Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
SilPA Rp1,1 Triliun, DPD Fornas 08: Bupati Mimika Miskin Konsep Pembangunan
Papuanewsonline.com, Mimika - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,1 Triliun adalah bukti telanjang kegagalan perencanaan dan miskinnya konsep pembangunan di era Bupati Johannes Rettob.Penegasan itu disampaikan Sekretaris DPD Fornas 08 Papua Raya, Jhon Wenehen, kepada Papuanewsonline.com di Timika, Kamis (30/7/2026)Menurut Jhon, SiLPA fantastis itu bukan sekadar angka sisa anggaran. Itu adalah cermin matinya eksekusi pembangunan. Ironis, di saat APBD Mimika tercatat terbesar di Tanah Papua, triliunan uang rakyat justru mengendap di bank, sementara rakyat masih berkutat dengan kemiskinan, infrastruktur bobrok, dan pelayanan dasar yang timpang dari pesisir hingga pegunungan."SiLPA Rp1,1 Triliun itu bukti Bupati miskin konsep untuk pembangunan. APBD besar, tapi penyerapan hancur. Ini bukan soal sisa anggaran, ini soal tidak adanya roadmap pembangunan yang jelas dan kepemimpinan yang lemah," tegas Jhon Wenehen.Jhon menyebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Marthen Tappi Mallisa, sendiri telah membenarkan adanya SiLPA Rp1,1 Triliun tersebut. Alasannya, realisasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD 2025 hanya 80,12 persen karena banyak kegiatan gagal kontrak dan tidak sempat terbayar.Bagi Fornas 08, dalih itu justru membuka borok yang lebih dalam."Bagaimana mau membangun kalau realisasi per 28 Juni 2026 saja baru fisik 17 persen dan keuangan 25 persen? Itu pengakuan Pj Sekda Abraham Kateyau sendiri. Ini manajemen keuangan yang amburadul. Bupati sibuk jual wacana dari kampung ke kota, tapi faktanya tidak ada terobosan. Nol," kritiknya.Pintu Masuk Mega KorupsiLebih jauh, Jhon menyoroti kejanggalan yuridis dari SiLPA tersebut. Di satu sisi SiLPA Rp1,1 Triliun diklaim masih ada di Bank Papua, di sisi lain utang kepada pihak ketiga ratusan miliar dari tahun 2025 belum dibayar hingga 2026.Pola ini, kata dia, bukan hal baru. Pada tahun 2023 lalu, SiLPA Mimika bahkan pernah menyentuh angka Rp1,7 Triliun."Ini pola berulang. Secara yuridis, SiLPA adalah bagian dari keuangan negara. Jika angka SiLPA dimanipulasi, direkayasa tanpa dasar rasional, dan dipakai membiayai proyek di luar RKPD, itu sudah memenuhi unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. SiLPA bisa jadi pintu masuk mega korupsi berjamaah," tegasnya.Jhon juga menagih transparansi bunga bank dari uang negara yang mengendap tersebut. Ia menyayangkan pernyataan BPKAD yang menyebut bunga disesuaikan giro bank dan menyuruh wartawan menanyakan langsung ke Bank Papua."Ini uang rakyat, bukan uang Bupati dan DPRK. Rakyat berhak tahu berapa bunga Rp1,1 Triliun itu per bulan dan kemana larinya. Kalau Rp1,1 Triliun itu dibelanjakan benar, berapa jalan lingkungan di Timika, berapa Puskesmas di Agimuga dan Jila yang bisa dibangun? Berapa ribu anak Amungsa dan Kamoro bisa dapat beasiswa? Tapi uangnya hanya jadi bunga giro," sentil Jhon.Atas kondisi itu, DPD Fornas 08 Papua Raya mendesak tiga hal:Pertama, mendesak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan KPK RI dan Kejaksaan Agung RI turun ke Timika untuk melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap APBD Mimika 2025.Kedua, DPRK Mimika berhenti kongkalikong menutupi borok SiLPA dan harus membuka dokumen perencanaan secara transparan ke publik.Ketiga, BPK RI membuka hasil audit secara terang benderang kepada publik Mimika."Kalau SiLPA terus jadi tradisi tiap tahun, jangan mimpi Mimika Emas. Yang ada Mimika Cemas. Bupati harus dievaluasi total konsep pembangunannya. Rakyat sudah dikorbankan," pungkas Jhon Wenehen.Penulis: HendrikEditor: OF
30 Jul 2026, 13:31 WIT
Wakasad Pimpin Penerimaan 429 Paja Dikmapa PK, Tekankan Penguatan SDM TNI AD
Papuanewsonline.com, Jakarta – Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa memimpin Tradisi Penerimaan 429 Perwira Remaja (Paja) Abituren Pendidikan Pembentukan Perwira Prajurit Karier (Dikmapa PK) Tahun Anggaran 2026 di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Senin (27/7/2026). Tradisi tersebut menandai bergabungnya para perwira muda ke dalam keluarga besar TNI Angkatan Darat sekaligus menjadi awal pengabdian mereka sebagai pemimpin di satuan.Sebanyak 429 Perwira Remaja yang diterima terdiri atas 373 perwira pria dan 56 perwira Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad). Sebelumnya, di hari yang sama, mereka telah dilantik melalui Upacara Prasetya Perwira (Praspa) yang dipimpin Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Lapangan PRIMA Mabes TNI, Cilangkap.Dalam amanat tertulis Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., yang dibacakan Wakasad, ditegaskan bahwa perubahan lingkungan strategis, perkembangan teknologi, serta pergeseran karakter ancaman menuntut TNI AD terus membangun kekuatan yang progresif, adaptif, dan berkelanjutan.“Perang siber, perang informasi, penggunaan kecerdasan artifisial, sistem tanpa awak, mahadata, serta perkembangan teknologi militer telah menciptakan ruang pertempuran baru yang menuntut kecerdasan intelektual, kecermatan strategi, kecepatan respons, dan penguasaan teknologi modern,” kutip Wakasad.Kasad juga menegaskan bahwa kondisi tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga unggul secara intelektual, adaptif dalam berpikir, serta mampu mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab.“Dalam konteks inilah, kehadiran para perwira remaja dari berbagai latar belakang pendidikan tinggi, seperti kesehatan, siber, intelijen, penerbangan, biologi, kimia, fisika, matematika, teknik, dan disiplin ilmu lainnya, bukan sekadar pelengkap organisasi namun merupakan bagian penting dalam penguatan struktur TNI AD agar semakin mampu menjawab tantangan zaman melalui pendekatan ilmiah, berbasis data dan teknologi, serta berorientasi pada solusi dan modernisasi pertahanan nasional,” imbuhnya.Para Perwira Remaja tersebut berasal dari berbagai disiplin ilmu dan telah dipersiapkan untuk mengemban tugas sesuai kompetensi masing-masing guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI AD. Tradisi penerimaan ini juga menjadi bagian dari pembinaan personel untuk menanamkan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI sebagai landasan moral dalam setiap pelaksanaan tugas.Bergabungnya 429 Perwira Remaja Abituren Dikmapa PK TA 2026 semakin memperkuat kualitas sumber daya manusia TNI Angkatan Darat yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi guna menjawab tantangan pertahanan negara yang semakin kompleks. PNO-12
30 Jul 2026, 13:05 WIT
Cek Langsung Kendaraan Operasional, Wakapolda Maluku Pastikan Layanan Darurat 110 Siaga 24 Jam
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku terus memperkuat kualitas pelayanan publik dengan memastikan kesiapan penuh layanan darurat Kepolisian 110 yang menjadi garda terdepan dalam menerima laporan dan pengaduan masyarakat. Sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pelayanan yang cepat, responsif, dan profesional, Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.Si., memimpin langsung Apel Pengecekan Kendaraan Operasional Layanan Kepolisian 110 di Lapangan Tahapary Tantui, Ambon, Selasa (28/7/2026).Kegiatan tersebut dihadiri Kabid Propam Polda Maluku, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, serta para pejabat dan personel yang bertugas mendukung operasional pelayanan Kepolisian 110.Dalam apel tersebut, Wakapolda melakukan inspeksi menyeluruh terhadap armada operasional yang menjadi tulang punggung pelayanan cepat kepada masyarakat. Kendaraan yang diperiksa meliputi kendaraan operasional Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku, Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda Maluku, kendaraan Patroli Reaksi Cepat (PRC) Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, serta kendaraan patroli Samapta Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.Pengecekan dilakukan untuk memastikan seluruh kendaraan beserta perlengkapan pendukung berada dalam kondisi prima sehingga siap digerakkan setiap saat guna merespons laporan masyarakat melalui layanan darurat 110, baik dalam situasi gangguan kamtibmas, kecelakaan lalu lintas, tindak kriminal, maupun kondisi darurat lainnya yang membutuhkan kehadiran polisi secara cepat.Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman menegaskan bahwa kesiapan armada operasional merupakan bagian penting dari implementasi Polri Presisi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat."Layanan Kepolisian 110 merupakan salah satu wajah pelayanan Polri yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh personel maupun sarana pendukung harus selalu dalam kondisi siap sehingga setiap laporan yang masuk dapat direspons secara cepat, tepat, profesional, dan humanis," tegas Brigjen Pol. Arif Budiman.Ia menekankan bahwa tidak boleh ada kendaraan operasional yang mengalami kendala ketika masyarakat membutuhkan bantuan kepolisian."Negara harus hadir melalui pelayanan kepolisian yang cepat. Karena itu saya memastikan secara langsung seluruh kendaraan operasional benar-benar siap digunakan kapan pun dibutuhkan. Kesiapan ini merupakan bentuk komitmen Polda Maluku dalam memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," lanjutnya.Selain memeriksa kondisi fisik kendaraan, Wakapolda juga memastikan kesiapan personel yang mengawaki layanan tersebut agar mampu memberikan respons secara profesional sesuai standar operasional prosedur dalam setiap penanganan laporan masyarakat.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan bahwa pengecekan kendaraan operasional dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan publik dan memastikan sistem respons cepat Polda Maluku berjalan optimal.Menurutnya, keberhasilan pelayanan Kepolisian 110 tidak hanya ditentukan oleh kesiapan personel, tetapi juga oleh kesiapan seluruh sarana pendukung sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, efektif, dan dapat diandalkan."Polda Maluku berkomitmen menghadirkan pelayanan Kepolisian yang semakin modern, responsif, dan terpercaya. Melalui kesiapan armada operasional dan personel, kami memastikan setiap laporan masyarakat yang disampaikan melalui layanan Kepolisian 110 dapat segera diterima, diverifikasi, dan ditindaklanjuti sesuai prosedur," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Kabid Humas juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan darurat Kepolisian 110 secara bertanggung jawab apabila mengalami atau mengetahui adanya tindak pidana, gangguan keamanan, kecelakaan lalu lintas, maupun kondisi darurat lainnya yang memerlukan kehadiran aparat kepolisian.Melalui pengecekan kesiapan armada operasional ini, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai implementasi Polri Presisi. Dengan dukungan personel yang profesional dan kendaraan operasional yang selalu siap siaga selama 24 jam, Polda Maluku optimistis mampu memberikan respons cepat terhadap setiap kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kehadiran negara dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada seluruh warga. PNO-12
30 Jul 2026, 12:57 WIT
Wabup Mamberamo Tengah Salurkan Bantuan Sembako Untuk 200 Pelaku Usaha OAP
Papuanewsonline.com, Kobakma - Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menyalurkan bantuan sembako kepada 200 pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) yang tersebar di lima distrik. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Wakil Bupati Mamberamo Tengah, Itaman Thago, S.Sos, di Distrik Kobakma, Rabu (29/7/2026).Pada kegiatan tersebut, Wakil Bupati menyerahkan bantuan kepada lima pelaku usaha sebagai perwakilan penerima. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung keberlangsungan usaha masyarakat, khususnya pelaku usaha Orang Asli Papua.Kepala Disperindag Mamberamo Tengah, Oles Soklyo, S.Sos, menjelaskan bahwa penyaluran 200 paket sembako dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan telah melalui proses verifikasi ulang agar bantuan tepat sasaran."Penerima yang sudah dapat bantuan tahun lalu tidak lagi dimasukkan. Kami ingin bantuan ini dirasakan oleh pelaku usaha lain yang belum pernah menerima," ujar Oles.Wakil Bupati Itaman Thago menegaskan kepada seluruh jajaran Disperindag agar menjalankan tugas secara disiplin dan berpedoman pada data yang akurat. Menurutnya, pengelolaan program pemerintah harus dilakukan secara bertanggung jawab agar anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat."Kalau tidak mau kerja, kita ganti. Pemerintah hadir untuk melayani masyarakat," tegas Itaman.Ia juga berpesan kepada seluruh penerima agar bantuan yang diberikan dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas usaha. Menurutnya, bantuan tersebut sebaiknya digunakan sebagai modal untuk menambah barang dagangan dan mengembangkan usaha, bukan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif dan tidak produktif.Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah berharap program bantuan tersebut dapat meningkatkan kapasitas pelaku usaha Orang Asli Papua, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta memperkuat sektor usaha kecil di wilayah tersebut.Penulis: JidEditor: OF
30 Jul 2026, 12:38 WIT
BOBOL! BPK Bongkar Borok Dana BOS Rp 8,1 Miliar di Disdik Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika - Dunia pendidikan Mimika kembali tercoreng. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2025 membongkar borok busuk pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika. Nilainya tak main-main, Rp 8,1 Miliar dinyatakan bermasalah dan tidak sesuai ketentuan.Uang yang seharusnya jadi napas bagi sekolah-sekolah di pelosok Mimika itu kini menjadi bancakan. Publik mendidih, desakan agar Kejaksaan dan Polisi bertindak tegas pun membahana.Ketua Komunitas Pemuda Kei Mimika, Edoardus Rahawadan, naik pitam. Ia menyebut temuan BPK ini adalah kejahatan terhadap masa depan anak Mimika."Stop bicara kesalahan administrasi! Ini Rp 8,1 Miliar uang negara, uang hak anak-anak kita. Kalau BPK sudah kasih stempel 'tidak sesuai ketentuan', itu bahasa halusnya adalah KORUPSI. Ini pelanggaran hukum serius!" sembur Edoardus dengan nada tinggi saat ditemui di Timika, Kamis (30/7).Menurut Edoardus, BPK sudah membuka kotak pandora. Ada jejak-jejak manipulasi yang klasik namun mematikan."Jangan pura-pura tidak tahu modusnya. Mark-up anggaran, kwitansi dan laporan fiktif, dana sengaja diendapkan untuk ambil bunganya, hingga belanja yang tidak ada di Juknis BOS. BPK menemukan Rp 8,1 Miliar di atas kertas, saya yakin di lapangan bom waktunya lebih besar lagi!" bebernya tajam.ULTIMATUM KERAS: KEJARI & POLRES JANGAN MASUK ANGINPemuda Kei tidak mau kasus ini menguap seperti kasus-kasus lain. Mereka melayangkan ultimatum terbuka kepada dua pilar penegak hukum di Mimika.1. Kepada Kajari Timika: Edoardus menuntut Kejari segera menyeret Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Kabid, dan Bendahara Dana BOS untuk diperiksa maraton. "Panggil, periksa, sita dokumennya! Jangan kasih ruang mereka menghilangkan barang bukti. Buka LHP BPK itu ke publik biar rakyat tahu siapa malingnya," tegasnya.2. Kepada Kapolres Mimika: Melalui Unit Tipidkor, Polres diminta jangan hanya jadi penonton. "Ini kerugian keuangan negara. Polisi harus bergerak dari sekarang. Lakukan penyelidikan proaktif," pintanya.Edoardus paling muak jika kasus ini hanya berakhir dengan pengembalian uang dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)."Enak sekali! Korupsi Rp 8,1 Miliar, kembalikan selesai? Tidak ada efek jera! Kami mau TERSANGKA, kami mau ada yang pakai baju oranye dan dipenjarakan. Jangan ada tebang pilih dan masuk angin karena tekanan politik," geramnya.Ia menyentil ironi pendidikan di Mimika. Di saat anak-anak di Agimuga, Jila, Alama, dan Pomako harus belajar beralaskan tanah dan kekurangan guru, uang operasional mereka justru bocor di kantor Disdik yang ber-AC."Dana BOS itu untuk beli buku tulis anak Kei, untuk kapur tulis anak Amungme dan Kamoro, bukan untuk memperkaya oknum pejabat! Kalau Rp 8,1 Miliar ini dirampok, berapa ribu masa depan anak Mimika yang ikut dirampok?" pungkasnya.Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika belum memberikan klarifikasi.Penulis: HendrikEditor: OF
30 Jul 2026, 12:24 WIT
Wapres Gibran Sambut Positif Kabinet Bayangan, Dorong Demokrasi Yang Terbuka Dan Solutif
Papuanewsonline.com, Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambut positif pembentukan Kabinet Bayangan yang digagas oleh sejumlah elemen masyarakat sipil. Ia menegaskan bahwa setiap bentuk partisipasi publik patut dihargai selama disampaikan secara objektif, berbasis data, serta bertujuan memberikan solusi bagi kemajuan bangsa.Dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada Rabu (29/7/2026), Gibran mengatakan pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat, termasuk dari kalangan pengamat, akademisi, media, maupun generasi muda.“Saya menghargai inisiatif pengamat, akademisi, media, maupun anak muda yang menyampaikan masukan. Pengawasan yang sehat dan konstruktif adalah bahan evaluasi berharga bagi pemerintah untuk bekerja lebih baik,” ujarnya.Menurut Gibran, sikap terbuka terhadap kritik merupakan bagian dari upaya membangun demokrasi yang sehat dan matang. Ia menilai pengawasan publik yang konstruktif dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.Wakil Presiden menegaskan bahwa tugas utama pemerintah adalah mendengarkan aspirasi masyarakat, memperbaiki kinerja, serta memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.Ia juga menekankan pentingnya menjaga prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, kedua hal tersebut menjadi faktor penting dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat di tengah dinamika kehidupan berbangsa.Sebelumnya, Kabinet Bayangan dibentuk oleh sejumlah elemen masyarakat sipil sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Inisiatif tersebut disebut bertujuan menyusun kajian berbasis fakta secara netral serta siap berdiskusi dan berdebat secara terbuka dengan jajaran menteri di kabinet pemerintah.Penulis: JidEditor: OF
30 Jul 2026, 11:40 WIT
Menhan Tinjau Markas Yonif TP 939/Macan Putih Di Tasikmalaya, Tekankan Profesionalisme
Papuanewsonline.com, Tasikmalaya - Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung Marshaling Area Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 939/Macan Putih di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional satuan sekaligus mengoptimalkan pembinaan teritorial yang dijalankan Yonif TP 939/Macan Putih.Dalam kunjungan itu, Menhan menerima paparan dari jajaran komando mengenai kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta rencana pembangunan pangkalan permanen. Pangkalan tersebut direncanakan dibangun di atas lahan seluas sekitar 40 hektare yang berada di Desa Ciandum, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya.Sjafrie juga memberikan apresiasi terhadap berbagai inovasi yang telah dilakukan satuan, termasuk pengembangan sektor pertanian dan peternakan terpadu di kawasan marshaling area. Selain itu, Yonif TP 939/Macan Putih juga dinilai berhasil membina 15 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah tersebut.Tidak hanya di bidang ketahanan pangan dan ekonomi, Menhan turut menyoroti kontribusi satuan dalam menjaga stabilitas keamanan. Melalui patroli bersama yang melibatkan personel TNI dan partisipasi masyarakat, aktivitas geng motor yang sebelumnya meresahkan warga Singaparna dan sekitarnya disebut berhasil ditekan.“Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi, tetapi juga memperkokoh keamanan dan harmoni sosial antara TNI dan rakyat,” ujar Sjafrie di sela-sela peninjauan.Menhan menegaskan bahwa Yonif Teritorial Pembangunan memiliki tanggung jawab ganda yang harus dijalankan secara seimbang, yakni menjaga profesionalisme sebagai satuan tempur sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan di wilayah penugasannya.“Yonif TP harus profesional dalam kemampuan tempur, menjadi penggerak pembangunan di wilayah, serta yang paling utama harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di sekelilingnya,” tegas Sjafrie.Yonif TP 939/Macan Putih merupakan salah satu satuan baru di jajaran TNI Angkatan Darat yang dibentuk dengan konsep pembinaan teritorial berbasis pembangunan. Satuan ini mengintegrasikan tugas pertahanan negara dengan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan wilayah sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional.Penulis: JidEditor: OF
