logo-website
Rabu, 24 Jun 2026,  WIT
Berita Pilihan Redaksi Homepage
Kemenko Kumham Imipas Raih Digital Innovation Awards 2026 Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) kembali mencatatkan prestasi nasional dengan meraih penghargaan kategori Best Integrated Digital Innovation for Public Service dalam ajang Digital Innovation Awards 2026 yang diselenggarakan oleh I-News TV, Jumat (22/5/2026).Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Kemenko Kumham Imipas menghadirkan ekosistem digital terintegrasi melalui layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sistem tersebut dinilai mampu menghadirkan pelayanan informasi publik yang lebih cepat, terbuka, transparan, serta dapat diakses masyarakat secara on demand.Ajang Digital Innovation Awards 2026 sendiri merupakan program penghargaan bagi institusi maupun pihak yang dinilai berhasil menciptakan inovasi berbasis digital dengan dampak nyata terhadap pelayanan publik dan kehidupan masyarakat.Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut bukan hanya simbol keberhasilan kelembagaan, melainkan bentuk tanggung jawab untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik di era digital.“Pelayanan publik dan informasi hari ini harus semakin cepat, semakin terbuka, semakin mudah diakses, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Yusril.Menurut Yusril, transformasi digital yang dilakukan melalui pengembangan aplikasi dan website PPID menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun layanan informasi publik yang proaktif, terintegrasi, serta berpusat pada kebutuhan pengguna.Ia menilai perkembangan teknologi digital saat ini menuntut setiap lembaga pemerintah untuk mampu beradaptasi dengan cepat tanpa meninggalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.Dalam kesempatan tersebut, Yusril juga menyoroti perkembangan artificial intelligence (AI) yang semakin pesat dan memengaruhi berbagai sektor kehidupan, termasuk pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.“Di tengah perkembangan artificial intelligence yang semakin berkembang, natural intelligence tetap lebih pintar dari artificial intelligence. Karena itu, kita sebagai manusia harus terus meningkatkan kecerdasan, kemampuan berpikir, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman,” ujar Yusril.Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa teknologi hanyalah alat bantu, sementara kemampuan manusia dalam mengambil keputusan, membangun empati, dan memahami kebutuhan masyarakat tetap menjadi faktor utama dalam pelayanan publik.Melalui penghargaan yang diraih, Kemenko Kumham Imipas memastikan akan terus memperkuat pengembangan platform PPID, baik dari sisi integrasi data, kecepatan layanan, kemudahan navigasi, keamanan informasi, hingga perluasan pemanfaatan sistem digital untuk masyarakat luas.Langkah tersebut juga diharapkan dapat menjadi model pengembangan layanan informasi publik nasional yang modern, efisien, dan akuntabel di tengah percepatan transformasi digital pemerintahan Indonesia.Acara penghargaan turut dihadiri Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media Iqbal Fadil, Kepala Biro Humas dan Teknologi Informasi Mamur Saputra, serta sejumlah perwakilan kementerian, lembaga, dan instansi terkait lainnya.Kehadiran berbagai unsur pemerintah dan pemangku kepentingan dalam ajang tersebut menunjukkan bahwa inovasi digital kini menjadi bagian penting dalam mendorong reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.Pemerintah juga terus mendorong setiap kementerian dan lembaga untuk melakukan inovasi pelayanan yang mampu menjawab tantangan era digital, terutama dalam memberikan akses informasi yang cepat dan mudah kepada masyarakat.Dengan penghargaan ini, Kemenko Kumham Imipas mempertegas komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan publik berbasis teknologi yang adaptif, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era transformasi digital yang terus berkembang. (GF) 24 Mei 2026, 20:09 WIT
Panglima TNI Lepas Satgas Garuda UNIFIL 2026, Tegaskan Misi Perdamaian Adalah Kehormatan Bangsa Papuanewsonline.com, Jakarta – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin langsung upacara pemberangkatan Satuan Tugas (Satgas) TNI Kontingen Garuda (Konga) United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) Tahun Anggaran 2026 di Lapangan Prima, Mabes TNI, Jakarta Timur, Kamis (21/5/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam melanjutkan komitmennya menjaga perdamaian dunia melalui misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Dalam upacara tersebut, Panglima TNI bertindak sebagai Inspektur Upacara sekaligus memberikan amanat kepada seluruh personel Satgas yang akan bertugas di wilayah Lebanon Selatan. Kehadiran para prajurit TNI dalam misi internasional ini dinilai sebagai bagian penting dari kontribusi aktif Indonesia di forum global.Dalam amanatnya, Panglima TNI menegaskan bahwa penugasan sebagai Pasukan Perdamaian PBB bukan sekadar tugas biasa, melainkan sebuah kehormatan besar yang membawa nama baik bangsa Indonesia di mata dunia internasional.“Penugasan sebagai Pasukan Perdamaian PBB merupakan kehormatan sekaligus amanah besar yang membawa nama baik bangsa dan negara di forum internasional,” tegas Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.Ia juga mengingatkan seluruh prajurit agar menjaga profesionalisme, disiplin, integritas, serta mematuhi seluruh ketentuan dan Standard Operating Procedures (SOP) selama menjalankan tugas di daerah misi. Menurutnya, keberhasilan misi perdamaian tidak hanya diukur dari kemampuan militer, tetapi juga dari sikap dan perilaku prajurit di tengah masyarakat internasional.Selain menjaga stabilitas keamanan di wilayah operasi, Panglima TNI meminta seluruh personel Satgas mampu membangun hubungan baik dengan masyarakat lokal maupun pasukan dari negara lain yang tergabung dalam misi UNIFIL. Hal tersebut dinilai penting guna memperkuat citra positif Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian dunia.Panglima TNI juga menekankan bahwa personel Satgas Konga UNIFIL harus aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di wilayah penugasan. Kegiatan seperti pelayanan kesehatan, bantuan pendidikan, dan aksi kemanusiaan lainnya disebut sebagai bagian dari implementasi nyata misi perdamaian.“Seluruh personel harus mampu melaksanakan tugas pokok secara optimal, menjaga stabilitas keamanan di wilayah operasi, serta membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan masyarakat setempat maupun unsur pasukan dari negara lain,” lanjut Panglima TNI.Upacara pemberangkatan tersebut turut dihadiri Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R., para pejabat utama Mabes TNI, serta pejabat dari masing-masing angkatan. Kehadiran para pimpinan TNI menunjukkan dukungan penuh terhadap keberangkatan Kontingen Garuda dalam menjalankan mandat internasional.Satgas TNI Konga UNIFIL sendiri melaksanakan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Misi utama mereka adalah menjaga stabilitas keamanan, memantau penghentian permusuhan, serta membantu menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Lebanon Selatan.Keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian dunia telah berlangsung selama puluhan tahun dan menjadi bagian dari politik luar negeri bebas aktif yang konsisten dijalankan pemerintah Indonesia. Kontingen Garuda dikenal sebagai salah satu pasukan perdamaian yang memiliki reputasi baik dalam berbagai misi internasional.Melalui pemberangkatan Satgas TNI Konga UNIFIL TA 2026 ini, Indonesia kembali menunjukkan komitmennya sebagai negara yang aktif berkontribusi menjaga stabilitas dan perdamaian global. Para prajurit yang diberangkatkan diharapkan mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta membawa harum nama bangsa di panggung internasional. (GF) 24 Mei 2026, 19:45 WIT
Modernisasi Sistem Navigasi Penerbangan Nasional, Komisi V DPR RI Tinjau Langsung New JATSC Papuanewsonline.com, Tangerang – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan bersama AirNav Indonesia memastikan kesiapan operasional sistem navigasi penerbangan nasional melalui implementasi modernisasi Air Traffic Management Automation System (ATMAS) di New Jakarta Air Traffic Services Centre (JATSC). Kepastian tersebut disampaikan saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kantor Pusat AirNav Indonesia, Tangerang, Jumat (22/05/2026). Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae dan diisi dengan rapat koordinasi serta peninjauan lapangan ke Indonesia Network Management Centre (INMC) dan fasilitas New JATSC. Agenda ini dilakukan untuk memastikan kesiapan sistem navigasi penerbangan nasional dalam mendukung pelayanan lalu lintas udara yang aman dan modern. Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, menegaskan bahwa modernisasi sistem navigasi penerbangan nasional merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan penerbangan di Indonesia. “Seluruh tahapan implementasi dilakukan secara hati-hati dengan mitigasi risiko dan contingency plan yang komprehensif guna memastikan pelayanan navigasi penerbangan tetap aman dan andal,” ujar Lukman. Menurutnya, implementasi modernisasi ATMAS di Jakarta ditargetkan mulai beroperasi penuh pada Juni 2026. Sebelumnya, sistem tersebut telah lebih dahulu diterapkan di sejumlah wilayah, seperti Medan, Pontianak, dan Balikpapan. Selain fokus pada modernisasi sistem, Ditjen Hubud juga memaparkan langkah mitigasi terhadap gangguan Global Navigation Satellite System Radio Frequency Interference (GNSS RFI) yang sempat terjadi di sekitar Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta pada April 2026 lalu. Meski terjadi gangguan, operasional penerbangan disebut tetap berjalan aman melalui optimalisasi sistem navigasi cadangan berbasis terrestrial, seperti Instrument Landing System (ILS), Distance Measuring Equipment (DME), serta VHF Omnidirectional Range (VOR). Dukungan radar vector oleh petugas Air Traffic Controller (ATC) juga menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan penerbangan selama gangguan berlangsung. Ditjen Hubud bersama AirNav Indonesia juga memperkuat koordinasi lintas instansi dengan menerbitkan Notice to Airmen (NOTAM), melaporkan kejadian tersebut kepada ICAO Asia Pacific Regional Office, serta menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE-DJPU 11 Tahun 2026 tentang Pelaporan dan Penanganan GNSS RFI. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae memberikan apresiasi atas langkah cepat dan responsif yang dilakukan Ditjen Hubud bersama AirNav Indonesia dalam menangani gangguan sistem navigasi tersebut. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan menunjukkan komitmen serius pemerintah terhadap keselamatan dan keamanan penerbangan nasional. Menurut Ridwan, modernisasi sistem navigasi penerbangan harus menjadi prioritas penting mengingat tingginya pertumbuhan sektor transportasi udara di Indonesia. Ia berharap kesiapan teknologi dan sumber daya manusia dapat berjalan seiring untuk menghadirkan pelayanan penerbangan yang semakin optimal. Sementara itu, Lukman F. Laisa menegaskan pihaknya akan terus memperkuat pengawasan, pengendalian, dan koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan di sektor penerbangan nasional. “Kami terus memperkuat pengawasan, pengendalian, dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pelayanan navigasi penerbangan nasional berjalan aman, selamat, tertib, efisien, dan berkelanjutan,” tutup Lukman. Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut Direktur Utama AirNav Indonesia Capt. Avirianto beserta jajaran, Direktur Operasi PT Angkasa Pura Indonesia Agus Haryadi, Direktur Navigasi Penerbangan Syamsu Rizal, Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Sokhib Al-Rokhman, Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Teguh Jalu Waskito, serta Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Putu Eka Cahyadhi. (GF) 24 Mei 2026, 19:38 WIT
Ketua Pemuda Kei Mimika Soroti Kegagalan OTSUS dan Desak Bupati Mimika Mundur Papuanewsonline.com, Mimika – Ketua Pemuda Kei Mimika, Edoardus Rahawadan, menyoroti sejumlah persoalan demokrasi dan birokrasi di Kabupaten Mimika yang dinilai semakin jauh dari semangat Otonomi Khusus (OTSUS) bagi Orang Asli Papua.Menurut Edoardus, kegagalan demokrasi dan birokrasi di Mimika terjadi karena pemerintah daerah belum memahami secara mendalam makna serta tujuan utama OTSUS bagi masyarakat Papua, khususnya di Kabupaten Mimika.“Pemerintah daerah gagal memahami substansi OTSUS. Akibatnya, masyarakat asli Papua di Mimika terus merasa terpinggirkan di tanahnya sendiri,” tegas Edoardus Rahawadan. Dalam rilis tertulisnya Yang di kirim via Whatsap ke media Papuanewsonline,com. (23/5/2026.Ia menilai, anak-anak daerah Mimika tidak perlu turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi apabila pemerintah mampu menjalankan instrumen OTSUS secara benar dan berpihak kepada rakyat.“Anak daerah Mimika seharusnya tidak perlu berdemonstrasi di rumahnya sendiri. Namun kenyataannya mereka harus turun ke jalan karena kegagalan pemimpin daerah dalam memahami dan mengelola instrumen OTSUS dengan baik,” ujarnya.Edoardus meminta Bupati Mimika, Johanes Rettob, agar tidak hanya fokus memberikan penjelasan aturan di depan media, tetapi lebih mengutamakan kebijakan nyata yang berpihak kepada masyarakat Amungme dan Kamoro sebagai pemilik hak ulayat di Mimika.“Kami tidak membutuhkan terlalu banyak penjelasan di depan kamera. Yang masyarakat butuhkan adalah kebijakan nyata yang melindungi dan memberdayakan orang Amungme dan Kamoro,” katanya.Lebih lanjut, Edoardus menegaskan bahwa apabila bupati merasa tidak mampu menjalankan pemerintahan secara maksimal, maka kewenangan sebaiknya diberikan kepada wakil bupati agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih baik.“Apabila bupati tidak mampu, maka berikan kewenangan kepada wakil bupati supaya masyarakat dapat diurus dengan baik,” tegasnya.Ia juga meminta Bupati Mimika mundur apabila hanya mampu mengendalikan media dan pemberitaan tanpa menghadirkan solusi nyata bagi persoalan masyarakat.“Apabila hanya mampu mengendalikan media dan pemberitaan, tetapi banyak kegagalan dalam pemerintahan, maka saya meminta Bupati Johanes Rettob mundur dari jabatannya,” tutup Edoardus Rahawadan.Hingga berita ini dipublikasikan, redaksi belum memperoleh konfirmasi dari Bupati Mimika, Johanes Rettob. Redaksi telah berupaya menghubungi Pemerintah Kabupaten Mimika untuk meminta tanggapan. Sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, ruang hak jawab dan koreksi tetap terbuka bagi pihak terkait. Penulis: Hendrik Editor: GF 23 Mei 2026, 21:37 WIT
Wakapolri: Lewat Transformasi Digital Korlantas, Sistem Layanan Dapat diakses dengan Mudah Papuanewsonline.com, Jakarta – Transformasi digital yang dikembangkan Korlantas Polri melalui ETLE Drone, ETLE Face Recognition, SIM Digital hingga integrasi layanan berbasis data real time, menjadi salah satu implementasi konkret jawaban Polri atas rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), khususnya pada aspek penguatan tata kelola, transparansi pelayanan publik, pengawasan, digitalisasi, serta pencegahan penyimpangan dalam layanan kepolisian.Hal tersebut disampaikan Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Lalu Lintas Tahun 2026 di Auditorium PTIK, Jakarta, Jumat (22/5).Menurut Wakapolri, reformasi Polri harus diwujudkan dalam sistem pelayanan yang lebih transparan, cepat, akuntabel dan mudah diakses masyarakat, bukan hanya perubahan regulasi.“Rekomendasi reformasi tidak boleh berhenti pada dokumen. Masyarakat harus merasakan perubahan nyata dalam pelayanan publik Polri,” tegas Wakapolri.ETLE Drone: Pelanggaran Terdeteksi Otomatis, Konfirmasi Bisa Melalui WhatsAppSalah satu inovasi yang dikembangkan yakni ETLE Drone Patroli Presisi, yang digunakan untuk memantau dan mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara real time, termasuk pelanggaran ganjil-genap dan pelanggaran kasat mata lainnya.Kasi Binwas Subdit Dakgar Korlantas Polri AKBP M. Adiel Aristo, S.I.K., M.H. menjelaskan, mekanisme kerja ETLE Drone dilakukan secara terintegrasi:1. Drone melakukan patroli udara dan merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis;2. Data pelanggaran langsung masuk ke sistem Back Office ETLE Nasional;3. Petugas validator melakukan verifikasi dan identifikasi kendaraan;4. Konfirmasi dikirim kepada pemilik kendaraan melalui:    * Surat konfirmasi, atau * Notifikasi WhatsApp yang langsung diterima nomor pelanggar;5. Pemilik kendaraan dapat melakukan klarifikasi dan penyelesaian pembayaran secara daring melalui BRIVA;6. Jika konfirmasi diabaikan, kendaraan berpotensi diblokir sementara oleh petugas Back Office sesuai mekanisme yang berlaku.Sistem ini dirancang untuk mengurangi interaksi langsung, memperkuat transparansi penindakan dan menekan potensi penyimpangan.ETLE Face Recognition Terintegrasi Dukcapil Korlantas juga mengembangkan ETLE Face Recognition yang telah terintegrasi dengan data kependudukan Dukcapil dan digunakan pada sistem ETLE di berbagai wilayah Indonesia.Teknologi ini berfungsi ketika:* Nomor kendaraan tidak terbaca;* Kendaraan belum terdaftar atau terindikasi tidak sesuai data registrasi;* Dibutuhkan identifikasi tambahan terhadap pelanggaran.Integrasi ini bertujuan meningkatkan akurasi identifikasi dan memperkuat sistem penegakan hukum berbasis data.SIM Digital: Barcode Berubah Setiap 10 Detik dan Tidak Bisa Di-screenshotInovasi lainnya ialah SIM Digital, yang memungkinkan masyarakat mengakses SIM melalui aplikasi Digital Korlantas tanpa harus selalu membawa kartu fisik.AKBP Randy Asdar, S.Kom., S.I.K., M.Si. menjelaskan sejumlah fitur teknis SIM Digital:* Memiliki kedudukan yang sama dengan SIM fisik sesuai Pasal 85 Ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009;* Menggunakan barcode dinamis yang berubah setiap 10 detik untuk mencegah pemalsuan;* Tidak dapat di-screenshot atau dipindahtangankan;* Memiliki sertifikasi keamanan dari BSSN untuk perlindungan data;* Petugas dapat memverifikasi keaslian SIM melalui aplikasi pemindai khusus;* Data pemilik SIM akan muncul otomatis saat dilakukan verifikasi.Selain itu, aplikasi Digital Korlantas memiliki fitur:✓ Pengingat masa berlaku SIM sebelum habis;✓ Perpanjangan SIM secara daring, tanpa perlu datang ke Satpas;✓ Integrasi layanan administrasi lalu lintas dalam satu aplikasi.“Masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan hanya untuk memperpanjang SIM. Seluruh proses dapat dilakukan melalui aplikasi,” jelas AKBP Randy.Digitalisasi Layanan Nasional Terus DiperluasSelain ETLE dan SIM Digital, Korlantas juga telah memperkuat layanan berbasis digital melalui:* SIGNAL (Samsat Digital Nasional) yang telah terintegrasi dengan 1.324 Samsat atau 93,7 persen nasional;* SINAR (SIM Nasional Presisi) yang terhubung dengan 153 Satpas;* 783.858 penerbitan E-BPKB;* Penguatan 1 NTMC, 31 RTMC, dan 25 TMC untuk pengelolaan lalu lintas berbasis data real time;* Pengembangan Body Worn Camera untuk meningkatkan akuntabilitas personel;* Integrasi CCTV dan Artificial Intelligence (AI) dalam pengelolaan lalu lintas.Menurut Wakapolri, inovasi tersebut menjadi bagian dari reformasi tata kelola Polri yang menempatkan pelayanan publik sebagai pusat perubahan institusi.“Digitalisasi bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, akuntabel dan mudah diakses masyarakat,” ujar Wakapolri.Namun demikian, ia menegaskan keberhasilan transformasi tetap ditentukan kualitas SDM dan integritas personel.“Sebaik apa pun sistem yang dibangun, faktor utama tetap manusia yang menjalankannya,” tutup Wakapolri. PNO-12 22 Mei 2026, 20:18 WIT
TPNPB Klaim Serangan Drone Bom Militer Indonesia Tewaskan Anggota Muda Batalyon Yuguru Papuanewsonline.com, Nduga – Situasi konflik bersenjata di Papua Pegunungan kembali menjadi sorotan setelah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengklaim terjadi serangan drone bom yang dilakukan aparat militer Indonesia terhadap markas mereka di wilayah Ndugama-Derakma, Kabupaten Nduga.Klaim tersebut disampaikan melalui Siaran Pers Ke III Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB tertanggal Jumat, 22 Mei 2026. Dalam laporan yang diterima dari Komandan Batalyon Yuguru, Mayor Yibet Gwijangge, disebutkan bahwa serangan terjadi pada 18 Mei 2026 dan menyebabkan satu anggota TPNPB gugur.Korban yang disebut meninggal dalam serangan tersebut adalah Engenpi Gwijangge, pemuda berusia 18 tahun yang diklaim sebagai anggota TPNPB Kodap III Ndugama-Derakma dari Batalyon Yuguru. Dalam siaran pers itu, TPNPB menggambarkan Engenpi sebagai anggota muda yang aktif terlibat dalam operasi kelompok bersenjata di wilayah Nduga.TPNPB juga menyebut Engenpi Gwijangge merupakan anak kandung dari Komandan Batalyon Yuguru, Mayor Yibet Gwijangge. Mereka mengklaim korban telah tumbuh dan besar di lingkungan kelompok tersebut hingga akhirnya bergabung secara resmi sebagai anggota TPNPB sejak tahun 2018.Dalam pernyataan resminya, TPNPB menyebut gugurnya Engenpi Gwijangge sebagai kehilangan besar bagi kelompok mereka. Kodap III Ndugama-Derakma bersama sejumlah batalyon lain juga mengumumkan duka nasional atas insiden tersebut.“Engenpi Gwijangge adalah prajurit terbaik TPNPB Kodap III Ndugama Derakma dari Batalyon Yuguru yang berani dan siap melaksanan tugas dalam medan perang demi merebut kembali kemerdekaan bangsa Papua dari jajahan kolonialisme Indonesia,” demikian isi siaran pers yang disampaikan Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB.TPNPB juga menilai serangan tersebut sebagai bagian dari operasi militer Indonesia di wilayah konflik Papua Pegunungan. Kelompok itu mengklaim serangan dilakukan menggunakan drone bom ke markas mereka di kawasan Yuguru, Nduga. Namun hingga kini, klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI maupun aparat keamanan terkait tudingan serangan drone bom yang disampaikan TPNPB tersebut. Aparat keamanan sebelumnya memang diketahui meningkatkan operasi di sejumlah wilayah rawan konflik di Papua Pegunungan dalam beberapa waktu terakhir. Konflik bersenjata yang terus berlangsung di Papua kembali menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak terhadap kondisi keamanan dan keselamatan masyarakat sipil di daerah konflik. Sejumlah kalangan pun mendorong adanya pendekatan dialog dan penyelesaian damai guna mengurangi eskalasi kekerasan yang terus terjadi di wilayah Papua. (GF) 22 Mei 2026, 20:32 WIT
TPNPB Tuding TNI Tutupi Serangan Drone di Gereja Intan Jaya, Desak Akses Jurnalis Asing Dibuka Papuanewsonline.com, Intan Jaya – Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat [TPNPB] Sebby Sambom menuding TNI menutupi keterlibatan dalam serangan drone bom terhadap Gereja Katolik Santo Paulus Nabuni Mbamogo, Paroki Bilogai, Intan Jaya, Papua Tengah, pada 17 Mei 2026.Pernyataan itu disampaikan Sebby Sambom dalam siaran pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB pada Selasa (19/5/2026). Menurut TPNPB, serangan tersebut mengakibatkan empat warga sipil mengalami luka-luka saat keluar dari ibadah Minggu.Sebby Sambom menyoroti bantahan Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letkol Inf M Wirya Arthadiguna yang menyatakan TNI tidak terlibat dalam insiden tersebut. Menurut TPNPB, bantahan itu merupakan upaya Letkol Inf M Wirya Arthadiguna bersama Jenderal TNI Lucky Avianto untuk menutupi kejadian tersebut. TPNPB menyebut peristiwa itu sebagai tindakan terorisme dan kejahatan perang yang melanggar hukum humaniter internasional.Dalam siaran pers yang sama, TPNPB juga melampirkan dugaan bukti serangan serupa pada 2025 yang disebut merusak fasilitas sipil serta insiden pada 30 Januari 2026 di Gereja Katolik Santo Bernardus Tipunggau, Paroki Bilogai. TPNPB mengklaim memiliki video wawancara Komandan Operasi TPNPB Kodap VIII Intan Jaya, Mayor Abertinus Kobogau, terkait serangan drone pada Juni 2025 yang disebut menewaskan lima warga sipil di Kampung Bulapa.TPNPB mendesak Presiden Prabowo Subianto bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran tersebut. Lembaga itu juga meminta pemerintah membuka akses bagi jurnalis internasional untuk melakukan penyelidikan independen terhadap dugaan kejahatan perang dan pelanggaran HAM di Papua. TPNPB berharap Paus Leo XIV, gereja di Papua, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa memberi perhatian terhadap insiden di Gereja Santo Paulus Nabuni.Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum menerima pernyataan resmi dari TNI terkait tudingan TPNPB tersebut. Redaksi telah berupaya menghubungi Mabes TNI dan Koops TNI Habema untuk meminta konfirmasi. Ruang hak jawab tetap terbuka bagi pihak terkait sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penulis: Hend Editor: GF 22 Mei 2026, 20:29 WIT
Permudah Akses Pelayanan, Korlantas Polri Luncurkan Inovasi Digital pada Rakernis Fungsi Lantas 2026 Papuanewsonline.com, Jakarta – Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menegaskan komitmen Polri dalam meningkatkan pelayanan publik melalui transformasi digital dan inovasi teknologi pada kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Lalu Lintas Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Auditorium Mutiara PTIK, Jakarta Selatan, Jumat (22/5/2026).Dalam arahannya, Wakapolri menyampaikan bahwa Rakernis Fungsi Lantas 2026 menjadi bagian dari implementasi arah kebijakan pimpinan Polri sekaligus tindak lanjut rekomendasi percepatan reformasi Polri, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.“Pada kegiatan Rapat Kerja Teknis Kakorlantas Polri Tahun Anggaran 2026, kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dari Kakorlantas untuk menjelaskan apa yang menjadi arah kebijakan pimpinan Polri. Ini juga menjadi bagian daripada tindak lanjut rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri,” ujar Wakapolri.Pada kesempatan tersebut, Korlantas Polri meluncurkan sejumlah layanan digital terbaru guna mempermudah akses pelayanan masyarakat secara cepat, transparan, dan akuntabel. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah SIM Digital serta pelayanan perpanjangan STNK dan BPKB yang sudah disiapkan dengan baik oleh Korlantas.