Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
MEMALUKAN! 13 Wakil Rakyat Mimika Raib Saat Sidang Uang Triliunan, Kursi Kosong Jadi Saksi
Papuanewsonline.com, Timika – Foto bersama usai paripurna mungkin akan terlihat gagah. Tapi foto di dalam ruang sidang DPRK Mimika, Rabu (29/7/2026), jauh lebih dari kata jujur, kenapa? Karena Deretan kursi kosong mendominasi, menjadi simbol absennya tanggung jawab.Fakta itu memalukan, karena Dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II dengan agenda sepenting Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2025, sepertiga anggota DPRK Mimika memilih mangkir.Dari total 44 anggota dewan, hanya 31 orang hadir. 13 lainnya hilang tanpa keterangan.Angka itu bukan karangan, karena diungkapkan langsung di forum resmi oleh Plt Sekretaris DPRK Mimika, Sriyanti Ramping.Diketahui sidang dipimpin Ketua DPRK Primus Natikapereyau didampingi Wakil Ketua I Asri Akkas, dihadiri Wakil Bupati Emanuel Kemong, Pj Sekda Abraham Kateyau, seluruh pimpinan OPD dan Forkopimda. Secara aturan memang kuorum. Tapi secara moral, paripurna ini cacat.Sebelum palu diketuk, Anggota DPRK Anthon Pali melontarkan interupsi keras yang mengisyaratkan ada masalah internal yang lebih dalam dari sekadar absensi.Pali memperingatkan agar setiap atribut atau simbol yang digunakan dalam kegiatan resmi, termasuk saat sesi foto bersama, harus mendapat izin pimpinan sidang.“Pertimbangkan dengan baik agar tidak menjadi pertanyaan dan tetap dicintai rakyat Mimika,” tegas Pali.Peringatan itu bukan prosedur biasa. Itu adalah alarm keras simbol apa yang dibawa diam-diam ke gedung dewan? Atribut kelompok apa yang coba dipamerkan? Jika DPRK saja sudah bermain simbol, bagaimana rakyat bisa percaya mereka bermain untuk rakyat?Uang Rakyat Dibahas, Wakil Rakyatnya KaburIni bukan sidang reses atau seremonial. Ini adalah sidang pertanggungjawaban APBD. Triliunan rupiah uang rakyat Mimika tahun 2025 dipertaruhkan di sini. "Seharusnya, inilah panggung paling garang bagi anggota dewan untuk menguliti satu per satu realisasi anggaran eksekutif, namun terlena dengan Pokir akhirnya harapan publik Mimika sirna," ucap Yakob warga di seputaran Petrosi.Yakob menjelaskan bagaimana mereka bisa mengawasi jika mereka saja tidak datang hadiri sidang, bagaimana mereka mau memperjuangkan aspirasi Rakyat?Sementara itu Hingga berita ini naik tayang, pimpinan DPRK Mimika tidak memberikan satu pun penjelasan resmi tentang alasan 13 anggota tersebut absen. Tidak ada nama yang diumumkan. Tidak ada sanksi yang disiapkan. Semua ditutup rapat, seolah 13 kursi kosong itu tidak terlihat.Kata Yakob Diamnya pimpinan adalah pengkhianatan kedua setelah mangkirnya anggota DPRK." Rakyat Mimika tidak butuh alasan. Rakyat Mimika menuntut daftar nama. Tuntut Badan Kehormatan untuk memotong tunjangan dan memberikan sanksi etik terbuka. Karena kursi di DPRK itu bukan warisan partai, itu adalah kursi pinjaman dari rakyat," tegas Yakub.Jika sidang tentang uang rakyat saja diabaikan, untuk apa mereka digaji dari uang rakyat?Penulis: HendrikEditor. : Of
29 Jul 2026, 20:31 WIT
Presiden Prabowo Lantik 1.204 Pamong Praja Muda IPDN, Tekankan Integritas Dan Pelayanan
Papuanewsonline.com, Sumedang – Presiden Prabowo Subianto melantik sebanyak 1.204 Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026 di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan sejumlah pesan penting sebagai bekal bagi para lulusan dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintahan.Presiden menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat harus menjadi jalan hidup setiap Pamong Praja Muda. Ia meminta para lulusan selalu mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi dalam setiap tugas yang dijalankan.Selain itu, Presiden mengingatkan agar para aparatur senantiasa hadir untuk melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat, terutama ketika rakyat menghadapi berbagai kesulitan. Menurutnya, aparatur negara harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.Presiden juga menekankan pentingnya membangun birokrasi yang jujur, disiplin, bersih, bebas dari praktik korupsi, serta berani mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Ia menilai integritas menjadi modal utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.Dalam arahannya, Presiden meminta seluruh Pamong Praja Muda menjaga kehormatan negara karena setiap perilaku dan keputusan aparatur mencerminkan wajah pemerintah di mata masyarakat. Ia juga mengajak mereka mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan yang mampu membangun pemerintahan yang unggul, efisien, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.Presiden turut mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi semangat kolaborasi dengan seluruh elemen bangsa, menjaga persatuan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan tugas pemerintahan.Pada kesempatan itu, Presiden juga mengapresiasi proses seleksi IPDN yang dinilai semakin mengedepankan sistem merit. Menurutnya, keberhasilan 10 lulusan terbaik yang berasal dari keluarga sederhana menjadi bukti bahwa prestasi dan integritas merupakan jalan utama untuk mengabdi kepada bangsa.Menutup amanatnya, Presiden menyampaikan harapan agar seluruh Pamong Praja Muda menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Ia menegaskan bahwa Indonesia menantikan kontribusi nyata para lulusan IPDN dalam membangun pemerintahan yang semakin baik.Penulis: JidEditor: OF
29 Jul 2026, 18:33 WIT
Karantina Papua Tengah Musnahkan Produk Hewan Tanpa Dokumen Resmi
Papuanewsonline.com, Mimika – Kantor Karantina Papua Tengah melakukan pemusnahan sejumlah produk hewan menggunakan insinerator di lingkungan kantornya, Rabu (29/7/2026). Tindakan ini disaksikan langsung personel Polsek Bandara Mozes Kilangin serta Unit Penyelenggara Bandar Udara setempat sebagai bentuk penegakan aturan keamanan hayati.Kepala Karantina Papua Tengah Anton Panji Mahendra menjelaskan langkah ini diambil untuk mencegah masuk dan menyebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina di wilayah tersebut. “Aturan ini bukan untuk mempersulit, melainkan memastikan pergerakan hewan dan produknya aman dan tidak membawa penyakit yang merugikan banyak pihak,” ujarnya merujuk UU Nomor 21 Tahun 2019.Barang yang dimusnahkan meliputi 4 kilogram daging babi olahan asal Makassar yang hendak ke Asmat, serta 2 kilogram daging tikus tanah yang akan dibawa ke Manado. Keduanya tertangkap saat pemeriksaan X-Ray namun pemilik tidak bisa menunjukkan sertifikat karantina yang sah dan memilih meninggalkan barangnya. Setelah diberi kesempatan melengkapi dokumen namun tak terpenuhi, maka diputuskan pemusnahan.Selain itu, turut dimusnahkan arsip sampel laboratorium yang sudah selesai masa ujinya. Anton mengimbau masyarakat agar selalu melengkapi dokumen persyaratan sebelum mengirim atau membawa produk hewan antardaerah. Kepatuhan ini sangat penting demi menjaga kesehatan hewan, manusia, serta keberlangsungan usaha peternakan setempat.Penulis: JidEditor: OF
29 Jul 2026, 17:19 WIT
Fraksi Demokrat: Pendapatan Melonjak, Namun Realisasi Pembangunan dan Layanan Publik?
