Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
KNPB Wilayah Dogiyai Tegaskan Penolakan Perusahaan Ilegal dan Militerisme di Meepago
Papuanewsonline, Dogiyai –
Gelombang penolakan terhadap perusahaan ilegal dan praktik militerisme kembali
menggema di Papua. Kali ini, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Dogiyai
bersama masyarakat setempat menyatakan sikap tegas dalam sebuah aksi terbuka
yang digelar untuk memperingati Hari Buruh Tani Nasional, Rabu (24/9/2025). Dalam pernyataan resminya, KNPB
Wilayah Dogiyai menegaskan bahwa kehadiran perusahaan-perusahaan yang dinilai
ilegal serta penempatan aparat militer di wilayah Meepago telah membawa dampak
serius bagi masyarakat adat Papua. Mereka menilai keberadaan tersebut bukan
hanya merampas hak atas tanah dan sumber daya alam, tetapi juga menimbulkan
penderitaan sosial, konflik horizontal, hingga dugaan pelanggaran hak asasi
manusia. KNPB menolak dengan tegas segala
bentuk investasi dan aktivitas perusahaan yang dianggap tidak sah serta
merugikan masyarakat. Tanah adat dan kekayaan alam Papua, menurut mereka,
seharusnya dikelola oleh rakyat sendiri demi kesejahteraan generasi sekarang
dan mendatang. “Tanah Papua bukan untuk dijual, bukan untuk dirampas, tetapi untuk diwariskan
kepada anak cucu. Kami menolak dengan keras semua perusahaan ilegal yang masuk
ke wilayah Meepago,” demikian pernyataan KNPB. Selain persoalan perusahaan, KNPB
juga menyoroti keberadaan militer di Meepago yang dianggap sebagai instrumen
untuk melindungi kepentingan korporasi dan menekan suara rakyat. Mereka
menuntut penghentian militerisasi dan mendorong penyelesaian tuntas atas
kasus-kasus pelanggaran HAM yang masih membekas di ingatan masyarakat Papua. “Kami tidak butuh militer yang hanya menghadirkan ketakutan. Yang kami butuhkan
adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar rakyat Papua,” lanjut
pernyataan tersebut. KNPB Wilayah Dogiyai berharap
sikap ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah, serta
lembaga-lembaga terkait. Mereka menuntut langkah nyata dalam menghentikan
operasi perusahaan ilegal, menghentikan praktek militerisme, serta membuka ruang
dialog yang bermartabat untuk menyelesaikan persoalan Papua secara adil. Pernyataan tegas ini sekaligus
menegaskan kembali konsistensi KNPB dalam memperjuangkan aspirasi rakyat Papua
di tengah berbagai dinamika politik, ekonomi, dan keamanan yang masih kompleks
di wilayah tersebut. Penulis: Hendrik Editor: GF
25 Sep 2025, 12:57 WIT
Gangguan Internet TelkomGroup di Nabire, Botawa, dan Enarotali Lumpuhkan Akses Digital Warga
Papuanewsonline, Nabire – Layanan
internet TelkomGroup di tiga wilayah utama Papua, yakni Nabire, Botawa, dan
Enarotali, mendadak lumpuh sejak pukul 07:55 WIT, Rabu (24/9/2025). Gangguan
besar ini disebabkan oleh terputusnya Sistem Komunikasi Serat Optik (SKSO) pada
ruas Tigi–Timika. Dampak gangguan langsung terasa,
mulai dari akses komunikasi masyarakat, layanan perbankan, hingga aktivitas
pemerintahan yang bergantung pada jaringan internet. Sejumlah warga mengeluhkan
sulitnya mengakses media sosial, aplikasi perpesanan, bahkan layanan
administrasi berbasis online. Dalam keterangan resmi, TelkomGroup
menjelaskan bahwa aliran trafik internet telah dialihkan menggunakan sistem
backup berbasis satelit. Namun, kapasitas satelit dinilai masih sangat terbatas
sehingga kecepatan layanan menurun drastis.
