Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Lengkapi Berkas Lukas Enembe, KPK Kembali Periksa Sejumlah Saksi Di Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura- Lembaga Antirasuah KPK kembali
melakukan pemeriksaan saksi terkait Tindak Pidana Korupsi suap dan
gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD
Provinsi Papua, yang melibatkan tersangka Lukas Enembe.Pemeriksaan oleh
Penyidik KPK terhadap para tersangka dilaksanakan di Polda Papua, Selasa
(4/4/2024).Kepala pemberitaan
KPK, Ali Fikri membenarkan bahwa Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polda Papua
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8, Bayangkara, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura,
Provinsi Papua.Ali memegaskan para
pihak yang diperiksa diantaranya, Adi Yuwono, SE (POKJA) Pekerjaan Talud sekitar
Venue Softball dan Baseball Uncen (MYC) tahun 2020, Gangsar Cahyono (POKJA)
Penataan Lingkungan Venue Menembak Outdoor (AURI) (MYC) tahun 2020, Haris
Wakang SST, MPS.SP (POKJA)Pembangunan Pengaman Pantai Holtekamp 202,
Andrys Rovael Horman Wiraswasta (Mantan General Super Intendent PT Tabi
Bangun Papua), Yules Weya "Anak Buah PITON
PT MELONESIA Jl. Baru Usir Jirenox
Kampung Purleme Kab. Puncak Jaya, Provinsi Papua, Timotius Enumbi Adik
Piton Enumbi, Frans Manibui Swasta, PT Cendrawasih MAS, David Haluk ( Swasta), Doren Wakerwa PNS (Asisten I Bidang
Pemerintahan Setda Provinsi Papua.Lanjut Ali, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadapi permohonan gugatan praperadilan
yang diajukan Gubernur Papua Nonaktif Lukas Enembe, selaku tersangka.Ali menegaskan, KPK
siap hadapi gugatan yang bersangkutan, dimana KPK akan menghargai permonanan
tersebut sebagai proses kontrol dalam penanganan perkara oleh KPK
terutama dalam hal aspek formil penyelesaikan perkara dimaksud.Ali menegaskan, KPK
sangat yakin dengan alat bukti yang ada karena sudah memenuhi
syarat ketentuan hukum yang berlaku. Ali mengatakan,
syarat-syarat ketentuan formil dalam perkara inipun telah dipatuhi, sehingga
pada gilirannya nanti KPK optimis permohonan gugatan praperadilan
tersangka akan ditolak Hakim.Kata Dia, Sebagai
pemahaman bersama, praperadilan sesuai ketentuan hukum sama sekali bukan
tempat menguji materi substansi penyidikan. " Praperadilan
bukan menguji substansi penyidikan, Hal ini sudah ditegaskan dalam peraturan
Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2016, sehingga kami yakin Hakim praperadilan akan
menolak permohonan dari tersangka," Pungkasnya.Diketahui, Gubernur
Papua nonaktif Lukas Enembe mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN)
Jakarta Selatan menggugat penetapan tersangka oleh KPK atas kasus dugaan suap
dan gratifikasi.Dikutip dari laman
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Lukas
mendaftarkan Praperadilan pada Rabu, 29 Maret 2023.Lukas menggugat
pimpinan KPK atas sah atau tidaknya penetapan tersangka kasus dugaan suap dan
gratifikasi. Gugatan telah teregister dengan nomor perkara: 29/Pid.Pra/2023/PN
JKT.SEL.(Redaksi)
04 Apr 2023, 13:39 WIT
Waduh..!! Majelis Hakim Yang Adili Plt Bupati Mimika Merupakan Spesialis Bebaskan Terduga Korupsi
