alhamdulillah semua lengkap," ucap Sigit.Lebih dalam, Sigit mengingatkan kepada seluruh personel untuk selalu mengecek peralatan agar selalu dalam keadaan siap pakai ketika memang terjadinya bencana alam. "Tadi juga ada mobil yang dilengkapi dengan baik bisa angkut alat untuk SAR, di sisi lain digunakan untuk posko darurat dan juga mobil dapur lapangan dengan berbagai macam kapasitas," tutur Sigit. Menurut Sigit, yang paling utama dalam menghadapi potensi bencana alam di seluruh wilayah Indonesia adalah terjalinnya kolaborasi dan sinergisitas seluruh stakeholder yang ada. Hal ini penting dilakukan apalagi sebentar lagi akan memasuki kesiapan Natal dan Tahun Baru (Nataru). "Kita menghadapi juga musim hujan yang cukup deras tentunya perlu kerja sama dan kolaborasi kuat. Sehingga pada saat masyarakat kegiatan mudik di liburan saat Nataru seluruh wilayah yang miliki potensi bencana tim SAR kita semua siap," tutup Sigit. PNO-12
22 Nov 2025, 06:51 WIT
Polres MBD Bongkar Dugaan Perdagangan Ilegal 20 Koli Kayu Santigi
Papuanewsonline.com, MBD – Polres Maluku Barat Daya (MBD) kembali menegaskan perannya dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan mengungkap kasus dugaan penjualan 20 koli kayu Santigi tanpa izin. Temuan ini disampaikan dalam press release resmi yang digelar di Loby Polres MBD pada Rabu (19/11/2025).Kegiatan ini dipimpin Wakapolres MBD, Kompol Ganesa Sinambela, S.I.K., didampingi Kasubsi PIDM Seksi Humas Iptu Wempi R. Paunno, KBO Sat Reskrim Iptu Rivaldi Said, S.H., M.H., dan personel Sat Reskrim. Hadir pula perwakilan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah III Maluku, KPH MBD serta pihak perusahaan PT. EKO.Kasus ini bermula pada Rabu (12/11) pukul 14.00 WIT saat Unit IV Tipidter Sat Reskrim Polres MBD mengamankan tiga terduga pelaku di Pelabuhan Kaiwatu, Kecamatan Pulau Moa. Mereka hendak membawa 20 koli kayu Santigi ke Kupang menggunakan Kapal Sabuk Nusantara 38.Namun seluruh barang bukti tidak dilengkapi dokumen perizinan resmi, sehingga para terduga beserta kayu tersebut langsung dibawa ke Polres MBD untuk penyelidikan lebih lanjut.Berdasarkan hasil koordinasi Polres MBD dengan BKSDA Wilayah III Maluku, diketahui bahwa Santigi meski tidak tergolong jenis kayu dilindungi, namun termasuk komoditas yang tidak boleh diperjualbelikan bebas tanpa izin. Peredarannya harus melalui perusahaan resmi yang memiliki kualifikasi perizinan.Atas dasar itu, disepakati penyerahan barang bukti kepada BKSDA untuk proses penanganan lanjutan. Penyerahan dilakukan oleh KBO Sat Reskrim Polres MBD Iptu Rivaldi Said, S.H., M.H., dan diterima langsung Kepala Seksi Konservasi Wilayah III BKSDA Maluku, Lebrina Serpara, S.P.Wakapolres MBD, Kompol Ganesa Sinambela, menegaskan bahwa penanganan kasus ini mencerminkan keseriusan Polres dalam mencegah peredaran hasil hutan tanpa izin.“Santigi memang bukan kayu dilindungi, namun mekanisme perizinannya harus dipatuhi. Kami bergerak cepat mengamankan para terduga, mengumpulkan bukti, dan berkoordinasi dengan BKSDA untuk memastikan penanganan sesuai hukum,” jelasnya.Kapolres MBD, AKBP Budhi Suriawardhana, S.I.K., dalam pernyataan terpisah menegaskan komitmen Polres terhadap penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.“Setiap aktivitas yang tidak sesuai aturan akan kami proses sesuai ketentuan. Kami mengajak masyarakat, pemerintah daerah, BKSDA, dan KPH memperkuat sinergi menjaga kekayaan alam Maluku Barat Daya,” tegas Kapolres.Ia juga mengapresiasi penyidik Sat Reskrim serta BKSDA Wilayah III Maluku atas kerja sama yang baik sehingga penanganan kasus berlangsung profesional dan terukur.