“Pemulihan sementara memang kami lakukan dengan backup satelit. Tetapi
kapasitas ini tidak bisa sepenuhnya menggantikan jaringan serat optik,” ungkap
perwakilan TelkomGroup. Saat ini, tim teknis Telkom
bersama mitra PTT sedang bergerak ke lokasi titik gangguan di kilometer 83,84
dari arah Timika. Proses penyambungan serat optik tengah dipersiapkan, dengan
harapan jaringan internet bisa kembali normal dalam waktu dekat. TelkomGroup menyampaikan
permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang timbul. Mereka juga
meminta doa dan dukungan agar proses perbaikan berjalan lancar tanpa kendala
cuaca maupun faktor teknis di lapangan.
“Kami berkomitmen memulihkan layanan secepat mungkin, karena kami tahu betapa
vitalnya akses internet bagi aktivitas warga, pemerintah, maupun dunia usaha,”
tambah pihak TelkomGroup. Menariknya, gangguan internet di
wilayah Nabire bukanlah kejadian baru. Pada 19 September 2025, kota ini juga
mengalami lumpuhnya jaringan internet pascagempa berkekuatan magnitudo 6,6.
Kondisi tersebut sempat mengganggu komunikasi warga dan distribusi informasi
kebencanaan. Masyarakat kini berharap
TelkomGroup dapat menyelesaikan perbaikan lebih cepat, sekaligus memperkuat
infrastruktur jaringan agar tidak mudah terganggu, mengingat Papua merupakan
salah satu wilayah dengan tantangan geografis dan bencana alam yang tinggi. Penulis: Hendrik Editor: GF
25 Sep 2025, 12:49 WIT
Bupati Maluku Tenggara Terseret Isu Perselingkuhan, Gugatan Cerai Resmi Masuk ke Pengadilan
Papuanewsonline, Tual – Polemik
yang membayangi Bupati Maluku Tenggara, Thaher Hanubun, kian menguat setelah
namanya dikaitkan dengan dugaan perselingkuhan bersama seorang Aparatur Sipil
Negara (ASN) berinisial DY. Persoalan tersebut kini menyeret ranah hukum,
seiring dengan terdaftarnya gugatan cerai suami DY di Pengadilan Agama Tual
Kelas II, Selasa (24/9/2025). Juru Bicara Pengadilan Agama Tual
Kelas II, Rijal Amin, membenarkan adanya gugatan perceraian tersebut. Namun ia
menegaskan, secara formil, pengadilan tidak bisa serta-merta mengaitkan gugatan
itu dengan isu pihak ketiga yang ramai dibicarakan.
“Betul, gugatan sudah masuk dan teregistrasi. Tetapi soal ada tidaknya
keterlibatan orang ketiga, itu tidak kami benarkan. Pengadilan hanya memproses
sesuai pokok perkara, yakni perceraian antara penggugat dan tergugat,” ujar
Rijal saat ditemui wartawan. Meski demikian, kabar dugaan
perselingkuhan ini sudah lebih dulu beredar luas di tengah masyarakat. Nama
Bupati Thaher disebut-sebut sebagai sosok yang menjadi penyebab retaknya rumah
tangga DY, meski klaim tersebut masih sebatas isu yang beredar di publik. Kasus ini kian menyita perhatian
lantaran bukan kali pertama Bupati Thaher dikaitkan dengan skandal pribadi.