Papuanewsonline.com, Jayapura- Sepak terjang majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dugaan korupsi Plt Bupati Mimika Johanes Rettob dan Silvi Herawaty terungkap, dua diantara majelis hakim merupakan spesialis bebaskan terduga korupsi di pengadilan Tipikor Jayapura.Hasil penelusuran Papuanewsonline.com menyebutkan, Tabiat hakim ini terungkap dalam putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi proyek kabel bawah tanah di Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang, atas nama Henry Kusnohardjo yang diputus bebas berdasarkan Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jap pada tanggal 30 Maret 2023, kemarin di Pengadilan Tipikor Jayapura.Sangat ironis sistim peradilan di Pengadilan Tipikor Jayapura dalam perkara ini, karena dalam perkara ini, ada 5 terdakwa yang diadili yakni Henry Kusnohardjo (kontraktor),JK (Pengawas Lapangan,ROR (Panitia Pengadaan), DP (PPTK), dan TK (Kadis Perindagkop selaku PPK), dimana ke-4 terdakwa terbukti bersala dan dipidana penjara, sedangkan terdakwa Henry malah diputus bebas, padahal ke-5 terdakwa diadili dalam perkara yang sama.Mirisnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum, Kelima terdakwa dijerat Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU R.I No.20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU R.I No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidair Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU R.I No.20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU R.I No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun terdakwa Henry selaku kontraktor diputus bebas oleh majelis Hakim,padahal kerugian negara dalam perkara ini sangat fantastis senilai Rp. 19.727.251.975,00 (Sembilan belas miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).Informasi yang diperoleh Papuanewsonline.com menyebutkan, ternyata Hakim yang memutus bebas terdakwa korupsi dalam perkara ini, merupakan hakim yang sama dalam memeriksa dan mengadili perkara Plt Bupati Mimika, Johanes Rettob dan Direktur Asian One Air, Silvi Herawaty, yakni Hakim Donald E Malubaya selaku Ketua Majelis dan Nova Claudia De Lima selaku Hakim Adhock." Benar hakim Donald E Malubaya dan Hakim Nova Claudia De Lima yang jadi hakim anggota dalam mengadili perkara Plt Bupati JR, mereka pada tanggal 30 maret kemarin memutus bebas satu terdakwa perkara tindak pidana korupsi atas nama Henry Kusnohardjo," ucap salah satu sumber resmi Papuanewsonline.com, melalui pesan singkat Via Whatsapp, Jumat (31/3).Sumber mengaku heran karena JPU menuntut terdakwa Henry 10 tahun penjara, namun diputus bebas oleh majelis hakim yang diketuai Donald E Malubaya." Semula pihak terdakwa menawarkan uang 2 miliar rupiah kepada Jaksa untuk menuntut 1 tahun, namun Jaksa ndak mau menerima suap dan tetap menuntut 10 tahun penjara, ternyata terdakwa malah dibebaskan hakim, padahal 4 terdakwa lainnya terbukti dan dihukum, dan ini hakim yang sama dalam mengadili dan memeriksa perkara JR," Terangnya.Hingga berita ini dipublikasikan Humas pengadilan Negeri Jayapura belum dapat dikonfirmasi.(Redaksi)
01 Apr 2023, 23:02 WIT
Pererat Silaturahmi, IPSS dan Aliansi Pemuda Sulsel Mimika Gelar Buka Puasa Bersama
