Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Tito Karnavian: Lulusan IPDN Angkatan XXXIII Akan Ditempatkan ke Seluruh Penjuru Tanah Air
Papuanewsonline.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan 1.204 Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto merupakan aset berharga bangsa yang akan disebar ke seluruh wilayah Indonesia. Penempatan ini mencakup daerah terdepan, terluar, dan tertinggal guna memperkokoh wawasan kebangsaan sekaligus menguatkan kapasitas kepemimpinan daerah.Dalam keterangannya usai upacara pelantikan di Kampus IPDN Jatinangor, Rabu (29/7/2026), Tito menyampaikan rasa syukur karena proses rekrutmen dan pembinaan berjalan baik. Hal ini terlihat dari peraih prestasi terbaik yang justru berasal dari latar belakang keluarga sederhana, menjadi bukti bahwa pendidikan di lembaga ini bersih dari praktik yang tidak seharusnya.“Kami berupaya agar mereka tidak langsung kembali ke daerah asalnya, melainkan merasakan dan mengenal keberagaman Indonesia secara langsung. Pengalaman ini akan membentuk karakter pemimpin yang luas pandangannya,” ujarnya. Langkah ini sekaligus menyiapkan generasi yang kelak akan mengawal cita-cita Indonesia Emas tahun 2045.Para lulusan yang sebelumnya telah diwisuda sebagai Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan kini resmi berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil. Mereka diharapkan membawa semangat baru, menjadi agen perubahan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tempat mereka bertugas nanti.Penulis: JidEditor: OF
30 Jul 2026, 09:55 WIT
Presiden Prabowo Lantik 1.204 Pamong Praja Muda IPDN, Siap Mengabdi ke Seluruh Daerah
Papuanewsonline.com, Jatinangor – Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik 1.204 Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam upacara khidmat di Lapangan Parade Kampus IPDN, Rabu (29/7/2026). Mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian beserta sejumlah pejabat tinggi negara lainnya.Upacara berlangsung khidmat dengan penyematan pangkat kepada perwakilan lulusan serta pengambilan sumpah jabatan secara bersama-sama. Kini mereka resmi berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, setelah sebelumnya diwisuda sebagai Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan pada Minggu lalu.Dalam amanatnya, Presiden Prabowo mengapresiasi jalan mulia yang dipilih para lulusan untuk mengabdi kepada rakyat, bangsa, dan negara. Ia mengingatkan agar senantiasa hadir di tengah masyarakat saat menghadapi kesulitan, menjadi pelita harapan, serta siap membantu seperti yang telah ditunjukkan saat menangani bencana sebelumnya.Suasana haru menyelimuti lokasi upacara saat para orang tua berjumpa langsung dengan putra-putri mereka. Para pejabat tinggi negara yang hadir turut menyaksikan momen bersejarah ini sebagai tanda dukungan penuh terhadap regenerasi aparatur pemerintahan di tanah air.Penulis: JidEditor: OF
30 Jul 2026, 09:52 WIT
Marinus Gea: Program Koperasi Merah Putih di Papua Harus Disesuaikan Kondisi Nyata Masyarakat
Papuanewsonline.com, Mimika – Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih di Papua. Usulan ini disampaikan usai kunjungan kerja reses di Mimika, menyusui pemaparan kendala pelaksanaan program oleh Kanwil Kemenkumham Papua. (29/7/26) Menurut legislator Fraksi PDI Perjuangan itu, kebijakan nasional tidak bisa diterapkan dengan pola seragam di seluruh wilayah. Papua memiliki tantangan geografis, ekonomi, dan sosial yang khas, sehingga pendekatan satu ukuran untuk semua tidak akan efektif. Contohnya, penyaluran LPG 3 kilogram sulit dijalankan di kampung pedalaman karena keterbatasan akses serta belum menjadi kebutuhan utama warga setempat.“Koperasi jangan hanya hadir secara fisik tanpa memperhatikan kemampuan dan kebutuhan riil masyarakat. Jika fasilitas sudah ada namun warga tidak dapat memanfaatkannya, maka anggaran menjadi terbuang sia-sia,” tegas Marinus. Ia menekankan pentingnya menyesuaikan layanan agar benar-benar relevan dan bermanfaat nyata.Pemerintah diminta memetakan ulang prioritas program sebelum memperluas jangkauan, agar penggunaan anggaran negara lebih efisien dan tepat sasaran. Pendekatan adaptif serupa juga perlu diterapkan di daerah lain yang memiliki karakteristik serupa.Penulis: JidEditor: OF
