Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Lepas Sambut Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah Serahkan Estafet Kepemimpinan kepada Slamet Sutedjo
Papuanewsonline.com, Mimika — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika menggelar acara lepas sambut Kepala Bapenda dari Dr. Drs. Dwi Cholifah, AP., M.Si. kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bapenda, Slamet Sutedjo, S.STP., M.Si., Senin (13/7/2026).Dalam sambutannya, Dwi Cholifah yang kini menjabat sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Mimika menyampaikan bahwa rolling jabatan atau perpindahan tugas merupakan hal yang biasa dalam sebuah organisasi. Menurutnya, pergantian jabatan merupakan bagian dari upaya untuk memajukan organisasi sekaligus memastikan estafet kepemimpinan berjalan dengan baik.Ia mengajak seluruh pegawai untuk memberikan dukungan penuh kepada Plt. Kepala Bapenda yang baru agar program-program yang telah berjalan dapat terus dilanjutkan.Dwi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pegawai apabila selama hampir sembilan tahun memimpin Bapenda terdapat kekurangan maupun kesalahan. Ia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan dukungan seluruh jajaran selama menjalankan tugas.Sementara itu, Plt. Kepala Bapenda Kabupaten Mimika, Slamet Sutedjo, mengatakan amanah yang diterimanya merupakan bagian dari proses kaderisasi dan estafet kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika."Apa yang diamanahkan kepada saya hari ini merupakan bagian dari proses kaderisasi dan estafet kepemimpinan. Kaderisasi memang harus terus berjalan. Sebenarnya saya sempat berharap tetap di tempat sebelumnya, tetapi tugas adalah amanah. Di mana pun kita ditempatkan, kita harus siap," ujarnya.Slamet mengakui tugas di Bapenda merupakan tantangan baru baginya. Sebelumnya ia lebih banyak menangani bidang pelayanan, sedangkan saat ini harus beradaptasi dengan tugas yang berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah."Saya mohon doa, dukungan, dan support dari teman-teman semua. Saya tidak bisa bekerja sendiri. Bagi saya, Bapenda adalah hal yang sangat baru. Dulu saya mengurus pelayanan, sekarang mengurus pendapatan daerah. Dulu orientasinya pelayanan yang gratis, sekarang orientasinya bagaimana meningkatkan penerimaan daerah. Jadi saya harus cepat beradaptasi dengan pola kerja dan sistem yang ada di Bapenda," katanya.Ia berharap seluruh capaian yang telah dibangun selama kepemimpinan Dwi Cholifah dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan bersama seluruh pegawai."Saya berharap apa yang sudah dibangun Bang Dwi bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan. Kalau ada yang masih kurang, mari kita perbaiki bersama. Tantangan di Bapenda memang sangat besar. Siapa pun yang menjadi Kepala Bapenda akan menghadapi tantangan yang luar biasa di Mimika," pungkasnya.Penulis: BimEditor: OF
13 Jul 2026, 15:55 WIT
Janji Busuk Pemda Mimika: Ganti Rugi Suku Aika Cuma Omong Kosong, Tanah Tetap Digarap
Papuanewsonline.com, Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika dituding ingkar janji. Tuntutan ganti rugi tanah ulayat Suku Aika yang dijanjikan sejak era Bupati T.O Potereyao hingga kini tak kunjung dibayar. Ironisnya, aktivitas pelepasan lahan di atas tanah adat itu justru terus berjalan.Janji Pemda Mimika kepada Lembaga Ulayat Masyarakat Adat Suku Aika (LUMASA) disebut hanya tinggal wacana. Hingga Juli 2026, belum ada realisasi pembayaran ganti rugi kepada pemilik hak ulayat, meski berbagai proses pembangunan tetap berlangsung di atas lahan yang dipersoalkan.Kuasa Hukum LUMASA, Hendra Jamlaay, menegaskan dokumen hak ulayat Suku Aika telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Distrik Wania. "Tujuannya untuk menyandingkan data hak ulayat Suku Aika di Kabupaten Mimika. Tapi sampai sekarang Pemda belum juga menandatangani Surat Pelepasan," ujar Hendra, Senin (6/7/2026).Menurut Hendra, terdapat