Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
APBD Mimika 2026 Rp.5,6 Triliun Disahkan: Rakyat Dijanjikan Kesejahteraan
Papuanewsonline.com, Mimika — Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Mimika resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 senilai Rp
5.644.590.782.243,00. Pengesahan dilakukan melalui Rapat Paripurna IV Masa
Sidang III DPRK Mimika pada Kamis (27/11/2025), yang dihadiri seluruh delapan
fraksi. Seluruh fraksi sepakat untuk mengesahkan RAPBD tanpa catatan dan
menetapkannya sebagai Peraturan Daerah.Ketua DPRK Mimika, Primus Natikaperayau, menyampaikan
apresiasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta seluruh OPD yang
telah menyiapkan, mempresentasikan, dan menanggapi setiap masukan dari dewan.
Ia menilai kerja kolaboratif tersebut menjadi landasan penting dalam memastikan
APBD dapat disusun secara komprehensif dan akuntabel.Primus juga menyampaikan terima kasih kepada tim badan
anggaran dan seluruh fraksi yang telah menjalankan fungsi budgeting serta
pengawasan dengan optimal. Proses pembahasan RAPBD, menurutnya, dilakukan
secara intensif, terbuka, dan konstruktif untuk memastikan aspirasi masyarakat
Mimika terakomodasi dengan baik.Melalui pandangan umum, jawaban pemerintah, serta pembahasan
di tingkat komisi dan badan anggaran, seluruh fraksi menyampaikan berbagai
masukan yang dianggap mencerminkan kebutuhan masyarakat Mimika. Primus
menegaskan bahwa pandangan fraksi bukan sekadar formalitas, tetapi wujud
kesepakatan politik yang mengikat lembaga legislatif dan eksekutif.Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, turut memberikan
apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRK Mimika atas energi,
pemikiran, dan koreksi yang diberikan selama penyusunan RAPBD 2026. Ia
menegaskan bahwa penyusunan anggaran tetap mengacu pada nota kesepakatan
kebijakan umum anggaran serta prioritas plafon anggaran sementara tahun 2026.Emanuel menambahkan bahwa kebijakan anggaran yang disepakati
bukan sekadar hitungan angka, melainkan komitmen bersama untuk memperkuat
kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat. Fokus utamanya adalah
pemerataan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
Mimika.Primus Natikaperayau kembali menekankan bahwa APBD 2026
harus benar-benar memberi dampak nyata bagi rakyat. Ia menyebut prioritas
anggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan
pembangunan di seluruh wilayah, serta peningkatan kualitas layanan publik
seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.Setelah disetujui di tingkat kabupaten, APBD Mimika 2026
akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk dilakukan evaluasi
sebelum penetapan final. Tahapan ini menjadi bagian penting untuk memastikan
seluruh substansi anggaran sesuai regulasi dan kebijakan pemerintah yang
berlaku.Dengan rampungnya seluruh proses penyusunan APBD tepat
waktu, pemerintah daerah menargetkan seluruh program dan kegiatan dapat dimulai
pada Januari 2026. Harapannya, implementasi cepat ini dapat mempercepat
realisasi pembangunan serta memperkuat manfaat anggaran bagi masyarakat Mimika. Penulis: JidEditor: GF
28 Nov 2025, 02:37 WIT
Satgas Pamtas Yonif 732/Banau Borong Hasil Tani Warga Mamere
Papuanewsonline.com, Puncak - Pos Jenggeren Satgas Pamtas
RI-PNG Yonif 732/Banau kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat
perbatasan melalui kegiatan Rosita, atau borong hasil tani, di Kampung Mamere,
Kabupaten Puncak, Rabu (26/11/2025). Program ini menjadi salah satu cara TNI