Papuanewsonline.com, Mimika – Fraksi Partai Demokrat DPRK Mimika memberikan apresiasi atas capaian pendapatan daerah tahun 2025 yang mencapai 98,38 persen, dengan Pendapatan Asli Daerah bahkan melampaui sasaran hingga 117,78 persen senilai Rp581,8 miliar.Namun Ketua Fraksi Dessy Putrika Ross Rante dalam pandangan umumnya, Rabu (29/7/2026), menegaskan keberhasilan ini harus dibarengi perbaikan serius pada sejumlah kelemahan mendasar pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.Belanja modal hanya terealisasi 64,13 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya, disertai temuan BPK terkait pekerjaan fisik yang belum maksimal dan pengawasan yang lemah. Sebaliknya, belanja pegawai justru meningkat 27,27 persen menjadi Rp1,439 triliun yang dikhawatirkan menyempitkan ruang anggaran untuk pembangunan. Serapan DAK dan Dana Desa masing-masing hanya 78,34 persen dan 79,51 persen, sementara Dana Otsus meski tersalurkan penuh namun nilainya turun 15,73 persen sehingga efektivitas manfaatnya bagi Orang Asli Papua perlu dikaji ulang. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran mencapai Rp1,1 triliun yang mengindikasikan keterlambatan proses pengadaan dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia.Fraksi Demokrat juga menyoroti ketiadaan indikator ukur yang jelas dalam laporan kinerja seperti angka putus sekolah, kualitas tenaga pendidik, serta data stunting dan angka kematian ibu-bayi. Realisasi pembangunan infrastruktur sangat jauh dari sasaran: jaringan air bersih hanya terbangun 1.861 sambungan dari target 3.600, jalan baru hanya 1,16 kilometer dari rencana 26 kilometer, hingga pembangunan Unit Sekolah Baru yang mencapai nol persen. Selain itu, data kemiskinan belum tervalidasi sempurna dan masih ditemukan penerima bantuan yang sudah meninggal dunia.Pihaknya mendesak digitalisasi pajak dan retribusi untuk mencegah kebocoran, efisiensi perjalanan dinas serta kegiatan seremonial, penguatan tata kelola sistem informasi keuangan daerah, hingga evaluasi penyertaan modal pada BUMD. Pembangunan juga didorong melibatkan kerja sama kemitraan guna mempercepat terwujudnya infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.Penulis: JidEditor: OF
29 Jul 2026, 17:14 WIT
Fraksi Golkar: Raih WTP Tapi Realisasi Belanja Rendah dan SiLPA Tinggi Jadi Catatan Kritis
Papuanewsonline.com, Mimika – Fraksi Partai Golkar DPRK Mimika menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna II, Rabu (29/7/2026). Ketua Fraksi H. Iwan Anwar mengapresiasi capaian pendapatan daerah yang mencapai Rp6,04 triliun atau 98,23 persen, serta keberhasilan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK sebagai bukti komitmen tata kelola keuangan yang lebih baik.Meski demikian, masih ada persoalan mendasar: realisasi belanja hanya 82,14 persen dan SiLPA melonjak 68,79 persen menjadi Rp1,116 triliun. “Kami minta penjelasan penyebab tingginya sisa anggaran, apakah karena perencanaan lemah, keterlambatan pengadaan, atau kendala lain, serta daftar program yang belum terlaksana dan strategi pemanfaatannya agar tepat sasaran,” tegas Iwan.Seluruh rekomendasi BPK juga diminta segera ditindaklanjuti, mulai dari kekurangan penerimaan pajak hingga kelebihan pembayaran proyek.Sektor kesehatan yang anggarannya terserap 92,67 persen dengan capaian kinerja 109,23 persen patut diapresiasi, namun keluhan ketersediaan dokter, obat, dan pelayanan yang belum merata hingga ke pedalaman tetap harus diperbaiki. Sebaliknya, anggaran pendidikan hanya terserap 59,06 persen, menyisakan hampir Rp480 miliar yang dikhawatirkan menghambat perbaikan sarana, pemerataan guru, dan beasiswa bagi putra daerah.Pemanfaatan Dana Otsus juga harus lebih fokus memberdayakan Orang Asli Papua melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lapangan kerja. Persoalan air bersih menjadi catatan tajam; ungkapan warga “bagaimana memutar kran agar air keluar?” menggambarkan infrastruktur yang sudah diresmikan namun belum berfungsi maksimal. Rendahnya serapan DAK dan Dana Desa juga menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas aparat hingga tingkat kampung.Penulis: JidEditor: OF
