FRP Demo Di DPRK Mimika: Tuntut Tutup Freeport & Tarik Pasukan Militer

Papuanewsonline.com, Timika – Massa Front Rakyat Papua (FRP) kembali menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRK Mimika, Selasa (7/4/2026). Dalam orasinya yang penuh semangat, mereka menuntut penutupan operasional PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dianggap sebagai akar dari penindasan dan ketidakadilan di Tanah Papua. Wakil Koordinator Lapangan, Riman Onawame, mempertanyakan siapa yang sesungguhnya berhak bicara mewakili rakyat, sambil menyoroti kinerja legislatif yang dinilai belum memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Berbagai tuntutan disuarakan, mulai dari penolakan investasi, desakan agar Presiden Prabowo Subianto menarik seluruh pasukan militer organik maupun non-organik dari Papua, hingga penolakan terhadap kebijakan Otonomi Khusus (Otsus).

Mereka menilai kehadiran aparat memperpanjang konflik, sementara Otsus dan lembaga seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) dianggap gagal dan tidak lagi mewakili aspirasi asli masyarakat.

"Siapa yang sebenarnya punya hak bicara untuk orang Papua?" tanya Riman, menegaskan kekecewaan mendalam terhadap berbagai kebijakan yang berlaku.

Suara perempuan juga didengungkan melalui perwakilan Ikatan Perempuan Papua yang menyoroti sejarah pengelolaan sumber daya alam yang sejak awal tidak melibatkan masyarakat adat.

Hal ini dinilai memicu ketimpangan sosial dan ekonomi yang hingga kini masih dirasakan. Sementara itu, Ketua KNPB Timika, Yanto Awerkion, menegaskan kembali tuntutan pembubaran MRP dan penghapusan Otsus, yang dianggap tidak membawa perubahan signifikan bagi kehidupan rakyat.

Kelompok Masyarakat Adat Independen (MAI) turut mengecam kontrak karya yang dianggap melanggar hak asasi manusia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pegunungan.

Aksi damai ini ditutup dengan seruan keras kepada pemerintah untuk segera membuka ruang dialog yang jujur dan adil.

Mereka mendesak perhatian serius terhadap pemenuhan hak dasar rakyat Papua, mulai dari akses pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan ekonomi yang layak dan merata.

Penulis: Jid

Editor: GF