Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Dukung Swasembada Pangan, Bhabinkamtibmas Dampingi Penanaman Jagung di Kobi
Papuanewsonline.com, Kobi – Polri terus memperkuat perannya dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui pendampingan langsung kepada petani. Di Kabupaten Maluku Tengah, Bhabinkamtibmas Negeri Pasahari Polsubsektor Kobi melaksanakan pendampingan penanaman jagung sebagai bagian dari program swasembada pangan dan optimalisasi lahan tidur.Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat (13/2/2026) sejak pukul 08.30 WIT hingga 11.00 WIT, bertempat di Desa Leway, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi. Pendampingan dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Negeri Pasahari BRIGPOL H. P. Simbolon bersama pemilik lahan, Sumar, serta sejumlah masyarakat Desa Leway. Penanaman jagung yang dilakukan merupakan hari ketiga dari rangkaian kegiatan.Adapun lahan jagung yang dikelola memiliki luas 30 hektar, menggunakan benih jagung jenis Pioner, dengan estimasi hasil panen mencapai 150 ton. Proses penanaman ditargetkan seluas kurang lebih 3 hektar per hari, dengan dukungan enam unit alat tanam jagung (corn seeder/manual seeder).Kapolsek Wahai menyampaikan bahwa keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam program pertanian ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program strategis pemerintah di bidang ketahanan dan swasembada pangan.“Pendampingan yang dilakukan Bhabinkamtibmas bukan hanya pada tahap penanaman, tetapi juga pemantauan berkelanjutan agar produktivitas lahan benar-benar optimal. Ini adalah bentuk kehadiran Polri dalam mendorong kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Kapolsek Wahai.Ia menambahkan, program ini sejalan dengan kebijakan nasional untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, meningkatkan cadangan pangan, serta mengurangi ketergantungan impor.“Kami berharap pemanfaatan lahan tidur seperti ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya. Dengan kolaborasi Polri dan petani, kemandirian pangan bisa terwujud, ekonomi rakyat meningkat, dan situasi kamtibmas tetap aman serta kondusif,” tambahnya.Pendampingan penanaman jagung di Seram Utara Timur Kobi menegaskan transformasi peran Polri yang semakin kontekstual dengan kebutuhan masyarakat. Ketahanan pangan kini menjadi isu strategis nasional, dan kehadiran Polri di sektor pertanian memperlihatkan pendekatan pembangunan yang kolaboratif dan berkelanjutan.Optimalisasi lahan tidur seluas 30 hektar bukan hanya berkontribusi pada peningkatan produksi jagung, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi petani dan masyarakat desa. Estimasi hasil panen yang signifikan menunjukkan bahwa sektor pertanian, jika dikelola secara terukur dan didampingi secara konsisten, mampu menjadi penopang utama ketahanan ekonomi rakyat.Kolaborasi antara Polri dan petani di Maluku Tengah menjadi model sinergi yang relevan bagi wilayah lain. Ketika pangan tercukupi dan ekonomi lokal bergerak, stabilitas sosial dan keamanan pun ikut terjaga menjadikan ketahanan pangan sebagai fondasi kuat bagi ketahanan nasional secara menyeluruh. PNO-12
15 Feb 2026, 13:37 WIT
Jalan Ke Bandara Mimika Bundaran Petrosea Baru Resmi Dibuka Kembali, Pemkab Ambil Alih Pembangunan
Papuanewsonline.com, Timika – Jalan kawasan Bundaran
Petrosea yang menghubungkan ke Bandara Baru Mimika, yang telah ditutup lebih
dari satu tahun, resmi dibuka kembali dan pembangunannya akan dilanjutkan oleh
Pemerintah Kabupaten Mimika. Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyampaikan hal
ini dalam acara adat pembukaan jalan yang diadakan (14/02/2026)."Jalan yang telah ditutup kurang lebih satu tahun ini
kini siap digunakan kembali, dan kami akan melanjutkan pembangunannya secara
langsung melalui dinas terkait," ungkapnya.Penutupan jalan sebelumnya terkait dengan persoalan hak
tanah masyarakat adat yang belum terselesaikan. Sebelum pembangunan
dilanjutkan, pemerintah daerah melakukan komunikasi mendalam dengan pemilik hak
ulayat untuk menyelesaikan segala kekhawatiran yang ada. Menurut Bupati, permintaan dari pihak masyarakat adat cukup
sederhana dan fokus pada penghormatan terhadap nilai budaya lokal."Sebelum melanjutkan pembangunan, kita harus
menjalankan prosesi adat sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai lokal yang
telah ada sejak lama," jelas Johannes Rettob.Prosesi pembukaan jalan diisi dengan doa bersama dan ritual
adat yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap tanah leluhur.
Kegiatan ini sepenuhnya dikelola oleh dinas terkait tanpa pembentukan panitia
khusus."Kami tidak membentuk panitia terpisah, karena tugas
ini menjadi tanggung jawab langsung dinas yang menangani infrastruktur
daerah," katanya. Meskipun pada pagi hari acara diguyur hujan, prosesi
berjalan lancar berkat dukungan penuh dari masyarakat, tokoh adat, serta
keluarga pemilik hak ulayat.Bupati mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang
mendukung proses pembukaan jalan ini. Dengan dibukanya akses ini, pemerintah berharap aktivitas
masyarakat dapat kembali berjalan normal dan pembangunan infrastruktur di
kawasan sekitar bandara dapat segera diselesaikan. "Semoga jalan yang telah dibuka kembali ini memberikan
manfaat besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Mimika,"
pungkasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
14 Feb 2026, 21:51 WIT
Dua Ambulans Puskesmas Nyaris Dibakar OTK Di Yahukimo, Warga Berjuang Selamatkan Fasilitas
Papuanewsonline.com, Yahukimo – Ketegangan menyelimuti
kawasan Jalan Seradala KM 04, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, setelah dua
unit ambulans milik Puskesmas Aplim hampir menjadi korban pembakaran oleh orang
tak dikenal (OTK) pada Jumat (13/2) malam sekitar pukul 21.05 WIT. Kejadian ini
membuat warga sekitar bergegas berkumpul untuk menjaga fasilitas kesehatan yang
menjadi satu-satunya akses layanan bagi masyarakat pedalaman.Menurut keterangan saksi, Luter Matuan (40), seorang tokoh
masyarakat lokal, dua pelaku datang membawa bahan bakar jenis solar dalam botol
plastik berukuran 1.600 ml dan mengancam akan membakar gedung puskesmas beserta
kendaraan ambulans. Kedua pelaku sempat menyiramkan solar di sekitar ban
belakang mobil ambulans jenis Triton putih dan Arena APV putih dengan nomor
polisi PA 6434 Y."Jika puskesmas ini terbakar, masyarakat tidak punya
tempat lagi untuk berobat," ujarnya dengan khawatir.Warga kemudian berkumpul dan melakukan negosiasi untuk
mencegah tindakan destruktif. Dalam upaya meredam situasi, salah satu warga
memberikan uang sebesar Rp500.000 kepada pelaku, yang kemudian membatalkan aksi
dan melarikan diri ke arah Jalan Seradala. Pada Sabtu (14/2) pukul 09.25 WIT, personel Satreskrim
Polres Yahukimo dibantu Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 yang dipimpin IPTU
Muhammad Mirwan segera menuju lokasi kejadian.Tim melakukan olah TKP, mengamankan barang bukti berupa
botol bekas berisi sisa solar dan rumput kering yang terkena bahan bakar.
Meskipun jejak kaki tidak ditemukan, bukti siraman solar di sekitar kendaraan
memperkuat dugaan percobaan pembakaran. Kedua ambulans kemudian dikelola ke Rumah Sakit Umum Daerah
Dekai untuk memastikan keamanan fasilitas layanan kesehatan. Kepala Operasi
Damai Cartenz 2026 Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani menegaskan tidak akan
mentolerir ancaman terhadap sarana publik. Penulis: Jid
Editor: GF
14 Feb 2026, 21:44 WIT
Uni Papua Gaungkan Perdamaiaan Melalui "Football For Peace" Di Perbatasan Thailand-Myanmar
Papuanewsonline.com, Jakarta – Perkumpulan Sepakbola Uni
Papua kembali melakukan aksi mulia dengan menyuarakan perdamaian melalui
kampanye "Football For Peace" terbarunya di perbatasan Thailand dan
Myanmar. Kegiatan yang berlangsung pada 13-15 Februari 2026 di Mae Sariang
mengambil tema "One Game, One Community, One Shared Future", menjadi
bagian dari tur persahabatan Mae Sariang Friendship Tour.CEO Uni Papua FC, Harry Widjaja, menyatakan bahwa komitmen
klub dalam gerakan sepakbola untuk perdamaian telah mendapatkan perhatian
internasional. "Upaya kami membentuk karakter generasi muda melalui
sepakbola sekaligus mengedukasi tentang pentingnya kedamaian telah mendapatkan
apresiasi dari berbagai organisasi global," ucapnya (14/2/26). Klub yang berdiri sejak 2013 ini awalnya didirikan untuk
membentuk karakter anak-anak melalui olahraga, kemudian mengembangkan gerakan
sosial hingga ke kancah internasional.Lebih dari 300 peserta yang terdiri dari siswa sekolah,
guru, pelatih olahraga, dan pendidik lokal mengikuti kegiatan bersama dengan
tujuh organisasi mitra seperti Kepolisian Perbatasan Thailand, Midian
Leadership, serta komunitas lokal Thailand. "Kami mengirimkan tiga pelatih terbaik dengan lisensi
AFC dan PSSI untuk memberikan materi pelatihan terkait penyelesaian konflik,
pembangunan komunitas, toleransi, serta pembentukan karakter melalui permainan
sepakbola," tambah Harry.Pembina Uni Papua FC, Dr. Abdul Rahman M. Fachri,
menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk persaudaraan dan kepedulian
terhadap kondisi di kawasan perbatasan yang sering menjadi lokasi konflik. Ia juga menegaskan pentingnya menghargai batas wilayah
bersama yang telah ada sejak lama serta menghindari penetapan batasan yang
dapat memicu pertikaian baru."Sepakbola dapat menjadi jembatan untuk menyatukan
masyarakat, bukan menjadi alat yang memecah belah. Semoga gerakan perdamaian
ini dapat menginspirasi semua pihak," pungkasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
14 Feb 2026, 21:36 WIT
DPR Papua Tengah Setuju Hentikan Eksploitasi SDA Ilegal, Konflik Kapiraya Dipicu Tambang Ilegal
Papuanewsonline.com, Nabire – Eskalasi konflik di Distrik
Kapiraya, Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, menjadi perhatian serius setelah
praktik penambangan tanpa izin resmi diduga kuat menjadi pemicu gesekan
antarwarga.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Tengah
mengambil sikap tegas dengan menyetujui penghentian total seluruh aktivitas
eksploitasi sumber daya alam yang tidak memiliki izin resmi di wilayah
perbatasan Kabupaten Deiyai-Mimika-Dogiyai.Wakil Ketua II DPR Provinsi Papua Tengah, Petrus Izaack
Suripatti, mengungkapkan bahwa eksploitasi kekayaan alam tanpa aturan telah
merusak tatanan sosial masyarakat adat. Menurutnya, praktik tambang liar tidak hanya merusak
ekosistem hutan secara luas, tetapi juga sengaja menciptakan gesekan antar
kelompok untuk memuluskan kepentingan ekonomi pihak ketiga yang tidak
bertanggung jawab. "Kami telah menyetujui agar segera menghentikan seluruh
aktivitas eksploitasi SDA secara ilegal yang dicurigai sebagai akar masalah
konflik ini," tegas Petrus (13/2/26).Petrus mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Gubernur
Papua Tengah, Meki Nowipa, dalam mengkonsolidasikan kerja sama lintas daerah
bersama Kesbangpol, Majelis Rakyat Papua (MRP), serta kepala daerah dari
Kabupaten Deiyai, Mimika, dan Dogiyai. Langkah ini dinilai sangat konstruktif
untuk membentuk tim penanganan konflik yang terpadu di wilayah yang memiliki
batas administratif saling bersinggungan."Kami meminta aparat penegak hukum bertindak tanpa
kompromi terhadap para pelaku yang memanfaatkan situasi untuk memecah belah
masyarakat," pinta Petrus.Petrus menegaskan bahwa kedua komunitas adat tersebut
merupakan saudara yang memiliki sejarah panjang hidup berdampingan secara
damai. Kehadiran negara sangat diharapkan untuk memberikan jaminan
keamanan dan mencegah terjadinya pemindahan massa warga dari tanah leluhur
mereka. DPR Provinsi Papua Tengah mengingatkan agar penetapan batas
administratif oleh pemerintah pusat atau daerah tidak mengabaikan sejarah
ulayat masyarakat."Negara harus menghargai wilayah adat yang telah diakui
secara turun temurun. Jangan sampai penetapan batas administratif justru
menggunakan metode yang bertentangan dengan nilai lokal sehingga memicu konflik
baru," tegas Petrus. Penulis: Jid
Editor: GF
14 Feb 2026, 21:24 WIT
Program Duta Pajak Mimika Lanjut, Akan Gelar Sosialisasi Dan Roadshow
Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Mimika memastikan bahwa Program Duta Pajak akan tetap
dilanjutkan pada tahun berjalan. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya utama
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kewajiban membayar pajak daerah
serta memperluas cakupan pelayanan publik.Para duta pajak akan aktif dilibatkan dalam berbagai agenda
sosialisasi yang akan diselenggarakan ke berbagai wilayah di Mimika. Selain itu, pihak Bapenda juga akan menggelar kegiatan pajak
keliling atau roadshow pelayanan yang tidak hanya menyediakan akses layanan
pajak secara langsung, tetapi juga memberikan edukasi mengenai jenis-jenis
pajak daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah.Sekretaris Bapenda Mimika, Darius Sabon, menjelaskan bahwa
program ini bertujuan untuk menjembatani jarak antara pemerintah daerah dengan
masyarakat.Melalui pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat,
diharapkan tingkat kepatuhan membayar pajak dapat meningkat secara signifikan."Kami percaya bahwa dengan meningkatkan pemahaman
masyarakat tentang pajak, akan tercipta sinergi yang baik antara pemerintah dan
warga dalam mendukung pembangunan daerah. Para duta pajak menjadi ujung tombak
kami dalam menyebarkan informasi yang akurat dan mudah dipahami,"
tambahnya. Penulis: Jid
Editor: GF
14 Feb 2026, 21:03 WIT
Optimasi Potensi Pajak Daerah Jadi Program Unggulan Bapenda Mimika Pada Tahun 2026
Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Mimika menetapkan peningkatan dan penyempurnaan potensi
pajak daerah sebagai program strategis utama tahun 2026. Inisiatif ini diambil
sebagai tindak lanjut terhadap evaluasi dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), yang mengindikasikan adanya kekurangan dalam pemetaan potensi
pajak di berbagai sektor ekonomi lokal.Untuk mewujudkan target tersebut, pihak Bapenda akan
melaksanakan survei lapangan secara komprehensif serta analisis mendalam
terkait potensi pajak pada sektor-sektor prioritas. Di antaranya adalah bidang perhotelan, kuliner, rekreasi
hiburan, serta berbagai jenis pajak daerah lainnya yang berkontribusi pada
pendapatan asli daerah (PAD).Kepala Sekretariat Bapenda Mimika, Darius Sabon,
menyampaikan bahwa penyegaran data potensi pajak merupakan langkah krusial
untuk memastikan kontribusi pajak dapat dimaksimalkan secara optimal. Melalui pemetaan yang akurat dan terbaru, pihaknya berharap
dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi besar namun belum
tereksplorasi secara maksimal."Kami berkomitmen untuk menyempurnakan sistem pemetaan
potensi pajak sesuai arahan BPK. Upaya ini akan menjadi landasan bagi
penyusunan kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran dan adil bagi seluruh
komponen wajib pajak di wilayah Mimika," jelasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
14 Feb 2026, 20:59 WIT
PAD Mimika 2025 Lampaui Target, Dari Rp494 Miliar Menjadi Rp536 Miliar
Papuanewsonline.com, Timika – Di tengah beberapa komponen
dana transfer yang belum terealisasi secara maksimal, kinerja Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kabupaten Mimika Tahun 2025 justru menunjukkan tren yang sangat
positif. Dari target awal yang ditetapkan sebesar Rp494 miliar, realisasi PAD
melonjak menjadi Rp536 miliar pada akhir tahun anggaran.Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifa, menjelaskan bahwa
capaian realisasi APBD 2025 sebesar 97,6 persen jika dibandingkan dengan tahun
2024 yang mencapai sekitar 99 persen memang sedikit menurun. Namun, ia menekankan bahwa angka tersebut masih dalam tahap
rekonsiliasi dan berpotensi mengalami penyesuaian sebelum menjadi final. Saat
ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih melakukan pemeriksaan pendahuluan
terhadap pengelolaan keuangan daerah."Pada tahap pemeriksaan terinci nantinya, angka
realisasi dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) harus sudah dalam kondisi
final dan tidak dapat diubah lagi," sambungnya. Dwi juga mengungkapkan bahwa masih terdapat potensi
penyesuaian terkait pemotongan pajak akhir tahun. Beberapa tagihan kegiatan
fisik yang masuk pada bulan Desember belum seluruhnya terpotong pajaknya secara
sistem, seperti pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta pajak
makan-minum kegiatan."Ada beberapa kasus di mana pajaknya sudah ditetapkan
dan dipotong melalui SP2D, namun hingga tanggal 31 Desember secara sistem belum
masuk sebagai penerimaan pajak. Proses rekonsiliasi terkait hal ini sedang kami
lakukan bersama BPKAD dan Bank Papua," jelasnya. Selain itu, pajak daerah juga melampaui target yang
ditetapkan, dari target Rp340 miliar menjadi Rp353 miliar pada akhir tahun. Meski demikian, Dwi menegaskan bahwa seluruh angka tersebut
masih dalam tahap pencocokan akhir, termasuk kemungkinan koreksi atas kesalahan
penginputan atau salah klasifikasi akun. Penulis: Jid
Editor: GF
14 Feb 2026, 20:56 WIT
PLN Kurang Bayar Pbjt Rp2,1 Milyar, Bapenda Mimika Sertakan Data Untuk Tindaklanjut
Papuanewsonline.com, Timika – Salah satu poin penting dalam
Rakor Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang digelar Bapenda Mimika adalah
temuan terkait kekurangan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
tenaga listrik oleh PT PLN (Persero). PBJT ini sebelumnya dikenal sebagai pajak
penerangan jalan.Berdasarkan perhitungan yang terdapat dalam LHP BPK RI, PT
PLN (Persero) memiliki kekurangan pembayaran sebesar Rp2,1 miliar untuk periode
Tahun Anggaran 2024 hingga 30 Juli 2025. Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifa, menyampaikan bahwa data
terkait kekurangan pembayaran tersebut telah disampaikan kepada pihak PLN agar
segera ditindaklanjuti. "Kami telah memberikan data lengkapnya dan mengharapkan
tindakan yang cepat dari PLN untuk menyelesaikan masalah ini," kata dia.Selain temuan terkait PLN, BPK juga menyoroti kelemahan
dalam penyusunan data potensi pendapatan yang digunakan Bapenda Mimika dalam
penganggaran. Menurut BPK, estimasi pendapatan belum didukung oleh data yang
terperinci dan berbasis potensi riil. Dwi menjelaskan bahwa penyusunan APBD harus disertai
perhitungan detail dari berbagai sumber pendapatan seperti pajak daerah, pajak
reklame, pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), hingga dana Transfer ke
Daerah (TKD) dan dana Otonomi Khusus."Tidak hanya fokus pada belanja, namun semua sumber
pendapatan harus dihitung berdasarkan potensi riil. Misalnya untuk pajak hotel,
kita harus memperhitungkan jumlah hotel, tarif kamar, tingkat okupansi, agar
target pendapatan memiliki dasar yang jelas," jelasnya. Selain itu, terkait Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB), BPK menilai penyesuaian belum dilakukan secara menyeluruh,
saat ini hanya diberlakukan di ruas jalan utama. Dwi mengakui hal ini dilakukan
dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan penyesuaian akan
dilakukan secara bertahap setiap tiga tahun. Penulis: Jid
Editor: GF
14 Feb 2026, 20:47 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