“Tujuannya adalah untuk mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat, akuntabel, dan tentunya juga mudah diakses oleh masyarakat dengan sistem digitalisasi ini,” ungkap Wakapolri.Ia menjelaskan, sistem digital tersebut telah mengintegrasikan berbagai layanan kepolisian lalu lintas mulai dari pelayanan SIM, perpanjangan STNK hingga BPKB dalam satu platform pelayanan terpadu.Selain itu, Rakernis Fungsi Lantas 2026 juga menjadi momentum peluncuran E-TLE Drone Mobile yang memiliki kemampuan mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara dinamis melalui teknologi pengawasan udara dan sistem face recognition.“E-TLE Drone Mobile ini juga bisa meng-capture face recognition. Jadi, bisa dipadukan dari identifikasi kendaraan dan terintegrasi langsung dengan sistem data yang sudah ada. Kemudian juga untuk menghindari kesalahan dalam penindakan lalu lintas, bisa memverifikasi dengan menggunakan sistem pengenalan wajah. Ini sebuah langkah yang luar biasa,” jelas Wakapolri.Dalam Rakernis tersebut, Polri juga memberikan apresiasi kepada Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi serta stakeholder terkait atas sinergi dan kolaborasi selama pelaksanaan Operasi Ketupat dan pengamanan arus mudik yang dinilai berjalan optimal.Wakapolri menambahkan, Rakernis Fungsi Lantas 2026 juga menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan operasi lalu lintas sepanjang tahun 2026 sekaligus penyusunan desain operasi tahun 2027 agar pelayanan Polri kepada masyarakat semakin presisi dan humanis.“Langkah-langkah progresif ini kita harapkan dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, baik di jalan maupun pelayanan-pelayanan kepolisian lainnya,” tutup Wakapolri. PNO-12 22 Mei 2026, 20:00 WIT
Buka Rakernis Korlantas 2026, Wakapolri Tekankan Smart Policing dan Pelayanan Humanis Papuanewsonline.com, Jakarta - Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo resmi membuka Rakernis Fungsi Korlantas Polri Tahun Anggaran 2026, Jumat (22/5/2026). Dalam arahannya, Wakapolri menekankan pentingnya transformasi digital layanan lalu lintas guna menjawab tantangan mobilitas masyarakat dan perkembangan lalu lintas nasional yang semakin kompleks.Menurut Dedi, fungsi lalu lintas kini memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas ekonomi, distribusi logistik, hingga produktivitas nasional. Karena itu, digitalisasi pelayanan lalu lintas harus menjadi prioritas utama.“Digitalisasi layanan lalu lintas bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, terintegrasi, dan mudah diakses masyarakat,” kata Dedi.Dalam Rakernis tersebut, Wakapolri juga mengapresiasi keberhasilan Operasi Ketupat 2026. Tercatat angka kecelakaan turun 5,31 persen dan korban meninggal dunia menurun 30,41 persen dibanding tahun sebelumnya.Selain itu, survei Indikator Politik menunjukkan 85,3 persen masyarakat puas terhadap penyelenggaraan mudik Lebaran 2026, sementara tingkat kepercayaan publik terhadap Polri meningkat menjadi 63,7 persen.Meski demikian, Dedi mengingatkan jajaran Korlantas agar tidak cepat berpuas diri. Ia menyoroti masih tingginya angka black spot, trouble spot, kecelakaan di perlintasan sebidang, hingga kemacetan di sejumlah kota besar.“Jajaran Korlantas adalah etalase Polri. Setiap perilaku anggota di lapangan akan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi,” tegasnya.Wakapolri juga memberi arahan kepada seluruh personel untuk memperkuat penerapan smart policing melalui ETLE, integrasi CCTV, pemanfaatan AI, hingga pengembangan sistem lalu lintas berbasis data real time.Terakhir, Dedi menegaskan pentingnya pelayanan yang humanis, profesional, dan berintegritas sebagai fondasi membangun budaya tertib berlalu lintas di masyarakat.“Lalu lintas merupakan refleksi tingkat peradaban bangsa. Karena itu, Polantas harus menjadi garda terdepan dalam membangun budaya tertib dan keselamatan berlalu lintas,” pungkasnya. PNO-12 22 Mei 2026, 19:52 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT