Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Prof. Yusril Ihza Mahendra Luncurkan Delapan Buku Rekam Jejak 70 Tahun Pengabdian untuk Bangsa
Papuanewsonline.com, Jakarta – Delapan buku bertajuk “Rekam
Jejak 70 Tahun Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra” resmi diluncurkan dalam sebuah
acara reflektif dan perayaan intelektual di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu
(7/2/2026). Momentum ini menandai perjalanan panjang pemikiran, pengabdian,
serta dedikasi Prof. Yusril dalam dunia akademik, hukum, politik, dan kenegaraan
selama lebih dari setengah abad.Peluncuran delapan buku tersebut menjadi ruang perenungan
atas kiprah seorang anak bangsa yang menempatkan ilmu, etika, dan konstitusi
sebagai fondasi utama dalam setiap langkahnya. Pada usia 70 tahun, Prof. Yusril
tidak hanya merayakan perjalanan hidup, tetapi juga menghadirkan warisan
intelektual yang merekam dinamika sejarah, transisi demokrasi, serta pergulatan
pemikiran hukum tata negara Indonesia.Rangkaian kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari
peresmian Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra Collection, sebuah arsip intelektual
tiga lantai yang telah diresmikan pada 25 Agustus 2025 di Fakultas Hukum
Universitas Indonesia. Koleksi tersebut dirancang sebagai pusat rujukan
akademik bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan generasi muda dalam memahami
pemikiran hukum, demokrasi, serta hak asasi manusia.Delapan buku yang diluncurkan menghadirkan beragam
perspektif tentang sosok Prof. Yusril, mulai dari sisi personal, perjalanan
akademik, pemikiran politik, hingga kiprah dalam berbagai perkara
konstitusional penting. Setiap karya merekam pergulatan intelektual,
pilihan-pilihan prinsipil, serta komitmen terhadap keadilan dan supremasi
konstitusi.Dalam peluncuran ini, dilakukan penyerahan simbolik buku
kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, serta Duta
Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato' Syed Mohamad Hasrin Tengku Hussin.
Prosesi tersebut mencerminkan bahwa pemikiran dan kontribusi Prof. Yusril
memiliki resonansi luas, tidak hanya dalam konteks nasional, tetapi juga di
tingkat regional Asia Tenggara.Rangkaian buku ini mencakup kisah di balik layar sejarah,
refleksi autobiografis, kajian hubungan Islam dan demokrasi, pemikiran politik,
etika hukum, dokumentasi perkara landmark, kesaksian para sahabat, hingga novel
biografis. Keseluruhan karya tersebut menyatu dalam satu narasi besar tentang
keteguhan prinsip, keberanian moral, dan kesetiaan pada nilai-nilai kebangsaan.Seluruh buku dicetak lebih dari 1.000 eksemplar dan tersedia
dalam format digital, sehingga dapat diakses secara luas oleh pembaca nasional
maupun internasional. Kehadiran versi digital diharapkan memperluas jangkauan
pemikiran Prof. Yusril lintas generasi dan lintas batas.Peluncuran ini menegaskan bahwa warisan terbesar seorang
negarawan bukan terletak pada jabatan, melainkan pada gagasan, keteladanan, dan
keberanian menjaga integritas. Di tengah dinamika zaman yang terus berubah,
karya-karya ini menjadi ruang belajar bersama tentang bagaimana ilmu
pengetahuan, kekuasaan, dan etika dapat berjalan seiring demi kepentingan
bangsa.Melalui delapan buku tersebut, Prof. Dr. Yusril Ihza
Mahendra meninggalkan jejak intelektual yang kokoh, sekaligus membuka ruang
dialog bagi generasi mendatang untuk terus merawat nilai-nilai konstitusional,
demokrasi, dan keadilan sosial di Indonesia. (GF)
07 Feb 2026, 18:42 WIT
Putus Rantai Tengkulak, Polri Fasilitasi Permodalan KUR dan Penyerapan Bulog Bagi Petani Jagung
Papuanewsonline.com, Jakarta – Polri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka mememperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Langkah strategis ini dilakukan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.Rakor yang diselenggarakan di Mabes Polri ini juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring, dipimpin Karobinkar SSDM Polri selalu wakil posko gugus tugas ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo."Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi" Ujar Brigjen Langgeng.Di sisi hulu, Polri hadir sebagai jembatan bagi Poktan jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satu implementasi nyatanya terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.Danang Andi Wijanarko selaku senior vice president BRI dalam paparannya mewakili dari Himbara menyampaikan bahwa BRI sendiri pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafond senilai 180T rupiah untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian termasuk ekosistem pertanian Jagung.Tidak hanya urusan modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak terjebak dijual ke tengkulak dengan harga rendah. Sebagai solusinya, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga lebih baik.Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan Jagung dengan target 1 juta ton untuk Cadangan pangan pemerintah tahun 2026 dengan harga 6.400 Rupiah per Kilogram."Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog." Ujar Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.Program ini bertujuan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jebakan tengkulak dan meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mensejahterakan petani jagung Indonesia. PNO-12
07 Feb 2026, 13:58 WIT
Peningkatan Status Perlintasan Boven Digoel, Sekjen BNPP RI Tinjau Langsung PLBN Yetetkun
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Sekretaris Jenderal
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman,
melakukan kunjungan kerja ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun di Distrik
Ninati, Kabupaten Boven Digoel, Kamis (6/2/2026). Kunjungan ini menjadi bagian
dari upaya pemerintah pusat untuk mendorong peningkatan status perlintasan di
wilayah perbatasan Indonesia–Papua Nugini.Kehadiran Sekjen BNPP RI di PLBN Yetetkun bertujuan meninjau
langsung kondisi sarana dan prasarana perbatasan, sekaligus memastikan kesiapan
wilayah tersebut dalam mendukung peningkatan status perlintasan yang lebih
luas, aman, dan modern."Kami berharap peningkatan status perlintasan dapat
membuka akses lebih luas bagi masyarakat Boven Digoel dan meningkatkan
perekonomian daerah," kata Bupati Boven Digoel, Roni Omba S.IP, dalam
keterangan persnya.Peningkatan status perlintasan Boven Digoel juga
diproyeksikan memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Papua
Nugini, terutama dalam sektor ekonomi, sosial, dan keamanan. Hal ini dinilai
penting untuk menciptakan stabilitas kawasan perbatasan yang berkelanjutan.Sekjen BNPP RI menegaskan bahwa penguatan fungsi PLBN
Yetetkun tidak hanya berdampak pada kemudahan akses lintas negara, tetapi juga
berkontribusi terhadap peningkatan keamanan serta keselamatan masyarakat di
wilayah perbatasan yang selama ini memiliki tantangan geografis dan
infrastruktur.PLBN Yetetkun kini menjadi simbol perubahan wajah
perbatasan, dari wilayah terpencil menjadi beranda depan negara. Pada tahun
2025, survei densifikasi atau perapatan pilar batas negara RI–PNG berhasil
memasang 20 pilar batas negara, terdiri dari satu pilar tipe A dan 19 pilar
tipe B, sebagai bagian dari penegasan kedaulatan wilayah.Keberadaan infrastruktur perbatasan yang semakin memadai
diharapkan dapat mempercepat peningkatan status perlintasan Boven Digoel
menjadi pintu masuk resmi lintas negara yang representatif, sekaligus mendukung
pengembangan kawasan perbatasan terpadu.Pemerintah daerah berharap proses peningkatan status
tersebut dapat segera terealisasi, sehingga manfaat pembangunan benar-benar
dirasakan oleh masyarakat, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan, akses
layanan publik, dan peluang ekonomi baru.Langkah strategis ini dinilai sebagai wujud nyata komitmen
pemerintah dalam membangun wilayah perbatasan secara inklusif dan
berkelanjutan, sejalan dengan visi memperkuat kehadiran negara hingga ke
pelosok tanah air.Penulis: HendEditor: GF
07 Feb 2026, 14:00 WIT
Jaga Kebersihan Pesisir, Kapolda Bali Bersama Relawan Gelar Kerja Bakti di Pantai Kedonganan
Papuanewsonline.com, Badung – Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si., melaksanakan kegiatan korvei aksi bersih sampah laut di Pantai Kedonganan, Kec. Kuta, Kab. Badung, dengan didampingi Pejabat Utama (PJU) Polda Bali. Kegiatan ini menjadi bagian dari gerakan kolaboratif menjaga kebersihan pesisir sekaligus mendukung pariwisata berkelanjutan di Pulau Dewata.Aksi bersih pantai ini melibatkan kurang lebih 5.000 peserta yang terdiri dari personel Polri, TNI, DLHK Badung, pelajar, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, serta para relawan lingkungan. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Rakornas bersama instansi terkait untuk melaksanakan pembersihan pantai secara masif demi menjaga kelestarian lingkungan pesisir.Turut hadir dalam kegiatan ini Menteri Lingkungan Hidup RI, Menteri Pariwisata RI, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Wakil Komandan Korps Brimob Polri, Kakor Sabhara Baharkam Polri, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Gubernur Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, Bupati dan Wakil Bupati Badung, Kapolresta Denpasar, Kasdam IX/Udayana beserta jajaran, Danlanal Denpasar, Danlanud Denpasar, serta perwakilan kepala daerah se-Bali.Kegiatan diawali dengan apel yang dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq bersama Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana. Dalam sambutannya, Menteri Pariwisata menegaskan bahwa persoalan kebersihan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Ia mengapresiasi kolaborasi lintas sektor, mulai dari akademisi, komunitas, dunia usaha, hingga relawan yang turun langsung menjaga kebersihan Bali sebagai wajah pariwisata Indonesia.Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup menekankan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat sampah yang harus dihadapi dengan kerja sistematis dan berkelanjutan. Bali diharapkan menjadi contoh nasional dalam pengelolaan sampah, sehingga seluruh komponen masyarakat diminta menjaga komitmen untuk terus bergerak bersama melawan sampah.Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan pembersihan pantai di sektor-sektor yang telah ditentukan sepanjang Pantai Kedonganan. Peralatan yang digunakan antara lain sapu dan karung sampah, didukung 1 unit excavator, 50 unit dump truk, serta 5 unit loader milik DLHK Kabupaten Badung untuk mempercepat proses pengangkutan sampah.Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya menyampaikan bahwa keterlibatan Polri dalam aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekaligus dukungan nyata terhadap kebijakan pemerintah pusat dan daerah.“Menjaga kebersihan pantai bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga menjaga masa depan pariwisata dan ekonomi Bali. Polri bersama seluruh elemen masyarakat akan terus hadir dan berkolaborasi dalam setiap gerakan positif demi Bali yang bersih, sehat, dan berdaya saing global,” tegas Kapolda Bali.Melalui kegiatan ini diharapkan tumbuh kesadaran kolektif bahwa kebersihan pantai harus menjadi budaya sehari-hari. Sinergi pemerintah, TNI-Polri, dunia pendidikan, komunitas, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan Bali sebagai etalase pariwisata nasional yang bersih dan lestari. PNO-12
07 Feb 2026, 13:43 WIT
Polda Maluku Apresiasi Peluncuran Aplikasi Layanan 110 Polri
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menyampaikan apresiasi atas di launchingnya aplikasi layanan kepolisian 110 oleh Mabes Polri, Jumat (6/2/2026).Peluncuran aplikasi pelayanan pengaduan masyarakat ini diikuti Kepala SPKT Polda Maluku yang didampingi Kasubid Tekinfo dan para personel operator dari Biro Operasi, TIK dan SPKT Polda Maluku."Kami memberikan apresiasi atas dilaksanakannya lounching aplikasi layanan 110 oleh Mabes Polri," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K.Menurutnya, Polda Maluku telah berkomitmen untuk mendukung program Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat."Terkait layanan 110 ini, bapak Kapolda Maluku telah memberikan atensi, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat cepat ditangani dengan baik," jelasnya.Menurutnya, Kapolda Maluku memberikan perhatian serius terkait pelayanan 110, baik dari kesiapan sistem, personel, dan fasilitas pendukung guna memberikan pelayanan cepat tanggap kepada masyarakat.Kehadiran aplikasi layanan 110 diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menerima, merespons, serta menindaklanjuti laporan masyarakat secara cepat, akurat, dan humanis.Layanan 110 dipandang penting sebagai sarana dalam memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat. Olehnya itu, kualitas layanan, kemampuan personel, serta keakuratan data menjadi kunci utama keberhasilan dalam memberikan respons cepat terhadap setiap laporan kejadian, khususnya di wilayah hukum Polda Maluku. PNO-12
07 Feb 2026, 13:35 WIT
Aparat Gabungan Kendalikan Gangguan Keamanan di Perbatasan Negeri Hitu–Morella
Papuanewsonline.com, Malteng - Aparat Kepolisian bergerak cepat mengendalikan gangguan keamanan yang terjadi di wilayah perbatasan Negeri Hitu dan Negeri Morella, Kabupaten Maluku Tengah, Jumat (7/2/2026) dini hari. Berkat langkah terukur dan terkoordinasi, situasi keamanan berhasil dikendalikan dan warga dari kedua negeri telah diimbau kembali ke rumah masing-masing.Menurut Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K, Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 00.10 WIT, ketika terjadi aksi penyerangan dari sekelompok warga yang memasuki wilayah Negeri Hitu melalui jalur pantai. Aparat kepolisian yang tengah siaga segera merespons untuk mencegah meluasnya konflik serta melindungi keselamatan masyarakat.Anggota Polri di Pos Pengamanan Dusun Tibang yang mendengar suara ledakan langsung melakukan langkah pengamanan sesuai prosedur, sembari menunggu dukungan kekuatan tambahan. Untuk mencegah jatuhnya korban lebih besar, petugas melakukan penyesuaian taktis dan bertahan di titik aman hingga bantuan tiba.Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease bersama jajaran, termasuk unsur intelijen, operasional, serta personel bantuan dari Brimob dan Samapta Polda Maluku, segera turun ke lokasi. Aparat gabungan melakukan penyekatan di wilayah perbatasan, memukul mundur massa, serta memastikan tidak terjadi eskalasi lanjutan.Ditambahkan pula oleh Kabid Humas, akibat kejadian tersebut, dilaporkan lima rumah warga di Negeri Hitu mengalami kebakaran. Selain itu, terdapat empat korban luka tembak, terdiri dari dua anggota Polri dan dua warga sipil. Seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis di RS Bhayangkara dan RSUP dr. J. Leimena Ambon, dengan kondisi yang dilaporkan stabil.Hingga pukul 03.00 WIT, aparat memastikan massa telah kembali dari wilayah perbatasan dan situasi dapat dikendalikan. Kepolisian juga terus melakukan penjagaan, patroli, serta pendekatan persuasif kepada tokoh masyarakat dan warga setempat guna menjaga stabilitas keamanan.Kapolda Maluku Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. melalui Kabid Humas Polda Maluku mengimbau seluruh masyarakat agar tetap tenang, menahan diri, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak terpancing oleh isu-isu atau informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya yang saat ini beredar di tengah masyarakat. Percayakan sepenuhnya penanganan situasi ini kepada aparat TNI dan Polri yang sedang bekerja di lapangan,” ujar Kabid Humas mewakili Kapolda Maluku.Kapolda juga menegaskan bahwa seluruh langkah pengamanan dilakukan secara profesional, proporsional, dan mengedepankan keselamatan masyarakat. Aparat TNI-Polri terus bersinergi untuk memastikan keamanan, mencegah konflik meluas, serta menjaga kehidupan sosial masyarakat tetap harmonis.Sebagai langkah lanjutan, Polda Maluku akan melakukan penguatan pengamanan di wilayah perbatasan, termasuk pendirian pos pengamanan, patroli terpadu, serta pendekatan persuasif melalui tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.Respons cepat dan terukur aparat keamanan dalam peristiwa di perbatasan Negeri Hitu dan Morella menunjukkan pentingnya kehadiran negara dalam mencegah konflik horizontal meluas. Pendekatan pengamanan yang disertai imbauan persuasif kepada masyarakat menjadi kunci utama meredam eskalasi di wilayah dengan ikatan sosial dan sejarah yang kuat.Dalam konteks kebhinekaan dan kehidupan sosial di Maluku, penyelesaian konflik tidak hanya bertumpu pada penegakan hukum, tetapi juga pada dialog, peran tokoh adat, dan kesadaran kolektif masyarakat. Jurnalisme damai mendorong semua pihak untuk melihat peristiwa ini sebagai momentum memperkuat rekonsiliasi, bukan memperlebar perbedaan.Stabilitas keamanan adalah prasyarat utama bagi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, dukungan publik terhadap upaya aparat dan komitmen bersama menjaga perdamaian menjadi fondasi penting bagi Maluku yang aman, rukun, dan berdaya. PNO-12
07 Feb 2026, 13:08 WIT
Wakapolri Perintahkan Jajaran Turun Langsung Kawal Program APBN 2026
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tragis yang terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, di mana seorang anak diduga mengakhiri hidupnya karena tekanan ekonomi keluarga dan tidak mampu membeli alat tulis sekolah.Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi di NTT dan menegaskan Polri tidak ingin peristiwa serupa terulang kembali.“Peristiwa ini menjadi pengingat agar negara hadir lebih cepat dan lebih nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Wakapolri.Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi momentum untuk semakin mengoptimalkan berbagai program kesejahteraan yang telah disiapkan pemerintah agar benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.Wakapolri menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia telah menyiapkan skema APBN 2026 yang sangat komprehensif untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui berbagai program bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi.“Pemerintah punya program, siapkan anggaran, dan kita punya semangat gotong royong. Yang harus kita pastikan adalah implementasinya benar-benar menyentuh keluarga-keluarga yang membutuhkan,” ujar Wakapolri.Ia menyampaikan optimisme bahwa dengan kerja bersama dan pengawalan yang kuat, target nasional menuju 0% kemiskinan ekstrem dapat diwujudkan.Wakapolri menjelaskan bahwa langkah Polri mengawal program kesejahteraan ini sejalan dengan masukan yang disampaikan oleh Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, yang menilai Polri memiliki potensi besar untuk membantu menyukseskan kebijakan Presiden melalui jaringan kelembagaan yang menjangkau hingga tingkat desa.“Arah kebijakan Presiden yang tertuang dalam APBN 2026 sangat relevan untuk disosialisasikan melalui Polri, karena telah menyiapkan program yang sangat lengkap guna membantu masyarakat terhindar dari kemiskinan ekstrem. Tugas Polri adalah memastikan seluruh kebijakan tersebut benar-benar sampai kepada rakyat, tepat sasaran, dan berjalan efektif di lapangan,” tegas Wakapolri.Masukan tersebut menjadi landasan penting bagi Polri untuk bergerak lebih proaktif dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia.Sebagai langkah nyata, Wakapolri memerintahkan seluruh jajaran Polri untuk lebih aktif hadir di tengah masyarakat.“Saya instruksikan kepada para Kapolres bersama pemerintah daerah agar lebih banyak turun melihat kondisi objektif di lapangan. Lakukan pendataan keluarga miskin ekstrem secara langsung, bantu verifikasi data, dan dampingi masyarakat agar bisa mengakses seluruh program bantuan pemerintah,” ujarnya.“Polri harus menjadi jembatan kehadiran negara. Jangan sampai ada warga yang berhak menerima bantuan tetapi tidak mengetahui caranya atau kesulitan mengaksesnya,” tegas Wakapolri.Program-Program yang Akan Dikawal PolriUntuk memastikan masyarakat memahami haknya, Polri akan membantu menyosialisasikan dan mengawal berbagai program pemerintah, antara lain:• Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga;• Bantuan Sembako Rp200 ribu per bulan bagi 18,3 juta keluarga; • Beasiswa PIP, KIP Kuliah, dan Beasiswa Sekolah Rakyat Berasrama; • Bantuan Permakanan bagi lansia dan disabilitas; • Bantuan Anak Yatim Piatu (YAPI); • PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta masyarakat; • Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST); • Subsidi listrik, LPG, BBM, pupuk, dan KUR; • Sertifikat halal gratis bagi UMK; • Uang saku magang bagi fresh graduate; • Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 82,9 juta penerima manfaat; • Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi 130,3 juta masyarakat.“Semua program ini adalah wujud nyata kehadiran negara. Tugas Polri memastikan masyarakat mengetahui, mengakses, dan menerima haknya dengan mudah,” jelas Wakapolri.Wakapolri menegaskan bahwa pengawalan program pemerintah harus nyata hingga ke lapangan.“Pendataan harus akurat, verifikasi harus nyata di lapangan, dan bantuan harus benar-benar diterima oleh yang berhak. Itulah ukuran keberhasilan kita,” ujarnya.Ia menekankan pentingnya sinergi antara Polri, pemerintah daerah, BPS, serta kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan setiap rupiah APBN benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.Menutup arahannya, Wakapolri menyampaikan pesan optimisme kepada seluruh jajaran Polri dan masyarakat.“Kami yakin, dengan kerja keras, kepedulian, dan gotong royong, kemiskinan ekstrem bisa kita atasi bersama. Polri berkomitmen penuh mendukung kebijakan Presiden dan memastikan negara hadir untuk rakyatnya,” pungkas Wakapolri.“Tragedi di NTT tidak boleh terulang. Dan Polri akan berada di garis depan untuk memastikan itu.” PNO-12
06 Feb 2026, 15:38 WIT
Terima Kunjungan IDI, Kapolda Maluku Tegaskan Perlindungan Tenaga Medis dan Kepastian Hukum
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menerima audiensi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Maluku sebagai langkah strategis memperkuat sinergi antara kepolisian dan organisasi profesi dalam menjamin keamanan tenaga medis, kepastian hukum praktik kedokteran, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.Audiensi yang berlangsung di Ruang Tamu Kapolda Maluku, Kamis (5/2/2026) sore, menjadi forum dialog konstruktif membahas implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mekanisme penegakan hukum profesi kedokteran, hingga kolaborasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih menjadi perhatian serius di Maluku.Kapolda Maluku didampingi sejumlah pejabat utama Polda Maluku, antara lain *Dirintelkam, Kabiddokkes, Kabiddkum, serta Karumkit Bhayangkara TK III Ambon*. Sementara dari IDI Wilayah Maluku hadir Ketua IDI dr. M. Saleh Tualeka, Sp.M., M.Kes beserta jajaran pengurus inti.Ketua IDI Wilayah Maluku dr. M. Saleh Tualeka menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Kapolda Maluku menerima audiensi organisasi profesi dokter. Ia menjelaskan bahwa terdapat lima poin utama yang menjadi perhatian IDI, yang seluruhnya bermuara pada keberlangsungan pelayanan kesehatan yang aman, profesional, dan berkeadilan bagi masyarakat.“Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, peran organisasi profesi dalam penanganan dugaan pelanggaran disiplin dan etik kedokteran mengalami perubahan. Kami berharap IDI tetap dapat dilibatkan untuk memberikan klarifikasi awal sebelum proses hukum berlanjut,” ujar Ketua IDI.Menurutnya, keterlibatan organisasi profesi bukan untuk menghalangi proses hukum, melainkan memastikan persoalan etik dan disiplin profesi ditangani secara proporsional sesuai koridor keilmuan dan hukum.Selain itu, IDI juga meminta dukungan Polda Maluku dalam memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap tenaga medis saat menjalankan praktik kedokteran di fasilitas pelayanan kesehatan, terutama ketika muncul potensi konflik atau gangguan keamanan.“Kehadiran aparat keamanan sangat penting untuk menjaga situasi tetap kondusif di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” tegasnya.Menanggapi hal tersebut, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan bahwa Polda Maluku berkomitmen penuh menjamin keamanan tenaga medis dalam menjalankan tugas profesinya.“Tenaga medis, khususnya dokter, harus merasa aman dan terlindungi. Jika ada ancaman, gangguan, atau teror dalam pelaksanaan praktik kedokteran, segera laporkan kepada kami agar dapat kami tindaklanjuti,” kata Kapolda.Kapolda juga menekankan bahwa rumah sakit merupakan ruang pelayanan publik yang harus dijaga keamanan dan ketertibannya. Untuk kondisi darurat, tenaga medis dapat memanfaatkan layanan 110 Polri maupun Hotline Kapolda melalui WhatsApp pengaduan masyarakat.Terkait penegakan hukum profesi kedokteran, Kapolda menegaskan bahwa prinsip due process of law tetap menjadi pedoman utama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.“Hukum ditegakkan untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga profesionalisme tenaga kesehatan. Kita perlu merumuskan mekanisme teknis yang tepat agar keterlibatan organisasi profesi tidak menghambat proses hukum, namun tetap menjamin keadilan,” jelasnya.Kapolda juga membuka ruang evaluasi apabila dalam praktik penyidikan terdapat hal-hal yang dinilai tidak sesuai prosedur. Ia menegaskan bahwa masukan dari IDI akan menjadi bahan koreksi internal bagi Polda Maluku.Dalam audiensi tersebut, Kapolda Maluku turut menyambut baik komitmen IDI Wilayah Maluku untuk bersinergi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.“Kasus yang melibatkan perempuan dan anak masih cukup tinggi dan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Peran IDI sangat penting, terutama dalam aspek medis dan pemulihan korban,” ujarnya.Audiensi ini juga membahas rencana pembentukan nota kesepahaman (MoU) antara Polda Maluku dan IDI Wilayah Maluku sebagai dasar kerja sama jangka panjang dalam perlindungan profesi kedokteran, penyelenggaraan praktik medis, serta dukungan terhadap penegakan hukum yang berkeadilan.Menutup pertemuan, Kapolda Maluku menyampaikan apresiasi atas inisiatif IDI Wilayah Maluku membangun komunikasi dan kerja sama dengan Polda Maluku.