Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Jelang Turnamen E-Sports, Polda Maluku dan ESI Finalisasi Persiapan Kapolri Cup 2026
Papuanewsonline.com, Ambon – Empat hari menjelang pembukaan E-SPORTS KAPOLRI CUP 2026 DREAM TO BECOME, Polda Maluku memfinalisasi seluruh persiapan penyelenggaraan turnamen melalui rapat teknis bersama Pengurus E-Sports Indonesia (ESI) Provinsi Maluku. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam menghadirkan kompetisi e-sports yang profesional, sportif, sekaligus menjadi wadah pembinaan generasi muda di bidang olahraga elektronik.Rapat teknis dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., di Ruang Kerja Kabid Humas Polda Maluku, Jumat (10/7/2026), dengan melibatkan unsur panitia dari Polda Maluku dan Pengurus ESI Provinsi Maluku.Hadir dalam rapat tersebut Ketua Harian ESI Provinsi Maluku Rimaniar J. Hetharia, Sekretaris Pengprov ESI Maluku Emphy Sahetapy, Wakil Sekretaris Michael K. Sitanala, Ketua Bidang Wasit Muhammad Rifai Karmanudin, Ketua Bidang Kompetisi Yafriady Lumapelumey, Kanit Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Maluku Iptu Sofia Alfons, S.H., M.H., Pamin 3 Urmintu Bid Humas Polda Maluku Iptu Marthinus Luhukay, S.Ap., serta Ba Urpulahinfodok Subbid PID Bid Humas Polda Maluku Briptu Kristianto Pesireron, S.Kom.Dalam rapat tersebut dibahas secara menyeluruh kesiapan pelaksanaan turnamen, mulai dari aspek teknis pertandingan, regulasi kompetisi, kesiapan venue, susunan acara, sistem pertandingan, perangkat pendukung, hingga pengamanan kegiatan agar seluruh rangkaian pelaksanaan berjalan aman, tertib, dan sesuai standar penyelenggaraan kompetisi e-sports.Kabid Humas Polda Maluku menegaskan bahwa aspek teknis pertandingan sepenuhnya dipercayakan kepada ESI Provinsi Maluku sebagai organisasi resmi yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kompetisi olahraga elektronik. Sementara itu, Polda Maluku memfokuskan dukungan pada kesiapan sarana dan prasarana, pengamanan, kelancaran rangkaian acara, serta koordinasi lintas panitia."Kami ingin memastikan seluruh persiapan benar-benar matang sebelum hari pelaksanaan. Setiap kebutuhan teknis harus dikomunikasikan sejak dini agar dapat dipenuhi secara optimal. Sinergi antara Polda Maluku dan ESI Provinsi Maluku menjadi kunci untuk menghadirkan turnamen yang profesional, aman, tertib, dan berkualitas," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Menurutnya, penyelenggaraan E-SPORTS KAPOLRI CUP 2026 bukan sekadar kompetisi permainan digital, tetapi juga merupakan bagian dari upaya Polri mendukung lahirnya generasi muda yang kreatif, inovatif, berprestasi, serta menjunjung tinggi nilai sportivitas."Polri melihat e-sports sebagai ruang positif bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi, kemampuan berpikir strategis, kerja sama tim, disiplin, dan semangat kompetisi yang sehat. Karena itu, kami ingin turnamen ini tidak hanya sukses sebagai sebuah event, tetapi juga mampu melahirkan bibit-bibit atlet e-sports yang nantinya dapat mengharumkan nama Maluku di tingkat nasional bahkan internasional," tambahnya.Sementara itu, Pengurus ESI Provinsi Maluku menyampaikan kesiapan penuh untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan E-SPORTS KAPOLRI CUP 2026 DREAM TO BECOME. Untuk menjaga kredibilitas kompetisi, ESI mengusulkan agar seluruh proses pertandingan menggunakan perangkat pertandingan resmi, termasuk melibatkan wasit atau juri bersertifikat dari ESI Provinsi Maluku sehingga seluruh penilaian dapat berlangsung objektif, profesional, dan bebas dari potensi sengketa.Selain itu, ESI juga mengusulkan kehadiran komentator atau caster profesional guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan sekaligus memberikan pengalaman kompetisi yang lebih menarik bagi peserta maupun penonton.Melalui kolaborasi tersebut, turnamen diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi sarana pembinaan atlet e-sports Maluku yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat ekosistem olahraga elektronik di daerah sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia di era digital.Hingga H-4 pelaksanaan, seluruh panitia berkomitmen menuntaskan setiap tahapan persiapan sesuai jadwal. Finalisasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan penyelenggaraan E-SPORTS KAPOLRI CUP 2026 DREAM TO BECOME tingkat Polda Maluku yang profesional, kompetitif, menjunjung tinggi prinsip fair play, serta menjadi momentum sinergi Polri dengan komunitas e-sports dalam membangun generasi muda yang berprestasi, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.Rapat teknis berakhir pada pukul 16.30 WIT dalam suasana aman, tertib, dan kondusif, dengan menghasilkan sejumlah keputusan strategis sebagai dasar finalisasi seluruh persiapan menjelang pembukaan turnamen. PNO-12
11 Jul 2026, 14:09 WIT
Farewell Bulu Tangkis, Kapolda Maluku: Sportivitas Menjadi Fondasi Soliditas Polri Presisi
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa kebersamaan, sportivitas, dan soliditas merupakan fondasi utama dalam membangun organisasi Polri yang profesional, adaptif, dan Presisi. Nilai-nilai tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menjawab tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.Penegasan tersebut disampaikan Kapolda Maluku saat memimpin kegiatan Farewell Bulu Tangkis sebagai bentuk penghormatan kepada Wakapolda Maluku Irjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H., yang mendapat promosi jabatan untuk mengemban amanah baru di lingkungan Polri. Kegiatan berlangsung di Gedung Dojo Imam Iswanto SPN Polda Maluku, Kamis (9/7/2026) sore, dalam suasana penuh keakraban, kekeluargaan, dan semangat sportivitas.Kapolda mengatakan, pergantian pejabat merupakan bagian dari regenerasi kepemimpinan yang menjadi dinamika alami dalam organisasi Polri. Namun, yang terpenting adalah memastikan nilai-nilai pengabdian, loyalitas, profesionalisme, dan soliditas tetap terjaga sebagai kekuatan utama institusi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat."Mutasi jabatan adalah bagian dari proses pembinaan organisasi dan regenerasi kepemimpinan. Yang harus terus kita jaga adalah semangat pengabdian, kebersamaan, dan soliditas. Kepemimpinan boleh berganti, tetapi komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tidak boleh berubah. Itulah semangat Polri Presisi yang harus terus kita rawat bersama," tegas Kapolda.Menurut Kapolda, olahraga menjadi salah satu media yang efektif untuk membangun komunikasi, mempererat hubungan antarpersonel, menumbuhkan sportivitas, serta menghilangkan sekat-sekat formal dalam organisasi. Kebersamaan yang terbangun di luar pelaksanaan tugas akan berdampak positif terhadap kekompakan dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian di lapangan."Olahraga mengajarkan disiplin, kerja sama, sportivitas, dan saling menghargai. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi soliditas organisasi. Ketika soliditas terbangun dengan baik, maka pelaksanaan tugas kepolisian akan semakin profesional, responsif, dan mampu menjawab harapan masyarakat," ujarnya.Kapolda juga menyampaikan apresiasi kepada Irjen Pol. Imam Thobroni atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdiannya selama bertugas sebagai Wakapolda Maluku. Menurutnya, sinergi yang terjalin selama mendampingi kepemimpinan Polda Maluku telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi, penguatan pelayanan publik, serta terpeliharanya stabilitas keamanan di Provinsi Maluku."Kami melepas Bapak Irjen Pol. Imam Thobroni dengan rasa bangga dan penuh penghormatan. Beliau telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi Polda Maluku. Keberhasilan yang diraih merupakan kebanggaan bersama dan menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan dedikasi, integritas, dan