hadir langsung membantu perekonomian warga yang bergantung pada hasil kebun.Dalam kegiatan tersebut, Serda Mudahri bersama anggotanya
membeli berbagai komoditas lokal seperti kopi, kukubima, dan aneka olahan
makanan asli kampung. Pembelian dilakukan dengan harga wajar agar petani
memperoleh keuntungan yang layak tanpa harus menempuh perjalanan jauh untuk
menjual hasil panen.Danpos Jenggeren, Kapten Inf Tanamal, menegaskan bahwa
Rosita bukan sekadar kegiatan ekonomi, tetapi juga bentuk perhatian TNI
terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah rawan dan sulit akses tersebut. Ia
menyampaikan bahwa interaksi langsung ini memperkuat hubungan emosional antara
prajurit dan warga setempat.Masyarakat Kampung Mamere pun menyambut kegiatan ini dengan
gembira. Salah satu warga, Mama Netalis, mengatakan bahwa keberadaan prajurit
TNI sangat membantu petani kecil yang selama ini kesulitan menjual hasil kebun
mereka. Dengan adanya Rosita, warga dapat memperoleh pemasukan tunai tanpa
harus meninggalkan kampung.Ia menambahkan bahwa kegiatan borong hasil tani ini tidak
hanya mempermudah pemasaran, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi
warga. Kehadiran prajurit, menurutnya, menjadi bukti bahwa negara memperhatikan
keberlangsungan hidup masyarakat di daerah perbatasan.Apresiasi warga semakin mengukuhkan manfaat kegiatan rutin
tersebut. Mama Netalis menyampaikan terima kasih atas perhatian TNI yang
dinilai mampu mendorong peningkatan ekonomi rumah tangga, terutama bagi petani
yang mengandalkan lahan kecil sebagai sumber penghidupan.Kegiatan Rosita yang digagas Pos Jenggeren ini kembali
menunjukkan bahwa peran TNI di perbatasan tidak hanya menjaga keamanan, tetapi
juga membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar melalui pemberdayaan
ekonomi lokal. Program ini diharapkan dapat terus berlanjut sebagai bentuk
nyata dukungan TNI terhadap kesejahteraan warga. Penulis: HendrikEditor: GF
27 Nov 2025, 02:38 WIT
Polri Gerak Cepat Turunkan Personel Bantu Warga Terdampak Bencana di Sumut
Papuanewsonline.com, Sumut - Polri menyampaikan perkembangan terbaru terkait bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Hingga hari ini tercatat 20 kejadian bencana, terdiri dari 12 tanah longsor, 7 banjir, dan 1 pohon tumbang yang tersebar di 6 kabupaten/kota, yakni Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Kota Sibolga, dan Nias. Peristiwa ini menyebabkan 19 warga menjadi korban, dengan rincian 10 orang meninggal dunia, 3 orang luka-luka, dan 6 orang masih dalam pencarian. Dampak kerusakan juga cukup luas, yaitu 2.393 kepala keluarga terdampak kerusakan rumah dan 445 warga harus mengungsi, sementara sejumlah akses jalan utama masih tertutup material longsor.Di Tapanuli Tengah, tanah longsor pada pukul 07.00 WIB mengakibatkan 4 warga meninggal dan merusak satu rumah. Banjir yang terjadi sepanjang 17–22 November berdampak pada 1.902 KK serta memaksa 45 warga mengungsi. Di Mandailing Natal, longsor menutup Jembatan Aek Inumon II, sementara banjir di Muara Batang Gadis membuat 400 warga mengungsi dan merendam 470 rumah. Di Tapanuli Selatan, insiden pohon tumbang menewaskan 1 warga dan melukai 1 orang lainnya. Tapanuli Utara mengalami 3 titik longsor yang mengakibatkan 1 warga luka-luka, merusak 2 rumah, serta menutup badan jalan. Kota Sibolga menjadi wilayah dengan dampak paling besar, dengan 6 kejadian longsor yang mengakibatkan 5 warga meninggal, 3 luka-luka, serta 4 warga masih dalam pencarian, dan merusak 17 rumah. Di Nias, longsor juga menutup akses jalan utama di Desa Hiligodu, Gunungsitoli.Sejak laporan pertama masuk, Polri langsung bergerak cepat melakukan TPTKP, mengevakuasi warga, serta mengamankan dan mengatur lalu lintas di sejumlah titik terdampak. Upaya pencarian terhadap 6 warga yang belum ditemukan terus dilakukan bersama BPBD, Basarnas, TNI, dan unsur relawan. Sebagai penguatan, Sat Brimob Kompi Sipirok dan Kompi Siantar telah dikerahkan ke berbagai lokasi untuk membantu evakuasi, pencarian, serta pembukaan akses jalan.Tidak hanya itu, Polda Sumut melalui Karo Ops, Kombes Pol Victor Togi Tambunan, S.H., S.I.K., melaporkan penggelaran kekuatan penuh Satbrimob sebanyak 4 SSK dalam rangka perbantuan SAR dan penanganan dampak bencana. Pada pukul 09.30 WIB, 1 SST Yon C Por dipimpin IPDA Slamet telah berada di Jalan Lintas Padang Sidempuan–Tarutung membantu evakuasi warga dan pengaturan lalu lintas sambil menunggu alat berat. Pada waktu yang sama, 1 SST Yon C Por lainnya di bawah IPDA Erwinsyah S telah tiba di Desa Parsalakan, Tapanuli Tengah, untuk membantu evakuasi warga akibat jalan yang terputus oleh longsor. Di Kecamatan Batangtoru, 1 SST Yon C Por pimpinan IPDA Marbun telah berada di Batujomba menunggu eskavator untuk membuka badan jalan. Pukul 14.15 WIB, 1 SST Kompi 2 Yon B Por bergerak menuju Sibolga namun perjalanan tertunda karena membantu evakuasi kecelakaan lalu lintas di Simpang Marjarunjung sehingga waktu tempuh diperkirakan mencapai enam jam.Penguatan juga terus dilakukan melalui unit-unit lain. 1 SST Makoyon B Por Tebing Tinggi di bawah AKP Achmad Fahri sedang mempersiapkan keberangkatan menuju Tapanuli Utara. 1 SSK Yon A Por Medan yang dipimpin Kompol Muhtar I. Kadoli, S.I.K., M.H., sedang mempersiapkan pergerakan menuju Sibolga, dan 2 SST Yon A Por di bawah AKP Alamsyah Surbakti bersiap bergerak menuju Tapanuli Tengah. Untuk dukungan di wilayah banjir, 2 SST Kompi 4 Yon C di bawah AKP Sandro Situngkir tengah bersiap bergerak menuju kawasan terdampak di Nias.Malam ini, Polda Sumut kembali mengerahkan dukungan tambahan berupa 1 SST Samapta, 2 Tim Dokkes, dan 1 Tim Bidang Teknologi Informasi (Bid TI) untuk memperkuat layanan evakuasi, kesehatan, komunikasi, dan pendataan di Tapanuli Tengah. Selain itu, besok pagi direncanakan akan diberangkatkan tambahan 2 SST Samapta untuk memperluas jangkauan penanganan dan memastikan seluruh wilayah terdampak mendapat perhatian penuh.Bencana ini dipicu oleh tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah wilayah masih mencatat ketinggian banjir hingga 1 meter, sementara cuaca malam hari masih menunjukkan potensi hujan deras yang berisiko memicu bencana susulan. Polri mengimbau masyarakat tetap waspada dan menjauhi kawasan rawan longsor maupun aliran banjir.Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Polri akan terus hadir dan bekerja tanpa henti untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak. Keselamatan dan kemanusiaan adalah prioritas utama. Setiap perkembangan akan kami sampaikan secara terbuka agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan dapat mengambil langkah aman,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa langkah cepat ini merupakan bagian dari Transformasi Polri agar semakin responsif, dekat, dan benar-benar dirasakan kehadirannya oleh masyarakat.Polri memastikan seluruh kekuatan terus dikerahkan untuk menangani dampak bencana. Setiap upaya dilakukan dengan sepenuh hati guna memulihkan situasi dan memberikan perlindungan terbaik bagi warga. PNO-12