“Sinergi ini sangat penting untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang aman, profesional, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara,” pungkas Kapolda.Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif, serta diharapkan menjadi fondasi kerja sama yang lebih solid antara Polri dan organisasi profesi dokter dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan nasional, khususnya di wilayah Maluku. PNO-12
06 Feb 2026, 15:28 WIT
Lolos Uji Bulog, Polsek Teluk Ambon Dampingi Petani Jagung Hingga Pemasaran
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat perannya dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi rakyat melalui pendampingan hingga pemasaran hasil pertanian. Upaya konkret tersebut dilakukan Polsek Teluk Ambon dengan mengawal proses penjualan hasil panen jagung kelompok tani ke Perum Bulog.Pada Kamis (5/2/2026) pukul 09.11 WIT, Kanit Binmas Polsek Teluk Ambon IPDA Burhan Nawir, didampingi Bhabinkamtibmas Negeri Hative Besar AIPTU I Komang Adi Sukerta, bersama Ketua Kelompok Tani Sumber Rezeki Daeng Baharudin, melaksanakan pengepakan jagung pipil hasil panen kuartal IV untuk persiapan pemasaran dan penjualan ke Bulog. Kegiatan tersebut dikoordinir langsung oleh Kapolsek Teluk Ambon IPTU Restu H. Purba, SH, MH.Sebelum dipasarkan, jagung pipil terlebih dahulu menjalani serangkaian pengujian di Bulog Waihaong, meliputi uji kadar air dan uji bakteri atau jamur. Hasil pengujian menunjukkan bahwa jagung pipil yang dipanen memenuhi standar dan kriteria pasar Bulog.Selanjutnya, pada pukul 11.14 WIT, rombongan tiba di Bulog Air Salobar untuk melaksanakan penimbangan hasil panen. Dari penimbangan tersebut, jagung pipil kuartal IV menghasilkan 655,04 kilogram, yang dikemas dalam karung ukuran lima kilogram.Harga jual yang diterima kelompok tani sebesar Rp 6.400 per kilogram, sehingga total nilai penjualan mencapai sekitar Rp 4,16 juta, yang akan ditransfer langsung ke rekening Kelompok Tani Sumber Rezeki. Proses administrasi dilanjutkan dengan koordinasi bersama Manager SCTP Bulog Ambon Abdul Azis terkait mekanisme pencairan dana dan pendaftaran kelompok tani sebagai pemasok jagung pipil di Kota Ambon.Kapolsek Teluk Ambon IPTU Restu H. Purba menegaskan bahwa keterlibatan Polri tidak berhenti pada tahap produksi, tetapi juga memastikan hasil pertanian terserap pasar.“Polri hadir mengawal seluruh proses, mulai dari pendampingan, panen, hingga pemasaran ke Bulog. Ini bagian dari komitmen kami mendukung ketahanan pangan sekaligus memastikan petani memperoleh manfaat ekonomi yang nyata,” ujarnya.Sementara itu, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menekankan bahwa pengawalan hilirisasi pangan merupakan strategi Polri dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.“Ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi rakyat saling berkaitan. Ketika hasil panen petani terserap pasar dengan harga layak, kesejahteraan meningkat dan stabilitas wilayah dapat terjaga,” kata Kapolresta.Seluruh rangkaian kegiatan pemasaran dan penjualan jagung pipil ke Bulog berjalan aman, tertib, dan lancar.Keberhasilan penjualan jagung pipil kelompok tani Teluk Ambon ke Bulog menunjukkan peran strategis Polri dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pendekatan hilirisasi. Pendampingan yang dilakukan Polri tidak hanya berhenti pada aspek keamanan, tetapi menyentuh langsung rantai ekonomi rakyat.Keterlibatan Polri dalam mengawal pengujian mutu, penimbangan, hingga transaksi penjualan menciptakan kepastian pasar bagi petani. Hal ini menjadi faktor penting dalam menjaga semangat produksi dan keberlanjutan usaha pertanian rakyat, khususnya di wilayah kepulauan seperti Maluku.Model pendampingan ini menegaskan bahwa Polri bertransformasi menjadi mitra pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ketika ketahanan pangan diperkuat melalui mekanisme pasar yang adil, maka ketahanan ekonomi rakyat akan tumbuh, sekaligus memperkokoh ketahanan nasional secara menyeluruh. PNO-12
06 Feb 2026, 15:17 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