profesionalisme dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara," kata Kapolda.Lebih lanjut, Kapolda menegaskan bahwa soliditas internal menjadi modal strategis bagi Polda Maluku dalam mengawal berbagai agenda prioritas, mulai dari pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, penegakan hukum yang berkeadilan, hingga pengamanan berbagai program strategis pemerintah dan pembangunan nasional di Provinsi Maluku.Sementara itu, Irjen Pol. Imam Thobroni menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Kapolda Maluku beserta seluruh keluarga besar Polda Maluku atas dukungan, kerja sama, dan kebersamaan yang terjalin selama dirinya mengemban amanah sebagai Wakapolda Maluku.Menurutnya, berbagai kegiatan olahraga yang rutin dilaksanakan tidak hanya menjadi sarana menjaga kebugaran, tetapi juga membangun komunikasi, mempererat silaturahmi, dan memperkuat rasa persaudaraan di lingkungan Polri."Kebersamaan yang saya rasakan di Polda Maluku merupakan pengalaman yang sangat berharga. Saya berharap semangat kekeluargaan, soliditas, dan budaya saling mendukung ini terus dipelihara sebagai kekuatan organisasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ungkapnya.Kegiatan farewell dihadiri Irwasda Polda Maluku, para Pejabat Utama Polda Maluku, personel, komunitas bulu tangkis Polda Maluku, serta keluarga besar Bhayangkara. Suasana pertandingan persahabatan berlangsung penuh keakraban, mencerminkan eratnya hubungan kekeluargaan yang selama ini terbangun di lingkungan Polda Maluku.Bagi Polda Maluku, momentum pelepasan Wakapolda bukan sekadar seremoni perpisahan, melainkan penegasan bahwa regenerasi kepemimpinan harus menjadi energi baru untuk memperkuat profesionalisme, menjaga soliditas organisasi, dan melanjutkan transformasi Polri Presisi. Dengan semangat kebersamaan dan sportivitas yang terus dipelihara, Polda Maluku berkomitmen menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin humanis, profesional, dan dipercaya masyarakat dalam mendukung stabilitas keamanan serta pembangunan nasional, khususnya di kawasan timur Indonesia. PNO-12
11 Jul 2026, 13:58 WIT
Transformasi Polri Presisi, Polda Maluku Sambut Brigjen Pol. Arif Budiman
Papuanewsonline.com, Ambon – Penguatan kepemimpinan di lingkungan Polda Maluku terus dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja organisasi dalam mendukung transformasi Polri Presisi dan menjawab tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks. Menjelang pelaksanaan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku, Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.Si., tiba di Ambon, Kamis (9/7/2026), dan disambut secara resmi di Bandara Internasional Pattimura.Prosesi penyambutan dipimpin langsung oleh Irwasda Polda Maluku, Kombes Pol. I Made Sunarta, S.E., M.H., mewakili Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. Turut hadir mendampingi Wakil Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Maluku Ny. Ade Wirya Sunarta beserta jajaran pengurus Bhayangkari, para Pejabat Utama Polda Maluku, antara lain Karo Ops, Karo SDM, Dansat Brimob, Kabid Keuangan, Kabid TIK, Plt. Karo Logistik, Penata Kebijakan Kapolri TK III Polda Maluku, serta Kapolsek Bandara Pattimura.Brigjen Pol. Arif Budiman tiba di Ambon bersama istri, Ny. Sari Arif Budiman, dan keluarga. Kehadirannya merupakan bagian dari mutasi jabatan di lingkungan Polri sebagai langkah penyegaran organisasi sekaligus penguatan kepemimpinan Polda Maluku dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah kepulauan yang memiliki posisi strategis di kawasan timur Indonesia.Irwasda Polda Maluku Kombes Pol. I Made Sunarta mengatakan, penyambutan tersebut bukan sekadar tradisi organisasi, tetapi menjadi simbol kesiapan seluruh jajaran Polda Maluku menyambut kepemimpinan baru guna memperkuat sinergi internal dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat."Kehadiran Brigjen Pol. Arif Budiman sebagai Wakapolda Maluku merupakan bagian dari penguatan kepemimpinan organisasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kepolisian yang semakin dinamis di wilayah Maluku. Kami optimistis, dengan pengalaman dan kapasitas yang beliau miliki, pelaksanaan program Polri Presisi di Maluku akan semakin optimal," ujar Irwasda.Menurutnya, soliditas internal menjadi fondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan tugas, mulai dari pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga pengamanan berbagai agenda strategis nasional yang tengah berjalan di Provinsi Maluku."Penyambutan ini merupakan wujud penghormatan institusi sekaligus simbol komitmen seluruh personel untuk mendukung kepemimpinan Wakapolda yang baru. Sinergi antara Kapolda, Wakapolda, Pejabat Utama, dan seluruh jajaran akan semakin memperkuat kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang profesional, modern, serta dipercaya publik," tambahnya.Sesuai agenda yang telah ditetapkan, Brigjen Pol. Arif Budiman akan resmi mengemban amanah sebagai Wakapolda Maluku melalui prosesi Serah Terima Jabatan yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 11 Juli 2026.Polda Maluku meyakini kehadiran Wakapolda yang baru akan semakin memperkuat kepemimpinan organisasi dalam mengakselerasi implementasi program Polri Presisi, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menjaga stabilitas keamanan, serta mendukung iklim investasi dan berbagai program strategis pemerintah di Provinsi Maluku.Dengan penguatan kepemimpinan tersebut, Polda Maluku berkomitmen terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat kepercayaan publik, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat sebagai bagian dari kontribusi Polri dalam mendukung pembangunan nasional. PNO-12
11 Jul 2026, 13:47 WIT
Kapolda Maluku Hadiri HUT Persatuan Purnawirawan Polri ke-27
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa para purnawirawan Polri merupakan kekuatan strategis yang tetap memiliki peran penting dalam mendukung transformasi Polri Presisi melalui pengalaman, keteladanan, serta komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara.Penegasan tersebut disampaikan Kapolda saat menghadiri acara syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Purnawirawan (PP) Polri ke-27 Tahun 2026 yang digelar di Aula Basudara Manise, Lantai V Mapolda Maluku, Ambon, Kamis (9/7/2026).Mengusung tema "Purna Bhakti Bukan Akhir Pengabdian, Tegakkan Komitmen dan Perkokoh Sikap Konsistensi PP Polri dalam Mendukung Tugas Polri yang Presisi," peringatan HUT PP Polri ke-27 menjadi momentum mempertegas sinergi antara personel Polri yang masih aktif dengan para purnawirawan dalam menjaga profesionalisme, memperkuat kepercayaan publik, serta mendukung terwujudnya Polri yang Presisi.Kapolda Maluku mengatakan bahwa tantangan tugas Polri ke depan semakin kompleks seiring dengan perkembangan dinamika sosial, kemajuan teknologi, hingga meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan kepolisian. Karena itu, pengalaman dan nilai-nilai pengabdian yang dimiliki para purnawirawan merupakan aset strategis yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi Bhayangkara saat ini."Purnawirawan Polri bukan sekadar bagian dari sejarah institusi, tetapi tetap merupakan kekuatan strategis dalam perjalanan Polri ke depan. Pengalaman, integritas, loyalitas, dan keteladanan yang telah dibangun selama bertahun-tahun menjadi modal penting untuk memperkuat transformasi Polri Presisi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," tegas Kapolda.Menurutnya, semangat kebersamaan antara personel aktif dan para purnawirawan harus terus dipelihara sebagai bagian dari budaya organisasi yang kuat. Hubungan tersebut bukan hanya sebatas ikatan emosional, tetapi juga menjadi sarana transfer pengalaman, nilai-nilai kepemimpinan, serta etika pengabdian yang menjadi fondasi profesionalisme Polri."Semboyan Sekali Bhayangkara Tetap Bhayangkara dan Sekali Berbakti, Tetap Setia bukan hanya slogan. Para senior telah membuktikan bahwa pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara tidak berhenti ketika masa dinas berakhir. Semangat itulah yang harus terus menjadi inspirasi bagi seluruh personel Polri," ujar Kapolda.Kapolda juga mengajak seluruh anggota PP Polri untuk terus memberikan masukan, pemikiran, dan dukungan moral kepada institusi sebagai mitra strategis dalam mewujudkan Polri yang semakin profesional, modern, dan dipercaya masyarakat.Rangkaian syukuran HUT PP Polri ke-27 ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng oleh Kapolda Maluku yang kemudian diserahkan kepada AKBP (Purn.) Irwan Tutupoho sebagai simbol penghormatan institusi kepada para Bhayangkara yang telah menyelesaikan masa dinas, namun tetap menunjukkan komitmen pengabdian melalui wadah Persatuan Purnawirawan Polri.Sebelumnya, Ketua PP Polri Daerah Maluku AKBP (Purn.) Esterlina Nirahua, S.H., M.H., membacakan amanat Ketua Umum PP Polri yang menekankan pentingnya menjaga soliditas organisasi, memperkuat sinergi antarpurnawirawan di seluruh Indonesia, serta terus mendukung berbagai kebijakan dan program transformasi Polri Presisi demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.Kegiatan tersebut turut dihadiri para Pejabat Utama Polda Maluku, di antaranya Dir Binmas, Karo SDM, Dir Intelkam, dan Dirreskrimsus Polda Maluku. Hadir pula perwakilan PT ASABRI, Legiun Veteran Republik Indonesia Wilayah Maluku, KBPP Polri Daerah Maluku, serta unsur Kesbangpol Provinsi Maluku.Melalui peringatan HUT PP Polri ke-27 ini, Kapolda Maluku berharap sinergi antara Polri aktif dan para purnawirawan semakin kokoh sebagai kekuatan moral dan strategis dalam menjaga stabilitas keamanan, memperkuat kepercayaan publik, serta mendukung keberhasilan transformasi Polri Presisi demi terwujudnya Indonesia yang aman, tertib, dan maju. PNO-12
11 Jul 2026, 13:40 WIT
BPKAD Akui SILPA Rp1,1 Triliun, Edward Desak Prabowo Perintahkan KPK "Gerebek" APBD Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika – Kepala BPKAD Mimika mengakui SILPA APBD 2025 mencapai Rp1,1 triliun. Pengakuan itu langsung memicu desakan agar Presiden Prabowo memerintahkan KPK dan Kejagung turun audit.BPKAD buka angka 1,1TKepala BPKAD Mimika, Marthen Tappi Mallisa, membenarkan SILPA APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,1 triliun.Penyebab penyerapan anjlokMenurut Mallisa, realisasi penyerapan anggaran 2025 hanya 80,12%. "Ada kegiatan yang gagal berkontrak dan belum sempat dibayarkan sampai akhir tahun anggaran," terangnya.Soal bunga ikut giro Bank PapuaMallisa menyebut bunga dari dana tersebut mengikuti ketentuan bunga giro Bank Papua. Untuk besaran pastinya diminta konfirmasi ke Bank Papua.Beredar dugaan bunga bergeserInformasi yang dihimpun redaksi menyebut ada dugaan transaksi mencurigakan. Bunga dari SILPA Rp1,1 triliun disebut bergeser ke rekening bank lain. Namun informasi ini belum terkonfirmasi.Bongkar utang ratusan miliarTokoh pemuda Mimika, Edward, menyoroti SILPA Rp1,1 triliun sekaligus utang Pemda ke pihak ketiga ratusan miliar yang disebutnya belum terselesaikan hingga 2026.Desak Prabowo turunkan KPK-KejagungKarena dinilai sudah berlarut, Edward mendesak Presiden Prabowo Subianto agar memerintahkan KPK dan Kejagung turun ke Mimika melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap APBD 2025.Analisis potensi pidanaMenurut Edward, SILPA adalah bagian dari keuangan negara. Jika ada manipulasi, rekayasa anggaran, penyalahgunaan kewenangan, atau penggunaan dana yang bertentangan aturan, maka berpotensi memenuhi unsur tindak pidana korupsi.Tunggu langkah hukumEdward menegaskan dugaan tersebut tetap harus dibuktikan lewat penyelidikan aparat hukum. Hingga berita ini ditayangkan, KPK, Kejagung, dan Bank Papua belum memberikan keterangan resmi.Penulis: HendrikEditor: OF
10 Jul 2026, 23:36 WIT
Pemkab Mimika Dorong Digitalisasi Organisasi Pemuda dan Masyarakat Melalui MENOK SIDAK KANDA
Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar kegiatan penyusunan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan implementasi penggunaan langsung aplikasi MENOK SIDAK KANDA, Jumat (10/7/2026).Bupati Mimika dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Fransiskus Kobeyau, mengatakan organisasi kemasyarakatan (ormas) memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ormas tidak hanya menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak pembangunan sosial, ekonomi, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat.Menurutnya, seiring perkembangan zaman dan arus globalisasi, tantangan yang dihadapi organisasi kemasyarakatan semakin kompleks. Karena itu, diperlukan penguatan kapasitas serta pemanfaatan teknologi informasi agar ormas mampu menjalankan fungsinya secara profesional, transparan, dan akuntabel.Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Kesbangpol menghadirkan aplikasi MENOK SIDAK KANDA, sebuah inovasi digital yang bertujuan mempermudah pelayanan, pendataan, dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Mimika."Aplikasi ini merupakan langkah konkret dalam mendukung transformasi digital tata kelola organisasi kemasyarakatan, sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, tertib, efektif, dan tepat sasaran," ujar Fransiskus.Ia menjelaskan, aplikasi MENOK SIDAK KANDA dilengkapi dengan sejumlah fitur, di antaranya pendaftaran dan pelaporan kegiatan ormas secara daring (online), verifikasi legalitas dan pembinaan kelembagaan, ruang komunikasi interaktif antara ormas dan pemerintah daerah, serta pemetaan kontribusi ormas dalam pembangunan daerah.Melalui kegiatan bimbingan teknis tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap seluruh peserta dapat memahami cara memanfaatkan aplikasi MENOK SIDAK KANDA secara optimal. Aplikasi itu diharapkan tidak hanya menjadi sarana administrasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat peran organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan daerah.Selain itu, peserta juga diharapkan dapat menyebarluaskan informasi mengenai penggunaan aplikasi tersebut kepada seluruh anggota organisasi masing-masing sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh seluruh organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Mimika.Penulis: BimEditor: OF
10 Jul 2026, 13:09 WIT
DPR Papua Tengah Dapil Mimika Turun Kampung, Cek Visi "Pembangunan Dari Kampung Ke Kota"
Papuanewsonline.com, Mimika – Anggota DPR Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Mimika akan menggelar kunjungan kerja ke kampung-kampung dan distrik di Kabupaten Mimika. Kunker ini untuk memastikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika berjalan di lapangan.Hal tersebut disampaikan dalam rilis tertulis Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Yohanes Kemong.Tujuan utama kunkerMenurut Yohanes Kemong, kunjungan dilakukan untuk melihat langsung dan mendengarkan langsung dari masyarakat. "Kami ingin memastikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, yaitu Pembangunan dari Kampung ke Kota," ujarnya.7 lokasi kunjunganDistrik dan kampung yang akan dikunjungi adalah:Potoai Buru, Jita, Agimuga, Jila, Alama, Kokonao, ManasariFungsi pengawasan anggaranKemong menegaskan DPR Provinsi juga punya fungsi pengawasan. "Ada anggaran dari provinsi ke kabupaten hingga perlu kita awasi termasuk anggaran APBD Mimika. Karena semua anggaran dari pusat, provinsi hingga kabupaten hanya peruntukan demi masyarakat membangun daerah," katanya.Uji visi misi di lapanganIa menilai visi misi Bupati-Wabup sudah sangat jelas. Karena itu DPRPT akan kunjung kerja dari kampung ke kota. "Untuk melihat semua, apa sudah visi misi atau hanya omong-omong di atas kertas," tegasnya.Sorot Sekolah Sepanjang Hari KokonaoSekaligus, DPRPT akan melakukan kunjungan ke Sekolah Sepanjang Hari di Kokonao. Sekolah ini mendapat kucuran dana dari APBD Provinsi.Anggaran 8 miliar makan gratisDijelaskan Kemong, untuk program Sekolah Sepanjang Hari di Kokonao ada anggaran makan gratis sebesar Rp8 miliar. Sementara di Pomako, Sekolah Sepanjang Hari dananya bersumber dari APBD Mimika.Ada hibah Rp80 miliar dan beasiswaProvinsi Papua Tengah juga mengucurkan hibah ke Kabupaten Mimika sebesar Rp80 miliar. Selain itu, anggaran beasiswa untuk siswa SMP, SMA, dan mahasiswa di Mimika juga menjadi perhatian dalam kunker ini.Pastikan anggaran sampai ke masyarakatKunker ini disebut sebagai bentuk komitmen DPRPT mengawal agar seluruh anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat kampung.Penulis: HendrikEditor: OF
10 Jul 2026, 11:44 WIT
Penyusunan Perda Pemanfaatan Tailing Diminta Libatkan Lemasa dan Lemasko Sejak Awal
Papuanewsonline.com, Mimika — Tim Leader kajian Review Master Plan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tailing PT Freeport Indonesia Andi Utomo menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat adat harus dimulai sejak tahap perencanaan hingga pengambilan keputusan dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda). Saat diwawancarai pada Kamis, 9/07/2026.Menurutnya, lembaga adat seperti Lemasa dan Lemasko tidak boleh hanya menerima dampak atau dilibatkan setelah kebijakan ditetapkan. Sebaliknya, masyarakat adat harus menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan sejak awal."Intinya adalah bagaimana lembaga adat itu terlibat langsung sejak perencanaan. Bukan hanya nanti menerima akibatnya atau proses berikutnya setelah ditetapkan, tetapi ikut mengambil keputusan mengenai apa yang akan dilakukan, apa yang harus disetujui, dan sebagainya. Semua lembaga adat harus ikut membuat keputusan," ujarnya.Ia menegaskan, penyusunan Perda harus dilakukan secara formal dengan melibatkan masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan (stakeholder). Keterlibatan tersebut mencakup pembahasan seluruh pasal, mulai dari awal hingga akhir bersama DPRD."Karena Perda mengikat semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Pemerintah juga tidak boleh melanggar Perda. Oleh karena itu, masyarakat adat harus terlibat dalam seluruh lini yang diatur dalam Perda, termasuk membahas seluruh pasalnya dari awal sampai akhir," katanya.Lebih lanjut dijelaskan, pembahasan tersebut juga harus mencakup arah pemanfaatan tailing dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.Pada tahap awal, fokus diarahkan pada pengoperasian perusahaan daerah (Perusda). Sementara untuk jangka menengah dan panjang diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap kandungan material tailing.Menurutnya, tailing tidak boleh dimanfaatkan atau dijual dalam bentuk bahan mentah (raw material)."Kita tidak bisa menjual atau memanfaatkan tailing apa adanya sebagai raw material. Yang kita jual sebenarnya memiliki nilai yang jauh lebih tinggi. Secara harfiah saja, tailing terasa lebih berat dibanding material biasa. Itu menunjukkan adanya kandungan logam dan mineral lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Karena itu perlu penelitian agar diketahui nilai sesungguhnya sebelum dimanfaatkan atau dijual," jelasnya.Ia menambahkan, pemanfaatan tailing harus dirancang secara bertahap agar manfaat ekonominya dapat diperoleh secara maksimal.Menanggapi langkah yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Mimika, ia berharap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) segera dilaksanakan."Persoalan ini sudah terlalu lama tertunda. Perusda bahkan sudah berganti manajemen. Padahal, berdasarkan informasi yang kami terima, izin pemanfaatan tailing melalui perjanjian dengan PT Freeport Indonesia sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Artinya, sebenarnya program ini sudah bisa berjalan. Yang perlu segera dilakukan sekarang adalah pembahasan Perdanya," ujarnya.Ia juga meminta agar proses tersebut terus dikawal."Silakan ditanyakan kepada BRIDA atau Pemerintah Daerah kapan pembahasan Perdanya dimulai. Begitu Perdanya selesai, seluruh proses pemanfaatan tailing sudah bisa berjalan," Tutupnya.Penulis: BimEditor: OF
09 Jul 2026, 23:53 WIT
Badai Di Korps Adhyaksa: Isu Febrie Diminta Mundur Dan Misteri Brankas Emas Ratusan Miliar
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kejaksaan Agung tengah menjadi sorotan setelah muncul isu yang menyeret nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Beredar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta Febrie Adriansyah untuk mengundurkan diri dari jabatannya guna menghadapi proses hukum yang disebut sedang ditangani kepolisian. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi dari Kejaksaan Agung maupun pihak Istana terkait informasi tersebut.Di tengah belum adanya klarifikasi resmi, perhatian publik juga tertuju pada langkah penyidikan yang dilakukan aparat kepolisian. Berdasarkan informasi yang beredar, tim gabungan Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di 12 lokasi di wilayah Jakarta dan Bogor dalam rangka penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penyidikan tersebut disebut berkaitan dengan sejumlah perkara, di antaranya dugaan pengadaan batu bara PT PLN, pengembangan kasus investasi PT Asabri, serta perkara utang piutang PT CBS dengan anak usaha Krakatau Steel, PT KNI.Dalam rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik dikabarkan menemukan sejumlah aset bernilai besar. Di antaranya uang tunai sekitar Rp67 miliar yang disebut diamankan dari sebuah kafe dan tempat penukaran uang di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Selain itu, dari sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor, penyidik juga disebut menemukan brankas yang berisi sekitar 74 kilogram emas batangan serta mata uang asing senilai USD4,76 juta dan SGD14 juta. Nilai keseluruhan aset yang diamankan dari lokasi tersebut disebut mencapai sekitar Rp476 miliar.Perkembangan kasus ini juga memunculkan berbagai analisis mengenai dinamika hubungan antarlembaga penegak hukum. Sejumlah informasi yang beredar menyebut adanya pengamanan di kediaman Jampidsus Febrie Adriansyah oleh personel TNI setelah pelaksanaan penggeledahan. Di sisi lain, muncul pula isu mengenai pergerakan sejumlah orang ke Mapolda Metro Jaya yang kemudian dibantah oleh Mabes TNI. Hingga saat ini belum terdapat keterangan resmi yang menyatakan adanya konflik antarlembaga sebagaimana berbagai spekulasi yang berkembang di ruang publik.Sejumlah pengamat juga menyoroti dugaan pola pencucian uang yang tengah diselidiki aparat penegak hukum. Dugaan tersebut mengarah pada skema penyamaran aliran dana melalui transaksi korporasi, kepemilikan logam mulia, valuta asing, hingga investasi pada sektor usaha. Namun demikian, seluruh dugaan tersebut masih berada dalam proses penyidikan sehingga belum dapat disimpulkan sebagai fakta hukum yang telah terbukti.Di tengah berkembangnya berbagai informasi, masyarakat diimbau untuk menunggu hasil penyidikan resmi dari aparat penegak hukum. Proses hukum yang sedang berlangsung masih memerlukan pembuktian melalui penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap pihak tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.Hingga berita ini diterbitkan, Kejaksaan Agung belum memberikan tanggapan resmi terkait isu yang beredar mengenai Febrie Adriansyah maupun perkembangan penyidikan yang dilakukan kepolisian. Demikian pula pihak Istana belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kabar yang menyebut adanya permintaan pengunduran diri terhadap Jampidsus. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.Penulis: JidEditor: OF
09 Jul 2026, 23:42 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