26 Nov 2025, 19:46 WIT
Pimpin Renungan Nilai-Nilai Ksatria Bhayangkara, Kapolri Komitmen Moral dalam Transformasi Polri
Papuanewsonline.com, Bogor - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung Renungan Nilai-Nilai Ksatria Bhayangkara, sebuah prosesi sakral yang menjadi rangkaian utama dalam Apel Kasatwil 2025. Kegiatan ini digelar di Mako Satuan Latihan Korbrimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, dengan melibatkan seluruh unsur kepemimpinan operasional Polri.Renungan yang berlangsung dalam suasana gelap dan diterangi ribuan obor itu diikuti oleh Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri, para Kapolda, para Karo Ops, serta Kapolres dari seluruh Indonesia, total lebih dari 600 peserta sesuai susunan formasi resmi kegiatan.Para peserta membentuk lima lingkaran konsentris mengelilingi api unggun utama, menggambarkan soliditas dan persatuan seluruh jajaran Polri dalam menjaga nilai-nilai integritas. Lingkaran inti diisi oleh PJU Mabes Polri dan Kapolda, disusul Karo Ops, Kapolresta, dan ratusan Kapolres yang mengelilingi titik api dengan khidmat.Memasuki puncak acara, Kapolri memimpin pembacaan Ikrar Ksatria Bhayangkara, sebuah komitmen moral untuk memperkuat arah transformasi Polri. Dengan lantang, Kapolri mengucapkan:“Dengan memohon ridha Tuhan Yang Maha Esa, di bawah panji Merah Putih, di hadapan api perjuangan rakyat Indonesia, Kami, Ksatria Bhayangkara, berikrar... Membangun Polri yang melindungi, Polri yang melayani, Polri yang mengayomi, Polri yang dicintai dan dipercaya masyarakat."Ikrar tersebut diikuti serempak oleh seluruh Kapolda, Karo Ops, dan Kapolres, menciptakan gema komitmen bersama yang memenuhi area renungan. Kapolri menegaskan bahwa ikrar ini merupakan kompas moral Polri untuk memperkuat integritas dan pelayanan publik.Dalam penutup ikrarnya, Kapolri kembali menekankan tekad kolektif Polri:"Demi seluruh rakyat Indonesia, demi kehormatan Kepolisian Negara Republik Indonesia… Kami berjanji untuk setia pada ikrar kami. Kami tegak, kami siap, kami setia.”Renungan Nilai-Nilai Ksatria Bhayangkara ini dirancang sebagai momen refleksi mendalam, diiringi visual sejarah perjuangan Komjen Pol (P) M. Jasin yang ditampilkan pada layar LED sebagai simbol keberanian moral dan keteguhan prinsip. Seluruh rangkaian menegaskan bahwa Polri memasuki babak baru perubahan yang menempatkan integritas, keberanian moral, dan pelayanan masyarakat sebagai fondasi utama.Acara ditutup dengan Kapolri berjabat tangan dengan seluruh jajaran sebagai peneguhan solidaritas korps dan tekad memperkuat kepercayaan publik.Dengan digelarnya Renungan Nilai-Nilai Ksatria Bhayangkara ini, Polri menegaskan kesiapannya untuk membangun institusi yang bersih, berani, melayani, dicintai, dan dipercaya masyarakat. PNO-12
26 Nov 2025, 19:37 WIT
Dialog Interaktif Bersama RRI Ambon, Polda Maluku Perkuat Transformasi Layanan Publik
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku terus memperkuat komitmennya menghadirkan pelayanan publik yang respon cepat, transparan, dan humanis. Komitmen ini ditegaskan dalam Dialog Interaktif Aspirasi Maluku yang digelar Bidang Humas Polda Maluku bekerja sama dengan RRI Ambon, Rabu (26/11/2025) di Studio Pro 1 RRI Ambon.Dialog yang mengangkat tema “Transformasi Pelayanan Publik Polda Maluku untuk Masyarakat; Respon Cepat, Transparan, dan Humanis” ini menjadi ruang evaluasi bersama serta komitmen mempercepat Reformasi Birokrasi di lingkungan Polda Maluku.Hadir sebagai narasumber:* AKBP Robert Ferdinandus, AMK, S.Th, Kabag RBP Biro Rena Polda Maluku.* Hasan Slamat, S.H., M.H., Pimpinan Ombudsman RI Perwakilan Maluku.* Dr. Paulus Koritelu, S.Sos., M.Si., Psikolog/Akademisi.Dalam dialog tersebut, Pimpinan Ombudsman Maluku Hasan Slamat memberikan apresiasi sekaligus catatan penting atas evaluasi pelayanan publik Polda Maluku.Ia menyebut bahwa hasil penilaian Ombudsman menempatkan Polda Maluku pada Zona Kuning, meski beberapa Polres di jajarannya telah berhasil melampaui standar dengan masuk ke Zona Hijau.“Indikator kuning adalah standar layanan yang kami terapkan. Kami dorong perbaikan dapat dipercepat,” ujar Hasan.Ombudsman juga menyoroti perlunya penguatan anggaran.“Selama ini porsi anggaran lebih banyak ke Kamtibmas. Untuk meningkatkan kualitas layanan publik, alokasi anggaran harus lebih proporsional dan berdampak langsung pada pelayanan,” jelasnya.Meski demikian, ia memberikan testimoni positif atas inovasi Polda Maluku dan Polri, terutama digitalisasi pelayanan. Hasan mencontohkan pengalaman pribadinya saat mengurus SKCK Online untuk kebutuhan seleksi di Ombudsman RI di Jakarta.“Saya mengurus SKCK yang seharusnya di Mabes untuk seleksi Ombudsman RI, tapi saya bisa mengurusnya dengan lancar dari Ambon. Ini bukti keberhasilan digitalisasi Polri," tambahnya.Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Akademisi Universitas Pattimura Ambon, Dr. Paulus Koritelu, Si.Sos, M.Si, menyoroti perubahan signifikan pada kinerja dan etika pelayanan Polri, terutama dalam pendekatan humanis kepada masyarakat.“Saya harus apresiasi, Polisi sekarang sudah sangat humanis. Saya sendiri mengalaminya di jalan raya. Ada pergeseran mindset yang positif,” ungkapnya.Dr. Paulus juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis antropologi dan sosiologi lokal dalam setiap layanan Polri.“Polri yang lebih tahu tentang karakter masyarakat Maluku. Kearifan lokal harus menjadi modal dasar pelayanan yang berempati,” tegasnya.Ia menilai beberapa terobosan Kapolda Maluku mencerminkan komitmen nyata untuk mendorong perubahan ke arah Polri yang lebih humanis dan modern.Mewakili Polda Maluku, AKBP Robert Ferdinandus menegaskan bahwa seluruh masukan Ombudsman dan kalangan akademisi menjadi bahan percepatan pembenahan.“Kami berkomitmen mempercepat perbaikan. Seluruh jajaran Polda Maluku akan didorong untuk mencapai Zona Hijau. Transformasi layanan yang cepat, transparan, dan humanis adalah harga mati,” tegasnya.Menurutnya, dialog ini bukan hanya evaluasi, tetapi momentum memperkuat sinergi antar-institusi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.Menutup dialog, Hasan Slamat kembali menegaskan apresiasinya:“Polri saat ini sudah sangat humanis. Program-program Kapolda Maluku irjen Pol. Prof. Dr. DADANG hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., menunjukkan komitmen kuat untuk terus berbenah,” ujarnya.Dialog Interaktif Aspirasi Maluku yang digelar Polda Maluku dan RRI Ambon bukan sekadar agenda formal, tetapi ruang strategis untuk memperkuat tata kelola layanan publik Polda Maluku. Penilaian Zona Kuning dari Ombudsman menjadi alarm sekaligus pendorong percepatan Reformasi Birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.Testimoni positif terkait digitalisasi SKCK Online dan pendekatan humanis Polri menunjukkan bahwa transformasi sebenarnya sedang berjalan, namun perlu dukungan kebijakan dan penguatan anggaran agar pelayanan menjadi semakin efektif.Sinergi antara polisi, Ombudsman, dan akademisi sebagaimana tergambar dalam dialog ini menjadi model kolaborasi ideal bagi institusi pemerintah lainnya: terbuka terhadap kritik, responsif terhadap perubahan, dan menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan. PNO-12
