logo-website
Senin, 11 Mei 2026,  WIT

Gubernur Nawipa Soroti Pemotongan Dana Otsus: Kontribusi Freeport Besar, tapi Anggaran Menurun

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menyoroti penurunan alokasi dana Otonomi Khusus yang dinilai bertentangan dengan amanat undang-undang

Papuanewsonline.com - 11 Mei 2026, 21:26 WIT

Papuanewsonline.com/ Ekonomi

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa saat memberikan pandangan dalam forum strategis pembangunan, Senin (11/5/2026).

Papuanewsonline.com, Timika – Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, mengangkat isu krusial terkait penurunan alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dinilai bertentangan dengan amanat undang-undang. Dalam forum strategis pembangunan, Senin (11/5/2026), ia menegaskan pandangan pemerintah pusat sering kali keliru, menganggap persoalan Papua selesai hanya karena sudah menerima anggaran besar.


“Di Jakarta dikatakan sudah cair ratusan triliun, namun realitas di lapangan jauh berbeda. Kebijakan sering kali tidak sinkron dengan kondisi nyata,” tegasnya.

Ia memaparkan data penurunan yang signifikan: Papua turun Rp363,5 miliar (2025–2026), sedangkan Papua Barat mengalami penurunan berturut-turut, mencapai Rp476 miliar pada periode sama. Ironisnya, PT Freeport Indonesia tercatat menyumbang sekitar Rp95 triliun ke kas negara tahun 2025, namun justru diiringi pemotongan anggaran daerah.


“Ketika pembangunan tidak maksimal, kita yang dituduh gagal. Padahal sumber daya besar disumbangkan, tapi dana untuk pembangunan rakyat justru dikurangi,” ungkapnya.

Selain anggaran, ia menyoroti ketimpangan prioritas pembangunan. Di Daerah Otonomi Baru (DOB), alokasi APBN lebih banyak digunakan untuk gedung kantor pemerintahan, sementara kebutuhan dasar kesehatan dan pendidikan diabaikan.

Akses perguruan tinggi pun masih terpusat di pesisir, meninggalkan wilayah pedalaman tertinggal.

Ia juga mengingatkan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis tidak bisa diterapkan seragam, melainkan harus disesuaikan dan melibatkan unsur lokal seperti gereja serta komunitas agar efektif.

“Pembangunan Papua butuh strategi khusus, bukan sekadar aturan administrasi standar,” ujar Nawipa.

 Ia berharap pemerintah pusat lebih peka dan memulihkan alokasi dana sesuai aturan agar kekayaan alam benar-benar kembali untuk kesejahteraan warga.

“Terima kasih telah mendengarkan suara kami. Semoga perhatian ini membawa perubahan nyata, keadilan anggaran, dan kemajuan merata bagi seluruh masyarakat Papua,” ucapnya penuh harap.

 

Penulis: Jid

Editor: GF

Bagikan berita:
To Social Media :
Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE