Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Kapolri Hadiri Promensisko TPPU & TPPT, Komitmen Perangi Kejahatan Siber
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri dan menjadi keynote speech pada Program Mentoring Berbasis Resiko (Promensisko) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme (TPPT) dari kejahatan siber.Kegiatan mentoring tersebut digelar di Auditorium Yunus Husein Gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta Pusat, pada Kamis (8/5).Dalam amanatnya, Kapolri berharap program mentoring tersebut akan dapat mampu meningkatkan pemahaman, kapasitas hingga penanganan TPPU dan TPPT yang berawal dari kejahatan siber. "Sekaligus menjadi momentum untuk bersinergi dalam memerangi kejahatan siber. Perjudian dan Penipuan Online menempati posisi teratas kejahatan siber yang ada di Indonesia," ujar Sigit.Sigit menegaskan keamanan di ruang siber merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak. Oleh karenanya, ia menekankan sinergitas antar stakeholder terkait menjadi peran penting untuk menangani kejahatan siber. "Polri, PPATK, Kejaksaan, Hakim, Kemenkomdigi, Kemenkeu, Bank Indonesia, Penyedia Jasa Keuangan, OJK, Civil Society, dan Organisasi Internasional memegang peran penting dalam upaya pemberantasan kejahatan siber, terutama penipuan dan perjudian online," tegasnya.Ia menambahkan kehadiran ruang siber yang aman bagi masyarakat menjadi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, kata dia, juga untuk mencegah agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana judi online ataupun penipuan. "Juga untuk mencegah mengalirnya dana masyarakat ke luar negeri seperti yang terjadi pada tindak pidana penipuan dan perjudian online," tutup Sigit. PNO-12
09 Mei 2025, 19:00 WIT
Wakapolda Maluku Ingatkan Pentingnya Kesiapan dan Kedisiplinan Personel Polri
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku, Brigjen Pol Samudi, S.I.K., M.H, kembali mengingatkan pentingnya kesiapan dan kedisiplinan personel Polri dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.Penekanan ini disampaikan Wakapolda saat memimpin apel pagi di Markas Komanda Direktorat Samapta Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Kamis (8/5/2025).Apel yang dirangkai dengan pemeriksaan kelengkapan pribadi sebagai bagian dari implementasi program penegakan ketertiban dan disiplin (Gaktiblin) di lingkungan Polri ini turut dihadiri Direktur Samapta dan Kabid Propam Polda Maluku.Dalam arahannya, Brigjen Pol Samudi menekankan pentingnya "Kesiapan dan kedisiplinan setiap personel itu penting untuk terus ditingkatkan, khususnya dalam menghadapi tantangan tugas kepolisian yang dinamis di wilayah Maluku," kata Wakapolda dalam arahannya kepada seluruh personel Dit Samapta Polda Maluku. Wakapolda menegaskan, apel yang kerap dilaksanakan, bukan sekadar rutinitas, melainkan sarana untuk konsolidasi kekuatan dan pengecekan menyeluruh terhadap kesiapan individu dan satuan."Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen institusi dalam menjaga profesionalisme dan integritas anggota Polri. Untuk itu, seluruh personel diminta agar selalu menjaga kelengkapan administrasi maupun perlengkapan pribadi sesuai ketentuan," pintanya.Setelah memberikan pengarahan, apel personel dilanjutkan dengan pelaksanaan Gaktiblin oleh Kabid Propam Polda Maluku. Pemeriksaan dilakukan meliputi kelengkapan identitas, atribut, serta pemeriksaan HP terkait judi online. Langkah ini merupakan bagian dari pengawasan internal yang rutin dilaksanakan untuk memastikan seluruh anggota tetap berada pada koridor aturan dan etika profesi.Kegiatan tersebut ditutup dengan ucapan terima kasih dari Wakapolda Maluku atas kehadiran dan kesiapan seluruh personel. Wakapolda juga memberikan apresiasi atas kinerja Dit Samapta dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polda Maluku. PNO-12
09 Mei 2025, 18:49 WIT
Survei Indikator: 89,6% Pemudik Terbantu Oleh Kerja Polantas Selama Mudik 2025
Papuanewsonline.com, Jakarta - Survei terbaru yang dilakukan Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingginya apresiasi masyarakat terhadap kinerja polisi lalu lintas (polantas) selama arus mudik Lebaran 2025. Berdasarkan hasil survei tersebut, sebanyak 89,6 persen pemudik merasa terbantu oleh kehadiran dan pelayanan polantas di berbagai titik selama periode mudik tahun ini.Survei dilaksanakan pada 14 hingga 20 April 2025 dengan melibatkan 1.200 responden yang diwawancarai secara langsung. Metode survei menggunakan simple random sampling dengan margin of error sebesar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan bahwa survei dibagi ke dalam dua kategori, yakni responden umum yang tidak melakukan mudik dan responden yang melakukan mudik. Hasilnya menunjukkan tingkat kepuasan yang relatif tinggi di kedua kelompok tersebut. Di kategori semua responden, 82,7 persen menyatakan kinerja Polantas membantu selama arus mudik 2025, sementara di kategori khusus pemudik, angkanya lebih tinggi, mencapai 89,6 persen.Temuan ini juga sejalan dengan hasil survei mengenai pelaksanaan Operasi Ketupat 2025. Menurut Burhanuddin, sebanyak 80,3 persen masyarakat, baik yang mudik maupun tidak, merasa puas terhadap pelaksanaan operasi pengamanan tersebut selama Ramadan dan Lebaran.“Kita dapatkan informasi, 80,3 persen masyarakat, baik yang mudik maupun tidak, puas terhadap pelaksanaan Operasi Ketupat Polri selama Ramadan maupun Lebaran,” ujar Burhanuddin, Rabu (7/5/2025).Selain itu, survei juga mencatat tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengaturan lalu lintas yang dilakukan jajaran Korlantas Polri selama mudik Lebaran. Burhanuddin menyebutkan, tingkat kepuasan pemudik terhadap pengaturan lalu lintas mencapai 92,3 persen.“Kalau ditanyakan khusus kepada pemudik, yang merasa cukup puas memang naik, meskipun yang mengatakan sangat puas sedikit turun. Tapi secara keseluruhan, baik di tahun 2024 maupun 2025, tingkat kepuasan terhadap pengaturan lalu lintas tetap tinggi,” lanjutnya.Burhanuddin menambahkan, hasil positif ini menjadi gambaran bahwa kehadiran Polantas di lapangan selama musim mudik masih sangat dibutuhkan dan diapresiasi masyarakat, serta menunjukkan peningkatan layanan dan pengamanan dari tahun ke tahun. PNO-12
09 Mei 2025, 18:37 WIT
KSP: Komunikasi Sebagai Kesuksesan Menuju Indonesia Emas
Papuanewsonline.com, Semarang – Deputi Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (KSP) Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., LL.D. memberikan pembekalan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri Tahun 2025 yang digelar di Gedung Serbaguna Akpol Semarang, Selasa (6/5/2025). Dalam paparannya, Fritz menekankan pentingnya peran Humas Polri sebagai bagian integral dalam mengawal komunikasi publik terhadap program-program prioritas nasional menuju Indonesia Emas 2045.“Kita semua yang disumpah sebagai penyelenggara negara harus kembali mengingat, untuk apa negara ini dibentuk. Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia,” ujar Fritz.Ia mengawali dengan refleksi mendalam terhadap empat tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Menurutnya, seluruh kebijakan pemerintah, termasuk program kerja Polri, harus sejalan dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan bernegara.Dalam kesempatan itu, Fritz juga membawa salam dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, seraya menegaskan bahwa pihaknya terus mengawal implementasi 8 Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menjadi kerangka utama pembangunan nasional di era Presiden Prabowo Subianto.“Kalau semua yang saya sampaikan dilupakan, tolong ingat yang ini: Presiden menekankan pentingnya program yang bukan hanya terbaik, tapi juga cepat. Program terbaik saja tapi butuh 30 tahun, tak ada gunanya. Program cepat saja tapi tidak berkualitas, juga tidak ada manfaatnya,” tegasnya.Fritz kemudian memaparkan empat PHTC utama sebagai contoh konkret yang perlu dikawal secara kuat oleh komunikasi publik, termasuk Humas Polri, yakni:1. Makan Bergizi Gratis, yang menyasar anak-anak sekolah dan ibu hamil sebagai fondasi pembangunan SDM unggul.2. Cek Kesehatan Gratis, sebagai langkah preventif untuk mendeteksi penyakit sejak dini dan merencanakan kebutuhan kesehatan nasional.3. Kedaulatan Pangan, dengan mencetak sawah baru dan menyerap gabah petani demi menjamin ketahanan beras nasional.4. Revitalisasi Sekolah, agar anak-anak tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga mendapat pendidikan yang layak dalam infrastruktur yang memadai.“Apa gunanya anak-anak kita sehat kalau sekolahnya bocor, tak ada toilet, atau tak layak pakai? Karena itu PHTC keempat fokus membangun sekolah-sekolah,” tuturnya.Di akhir sambutannya, Fritz meminta seluruh peserta Rakernis untuk memahami bahwa tugas komunikasi publik bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi membentuk kesadaran kolektif untuk mendukung keberhasilan program nasional.“Kita semua punya peran dalam menyukseskan Indonesia Emas. Humas Polri harus menjadi kekuatan utama dalam membentuk narasi kebijakan yang menyentuh rakyat dan menjawab kebutuhan masyarakat,” tutupnya. PNO-12
07 Mei 2025, 19:01 WIT
Dewan Pers: Sinergi Polri dan Dewan Pers Kunci Penanganan Isu Media di Era Oversupply Informasi
Papuanewsonline.com, Semarang – Anggota Dewan Pers, Totok Suryanto, menegaskan pentingnya sinergi yang lebih kuat antara Polri dan Dewan Pers dalam menangani berbagai isu pers dan informasi di era digital saat ini. Hal ini disampaikan saat memberikan materi pada kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri Tahun 2025, Selasa (6/5/2025) di Akpol Semarang.“Saya bisa sampaikan bahwa memang ini jalan yang terbaik, untuk kemudian bersama-sama Dewan Pers dan Polri melakukan sinergi untuk menyampaikan komunikasi kepada masyarakat luas,” ujar Totok di awal paparannya.Namun demikian, Totok mengakui bahwa pemahaman mengenai MoU dan PKS antara Polri dan Dewan Pers belum merata di seluruh jajaran kepolisian, terutama di level penyidik Polres.“Belum dipahami secara keseluruhan isi dari MoU dan PKS itu oleh seluruh jajaran Polri. Karena itulah kami di Dewan Pers terus melakukan sosialisasi, bahkan sampai ke tingkat penyidik Polres,” ungkapnya.Ia menyoroti fenomena oversupply media, yaitu lahirnya media baru dalam jumlah besar setiap saat, yang tidak semuanya dijalankan oleh insan pers profesional. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam membedakan antara wartawan yang menjalankan fungsi jurnalistik secara sah dengan individu yang hanya memanfaatkan platform digital untuk kepentingan pribadi.“Sekarang itu sudah mulai ada semacam oversupply terhadap jumlah media. Bayangkan, hari ini seseorang masih bekerja sebagai tukang batu, besok dia sudah punya website sendiri,” kata Totok menggambarkan kondisi lapangan.Ia menyampaikan kekhawatiran terhadap situasi ketika wartawan diproses hukum tanpa koordinasi lebih awal dengan Dewan Pers, yang dapat memicu reaksi luas dari komunitas pers nasional hingga internasional.“Kalau polisi menjadikan seorang wartawan sebagai tersangka, serangannya langsung ke Kapolri. Ada semacam esprit de corps dari kalangan wartawan yang kadang membabi buta,” ujarnya.Totok memberikan contoh beberapa kasus, seperti pembunuhan jurnalis di Kalimantan dan pembakaran keluarga jurnalis di Medan, yang sempat menimbulkan kegaduhan karena belum adanya klarifikasi atau komunikasi yang cukup di awal.“Kalau saja sejak awal disampaikan kepada kami, bisa kami bantu luruskan. Tidak perlu semua bukti dari sosmed sampai berita dikumpulkan untuk dibawa ke pengadilan. Kita bisa duduk bareng dulu untuk menetapkan posisi yang tepat,” katanya.Ia menilai pentingnya komunikasi langsung antara penyidik dan Dewan Pers dalam menangani kasus yang melibatkan media atau wartawan, agar tidak muncul salah paham di masyarakat dan tidak menyudutkan institusi Polri secara tidak adil.“Saya yakin kalau kita mengikuti jalur yang sudah disepakati dalam MoU, maka penyelesaian persoalan akan lebih cepat dan tidak melebar ke mana-mana,” tegasnya.Totok juga mengusulkan agar sosialisasi MoU dan PKS dilakukan lebih masif, baik secara daring maupun tatap muka, serta melibatkan para Kasubbid Humas dan Tim Humas di Polda dan Polres seluruh Indonesia.“Saya yakin, MOU yang sudah kita perbarui ini akan berjalan efektif jika dilaksanakan secara sungguh-sungguh, karena Polri punya jaringan luas hingga ke daerah,” pungkasnya. PNO-12
07 Mei 2025, 18:52 WIT
Gubernur Lemhannas RI Tekankan Pentingnya 4 Karakter Utama Kepemimpinan Nasional
Papuanewsonline.com, Jakarta - Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M. Si, mengungkapkan harapannya terhadap peserta Program Pendidikan dan Pemantapan Pimpinan Nasional, (P3N) 25 lembaga RI.Ia menekankan pentingnya para peserta untuk memiliki empat karakter utama yaitu kepemimpinan nasional setelah menyelesaikan pendidikan, serta berkarakter kebangsaan, berwawasan geopolitik, berpikir kritis, dan kemampuan pengambilan keputusan. “Pertama yaitu : harus memiliki nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa, yaitu Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan sesanti Bhineka Tunggal Ika," jelas Ace saat memberikan sambutan pembukaan (P3N) Selasa (25/5/2025) di ruang Dwiwarna Purwa Lemhannas RI."Karakter kepemimpinan nasional yang kedua yaitu : Memiliki wawasan tentang geopolitik dan pengaruhnya terhadap kondisi dinamis suatu bangsa dalam memperkuat ketahanan nasional.""Selanjutnya yang ketiga adalah : mampu memahami berbagai program dan kebijakan strategis nasional, serta mampu menyumbangkan pemikiran solutif dan bersifat strategis guna mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045."“Keempat yaitu : memiliki kemampuan untuk mengambil kebijakan strategis sesuai dengan kepentingan nasional dan asta cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lanjut Ace."Pada kesempatan tersebut, Ace juga menyampaikan bahwa program P3N ini merupakan langkah strategis Lemhannas RI dalam mendidik dan memantapkan kapasitas para peserta sebagai calon pemimpin strategis tingkat nasional dalam menghadapi berbagai tantangan geopolitik nasional, global, maupun regional yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan bangsa.Melalui program ini, peserta dapat mengembangkan kemampuan analisis, kepemimpinan, dan pemahaman yang mendalam tentang berbagai isu kebangsaan, ketahanan nasional, dan perubahan lanskap geopolitik maupun geostrategis.“Melalui berbagai pengetahuan dan isu strategis tersebut, diharapkan saudara-saudara akan mampu menjabarkan dan menyusun, serta merumuskan berbagai kebijakan inovatif dalam menjalankan tugas di bidang masing-masing, guna menjawab tantangan aktual yang dihadapi bangsa dalam mewujudkan tujuannasional imbuh Ace."Menurut Ace, saat ini disrupsi geopolitik yang terjadi di dunia dipicu oleh persaingan ekonomi maupun politik, dalam konteks rivalitas negara adidaya, perkembangan geopolitik global menunjukkan pergeseran hegemoni dari unipolar menuju multipolar, yang saat ini telah mengarah ke pendekatan realism, salah satunya trump 2.0 yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan cenderung mengabaikan kerja sama yang telah lama dibangun.Kemudian perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang tanpa batas (borderless) juga semakin memperkeruh situasi disrupsi geopolitik yang terjadi.Hal ini tidak hanya berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan terganggunya rantai pasok dunia, tetapi juga telah membawa dampak bagi ketahanan nasional suatu bangsa, khususnya Indonesia.“Guna mengatasi berbagai permasalahan tersebut, dibutuhkan peran kepemimpinan Nasional para pemimpin strategisnasional, harus memiliki pemahaman dan kesamaan pemikiran dalam menghadapi berbagai potensi ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan yang dihadapi bangsa yang besar ini, sehingga kondisi ketahanan nasional kita dapat terjaga,” tambah Ace.Pelaksanaan P3N 25 Lemhannas RI ini direncanakan berlangsung selama kurang lebih 3,5 bulan, dimulai pada hari Selasa, 6 Mei, dan dijadwalkan berakhir pada 19 Agustus 2025. Program ini akan diikuti oleh seratus peserta yang berasal dari berbagai lapisan, termasuk TNI, Polri, Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, Badan Usaha, Partai Politik, serta Organisasi Masyarakat.Dalam kegiatan Pembukaan P3N 25 Lemhannas RI, Gubernur Lemhannas RI didampingi oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksda TNI Edwin, S.H., M.Han, M.H. Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs, R, Z, Panca Putra S, M,Si, PLT, Deputi Pendidikan, Pimpinan tingkat Nasional Lemhannas RI UtamaLemhannas RI Komjen Pol Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si.; Plt. Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI Marsda TNI Ir. Bob Henry Panggabean, M.I.P.; Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P.; Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI Mayjen TNI Rido Hermawan, M.Sc.; serta para pejabat struktural dan sejumlah perwakilan tenaga ahli pengajar, tenaga ahli pengkaji, tenaga profesional Lemhannas RI, maupun peserta P4N 68 Lemhannas RI. PNO-12
07 Mei 2025, 18:43 WIT
Rustika Herlambang: Humas Polri Harus Adaptif Hadapi Serangan Digital dan Era Post-Truth
Papuanewsonline.com, Semarang – Staff Ahli Kapolri Bidang Media Sosial, Rustika Herlambang, mengingatkan pentingnya kesiapan Humas Polri dalam menghadapi dinamika komunikasi publik di era digital yang penuh tantangan, terutama berkaitan dengan fenomena post-truth, disinformasi, dan serangan siber. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri Tahun 2025 yang digelar di Akpol Semarang, Selasa (6/5/2025)."Jejak digital itu sangat kejam. Bisa saja reputasi institusi hancur hanya dalam hitungan lima menit, apalagi di era media sosial yang ganas dan masif," ujar Rustika membuka paparannya.Ia menyampaikan bahwa era sekarang menuntut Humas Polri tak sekadar menyampaikan informasi, tetapi harus cerdas mengelola opini publik dan mampu mengidentifikasi mana serangan digital yang bersifat organik dan mana yang direkayasa atau tidak organik."Kalau serangan itu hanya di satu titik, mungkin organik. Tapi kalau serentak di banyak titik dalam waktu bersamaan, kita patut curiga. Bisa jadi itu difabrikasi, bahkan mungkin dijalankan oleh bot atau AI," tegasnya.Rustika menyoroti adanya lonjakan tajam persebaran isu negatif terhadap Polri di media sosial sejak November hingga Desember 2024. Berdasarkan data pemantauan, tingkat eksposur negatif pada Polri meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tren serangan digital sejak 2012.Ia juga menyinggung soal algoritma media sosial yang memperkuat polarisasi opini publik. Menurutnya, algoritma bisa menjerumuskan pengguna pada satu topik secara terus-menerus, memperkuat bias, dan menciptakan persepsi massal yang tidak selalu faktual."Di era fast politic, informasi bisa diviralkan tanpa fakta. Yang fakta bisa dianggap bohong, dan yang bohong bisa dipercaya. Ini tantangan nyata humas," katanya.Lebih lanjut, Rustika menekankan pentingnya seluruh anggota Polri menyadari bahwa mereka adalah bagian dari fungsi kehumasan."Semua anggota Polri adalah humas. Maka kita harus punya literasi digital dan kesadaran penuh akan dampak komunikasi, terutama di media sosial," ujarnya mengutip pernyataan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho.Sebagai ilustrasi, ia mengangkat contoh kasus "Sukatani", di mana satu akun yang sebelumnya tak dikenal menjadi viral setelah menyampaikan kritik dan kemudian mendapat respon dari aparat. Respons tersebut justru memicu gelombang dukungan publik dan memperbesar isu di media sosial."Isu yang sebelumnya tenang bisa meledak hanya karena cara kita merespons. Dari situlah muncul tagar dan gerakan yang menyudutkan institusi," jelasnya.Ia menutup paparannya dengan pesan bahwa strategi komunikasi Humas Polri harus berbasis data, adaptif terhadap teknologi, dan mampu membangun kepercayaan publik secara konsisten."Menang di lapangan tidak cukup. Kita juga harus menang dalam persepsi publik, dan itu hanya bisa dicapai kalau kita menguasai arena komunikasi digital," pungkas Rustika. PNO-12
07 Mei 2025, 18:36 WIT
As SDM Kapolri Buka Rakernis Humas Polri 2025
Papuanewsonline.com, Semarang – Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AS SDM) Irjen Pol. Anwar, S.I.K., M.Si. secara resmi membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Divisi Humas Polri Tahun Anggaran 2025 di Gedung Serbaguna Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Selasa (6/5/2025). Pembukaan ditandai dengan pemotongan pita bersama Kadivhumas Polri Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho serta didampingi pejabat utama Polri lainnya.Dalam sambutannya, Irjen Pol. Anwar mengawali dengan ucapan terima kasih kepada para pihak yang mendukung pelaksanaan Rakernis, termasuk yang hadir dari Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia.Irjen Pol. Anwar menegaskan bahwa Rakernis ini menjadi bagian dari tindak lanjut arahan Kapolri saat membuka Rakernis Gabungan empat divisi di Mabes Polri. Menurutnya, humas harus menjadi kekuatan utama dalam membentuk citra institusi yang profesional, modern, dan dipercaya publik di tengah era keterbukaan informasi dan derasnya arus digitalisasi.“Saya menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Rakernis ini sebagai bagian dari upaya konsolidasi dan penguatan kinerja Divisi Humas Polri dalam menghadapi tantangan dinamika komunikasi publik yang semakin kompleks,” ujarnya.Mengangkat tema “Melalui Optimalisasi Manajemen Media, Divhumas Polri Siap Mendukung Kebijakan Kapolri dalam rangka Mewujudkan Program Asta Cita Presiden RI Menuju Indonesia Emas 2045,” Rakernis ini dipandang strategis dalam merumuskan arah kebijakan komunikasi publik yang selaras dengan visi pembangunan nasional.Irjen Pol. Anwar kemudian menyampaikan empat poin penting arahan kepada jajaran Humas:1. Optimalisasi Manajemen Media Secara Komprehensif. Humas Polri harus mampu membaca arah opini publik, mengelola informasi profesional, dan membentuk narasi yang mendukung kebijakan institusi.2. Penguatan Literasi Digital dan Komunikasi Krisis. Personel humas harus menjadi penjaga ruang digital yang informatif dan bersih dari disinformasi.3. Kolaborasi Strategis dengan Media dan Masyarakat. Hubungan yang humanis dan berbasis data dengan media, tokoh masyarakat, dan publik adalah kunci menjaga kepercayaan.4. Menjadikan Humas sebagai Garda Depan Presisi. Humas tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif untuk menjaga keamanan, hukum, dan ketertiban.“Keberhasilan Divisi Humas tidak hanya diukur dari seberapa sering kita menyampaikan informasi, tetapi dari seberapa besar informasi itu bisa membangun kepercayaan, mendorong partisipasi publik, dan menciptakan stabilitas sosial,” tegasnya.Menutup sambutan, Irjen Pol. Anwar menyelipkan pantun berbahasa Jawa sebagai bentuk keakraban dan penyemangat suasana:“Tanduran pari, eng pinggir kali. Panen akeh, nyeneng akeh ati. Sugeng rawuh, poro tamu sami. Ngayuh sukses, Rakernis kanti integriti.”Dengan penuh optimisme, ia berharap Rakernis Humas 2025 menjadi momentum untuk melahirkan langkah konkret dan inovatif dalam menghadapi tantangan komunikasi publik ke depan. PNO-12
07 Mei 2025, 18:27 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