30 Jul 2026, 09:47 WIT
Menjawab Sorotan, BGN Pastikan Prioritaskan Dapur MBG di Wilayah Timur
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan pemerintah akan memprioritaskan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur Program Makan Bergizi Gratis di wilayah Indonesia Timur, mencakup Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Pernyataan ini disampaikan merespons sorotan yang menyebut hanya sekitar satu persen dapur yang beroperasi di Papua, padahal angka stunting di sana masih tergolong tinggi.Sudaryono mengakui pemerataan fasilitas ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. “Kondisi ini tidak hanya terjadi di Papua, melainkan juga di daerah lain. Kami telah memetakan seluruh wilayah berdasarkan tingkat kebutuhan dan situasi di lapangan, dan perbaikan akan segera difokuskan ke titik-titik yang paling mendesak,” ujarnya.Pemerintah menerapkan skala prioritas agar program ini tepat sasaran bagi kelompok yang paling rentan. Selain memperluas jangkauan di wilayah timur, BGN juga sedang merancang mekanisme khusus penyaluran gizi bagi anak-anak di daerah rawan konflik.Sejumlah uji coba telah dilakukan bekerja sama dengan TNI dan Polri, bahkan memanfaatkan fasilitas umum seperti tempat ibadah sebagai titik penyaluran. “Setiap anak Indonesia, tak peduli tinggal di pedalaman atau daerah dengan tantangan keamanan, berhak mendapatkan akses perbaikan gizi yang sama,” tegas Sudaryono.Penulis: JidEditor: OF
30 Jul 2026, 09:45 WIT
Bupati Johannes Rettob Jelaskan Penyebab SiLPA Rp1,116 Triliun dan Langkah Perbaikan
Papuanewsonline.com, Mimika – Bupati Mimika Johannes Rettob memberikan penjelasan rinci terkait besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2025 yang mencapai Rp1,116 triliun, dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang II DPRK Mimika, Rabu (29/7/2026) malam. Penyampaian ini merupakan jawaban resmi pemerintah daerah atas pandangan umum delapan fraksi dan Kelompok Khusus terkait Ranperda Perubahan APBD, sekaligus meluruskan berbagai persepsi yang berkembang di masyarakat.Bupati menegaskan SiLPA bukan berarti uang hilang, disalahgunakan, atau sengaja ditahan, melainkan selisih alami antara pendapatan dan belanja yang belum sempat terserap hingga akhir tahun. “Angka ini harus dipahami secara utuh, karena ada banyak faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran,” ujarnya. Penyebab utamanya antara lain keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, selisih nilai kontrak dengan pagu yang disediakan, sisa program yang belum habis digunakan, serta tagihan yang baru dapat dibayarkan pada tahun berikutnya.Rendahnya serapan DAK dan Dana Desa juga dipengaruhi penyesuaian kebijakan Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, besarnya SiLPA tidak bisa langsung ditafsirkan sebagai kegagalan tata kelola, karena dalam praktiknya hal ini bisa terjadi akibat efisiensi, pekerjaan yang belum tuntas, maupun perubahan regulasi fiskal nasional. Pemerintah mengakui hal ini tetap menjadi catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti.Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Mimika akan mengevaluasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah, mempercepat tahapan pengadaan sejak awal tahun, meningkatkan kualitas perencanaan, menerbitkan Rencana Umum Pengadaan lebih dini, dan memberikan penilaian tegas bagi OPD yang lambat menyerap anggaran. Fokus utama adalah memastikan setiap rupiah APBD benar-benar dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan rakyat.Selain persoalan keuangan, Bupati juga memaparkan prioritas pembangunan ke depan mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, optimalisasi Dana Otsus, hingga pembenahan birokrasi.Penulis: JidEditor: OF