26 Nov 2025, 19:27 WIT
Gelar Apel Kasatwil 2025: Kadiv Humas Tekankan Komunikasi Publik adalah Fondasi Penting Polri
Papuanewsonline.com, Bogor - Kadiv Humas Polri mengajak seluruh Kapolda dan Kapolres di Indonesia untuk memperkuat komunikasi publik serta meningkatkan layanan informasi agar kehadiran Polri semakin dirasakan masyarakat. Pesan ini disampaikan saat menjadi narasumber pada hari kedua Apel Kasatwil 2025, Selasa, 25 November 2025, di Mako Satuan Latihan Korbrimob, Cikeas, Kabupaten Bogor.Apel yang mengusung tema “Transformasi Polri yang Profesional untuk Masyarakat” tersebut berlangsung selama 24–26 November 2025, dan diikuti oleh 36 Kapolda, 36 Karoops Polda, serta 508 Kapolres dari seluruh Indonesia.Dalam paparannya, Kadiv Humas menekankan bahwa komunikasi publik yang baik adalah fondasi penting bagi Polri yang modern dan dipercaya masyarakat.“Kebaikan polisi jangan ditutup-tutupi. Apa yang sudah dikerjakan anggota kita setiap hari harus sampai ke publik, karena itulah bukti bahwa Polri hadir dan bekerja untuk masyarakat,” ujarnya.Ia menjelaskan bahwa kinerja kepolisian di seluruh Indonesia kini telah terdokumentasi melalui kanal resmi seperti SPIT Media Hub dan Policetube, sehingga menjadi sarana transparansi sekaligus memudahkan masyarakat dan media mengakses informasi.Selain memperkuat kanal informasi, Kadiv Humas juga mengajak seluruh satuan kewilayahan untuk membangun layanan informasi publik yang profesional melalui penguatan PPID.“Sudah saatnya setiap Polda dan Polres memberikan layanan informasi publik yang terbuka dan tertib. Ini bukan sekadar kewajiban administrasi, tetapi wujud penghormatan kita kepada hak masyarakat untuk tahu,” tegasnya.Ia juga menekankan pentingnya respon cepat terhadap hoaks dan provokasi di ruang digital, serta perlunya komunikasi publik yang disiapkan sejak pra-aksi, saat aksi, hingga pasca aksi agar narasi tidak dikuasai rumor.“Di era digital, kecepatan dan ketepatan informasi menjadi kunci. Kalau kita tidak hadir, ruang publik akan diisi oleh framing sepihak,” tambahnya.Kadiv Humas menutup paparannya dengan mengajak seluruh Kapolda dan Kapolres menjadi penggerak utama transformasi komunikasi Polri.“Kita semua pengemban fungsi kehumasan. Dimanapun kita bertugas, kewajiban kita adalah memuliakan profesi kepolisian melalui kerja yang baik dan komunikasi yang benar,” tutupnya. PNO-12
26 Nov 2025, 18:28 WIT
Bupati Roni Omba Puji Demo Damai Sopir: Janji Benahi Birokrasi dan Atasi Kelangkaan Solar
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Suasana di Boven Digoel
pada Selasa (25/11/2025) berlangsung hangat ketika para sopir menggelar aksi
demo damai untuk menuntut penyelesaian kelangkaan BBM solar yang kembali
terjadi di daerah tersebut. Aksi ini mendapat apresiasi langsung dari Bupati
Boven Digoel, Roni Omba, yang menilai langkah para sopir sebagai bentuk
kepedulian terhadap kondisi daerah.Dalam pernyataannya, Roni Omba menyampaikan bahwa aspirasi
yang disampaikan secara tertib menunjukkan kepedulian kuat masyarakat terhadap
pelayanan publik. Menurutnya, kritik dan tuntutan seperti ini justru menjadi
