Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Bapenda Mimika Gelar Apel Pagi, Tekan Pentingnya Keseluruhan Administrasi Kepegawaian
Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Mimika melaksanakan apel pagi yang dipimpin langsung oleh
Kepala Bapenda, Dwi Kholifah. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh staf dan
pegawai Bapenda Mimika serta berlangsung di halaman depan gedung Bapenda. (10/2/26)Pada kesempatan tersebut, Dwi Kholifah menyampaikan arahan
penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi, sekaligus
mengingatkan pesan dari Bupati Mimika, Johannes Rettob, yang disampaikan pada
hari Senin kemarin. Pesan tersebut menekankan peran strategis Aparatur Sipil
Negara (ASN) dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya mengenai
kelengkapan administrasi kepegawaian yang menjadi dasar penilaian kinerja
setiap pegawai.Sebagai penegasan penting, pimpinan Bapenda juga menekankan
perlunya menyelesaikan seluruh administrasi kepegawaian, dengan fokus utama
pada penyelesaian dan pengunggahan Surat Keterangan Penilaian Kinerja (SKP)
melalui aplikasi MyASN. Aplikasi ini merupakan sarana resmi untuk pengelolaan data
dan penilaian kinerja ASN yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.Seluruh pegawai Bapenda Mimika yang belum menyelesaikan dan
mengunggah dokumen SKP diminta untuk segera melaksanakan proses tersebut sesuai
dengan batas waktu yang telah ditentukan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data
kinerja pegawai tercatat dengan benar dan dapat menjadi dasar untuk
pengembangan karir serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan
oleh Bapenda Mimika kepada masyarakat. Penulis: Jid
Editor: GF
10 Feb 2026, 19:27 WIT
PANEN JAGUNG PERDANA, Bupati Boven Digoel Dorong Kemandirian Pangan dari Kampung Sokanggo
Papuanewsonline.com, Boven Digoel - Pemerintah Kabupaten
Boven Digoel melaksanakan panen jagung perdana di lahan Kelompok Tani
Anambarin, Kampung Sokanggo, sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan
produksi pangan dan memperkuat ketahanan pangan daerah, Senin (9/2/2026).Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Boven Digoel Roni
Omba, didampingi Wakil Bupati Marselinus serta Ketua PKK, dengan melibatkan
para petani dan masyarakat setempat yang selama ini aktif mengembangkan sektor
pertanian di wilayah tersebut."Kami berharap panen jagung perdana ini dapat menjadi
contoh bagi petani lainnya untuk meningkatkan produksi dan kualitas jagung di
Boven Digoel” Ujar Bupati.Dalam keterangan yang di terima jurnalis
papuanewsonline,com. Panen jagung perdana ini juga dihadiri oleh para petani
dan masyarakat setempat Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap semangat
bertani di kalangan masyarakat semakin tumbuh, sekaligus mendorong peningkatan
produktivitas dan kualitas hasil panen jagung di Kabupaten Boven Digoel.Kehadiran jajaran pemerintah daerah di tengah-tengah petani
juga menjadi bentuk dukungan moril dan komitmen untuk terus memfasilitasi
pengembangan sektor pertanian, baik melalui pendampingan, penyediaan sarana
produksi, maupun penguatan kapasitas sumber daya manusia.Para petani menyambut positif panen perdana tersebut dan
berharap program pertanian yang telah berjalan dapat terus berlanjut serta
diperluas ke kampung-kampung lain di Boven Digoel.Panen ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, memperluas lapangan kerja di sektor pertanian, serta mengurangi
ketergantungan daerah terhadap pasokan pangan dari luar.Dengan pengelolaan pertanian yang berkelanjutan dan terarah,
Pemerintah Kabupaten Boven Digoel optimistis dapat mewujudkan kemandirian
pangan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi lokal berbasis potensi daerah.Penulis: Hend