30 Jul 2026, 09:43 WIT
KONI Mimika Desak Penyelesaian Administrasi, Atlet Jangan Gagal Bertanding Hanya Karena Prosedur
Papuanewsonline.com, Mimika – Menjelang PON Beladiri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang, kekhawatiran mulai muncul dari Mimika. Ketua Umum KONI Kabupaten Mimika Antonius Kemong mendesak KONI Provinsi Papua Tengah segera mengambil langkah nyata agar kesempatan para atlet tidak terbuang sia-sia hanya karena keterlambatan urusan administrasi. Pendaftaran peserta akan dibuka bulan depan, sehingga setiap tahapan harus dipastikan selesai tepat waktu. 29/7/26) “Kami memohon agar KONI Provinsi segera mendaftarkan cabang beladiri seperti Kick Boxing, Muaythai, dan Tinju. Jangan sampai momen emas ini lewat hanya karena dokumen belum lengkap. Papua Tengah wajib hadir,” tegas Antonius. Ia menegaskan atlet di Mimika sudah matang secara teknis dan mental melalui serangkaian latihan serta kompetisi nasional. Namun kesiapan fisik tak ada artinya jika pintu pendaftaran tertutup sebelum mereka sempat melangkah.Selain koordinasi antarlembaga, dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi juga menjadi kebutuhan mendesak. “Mereka akan membawa nama daerah. Sudah sepantasnya pemerintah hadir mendukung operasional persiapan, agar atlet tidak berjuang sendirian saat mengangkat nama Papua Tengah ke panggung nasional,” ujarnya. Hingga kini, daerah dan pengurus cabang olahraga belum mendapatkan arahan pasti mengenai langkah yang harus diambil.Antonius menjelaskan pendaftaran bukan berarti jaminan tampil otomatis. Setelah provinsi mendaftar, atlet masih akan diseleksi oleh Pengurus Besar masing-masing cabang dengan mempertimbangkan rekam jejak prestasi di berbagai kejuaraan. Artinya, persaingan tetap ketat dan mengutamakan kualitas, namun semua itu tak akan berjalan jika langkah awal dari provinsi belum dimulai.Penulis: JidEditor: OF
30 Jul 2026, 09:40 WIT
Jawab Sorotan Masyarakat, Bupati Pastikan Ketidakhadiran Karena Tugas Resmi Negara
Papuanewsonline.com, Mimika – Bupati Mimika Johannes Rettob meluruskan berbagai isu yang berkembang menyangkut ketidakhadirannya selama dua minggu terakhir, saat menyampaikan jawaban resmi Pemerintah Kabupaten atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRK Mimika dalam Rapat Paripurna, Rabu (29/7/2026) malam. Ia menegaskan kepergiannya bukan untuk urusan pribadi, melainkan kewajiban mengikuti pelatihan kepemimpinan khusus bagi seluruh kepala daerah se-Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri.“Saya tegaskan kembali, selama tidak berada di Timika ini saya bersama seluruh pimpinan daerah lain diwajibkan mengikuti rangkaian pendidikan dan pemantapan kepemimpinan yang menjadi program resmi pemerintah pusat,” ujarnya tegas di hadapan sidang paripurna. Kegiatan ini dilaksanakan secara terpadu guna memperkuat kapasitas manajemen dan tata kelola pemerintahan di tingkat daerah.Menyangkut sorotan mengenai biaya perjalanan dinas yang sempat menjadi pembicaraan di masyarakat, Bupati Johannes menegaskan tidak ada satu rupiah pun yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika. “Saya jelaskan agar tidak berkembang informasi keliru terkait penggunaan anggaran daerah. Seluruh biaya mulai dari akomodasi, konsumsi, hingga kebutuhan lain selama kegiatan ditanggung sepenuhnya oleh Kemendagri,” tegasnya.Langkah ini diambil agar publik memahami bahwa kehadirannya di luar daerah adalah bagian dari tugas negara untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Ia berharap penjelasan ini dapat meluruskan persepsi yang keliru dan meredam spekulasi yang tidak perlu berkembang di tengah masyarakat.Penulis: JidEditor: OF
30 Jul 2026, 09:35 WIT
Karo Ops Buka Lat Pra Ops Antik Salawaku 2026: Lindungi Masyarakat dari Bahaya Narkoba
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku menegaskan komitmennya dalam mendukung perang nasional melawan narkotika dengan mempersiapkan secara matang pelaksanaan Operasi Antik Salawaku 2026. Komitmen tersebut ditandai dengan dibukanya Pelatihan Pra Operasi (Lat Pra Ops) Antik Salawaku 2026 oleh Karo Ops Polda Maluku Kombes Pol. Ronald Reflie Rumondor, S.I.K., M.Si., di Aula Basudara Manise Polda Maluku, Selasa (28/7/2026).Pelatihan yang mengusung tema "Melalui Pelatihan Pra Operasi Antik Salawaku 2026 Kita Tingkatkan Profesionalisme dan Strategi dalam Memberantas serta Mencegah Peredaran Gelap Narkoba untuk Menciptakan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Kondusif" tersebut diikuti Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku, para Kasubdit Ditresnarkoba, serta seluruh personel yang tergabung dalam Surat Perintah Operasi Antik Salawaku 2026.Pembukaan Lat Pra Ops menjadi tahapan penting dalam memastikan kesiapan personel, penyamaan persepsi, strategi bertindak, hingga penguatan sinergi lintas fungsi kepolisian sebelum operasi pemberantasan narkotika digelar.Dalam arahannya, Karo Ops Polda Maluku menegaskan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih menjadi ancaman serius terhadap keamanan nasional maupun daerah. Menurutnya, perkembangan jaringan narkotika yang kini memanfaatkan teknologi informasi, transaksi digital, jasa ekspedisi hingga jalur laut menuntut aparat kepolisian memiliki kemampuan yang semakin profesional dan adaptif."Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika hingga saat ini masih menjadi salah satu ancaman serius, baik di tingkat nasional maupun di Provinsi Maluku. Perkembangan jaringan narkotika semakin kompleks dengan memanfaatkan teknologi informasi, transaksi digital serta berbagai modus operandi baru yang membutuhkan kewaspadaan, kemampuan, dan strategi penanganan yang lebih komprehensif," kata Kombes Pol. Ronald Reflie Rumondor.Ia menegaskan, Operasi Antik Salawaku 2026 merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkotika, melalui pendekatan yang mengedepankan kegiatan preemtif, preventif, penegakan hukum, serta didukung fungsi intelijen dan kehumasan secara terpadu."Operasi Antik Salawaku 2026 menjadi langkah strategis Polri untuk menekan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Keberhasilan operasi sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta mampu bersinergi dalam setiap pelaksanaan tugas," tegasnya.Karo Ops juga memberikan sejumlah penekanan kepada seluruh peserta pelatihan, di antaranya menyamakan persepsi mengenai sasaran operasi, memahami perkembangan modus operandi jaringan narkotika, memperkuat kerja sama antar-satuan tugas, melaksanakan setiap tindakan secara cermat, akuntabel dan berbasis informasi yang valid, serta menjadikan Operasi Antik Salawaku sebagai implementasi nyata komitmen Polri dalam menjaga keamanan masyarakat."Manfaatkan pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan dan menyamakan pola bertindak di lapangan. Bangun sinergi yang solid antar-satgas, pahami setiap perkembangan modus operandi jaringan narkotika, dan laksanakan setiap tindakan secara profesional serta akuntabel. Jadikan Operasi Antik Salawaku 2026 sebagai wujud komitmen Polri melindungi masyarakat dari bahaya narkoba demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," ujar Ronald.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan bahwa Lat Pra Ops Antik Salawaku merupakan bagian dari strategi Polda Maluku untuk memastikan seluruh personel siap menghadapi tantangan pemberantasan narkotika yang semakin kompleks.Menurutnya, kejahatan narkotika saat ini berkembang secara dinamis dengan memanfaatkan teknologi digital dan jaringan lintas wilayah sehingga memerlukan kesiapan personel yang memiliki kemampuan teknis, profesionalisme, dan integritas tinggi."Pelatihan ini menjadi bekal penting bagi seluruh personel agar memiliki kesamaan persepsi, kesiapan teknis, dan strategi yang tepat dalam pelaksanaan Operasi Antik Salawaku 2026. Polda Maluku berkomitmen mendukung program nasional pemberantasan narkotika melalui langkah-langkah yang profesional, terukur, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Kabid Humas juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dengan kepolisian dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing."Pemberantasan narkotika tidak bisa dilakukan oleh Polri sendiri. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat agar ruang gerak para pelaku semakin sempit. Dengan sinergi yang kuat, kita optimistis dapat melindungi generasi bangsa sekaligus menjaga Maluku tetap aman, sehat, dan bebas dari ancaman narkoba," tutupnya.Melalui pelaksanaan Lat Pra Ops Antik Salawaku 2026, Polda Maluku memastikan seluruh personel memiliki kesiapan maksimal dalam menghadapi Operasi Antik Salawaku 2026. Dengan mengedepankan profesionalisme, strategi yang adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan, serta sinergi lintas fungsi, operasi ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam menekan peredaran gelap narkotika sekaligus memperkuat komitmen Polri melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. PNO-12
30 Jul 2026, 09:21 WIT
Bapenda Mimika Luncurkan Layanan Pajak Keliling dan Ajak Masyarakat Isi Survei Pelayanan
Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika kembali menghadirkan program “Bapenda Goes To Pajak Keliling” guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memudahkan wajib pajak memenuhi kewajibannya. Program berlangsung mulai 28 Juli hingga 11 Agustus 2026 di sejumlah kelurahan dan kampung, sehingga warga tidak perlu lagi datang jauh ke kantor instansi. Plt. Kepala Bapenda Mimika Slamet Sutejo menjelaskan inisiatif ini merupakan wujud komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong kesadaran dan kepatuhan pajak. “Kami ingin pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Dengan hadir langsung ke lingkungan warga, kami berharap penerimaan Pendapatan Asli Daerah meningkat dan kembali dimanfaatkan untuk pembangunan bersama,” ujarnya. Layanan dibuka setiap hari pukul 09.00 WIT hingga selesai.Jadwal pelayanan mencakup Kelurahan Kwamki (28–29 Juli), Kelurahan Timika Jaya (30–31 Juli), Kelurahan Karang Senang (3–4 Agustus), Kampung Limau Asri Timur (5–6 Agustus), dan Kampung Mulia Kencana (10–11 Agustus). Selain pelayanan langsung, tersedia pula saluran pembayaran non-tunai lewat QRIS, Bank Papua, BNI, Mandiri, BRI, dan Pos Indonesia. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor WhatsApp 0811-4911-666.Selain layanan keliling, Bapenda Mimika juga mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi dalam Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Anti Korupsi Tahun 2026 secara daring. Langkah ini diambil untuk mewujudkan pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Masukan jujur dan objektif dari warga menjadi dasar penting bagi perbaikan berkelanjutan ke depan.Penulis: JidEditor: OF
30 Jul 2026, 09:18 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