masukan penting bagi pemerintah daerah untuk berbenah.Bupati juga menyoroti dugaan adanya oknum nakal yang
memainkan distribusi solar hingga menimbulkan kelangkaan. Ia memastikan
pemerintah daerah tidak akan tinggal diam dan akan menindaklanjuti persoalan
ini agar tidak kembali menjadi beban bagi masyarakat, terutama para sopir yang
bergantung pada BBM untuk bekerja.Dalam kesempatan yang sama, Roni Omba menegaskan bahwa
kepemimpinan di daerah ini bukan milik kelompok tertentu, melainkan seluruh
masyarakat Boven Digoel. Ia menekankan pentingnya persatuan dan kerja sama agar
pembangunan berjalan merata dan tidak terhambat persoalan internal birokrasi.Ia juga menegaskan komitmennya untuk membenahi birokrasi
yang selama ini dinilai bermasalah. Peningkatan pelayanan publik disebut
menjadi fokus utama, termasuk memastikan agar distribusi solar kembali normal
dan tidak lagi dipengaruhi kepentingan pihak-pihak tertentu.Para peserta aksi berharap demo damai ini menjadi titik awal
penyelesaian kelangkaan BBM yang sudah berulang kali terjadi. Mereka menilai
bahwa tanpa penindakan tegas dan pengawasan ketat, masalah distribusi solar
hanya akan menjadi lingkaran masalah yang tak berujung.Pemerintah daerah bersama Pertamina diharapkan dapat bekerja
sama lebih erat untuk memetakan akar permasalahan dan mengatur ulang pola
distribusi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Langkah
konkret seperti pengawasan distribusi dan penataan kembali rantai suplai
dianggap penting untuk mencegah permainan oknum.Menanggapi hal itu, Roni Omba memastikan bahwa pemerintah
tidak akan bekerja sendiri. Ia menegaskan perlunya kolaborasi dengan Pertamina
dan pihak terkait untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan
transparan bagi seluruh masyarakat Boven Digoel.Di tengah berbagai harapan yang muncul, masyarakat kini
menantikan tindak lanjut nyata dari pemerintah daerah. Demo yang berlangsung
tertib tersebut menjadi pengingat bahwa suara masyarakat perlu didengar dan
direspons dengan tindakan konkret.Dengan komitmen yang telah diutarakan, publik berharap
persoalan kelangkaan solar dapat segera terselesaikan sehingga aktivitas
ekonomi dan pelayanan masyarakat dapat kembali berjalan normal di Boven Digoel. Penulis: HendrikEditor: GF
25 Nov 2025, 21:21 WIT
Transformasi Digital SKCK Raih Kepuasaan Publik Dalam Survei 2025
Papuanewsonline.com, Jakarta – Baintelkam Polri meluncurkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan SKCK di Hotel Grand Sahid Jakarta, Senin (24/11/1025). Survei yang digelar bersama Pusat Riset Ilmu Kepolisian (Pripol) Universitas Syiah Kuala itu menunjukkan peningkatan signifikan kepuasan publik di tahun 2025.Kabid Yanmas Baintelkam Kombes Pol Yosef Sriyono mengatakan kerja sama survei ini sudah berjalan selama 10 tahun. Polri menyebut transformasi digital SKCK menjadi faktor utama peningkatan layanan. “Tujuannya agar masyarakat lebih mudah mengakses SKCK dari mana saja. Untuk wilayah Metro Jaya, pengambilan juga sudah bisa dilakukan di sejumlah polsek,” katanya.Kemudian Kabid Yanmas Baintelkam menegaskan survei ini menjadi tolak ukur penting layanan publik Polri. “Survei ini adalah cermin bagi kami. Digitalisasi SKCK adalah komitmen kami menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan,” ujar Kombes Yosef.Sementara itu, Ketua Tim Peneliti Pripol Universitas Syiah Kuala, DR. M. Gausyah, menyebut angka kepuasan publik meningkat dari 86 menjadi 88,03. “Digitalisasi SKCK membuat proses lebih sederhana. Masyarakat