“Penyerahan barang bukti hari ini adalah bukti bahwa koordinasi lintas instansi dapat berjalan efektif,” tambahnya.Kapolres menegaskan bahwa langkah ini sekaligus memastikan tata kelola hasil hutan yang sah dan bertanggung jawab terus diperkuat di wilayah MBD.Kasus dugaan penjualan kayu Santigi tanpa izin ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan terpadu terhadap peredaran komoditas hasil hutan di wilayah kepulauan seperti Maluku Barat Daya. Meski tidak termasuk kategori kayu dilindungi, Santigi merupakan komoditas bernilai ekonomi tinggi sehingga rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dengan bypass prosedur perizinan.Langkah cepat Polres MBD, disertai koordinasi erat dengan BKSDA, menunjukkan bahwa penegakan hukum di daerah ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan kolaboratif. Penyerahan barang bukti ke BKSDA merupakan bentuk penegasan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berbasis tata aturan yang jelas.Bagi masyarakat dan pelaku usaha, kasus ini menjadi pengingat bahwa perizinan bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menghindari eksploitasi berlebihan. Sementara bagi institusi penegak hukum, sinergi lintas instansi terbukti menjadi kunci dalam menutup ruang bagi praktik ilegal. PNO-12
20 Nov 2025, 20:14 WIT
Terima Kunjungan BI Maluku, Kapolda: Perkuat Sinergi Pengamanan dan Stabilitas Ekonomi
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Mohamad Latif, yang berlangsung di Ruang Tamu Kapolda Maluku, Selasa (18/11/2025). Pertemuan kedua pimpinan tersebut membahas sinergi penguatan stabilitas keamanan dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Maluku. Pertemuan ini juga menjadi forum strategis dalam memperkuat hubungan kelembagaan antara kepolisian dan otoritas moneter daerah.Turut hadir dalam pertemuan tersebut yakni Dir Intelkam, Kaur APK Subbid Bia & APK Bidkeu, serta Kasubdit II Perbankan Ditreskrimsus Polda Maluku. Sementara dari pihak Bank Indonesia hadir Deputi Kepala Perwakilan BI Dicky R. Afriyanto, serta Kepala Unit Manajemen Intern Abudaud Gamgulu.Kepala Perwakilan BI Maluku pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Maluku beserta jajaran yang telah meluangkan waktu menerima pihaknya dengan hangat dan penuh kekeluargaan.Mohamad Latif menegaskan kunjungan tersebut merupakan ajang silaturahmi sekaligus bentuk penghormatan terhadap sinergi yang telah terjalin selama ini antara Polda dan BI Maluku.Ia juga menyampaikan apresiasi tinggi atas pengamanan yang diberikan Polri melalui Pam Obvit maupun Sat Brimob yang secara konsisten menjaga keamanan kantor BI, kegiatan operasional kas, hingga mobilisasi logistik uang. “Pengamanan Polri sangat berpengaruh terhadap kelancaran tugas kami. Stabilitas keamanan merupakan fondasi utama kokohnya sistem keuangan,” ujarnya.Latif juga menyampaikan perkembangan pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan III Tahun 2025 yang meningkat sebesar 4,3 persen. Pertumbuhan ini dinilai sangat positif dan menjadi indikator aktivitas produksi barang dan jasa di Maluku terus membaik. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar antara lain pertanian, kehutanan, perikanan, serta perdagangan besar dan eceran.Kenaikan signifikan ini, kata Dia, tidak lepas dari stabilitas keamanan yang terjaga, sehingga masyarakat dan pelaku usaha dapat bergerak dengan lebih percaya diri.Menanggapi hal itu, Kapolda Maluku memberikan apresiasi atas kunjungan BI sekaligus menyampaikan pihaknya selalu terbuka terhadap kerja sama lintas lembaga, termasuk sektor perbankan yang memegang peranan vital dalam sistem ekonomi daerah dan nasional.Kapolda menegaskan keamanan bukan hanya berkaitan dengan ketertiban masyarakat, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap laju pertumbuhan ekonomi, iklim investasi, hingga kegiatan distribusi barang dan jasa. Polri, lanjut Kapolda, berkomitmen untuk menjaga keamanan seluruh objek vital, termasuk fasilitas perbankan, peredaran uang, serta jalannya seluruh mekanisme sistem pembayaran yang berada di bawah otoritas Bank Indonesia.Kapolda juga menekankan pentingnya pertukaran data dan informasi antara BI dan Polri, terutama terkait perkembangan ekonomi daerah, tren pertumbuhan, serta dinamika keuangan yang perlu diantisipasi dari sisi keamanan. “Kami membutuhkan data valid dari BI sebagai dasar analisis intelijen keamanan ekonomi di wilayah Maluku,” tegas Kapolda.Polda Maluku, tambah Kapolda, siap mendukung agenda stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi daerah, sejalan dengan mandat nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menuju angka target pemerintah, yakni 8,5 persen. Sinergi "Polri dan BI merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan stabilitas daerah yang aman, kondusif, dan siap menghadapi dinamika global," pungkasnya. PNO-12
20 Nov 2025, 19:51 WIT
Komisi Reformasi Kepolisian Menerima Pandangan Publik
Papuanewsonline.com, Jakarta - Komisi Reformasi Kepolisian menggelar rapat dengar pendapat umum bersama berbagai elemen masyarakat di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025). Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Reformasi Kepolisian, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.Dalam keterangannya, Jimly menegaskan bahwa forum ini menjadi bagian dari tahap awal Komisi dalam menghimpun pandangan publik terkait arah reformasi kepolisian. Untuk itu, pihaknya membuka kanal khusus bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan secara tertulis.“Selama satu bulan ini kami berharap mendapat masukan. Karena selama ini hanya masuk sekali-sekali, maka kami buka WA Sekretariat supaya masyarakat bisa mengirimkan masukan, setebal apa pun,” ujar Jimly.Nomor WhatsApp Sekretariat Reformasi Kepolisian adalah 0813-1797-771, sementara alamat email akan dibagikan oleh pihak sekretariat.Dalam forum tersebut, turut hadir sejumlah ormas, tokoh masyarakat, serta purnawirawan TNI dari tiga matra. Sejumlah konten kreator juga hadir.Meskipun pihak-pihak tertentu tidak dapat hadir secara resmi dalam forum, aspirasi mereka tetap dipersilakan untuk disampaikan.“Yang penting, aspirasinya tetap kami dengar. Silakan sampaikan sekeras-kerasnya. Tidak usah ragu, tidak usah takut,” ucap Jimly.Dalam diskusi, salah satu topik yang mencuat adalah soal dugaan ijazah palsu. Jimly mengakui bahwa persoalan tersebut merupakan masalah serius yang telah lama menjadi tantangan hukum dan administrasi negara.“Ijazah ini masalah serius di Indonesia. Banyak dipakai untuk persaingan politik. Dari pengalaman saya sebagai Ketua MK, berkali-kali kasus ini muncul,” jelas Jimly.Ia menyebutkan bahwa mediasi penal bisa menjadi salah satu alternatif penyelesaian kasus, sepanjang kedua pihak bersedia mengikuti mekanisme yang berlaku.Jimly menegaskan bahwa Komisi Reformasi Kepolisian tidak bertugas menangani kasus hukum secara langsung.