30 Jul 2026, 11:34 WIT
Prabowo Teken Kenaikan Tukin TNI Dan Kemenhan, Kasad Cs Tembus Rp48,6 Juta
Papuanewsonline.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Kebijakan tersebut menjadi kenaikan pertama pada era pemerintahan Prabowo setelah besaran tukin TNI sebelumnya masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2018.Kenaikan tunjangan kinerja itu mencakup sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI. Berdasarkan data yang diperoleh, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) yang merupakan perwira tinggi bintang empat kini menerima tukin sebesar Rp48,61 juta per bulan, naik dari sebelumnya Rp37,81 juta per bulan.Penyesuaian juga diberikan kepada pejabat perwira tinggi bintang tiga, yakni Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Wakil Kasad, Wakil Kasal, dan Wakil Kasau. Besaran tunjangan kinerja untuk jabatan tersebut meningkat dari Rp34,9 juta menjadi Rp44,87 juta per bulan atau naik sekitar 28,5 persen.Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan periode 2019–2024, Prabowo Subianto beberapa kali menegaskan bahwa modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) perlu diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan personel.Tunjangan kinerja merupakan komponen penghasilan di luar gaji pokok yang diberikan berdasarkan kelas jabatan, capaian reformasi birokrasi, serta kinerja individu. Di lingkungan TNI, tukin memiliki besaran yang sama untuk ketiga matra dan menjadi salah satu komponen penghasilan terbesar di luar tunjangan operasi maupun tunjangan khusus lainnya.Hingga berita ini ditulis, pemerintah belum mempublikasikan secara resmi nomor Peraturan Presiden terbaru yang menjadi dasar hukum kenaikan tunjangan kinerja tersebut. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber di lingkungan Kementerian Pertahanan, regulasi tersebut telah ditandatangani dan tinggal menunggu proses pengundangan dalam Lembaran Negara.Kenaikan tunjangan kinerja ini disebut akan berlaku bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI, mulai dari tamtama hingga perwira tinggi, dengan besaran yang disesuaikan menurut kelas jabatan masing-masing.Penulis: JidEditor: OF
30 Jul 2026, 11:28 WIT
Supremasi Hukum Utama, Yusril Dorong Polri Perkuat Perlindungan Masyarakat
Papuanewsonline.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta Kepolisian Republik Indonesia memperkuat pengawasan dan perlindungan di tengah masyarakat. Langkah ini diambil guna mencegah berbagai tindak kejahatan sekaligus menekan potensi meningkatnya aksi main hakim sendiri yang belakangan terjadi di sejumlah daerah.Yusril menegaskan, jika negara gagal menjamin rasa aman dari ancaman pencurian, perampokan, hingga pembegalan, maka kecenderungan warga mengambil jalan sendiri akan semakin tinggi. (29/7/30) Hal ini berisiko melahirkan kejahatan baru berupa penganiayaan yang merenggut nyawa, sebagaimana kasus yang terjadi di Bali dan Morowali. Ia menilai kelalaian aparat dalam mencegah hal tersebut justru menjadi pelanggaran HAM yang serius.Untuk mengatasi persoalan ini, ia akan menggelar Rapat Koordinasi Gabungan bersama Menko Polkam guna menyatukan langkah penanganan kejahatan jalanan. Penanganan tidak bisa hanya dibebankan pada kepolisian semata, melainkan melibatkan lintas kementerian, lembaga, serta lembaga independen seperti Komnas HAM dan LPSK agar lebih menyeluruh.Penyebab kejahatan memang beragam, namun pencegahan dan penegakan hukum harus berjalan terpadu, terstandar, dan saling bersinergi. Tujuannya agar hak asasi setiap warga tetap terjaga dan proses hukum yang adil tetap menjadi jalan utama penyelesaian masalah.Penulis: JidEditor: OF
30 Jul 2026, 09:57 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