Editor: GF
10 Feb 2026, 00:04 WIT
KPK Soroti Tata Kelola Aset Udara Mimika Rp85,8 Miliar, Bupati: Masalah Piutang Silang Akan Dihitung
Papuanewsonline.com, Mimika – Bupati Mimika, Johannes Rettob, telah memberikan klarifikasi resmi terkait sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pengelolaan aset strategis Pemerintah Kabupaten Mimika. Aset yang menjadi fokus perhatian adalah pesawat Cessna Grand Caravan C208B EX dan helikopter Airbus H125 dengan total nilai mencapai Rp85,8 miliar, yang saat ini menghadapi permasalahan piutang macet dan keterlambatan pembayaran pajak barang mewah serta dinilai menjadi beban fiskal daerah dalam jangka panjang. Bupati Johannes Rettob menjelaskan bahwa pemantauan yang dilakukan KPK melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan kegiatan tahunan yang rutin dilaksanakan. Pada pertemuan terbaru, pihak KPK lebih menitikberatkan pada pemanfaatan aset udara tersebut yang telah empat tahun tidak beroperasi dan saat ini disimpan di hanggar Bandara Mozes Kilangin."Kondisi saat ini menunjukkan adanya piutang silang antara Pemkab Mimika dengan PT Asian One Air yang bertindak sebagai operator," ungkapnya. (09/02/26) Ia menguraikan bahwa PT Asian One Air memiliki kewajiban untuk membayar sewa penggunaan aset udara kepada Pemkab Mimika, namun di sisi lain perusahaan tersebut juga memiliki klaim tagihan terkait biaya pemeliharaan yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah. "Kita tengah dalam proses penagihan kepada Asian One Air, sementara mereka juga mengajukan tuntutan terkait perawatan yang belum diselesaikan. Pembicaraan terkait hal ini telah dilakukan dan akan kita proses dengan perhitungan yang rinci," jelasnya. Tahun sebelumnya, Dinas Perhubungan telah mengalokasikan anggaran untuk melakukan perbaikan aset tersebut, namun proses lelang tidak dapat terlaksana karena tidak ada peserta atau vendor yang memenuhi persyaratan, sehingga lelang akan dilanjutkan pada tahun ini. Pada kesempatan yang sama, Bupati mengungkapkan bahwa pertemuan dengan KPK tidak hanya membahas masalah pesawat dan helikopter, melainkan juga mencakup dua poin krusial lainnya yaitu pengelolaan utang daerah dan pengelolaan lahan di kawasan pelabuhan. Ia mengakui bahwa pengelolaan aset daerah secara keseluruhan masih perlu diperbaiki dan menjadi temuan rutin dalam setiap pemantauan MCP KPK. "Kegiatan KPK merupakan bentuk pemeriksaan ulang dan pembinaan terhadap seluruh aset daerah. Kita menyadari bahwa pengelolaan aset masih belum terstruktur dengan baik dan akan diperbaiki secara bertahap," katanya. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemkab Mimika telah menyepakati serangkaian langkah bersama KPK dengan target seluruh persoalan aset dapat diselesaikan pada tahun ini. Penulis: JidEditor: GF
09 Feb 2026, 18:50 WIT
Bupati Mimika Soroti Kedisiplinan ASN, 3.185 Pegawai Belum Lengkapi SKP
Papuanewsonline.com, Timika – Bupati Mimika, Johannes
Rettob, menegaskan kedisiplinan administrasi kepegawaian dalam apel pagi di
Kantor Pusat Pemerintah Kabupaten Mimika, Senin (9/2/2026). Dalam arahannya,
Bupati mengungkapkan masih terdapat 3.185 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
belum menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).Bupati menegaskan SKP tahun 2025 harus segera diperiksa,
dilengkapi, dan diunggah melalui aplikasi MyASN untuk diverifikasi oleh Badan
Kepegawaian Negara (BKN).“Kalau SKP saja belum ada, bagaimana kami bisa memproses
karier dan jabatan kalian?” tegas Johannes Rettob di hadapan peserta apel.Menurutnya, banyak usulan pertimbangan teknis jabatan dari
Pemkab Mimika ditolak karena syarat dasar kepegawaian tidak terpenuhi. Ia
menegaskan SKP merupakan kewajiban setiap ASN dan Pemkab Mimika telah mendapat