kini tak perlu lagi sidik jari karena sudah terintegrasi dengan NIK Dukcapil,” jelasnya.Dari sisi pengawasan eksternal, Ombudsman RI juga melihat tren positif. Siti Uswatun Hasanah, Kepala Keasistenan Penegakan Hukum Ombudsman, mengatakan layanan SKCK kini hampir bebas keluhan. “Di Ombudsman sudah lama tidak ada laporan soal SKCK. Kami juga lakukan mystery shopping, hasilnya petugas ramah, prosedur jelas, bahkan tidak ada pungli. Review resmi Ombudsman terkait layanan SKCK akan kami rilis Desember atau Januari nanti,” ujar Siti. PNO-12
25 Nov 2025, 06:51 WIT
Bupati Boven Digoel Tegaskan Komitmen Dukung Program TEKAT untuk Majukan Ekonomi Desa
Papuanewsonline.com, Boven Digoel - Program Transformasi
Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAT) terus digencarkan di berbagai wilayah Papua
Selatan, termasuk di Mindiptana, Boven Digoel. Kehadiran Bupati Boven Digoel,
Roni Omba, S.IP, dalam kegiatan tersebut menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah
terhadap upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa.Dalam sambutannya, Bupati Roni Omba menilai TEKAT sebagai
program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kampung. Ia menyebut bahwa
penguatan ekonomi desa merupakan fondasi penting untuk membangun daerah secara
berkelanjutan. “Program TEKAT ini sangat penting bagi kami di Boven Digoel,
karena dapat membantu masyarakat desa meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup,”
ujar Bupati Roni Omba.Pelaksanaan program ini turut melibatkan pendamping
profesional yang bekerja langsung mendampingi masyarakat di lapangan. Salah
satunya adalah Adik Meri Embiri, Pendamping TEKAT di Mindiptana, yang berbagi
pengalaman mengenai peran dan tantangan yang dihadapi dalam proses pemberdayaan
masyarakat.Menurut Adik Meri Embiri, pendamping TEKAT berperan sebagai
fasilitator untuk membantu masyarakat mengidentifikasi potensi ekonomi desa dan
menyusun perencanaan yang tepat. “Pendamping TEKAT ini seperti menjadi mentor
atau fasilitator bagi masyarakat desa. Kami membantu mereka mengidentifikasi
potensi desa dan membuat perencanaan yang tepat untuk meningkatkan ekonomi dan
kualitas hidup,” jelasnya.Bupati Roni Omba juga menegaskan bahwa pemerintah daerah
akan memastikan dukungan terhadap penyelenggaraan program ini. Ia menekankan
komitmen pemerintah untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan guna
mempercepat peningkatan ekonomi kampung. “Kami akan terus mendukung program
TEKAT dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan untuk meningkatkan ekonomi
desa,” katanya.Dengan adanya dukungan tersebut, para pendamping dan
masyarakat desa diharapkan semakin termotivasi untuk memaksimalkan potensi
wilayah masing-masing. Program TEKAT dipandang sebagai jembatan bagi masyarakat
menuju perubahan ekonomi yang lebih baik.Di Mindiptana, para pendamping bersama warga terus
menjalankan berbagai kegiatan pemberdayaan sesuai potensi lokal. Kerja sama itu
menjadi kunci penting dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat
secara bertahap dan terarah.Semangat yang dibawa oleh Adik Meri Embiri dan tim
pendamping TEKAT Mindiptana memperkuat harapan bahwa transformasi ekonomi desa
di Boven Digoel dapat berjalan efektif. Dengan komitmen pemerintah dan
partisipasi aktif masyarakat, program TEKAT diharapkan mampu menghasilkan
dampak nyata bagi kesejahteraan warga kampung. Penulis: HendrikEditor: GF
24 Nov 2025, 02:09 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