perjanjian tertulis antara mantan Bupati Mimika T.O. Potereyao dengan masyarakat adat yang menyatakan pemerintah diperbolehkan membangun lebih dahulu, sementara pembayaran ganti rugi dilakukan kemudian. "Faktanya, pembangunan jalan terus. Tapi hak masyarakat adat diabaikan," sorot Hendra.LUMASA juga menyoroti maraknya penerbitan surat pelepasan yang diduga tumpang tindih di atas tanah ulayat Suku Aika. Hendra menilai persoalan tersebut muncul karena belum adanya ketegasan pemerintah daerah dalam menetapkan batas wilayah adat. "Kami berharap langkah Distrik Wania jadi rujukan, agar lembaga adat lain tidak seenaknya keluarkan surat pelepasan di tanah orang," jelasnya.Lebih lanjut, Hendra mengingatkan bahwa persoalan batas wilayah adat yang tidak kunjung diselesaikan berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat. "Pemerintah daerah harus objektif. Kepastian batas ulayat harus jadi dasar sebelum pelepasan tanah. Ini penting untuk menghindari konflik di kemudian hari," tegasnya.Bagi masyarakat adat Suku Aika, pembangunan yang terus berlangsung tanpa penyelesaian ganti rugi dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat. Mereka menilai janji pemerintah belum diwujudkan, sementara aktivitas alat berat dan "parlente" terus berjalan di atas tanah yang masih disengketakan.LUMASA pun memberikan ultimatum kepada Pemerintah Kabupaten Mimika agar segera menindaklanjuti persoalan tersebut. Jika tidak ada penyelesaian, mereka menyatakan akan menempuh jalur hukum. "Kami menunggu. Kalau tidak ada itikad baik, bersama masyarakat adat kami akan gugat," ancam Hendra.Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Mimika terkait tuntutan ganti rugi tanah ulayat Suku Aika. Publik kini menunggu langkah pemerintah, apakah komitmen yang pernah disampaikan akan direalisasikan atau kembali menjadi catatan yang belum terselesaikan.Penulis: HendrikEditor: OF
11 Jul 2026, 21:07 WIT
Pimpin Upacara Sertijab 9 Pejabat Polda Maluku, Ini Harapan Kapolda
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. memimpin langsung upacara pelantikan dan serah terima jabatan (Sertijab) 9 pejabat strategis di lingkungan Polda Maluku sebagai bagian dari kebijakan pembinaan karier dan penguatan organisasi Polri Presisi guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik, penegakan hukum, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Maluku.Upacara berlangsung di Lobby Mapolda Maluku, Sabtu (11/7/2026), mulai pukul 09.30 WIT, dengan Komandan Upacara AKBP Hanndy Senonugroho, S.H., S.I.K., M.I.K., Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Maluku. Kegiatan dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.Si., Irwasda Polda Maluku, seluruh Pejabat Utama, para Kapolres jajaran, Ketua Bhayangkari Daerah Maluku beserta pengurus, serta para pejabat yang dilantik dan melaksanakan serah terima jabatan.Sebanyak 9 pejabat strategis yang dilantik dan melaksanakan serah terima jabatan meliputi unsur pimpinan biro, direktorat, satuan kerja, dan kewilayahan, sebagai langkah memperkuat kapasitas organisasi dalam menghadapi dinamika keamanan dan tuntutan pelayanan masyarakat yang terus berkembang.Pejabat yang dilantik dan melaksanakan serah terima jabatan tersebut yakni:* Kombes Pol Yudhi Wiratama, S.I.K. dilantik sebagai Karo Logistik Polda Maluku.* Jabatan Direktur Intelkam Polda Maluku diserahterimakan dari Kombes Pol I Gede Arsana, S.H., S.I.K. kepada Kombes Pol Darmawan Dwiharyanto, S.I.K.* Jabatan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku diserahterimakan dari Kombes Pol Piter Yanottama, S.I.K., S.H., M.H. kepada Kombes Pol Budi Priyanto, S.I.K., M.Si.* Jabatan Direktur Lalu Lintas Polda Maluku diserahterimakan dari Kombes Pol Yudi Kristanto, S.I.K. kepada Kombes Pol Dedy Eka Jaya Helmi, S.I.K., M.H.* Jabatan Komandan Satuan Brimob Polda Maluku diserahterimakan dari Kombes Pol Dr. Irfan S. P. Marpaung, S.I.K., M.Si. kepada Kombes Pol Tedy Purnanto, S.I.K.* Jabatan Kabiddokkes Polda Maluku diserahterimakan dari Kombes Pol dr. M. Faizal Zulkarnaen, M.H., Sp.F., M.A.R.S. kepada Kombes Pol dr. Purwadi, S.Ked., Sp.THT-KL., M.M.* Jabatan Kabid Propam Polda Maluku diserahterimakan dari Kombes Pol Indera Gunawan, S.I.K. kepada Kombes Pol Jarot Sungkono, S.H., S.I.K., M.H.* Jabatan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease diserahterimakan dari Kombes Pol Dr. Yoga Putra Prima Setya, S.I.K., M.I.K. kepada Kombes Pol Andrias Susanto Nugroho, S.I.K., M.Si.* Jabatan Kapolres Maluku Tengah diserahterimakan dari AKBP Hardi Meladi Kadir, S.I.K., M.H. kepada AKBP Widy Irazwan, S.I.K.Prosesi sertijab diawali dengan laporan Perwira Upacara kepada Inspektur Upacara, penghormatan pasukan, pembacaan Surat Telegram Kapolri tentang mutasi jabatan, pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara sertijab, berita acara pelantikan dan pakta integritas, laporan pejabat yang melaksanakan sertijab, foto bersama, hingga pemberian ucapan selamat oleh Kapolda, Wakapolda, Pejabat Utama Polda Maluku, dan Bhayangkari kepada seluruh pejabat yang baru dilantik.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian dari strategi pembinaan organisasi Polri untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat."Pelantikan dan serah terima jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier, regenerasi kepemimpinan, dan penyegaran organisasi. Saya berharap seluruh pejabat yang mendapat amanah baru segera beradaptasi, memperkuat sinergi, bekerja secara profesional, menjaga integritas, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, penegakan hukum yang berkeadilan, dan pemeliharaan keamanan yang kondusif di seluruh wilayah Maluku," tegas Kapolda.Kapolda juga menyampaikan penghargaan kepada para pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas di Polda Maluku, serta berharap pengalaman yang diperoleh menjadi bekal dalam mengemban amanah di tempat penugasan yang baru.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., menjelaskan bahwa rotasi pejabat merupakan implementasi manajemen sumber daya manusia Polri untuk memperkuat kapasitas organisasi dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin dinamis."Penguatan organisasi melalui pelantikan dan serah terima jabatan ini menjadi bagian dari komitmen Polri Presisi untuk menghadirkan institusi yang semakin profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan hadirnya para pejabat baru, kami optimistis kualitas pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan internal, serta pemeliharaan keamanan di Maluku akan semakin optimal," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Ia menambahkan, regenerasi kepemimpinan tersebut sekaligus memastikan seluruh program prioritas Polri tetap berjalan secara berkesinambungan, sehingga kehadiran Polri semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.Pelantikan dan serah terima jabatan 9 pejabat strategis tersebut berlangsung dengan aman, tertib, dan khidmat, sekaligus menandai komitmen Polda Maluku untuk terus memperkuat organisasi Polri Presisi dalam menjaga stabilitas keamanan, mendukung pembangunan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Maluku. PNO-12
11 Jul 2026, 18:37 WIT
Brigjen Pol. Arif Budiman Resmi Menjabat Wakapolda Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali memperkuat konsolidasi organisasi melalui regenerasi kepemimpinan di wilayah. Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.Si., resmi menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku menggantikan Irjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., yang mendapat amanah jabatan baru di Mabes Polri.Serah terima jabatan dipimpin langsung oleh Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., dalam upacara yang berlangsung khidmat di Lapangan Letkol Pol. Chr. Tahapary, Tantui, Ambon, Sabtu (11/7/2026).Pergantian Wakapolda Maluku menjadi bagian dari dinamika organisasi Polri dalam memperkuat tata kelola kelembagaan, menjaga kesinambungan kepemimpinan, serta mempercepat implementasi transformasi Polri Presisi di kawasan timur Indonesia yang memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nasional.Upacara sertijab diikuti seluruh Pejabat Utama Polda Maluku, Irwasda, para Kepala Biro, Direktur, Kepala Bidang, Dansat Brimob, Ka SPN, KSPKT, Karumkit Bhayangkara, para Kapolres jajaran, serta Ketua Bhayangkari Daerah Maluku beserta jajaran pengurus. Bertindak sebagai Komandan Upacara adalah AKBP Iswanto Yuwono, S.I.K., Kasubdit II Ditreskrimum Polda Maluku.Dalam amanatnya, Kapolda Maluku menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian dari mekanisme pembinaan karier sekaligus strategi organisasi untuk memastikan Polri tetap adaptif menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks."Mutasi jabatan di lingkungan Polri merupakan hal yang biasa sebagai sarana penyegaran organisasi agar roda pelaksanaan tugas terus berjalan secara optimal. Atas nama pribadi, satuan, dan seluruh keluarga besar Polda Maluku, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Irjen Pol. Imam Thobroni atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama menjabat sebagai Wakapolda Maluku. Beliau telah memberikan kontribusi besar dalam pembinaan personel, penguatan organisasi, serta menjaga stabilitas keamanan di Bumi Raja-Raja," ujar Kapolda.Kapolda juga menyampaikan apresiasi kepada Ny. Imam Thobroni atas dedikasinya mendampingi suami sebagai Wakil Ketua Bhayangkari Daerah Maluku yang telah berkontribusi dalam memajukan organisasi Bhayangkari.Kepada Brigjen Pol. Arif Budiman, Kapolda menyampaikan keyakinannya bahwa pengalaman dan kapasitas kepemimpinan yang dimiliki akan menjadi energi baru bagi Polda Maluku dalam meningkatkan kualitas pengawasan internal, pembinaan personel, serta pelayanan kepada masyarakat."Saya mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Brigjen Pol. Arif Budiman sebagai Wakapolda Maluku. Saya meyakini beliau memiliki karakter kepemimpinan yang kuat dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian, dan pembinaan internal sehingga seluruh tugas kepolisian dapat berjalan semakin optimal. Kepemimpinan baru ini harus menjadi energi penguatan stabilitas keamanan, peningkatan pelayanan publik, serta memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan demi menjaga Maluku tetap aman, damai, dan kondusif," tegas Kapolda.Kapolda juga menginstruksikan seluruh Pejabat Utama, Kapolres, dan personel Polda Maluku untuk memberikan dukungan penuh kepada Wakapolda yang baru agar pelaksanaan tugas organisasi berjalan efektif dan berkesinambungan."Mari kita rapatkan barisan, bekerja dengan tulus dan ikhlas, saling menguatkan dalam mewujudkan Polri yang Presisi, profesional, modern, dan semakin dicintai masyarakat," pesannya.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., menegaskan bahwa pergantian Wakapolda merupakan bagian dari strategi besar Polri dalam menjaga kesinambungan kepemimpinan dan memperkuat kualitas pelayanan publik di daerah.Menurutnya, kehadiran Brigjen Pol. Arif Budiman diharapkan mampu memperkuat koordinasi internal, meningkatkan efektivitas pengawasan organisasi, mempercepat pembinaan sumber daya manusia Polri, sekaligus memperkokoh sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat."Serah terima jabatan ini merupakan proses regenerasi kepemimpinan yang sangat penting bagi keberlanjutan organisasi. Kepemimpinan baru diharapkan mampu memperkuat soliditas internal, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta memperkuat kemampuan Polda Maluku dalam menjaga stabilitas keamanan daerah sebagai bagian dari stabilitas nasional. Polda Maluku akan terus mendukung kebijakan Kapolri dalam menghadirkan Polri yang Presisi, humanis, profesional, dan semakin dipercaya masyarakat," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Kabid Humas juga menyampaikan penghargaan kepada Irjen Pol. Imam Thobroni atas dedikasi selama bertugas di Maluku."Kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian Irjen Pol. Imam Thobroni yang telah memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Polda Maluku. Kepada Brigjen Pol. Arif Budiman, kami mengucapkan selamat bergabung. Sinergi seluruh personel akan menjadi modal utama untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat keamanan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," katanya.Dengan resminya Brigjen Pol. Arif Budiman sebagai Wakapolda Maluku, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga stabilitas keamanan sebagai prasyarat utama pembangunan dan investasi di Provinsi Maluku.Pergantian kepemimpinan ini sekaligus menjadi momentum memperkuat implementasi transformasi Polri Presisi agar semakin adaptif, responsif, dan mampu menjawab harapan masyarakat dalam menghadirkan rasa aman, penegakan hukum yang berkeadilan, serta pelayanan publik yang berkualitas. PNO-12
11 Jul 2026, 15:26 WIT
AJI Jakarta & LBH Pers Kecam Intimidasi Jurnalis di Kejagung, Desak Panglima TNI Bertindak
Papuanewsonline.com, Jakarta - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengeluarkan pernyataan sikap tegas yang mengecam keras tindakan intimidasi yang dilakukan personel TNI terhadap seorang jurnalis di lingkungan Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Insiden ini terjadi pada Kamis, 9 Januari 2026, ketika dua anggota TNI berpangkat Prajurit Kepala menghampiri wartawan Tempo, merampas telepon genggam, serta memaksa menghapus foto-foto yang merekam keberadaan mereka di lokasi, bahkan hingga memeriksa folder sampah perangkat. Kami sangat prihatin melihat masih adanya hambatan yang dialami para insan pers dalam menjalankan tugas mulianya.Peristiwa bermula saat jurnalis tersebut sedang melaksanakan tugas pengambilan gambar di kawasan gedung Korps Adhyaksa. Tanpa alasan sah, kedua prajurit tersebut meminta ponsel milik wartawan, memeriksa isinya, dan menekan agar seluruh foto yang memuat personel militer dihapus sepenuhnya. Tindakan ini dinilai sebagai bentuk perampasan alat kerja serta tekanan yang jelas-jelas menghalangi pelaksanaan tugas jurnalistik. Semoga kejadian seperti ini tidak terus berulang dan kebebasan insan pers senantiasa dihargai serta dilindungi oleh seluruh elemen bangsa.AJI Jakarta dan LBH Pers menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa tidak boleh ada penyensoran atau penghalang bagi pers untuk mencari dan memperoleh informasi. Lebih jauh, pelaku yang menghambat kerja jurnalistik dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga dua tahun atau denda mencapai Rp500 juta. Kami berharap aturan hukum yang ada benar-benar ditegakkan demi menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi yang tak tergantikan.Kasus ini turut menambah catatan kelam kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia yang terus mengalami peningkatan tajam. Jika pada tahun 2024 tercatat 73 kasus, angka tersebut melonjak menjadi 89 kasus pada tahun 2025, dan sepanjang awal tahun 2026 hingga bulan Juli saja sudah tercatat sebanyak 19 kasus pelanggaran. Tren yang terus meningkat ini sangat mengkhawatirkan dan menjadi alarm nyata bahwa perlindungan bagi para wartawan belum terjamin dengan baik di negeri ini. Semoga situasi ini segera membaik dan setiap insan pers dapat bekerja dengan aman dan penuh kemerdekaan.Atas dasar fakta tersebut, kedua lembaga ini secara tegas mengutuk segala bentuk kekerasan yang menindas kebebasan pers, meminta seluruh pihak menghormati tugas jurnalistik, serta mendesak Panglima TNI segera memproses secara hukum anggotanya yang terlibat dalam insiden ini. “Kebebasan pers adalah pilar keempat demokrasi yang wajib dijaga bersama,” tegas pernyataan yang ditandatangani Ketua AJI Jakarta Irsyan Hashim dan Direktur LBH Pers Mustofa Layong.Penulis: JidEditor: OF
11 Jul 2026, 14:43 WIT
Tingkatkan Kompetensi Aparatur, BPKAD Mimika Bekali Seluruh OPD Pengelolaan Keuangan Daerah
Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika menyelenggarakan kegiatan pembinaan akuntansi, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan bagi seluruh pejabat penatausahaan keuangan, bendahara, dan operator di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah. Acara berlangsung di Aula Kantor BPKAD Mimika pada Jumat (10/7/2026), guna memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai standar yang berlaku secara nasional.Kepala BPKAD Mimika, Marthen Tappi Mallisa, menjelaskan kegiatan ini bertujuan utama memperdalam pemahaman para aparatur mengenai penyusunan laporan keuangan, prosedur pencairan anggaran, hingga mekanisme pertanggungjawaban dana yang dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dalam kesempatan berharga ini, pihak penyelenggara menghadirkan narasumber berkompeten langsung dari Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan arahan dan pemahaman yang tepat sasaran.Marthen menekankan betapa pentingnya kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebelum diajukan untuk proses verifikasi maupun pencairan anggaran. Ia menjelaskan bahwa bendahara memiliki kewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban secara seragam melalui sistem yang telah ditetapkan. Hal ini sangat diperlukan mengingat sering terjadinya pergantian pejabat bendahara di berbagai instansi, yang jika tidak dibekali pemahaman memadai berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi yang menghambat kinerja.Lebih lanjut disampaikan bahwa sistem aplikasi keuangan daerah yang digunakan merupakan standar nasional yang bersifat baku dan tidak dapat diubah atau dimodifikasi oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu, setiap dokumen yang disusun dan dikirimkan harus benar-benar sesuai aturan yang berlaku agar dapat diproses oleh sistem secara otomatis dan lancar tanpa kendala teknis maupun penolakan.Penulis: JidEditor: OF
11 Jul 2026, 14:39 WIT
BRIDA Mimika Minta OPD Segera Lengkapi Bukti Pendukung Inovasi Jelang Penilaian
Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Mimika menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk segera melengkapi berkas dan bukti pendukung atau eviden dari berbagai inovasi yang telah dikembangkan. Langkah strategis ini diambil sebagai persiapan matang menghadapi ajang bergengsi Mimika Innovation Award (MIW) tingkat kabupaten, sekaligus persiapan untuk bersaing dalam ajang Innovative Government Award (IGA) di tingkat nasional. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Mimika, Joseph Manggasa, menegaskan bahwa kelengkapan bukti pendukung bukan sekadar urusan administrasi atau formalitas biasa, melainkan syarat mutlak dan penentu utama dalam proses penilaian. Setiap inovasi yang didaftarkan wajib disertai dokumen lengkap, mulai dari pembentukan tim pelaksana, bukti kegiatan sosialisasi, tahapan penerapan di lapangan, hingga data nyata manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas. “Kami dari BRIDA selalu siap memberikan pendampingan penuh dan menjadi mitra diskusi bagi seluruh perangkat daerah, agar penyusunan rancang bangun serta kelengkapan bukti pendukung inovasi dapat terpenuhi sesuai standar yang ditetapkan,” ujar Joseph seusai kegiatan di Kantor Bapenda Mimika, Jumat (20/7/2026). Guna memudahkan proses ini, BRIDA telah menyediakan Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah (Sirida) sebagai wadah pengunggahan dokumen yang terintegrasi. Pendaftaran Mimika Innovation Award dijadwalkan akan resmi ditutup pada awal Agustus 2026. Setelah masa pendaftaran berakhir, panitia akan segera memverifikasi administrasi, dilanjutkan penilaian juri hingga sesi presentasi bagi inovasi terbaik. Puncaknya, pemberian penghargaan kepada para pemenang akan digelar bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang.Penulis: JidEditor: OF
11 Jul 2026, 14:31 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