“Kami ingin memperbaiki kepolisian masa depan. Kasus boleh disampaikan, tapi kami tidak menangani kasus. Kasus hanya dijadikan evidence untuk menawarkan kebijakan reformasi ke depan,” katanya.Komisi juga menerima berbagai keluhan masyarakat, termasuk laporan seorang ibu mengenai anaknya yang ditahan usai mengikuti aksi unjuk rasa.“Kasus seperti itu nanti akan kami bicarakan dengan Kapolri. Itu urusan internal kepolisian, dan kami akan beri rekomendasi,” ujar Jimly.Berbagai masukan dari purnawirawan TNI juga turut mewarnai pertemuan, mulai dari reformasi struktur hingga kultur organisasi Polri.Jimly mengungkap bahwa beberapa ide besar muncul, seperti:- penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan,- wacana pembentukan Kementerian Keamanan,- serta penyesuaian mekanisme rekrutmen hingga koordinasi penegakan hukum.Beberapa peserta juga menyampaikan kritik terkait pola pendidikan kepolisian yang dinilai kurang mengedepankan aspek kognitif.“Polisi itu sipil. Pendidikan harus lebih kognitif,” ucap Jimly menirukan masukan dari peserta forum.Jimly menegaskan bahwa Komisi Reformasi Kepolisian belum mengeluarkan rekomendasi apa pun karena saat ini baru memasuki tahap pertama dari masa kerja.“Bulan pertama ini kami membuka telinga dulu, membuka mata dulu. Banyak masukan yang membuat kami lebih memahami. Semua akan kami petakan,” tutupnya. PNO-12
20 Nov 2025, 06:58 WIT
Dittipidter Bareskrim Polri dan KLHK Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 FABA
Papuanewsonline.com, Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri menegaskan komitmennya dalam memperkuat kepatuhan industri terhadap standar pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan diskusi teknis bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang digelar pada 18 November 2025 di Aula Ditipidter.Kegiatan bertema “Optimalisasi Pengelolaan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Menuju Industri yang Berkelanjutan” ini dihadiri oleh perwakilan dari 45 perusahaan pengguna batubara penghasil limbah B3 jenis Fly Ash Bottom Ash (FABA), serta unsur Polri dan instansi teknis terkait. Forum ini menjadi ruang koordinasi strategis sekaligus wadah bertukar pengetahuan antara aparat penegak hukum dan pelaku industri.Tiga narasumber dari KLHK menyampaikan materi tentang persetujuan teknis, kewajiban pengelolaan limbah, mekanisme sanksi administratif, hingga metode remediasi dan pemulihan lahan tercemar. Industri juga mendapat kesempatan berdialog langsung dengan penyidik Dittipidter dan pejabat teknis KLHK untuk membahas tantangan perizinan serta implementasi aturan di lapangan.Dir Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret Polri dalam mendukung transformasi industri menuju standar keberlanjutan.“Kami ingin memastikan bahwa pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan kolaboratif. Melalui sosialisasi ini, industri dapat memahami kewajiban serta standar teknis yang harus dipenuhi,” ujar Brigjen Irhamni.Ia menambahkan bahwa kepatuhan industri merupakan kunci menciptakan tata kelola lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.“Polri berkomitmen mendorong terciptanya budaya kepatuhan yang lebih kuat. Harmonisasi antara regulasi, pengawasan, dan kepatuhan sektor industri sangat penting untuk mendukung agenda Indonesia Emas 2045,” tegasnya.Kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi lintas sektor serta menghasilkan rekomendasi teknis bagi peningkatan pengelolaan limbah B3 di tanah air. Di sisi lain, industri diharapkan semakin proaktif memenuhi persyaratan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan keberlanjutan usaha. PNO-12
18 Nov 2025, 21:50 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
