logo-website
Kamis, 25 Jun 2026,  WIT
Berita Pilihan Redaksi Homepage
Luncurkan Layanan LP Online, Super App Polri Kini Semakin Lengkap dan Transparan Papuanewsonline.com, Jakarta Utara - Kepolisian Negara Republik Indonesia terus memperkuat transformasi digital dalam pelayanan publik. Komitmen tersebut ditandai dengan peluncuran Layanan Inovasi Digital Laporan Polisi (LP) dan Laporan Kehilangan secara online melalui Super App Polri oleh Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Pro1f. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M.Peluncuran ini dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Komite TIK Polri Tahun Anggaran 2026 pada Selasa, 14 April 2026 pukul 09.00 WIB, bertempat di Ballroom Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara.Dalam sambutannya, Wakapolri menegaskan bahwa penguatan fitur dalam Super App Polri merupakan langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.Aplikasi Super App Polri yang telah tersedia di App Store (iOS) dan Play Store (Android) kini semakin lengkap dengan hadirnya fitur pembuatan laporan polisi dan laporan kehilangan secara online. Melalui inovasi ini, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor polisi pada tahap awal pelaporan. Cukup melalui gawai, layanan dapat diakses kapan saja dan di mana saja secara praktis dan efisien.Untuk mendukung pelayanan yang lebih responsif, Polri juga menghadirkan Engine Konsultasi Laporan Polisi, yaitu sistem terpadu yang memungkinkan masyarakat berkonsultasi secara daring dan real-time. Melalui fitur video conference dan live chat, masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan petugas untuk memperoleh arahan serta penanganan awal secara cepat dan tepat.Seluruh proses layanan dalam sistem ini dirancang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap tahapan terdokumentasi secara digital, dilengkapi dengan fitur monitoring, histori komunikasi, serta evaluasi kinerja, sehingga menjamin pelayanan yang profesional, terukur, dan transparan.Wakapolri menekankan bahwa digitalisasi pelayanan tidak hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga menjadi bagian dari peningkatan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja Polri yang lebih modern dan terintegrasi. Pelayanan publik harus dilaksanakan dengan prosedur yang efektif, efisien, dan berbasis teknologi informasi, serta didukung sarana dan prasarana yang modern.Selain itu, peran fungsi Samapta (Pamapta) terus diperkuat untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat direspons secara cepat dan tepat di lapangan.Implementasi layanan laporan polisi dan laporan kehilangan secara online ini dilakukan secara bertahap, dengan tahap awal telah diberlakukan di Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, dan Polda Banten. Ke depan, layanan ini akan terus dikembangkan dan diperluas ke seluruh wilayah Indonesia.Dalam arah kebijakan ke depan, Polri juga menegaskan tiga fokus utama, yakni digitalisasi layanan kepolisian, optimalisasi penegakan hukum melalui pendekatan restorative justice, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersih, transparan, dan antikorupsi.Peluncuran ini menjadi langkah nyata Polri dalam menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat.Super App Polri kini hadir lebih lengkap mempercepat layanan, memperkuat transparansi, dan membangun kepercayaan publik sebagai bagian dari Transformasi Polri di era digital. PNO-12 14 Apr 2026, 17:53 WIT
Kedubes AS di Jakarta Gelar Konferensi “Alumni United”, Rayakan 250 Tahun Kemerdekaan AS Papuanewsonline.com, Jakarta – Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar konferensi perdana bertajuk “Alumni United States of America” (Alumni United) sebagai bagian dari perayaan Freedom 250, yang menandai 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Kegiatan yang berlangsung di Jakarta pada Sabtu (11/4/2026) ini dihadiri sekitar 400 alumni Indonesia yang pernah menempuh pendidikan di universitas Amerika Serikat maupun mengikuti program pertukaran yang didanai pemerintah dan militer AS.Konferensi ini menjadi inisiatif unggulan baru yang dirancang untuk menghubungkan, memberdayakan, dan memperkuat kolaborasi antaralumni Indonesia yang memiliki pengalaman akademik dan profesional di Amerika Serikat. Selain menjadi ruang silaturahmi, kegiatan ini juga menegaskan kedalaman hubungan strategis antara kedua negara.Acara tersebut menghadirkan sejumlah tokoh alumni terkemuka dari berbagai bidang, mulai dari dunia perfilman, diplomasi, bisnis, hingga industri kreatif. Di antaranya penulis dan sutradara film Joko Anwar, mantan Duta Besar RI untuk Selandia Baru Tantowi Yahya, Managing Director AmCham Indonesia Donna Priadi, CEO Citi Indonesia Batara Sianturi, CEO dan Co-founder Kopi Kenangan Edward Tirtanata, CEO Bluebird Andre Djokosoetono, serta finalis Top 8 MasterChef Indonesia Angie Wiranata.Para tokoh tersebut tampil sebagai pembicara dan moderator dalam sejumlah sesi diskusi yang membahas bagaimana pendidikan dan pengalaman pertukaran di Amerika Serikat telah membentuk perjalanan karier, karya kreatif, jalur kewirausahaan, hingga kontribusi mereka bagi pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.Dalam sambutan pembukaan, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar AS di Jakarta, Peter M. Haymond, menegaskan pentingnya peran alumni sebagai jembatan hubungan bilateral kedua negara.“Dalam merayakan Freedom 250 – peringatan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat – kami merasa terhormat dapat berdiri bersama para alumni Indonesia, yang talenta dan kepemimpinannya mencerminkan hal terbaik dari kemitraan kita,” ujar Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar AS di Jakarta, Peter M. Haymond, dalam sambutan pembukaannya.Ia menambahkan bahwa para alumni menjadi bukti nyata bagaimana talenta Indonesia yang dipadukan dengan kualitas pendidikan Amerika mampu melahirkan inovasi, membangun usaha, memperkuat interoperabilitas antarlembaga, termasuk antara angkatan bersenjata kedua negara, serta memberikan dampak sosial yang luas di Indonesia.“Masing-masing dari Anda menunjukkan apa yang dapat dicapai ketika talenta Indonesia bertemu dengan keunggulan pendidikan Amerika—menciptakan inovasi, membangun usaha, memperkuat interoperabilitas antara angkatan bersenjata kita, serta mendukung masyarakat di seluruh Indonesia.”Selain sesi diskusi, konferensi ini juga menghadirkan berbagai pengalaman interaktif untuk mendorong jejaring dan kolaborasi langsung. Para peserta mengunjungi stan pameran yang diisi perusahaan-perusahaan Amerika serta perusahaan yang dipimpin oleh alumni, menikmati layanan foto profesional (headshot), tech corner yang menampilkan teknologi terbaru, sesi speed networking, hingga pameran proyek-proyek alumni.Melalui kegiatan ini, Alumni United diharapkan mampu membangun koneksi profesional jangka panjang serta memperkuat hubungan antarmasyarakat yang menjadi fondasi penting dalam kemitraan strategis AS–Indonesia. Program ini juga dirancang untuk mendorong kolaborasi lintas sektor, mentoring, dan pembelajaran berkelanjutan. Konferensi perdana ini menjadi simbol eratnya hubungan pendidikan, budaya, dan inovasi antara Indonesia dan Amerika Serikat, sekaligus membuka ruang kontribusi lebih luas bagi para alumni dalam mendukung pembangunan nasional dan hubungan bilateral kedua negara di masa mendatang. (GF) 14 Apr 2026, 17:34 WIT
HUT ke-28 BP BUMN Jadi Momentum Perkuat Transformasi dan Peran Strategis untuk Negeri Papuanewsonline.com, Jakarta – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-28 Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali arah transformasi yang terus dijalankan dalam memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara bagi kepentingan bangsa dan negara. Mengusung tema “28 Tahun BP BUMN: Bergerak dalam Transformasi, Menguatkan Peran untuk Negeri,” peringatan ini berlangsung khidmat di Jakarta, Minggu (13/4/2026).Momentum tersebut tidak hanya menjadi ajang seremoni, tetapi juga refleksi atas perjalanan panjang BP BUMN dalam memperkuat fungsi pengaturan, pengawasan, serta tata kelola kelembagaan yang semakin adaptif terhadap dinamika ekonomi global dan tantangan pembangunan nasional.Dalam rangkaian peringatan tersebut, Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menegaskan bahwa transformasi yang dilakukan bukan sekadar perubahan struktur organisasi, melainkan langkah berkelanjutan untuk membangun BUMN yang lebih sehat, efisien, kompetitif, dan mampu menjawab tantangan masa depan.“Transformasi ini tidak mungkin terjadi tanpa komitmen bersama. Konsolidasi yang telah dilakukan menjadi bukti bahwa dengan kerja keras dan keseriusan, BUMN mampu menjadi entitas yang lebih kuat dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional,” ujar Dony.Menurutnya, transformasi tersebut hanya dapat berjalan optimal melalui kerja sama seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, manajemen BUMN, maupun pihak-pihak yang terkait dalam proses penguatan kelembagaan dan tata kelola perusahaan.Salah satu bentuk nyata dari langkah transformasi itu, lanjut Dony, terlihat pada proses konsolidasi dan streamlining BUMN agar lebih fokus pada fungsi inti masing-masing serta memiliki fondasi usaha yang lebih kuat. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan perusahaan negara yang semakin profesional dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.Peringatan HUT ke-28 BP BUMN juga diwarnai dengan prosesi pemotongan tumpeng yang dilaksanakan di Kantor BP BUMN sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan dan capaian yang telah diraih selama hampir tiga dekade. Prosesi tersebut dilakukan langsung oleh Kepala BP BUMN Dony Oskaria, didampingi Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma’ruf dan Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata.Suasana kebersamaan dan soliditas tampak kuat dalam acara tersebut, yang sekaligus menjadi simbol komitmen seluruh insan BUMN untuk terus melanjutkan agenda transformasi secara berkelanjutan. Bagi BP BUMN, peringatan ini menjadi titik pijak baru dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa mendatang.“Di usia yang ke-28 ini, BUMN telah semakin matang. Ke depan, tantangan tentu tidak semakin ringan. Kita harus tetap solid, memiliki satu visi dan satu tujuan, sehingga dapat membawa BUMN-BUMN ke depan menjadi lebih baik lagi,” ujar Dony.Ia menambahkan bahwa seluruh upaya transformasi pada akhirnya harus tetap berpijak pada tujuan utama pendirian BUMN, yakni memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat luas.“Tentu kita harus mengingat bahwa ikhtiar awal dari lahir BUMN ini ingin memberikan kontribusi maksimal bagi negara,” tutupnya.Ke depan, BP BUMN menegaskan akan terus memperkuat transformasi melalui kebijakan yang lebih tajam, pengawasan yang semakin kuat, serta sinergi yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan BUMN tetap menjadi motor penggerak pembangunan nasional serta menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (GF) 14 Apr 2026, 17:30 WIT
Kemenko Kumham Imipas Perkuat Harmonisasi Kebijakan, Kepatuhan Putusan MK Jadi Fokus Utama Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menggelar rapat koordinasi internal untuk membahas kepatuhan pemerintah terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas judicial review sejumlah undang-undang. Forum ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat harmonisasi kebijakan nasional pasca putusan MK.Rapat yang berlangsung pada Senin (13/4/2026) tersebut menyoroti masih rendahnya tingkat tindak lanjut terhadap sejumlah putusan MK. Selain itu, dibahas pula perlunya sistem koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar setiap koreksi konstitusional yang diputuskan MK dapat dijalankan secara efektif dan konsisten.Kegiatan ini dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif Kemenko Kumham Imipas, Robianto, serta menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah dan akademisi. Dalam sambutannya, Robianto menegaskan bahwa kepatuhan terhadap putusan MK merupakan bagian penting dalam agenda pembangunan hukum nasional.“Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa dipandang sebagai urusan satu institusi saja. Dibutuhkan sinkronisasi lintas kementerian dan lembaga agar putusan yang telah bersifat final dan mengikat benar-benar terlaksana,” ujar Robianto.Menurutnya, Kemenko Kumham Imipas memiliki mandat koordinatif untuk memastikan putusan MK yang berdampak terhadap kebijakan publik dapat ditindaklanjuti secara terarah. Karena itu, rapat ini juga menjadi forum untuk memetakan berbagai hambatan implementasi, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun koordinasi antarinstansi.Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga, Cahyani Suryandari, menilai penguatan kolaborasi antarlembaga menjadi kunci utama dalam meningkatkan kepatuhan terhadap putusan MK. Ia menegaskan bahwa banyak putusan MK yang berdampak lintas sektor, sehingga tidak dapat ditangani secara parsial.“Putusan MK sering kali berdampak lintas sektor. Karena itu, diperlukan pola hubungan antar lembaga yang solid agar tindak lanjutnya tidak berjalan sendiri-sendiri,” kata Cahyani.Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Ni’matul Huda, menegaskan bahwa judicial review merupakan instrumen penting untuk menjaga konsistensi politik hukum agar tetap berada di jalur konstitusi. Ia menilai putusan MK harus segera ditindaklanjuti sesuai bentuk regulasi yang dibutuhkan.“Kita membutuhkan pedoman yang lebih jelas mengenai putusan mana yang harus segera ditindaklanjuti, siapa pihak yang bertanggung jawab, dan dalam bentuk regulasi apa pelaksanaannya,” tegasnya.Di sisi lain, Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono Suroso, memaparkan pentingnya penyusunan indeks kepatuhan konstitusional sebagai alat ukur kesesuaian legislasi dan kebijakan pemerintah terhadap putusan MK.“Perlu adanya kolaborasi antar kementerian tanpa ego sektoral dalam penyusunan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Tanpa koordinasi yang baik, implementasi putusan akan berjalan lambat dan tidak seragam,” ujar Fajar.Melalui rapat koordinasi ini, Kemenko Kumham Imipas berharap dapat melahirkan rumusan kebijakan yang lebih terukur dalam mengawal pelaksanaan putusan MK, sekaligus memperkuat harmonisasi regulasi nasional sesuai amanat konstitusi dan menjaga kepercayaan publik terhadap negara hukum. (GF) 14 Apr 2026, 17:25 WIT
Rumah Warga di Puncak Dibakar TPNPB-OPM, TNI Perketat Operasi Keamanan dan Warga Mengungsi Papuanewsonline.com, Puncak – Situasi keamanan di Kampung Muara, Distrik Pogoma, Kabupaten Puncak, kembali memanas setelah sejumlah rumah warga dibakar pada Senin (13/4/26). Insiden ini diduga kuat merupakan aksi teror yang dilakukan oleh kelompok bersenjata yang tergabung dalam TPNPB-OPM Kodap III/Puncak pimpinan Lekagak Talenggen. Akibat kejadian tersebut, warga dilanda kepanikan dan terpaksa mengungsi ke tempat yang dianggap lebih aman demi menyelamatkan nyawa mereka.Menanggapi hal tersebut, pihak keamanan TNI segera meluncurkan operasi pengejaran terhadap para pelaku. Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf Wirya Arthadiguna, membenarkan bahwa tim patroli dikerahkan secepatnya setelah menerima laporan masyarakat. "Kami bergerak cepat untuk mengamankan situasi dan melakukan penyisiran," ujarnya.Melalui pantauan udara menggunakan drone, aparat berhasil mendeteksi keberadaan sekelompok orang tak dikenal yang membawa senjata api di sekitar lokasi kejadian, yang kini menjadi target utama operasi.Untuk memulihkan rasa aman dan mencegah terulangnya aksi serupa, TNI memastikan akan meningkatkan intensitas pengamanan di wilayah tersebut. "Kami akan terus memantau dan mengawal situasi agar masyarakat bisa kembali tenang," tegas Wirya. Upaya maksimal dilakukan untuk memutus mata rantai kejahatan dan melindungi warga dari ancaman yang tidak bertanggung jawab tersebut.Di samping operasi pengejaran, personel Satgas juga turun langsung membantu korban.Tim saat ini sedang melakukan pendataan terhadap kerusakan yang terjadi serta memberikan pendampingan bagi warga yang mengungsi. Hingga berita ini rilis, aparat tetap bersiaga penuh dan melakukan pemantauan intensif di seluruh wilayah Distrik Pogoma dan sekitarnya untuk memastikan situasi kembali kondusif.  Penulis: Jid Editor: GF 14 Apr 2026, 17:21 WIT
Satgas Yon Parako 466 Pasgat Gelar Bakti Kesehatan Gratis di Jayapura Papuanewsonline.com, Jayapura – Satgas Yon Parako 466 Pasgat kembali menunjukkan kepeduliannya dengan mengadakan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat di Kampung Heinekombe, Kabupaten Jayapura, Papua. Kegiatan ini merupakan wujud nyata peran prajurit sebagai pengayom dan penolong yang hadir langsung di tengah masyarakat. Dengan mendirikan posko kesehatan lapangan, tim medis berupaya memberikan layanan maksimal meski dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada.Pelayanan medis diberikan secara komprehensif dan penuh dedikasi dengan pendekatan yang sangat humanis. Para prajurit medis dengan sabar memeriksa kondisi kesehatan warga, mulai dari lansia hingga anak-anak. Pemeriksaan meliputi cek mata, pemeriksaan fisik umum, hingga pengukuran tekanan darah."Kami berikan penanganan awal yang optimal didukung perlengkapan medis darurat," jelas Dokter Satgas Kapten Kes dr. Hamdi. Interaksi yang hangat juga diterapkan saat menangani balita agar mereka tidak merasa takut dan kondisi tumbuh kembang dapat terpantau dengan baik.Selain melakukan pemeriksaan, tim juga membagikan obat-obatan dan vitamin secara cuma-cuma kepada seluruh warga yang hadir. Agar penggunaan obat tepat sasaran, petugas medis tidak hanya menyerahkan obat, tetapi juga menjelaskan aturan pakai dan menuliskannya langsung pada kemasan. Langkah ini diambil untuk memastikan pengobatan berjalan efektif dan aman bagi kesehatan masyarakat.Antusiasme warga terlihat sangat tinggi dan penuh rasa syukur atas kehadiran Satgas di tengah-tengah mereka. Kegiatan bakti sosial ini tidak hanya bermanfaat secara medis, tetapi juga semakin mempererat tali persaudaraan dan kemanunggalan antara TNI dan rakyat."Terima kasih kepada bapak-bapak TNI yang sudah peduli dan melayani kami dengan sangat baik," ucap salah satu warga dengan penuh haru.  Penulis: Jid Editor: GF 14 Apr 2026, 17:12 WIT
Komisi II DPR Dorong Perpanjangan Otsus Aceh dam Plafon Anggaran Otsus Papua Wajib Naik Papuanewsonline.com, Jakarta – Komisi II DPR RI mendesak pemerintah untuk segera memperpanjang masa penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Aceh selama 20 tahun ke depan, yakni periode 2028–2048. Selain itu, pihaknya juga menekankan pentingnya peningkatan plafon anggaran Otsus untuk wilayah Papua mengingat telah terjadi pemekaran wilayah.Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menjelaskan bahwa berdasarkan aturan yang berlaku, status dan dana Otsus Aceh akan berakhir pada 1 Januari 2027. Oleh karena itu, revisi mendesak terhadap UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadi keniscayaan. Dalam revisi tersebut, ia mendorong penetapan alokasi dana sebesar 2 persen dari total Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional agar pembangunan di sana terus berlanjut.Sementara untuk Papua, kondisi saat ini dinilai tidak adil karena besaran dana yang ada masih berdasarkan hitungan dua provinsi lama, padahal saat ini sudah terbentuk enam provinsi. Akibatnya, empat provinsi baru seperti Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan belum mendapatkan akselerasi pembangunan yang maksimal dari dana Otsus.Rifqinizamy menambahkan, pihaknya telah berupaya keras mendorong penambahan anggaran dari APBN untuk penyelesaian infrastruktur perkantoran di daerah pemekaran. Anggaran yang sebelumnya hanya sekitar Rp200 miliar per tahun kini ditingkatkan menjadi hampir Rp3,5 triliun. Komisi II berkomitmen menyelesaikan seluruh pekerjaan rumah agar pelayanan publik di daerah Otsus dan DOB dapat berjalan optimal.  Penulis: Jid Editor: GF 14 Apr 2026, 17:06 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT