Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Manfaatkan Lahan Kosong, Polsek Tanimbar Utara Tanam Jagung di Desa Ridool
Papuanewsonline.com, Tanimbar - Personel Polsek Tanimbar, melaksanakan penanaman jagung yang bertempat di lahan Temarlalan, Desa Ridool, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.Penanaman jagung yang dilaksanakan pada Minggu (1/2/2026) sore tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Tanimbar Utara, Iptu Everardus Fasse. Turut hadir para perwira dan anggota Polsek Tanimbar Utara. Kapolsek Tanimbar Utara Iptu Everardus Fasse mengatakan, penanaman jagung yang dilaksanakan bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan khususnya di wilayah hukum Polsek Tanimbar Utara.Selain mendukung ketahanan pangan nasional, penanaman jagung juga dilakukan untuk memanfaatkan lahan kosong agar lebih produktif.Kegiatan tersebut juga dilakukan bersinergi dengan masyarakat. "Kita juga menjalin kerja sama yang baik antara Polri dan masyarakat," jelasnya.Sebelum penanaman jagung, Iptu Fasse mengaku pihaknya terlebih dulu menyiapkan lahan mulai dari pembersihan dan penggemburan tanah. Selanjutnya dibuat lubang tanam dengan jarak yang sesuai. Bibit jagung kemudian ditanam dan ditutup kembali dengan tanah. Setelah itu dilakukan penyiraman secukupnya agar bibit dapat tumbuh dengan baik."Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan lokal dan mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan secara nasional," jelasnya.Kepada semua pihak yang telah membantu, Iptu Fasse menyampaikan apresiasi karena telah berkontribusi dalam kegiatan ini. "Sinergi lintas sektor sangat penting untuk mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan di wilayah ini," harapnya. PNO-12
02 Feb 2026, 16:29 WIT
Cegah Aksi Kriminalitas, Tim Ops Pekat Polda Maluku Gelar Patroli Dialogis
Papuanewsonline.com, Ambon - Tim Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Salawaku Polda Maluku, gencar melaksanakan patroli dialogis di tempat-tempat keramaian seperti di pusat perbelanjaan, pasar, hingga terminal angkutan umum.Hari ini, Sabtu (31/1/2026), kegiatan yang bertujuan mencegah terjadinya aksi premanisme, peredaran minuman keras ilegal, narkoba, prostitusi hingga kejahatan lainnya yang kerap meresahkan masyarakat tersebut dilaksanakan di kawasan Terminal Transit Passo."Patroli dialogis yang dilakukan yaitu menyapa langsung masyarakat yang beraktivitas di tempat-tempat keramaian. Tim Ops Pekat menyampaikan pesan-pesan kamtibmas," ungkap Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K.Masyarakat yang ditemui, khususnya di kawasan terminal transit Passo seperti pedagang, sopir hingga pengunjung, diingatkan untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang meresahkan. Seperti pungutan liar, palak liar dan kejahatan jalanan lainnya."Warga juga diminta untuk melaporkan aparat kepolisian terdekat apabila menemukan aktivitas-aktivitas masyarakat yang berpotensi mengganggu situasi kamtibmas," ungkapnya.Pada kesempatan itu, para pemuda yang dijumpai juga diingatkan untuk tidak mengonsumsi minuman keras ilegal. Sebab, hal tersebut dapat mengganggu situasi kamtibmas yang kondusif."Warga yang ditemui juga diajak agar tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat berakibat hukum yang dapat merugikan diri sendiri dan keluarga maupun orang lain," jelasnya.Polda Maluku menghimbau seluruh elemen masyarakat agar dapat bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang aman, damai dan bermartabat. PNO-12
01 Feb 2026, 12:14 WIT
Siapkan Lahan Produktif di Perbatasan, Polsek Wertamrian Dukung Ketahanan Pangan Nasional
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Kepolisian Republik Indonesia terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung ketahanan pangan nasional sebagaimana menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Di wilayah perbatasan selatan Indonesia, Polsek Wertamrian Polres Kepulauan Tanimbar mengambil langkah konkret dengan menyiapkan lahan produktif melalui kegiatan pembersihan lahan seluas 1,5 hektare.Kegiatan pembersihan lahan hari ke-2 tersebut dilaksanakan pada Jumat (30/1/2026) pukul 10.00–13.30 WIT di lahan Mapolsek Wertamrian, Kecamatan Wertamrian. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolsek Wertamrian, IPDA Kurniawan D. Sandi, dengan melibatkan personel Polsek Wertamrian serta dukungan Pemerintah Desa Tumbur dan masyarakat setempat.Langkah ini merupakan bagian dari peran aktif Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi pemanfaatan lahan, khususnya di wilayah kepulauan dan perbatasan yang memiliki potensi strategis namun masih perlu pengelolaan berkelanjutan.“Polri tidak hanya hadir menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan di tingkat lokal, termasuk dalam menyiapkan lahan yang ke depan dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat,” ujar IPDA Kurniawan di sela kegiatan.Dalam kegiatan tersebut, personel Polsek Wertamrian bersama masyarakat melakukan pembersihan semak belukar, rumput liar, dan pepohonan kecil, serta pengumpulan material sisa menggunakan peralatan sederhana seperti parang, cangkul, dan mesin pemotong rumput. Seluruh tahapan dilaksanakan secara gotong royong, mencerminkan sinergi Polri dan masyarakat dalam membangun kemandirian pangan dari desa.Adapun tujuan kegiatan ini antara lain untuk menyiapkan lahan agar siap digunakan sesuai peruntukannya, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan tertata, serta menghilangkan hambatan fisik yang dapat menghambat pemanfaatan lahan secara optimalHasil dari kegiatan pembersihan lahan hari ke-2 menunjukkan lahan Mapolsek Wertamrian kini telah bersih dan siap memasuki tahap pemanfaatan selanjutnya. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif.Kegiatan ini juga sejalan dengan semangat Polri Presisi yang menekankan kehadiran Polri sebagai institusi yang responsif, prediktif, dan berorientasi pada solusi nyata atas tantangan masyarakat, termasuk dalam menghadapi ancaman krisis pangan global.Langkah Polsek Wertamrian menyiapkan lahan produktif di Kepulauan Tanimbar menunjukkan wajah Polri yang adaptif dan kontributif dalam agenda besar ketahanan pangan nasional. Di tengah tantangan geografis wilayah kepulauan dan keterbatasan infrastruktur, inisiatif ini menjadi contoh konkret bagaimana Polri mampu berperan sebagai akselerator pembangunan berbasis desa.Keterlibatan langsung masyarakat dan pemerintah desa juga memperkuat pesan bahwa ketahanan pangan bukan semata urusan sektor pertanian, melainkan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Dari Maluku, Polri mengirimkan pesan kuat bahwa penguatan ketahanan nasional dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan di tingkat lokal. PNO-12
31 Jan 2026, 17:58 WIT
Pascabanjir, Polri dan Warga Bener Meriah Kerja Bakti Bersihkan Rumah Ibadah Sambut Ramadan
Papuanewsonline.com, Bener Meriah - Pasca bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bener Meriah, kepedulian Polri terhadap pemulihan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat terus diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan.Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, Polri bersama masyarakat bergotong royong membersihkan rumah ibadah agar kembali layak digunakan untuk beribadah.Polres Bener Meriah bersama personel Brimob Polda Aceh yang tergabung dalam BKO, berkolaborasi dengan masyarakat melaksanakan bakti sosial pascabanjir di Meunasah Al Taqwa, Kampung Lampahan Timur, Kabupaten Bener Meriah. Jumat, (30/1/2026). Kegiatan tersebut difokuskan pada pembersihan lumpur, sampah, serta normalisasi area meunasah yang terdampak banjir sekaligus memastikan sarana ibadah dapat kembali digunakan dengan aman dan nyaman, khususnya untuk menyambut Bulan suci Ramadhan.Kabag SDM Polres Bener Meriah, AKP Yulizan, mengatakan bahwa bakti sosial tersebut untuk mempercepat pemulihan kehidupan warga.“Hari ini Polres Bener Meriah bersama personel Brimob Polda Aceh dan masyarakat melaksanakan kerja bakti membersihkan Meunasah Al Taqwa, Harapannya meunasah ini dapat kembali digunakan untuk beribadah, terutama menyambut ibadah tarawih di bulan suci Ramadan nanti,” ujar AKP Yulizan.Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Meunasah Al Taqwa Lampahan Timur, Tengku Rizal Pahlevi, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kepedulian dan bantuan yang diberikan Polri. “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolda Aceh, Bapak Kapolres Bener Meriah, serta Satuan Brimob Polda Aceh yang telah membantu membersihkan dan menormalisasikan kembali meunasah kami. Insyaallah, menjelang Ramadan, meunasah ini sudah bisa digunakan kembali oleh masyarakat,” ungkapnya.Ungkapan syukur juga disampaikan oleh warga setempat yang merasakan langsung manfaat dari kegiatan tersebut. Salah seorang warga dan jamaah Meunasah Al Taqwa, Abdul Rahman (47), mengaku terharu atas kepedulian Polri.“Alhamdulillah, kami sangat terbantu. Meunasah ini sempat penuh lumpur akibat banjir. Dengan bantuan Bapak-bapak Polisi, sekarang sudah bersih dan bisa kami persiapkan untuk ibadah Ramadan. Semoga menjadi amal ibadah bagi semuanya,” tuturnya.Melalui kegiatan bakti sosial Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan mengabdi kepada masyarakat, menjaga sinergi, serta membantu memulihkan kehidupan sosial dan keagamaan warga, khususnya dalam menyambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah. PNO-12
31 Jan 2026, 17:49 WIT
Kemenko Kumham Imipas dan LPSK Berkolaborasi Hadirkan Keadilan Berbasis Pemulihan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Koordinator
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham
Imipas) bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memperkuat sinergi
dalam pengembangan kebijakan keadilan restoratif yang berorientasi pada
pemulihan korban melalui audiensi strategis yang digelar di Jakarta, Kamis
(29/1/2026).Audiensi tersebut dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi
Materi Hukum dan Keadilan Restoratif Kemenko Kumham Imipas, Robianto, dan
dihadiri jajaran pejabat struktural dari kedua lembaga, sebagai upaya
mempererat koordinasi lintas sektor dalam menghadirkan sistem hukum yang lebih
humanis dan berkeadilan.Dalam pertemuan itu, Robianto menegaskan peran Kemenko
Kumham Imipas sebagai koordinator kebijakan nasional dalam penguatan keadilan
restoratif, khususnya dalam mendorong rekomendasi kebijakan penguatan substansi
hukum pidana berbasis pemulihan korban sebagaimana tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.Ia menekankan bahwa prioritas nasional tersebut telah
dikoordinasikan secara intensif dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas guna memastikan keselarasan arah kebijakan, integrasi lintas
program, serta dampak nyata bagi masyarakat.Robianto menegaskan bahwa keadilan restoratif tidak boleh
dimaknai sebatas penyelesaian perkara semata, melainkan harus menempatkan aspek
pemulihan korban sebagai orientasi utama dalam setiap tahapan proses hukum.Menurutnya, keberhasilan keadilan restoratif diukur dari
sejauh mana korban memperoleh keadilan substantif, pemulihan menyeluruh, serta
jaminan perlindungan yang berkelanjutan, bukan hanya tercapainya kesepakatan
damai.Dalam audiensi tersebut, turut dibahas berbagai isu krusial
yang selama ini menjadi tantangan dalam implementasi keadilan restoratif, mulai
dari kejelasan mekanisme penghitungan kerugian korban, penguatan peran LPSK
dalam pemenuhan restitusi, hingga tata kelola dana abadi korban atau victim
trust fund yang transparan dan akuntabel.Selain itu, optimalisasi peran lembaga mediasi juga menjadi
perhatian, mengingat tidak seluruh penyelesaian perkara melalui pendekatan
restoratif berujung pada pemenuhan restitusi secara memadai bagi korban.Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Arief Suryadi menegaskan
komitmen lembaganya dalam mendukung penuh implementasi keadilan restoratif yang
berfokus pada pemulihan korban secara komprehensif dan berkelanjutan.Ia menjelaskan bahwa peran LPSK berjalan seiring dengan
proses hukum, mulai dari perlindungan korban, pendampingan psikososial,
penghitungan restitusi, hingga pemulihan fisik, psikologis, dan sosial.Arief juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor
agar pemulihan korban tidak berhenti pada putusan pengadilan, melainkan
berlanjut hingga korban benar-benar mampu bangkit dan kembali berfungsi secara
sosial.Audiensi ini sekaligus menjadi ruang konsolidasi strategis
dalam memperkuat pelaksanaan keadilan restoratif, khususnya pada penanganan
perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang membutuhkan pendekatan
sensitif, terpadu, dan berperspektif korban.Melalui penguatan sinergi ini, Kemenko Kumham Imipas dan
LPSK berkomitmen menghadirkan sistem hukum yang lebih berkeadilan, inklusif,
dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia.Kolaborasi yang dibangun diharapkan mampu mendorong
reformasi hukum yang berpihak pada korban, sekaligus memperkuat kepercayaan
publik terhadap kehadiran negara dalam memberikan rasa keadilan yang
sesungguhnya.(GF)
30 Jan 2026, 23:25 WIT
Perkuat Reformasi Birokrasi, Kemenko Kumham Imipas Mantapkan Komitmen Integritas dan Kinerja
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Koordinator
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan melalui
Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum menegaskan komitmen reformasi birokrasi
dengan menggelar Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas
dan Target Kinerja Tahun 2026, Jumat (30/1/2026).Kegiatan ini menjadi titik awal penyelarasan tekad seluruh
jajaran dalam membangun sistem kerja yang berintegritas, transparan, serta
berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus mendukung
pembangunan hukum nasional secara berkelanjutan.Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Kemenko Kumham
Imipas R. Andika Dwi Prasetya, Deputi Bidang Koordinasi Hukum Nofli, Sekretaris
Deputi Koordinasi Hukum Ramelan Supriadi, para Asisten Deputi, serta seluruh
Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Kemenko Kumham Imipas.Dalam sambutannya, Deputi Nofli menekankan bahwa pembangunan
Zona Integritas merupakan komitmen moral seluruh aparatur untuk menghadirkan
perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan, bukan sekadar formalitas
administratif semata.Ia mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan momentum ini
sebagai titik tolak membangun budaya kerja yang profesional, terbuka, dan
bertanggung jawab, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi semakin
meningkat.Penandatanganan komitmen bersama pembangunan Zona Integritas
dan target kinerja kemudian dilakukan oleh seluruh pimpinan tinggi pratama di
lingkungan Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum, dilanjutkan dengan prosesi
pencanangan Zona Integritas yang dipimpin oleh Sekretaris Deputi Koordinasi
Hukum.Sebagai bagian dari penguatan perencanaan strategis, turut
dilakukan penyerahan rencana kerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum Tahun 2026
kepada Sekretaris Kemenko Kumham Imipas sebagai wujud komitmen pencapaian
kinerja yang terukur.Dalam arahannya, Sesmenko R. Andika Dwi Prasetya menegaskan
pentingnya membangun budaya kerja yang profesional, berintegritas, serta
berorientasi pada pelayanan publik, guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan
melayani.Ia juga mendorong agar fungsi koordinasi di bidang hukum
dijalankan secara optimal untuk mendukung pembangunan hukum nasional, dengan
dukungan manajemen yang kuat dari Sekretariat Kemenko Kumham Imipas.Rangkaian kegiatan turut diisi dengan pemaparan rencana
rekomendasi kebijakan strategis tahun 2026 dari masing-masing asisten deputi,
sebagai upaya memperkuat perencanaan program lintas sektor yang terarah dan
berdampak luas.Rekomendasi tersebut mencakup penguatan substansi hukum
berbasis keadilan restoratif, penyederhanaan regulasi nasional, penguatan
monitoring putusan lembaga peradilan, pengawalan peta jalan kekayaan
intelektual nasional, serta transformasi pendidikan hukum dan budaya hukum
masyarakat.Seluruh usulan kebijakan tersebut dirancang untuk mendorong
peningkatan Indeks Pembangunan Hukum nasional sekaligus mempercepat terwujudnya
sistem hukum yang adil, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Melalui pencanangan ini, Kemenko Kumham Imipas menegaskan
peran strategis Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum sebagai penggerak utama
reformasi birokrasi dan pembangunan hukum yang berdampak nyata bagi publik.Komitmen kolektif yang dibangun diharapkan mampu
menghadirkan perubahan berkelanjutan, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta
menjadikan birokrasi hukum semakin profesional, transparan, dan berintegritas.(GF)
30 Jan 2026, 23:22 WIT
Wakil Bupati Boven Digoel Buka Rapat Finalisasi Proposal Daerah RAN-PPDT 2027-2029
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Pemerintah Kabupaten
Boven Digoel menggelar rapat pemaparan dan finalisasi hasil penyusunan usulan
program serta kegiatan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal (RAN-PPDT) dan Infrastruktur Wilayah Perbatasan Tahun 2027–2029 di Aula
BAPPERINDA Kabupaten Boven Digoel, Tanah Merah, Jumat (30/1/2026).Rapat strategis ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Boven
Digoel dan dihadiri jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD),
perencana pembangunan, serta unsur teknis terkait sebagai bentuk komitmen
bersama dalam merumuskan arah pembangunan jangka menengah yang terukur dan
berkelanjutan.Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa RAN-PPDT
merupakan instrumen perencanaan strategis yang memiliki peran penting dalam
mempercepat pembangunan fisik sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat,
khususnya di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal.Melalui forum ini, seluruh perangkat daerah didorong untuk
menyelaraskan program dan kegiatan agar mampu menjawab tantangan pembangunan,
memperkuat pelayanan dasar, serta membuka akses yang lebih luas terhadap
layanan publik.Hasil pembahasan rapat menghasilkan sebanyak 40 usulan
program prioritas dengan total pagu anggaran mencapai Rp1,98 triliun yang
bersumber dari berbagai OPD, mencerminkan skala kebutuhan pembangunan yang
besar dan kompleks di Kabupaten Boven Digoel.Bidang administrasi kependudukan mengajukan enam program
strategis dengan pagu Rp1,89 miliar untuk memperkuat pelayanan data
kependudukan dan pencatatan sipil yang lebih akurat dan terintegrasi.Sektor kesehatan menjadi salah satu fokus utama dengan
sepuluh kegiatan prioritas senilai Rp1,24 triliun, didukung oleh tiga belas
usulan dari RSUD Kabupaten Boven Digoel dengan total anggaran Rp78,73 miliar
guna meningkatkan mutu layanan kesehatan rujukan dan infrastruktur penunjang.Sementara itu, sektor komunikasi dan informatika mengusulkan
satu program dengan pagu Rp4,05 miliar yang diarahkan untuk memperkuat sistem
informasi dan konektivitas layanan publik berbasis digital.Bidang pembangunan perumahan layak huni mengajukan satu
program strategis dengan pagu Rp246,31 miliar, disertai dua program pembangunan
kantor dan pos sipil dengan total anggaran Rp3,78 miliar guna mendukung tata
kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat di wilayah terpencil.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang turut mengajukan
tujuh usulan strategis senilai Rp403,03 miliar yang difokuskan pada pembangunan
infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, serta peningkatan kualitas
lingkungan permukiman.Seluruh usulan tersebut difinalisasi melalui proses
sinkronisasi lintas sektor guna memastikan keselarasan antara kebutuhan daerah,
kebijakan nasional, serta arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Boven
Digoel.Wakil Bupati berharap hasil finalisasi proposal ini dapat
menjadi fondasi yang kuat dalam pengajuan program ke pemerintah pusat, sehingga
mampu mendorong percepatan pembangunan wilayah perbatasan secara merata,
berkeadilan, dan berkelanjutan.Langkah strategis ini menjadi penegasan komitmen Pemerintah
Kabupaten Boven Digoel untuk terus bergerak maju, memperkuat tata kelola
pembangunan, serta menghadirkan perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Penulis: HendEditor: GF
30 Jan 2026, 23:18 WIT
Gencarkan Patroli, Tim Ops Pekat Polda Maluku Sosialisasi Kamtibmas Cegah Aksi Premanisme
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melalui tim Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) Salawaku Tahun 2026 dari Direktorat Reskrimum gencar melaksanakan patroli keliling untuk mencegah aksi premanisme di kota Ambon.Selain menyasar berbagai aksi kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat, tim Ops Pekat Salawaku pada Rabu (28/1/2026) kemarin, juga menyampaikan pesan-pesan kamtibmas bagi warga yang ditemui."Tim Operasi Pekat Salawaku terus melaksanakan patroli kamtibmas memberikan sosialisasi terkait bahaya hukum dari tindakan aksi premanisme, dan mengajak masyarakat bersama-sama jaga keamanan di lingkungan masing-masing," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K, Jumat (30/1/2026).Operasi pekat menyasar beberapa lokasi termasuk sejumlah pangkalan ojek dan tempat parkiran umum kendaraan yang berada di depan pusat perbelanjaan Maluku City Mall (MCM), dan Dian Pertiwi Desa Poka."Sosialiasi terkait kamtibmas juga disampaikan kepada pengendara ojek dan tukang parkir. Mereka diajak untuk bisa ikut menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi pangkalan ojeg dan areal parkir masing-masing. Warga diingatkan untuk tidak melakukan perbuatan dan tindakan yang dapat melanggar hukum," jelasnya.Selain tidak melakukan aksi premanisme seperti tindakan pungutan atau pemalakan liar, tim Ops Pekat juga mengajak warga tidak melakukan tindakan lainnya yang dapat merugikan orang lain."Para tukang ojek dan tukang parkir juga diingatkan untuk tidak mengkonsumsi minuman keras yang dapat berujung pada terjadinya tindakan yang dilakukan di luar kesadaran dan dapat berakibat hukum," jelasnya.Polda Maluku juga mengimbau seluruh masyarakat agar dapat bersama-sama membantu menjaga situasi kamtibmas di lingkungan masing-masing yang aman, damai dan bermartabat. PNO-12
30 Jan 2026, 21:06 WIT
Bupati Boven Digoel Terima Kunjungan Masyarakat Lapago untuk Mengenang Almarhum Sekda
Papuanewsonline.com, Boven Digoel — Bupati dan Wakil Bupati
Boven Digoel menerima kunjungan masyarakat Lapago dalam suasana duka mendalam
untuk mengenang kepergian Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel, Dr. Pilemon
Tabuni, S.IP. Pertemuan tersebut berlangsung penuh keheningan, empati, dan rasa
kehilangan yang mendalam.Kunjungan ini menjadi momen kebersamaan antara pemerintah
daerah dan masyarakat untuk saling menguatkan, sekaligus memberikan
penghormatan terakhir atas pengabdian almarhum yang selama ini telah
mencurahkan tenaga, pikiran, dan dedikasinya bagi pembangunan serta pelayanan
publik di Kabupaten Boven Digoel.Dalam suasana yang sarat emosi, pemerintah daerah menegaskan
kehadirannya bukan semata sebagai pemimpin, tetapi sebagai saudara bagi seluruh
masyarakat. Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan penjelasan
secara jujur dan menjaga keterbukaan terkait peristiwa kepergian almarhum,
sebagai wujud tanggung jawab moral dan institusional.Bupati Boven Digoel, Roni Omba, S.IP., menyampaikan bahwa
air mata duka yang mengalir mencerminkan betapa besar kecintaan dan
penghormatan masyarakat terhadap sosok almarhum, yang selama hidupnya tidak
hanya menjalankan tugas sebagai pejabat, tetapi juga menjadi bagian dari
keluarga besar Boven Digoel.Pemerintah daerah menyatakan komitmennya untuk menangani
seluruh hal yang berkaitan dengan kepergian almarhum secara hormat, adil, dan
bermartabat. Prinsip kemanusiaan, transparansi, dan keadilan menjadi landasan
utama dalam setiap langkah yang diambil.Kepergian Dr. Pilemon Tabuni meninggalkan duka mendalam bagi
seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat. Namun, dedikasi, loyalitas, serta
integritas yang telah ditunjukkan selama masa pengabdiannya akan tetap hidup
dalam ingatan dan menjadi teladan bagi generasi penerus.Suasana pertemuan berlangsung khidmat, ditandai dengan doa
bersama serta ungkapan belasungkawa dari berbagai elemen masyarakat yang hadir.
Kebersamaan tersebut memperlihatkan kuatnya ikatan emosional antara almarhum
dengan masyarakat yang selama ini ia layani.Pemerintah Kabupaten Boven Digoel berharap semangat
pengabdian almarhum dapat terus menginspirasi seluruh aparatur sipil negara dan
masyarakat untuk melanjutkan perjuangan membangun daerah dengan ketulusan dan
integritas.Penulis: HendEditor: GF
30 Jan 2026, 14:08 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