Sebelumnya, ia juga sempat dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan pelecehan
terhadap seorang perempuan yang bekerja di sebuah kafe di Tual. Walaupun proses
hukum kasus tersebut masih belum jelas ujungnya, kabar itu sudah menimbulkan
spekulasi dan sorotan tajam terhadap reputasi sang kepala daerah. Pengamat politik lokal menilai,
rangkaian isu yang membelit Bupati Maluku Tenggara berpotensi memengaruhi
stabilitas kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah. “Seorang pejabat
publik bukan hanya dituntut bekerja dengan baik, tetapi juga menjaga moral dan
integritas. Bila isu-isu pribadi terus menyeret ke ranah publik, dampaknya
adalah menurunnya wibawa institusi yang ia pimpin,” ujar salah satu pengamat
yang enggan disebut namanya. Masyarakat kini menanti kejelasan
proses hukum dan pengadilan terkait gugatan cerai tersebut. Tak sedikit pihak
yang mendesak agar aparat penegak hukum dan lembaga terkait bekerja secara
transparan, sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif di kalangan publik. Di sisi lain, isu perselingkuhan
pejabat publik juga memunculkan diskusi lebih luas mengenai standar etika dan
tanggung jawab moral seorang kepala daerah. “Seorang pemimpin harus mampu
menjaga kepercayaan rakyat. Jika kepercayaan itu runtuh akibat perilaku
pribadi, maka legitimasi kepemimpinannya ikut terancam,” kata pengamat hukum
dari Ambon, menambahkan. Kasus ini masih dalam tahap awal
proses pengadilan, dan sejauh ini pihak DY maupun pengacaranya belum memberikan
keterangan resmi kepada media. Publik pun menunggu, apakah isu dugaan
perselingkuhan yang menyeret nama Bupati Maluku Tenggara akan terbukti di meja
hijau, atau hanya menjadi rumor yang memperkeruh dinamika politik di daerah
tersebut. Penulis: Hendrik Editor: GF
25 Sep 2025, 12:40 WIT
Dilaporkan Ke Polres Mimika, Ini Tanggapan Media Papuanewsonline.com
Papuanewsonline.com, Timika- Gegara tak terima diberitakan Media Papuanewsonline.com tentang dugaan perjalanan dinas tipu-tipu yang masuk temuan BPK, Kadistrik Jita Suto Rontini secara resmi melaporkan pencemaran nama baik dan dugaan pelanggaran UU ITE ke Polres Mimika.
Kadistrik Jita Suto Rontini yang juga kerabat dekat dari Irwasda Polda Papua ini, secara resmi melaporkan Media Papuanewsonline.com pada Selasa (9/9/2025). dengan nomor LP/B/397/IX/2025/SPKT/POLRES MIMIKA/POLDA PAPUA TENGAH.
Menanggapi laporan Polisi ini, Ifo Rahabav selaku penanggungjawab Media Papuanewsonline.com mengatakan siap menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Polres Mimika.
" Kita hormati dan hargai, karena itu hak dari beliau. pada prinsipnya kita akan siap mengahadapi proses hukum yang sementara bergulir di Polres Mimika," ucap Ifo Rahabav melalui sambungan telepon selulernya, Rabu (24/9/2025).
Rahabav meminta agar Polres Mimika mempercepat proses hukum sehingga memberikan kepastian hukum kepada Kadistrik Jita Suto Rontini.
" Kami akan koperatif, bila ada panggilan dari penyidik Polres Mimika, kami akan hadir untuk memberikan keterangan," Ujarnya.
Terkait dengan proses hukum laporan ini, Ifo menyampaikan dari pihak Media Papuanewsonline.com belum mendapat panggilan, namun telah mendapat informasi bila Polres Mimika telah melakukan proses penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi.
" Kalau panggilan kami belum dapat. namun informasinya sudah ada pemeriksaan saksi-saksi, pada prinsipnya kami akan koperatif dalam menghadapi laporan dimaksud", Jelasnya.
Hingga berita ini dipublikasikan Kapolres Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman,SIK,MH belum dikonfirmasi, namun dikutip dari beberapa Media, Kasat Reskrim Polres Mimika, AKP Rian Oktaria, membenarkan adanya laporan tersebut terkait dugaan pencemaran nama baik melalui media online, dimana dikatakan Kasat Reskrim bahwa laporan ini sedang ditangani Unit I Reskrim Polres Mimika.(Hendrik)
25 Sep 2025, 00:12 WIT
Wamenko Polkam: Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Fondasi Ketangguhan Siber Nasional
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Ancaman di ruang siber semakin nyata, kompleks, dan berdampak besar terhadap
stabilitas politik, hukum, dan keamanan nasional. Hal ini ditegaskan oleh Wakil
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Wamenko Polkam),
Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus, saat menyampaikan paparan utama
dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Perlindungan Infrastruktur
Informasi Vital (PIIV) yang digelar di Depok, Jawa Barat, Selasa (23/9/25). Dalam kesempatan tersebut,
Lodewijk menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi seluruh pihak adalah kunci
dalam membangun ketahanan ruang siber Indonesia.
