Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Pernyataan Sikap Pemuda Amungme: Desak Transparansi dan Pengawasan Ketat Dana Hibah Pemda Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika – Pemuda Amungme menyampaikan pernyataan sikap yang berisi desakan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika, khususnya melalui Dinas Kesejahteraan Rakyat (Kesra), agar menerapkan keterbukaan informasi secara menyeluruh dalam penyaluran dana bantuan hibah kepada masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan secara transparan dan akuntabel.Menurut Pemuda Amungme, keterbukaan informasi diperlukan guna mengantisipasi adanya ketidaksesuaian antara besaran anggaran yang dialokasikan dalam dokumen perencanaan dengan jumlah bantuan yang benar-benar diterima masyarakat di lapangan. Mereka menilai pengawasan yang lebih ketat menjadi salah satu upaya mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah.Tokoh Pemuda dan Intelektual Amungme, Dianu Omaleng, menegaskan bahwa kejelasan mengenai sumber pendanaan hibah harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Menurutnya, selama ini masyarakat belum memperoleh informasi yang jelas mengenai asal anggaran berbagai bantuan yang disalurkan."Banyak bantuan hibah yang dikucurkan kepada rakyat di Timika, tetapi masyarakat tidak pernah tahu pasti sumber anggarannya. Apakah dari APBD murni, Dana Otsus, atau dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)? Semuanya harus diperjelas. Jangan sampai angka yang besar hanya tertera di atas kertas, sementara yang sampai ke tangan rakyat tidak sesuai," ujar Dianu Omaleng.Pemuda Amungme juga mengaitkan persoalan tersebut dengan besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Mimika yang mencapai Rp1,1 triliun. Menurut mereka, nilai SILPA yang cukup besar berpotensi menimbulkan tumpang tindih penggunaan anggaran apabila tidak dipisahkan secara tegas dengan alokasi APBD yang sedang berjalan.Sebagai bentuk perhatian terhadap pengelolaan anggaran daerah, Pemuda Amungme menyoroti sejumlah program bantuan yang dinilai masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Di antaranya adalah Bantuan Pastoral senilai Rp10 miliar beserta sejumlah alat pendukung yang dinilai perlu diawasi agar tepat sasaran dan sesuai dengan nilai anggaran yang dialokasikan.Selain itu, mereka juga menyoroti bantuan untuk pelaksanaan Musyawarah Adat (Musdat) Lembaga Adat Kamoro yang menurut mereka masih memerlukan kejelasan mengenai status Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Tidak hanya itu, bantuan dana bagi pengukuhan berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kabupaten Mimika juga disebut perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.Melalui pernyataan sikap tersebut, Pemuda Amungme menegaskan bahwa setiap anggaran daerah yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Mereka menilai kejelasan sumber pendanaan serta kepastian besaran bantuan yang diterima masyarakat merupakan hak publik yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah guna menghindari potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Mimika maupun Dinas Kesejahteraan Rakyat (Kesra) terkait pernyataan sikap yang disampaikan Pemuda Amungme tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan.Penulis: JidEditor: OF
09 Jul 2026, 12:16 WIT
Review Master Plan Tailing PTFI, Pemkab Mimika Siapkan Arah Kebijakan Strategis
Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tailing PT Freeport Indonesia (PTFI) merupakan isu strategis yang harus dikaji secara komprehensif untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.Hal tersebut disampaikan Bupati Mimika yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, Dr. Yohana Paliling, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Tahap II Review Master Plan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tailing PT Freeport Indonesia, yang berlangsung di Timika, Kamis (9/7/2026).Dalam sambutannya, Yohana Paliling mengatakan bahwa isu pengelolaan tailing tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut arah pembangunan daerah, tata ruang, infrastruktur, lingkungan hidup, ekonomi daerah, kelembagaan, hingga kepastian regulasi dan tata kelola di masa depan."Pengelolaan dan pemanfaatan tailing PT Freeport Indonesia merupakan isu yang sangat strategis bagi Kabupaten Mimika. Karena itu diperlukan kajian yang objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan," ujarnya.Ia menjelaskan, kajian yang sedang dilakukan diharapkan tidak hanya menghasilkan dokumen laporan, tetapi juga mampu memberikan arah kebijakan yang jelas dan dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika bersama seluruh pemangku kepentingan.Melalui seminar dan FGD tersebut, pemerintah berharap tim teknis dapat memanfaatkan hasil kajian secara menyeluruh, khususnya terkait aspek teknis pengelolaan dan pemanfaatan tailing, mulai dari kebutuhan infrastruktur, penentuan lokasi, mekanisme pengangkutan, proses pengolahan, potensi pemanfaatan, risiko teknis, hingga rekomendasi langkah-langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan pemerintah daerah.Yohana juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengikuti kegiatan tersebut secara serius dengan memberikan masukan yang tajam, terukur, serta sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.Menurutnya, Kabupaten Mimika memiliki kepentingan besar untuk memastikan pemanfaatan tailing mampu memberikan nilai tambah bagi daerah. Namun seluruh prosesnya harus tetap mengedepankan perlindungan lingkungan, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat."Kita harus melihat isu tailing ini secara komprehensif. Di satu sisi terdapat peluang besar untuk mendukung pembangunan daerah, namun di sisi lain kita juga harus memperhatikan dampak lingkungan, sosial, budaya, kesiapan teknis, tata ruang, pembiayaan, kelembagaan, hingga keberlanjutan pengelolaannya," katanya.Ia berharap hasil FGD Tahap II tersebut dapat menjadi pijakan penting bagi Pemerintah Kabupaten Mimika dalam menyusun langkah-langkah strategis, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta membangun komunikasi yang konstruktif dengan PT Freeport Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dan Pemerintah Pusat.FGD Tahap II Review Master Plan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tailing PT Freeport Indonesia menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Mimika untuk memastikan pemanfaatan tailing dapat dilakukan secara optimal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.Penulis: BimEditor: OF
09 Jul 2026, 11:55 WIT
Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi di Riau
Papuanewsonline.com, Riau - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan 80 jembatan Merah Putih Presisi tahap II di wilayah hukum Polda Riau, Rabu (8/7/2026). Hal ini sejalan dengan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. "Dan tentunya kita akan terus bekerja sesuai dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden untuk terus memperhatikan konektivitas, khususnya kebutuhan bagi masyarakat-masyarakat di wilayah-wilayah di desa-desa," kata Sigit. Menurut Sigit, pembangunan jembatan Merah Putih Presisi ini untuk memudahkan aktivitas dan mobilitas anak sekolah hingga masyarakat. Sehingga, kata Sigit, diharapkan terjadinya pertumbuhan perekonomian untuk kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut. "Anak-anak kita yang membutuhkan dibangunnya jembatan untuk mempermudah mereka agar bisa sekolah, kemudian juga mempermudah fasilitas dan jalur ekonomi, sehingga kita harapkan ini bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka semua," ujar Sigit. Lebih dalam, Sigit mengungkapkan, untuk di wilayah hukum Polda Riau sampai dengan saat ini sudah ada 110 jembatan yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Sementara itu, Sigit menyatakan, untuk skala nasional sudah terdapat 807 jembatan Merah Putih Presisi yang sudah dibangun. "Jadi tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda dan jajaran yang telah bekerja keras untuk melaksanakan arahan dan tugas Bapak Presiden, sehingga terbangun 110 jembatan di wilayah Riau. Sementara untuk nasional, sampai saat ini ada kurang lebih 807 Jembatan Merah Putih Presisi yang kita bangun di beberapa wilayah," ucap Sigit. Lebih dalam, Sigit menegaskan, pembangunan jembatan ini bertujuan untuk terus menguatkan kolaborasi dan sinergisitas dengan seluruh elemen masyarakat demi membangun Indonesia yang lebih baik ke depannya."Dan harapan kita anak-anak kita bisa tumbuh menjadi anak yang baik, yang besar, yang berhasil. Demikian juga masyarakat di desa, masyarakat yang ada di pelosok-pelosok dengan adanya jembatan ini juga kemudian merasakan kehidupan yang lebih baik," papar Sigit. Dengan kolaborasi dan sinergisitas, kata Sigit, hal itu menjadi kunci utama untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. "Dan kita memiliki cita-cita besar mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Jadi ini cita-cita kita bersama, mari kita sama-sama jaga agar apa yang menjadi harapan masyarakat, harapan bangsa dan negara ini betul-betul bisa tercapai," tutup Sigit. PNO-12
