Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
TPNPB Klaim 3 Warga Sipil Tewas Di Korowai, Ratusan Warga Disebut Mengungsi
Papuanewsonline.com, Boven Digoel - Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (KOMNAS TPNPB-OPM) mengklaim tiga warga sipil meninggal dunia dalam operasi militer yang berlangsung di wilayah Korowai, Kabupaten Boven Digoel, pada periode 19 hingga 30 Juli 2026.Klaim tersebut disampaikan Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambom, melalui siaran pers yang diterbitkan pada Kamis (30/7/2026). Dalam keterangannya, TPNPB menyebut tiga korban yang diklaim meninggal dunia masing-masing bernama Yatimin YB Wonda, Wanenga Kogoya, serta seorang warga lainnya yang identitasnya belum dipublikasikan.Selain itu, TPNPB juga mengklaim ratusan warga meninggalkan kampung mereka akibat situasi keamanan. Menurut organisasi tersebut, para pengungsi berpindah ke wilayah Yahukimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang untuk menghindari dampak operasi militer.Dalam pernyataannya, TPNPB menyebut operasi militer tersebut menggunakan drone dan helikopter. Organisasi itu mengklaim operasi tersebut merupakan respons atas insiden penembakan pilot Nicholas F. Goselin di Yahukimo pada 2 Juli 2026 yang, menurut TPNPB, terjadi setelah pilot memasuki wilayah yang mereka sebut sebagai zona merah.Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari TNI maupun otoritas pemerintah terkait klaim TPNPB mengenai korban jiwa, penggunaan drone dan helikopter, maupun informasi mengenai warga yang disebut mengungsi.Penulis: JidEditor: OF
30 Jul 2026, 09:11 WIT
MRP Papua Tengah Usul Kementerian Khusus Otsus Agar Pengelolaan Lebih Efektif
Papuanewsonline.com, Mimika – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah mengajukan usulan strategis kepada Pemerintah Pusat untuk membentuk kementerian khusus yang menangani seluruh pelaksanaan Otonomi Khusus. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi bertajuk “Penguatan Kewenangan dan Kelembagaan MRP dalam Mendukung Efektivitas Tata Kelola Otsus” yang digelar bersama Kemenko Polkam RI di Hotel Swiss-Belinn, Rabu (29/7/2026).Ketua MRP Papua Tengah Agustinus Anggaibak menjelaskan forum ini menjadi sarana penting menyampaikan aspirasi agar peran lembaga perwakilan masyarakat adat semakin terakomodir. “Kami tidak sekadar meminta pembentukan lembaga baru, melainkan mengusulkan adanya kementerian setingkat nasional yang khusus menangani pelaksanaan Otsus tidak hanya untuk Papua, melainkan seluruh daerah yang menerapkan kebijakan serupa,” tegasnya. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan dan alokasi dana benar-benar tepat sasaran dan memiliki penggerak utama yang kuat.Selain aspek kelembagaan, MRP juga menyoroti pentingnya perluasan kewenangan lembaga sebagai perwakilan masyarakat adat dalam pengelolaan Otsus. Isu keamanan pun menjadi perhatian utama, mengingat kondisi tersebut masih sering menjadi penghambat pelayanan publik dan jalannya pembangunan. Agustinus berharap persoalan ini mendapat penanganan yang menyeluruh dan terpadu dari pemerintah.Hadir mewakili Kemenko Polkam RI, Asisten Deputi Koordinasi Otsus Brigjen TNI Rully Chandrayadi menyimak seluruh masukan yang disampaikan. Turut hadir pula perwakilan pemerintah daerah, unsur kepolisian, serta pimpinan MRP. Kehadiran perwakilan pusat dinilai sebagai bukti keseriusan mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan Otsus di tanah kelahiran masyarakat adat.Penulis: JidEditor: OF
30 Jul 2026, 09:03 WIT
Satgas Damai Cartenz Bersama Warga Bersihkan Makam dan Bangun Akses Jalan SP 2
Papuanewsonline.com, Mimika – Personel Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 bergotong royong bersama warga melaksanakan pembersihan lingkungan dan perbaikan akses jalan di Tempat Pemakaman Muslim SP 2, Kelurahan Karang Senang, Senin (27/7/2026). Kegiatan ini dipimpin langsung Kasatgas Ban Ops Kombes Pol Bambang Widiatmoko sebagai wujud kepedulian Polri serta upaya menjaga fasilitas umum agar tetap layak digunakan masyarakat.Bersama-sama, aparat dan warga membersihkan rumput liar, mengangkut sampah, serta merapikan area pemakaman agar nyaman digunakan saat ziarah maupun proses pemakaman. Kegiatan dilanjutkan dengan perbaikan akses jalan guna mempermudah perjalanan warga, terutama saat cuaca buruk. Kehadiran pimpinan di tengah barisan kerja sama ini semakin memotivasi semangat kebersamaan yang tampak hangat dan akrab.Kepala Operasi Damai Cartenz Irjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan kegiatan ini adalah bukti nyata komitmen Polri hadir bermanfaat bagi rakyat. “Kami ingin selalu bersama masyarakat dalam hal-hal yang membawa kebaikan. Gotong royong mempererat ikatan sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan tertata,” ujarnya. Senada, Wakil Kepala Operasi Kombes Pol Adarma Sinaga menegaskan kolaborasi ini memperkuat kepercayaan dan keharmonisan aparat dengan warga.Warga pun menyambut sangat positif. Fatimah mewakili ibu-ibu mengucapkan terima kasih yang mendalam: “Terima kasih kepada jajaran Polri, semoga kepedulian ini terus berlanjut karena manfaatnya sangat terasa bagi kami.” Muhammad Saleh menambahkan rasa senang melihat area makam kini lebih rapi dan jalan lebih baik, berharap sinergi seperti ini makin mempererat hubungan aparat dan masyarakat.Penulis: JidEditor: OF
30 Jul 2026, 08:49 WIT
KNPB Serukan Aksi Serentak di Seluruh Tanah Papua Tolak Darurat Militer
Papuanewsonline.com, Jayapura - Komite Nasional Papua Barat (KNPB)menyerukan aksi damai serentak di seluruh tanah Papua pada 3 Agustus 2026.Seruan aksi nasional tersebut mengusung tema sentral: "Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan".Aksi serentak ini merupakan kelanjutan dari konsolidasi KNPB di berbagai wilayah. Sebelumnya, melalui release resmi yang diterima Redaksi Media ini menyebutkan, untuk BPW-KNPB Numbay telah resmi mengantar surat pemberitahuan aksi ke Polresta Jayapura Kota, Rabu 29 Juli 2026, yang diterima langsung Kasat Intelkam AKP Piter Rumkorem.KNPB menilai, kondisi Papua hari ini berada dalam situasi darurat akibat masifnya operasi militer, yang berdampak langsung pada krisis kemanusiaan, pengungsian warga sipil, hingga pembungkaman ruang demokrasi.Untuk itu, KNPB Pusat menyerukan kepada seluruh Pengurus Wilayah dan Sektor KNPB dari Sorong sampai Merauke untuk melakukan mobilisasi dan aksi di wilayahnya masing-masing secara damai, tertib dan bermartabat.Seruan terbuka juga ditujukan kepada seluruh elemen rakyat Papua dan non-Papua, mahasiswa, Cipayung, OKP, pemuda, perempuan, buruh, tani, nelayan, tokoh adat, tokoh gereja, dan semua yang merasakan penindasan di atas tanah Papua untuk mengambil bagian.KNPB menegaskan, aksi 3 Agustus adalah aksi konstitusional sebagai hak politik rakyat untuk menyuarakan penolakan terhadap militerisme dan menuntut penyelesaian damai untuk Papua.Penulis: HendrikEditor. : Of
30 Jul 2026, 01:04 WIT
48 SKPD di Mimika Kompak Rampok Rp15,07 Miliar Lewat Modus Perjalanan Dinas Fiktif
Papuanewsonline.com, Timika - Tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika busuk total. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Tengah membongkar skandal perjalanan dinas berjamaah senilai Rp15,07 miliar yang melibatkan hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Mimika.Ini bukan kelalaian administrasi. Ini kejahatan sistemikTemuan memalukan itu tertuang dalam dua Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan yang diserahkan secara resmi oleh Kepala BPK Papua Tengah, Subagyo Ak., M.Si., CSFA kepada Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong di Kantor BPK Jayapura, Selasa (13/1/2026).Dua LHP tersebut adalah:1. LHP Kepatuhan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) TA 2024 s/d Triwulan III 2025. 2. LHP Kepatuhan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal TA 2024 s/d Triwulan III 2025. 48 SKPD Satu Pola, Satu Niat: Bobol APBDDalam LHP itu, BPK menulis dengan bahasa yang sangat telanjang: "Pembayaran komponen transportasi lokal dalam biaya perjalanan dinas luar daerah pada 48 SKPD tidak sesuai ketentuan.Nilai pemborosan Rp15,07 MiliarLogikanya sederhana, Jika 48 SKPD melakukan pelanggaran dengan pola yang sama persis, ini bukan kesalahan ketik bendahara. Ini adalah praktik yang terstruktur, sistematis, dan massif. Ada aktor, ada arahan, ada pembiaran. Uang transport lokal yang seharusnya jadi komponen kecil, disulap menjadi ladang bancakan.Pertanyaannya, Siapa otak di balik skema tipu-tipu ini? Ke mana mengalir Rp15,07 miliar itu?Bukan Cuma Perjalanan Dinas, Proyek Juga DikorupsiDari Dokumen LHP BPK Juga Ditemukan Dua borok lain 1. Proyek Bayar Penuh, Kerja Setengah Rp2,91 Miliar.BPK menemukan kekurangan volume pada 9 paket pekerjaan di 4 SKPD. Negara sudah bayar 100%, tapi pekerjaan di lapangan bolong. Kelebihan bayar mencapai Rp2,91 miliar.2. Pajak Dibiarkan Bocor: Rp3,12 MiliarPemkab Mimika terbukti tidak becus memungut pajak.Pajak PBJT perhotelan, MBLB, dan reklame tahun 2024-2025 tidak ditetapkan, potensi hilang Rp939,11 juta. Ditambah lagi, pajak barang dan jasa atas tenaga listrik yang dipungut PT PLN (Persero) sebesar Rp2,19 miliar kurang disetor ke kas daerah.Jika ditotal, kebocoran yang ditemukan BPK dalam satu LHP Kepatuhan ini saja menembus Rp21,1 Miliar. Uang rakyat yang hilang di tengah kemiskinan Mimika.Perintah 60 Hari dan Desakan Penjarakan PejabatSesuai Pasal 20 Ayat 3 UU No. 15 Tahun 2004, BPK memerintahkan rekomendasi wajib ditindaklanjuti paling lambat 60 hari sejak LHP diterima. Jika tidak, ini pidana.Publik sudah muakKetua Komunitas Pemuda Kei Mimika Edowardus Rahawadan angkat suara keras mendesak aparat penegak hukum tidak buta dan tuli."Rp15,07 miliar itu bukan administrasi, itu uang rakyat! Kalau 48 SKPD polanya sama, ini jelas dugaan kerugian negara yang terorganisir. Kami minta Kejari Mimika dan Kapolres Mimika segera periksa semua Kepala SKPD terkait. Jangan jadikan LHP BPK sebagai macan kertas yang berakhir dengan pengembalian diam-diam di Inspektorat," tegas Rahawadan di Timika, Rabu, (29/7/2026).Kata Rahawadan Kini bola panas ada di tangan Kejari dan Kapolres Mimika. Apakah berani membongkar skandal perjalanan dinas terbesar dalam sejarah Papua Tengah ini, atau ikut bersekongkol membiarkan 48 SKPD itu melenggang dengan pengembalian uang secara cicilan." Inspektorat Mimika juga wajib diperiksa. Bagaimana mungkin pengawasan jebol total hingga 48 SKPD lolos melakukan pelanggaran yang sama selama dua tahun anggaran," Pungkasnya.Penulis: HendrikEditor. : Of
29 Jul 2026, 23:41 WIT
Naik Penyidikan, Kadispora Papua Selatan Terancam Jadi Tersangka
Papuanewsonline.com, Jayapura – Perkara dugaan tindak pidana perbuatan curang yang menyeret Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Provinsi Papua Selatan, Soleman Yambormias, memasuki babak baru.Berdasarkan informasi yang diterima redaksi dari sumber internal, Kepolisian Daerah (Polda) Papua telah menerbitkan dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait perkara tersebut ke Kejaksaan.Dengan naiknya status ke tahap penyidikan, posisi terlapor terancam ditetapkan sebagai tersangka. Hal tersebut dimungkinkan apabila dalam proses penyidikan, penyidik menemukan minimal dua alat bukti yang cukup sesuai ketentuan KUHAP.Kasus ini bermula dari laporan terkait dugaan penipuan proyek. Proyek yang dimaksud diduga tidak tercantum dan tidak disahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Selatan, namun telah menimbulkan kerugian yang ditaksir mencapai kurang lebih Rp 4 miliar.Saat ini, perkara tersebut ditangani oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Papua.Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Polda Papua maupun dari Kadispora Papua Selatan, Soleman Yambormias. Redaksi masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.Penulis: HendrikEditor. : Of
29 Jul 2026, 22:20 WIT
Penderitaan Panjang di Tanah Amungsa! Gunung Keramat Hilang, Ribuan Warga Terisolir Limbah Freeport
Papuanewsonline.com, Timika- Operasi penambangan PT. Freeport Indonesia yang telah berjalan lebih dari setengah abad di Bumi Papua menyisakan luka mendalam.Bukan hanya kerusakan lingkungan, tapi juga penderitaan berkepanjangan bagi masyarakat adat pemilik tanah.Hal itu diungkapkan narasumber dari Forum Nasional 08 (Fornas 08), Jhon Wenehen. Ia menilai apa yang terjadi di Mimika bukan lagi sekadar persoalan pembangunan, melainkan kejahatan lingkungan dan kemanusiaan yang dibiarkan negara."Gunung Nemangkawi yang dulunya sangat keramat bagi Suku Amungme kini telah dibabat habis. Tanah adat dirampas dan dikeruk, hutan-hutan di sekitarnya hilang. Ini bukan lagi soal pembangunan. Ini bukti nyata bagaimana negara dan korporasi mengorbankan tanah, air, hutan, dan nyawa rakyat Papua demi cuan," tegas Jhon Wenehen kepada wartawan, Rabu (29/7/2026).Sungai Beracun, Kampung TerisolirMenurut Jhon, kerusakan paling parah terjadi pada sungai-sungai yang menjadi nadi kehidupan Suku Amungme, Kamoro, dan Sempan. Setiap hari, jutaan ton limbah beracun atau tailing dialirkan ke sungai.Akibatnya, air sungai tercemar berat dan tidak bisa lagi digunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari minum, mandi, hingga mencari ikan."Pendangkalan sungai juga terjadi sangat parah. Padahal sungai adalah jalur transportasi utama warga di pedalaman. Karena dangkal oleh tailing, banyak pemukiman menjadi terisolir dan sulit dijangkau," jelasnya.Kerusakan tidak berhenti di darat. Jhon mencatat, lebih dari 300 juta ton limbah tailing dibuang langsung ke laut. Limbah ini diduga kuat menjadi penyebab munculnya wabah penyakit kulit yang dialami warga pesisir, seperti yang terjadi di Kampung Otakwa atau Ohotya.Lebih dari 6000 Jiwa MenderitaDari data yang dihimpun Fornas 08, korban dari pencemaran ini sangat besar. Tercatat lebih dari 6000 jiwa menderita akibat dampak limbah beracun Freeport.Penderitaan paling parah, kata Jhon, dirasakan warga yang tinggal di 23 kampung yang tersebar di Distrik Jita, Distrik Agimuga, dan Distrik Mimika Timur Jauh."Mereka adalah warga yang hidup di lingkar luar konsesi, yang paling sering dilupakan," ujarnya.PT Freeport Gunakan Modus Peta KonsesiYang lebih menyakitkan, lanjut Jhon, kejahatan lingkungan dan kemanusiaan ini terus diabaikan. Pemerintah dan PT. Freeport Indonesia seakan hanya peduli pada saham dan keuntungan untuk memastikan pendapatan negara terus mengalir.Ketika diminta tanggung jawab, pihak Freeport selalu berdalih dengan menggunakan peta wilayah konsesi sebagai dasar pemberian kompensasi."Padahal kerusakan yang terjadi jauh melampaui batas konsesi itu. Limbah mengalir mengikuti sungai hingga ke laut. Warga Suku Sempan, Amungme, dan Kamoro yang terdampak di luar peta itu tidak mendapat perhatian sama sekali. Mereka dianggap tidak ada," pungkas Jhon.Fornas 08 mendesak pemerintah pusat untuk tidak lagi menutup mata dan segera melakukan audit lingkungan independen secara menyeluruh serta memberikan keadilan dan pemulihan hak bagi masyarakat adat di 23 kampung terdampak.Penulis: HendrikEditor. : Of
29 Jul 2026, 21:31 WIT
PUTRA MALUKU KE PANGGUNG NASIONAL, Kombes Alfaris Pattiwael Raih Doktor Cumlaude di Undip
Papuanewsonline.com, Semarang, - Dari ujung timur Indonesia ke panggung nasional. Kombes Pol. Dr. Alfaris Pattiwael, S.I.K., M.H., resmi mengukuhkan diri sebagai Doktor Ilmu Hukum dengan predikat Cumlaude dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.Gelar doktor itu dikukuhkan dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor di Undip, Rabu (29/7/2026).Ini bukan sekadar tambahan gelar. Di tengah tuntutan transformasi Polri Presisi, Alfaris menunjukkan standar baru perwira, operasional jalan, akademik tancap gas.Bukan Nama Baru di MalukuNama Alfaris punya jejak kuat di Maluku. Saat menjabat Kapolres Maluku Tenggara 2020-2021, ia tidak memilih jalan keras. Ia justru merangkul.Pendekatannya humanis. Ia membangun jembatan dengan tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah daerah di Tual dan Maluku Tenggara. Doktrinnya jelas keamanan bukan soal berapa banyak yang ditindak, tapi seberapa besar kepercayaan publik yang dimenangkan.Sekolah Kepemimpinan NasionalGelar doktor ini ia tempuh bukan untuk gaya-gayaan. Ia menyebutnya sebagai investasi kepemimpinan.Buktinya, saat ini Alfaris juga sedang digembleng di kawah candradimuka pemimpin nasional, sebagai peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan LXX Tahun 2026 di Lemhannas RI. P4N adalah sekolah para calon pemimpin strategis bangsa.Kelas DuniaProfilnya tidak kaleng-kaleng. Spesialisasinya ditempa di pusat-pusat pelatihan kepolisian modern di dunia, yakni:Jepang: Ia menempu pendidikan di Community Policing Course di Hokkaido dan Country Focused Training Course di Tokyo.Thailand: Menempu pendidikan di Public Integrity Investigation Course dan Human Trafficking and Child Exploitation Course di ILEA Bangkok.Filipina: Menempu pendidikan di Border Crossing Cooperation di Manila.Dari sana, ia mengunci keahlian pada isu-isu paling krusial, mulai dari pemberantasan perdagangan orang (TPPO), perlindungan perempuan dan anak, penguatan integritas, hingga kejahatan transnasional.Dengan kombinasi pengalaman lapangan di Maluku, kapasitas akademik cumlaude, dan wawasan global, Kombes Dr. Alfaris Pattiwael kini bukan lagi sekadar perwira Maluku. Ia adalah representasi Polri masa depan - perwira dengan kualifikasi pemimpin nasional yang siap naik kelas ke jenjang pengabdian yang lebih tinggi.(Redaksi)
29 Jul 2026, 20:45 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