Papuanewsonline.com, Mimika- Silaturahmi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Khusus di momen puasa Ramadan ini, buka bersama menjadi salah satu agenda wajib untuk mempererat tali silaturahmi. Hal itu terlihat dalam acara buka puasa bersama pengurus Ikatan Pemuda Sulawesi Selatan (IPSS) dan Aliansi Pemuda Sulsel Mimika, di Kediaman Ketua IPSS Mimika, Sabtu (1/4/2023).Acara buka puasa bersama ini, dihadiri puluhan pengurus aliansi pemuda sulsel yang tergabung didalam IPSS, IKAMI, PALLAWA KKSS, LAJ, dan THE MACZMAN.“Alhamdulillah kegiatan ini dihadiri para senior serta pengurus dan anggota IPSS, IKAMI, PALLAWA KKSS, LAJ dan THE MACZMAN," ucap Asri Akkas ketua IPSS Mimika.Sebagaimana tujuan utama dalam buka puasa bersama ini, Kata Asri Akkas untuk mempererat tali silaturahmi, selain itu, buka bersama ini juga menjadi wadah dalam memperkuat hubungan persaudaraan.“ Dengan momentum bulan suci ini, mari jadikan bulan ini penuh rahmat bagi kita dan sesama di Kabupaten Mimika, Sebagai sesama Pemuda Sulsel harus saling mendukung tidak hanya secara internal, namun harus berkolaborasi dengan Ormas dan Oraganisasi Pemuda lainya dalam membangun Kabupaten Mimika kedepan," Pungkasnya.Pada kesempatan itu, Asri selaku ketua IPSS mengajak seluruh Pemuda/pemudi Sulawesi Selatan yg berada Di Kabupaten mimika agar terus berkarya , Bersama saling bergandengan Tangan dan bergotong royong Dalam Wadah IPSS (ikatan pemuda sulawesi Selatan bersama Aliansi Pemuda Sulsel lainnya dalam membangun Kabupaten Mimika.Terpisah Ketua panitia Amaliah Ramadhan, Ade Fadli selaku ikatan Aliansi Pemuda Sulawesi Selatan Mengucapkan Banyak terima kasih kepada Semua tamu undangan yang telah Hadir Pada Acara Buka puasa Bersama tersebut." Kegiatan ini mengusung Tema " Bangkit Bersama Pemuda yang pantang Menyerah dalam meraih keberkahan di Bulan Suci Ramadhan 1444 hijriah" Ujarnya.Ade Fadli menyebutkan agenda ini pelaksanaanya baru tahap Pertama, namun masih ada kegiatan berikut-nya yang akan panitia laksanakan Selama bulan Suci Ramadahan di antara nya- *Buka puasa Bersama*- *Berbagi Takjil*- *berbagi Kebutuhan Paket Sembako bagi masyarakat yg membutuhkan.- *Malam Sambut Takbiran bersama Warga Sulawesi Selatan yang berada di kabupaten mimika." Kami Seluruh panitia pelaksana mengucapkan Banyak terima kasih kepada Seluruh Sponsor Donatur kegiatan ini, Semoga Berkah Buat kita semua Aamin," Jelasnya.kata Dia, Penanggung Jawab Kegiatan Panitia Amalia Ramadhan 1444 hidjriah ini, bekerjasama dengan,IPSS Kabupaten Mimika, PALLAWA KKSS, IKAMI SULSEL,LAJ ZONA TIMIKA,THE MACZMAN KORWIL TIMIKA.(Redaksi)
01 Apr 2023, 22:09 WIT
Ini Tanggapan KPK Terhadap Permohonan Gugatan Praperadilan Lukas Enembe
Papuanewsonline.com, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadapi permohonan gugatan praperadilan yang diajukan pemohon Gubernur Papua Nonaktif Lukas Enembe." Tentu KPK siap hadapi gugatan yang bersangkutan, Kami hargai permonanan tersebut sebagai proses kontrol dalam penanganan perkara oleh KPK terutama dalam hal aspek formil penyelesaikan perkara dimaksud," jelas Kepala Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat Via Whatsapp, saat di konfirmasi Papuanewsonline.com, Sabtu (1/4/2023).Tokoh yang dikenal dekat dengan awak media ini menegaskan, KPK sangat yakin dengan alat bukti yang ada karena memenuhi syarat ketentuan hukum yang berlaku. " Syarat-syarat ketentuan formil dalam perkara inipun telah kami patuhi, sehingga pada gilirannya nanti kami optimis permohonan gugatan praperadilan tersangka akan ditolak Hakim," Pungkasnya.Kata Dia, Sebagai pemahaman bersama, bahwa praperadilan sesuai ketentuan hukum sama sekali bukan tempat menguji materi substansi penyidikan. " Praperadilan bukan menguji substansi penyidikan, Hal ini sudah ditegaskan dalam peraturan Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2016, sehingga kami yakin Hakim praperadilan akan menolak permohonan dari tersangka," Pungkasnya.Sementara itu diketahui, Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggugat penetapan tersangka oleh KPK atas kasus dugaan suap dan gratifikasi.Dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Lukas mendaftarkan Praperadilan pada Rabu, 29 Maret 2023.Lukas menggugat pimpinan KPK atas sah atau tidaknya penetapan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Gugatan telah teregister dengan nomor perkara: 29/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL.(Redaksi)
01 Apr 2023, 10:38 WIT
Kemendagri Apresiasi Provinsi Kepulauan Riau Tertinggi Realisasi APBD Terbaik Nasional
Papuanewsonline.com, Riau – Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah A. Fatoni menghadiri rangkaian kegiatan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024, yang dilaksanakan di Balairung Wan Seri Beni Pusat Sultan Mahmud Riayat Syah “Bandar Seri Kota Piring” Pulau Dompak Seri Darul Makmur Tanjung Pinang, Rabu (29/3/2023).Kegiatan musrenbang yang merupakan agenda tahunan tersebut menjadi langkah strategis yang menghadirkan berbagai komponen strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam merencanakan pembangunan secara inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.Fatoni dalam sambutannya menyampaikan, “Musrenbang RKPD ini mempunyai arti penting dalam rangkaian penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah. Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi atas program, kegiatan, dan subkegiatan yang diusulkan untuk ditetapkan dalam RKPD tahun 2024."Fatoni memberikan apresiasi atas capaian Provinsi Kepulauan Riau "Kami berikan apresiasi kepada Provinsi Kepulauan Riau atas mencapai target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2022 sebesar 76,46 persen (kategori: tinggi). Capaian tersebut berada diatas capaian nasional dan menempatkan Kepulauan Riau sebagai provinsi dengan capaian IPM tertinggi di wilayah Sumatera.""Dari sisi keuangan, selama tiga tahun ke belakang (2020-2022), APBD Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan pendapatan 5.43% dan belanja minus 0,05%, sedangkan pembiayaan sebesar 18.71%. Pertumbuhan yang mengalami peningkatan ini merupakan angin positif bahwa kerangka anggaran Provinsi Kepulauan Riau terus membaik dan pemetaan penggunaan anggaran semakin berdampak bagi kesejahteraan masyarakat," ungkap Fatoni.“Tentunya capaian tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Sedangkan, capaian indikator makro yang lainnya (Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Tingkat Kemiskinan) perlu adanya peningkatan capaian melalui langkah kolaborasi sehingga target capaian ke depan dapat dicapai sesuai yang direncanakan,” imbuh Fatoni.Pada pengusulan Major Project juga memerlukan penguatan strategi, di antaranya: perlunya informasi data yang detail dan rinci; penguatan akreditasi layanan yang akan diberikan; serta penguatan dukungan program dan kegiatan daerah Major Project yang diusulkan. Pada kesempatan tersebut, Fatoni juga memberikan apresiasi capaian realisasi APBD Provinsi Kepulauan Riau menempati terbaik kedua secara nasional dan mendapatkan penghargaan APBD Award 2023.Fatoni juga mengarahkan pertama, perlunya melakukan pengoptimalan kebijakan satu