Serapan APBD Mimika Disebut Masih Rendah, Pengusaha OAP Dorong Audiensi dengan Pemda & DPRK

Papuanewsonline.com, Timika – Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika menjadi sorotan kalangan pengusaha Orang Papua Asli (OPA). Meski memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp5,6 triliun hingga Rp5,7 triliun, realisasi penyerapannya hingga pertengahan Mei 2026 disebut baru mencapai 11,38 persen.

Dalam pernyataan yang beredar di kalangan pengusaha OPA, rendahnya serapan anggaran tersebut dinilai telah menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi perekonomian daerah. Hingga pertengahan Juni 2026, serapan anggaran bahkan disebut masih berada di bawah 50 persen.

Pemerintah Daerah sebelumnya beralasan bahwa keterlambatan penyerapan anggaran dipengaruhi oleh kenaikan harga barang secara nasional yang berdampak pada perubahan harga satuan material, sehingga memerlukan proses peninjauan ulang atau review harga.

Namun, kalangan pengusaha mempertanyakan lambatnya proses administrasi tersebut yang dinilai justru menghambat pelaksanaan pembangunan. Mereka menilai penyesuaian anggaran seharusnya dapat dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), tanpa harus menunda dimulainya proyek-proyek fisik yang dibutuhkan masyarakat.

Selain itu, pengusaha juga menyinggung mekanisme Contract Change Order (CCO) yang sebelumnya diakui oleh pemerintah daerah. Menurut mereka, mekanisme tersebut belum berjalan maksimal untuk menyelamatkan berbagai paket pekerjaan yang hingga kini belum dapat dilaksanakan.

Data yang disampaikan dalam pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa dari 9.205 kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran 2026, baru 11 paket pekerjaan yang siap dilelang di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ). Sementara lebih dari 200 paket lainnya masih tertahan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat. Perputaran uang di daerah menjadi tersendat, pelaku UMKM dan mama-mama Papua mengalami penurunan daya beli, serta kontraktor lokal kehilangan kesempatan memperoleh pekerjaan dari proyek-proyek pemerintah.

Para pengusaha juga mengingatkan bahwa keterlambatan pelaksanaan proyek berpotensi menyebabkan penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran yang dapat berpengaruh terhadap kualitas pembangunan karena dikerjakan secara terburu-buru.

Atas kondisi tersebut, kalangan pengusaha OPA mengajak seluruh pelaku usaha untuk melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Mimika dan DPRK Mimika. Mereka meminta adanya keterbukaan mengenai hambatan yang terjadi di setiap OPD, percepatan proses tender, serta kepastian hukum dan ekonomi bagi pengusaha dan tenaga kerja lokal.

"Mimika butuh aksi nyata, bukan sekadar janji dan retorika birokrasi yang terlena. Apakah kita sepakat untuk bergerak?" (GF)