Presiden Prabowo Terima Laporan Menkeu Purbaya Soal Progres APBN 2026

Papuanewsonline.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/9/2025). Pertemuan tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang kini tengah digodok bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam pertemuan itu, Menkeu memaparkan perkembangan diskusi anggaran, termasuk dinamika pembahasan di parlemen. Purbaya menegaskan bahwa hingga saat ini, semua angka dalam rancangan APBN masih bersifat sementara dan belum final karena masih dalam proses negosiasi serta pembahasan bersama DPR.

“Kami melaporkan progres yang sedang berjalan. Angka-angka yang ada masih sementara, karena keputusan akhirnya tetap menunggu pembahasan bersama DPR. Jadi belum bisa dipastikan detailnya saat ini,” ujar Purbaya saat diwawancarai awak media usai pertemuan.

Dalam penjelasannya, Menkeu menekankan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, rancangan APBN 2026 disusun dengan memperhitungkan berbagai tantangan global, mulai dari ketidakpastian ekonomi dunia, fluktuasi harga energi, hingga ancaman disrupsi rantai pasok.

“Yang terpenting adalah bagaimana APBN tetap menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Presiden juga menekankan agar alokasi anggaran diarahkan pada sektor-sektor prioritas,” jelas Purbaya.

Menkeu menambahkan bahwa pembahasan APBN bersama DPR merupakan forum penting untuk memastikan setiap kebijakan anggaran mendapat legitimasi kuat dan bisa mengakomodasi aspirasi masyarakat luas.

“Dialog dengan DPR masih terus berjalan. Kita terbuka dengan masukan dan dinamika politik anggaran yang ada, karena itulah mekanisme demokrasi kita,” ucapnya.

Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut juga menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, dan keberpihakan pada rakyat kecil dalam setiap alokasi anggaran. Ia meminta agar setiap kementerian/lembaga menjaga akuntabilitas dalam penggunaan APBN sehingga benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Presiden ingin APBN tidak hanya sekadar angka, tetapi benar-benar hadir dalam program nyata yang dirasakan rakyat,” tambah Menkeu.(GF)