“Ancaman siber bukan sekadar masalah teknologi, tetapi ancaman hybrid yang
menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa. Sinergi, kolaborasi, dan komitmen
semua pemangku kepentingan adalah fondasi utama bagi Indonesia yang tangguh di
era digital,” ujarnya. Lodewijk mengingatkan bahwa
Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar setiap kementerian dan lembaga
membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Tim ini berfungsi
sebagai benteng pertahanan siber sekaligus garda terdepan dalam penanganan
insiden digital.
“Arahan Presiden jelas, kita harus tangguh, waspada, dan mampu mengantisipasi
setiap bentuk serangan siber,” tegasnya. Wamenko Polkam mencontohkan
sejumlah insiden global yang menunjukkan betapa seriusnya ancaman serangan
siber terhadap infrastruktur vital. Mulai dari serangan ransomware Colonial
Pipeline di AS (2021) yang melumpuhkan distribusi bahan bakar, hingga peretasan
sistem air minum Oldsmar, Florida (2021) yang hampir membahayakan ribuan jiwa. Indonesia pun tak luput dari
sasaran. Beberapa kasus besar di antaranya adalah serangan ke sektor kesehatan
(2017), kebocoran data Dukcapil (2022–2023) oleh peretas Bjorka, serangan ke
sektor perbankan (2023), hingga serangan ransomware yang melumpuhkan Pusat Data
Nasional Sementara (PDNS) pada 2024 sehingga pelayanan publik seperti imigrasi
dan perizinan daerah terhenti. “Semua ini bukti nyata bahwa
infrastruktur kritis kita rentan. Serangan siber berevolusi, semakin sulit
dideteksi, dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” kata Lodewijk. Menurut laporan BSSN tahun 2024,
Indonesia mencatat tren serangan siber dengan rincian: 50,15% DDoS, 41%
malware, 8,1% phishing, dan 0,75% APT. Setahun kemudian, pada 2025, pola
berubah drastis: 93,57% malware, 5,78% DDoS, 0,33% phishing, dan 0,32% APT.
Angka ini menempatkan Indonesia di antara lima besar negara paling sering
diserang di dunia. Dalam Rakornas PIIV, Lodewijk
menekankan pentingnya langkah strategis jangka panjang, di antaranya, memperkuat
kapasitas BSSN dan memastikan setiap instansi vital memiliki CSIRT, meningkatkan
SDM, infrastruktur, dan tata kelola kelembagaan siber, implementasi Perpres No.
82 Tahun 2022 untuk mempercepat identifikasi IIV sektor strategis dan standar
keamanan wajib, mendorong kolaborasi sektor swasta dan pemerintah melalui threat
intelligence sharing (pusat intelijen ancaman bersama), menyelesaikan regulasi
kunci seperti RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS), RPP Perlindungan Data
Pribadi, serta pembentukan Lembaga PDP dan mendorong inovasi teknologi
berkelanjutan, termasuk kriptografi pasca-kuantum dan pemanfaatan kecerdasan
artifisial. “Rakornas ini harus menjadi titik
balik. Mari jadikan ruang siber sebagai benteng pertahanan bangsa, bukan
kelemahan,” pungkasnya.(GF)
24 Sep 2025, 21:42 WIT
Indonesia Pimpin Tiga Agenda Utama di Pertemuan SRM ke-6 Sydney
Papuanewsonline.com, Sydney–
22–23 September 2025 – Indonesia kembali menunjukkan kepemimpinannya di kancah
regional dengan memimpin tiga agenda prioritas dalam Pertemuan ke-6
Sub-Regional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Security (SRM) yang
berlangsung di Sydney, Australia. Pertemuan ini menjadi ajang penting bagi
delapan negara anggota untuk memperkuat solidaritas kawasan menghadapi ancaman
terorisme dan kejahatan transnasional yang kian kompleks. Sekretaris Kemenko Polkam, Letjen
TNI Mochammad Hasan, yang memimpin Delegasi Republik Indonesia, menegaskan
pentingnya forum SRM sebagai wadah konsolidasi bersama dalam menjaga stabilitas
kawasan. “Pelaksanaan SRM ini penting
untuk memperkuat solidaritas menghadapi tantangan keamanan bersama, mulai dari
terorisme, migrasi ireguler, hingga kejahatan lintas negara,” ujarnya. Pada forum yang diinisiasi
bersama Indonesia dan Australia sejak 2017 ini, Indonesia dipercaya untuk memimpin
tiga isu besar yang menjadi perhatian utama kawasan, yakni, penanganan migrasi
ireguler yang kerap memicu persoalan kemanusiaan dan keamanan, penanggulangan
terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang masih menjadi ancaman nyata
di berbagai negara dan penguatan keamanan siber dan perlindungan infrastruktur
kritikal sebagai antisipasi atas maraknya serangan digital dan kejahatan
teknologi. Selain ketiga isu prioritas
tersebut, pertemuan juga menyoroti keamanan maritim, perdagangan narkoba,
penipuan online, dan stabilitas domestik kawasan. Tidak hanya berfokus pada diskusi
pleno, Delegasi RI juga menggelar serangkaian pertemuan bilateral dengan
Australia, Filipina, dan Singapura. Agenda bilateral itu menghasilkan
pembahasan konkret, mulai dari kerja sama dalam pemberantasan narkoba, penegakan
hukum terhadap buronan lintas negara, hingga penguatan kolaborasi kepolisian
dalam menanggulangi penipuan online yang semakin marak. “Kami ingin memastikan bahwa
langkah-langkah ini dapat segera diterapkan di lapangan, sehingga masyarakat
langsung merasakan manfaat dari kerja sama regional ini,” tegas Sesmenko Hasan. Delegasi RI pada SRM ke-6 ini
terdiri dari unsur Kementerian Luar Negeri, Polri, BSSN, BNPT, Bakamla, hingga Perwakilan
RI di Australia. Sinergi antar-lembaga ini menjadi bukti nyata komitmen
Indonesia untuk menghadirkan solusi menyeluruh terhadap ancaman keamanan. Pertemuan yang berlangsung dua
hari ini diikuti oleh delapan negara anggota: Australia, Indonesia, Brunei
Darussalam, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, dan Thailand. Menutup rangkaian pertemuan,
Sesmenko Polkam menegaskan bahwa Indonesia akan terus mengambil peran aktif
dalam kerja sama keamanan regional.
“Indonesia akan terus berperan aktif. Hasil pertemuan ini akan segera kami
tindaklanjuti agar selaras dengan kepentingan nasional, sekaligus memperkuat
stabilitas kawasan,” pungkasnya.(GF)
24 Sep 2025, 21:37 WIT
MPP Mimika Resmi Beroperasi: Akses Layanan Publik Kini Lebih Cepat, Mudah, dan Transparan
Papuanewsonline.com, Timika –
Masyarakat Kabupaten Mimika kini bisa merasakan kemudahan dalam mengurus
berbagai layanan publik setelah Mal Pelayanan Publik (MPP) Mimika resmi
beroperasi. Peresmian dilakukan secara daring oleh Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, Rabu
(24/09/2025). MPP Mimika menjadi MPP pertama di
Provinsi Papua Tengah yang terintegrasi dengan sistem nasional dan diresmikan
bersama 10 MPP lain di Indonesia. Kehadiran MPP ini diharapkan mampu memotong
jalur birokrasi yang panjang serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih
transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Bupati Mimika, Johannes Rettob,
yang hadir langsung dalam acara tersebut, menegaskan bahwa hadirnya MPP akan
mengubah wajah pelayanan publik di Mimika. “Dengan sistem daring ini, kami
berharap pelayanan kepada masyarakat Mimika akan semakin cepat, mudah,
transparan, dan tentunya lebih efisien. Tidak ada lagi alasan berbelit-belit
dalam birokrasi,” tegas Rettob. Acara peresmian turut dihadiri
oleh unsur Muspida, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Plt.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP),
Marselino Mameyau. Deputi Bidang Pelayanan Publik
Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, menekankan bahwa reformasi birokrasi tidak
boleh hanya fokus pada prosedur, melainkan hasil nyata yang dirasakan
masyarakat. “Orientasi kita bukan lagi pada
tumpukan regulasi, tapi bagaimana layanan publik bisa menjawab kebutuhan
rakyat. Dengan MPP, semua layanan terintegrasi dalam satu atap,” katanya. Sementara itu, MenPAN-RB Rini
Widyantini menjelaskan bahwa dengan peresmian kali ini, jumlah MPP di Indonesia
telah mencapai 296 unit atau 58 persen dari total 514 kabupaten/kota. Angka ini
menunjukkan bahwa transformasi pelayanan publik terus bergerak maju. “MPP bukan hanya soal integrasi
layanan, tapi juga soal demokratisasi pelayanan, di mana masyarakat merasakan
langsung manfaatnya,” ujar Rini. Dengan hadirnya MPP, Kabupaten
Mimika diharapkan menjadi role model pelayanan publik di Papua Tengah. Tidak
hanya masyarakat Mimika, tetapi juga warga dari kabupaten tetangga bisa
merasakan kemudahan jika sistem ini dikembangkan lebih luas. Ke depan, Pemkab Mimika
berkomitmen terus memperluas jenis layanan di MPP, mulai dari pelayanan
administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan keimigrasian dan
ketenagakerjaan. Penulis: Jid Editor: GF
24 Sep 2025, 18:35 WIT
Pemkab Mimika Dorong Wisata Nemangkawi Lewat Sertifikasi Pemandu Lokal
Papuanewsonline.com, Mimika –
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika kembali menegaskan komitmennya dalam
mengembangkan sektor pariwisata berbasis masyarakat, khususnya wisata pendakian
Puncak Nemangkawi (Cartenz Pyramid). Hal ini diwujudkan melalui penyerahan
sertifikat profesionalisme bagi para pemandu gunung lokal, Selasa (23/09/2025),
dalam acara yang dirangkaikan dengan Forum Group Discussion (FGD) Wisata
Pendakian Nemangkawi di Hotel Horison Diana, Timika. Acara tersebut diinisiasi oleh Yayasan
Wisatari Alam Papua dan mendapat dukungan penuh dari Pemkab Mimika serta
Kementerian Pariwisata. Mewakili Bupati Mimika, Asisten
II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Frans Kambu, menekankan bahwa langkah ini
adalah bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat lokal. “Selama ini kita hanya jadi
penonton di tanah sendiri. Kini saatnya masyarakat ikut jadi pemain utama.
Pemandu lokal harus berada di garda depan agar generasi penerus bisa merasakan
manfaat nyata dari potensi wisata Nemangkawi,” ujar Frans Kambu dengan penuh
semangat. Ia menambahkan bahwa keberhasilan
pengembangan wisata tidak bisa dilepaskan dari peran aktif masyarakat adat,
tokoh pemuda, hingga pihak keamanan. “Kita perlu membangun komunikasi yang
solid dengan semua pihak agar pengelolaan wisata benar-benar membawa dampak
positif dan tetap menjaga kelestarian lingkungan,” tambahnya. Penggagas Yayasan Wisatari Alam
Papua, Dolfin Beanal, menjelaskan bahwa pemberian sertifikat resmi dari
Kementerian Pariwisata merupakan langkah besar bagi pemandu lokal. “Dengan adanya sertifikat, para
pemandu tidak hanya mendapat pengakuan, tapi juga kesempatan untuk bersaing
secara profesional. Mereka akan mendampingi wisatawan dengan standar layanan
yang baik, sekaligus menjaga kelestarian gunung,” ungkap Dolfin. Menurutnya, pariwisata pendakian
Nemangkawi akan menjadi alternatif sumber ekonomi baru bagi masyarakat. “Kita
tidak bisa terus bergantung pada APBD. Wisata berbasis masyarakat akan membuka
peluang usaha, meningkatkan pendapatan, dan membawa Mimika lebih dikenal dunia,”
ujarnya optimis. Dengan adanya sertifikasi ini,
Pemkab Mimika berharap agar wisata Nemangkawi semakin diminati oleh wisatawan
domestik maupun mancanegara. Ke depan, rencana pengembangan tidak hanya
mencakup jalur pendakian, tetapi juga penyediaan fasilitas pendukung seperti
homestay, transportasi, dan produk UMKM lokal. Program ini diyakini dapat
menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan
mampu memberdayakan masyarakat setempat. Penulis: Jid
Editor: GF
24 Sep 2025, 04:42 WIT
Bupati Mimika Kukuhkan 69 Pengurus Karang Taruna: Dorong Pemuda Jadi Motor Penggerak Sosial
Papuanewsonline.com, Mimika –
Suasana penuh semangat mewarnai prosesi pengukuhan 69 pengurus Daerah Karang
Taruna Kabupaten Mimika Papua Tengah periode 2025-2030 yang dipimpin langsung
oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, Selasa (23/09/2025). Pengukuhan ini menjadi momentum
penting bagi pemuda Mimika, sebab Karang Taruna diharapkan bukan sekadar
organisasi formalitas, melainkan wadah pembinaan dan pemberdayaan generasi muda
agar mampu memberi kontribusi nyata bagi masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati
Johannes Rettob menegaskan bahwa Karang Taruna harus menjangkau seluruh lapisan
masyarakat. Ia meminta pengurus yang baru dilantik segera membentuk
kepengurusan di tingkat distrik, kampung, hingga RT. “Organisasi ini harus masuk ke
sisi-sisi terkecil dalam masyarakat. Karang Taruna adalah organisasi yang bisa
menjangkau hingga ke tingkat keluarga. Saya berharap Karang Taruna ini bisa
menjadi motor penggerak mulai dari RT,” tegasnya. Ia juga mengingatkan pentingnya
komitmen dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah yang telah diberikan.
Menurutnya, pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna harus berani melahirkan
ide-ide segar dan solusi kreatif dalam menghadapi tantangan sosial di Mimika. “Tadi kamu sudah jawab siap. Maka
buktikan dengan kerja nyata. Kembangkan kreativitas, ciptakan inovasi, dan
jadikan Karang Taruna sebagai mitra pemerintah sekaligus motor penggerak
pembangunan sosial di Mimika,” pesan Rettob penuh harapan. Ketua Umum Karang Taruna, Vinsensius
Apoka, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa peran Karang Taruna sangat
penting, bukan hanya sebagai wadah kegiatan pemuda, tetapi juga sebagai perekat
sosial yang menjaga persatuan bangsa sesuai dengan kebijakan nasional. Meski proses pelantikan
kepengurusan ini sempat tertunda, Vinsensius optimis Karang Taruna Mimika mampu
menyesuaikan diri dan menjalankan amanah dengan baik. “Kami siap berkontribusi,
menebarkan manfaat, dan membawa perubahan positif bagi masyarakat Mimika,”
ujarnya. Dengan dikukuhkannya kepengurusan
baru ini, pemerintah daerah Mimika berharap Karang Taruna dapat menjadi wadah
yang produktif, membangun semangat solidaritas, kepedulian sosial, serta
mencetak generasi muda yang berdaya saing. Pengukuhan ini sekaligus menandai
langkah baru bagi Karang Taruna Mimika dalam lima tahun ke depan untuk berperan
lebih aktif di tengah masyarakat. Penulis: Jid Editor: GF
24 Sep 2025, 04:28 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