29 Jul 2026, 17:11 WIT
Fraksi PDI-P Sorot Kelemahan Kinerja OPD dan Sejumlah Masalah Krusial di Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika – Fraksi PDI Perjuangan DPRK Mimika menyoroti berbagai kelemahan kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam pandangan umum terhadap LKPJ Bupati Tahun 2026 dan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Rabu (29/7/2026). Ketua Fraksi Adrian Andika Thie menyampaikan catatan kritis mencakup pengelolaan keuangan, pelayanan dasar, hingga kesejahteraan Orang Asli Papua khususnya Suku Amungme dan Kamoro.Meskipun Pemkab kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk kesebelas kalinya, masih tercatat 21 temuan pelanggaran aturan di sejumlah OPD. Realisasi APBD 2025 hanya 75,73 persen, sementara serapan anggaran tahun ini per Juli baru mencapai 27,41 persen. Terdapat pula kelebihan pembayaran gaji bagi ASN yang sudah pensiun atau meninggal senilai lebih dari Rp865 juta. Adrian menegaskan angka ini menjadi bukti perlunya perbaikan pengendalian internal secara menyeluruh.Pelayanan publik pun menjadi sorotan tajam. Distrik Alama disebut sebagai zona merah akibat minimnya akses pendidikan dan kesehatan yang menimbulkan trauma warga, sehingga diusulkan peninjauan kembali status serta penempatan kepala distrik.Masalah aset belum tuntas seperti sengketa tanah Timika Indah dan area bandara, serta gedung UMKM Pasar Sentral yang belum dimanfaatkan. Kemitraan dengan PT Freeport dinilai belum memberi dampak nyata bagi ekonomi warga lokal.Di sektor pendidikan dan kesehatan, kekurangan guru di pesisir dan pegunungan, pelayanan RSUD yang lebih banyak berfokus pada administrasi daripada pelayanan kemanusiaan, serta keterbatasan peralatan dan transportasi tenaga kesehatan di wilayah pedalaman menjadi catatan penting. Fraksi juga mendesak prioritas pemberian beasiswa Otsus bagi OAP serta pembatasan rekrutmen tenaga kerja luar daerah di perusahaan besar dan kontraktor.Penulis: JidEditor: OF
29 Jul 2026, 17:07 WIT
Kursi Kosong Dominasi Sidang Paripurna, Kehadiran DPRK Mimika Jadi Sorotan
Papuanewsonline.com, Mimika – Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRK Mimika yang digelar Rabu (29/7/2026) menjadi sorotan publik karena banyaknya kursi yang tidak terisi. Dari total 44 anggota dewan, hanya 31 orang yang hadir, sementara 13 lainnya tidak diketahui alasannya tidak mengikuti sidang penting penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.Kehadiran tersebut disampaikan Plt Sekretaris DPRK Mimika Sriyanti Ramping. Rapat dipimpin Ketua DPRK Primus Natikapereyau, didampingi Wakil Ketua I Asri Akkas, serta dihadiri Wakil Bupati Emanuel Kemong, Penjabat Sekda Abraham Kateyau, pimpinan OPD, dan unsur Forkopimda. Meski kekosongan kursi cukup mencolok, rapat tetap berjalan sesuai jadwal. Sebelum sidang dimulai, Anggota DPRK Anthon Pali menyampaikan interupsi. Ia meminta setiap atribut atau simbol yang digunakan dalam kegiatan resmi, termasuk saat sesi foto bersama, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pimpinan sidang agar tidak menimbulkan tafsir keliru di masyarakat. “Pertimbangkan dengan baik agar tidak menjadi pertanyaan dan tetap dicintai rakyat Mimika,” ujarnya.Belum ada penjelasan resmi terkait alasan ketidakhadiran sepertiga anggota dewan tersebut.Hal ini tentu menjadi catatan penting mengingat agenda ini berkaitan erat dengan akuntabilitas keuangan daerah yang menjadi hak masyarakat untuk diawasi.Penulis: JidEditor: OF
29 Jul 2026, 14:56 WIT
Yunus Wonda Masih Bebas Berkeliaran, Ada Apa dengan Kasus Korupsi PON XX Papua Rp205 Miliar?
Papuanewsonline.com, Jayapura - Vonis telah dijatuhkan kepada 4 terdakwa korupsi dana PON XX Papua 2021. Namun ironi penegakan hukum justru terlihat: nama kunci yang berulang kali disebut jaksa di ruang sidang, Bupati Jayapura Yunus Wonda, hingga hari ini masih berstatus saksi dan bebas menjalankan pemerintahan.Padahal, dari kantongnya sendiri sudah mengalir Rp15 miliar uang pengembalian ke kas negara. Jika tidak terlibat, untuk apa mengembalikan?Dibacakan di Ruang Sidang: YW Masuk Dakwaan PrimerIni bukan isu liar. Nama itu dibacakan secara resmi oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Papua di Pengadilan Tipikor Jayapura.Dalam dakwaan primer, JPU menyebut skema korupsi yang merugikan negara ratusan miliar itu diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo UU Nomor 20 Tahun 2001."Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18... Dalam dakwaan primer, disebutkan bahwa tindakan korupsi ini juga diduga turut melibatkan pihak lain, termasuk Yunus Wonda alias YW selaku eks Ketua Harian PB PON XX Papua," bunyi dakwaan jaksa.Nama YW muncul berdampingan dengan saksi TEK alias Thercia Eka Kambuaya. Dakwaan itu merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Nomor: 00008/2.0604/AP.7/09/0430/1/XII/2024 yang terbit 13 Desember 2024.Artinya, keterlibatan YW bukan rumor, melainkan sudah masuk dalam konstruksi hukum jaksa di persidangan.Fakta Paling Telanjang: Sudah Setor Rp15 MiliarJika merasa tidak bersalah, mengapa mengembalikan uang negara?Data yang dihimpun media Papuanewsonline.com, Yunus Wonda melalui kuasa hukumnya pada Jumat, 5 Desember 2025 kembali menyetor Rp5 miliar ke Kejati Papua. Dengan setoran itu, total pengembalian yang sudah masuk ke Kejati mencapai Rp15 miliar.Langkah itu dibenarkan Kejati Papua. Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Papua Valery Dedy Sawaki menyatakan, untuk penanganan perkara korupsi PON XX Papua jilid I sudah 4 orang divonis, dan saat ini masuk jilid II."Saat ini Kejati Papua masuk babak kedua dan sudah memeriksa 12 orang saksi termasuk Yunus Wonda dan Kenius Kogoya," kata Valery.Untuk jilid II saja, Kejati mengungkap kerugian negara lebih dari Rp46 miliar. Total dengan jilid I, skandal ini disebut menelan Rp205 miliar uang rakyat Papua.Kejanggalan: Disebut di Dakwaan, Sudah Kembalikan Uang, Tapi Belum TersangkaDi sinilah rasa keadilan publik diuji.Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Papua sendiri yang menyebut inisial YW merujuk pada Bupati Jayapura Yunus Wonda. Meski namanya berulang kali disebut dalam persidangan dan mengembalikan uang, hingga kini Kejati Papua belum menetapkannya sebagai tersangka.Ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar secara terbuka menilai ada kejanggalan dalam penanganan kasus tersebut.Desakan publik pun meluas. Di Change.org muncul petisi "Desak Tindakan Hukum terhadap dugaan korupsi Bupati Jayapura" yang ditujukan kepada Kemendagri dan KPK.Secara hukum, Pasal 4 UU Tipikor sangat jelas: pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana. Pengembalian hanya menjadi alasan meringankan.Jika 4 anak buah sudah divonis, dan Ketua Hariannya yang disebut dalam dakwaan sudah mengembalikan Rp15 miliar, alasan apa lagi yang membuat Kejati menahan status tersangkanya?Ujian Bagi Kejati PapuaKasus PON XX Papua bukan sekadar kasus korupsi. Ini adalah simbol pengkhianatan terhadap pesta olahraga terbesar yang pernah digelar di Papua.Lebih dari 300 saksi telah diperiksa, dua ahli keuangan negara dan ahli hukum pidana dihadirkan. Semua bukti sudah di meja penyidik.Kini bola panas ada di tangan Kejati Papua. Apakah akan berani menuntaskan jilid II dengan menetapkan tersangka baru, atau membiarkan kasus Rp205 miliar ini masuk angin dan melahirkan preseden buruk: sebut nama di sidang, setor uang, tetap aman?Prinsip equality before the law dipertaruhkan. Publik Jayapura tidak butuh janji, mereka butuh kepastian: hukum tajam ke atas atau hanya tajam ke bawah?Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Jayapura Yunus Wonda belum memberikan hak jawab atas status hukumnya.Penulis: HendrikEditor. : OfCatatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan fakta persidangan, dokumen dakwaan JPU, dan pernyataan resmi Kejati Papua. Redaksi tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
29 Jul 2026, 14:08 WIT
Klaim TPNPB: Aparat Masuk Halaman Gereja Titigi Saat Ibadah Minggu, Jemaat Trauma
Papuanewsonline.com, Intan Jaya - Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengklaim aparat militer Indonesia memasuki lingkungan Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius Titigi, Intan Jaya, saat ibadah Minggu berlangsung.Klaim tersebut disampaikan dalam siaran pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB yang diterima Rabu, 29 Juli 2026, yang ditandatangani Jubir Sebby Sambom.Dalam rilis itu, TPNPB menyebut insiden terjadi pada Minggu, 26 Juli 2026 pukul 10.53 WIT, saat aparat melakukan operasi militer di sekitar perkampungan warga dan masuk hingga ke halaman gereja."Akibatnya jemaat tidak melakukan ibadah dengan baik, banyak yang pulang karena trauma," tulis laporan yang diklaim berasal dari PIS TPNPB di Sugapa.TPNPB mengaitkan trauma warga dengan dua insiden sebelumnya yang juga mereka klaim:1. 29 Juni 2026: Penembakan terhadap rombongan Pastor, Suster, umat dan karyawan Tunas Jaya Papua (TJP) yang mengakibatkan mobil pastoran tertembak dan seorang umat luka.2. 17 Mei 2026: Serangan bom menggunakan drone terhadap Gereja Katolik Santo Paulus Nabuni yang diklaim melukai empat warga sipil dan menewaskan satu warga bernama Luter Nabelau pada 25 Mei 2026 saat dirawat di RSUD Mimika.Selain itu, TPNPB juga mengklaim aparat telah mendirikan 33 pos militer di pemukiman warga Intan Jaya untuk operasi militer dan pengamanan wilayah Gunung Wabu yang menurut mereka menjadi incaran investasi tambang.Belum Ada Konfirmasi AparatHingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari TNI/Polri, Kodam XVII/Cenderawasih, maupun Keuskupan Timika terkait klaim masuknya aparat ke halaman Gereja Titigi pada 26 Juli 2026 tersebut.Intan Jaya sendiri dalam 6 bulan terakhir menjadi salah satu wilayah dengan eskalasi konflik bersenjata tertinggi di Papua Tengah, dengan catatan kontak tembak yang berulang antara aparat keamanan dan TPNPB.Dalam siaran pers yang sama, TPNPB juga menyampaikan pernyataan politik terkait status Papua, sejarah Trikora 1961, keterlibatan Amerika Serikat dan Freeport, serta desakan kepada PBB untuk meninjau kembali status West Papua. Pernyataan tersebut merupakan sikap politik TPNPB-OPM.Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB dalam rilis itu mencantumkan penanggung jawab Panglima Tinggi Jenderal Goliath Tabuni dan jajarannya.Penulis: HendrikEditor: OF
29 Jul 2026, 13:47 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
