Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Forum Konsultasi Publik Bapenda Bahas Strategi Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Akuntabel
Papuanewsonlinemcom, Mimika — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika menggelar Forum Konsultasi Publik bertajuk "Bapenda dari Masa ke Masa: Tantangan, Dinamika, dan Strategi Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Akuntabel, Prudent, dan Berdampak" di Timika, Jumat (31/7/2026).Kegiatan tersebut menjadi wadah diskusi bagi para pemangku kepentingan untuk membahas berbagai tantangan dan strategi dalam meningkatkan pendapatan daerah yang berkelanjutan guna mendukung pembangunan di Kabupaten Mimika.Sambutan Bupati Mimika dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah, Petrus Pali Amba. Dalam sambutannya disampaikan bahwa setiap pemimpin Bapenda dari masa ke masa memiliki pengalaman, strategi, dan kiat tersendiri dalam mengelola serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)."Forum konsultasi publik ini menjadi ruang untuk membahas tantangan, dinamika, dan strategi pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel, prudent, dan berdampak. Tentunya para pimpinan Bapenda dari masa ke masa memiliki strategi dan kiat masing-masing dalam meningkatkan PAD untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Mimika," ujar Petrus saat membacakan sambutan Bupati.Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Mimika masih menghadapi tantangan besar karena ketergantungan terhadap sumber pendapatan dari PT Freeport Indonesia yang kontribusinya mencapai lebih dari 82 persen terhadap pendapatan daerah."Sebagaimana yang disampaikan Bapak Bupati, pemerintah daerah masih bergantung pada sumber pendapatan dari PT Freeport Indonesia yang mencapai lebih dari 82 persen. Bisa dibayangkan apabila suatu saat aktivitas PT Freeport Indonesia berhenti, maka Kabupaten Mimika akan menghadapi tantangan yang sangat besar," katanya.Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah untuk mulai memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah serta menggali potensi-potensi pendapatan baru."Ini merupakan tantangan kita bersama. Terutama bagi OPD yang memiliki tugas melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah, bagaimana kita menggali sumber-sumber pendapatan baru maupun mengoptimalkan potensi yang sudah ada sehingga ke depan pendapatan daerah kita semakin meningkat dan berkelanjutan," ujarnya.Petrus berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan forum tersebut untuk menyerap pengalaman dan masukan dari para narasumber, termasuk para mantan pimpinan Bapenda, sehingga dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing OPD."Harapan kami kepada seluruh OPD yang hadir agar mendengarkan dengan baik berbagai masukan dari para narasumber. Siapa tahu langkah-langkah yang disampaikan dapat diterapkan di OPD masing-masing dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah," tutupnya.Forum konsultasi publik tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antar-OPD dalam mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang lebih akuntabel, prudent, dan berdampak bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika.Penulis: BimEditor: OF
31 Jul 2026, 18:18 WIT
Jokowi Tiba di Kupang, Disambut Antusias Warga Jelang Agenda Safari Politik di NTT
Papuanewsonline.com, Kupang – Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) tiba di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (30/7/2026) sore. Kedatangannya di Bandara El Tari disambut antusias ratusan warga yang telah menunggu sejak siang di area bandara hingga sepanjang ruas jalan protokol Kota Kupang.Pantauan di lokasi, warga menyambut kedatangan Jokowi dengan meneriakkan yel-yel serta mengabadikan momen menggunakan telepon genggam. Mengenakan kemeja putih khas, Presiden ke-7 RI itu menyapa masyarakat, bersalaman, dan melayani permintaan swafoto sebelum melanjutkan perjalanan.Kunjungan tersebut merupakan bagian dari safari politik Jokowi ke sejumlah daerah di Indonesia. Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu provinsi yang masuk dalam agenda kunjungannya bersama Lampung dan Jawa Barat.Rencana kunjungan Jokowi ke NTT sebelumnya telah disiapkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sekretaris Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, dalam Rapat Koordinasi Wilayah Khusus (Rakorwilsus) DPW PSI NTT pada Juni 2026, menyebut kehadiran Jokowi menjadi momentum penting bagi konsolidasi partai di wilayah tersebut.Selama berada di NTT, Jokowi dijadwalkan menjalani sejumlah agenda, mulai dari salat Jumat bersama warga, silaturahmi dan dialog dengan tokoh adat serta tokoh pemuda, hingga menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI NTT.Rakorda tersebut disebut sebagai kelanjutan dari proses konsolidasi internal partai menjelang peran baru Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina PSI.Selain agenda kepartaian, Jokowi juga dijadwalkan menghadiri Festival Budaya Flobamora yang menampilkan beragam kesenian daerah serta mengunjungi sentra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Kupang.Pengurus DPW PSI NTT menilai kehadiran Jokowi memberikan semangat baru bagi kader partai di daerah. Mereka menyebut kunjungan tersebut sebagai “vitamin politik” yang diharapkan mampu memperkuat soliditas organisasi.Sementara itu, Grace Natalie menyatakan Jokowi memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat NTT dan berharap provinsi tersebut dapat menjadi salah satu basis kuat PSI di masa mendatang.Untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar, aparat gabungan TNI dan Polri disiagakan di sejumlah titik selama kunjungan Jokowi di Kota Kupang.Penulis: JidEditor: OF
31 Jul 2026, 15:43 WIT
Presiden Prabowo Resmikan Akad Massal 62.000 Unit KPR Rumah Subsidi dan KUR Perumahan Rp880 Miliar
Papuanewsonline.com, Batang – Presiden Prabowo Subianto meresmikan Akad Massal 62.000 Unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Rumah Subsidi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp880 miliar yang digelar secara hybrid dan dipusatkan di kawasan Puri Delta City Side Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya akad massal yang dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah yang layak.Presiden menegaskan pemerintah akan terus berupaya agar semakin banyak masyarakat Indonesia, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, dapat memiliki rumah sendiri.Ia menilai penyediaan hunian yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus terus didukung melalui berbagai kebijakan pemerintah.Presiden juga menekankan bahwa percepatan pembangunan dan penyediaan rumah tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah, Bank Indonesia, perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), para pengembang, hingga sektor swasta nasional.Menurut Presiden, kerja sama tersebut mencerminkan semangat Indonesia Incorporated, yakni semangat gotong royong di mana pihak yang memiliki kapasitas lebih besar membantu pelaku usaha dan masyarakat yang lebih kecil agar tetap produktif dan berkembang.Pemerintah berharap program KPR Rumah Subsidi dan KUR Perumahan dapat terus mendorong peningkatan kepemilikan rumah sekaligus memperkuat sektor properti yang memiliki dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.Program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi keluarga Indonesia.Sumber: BPMI Sekretariat PresidenPenulis: JidEditor: OF
31 Jul 2026, 14:51 WIT
Skandal Korupsi Dana Hibah Sinode XVIII Papua 8,5 Miliar di Waropen Mencuat, Kejari Yapen Bungkam
Papuanewsonline.com, Waropen,- Kasus dugaan penyelewengan Dana Hibah pelaksanaan Sidang Sinode XVIII GKI di Tanah Papua yang berlokasi di Kabupaten Waropen, Papua, pada Tahun Anggaran 2021, kembali menjadi sorotan publik.Dana hibah senilai Rp 8.500.000.000 (Delapan miliar lima ratus juta rupiah) tersebut saat ini telah masuk dalam penyidikan Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen-Waropen, namun hingga kini penanganan kasus tersebut masi gelap, karena belum ada tersangka.Pegiat anti korupsi di waropen membeberkan bahwa Berdasarkan data yang Ia terima? perkara, kasus ini telah resmi dinaikan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan pada tanggal 18 November 2025, dengan nomor Jo PRINT: 75/R.1.18/Fd.2/11/2026 tanggal 18 Februari 2026." Kenaikan status perkara ini, kami sebagai penggiat anti korupsi mengapresiasi, namun belum ada tersangka yang diumunkan. Ini yang menjadi tanda tanya," ujar Lukas di Jayapura, Jumat (31/7/2026).Lukas menyatakan dari informasi dugaan penyelewengan bermula dari kejanggalan laporan pertanggungjawaban panitia, dimana total dana hibah yang ditransfer ke rekening panitia senilai Rp 40,5 Miliar, terealisasi Rp 32 Miliar, sedangkan yang tidak masuk ke rekening senilai Rp 8,5 Miliar dan diduga terjadi penyelewengan. " Dana yang seharusnya untuk pelaksanaan Sidang Sinode GKI ke XVIII justru diduga dialihkan untuk hal lain ini keterlaluan," Ujarnya.Hal senada juga disampaikan Melkias selaku tokoh Masyarakat Waropen. Ia berharap agar Kejaksaan Negeri Yapen Jangan Main-Main dengan Uang Gereja dan Rakyat.Melkias mendesak Kejaksaan Negeri Yapen-Waropen untuk bekerja secara profesional, transparan dan tidak tebang pilih.Melkias menegaskan, dana hibah Sinode ini bukan hanya soal uang negara, tetapi juga menyangkut marwah gereja dan kepercayaan umat GKI di Tanah Papua."Kami sebagai masyarakat Waropen sangat menyayangkan dugaan ini. Dana Rp 8,5 Miliar itu besar sekali. Itu uang untuk kegiatan rohani terbesar GKI, bukan untuk kepentingan pribadi. Kami minta Kejari jangan diulur-ulur. Kalau memang sudah naik ke tahap penyidikan, segerah umumkam tersangkanya," Tegasnya.Menurut Melkias, kondisi masyarakat Waropen saat ini masih bergumul dengan masalah kesehatan dan pendidikan. Jika dana publik diselewengkan, maka masyarakatlah yang menjadi korban."APBD Waropen jadi korban kalau pejabatnya tidak taat hukum. Masyarakat tambah melarat. Kami dengar sudah ada surat panggilan PRINT-333 sejak Juli 2024 tapi tidak diindahkan. Ini kan melecehkan lembaga Institusi. Kami tokoh masyarakat mendukung penuh Kejaksaan untuk kejar sampai tuntas," Ujarnya.Ia juga meminta agar kasus ini tidak dikaitkan dengan kepentingan politik Pilkada."Jangan karena ada yang mau maju Pilkada lalu kasusnya dipending. Hukum harus tetap tegak. Kami tidak peduli siapa orangnya, ASN atau siapa, yang salah harus dihukum. Ini demi Waropen yang bersih," pungkasnya.Hingga berita ini tayang , Kejari Kepulauan Mico Wiranto Wave Sitohang, SH. MH belum dikonfirmasi atas tindaklanjut perkara ini Penulis: HendrikEditor. : Of
31 Jul 2026, 13:30 WIT
Presiden Prabowo Kembali ke Jakarta Naik KA Nusantara Explorer, Dorong Wisata Berbasis Kereta Api
Papuanewsonline.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto kembali ke Jakarta menggunakan KA Nusantara Explorer usai menyelesaikan rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026). Keberangkatan dilakukan dari Stasiun Batang sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong pengembangan wisata berbasis transportasi kereta api.Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan penggunaan KA Nusantara Explorer merupakan arahan langsung Presiden Prabowo untuk memperkuat sektor pariwisata nasional melalui layanan kereta wisata yang lebih modern dan kompetitif.Menurut Prasetyo, PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebenarnya telah memiliki unit usaha yang bergerak di bidang kereta wisata. Namun, Presiden menginginkan layanan tersebut terus dikembangkan melalui penyediaan gerbong-gerbong baru yang terintegrasi dengan berbagai destinasi wisata unggulan di Indonesia.Ia menjelaskan, pengembangan tersebut diharapkan mampu menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman sekaligus menjadi daya tarik baru bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.Prasetyo juga mengungkapkan bahwa rangkaian KA Nusantara Explorer yang digunakan Presiden saat ini masih berada dalam tahap uji coba dan belum diluncurkan secara resmi kepada masyarakat.Meski demikian, ia menilai kualitas gerbong yang digunakan telah memenuhi standar internasional, baik dari sisi kenyamanan maupun fasilitas yang tersedia.Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyambut positif pengembangan KA Nusantara Explorer sebagai bagian dari inovasi sektor pariwisata nasional. Menurutnya, kereta wisata tersebut memiliki potensi besar untuk menarik minat masyarakat menikmati perjalanan dengan pengalaman yang berbeda.Fadli menambahkan, pengembangan wisata berbasis kereta api juga dapat memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus memperkenalkan beragam destinasi wisata di Indonesia kepada masyarakat.Pemerintah berharap inovasi tersebut mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata nasional sekaligus meningkatkan minat masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api sebagai pilihan perjalanan wisata.Sumber: BPMI Sekretariat PresidePenulis: JidEditor: OF
31 Jul 2026, 12:33 WIT
Kejati Papua Kawal Perbaikan Runway Bandara Stevanus Rumbewas
Papuanewsonline.com, Memberamo Raya, - Kejaksaan Tinggi Papua memastikan pengawalan terhadap proyek infrastruktur strategis nasional di wilayah Papua berjalan optimal. Hal tersebut ditandai dengan peninjauan lapangan yang dipimpin langsung oleh Asisten Intelijen Kejati Papua, Yedivia Rum, S.H., M.H., bersama Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS).Peninjauan dilakukan terhadap Pekerjaan Perbaikan Runway Strip Bandar Udara Stevanus Rumbewas, Kasonaweja, Kabupaten Mamberamo Raya, pada Kamis, 30 Juli 2026.Proyek tersebut merupakan Proyek Strategis Kementerian Perhubungan yang bersumber dari Tahun Anggaran 2026 dan menjadi salah satu objek pengamanan Kejaksaan Tinggi Papua.Asintel Kejati Papua Yedivia Rum menegaskan, kegiatan ini merupakan implementasi fungsi Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan. Tujuannya untuk memastikan seluruh tahapan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."Tim PPS melakukan pengawasan secara preventif. Fokus kami adalah memastikan proyek ini tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran, dan tertib administrasi," ujar Yedivia.Menurutnya, pendekatan preventif ini penting untuk mendeteksi dini potensi hambatan, ancaman, dan gangguan, serta untuk meminimalisir risiko hukum yang dapat menghambat pelaksanaan proyek di lapangan.Melalui pengawalan ini, Kejati Papua berkomitmen penuh mendukung percepatan pembangunan infrastruktur strategis nasional, khususnya sektor transportasi udara.Perbaikan runway strip di Bandara Stevanus Rumbewas sendiri memiliki peran vital dalam meningkatkan standar keselamatan penerbangan. Diharapkan, dengan infrastruktur yang semakin baik, konektivitas antar wilayah di Papua semakin terbuka dan pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas.Penulis: HendrikEditor. : Of
31 Jul 2026, 12:02 WIT
Mahasiswa Mamberamo Raya Desak Kejati Papua Tuntaskan Kasus Beasiswa Rp16,9 Miliar
Papuanewsonline.com, Jayapura - Forum Mahasiswa Kabupaten Mamberamo Raya (FM-KMR) bersama tokoh pemuda mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua segera menuntaskan kasus dugaan penyimpangan dana bantuan sosial pendidikan mahasiswa Mamberamo Raya senilai Rp16.916.500.000.Ketua FM-KMR, Hendrik Pitawa mengatakan perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan sejak 2022 berdasarkan Sprindik Kejati Papua Nomor: PRINT-03/R.1.10/Fd.1/07/2022 tertanggal 28 Juli 2022. Namun hingga 2026 belum ada penetapan tersangka."Lambannya penanganan perkara telah menggerus kepercayaan publik. Mahasiswa adalah pihak yang paling merasakan dampaknya," tegas Hendrik melalui presrelease yang diterima redaksi Media Papuanewsonline.com, Jumat (31/7/2026)Ia menyebut penyaluran beasiswa tidak berjalan semestinya. Dalam satu tahun akademik dua semester, bantuan yang diterima kerap hanya satu semester, sehingga menghambat kelangsungan studi.FM-KMR mendesak Kejati Papua menyampaikan perkembangan perkara secara terbuka dan profesional, serta meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya transparan soal pengelolaan dan penyaluran dana tersebut.Senada, Tokoh Pemuda Mamberamo Raya, Stenly, yang mengantongi Sprindik tersebut, mempertanyakan keseriusan Kejati Papua."Surat perintah penyidikan sudah terbit sejak 2022, tapi hingga sekarang belum ada kejelasan tersangka. Kami minta Kejati serius menuntaskan perkara ini," ujarnya.Stenly merinci, dana yang diduga menyimpang bersumber dari dua tahun anggaran, yakni TA 2019 sebesar Rp9.952.500.000 untuk bansos biaya pendidikan mahasiswa dan TA 2020 sebesar Rp6.964.000.000 untuk bansos pendidikan dan kelembagaan, dengan total Rp16.916.500.000.FM-KMR menegaskan, jika terbukti ada penyalahgunaan anggaran, semua pihak yang bertanggung jawab harus diproses tanpa pandang bulu sesuai ketentuan hukum.Penulis: HendrikEditor. : Of
31 Jul 2026, 11:02 WIT
Warga Mimika Keluhkan Antrean BBM di SPBU Tak Kunjung Usai
Papuanewsonline.com, Timika, - Antrean panjang kendaraan roda dua di salah satu SPBU di Kabupaten Mimika, Papua Tengah kembali dikeluhkan warga. Kondisi tersebut terekam dalam video warga pada Jumat siang, 31 Juli 2026, di mana puluhan pengendara motor terlihat mengular menunggu giliran pengisian BBM.Salah satu warga Mimika, Jafar Ohoimas, menyayangkan kondisi antrean yang terjadi hampir setiap hari dan sangat mengganggu aktivitasnya sebagai masyarakat."Selamat siang. Setiap hari kita hidup di Timika ini seperti begini sudah, antri terus, antri terus bikin kerjaan yang lain mati," ujar Jafar dalam video tersebut.Menurut Jafar, antrean yang tak ada habisnya ini membuat warga membuang waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM. Ia juga mempertanyakan keberadaan petugas yang dinilai tidak sigap mengatur antrean."Mana petugas? Setiap hari jangan cuma panas-panas tahi ayam," tegasnya.Jafar juga menyoroti informasi soal penambahan kuota Pertalite yang disebut sebagai kabar gembira, namun tidak dirasakan dampaknya di lapangan."Katanya kabar gembira kuota Pertalite ditambah, kamu makan itu kabar gembira itu," sindirnya.Penulis: HendrikEditor. : Of
31 Jul 2026, 10:54 WIT
Borok Sekretariat DPRD Memberamo Raya Terbongkar
Papuanewsonline.com - Jayapura,- Borok pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamberamo Raya akhirnya terbongkar.Dari data yang diterima Redaksi Media Papuanewsonline.com, pada jumat (31/7/2026) menyebutkan bahwa Hasil pemeriksaan BPK tahun 2025 terungkap potensi ketidaksesuaian dan kekurangan volume yang nilainya tidak main-main, mencapai Rp425.513.000,00.Angka ratusan juta itu bukan dari satu pos, melainkan akumulasi dari tujuh poin temuan yang telah direkapitulasi secara resmi.Dari Dokumen rekap yang diterima redaksi menunjukkan pola pemborosan dan ketidaktertiban yang sistematis di jantung lembaga legislatif tersebut.Temuan ini sekaligus membongkar skandal pengelolaan anggaran-anggaran sensitif di Sekretariat DPRD Mamberamo Raya yang selama ini menjadi ladang basah - mulai dari perjalanan dinas, dana reses, hingga anggaran makan minum yang kerap luput dari pengawasan publik.Rincian Temuan Rp425,5 Juta: Modus KlasikPembiayaan Rumah Tangga DPRD - Rp104 Juta Janggal.Pos ini paling ironis karena Pada pos Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Kebutuhan Rumah Tangga DPRD ditemukan ketidaktertiban senilai Rp104.000.000,00.Belanja Jasa Pengiriman - Rp150 Juta MenguapNilai terbesar kedua. Satu paket pekerjaan belanja barang dan jasa pengiriman senilai Rp150.000.000,00 tercatat tidak sesuai ketentuan.Pengadaan Mebelair Rujab Anggota DPRD Kekurangan Volume Rp171,5 Juta Lima paket pengadaan mebelair untuk Rumah Jabatan Anggota DPRD semuanya bermasalah. Total kerugian dari mebelair saja Rp171.513.000,00, dengan rincian:Paket 1: Rp42.512.000,00.Paket 2: Rp90.612.000,00.Paket 3: Rp23.869.000,00.Paket 4: Rp12.058.000,00.Paket 5: Rp1.462.000,00 Bukan Sekadar Mebelair, Ini Pola untuk APH Membongkar Skandal Reses dan Makan Minum DPRDPublik Mamberamo Raya tidak kaget. Pola temuan mebelair dan rumah tangga ini adalah pintu masuk bagi APH untuk membongkar skandal yang lebih besar yakni perjalanan dinas fiktif, dana reses yang tidak pernah dirasakan rakyat, dan anggaran makan minum yang digelembungkan."Ketika pengadaan kursi dan meja saja bisa disunat Rp171 juta, bagaimana dengan perjalanan dinas yang sulit diverifikasi dan dana reses yang laporannya hanya di atas kertas?," ujar Derek warga Memberamo Raya.Derek berharap Aparat Penegak Hukum (APH) Direktorat Reskrimsus Polda Papua dan Kejaksaan Negeri Jayapura jangan menunggu laporan dari masyarakat namun melalui informasi ini, sudah bisa memanggil Sekretaris DPRD Memberamo Raya untuk membongkar skandal pengelolaan anggaran di Setwan DPRD Memberamo Raya.Hingga berita ini diterbitkan, Sekretariat DPRD Mamberamo Raya Samuel Y Pinatik belum memberikan tanggapan dan klarifikasi.Penulis: AbimEditor. : Of
31 Jul 2026, 09:56 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