data daerah melalui pengoptimalan e-walidata dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah sebagai bagian dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang berkualitas berbasis data. Kedua, melaksanakan prinsip utama sinkronisasi kebijakan perencanaan melalui sinkronisasi kebijakan dengan Aspasial Nasional (RPJPD dengan RPJPN dan RPJMD dengan RPJMN) dan Dokumen Spasial baik dengan RTRW Nasional serta RTRW Provinsi (Amanat SE Mendagri Nomor 100.4.4/110/SJ Tahun 2023 tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan RTRW).Ketiga, melakukan penguatan SDM Perencana melalui bimbingan teknis peningkatan kapasitas utamanya dalam menyajikan Dokumen Jangka Menengah dan Panjang yang berkualitas.Keempat, menyiapkan exit strategy dalam substansi RPJPD 2025-2045 untuk menjaga keberlanjutan momentum Indonesia Emas 2045.“Kolaborasi berbagai pihak termasuk non pemerintahan (Pentahelix) dengan komitmen yang tinggi dalam pembangunan dapat diwujudkan dengan kerja sama dengan pembagian peran yang jelas menjadi kunci penyelesaian permasalahan dan isu pembangunan yang kompleks,” pungkas Fatoni.(Redaksi)
01 Apr 2023, 01:18 WIT
Sambut Ramadhan, Dharma Wanita Persatuan Ditjen Bina Keuda Kemendagri Gelar Bakti Sosial
Papuanewsonline.com, Jakarta-Menyambut bulan suci Ramadhan 1444 H, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar bakti sosial (baksos), ceramah agama, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan memberikan bantuan. Kegiatan digelar di Ruang Pertemuan Lantai 3 Gedung F, Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2022).Bakti sosial (baksos) ramadhan diprakarsai oleh DWP Ditjen Bina Keuda bersama dengan DWP Kemendagri. Kegiatan ini mengusung tema ‘Membangun Perempuan Cerdas Untuk Memperkuat Ketahanan Keluarga dan Menjadikan Bulan Suci Ramadhan Sebagai Momen Memperkuat Keimanan, Solidaritas, Sosial dan Mengukuhkan Ukhuwah’.Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Sekretaris Ditjen Bina Keuda Horas Mauritz Panjaitan mewakili Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni selaku Penasihat DWP Ditjen Bina Keuda.“Kegiatan bakti sosial dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan diperlukan untuk memperkuat rasa kepedulian kepada sesama serta sebagai wujud dalam meningkatkan toleransi kebersamaan,” kata Mauritz.Mauritz, atas nama Dirjen Bina Keuda mengapresiasi kegiatan berbagi dan baksos yang diinisasi oleh DWP Ditjen Bina Keuda dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1444 H. Dia menilai kegiatan ini sangat strategis dalam merespon kebutuhan terutama saat ini.“Kami pandang penting dan *strategis* dalam merespon kebutuhan terutama dalam meningkatkan keselarasan dengan program-program secara terintegrasi dengan momen peringatan hari besar keagamaan,” ucap Mauritz.“Saya ingin mengapresiasi dan terima kasih kepada Ketua DWP Kemendagri dan Ketua DWP Ditjen Bina Keuangan Daerah atas terselenggaranya acara ini,” sambungnya.Sementara itu, Ketua DWP Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Tyas Fatoni mengatakan, "kegiatan ini rutin dilaksanakan oleh Dharma Wanita Persatuan Ditjen Bina Keuangan Daerah, untuk menumbuhkan jiwa sosial, kepedulian, saling tolong menolong dan membantu, sekaligus meningkatkan kapasitas SDM khususnya pegawai perempuan dan istri pegawai Ditjen Bina Keuangan Daerah."Total paket sembako yang diberikan sejumlah 150 paket. Penerima paket sembako, di antaranya pramubakti, pamdal, pengurus masjid, PNS golongan 2, supporting staf, staf DWP Kemendagri, cleaning service dan driver. Selain paket sembako juga diberikan santunan kepada anak yatim/piatu usia sekolah dari putra/putri/saudara ASN Ditjen Bina Keuangan DaerahKegiatan ini menghadirkan penceramah, yaitu Ustadzah Nani Handayani yang menyampaikan perlunya menjadi perempuan cerdas, karena perempuan sebagai ibu adalah madrasah buat anak-anaknya.Ketua DWP Kemendagri, Nani Suhajar, dalam arahannya menyampaikan agar pengurus dan anggota DWP untuk tetap mengedepankan kesederhanaan dan tidak terpengaruh dengan gaya hidup hedon dan flexing seperti yg saat ini sedang ramai diperbincangkan. "Kalau Ibu-ibu sayang sama suami, sayang sama anak dan keluarga, berikan contoh dan berperilakulah sederhana, sewajarnya, tidak berlebihan. Momen ramadan juga diharapkan menjadi waktu untuk muhasabah dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.Dalam kegiatan ini, turut hadir sejumlah pengurus dari DWP. Selain Ketua DWP Kemendagri Nani Suhajar Diantoro dan Ketua DWP Ditjen Bina Keuangan Daerah Tyas Fatoni, juga hadir Ketua Unit DWP Kemendagri, Pejabat Eselon II di lingkungan Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gambir, Kepala Kantor BNI Cabang Pecenongan dan Kantor Kemendagri, Kantor BRI Cabang Veteran, pegawai perempuan dan istri pegawai Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri yang hadir langsung dan seluruh ASN Ditjen Bina Keuangan Daerah yang hadir secara langsung maupun virtual melalui zoom meeting.(Redaksi)
01 Apr 2023, 01:12 WIT
Bupati Willem Wandik Lantik Darwin Tobing Jadi Sekda Defenitif Kabupaten Puncak
Papuanewsonline.com, Ilaga – Bupati Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Willem Wandik, SE, M.Si resmi melantik Ir. Darwin Haratua Lumban Tobing, MM sebagai Sekda defenitif di Kabupaten Puncak di Kantor Bupati Puncak Ilaga, Jumat, (31/3/2023).Pengisian jabatan Sekda defenitif ini, Kabupaten tentu telah melalui mekanisme seleksi terbuka lelang jabatan dan hasilnya telah mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).Sekda Darwin Tobing merupakan sosok yang lama mengabdi serta matang di birokrasi pemerintahan Kabupaten Puncak, sebab sebelumnya pada periode pertama kepemimpinan Bupati Puncak, Willem Wandik, sosok Darwin Tobing, sudah diberikan amanah menjadi Kepala Bappeda Kabupaten Puncak, selanjutnya menjadi Asisten II Sekda Kabupaten Puncak membidangi ekonomi dan keuangan.“Pertama kali saya menjabat Bupati Puncak pada periode pertama, saya mengajak pak Darwin Tobing dari Bappeda Provinsi Papua untuk membantu saya di Kabupaten Puncak dan akhirnya beliau mau. Jadi beliau ini bukan orang baru hingga periode kedua kepemimpinan saya, beliau bersama-sama kita di Kabupaten Puncak ini,”ungkap Bupati Willem saat memberikan sambutan pada pelantikan.Diakui Bupati Willem Wandik, jabatan Sekda adalah jabatan yang sangat strategis dan jabatan yang sangat tinggi untuk PNS." Sekda membantu untuk mengkoordinir semua instansi, badan, kantor sampai ke distrik yang boleh dikatakan seorang jenderal tertinggi di kabupaten untuk PNS sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan juga bisa membantu dalam menyelesaikan persoalan di Kabupaten Puncak," Terang Bupati.Bupati yang juga tokoh toleransi di Papua Tengah ini yakin Meskipun tugas dan tantangan cukup besar di Kabupaten Puncak, namun Sekda yang baru dilantik bisa membantu dirinya dalam menjalangkan tugas pemerintahan.“ Saya yakin Sekda yang baru dilantik bisah menyelesaikan persoalan sosial yang ada di Kabupaten Puncak dan tentunya harus bisa beradaptasi dengan budaya dan masyarakat di Kabupaten Puncak, sehingga masyarakat juga bisa menerima kehadiran Sekda dan pemerintahan serta pembangunan bisa jalan dengan semestinya,” Tegasnya.Terpisah, Sekda Darwin Tobing mengaku mengucap syukur kepada Tuhan atas kepercayaan yang diberikan oleh Bupati Puncak dan juga masyarakat Puncak kepadanya, dimana amanah yang dipercayakan merupakan keperecayaan namun juga ada tantangan apalagi bertugas di daerah seperti Kabupaten Puncak yang memiliki tantangan yang berbeda dengan daerah lain.“Ya, sangat dinamis dalam kehidupan sosial dan juga keamanan yang sering tidak kondusif, sehingga saya berharap dukungan dan kerjasama dari semua pihak baik pimpinan OPD maupun instansi vertikal, TNI-Polri, tokoh-tokoh agama, adat, pemuda dan terutama masyarakat Puncak yang saya cintai," Ungkapnya.Kata Dia, khusus untuk menjelang pemilihan umum tahun 2024 baik itu Pileg, Pilkada dan Pilpres, tentunya eskalasi politik cukup tinggi, sehingga menurutnya sebuah tantangan sebagai staf pembantu Bupati. Oleh karena itu, membutuhkan perhatian serius sehingga bisa memberikan kontribusi dalam penyelesaian persoalan ditambah lagi penyelenggaran pemerintahan di masa berakhirnya jabatan Bupati dan Wakil Bupati.“Kita akan memetakan persoalan, selanjutnya kita perlu kerjasama dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Puncak, instansi vertikal serta TNI-Polri sehingga kita punya langkah yang tepat khususnya dalam membantu Bupati dalam menyelesaikan persoalan di Kabupaten Puncak,” pungkasnya. (Redaksi)
01 Apr 2023, 00:42 WIT
Muluskan Kredit Nasabah, Bank Mandiri Cabang Mimika Nekat Minta Domisili Usaha Di Kampung Nawaripi
Papuanewsonline.com, Timika- Hanya untuk memuluskan Nasabah mengajukan kredit di Bank Mandiri, pegawai Bank Mandiri cabang Mimika yang beralamat di jalan Hasanudin, turun secara langsung meminta surat keterangan domisili usaha di Kampung, Nawaripi , Jumat (31/3/2023).Hal ini buat Kepala Kampung Nawaripi, Norman Ditubun terkejut lantaran Nasabah yang jadi warga kampung Nawaripi tidak datang secara langsung untuk mengajukan permohonan dan mengisi formulir, namun yang datang justru pegawai Bank Mandiri." Kaget karena nasabah yang terdaftar sebagai Warga kampung Nawaripi tidak datang, ini pegawai Bank Mandiri yang datang atas nama nasabah bagaimana, jadi walaupun ada persetujuan dari nasabah, kami tidak keluarkan surat keterangan takutnya disalahgunakan," ungkap kepala Kampung di Nawaripi, Jumat, (32/3/2023).Norman berharap agar Bank Mandiri bekerja profesional menghadirkan Nasabah yang ingin mengajukan kredit sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.Terpisah Bank Mandiri Cabang Mimika yang beralamat di jalan Hasanudin, membenarkan bahwa yang turun meminta surat keterangan domisili usaha dari Kepala kampung atas nama nasabha adalah pegawai Bank Mandiri." Benar itu pegawai Bank Mandiri, namun hal ini dilakukan atas persetujuan dari Nasabah," terang sumber Papuanewsonline.com di Bank Mandiri.(Redaksi)
31 Mar 2023, 13:12 WIT
Wow!! Jelang Akhir Masa Jabatan Dana Pokir 35 DPRD Mimika Meningkat Tajam
Papuanewsonline.com, Mimika- APBD Kabupaten Mimika tahun anggaran 2023 diketok pada akhir 2022 lalu, mencapai 5 Triliun lebih, namun menyisahkan misteri yang belum diketahui publik, Salah satunya program pokok pikiran (Pokir) anggota dewan. Program ini menghabiskan anggaran senilai Rp 245 miliar.Para wakil rakyat yang habis masa jabatan tahun depan ini sebetulnya sudah memprogramkan Pokir ini saat perubahan APBD tahun 2022 lalu. Program ini dilanjutkan pada tahun 2023 dengan anggaran yang lebih fantastis tajam.Berdasarkan data yang diperoleh Papuanewsonline.com anggaran Rp 245 miliar ini dibagi-bagi untuk seluruh anggota dan pimpinan dewan. Nantinya program ini dititip di setiap OPD yang menjadi mitra dewan untuk dieksekusi berdasarkan usulan para anggota dewan.Untuk diketahui, anggota DPRD mendapat jatah Rp 7 Miliar per orang. Dengan demikian total Rp 245 miliar untuk 35 anggota DPRD Mimika. Bukan hanya itu, Beredar informasi ada nominal berfariasi karena para ketua fraksi dan ketua komisi mendapat jata dua kali lipat.Selain itu, Pimpinan DPRD Kabupaten Mimika juga dapat dengan nominal 10 Miliar sehingga total anggaran Negara ini untuk Pokir DPRD bisa mencapai 500 Miliar Rupiah.Diketahui bahwa dana Pokir DPRD akan dieksekusi oleh Pemerintah daerah Kabupaten Mimika.Pokir DPRD lahir dari hasil reses para anggota DPRD dengan masyarakat, sehingga dijadikan sebagai rencana pembangunan tahunan.Pokir DPRD Kabupaten Mimika ini berada di anggaran setiap OPD dan akan direalisasi oleh OPD. Dari kegiatan fisik maupun nonfisik yang dilaksanakan OPD, di dalamnya sudah mengakomodir kepentingan Pokir DPRD.Beredar informasi modus operandi yang sering digunakan adalah untuk memuluskan dana pokir ini, diduga ada modus pinjam pakai perusahan untuk dikerjakan sendiri oleh Anggota DPRD tertentu.Pokir DPRD Mimika untuk Kepentingan Politik Tahun 2024Menanggapi hal ini, Ketua GMNI Cabang Mimika Bung Bojan mengatakan Pokir DPRD bukanlah sesuatu yang wajib. Pemda Mimika seharusnya mempertimbangkan hal tersebut, karena fungsi merencanakan dan mengeksekusi ada di Pemkab Mimika.Bung Bojan menjelaskan jika Pokir direalisasi di akhir masa jabatan, yang juga tahun poilitik ini, maka bisa dijadikan sebagai sarana politik yang menguntungkan para anggota dewan yang bertarung di Pemilu 2024 nanti." KPK harus memantau hal ini dan kami akan menyurat secara resmi biar dana Pokir ratusan Miliar ini terpantau KPK," ujar Bung Bojan.Bung Bojan menegaskan, hal ini adalah bagian dari upaya politisi-politisi menggunakan kesempatan di tahun politik supaya mendapat akses ke sumber daya negara, dan hal ini sepatutnya tidak usah ditindaklanjuti. Diabaikan saja, kalau ditindaklanjuti juga perluh pengawasan yang ketat." Pokir sangat tidak relevan jika dipaksakan masuk dalam APBD 2023, apalagi memiliki nilai yang fantastis ratusan miliar," Sorotnya.Kata Dia, Pokir itu sudah memiliki ruang di DPRD melalui pembahasan di fraksi, komisi maupun pandangan umum pada sidang paripurna, kemudian pokok pikiran mereka bisa dituangkan, namun kalau pokok pikiran itu sifatnya substansi,dan urgen bagi masyarakat kenapa itu tidak diregulasikan.Sementara itu, hingga berita ini publikasikan , Ketua DPRD Kabupaten Mimika Anton Bukaleng belum dapat dikonfirmasi tentang ratusan Miliar dana Pokir tahun 2023 di Kabupaten Mimika.(Redaksi)
31 Mar 2023, 10:18 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