teguran dari BKN karena data kepegawaian yang belum lengkap.Bupati juga meminta seluruh pegawai mempelajari aturan
kepegawaian dengan baik. Ia menegaskan syarat jenjang jabatan harus dipatuhi,
di antaranya:Untuk menjadi Eselon IV, minimal telah menjadi PNS selama 4
tahun.Untuk menjadi Eselon III, harus pernah menjabat sebagai
pejabat pengawas sekitar 3–4 tahun.Namun di lapangan, masih ditemukan pelanggaran seperti
pegawai yang belum pernah menjadi Eselon IV tetapi sudah menjabat Eselon III,
bahkan ada yang dari CPNS langsung menduduki jabatan Eselon III.“Pegawai yang pangkat dan jabatannya tidak memenuhi syarat
akan diberhentikan atau dinonaktifkan. Aturan ini tidak berubah, yang berubah
hanya sistemnya yang kini sudah terintegrasi secara digital dengan
kementerian,” ujarnya.Ia menambahkan, kesalahan kecil dalam administrasi kini
dapat berdampak pada rotasi dan mutasi besar. Proses penataan ini sebenarnya
telah berjalan sejak November 2025, namun masih terhambat karena kelalaian
internal.Selain SKP, Bupati juga menyoroti penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dari total 58 Organisasi
Perangkat Daerah (OPD), baru 11 OPD yang menyampaikan laporan meski surat
pemberitahuan telah dikirim dua minggu lalu.Bupati memberikan batas waktu tiga hari bagi OPD yang belum
menyerahkan LAKIP untuk segera menuntaskan laporan tersebut.Ia menegaskan, kepatuhan terhadap penyusunan LAKIP akan
menjadi catatan penting dalam evaluasi kinerja dan kemungkinan pergantian
jabatan. Proses penilaian LAKIP dilakukan secara berjenjang, mulai dari pejabat
pengawas, pejabat administrator, Wakil Bupati, hingga penandatanganan oleh
Bupati.Ke depan, Pemkab Mimika akan menerapkan evaluasi kinerja
berbasis elektronik melalui SKP. Setiap ASN diwajibkan mengisi aktivitas kerja
harian agar penilaian kinerja lebih objektif, terukur, dan dapat
dipertanggungjawabkan“Mulai tahun ini, kita tidak ingin ada lagi laporan kinerja
tinggi tanpa bukti nyata. Semua harus berbasis data dan dokumen yang jelas,”
pungkasnya. Penulis: Bim
Editor: GF
09 Feb 2026, 14:55 WIT
Kapolda Aceh Berikan Penghargaan Atas Dedikasi Kemanusian di Aceh Tamiang
Papuanewsonline.com, Aceh Tamiang – Kapolda Aceh memberikan penghargaan kepada Komandan Batalyon (Danyon) Taruna Akademi Kepolisian, personel Polda Aceh, serta Taruna Akpol yang dinilai berjasa dalam pengembangan ketahanan pangan di wilayah terdampak bencana serta aksi kemanusiaan penyelamatan seorang pemuda yang hanyut di Sungai Aceh Tamiang.Kegiatan pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan pada Jumat (6/2) pukul 10.00 WIB, bertempat di Kantor Polres Aceh Tamiang. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi pimpinan Polri atas dedikasi, kepedulian, serta respons cepat jajaran Polri dalam membantu masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Aceh menekankan pentingnya kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga dalam kegiatan kemanusiaan dan penguatan ketahanan sosial masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana.Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago menyampaikan bahwa penghargaan tersebut mencerminkan komitmen Polri untuk selalu hadir dan bermanfaat bagi masyarakat.“Penghargaan yang diberikan Kapolda Aceh ini merupakan bentuk pengakuan institusi terhadap dedikasi personel dan Taruna Akpol yang telah menunjukkan kepedulian nyata di lapangan. Polri terus mendorong seluruh jajaran untuk responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam situasi bencana dan aksi-aksi kemanusiaan,” ujar Kombes Pol Erdi A. Chaniago.Ia menambahkan, keterlibatan Taruna Akpol dalam kegiatan ketahanan pangan dan penyelamatan warga menjadi bagian penting dari pembentukan karakter calon perwira Polri agar memiliki empati, kepekaan sosial, serta semangat pengabdian sejak dini.“Pengalaman terjun langsung membantu masyarakat akan membentuk karakter Taruna Akpol sebagai calon pemimpin Polri yang humanis, tangguh, dan responsif terhadap persoalan sosial di wilayah tugasnya nanti,” tambahnya.Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud sinergi antara Polda Aceh, jajaran Polres Aceh Tamiang, serta Taruna Akpol dalam mendukung program kemanusiaan dan ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat. PNO-12
07 Feb 2026, 19:50 WIT
Kapolda Maluku Terima Kunjungan BEM Nusantara
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Wilayah Maluku di Ruang Tamu Kapolda Maluku, Lantai II Mapolda Maluku, Jumat (6/2/2026).Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan sinergi antara Kepolisian dan elemen mahasiswa dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif di Provinsi Maluku.Kapolda Maluku didampingi Direktur Samapta Polda Maluku, Kabid Humas Polda Maluku, serta Kasubdit III Direktorat Intelkam Polda Maluku. Sementara dari BEM Nusantara Wilayah Maluku hadir Koordinator Wilayah Maluku Robert Selano bersama sejumlah perwakilan mahasiswa.Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Maluku menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kunjungan BEM Nusantara Wilayah Maluku. Ia menegaskan bahwa audiensi ini merupakan momentum penting untuk memperkuat silaturahmi, koordinasi, dan kerja sama antara Polri dan mahasiswa sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas daerah.“Saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran adik-adik semua di Polda Maluku. Ini merupakan momen penting untuk memperkuat hubungan silaturahmi dan kerja sama. Prinsipnya, jika kita berjalan bersama dan saling mendukung, maka setiap permasalahan dan tantangan yang kita hadapi akan lebih mudah diselesaikan,” ujar Irjen Pol Dadang Hartanto.Kapolda juga menegaskan bahwa Polda Maluku terbuka terhadap masukan, saran, maupun kritik dari seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian ke depan.“Kami terbuka dengan siapa saja. Setiap masukan, saran, dan kritik akan kami terima sebagai bahan koreksi untuk perbaikan pelayanan Polda Maluku,” tegasnya.Lebih lanjut, Kapolda Maluku menyoroti dinamika sosial di Maluku yang dinilai rentan terhadap provokasi. Ia mengingatkan pentingnya peran mahasiswa dan organisasi kepemudaan dalam meredam potensi konflik serta menyelesaikan persoalan sosial dengan mengedepankan etika, adab, dan cara-cara yang bermartabat.“Kita menyadari bahwa masyarakat Maluku mudah terprovokasi. Ini adalah dinamika kehidupan yang harus kita hadapi bersama. Namun, dalam setiap penyelesaian masalah, ada adab dan etika yang harus dijaga. Peran mahasiswa, OKP, dan BEM sangat dibutuhkan, terlebih dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kronis yang telah berlangsung lama,” ungkap Kapolda.Kapolda juga mengingatkan dampak negatif dari penyebaran informasi yang berlebihan di media sosial, di mana persoalan kecil dapat dengan cepat membesar dan memicu keresahan publik. Menurutnya, situasi keamanan yang kondusif menjadi kunci untuk mendorong masuknya wisatawan dan investor ke Maluku, sehingga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah.“Dengan situasi yang aman, orang dari luar dan wisatawan mancanegara akan datang ke Maluku untuk menikmati keindahan alamnya. Investor pun akan tertarik berinvestasi dan memajukan perekonomian Maluku,” tambahnya.Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Maluku juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat nilai persaudaraan dan solidaritas dalam membangun Maluku. Ia mengingatkan sejarah konflik sosial di Maluku agar tidak terulang kembali.“Kita semua bersaudara dan memiliki ikatan emosional yang kuat. Jangan sampai egoisme kelompok menjadi pintu masuk bagi pihak-pihak yang ingin memecah belah persaudaraan kita. Mari kita satukan kekuatan dan soliditas sebagai orang Maluku untuk membangun daerah yang kita cintai ini,” pesan Kapolda.Sementara itu, Koordinator BEM Nusantara Wilayah Maluku Robert Selano menyampaikan apresiasi atas penerimaan Kapolda Maluku dan jajaran. Ia menegaskan komitmen BEM Nusantara untuk terus bersinergi dengan Polda Maluku dalam menjaga kamtibmas.“Kami menyampaikan terima kasih atas penerimaan Bapak Kapolda. Ini merupakan kehormatan bagi kami bisa berdiskusi langsung. Hingga saat ini BEM Nusantara Wilayah Maluku tetap solid dan berkomitmen mendukung Polda Maluku dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.Robert juga menyampaikan sejumlah hasil kajian mahasiswa terkait penanganan konflik sosial di Maluku. Salah satu usulan yang disampaikan adalah pembangunan pos keamanan permanen di kawasan Universitas Islam Negeri (UIN) Ambon guna mencegah potensi gangguan kamtibmas.Selain itu, BEM Nusantara Wilayah Maluku berencana menggelar berbagai kegiatan edukatif dan positif di tengah masyarakat sebagai bentuk kontribusi mahasiswa dalam mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Provinsi Maluku. PNO-12
07 Feb 2026, 19:43 WIT
Operasi Keselamatan Salawaku 2026, Polda Maluku: Patuhi Aturan Lalu Lintas
Papuanewsonline.com, Ambon - Satgas preemtif Operasi Keselamatan Salawaku Polda Maluku Tahun 2026, mengajak pengguna jalan untuk tetap patuh terhadap aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.Ajakan tersebut disampaikan Iptu Abdullah Tehuayo, S.E, Kasubsatgas Preemtif Ops Keselamatan Salawaku dalam kegiatan yang dilaksankan di Persimpangan Bawah JMP dan Terminal Mardika Kota Ambon, Sabtu (7/2/2026).Dalam kegiatan sosialisasi tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas tersebut, tim Satgas Preemtif selain menyampaikan himbauan kepada masyarakat, juga membagikan brosur mengenai keselamatan dalam berkendara."Kegiatan yang kami lakukan ini merupakan wujud dari komitmen Polri untuk menurunkan angka kecelakaan lalulintas di wilayah hukum Polda Maluku menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri," ungkap Iptu Abdullah Tehuayo.Para pengguna jalan yang ditemui diingatkan untuk terus mematuhi rambu-rambu dan aturan lalulintas saat berkendara di jalan raya.Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalulintas (Kamseltibcar Lantas), kata Tehuayo, penting untuk terus diingat saat berkendara."Kami mengajak masyarakat untuk taat terhadap rambu-rambu lalulintas, lampu merah, batas kecepatan, gunakan helm dan sabuk pengaman, jangan berkendara saat lelah atau mabuk, dan selalu jaga jarak aman dengan kendaraan lain," sebutnya.Kegiatan sosialisasi terkait pentingnya kamseltibcar lantas bertujuan untuk mengurangi kecelakaan, serta menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan."Dengan kegiatan ini kami berharap dapat terus mengingatkan masyarakat terkait pentingnya keselamatan, dan masyarakat sadar akan pentingnya taat terhadap aturan lalulintas," harapnya. PNO-12
07 Feb 2026, 19:32 WIT
Audiensi Bersama DPD IMM, Kapolda Maluku Ajak IMM Rawat Demokrasi Lewat Cara Intelektual
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., menerima kunjungan silaturahmi sekaligus audiensi pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Provinsi Maluku di Ruang Tamu Kapolda Maluku, Lantai II Mapolda Maluku, Jumat (6/2/2026).Audiensi ini menjadi bagian dari penguatan sinergi antara Kepolisian dan elemen mahasiswa dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendorong pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Maluku. Kapolda Maluku didampingi Direktur Binmas, Direktur Samapta, perwakilan Direktorat Intelkam, serta Kabid Humas Polda Maluku. Sementara dari pihak IMM hadir Ketua DPD IMM Maluku Arjun Booy bersama enam orang pengurus baru.Dalam arahannya, Kapolda Maluku menyampaikan apresiasi atas inisiatif IMM menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan Polda Maluku. Ia menegaskan bahwa mahasiswa merupakan mitra strategis Polri dalam menjaga kondusivitas daerah, khususnya di tengah dinamika sosial yang kerap berkembang di Maluku.“Mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun kualitas SDM Maluku. Saya berharap kader-kader IMM mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan intelektual dan sosial masyarakat,” ujar Irjen Pol Dadang Hartanto.Kapolda juga menekankan bahwa hubungan antara Polri dan IMM selama ini telah terjalin secara harmonis dan konstruktif. Menurutnya, kolaborasi tersebut perlu terus dipertahankan dan diperkuat guna menciptakan iklim keamanan yang kondusif serta mencegah potensi konflik sosial.Sementara itu, Ketua DPD IMM Maluku Arjun Booy menyampaikan bahwa audiensi tersebut merupakan agenda perdana pengurus hasil Musyawarah Daerah (Musda). Ia mengapresiasi keterbukaan Kapolda Maluku yang dinilai konsisten merangkul elemen pemuda dan mahasiswa sebagai bagian dari mitra strategis Polri.“Kedatangan kami untuk bersilaturahmi pasca-Musda sekaligus memohon kesediaan Bapak Kapolda untuk hadir dan memberikan stadium general pada pelantikan pengurus DPD IMM Maluku yang akan datang,” ujar Arjun.Dalam dialog yang berlangsung, Kapolda Maluku juga menyampaikan sejumlah arahan dan pesan strategis. Ia menginstruksikan jajaran Direktorat Intelkam Polda Maluku untuk berkoordinasi dengan pihak IMM guna memastikan kelancaran administrasi serta pengamanan kegiatan pelantikan organisasi mahasiswa tersebut.Selain itu, Kapolda mengingatkan pentingnya peran mahasiswa dalam mengantisipasi konflik sosial. Ia meminta agar perbedaan pandangan dan dinamika demokrasi yang berkembang di tengah masyarakat tidak berujung pada gesekan fisik maupun konflik horizontal.“Mahasiswa harus menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan dan menyampaikan aspirasi secara intelektual serta bermartabat,” tegasnya.Menanggapi isu illegal fishing yang menjadi perhatian mahasiswa, Kapolda Maluku menjelaskan bahwa karakteristik wilayah Maluku yang 97 persen merupakan perairan membutuhkan kerja sama lintas sektor dan dukungan informasi yang akurat dari masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa.Audiensi tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi antara Polda Maluku dan organisasi kemahasiswaan dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Maluku.Langkah Kapolda Maluku menerima dan berdialog langsung dengan organisasi mahasiswa mencerminkan wajah baru pendekatan keamanan yang lebih partisipatif dan demokratis. Di tengah tantangan polarisasi, disinformasi, dan potensi konflik sosial, kemitraan antara Polri dan mahasiswa menjadi kebutuhan strategis, bukan sekadar formalitas seremonial.Mahasiswa memiliki posisi unik sebagai agen intelektual yang mampu menjembatani aspirasi masyarakat dengan negara. Ketika ruang dialog dibuka, potensi konflik dapat diredam sejak dini, dan demokrasi tumbuh melalui argumentasi, bukan kekerasan.Sinergi Polri dan mahasiswa, sebagaimana tercermin dalam audiensi Kapolda Maluku dengan IMM, menjadi contoh praktik baik bagaimana stabilitas keamanan dan kualitas demokrasi dapat berjalan beriringan. Demokrasi yang kuat tidak lahir dari pembungkaman, melainkan dari kolaborasi, keterbukaan, dan kedewasaan berpikir seluruh elemen bangsa. PNO-12
07 Feb 2026, 19:15 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
