Nduga di Titik Terendah: Pemerintah Kehilangan Arah, Rakyat Kehilangan Harapan

Papuanewsonline.com, Nduga - Situasi di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, semakin memprihatinkan. Bupati Yoas Beon menghadapi sorotan tajam dari masyarakat karena keterlambatan pencairan dana triwulan pertama dan pembentukan pansus untuk mengisi jabatan wakil bupati yang tidak efektif.

Apa yang sedang terjadi di Kabupaten Nduga hari ini bukan sekadar persoalan administratif biasa. Ini adalah potret nyata dari krisis kepemimpinan yang semakin terang benderang di hadapan publik. Janji soal pencairan dana triwulan pertama yang tak kunjung terealisasi bukan hanya soal keterlambatan—ini soal kepercayaan yang dilukai.

"Di saat situasi genting membutuhkan kehadiran pemimpin, justru muncul persepsi bahwa bupati lebih sering berada di luar daerah—di Timika, Jayapura, hingga Jakarta," kata Yeben, salah satu warga Nduga. Masi tidak percaya dari masyarakat bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba; ia lahir dari akumulasi kekecewaan yang terus dibiarkan.

Bukti pernyataan Hoax Dari Bupati nduga

Dugaan pernyataan hoax yang diucapkan Yoas Beon terhadap masyarakat ini terjadi dalam pertemuan bersama di Kabupaten Nduga pada Sabtu (21/3).

Yang dikatakan Bupati berkaitan tentang pencairan anggaran APBD Kabupaten Nduga Triwulan satu yang belum masuk ke Kas Daerah, dalam hal ini belum dicairakan, sehingga menghambat pelaksanaan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di Kabupaten Nduga.

Apa yang dikatakan Bupati Yoas Beon tidak sesuai kenyataan, karena setelah pertemuan itu, ada beberapa masyarakat yang memperoleh informasi kalau dana APBD Triwulan satu telah dicairkan dan sudah digunakan.

Hal ini memicu reaksi Masyarakat Nduga yang merasa ditipu oleh Bupati Yoas Beon.

Pembentukan Pansus oleh DPRD

Kabupaten Nduga untuk mengisi jabatan wakil bupati justru berakhir tanpa arah. Kegagalan ini memperlihatkan lemahnya koordinasi politik dan ketidakseriusan dalam menjaga stabilitas pemerintahan.

Lebih memprihatinkan lagi, rakyat harus membongkar gudang beras demi bertahan hidup. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum—ini adalah sinyal keras bahwa negara absen. Ketika masyarakat kelaparan di tanahnya sendiri, maka yang gagal bukan hanya program, tetapi kemanusiaan.

Yang paling mengkhawatirkan adalah kaburnya arah pengelolaan anggaran. Hingga April 2026, APBD belum jelas, dan DPA belum dibagikan ke OPD. Ini bukan sekadar kelalaian administratif—ini adalah tanda lumpuhnya sistem pemerintahan.

Pemerintah daerah harus segera memilih: memperbaiki diri secara total, atau menghadapi runtuhnya kepercayaan publik secara permanen. Masyarakat Nduga berharap pemerintah segera bertindak dan memperbaiki situasi. Mereka ingin hidup yang lebih baik, dengan akses yang lebih luas terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Penulis: Hend

Editor: GF