08 Jul 2026, 21:46 WIT
Kapolda Maluku Jamin Keamanan Groundbreaking Blok Masela, Dukung Agenda Strategis Pemerintah
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Polda Maluku memastikan kesiapan penuh dalam mengamankan pelaksanaan groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Lapangan Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pengamanan dilakukan secara maksimal sebagai bentuk komitmen Polri dalam mendukung agenda strategis pemerintah, menjaga stabilitas keamanan, serta memberikan kepastian bagi investasi nasional di sektor energi.Sebagai salah satu proyek hulu migas terbesar di Indonesia, Blok Masela memiliki nilai strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan daya saing investasi, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di kawasan timur Indonesia. Karena itu, keberhasilan pelaksanaan groundbreaking menjadi momentum penting yang membutuhkan dukungan keamanan yang optimal.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan bahwa Polda Maluku berkomitmen memberikan jaminan keamanan terbaik selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung."Groundbreaking PSN Blok Masela bukan hanya menjadi agenda penting bagi Provinsi Maluku, tetapi juga merupakan bagian dari kepentingan strategis nasional. Stabilitas keamanan merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan investor. Oleh karena itu, Polda Maluku akan memastikan seluruh tahapan kegiatan berlangsung aman, tertib, lancar, dan kondusif melalui pengamanan yang profesional, humanis, serta terintegrasi dengan seluruh pemangku kepentingan," tegas Kapolda.Menurut Kapolda, kepastian keamanan merupakan salah satu faktor fundamental dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Karena itu, Polda Maluku terus memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, serta seluruh elemen masyarakat guna memastikan proyek strategis nasional tersebut dapat berjalan sesuai rencana.Komitmen tersebut ditindaklanjuti melalui Analisis dan Evaluasi (Anev) kesiapan pengamanan yang dipimpin Kabag Renops Stamaops Polri melalui video conference pada Selasa (7/7/2026). Dalam forum tersebut, Karo Ops Polda Maluku Kombes Pol. Ronald Reflie Rumondor, S.I.K., M.Si. memaparkan kesiapan pengamanan secara komprehensif yang telah disusun Polda Maluku.Rapat yang diikuti Direktorat Intelkam, Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pamobvit), Direktorat Samapta, Satuan Brimob Polda Maluku, serta jajaran Polres Kepulauan Tanimbar itu membahas berbagai aspek pengamanan, mulai dari pemetaan potensi kerawanan, strategi operasi, hingga kesiapan personel di lapangan.Dalam paparannya, Karo Ops menjelaskan bahwa Polda Maluku telah melakukan identifikasi berbagai potensi kerawanan, termasuk kemungkinan aksi unjuk rasa yang berpotensi mengganggu jalannya kegiatan, hambatan terhadap akses transportasi, maupun ancaman terhadap keamanan tamu negara dan tamu undangan.Untuk mengantisipasi berbagai potensi tersebut, Polda Maluku menyiapkan pola pengamanan berlapis melalui pembentukan struktur organisasi pengamanan, Satgas dan Subsatgas sesuai fungsi masing-masing, pengamanan objek vital, jalur kedatangan dan keberangkatan, bandara, pelabuhan, lokasi acara, hingga pengamanan VIP/VVIP.Dari sisi kekuatan personel, Polda Maluku telah menyiapkan skenario pengamanan yang disesuaikan dengan tingkat kehadiran pejabat negara. Sebanyak 453 personel disiagakan apabila kegiatan dihadiri Presiden Republik Indonesia, sedangkan pengamanan akan disesuaikan pada kisaran 100 hingga 150 personel apabila dihadiri oleh Menteri. Seluruh personel akan ditempatkan berdasarkan tingkat kerawanan dan kebutuhan operasional di lapangan agar pelaksanaan pengamanan berlangsung efektif, efisien, dan tepat sasaran.Dalam arahannya, Kabag Renops Stamaops Polri menekankan pentingnya pelaksanaan tugas secara profesional dengan mengedepankan deteksi dini dan langkah antisipatif terhadap setiap potensi gangguan keamanan."Fungsi intelijen harus dioptimalkan untuk mendeteksi setiap potensi ancaman sejak dini. Pengerahan personel juga harus disesuaikan dengan tingkat kerawanan sehingga pengamanan berjalan efektif dan tidak menimbulkan hambatan terhadap jalannya kegiatan," tegasnya.Ia juga memberikan apresiasi atas kesiapan Polda Maluku yang dinilai telah melakukan perencanaan pengamanan secara matang dan komprehensif."Saya menilai kesiapan pengamanan yang dipaparkan Polda Maluku sudah sangat baik. Hasil evaluasi ini akan kami laporkan kepada Astama Ops Kapolri sebagai bagian dari kesiapan pengamanan kegiatan strategis nasional," ujarnya.Melalui kesiapan pengamanan yang terencana, terukur, dan terintegrasi, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi utama keberhasilan pembangunan nasional. Pengamanan maksimal terhadap groundbreaking PSN Blok Masela diharapkan tidak hanya menjamin kelancaran pelaksanaan agenda kenegaraan, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia sebagai negara yang aman, kondusif, dan memiliki kepastian dalam mendukung investasi strategis jangka panjang. PNO-12
08 Jul 2026, 21:36 WIT
Wabup Mimika: Percepatan Penurunan Stunting Butuh Kolaborasi Seluruh OPD
Papuanewsonline.com, Mimika — Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, membuka Rapat Koordinasi Lintas Sektoral OPD Pengampu Percepatan Penurunan Stunting terkait Surat Keputusan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Mimika yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Rabu (8/7/2026).Dalam sambutannya, Emanuel menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi perangkat daerah (OPD) saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan."Pertemuan hari ini merupakan bagian penting dari upaya Pemerintah Kabupaten Mimika dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna mewujudkan generasi Mimika yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing," ujar Emanuel.Menurutnya, stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi berkaitan erat dengan kemiskinan, pemenuhan gizi keluarga, akses layanan kesehatan, penyediaan air minum dan sanitasi yang layak, ketahanan pangan, pendidikan, perlindungan sosial hingga perubahan perilaku masyarakat.Karena itu, ia mengajak seluruh OPD, pemerintah distrik, pemerintah kampung, PKK, fasilitas pelayanan kesehatan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam upaya percepatan penurunan stunting."Percepatan penurunan stunting tidak mungkin dilaksanakan oleh satu perangkat daerah atau satu pihak saja. Upaya ini membutuhkan kolaborasi yang kuat, sinergi yang berkelanjutan, serta komitmen bersama dari seluruh pihak," katanya.Emanuel mengatakan, Surat Keputusan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih program.Ia berharap melalui rapat koordinasi tersebut seluruh OPD memiliki pemahaman yang sama mengenai peran masing-masing, mampu menyelaraskan program dan kegiatan serta membangun mekanisme kerja yang lebih efektif dalam mendukung target percepatan penurunan stunting di Kabupaten Mimika.Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penguatan sistem data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan intervensi di lapangan."Data yang valid merupakan fondasi dalam menentukan sasaran intervensi, menyusun kebijakan yang tepat, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap program yang dilaksanakan," tegasnya.Pada kesempatan itu, Emanuel turut menyampaikan kabar menggembirakan bahwa Kabupaten Mimika baru saja menerima apresiasi dan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas keberhasilan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting."Penghargaan ini menjadi bukti bahwa Kabupaten Mimika merupakan salah satu daerah di Indonesia yang serius memberikan perhatian terhadap upaya penurunan stunting. Kerja keras kita bersama telah membuahkan hasil yang membanggakan," ujarnya.Ia berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat kolaborasi dan mempertahankan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih demi mewujudkan generasi Mimika yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing.Penulis: BimEditor: OF
08 Jul 2026, 21:36 WIT
Kawal Ketat Seleksi Taruna Akpol, Wakapolri: Teknologi Kedokteran Terbaru Perkuat Akurasi Rekrutmen
Papuanewsonline.com, Semarang – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., mengawasi langsung pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) Spesialistik seleksi tingkat pusat (Panitia Pusat/Panpus) Penerimaan Taruna/Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 di Gedung Serbaguna Akademi Kepolisian (Akpol), Lemdiklat Polri, Semarang.Peninjauan tersebut dilakukan bersama Kalemdiklat Polri, Komjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si., Gubernur Akpol Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga, S.H., M.A., Karokespol Pusdokkes Polri Brigjen Pol. Dr. dr. I Gusti Gede Maha Andikajaya, S.H., M.M., M.H.Kes., Sp.Rad., M.Kes., serta Karodalpers SSDM Polri Brigjen Pol. Erthel Stephan, S.H., S.I.K., M.Si.Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, serta memanfaatkan teknologi kedokteran terbaru sehingga menghasilkan proses rekrutmen yang semakin akurat, objektif, dan berbasis bukti ilmiah (evidence-based).Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) Spesialistik diikuti oleh 409 calon taruna dan taruni dari total 410 peserta yang berhak mengikuti seleksi tingkat pusat (Panpus). Satu calon peserta mengundurkan diri sebelum pelaksanaan pemeriksaan kesehatan. Seluruh peserta menjalani pemeriksaan melalui 12 stasiun spesialistik, meliputi pemeriksaan mata (visus dan buta warna), Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT), gigi dan mulut, saraf, komposisi tubuh, bedah/fisik, penyakit dalam, jantung, obstetri dan ginekologi (Obgyn), radiologi dan paru, kulit, serta pemeriksaan kepadatan tulang (Bone Mineral Density/BMD).Dalam peninjauan tersebut, Wakapolri memberikan perhatian khusus terhadap pemanfaatan teknologi kedokteran terbaru yang digunakan Pusdokkes Polri untuk meningkatkan akurasi pemeriksaan kesehatan calon taruna dan taruni. Salah satunya adalah penggunaan Heart Rate Variability (HRV) untuk menganalisis irama dan ketahanan jantung peserta secara lebih komprehensif. Wakapolri menginstruksikan agar pemeriksaan jantung tidak hanya dilakukan dalam kondisi istirahat, tetapi juga setelah aktivitas fisik sehingga kemampuan jantung dalam menghadapi beban fisik dan tekanan selama pendidikan dapat dievaluasi secara lebih akurat.Selain itu, Wakapolri meninjau penggunaan alat Bone Mineral Density (BMD) berbasis digital untuk mengukur kepadatan massa tulang calon taruna dan taruni. Pemeriksaan ini menjadi langkah preventif dalam mendeteksi secara dini kerentanan patah tulang maupun cedera muskuloskeletal. Arahan tersebut sekaligus menjadi evaluasi terhadap sejumlah insiden cedera yang pernah terjadi selama proses pendidikan, sehingga hasil pemeriksaan kepadatan tulang dapat dijadikan salah satu indikator penting dalam menentukan kesiapan fisik peserta sebelum mengikuti pendidikan kepolisian.Wakapolri juga meninjau pemeriksaan kapasitas paru melalui VO₂ Max guna memastikan kekuatan fungsi pernapasan dan daya tahan fisik calon taruna dan taruni. Seluruh instrumen kesehatan berbasis digital tersebut diharapkan menjadi landasan pengambilan keputusan yang objektif, akurat, dan evidence-based, sehingga setiap peserta yang dinyatakan lulus benar-benar memenuhi standar kesehatan sebagai calon perwira Polri.Karokespol Pusdokkes Polri, Brigjen Pol. Dr. dr. I Gusti Gede Maha Andikajaya, S.H., M.M., M.H.Kes., Sp.Rad., M.Kes., menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan spesialistik pada seleksi Taruna Akpol kini mengintegrasikan teknologi kedokteran modern untuk meningkatkan akurasi diagnosis sekaligus kualitas pengambilan keputusan.“Pemeriksaan kesehatan tidak lagi hanya bertumpu pada pemeriksaan klinis konvensional. Melalui pemeriksaan Heart Rate Variability (HRV), tim dokter dapat mengevaluasi respons fisiologis jantung dan kemampuan adaptasi tubuh terhadap beban fisik. Pemeriksaan Bone Mineral Density (BMD) memberikan gambaran objektif mengenai kepadatan tulang untuk mengidentifikasi risiko cedera sejak dini, sedangkan VO₂ Max mengukur kapasitas aerobik dan daya tahan kardiopulmoner peserta. Seluruh parameter tersebut dipadukan dengan hasil pemeriksaan spesialistik lainnya sehingga menghasilkan penilaian kesehatan yang lebih komprehensif, objektif, dan berbasis bukti ilmiah,” jelas Brigjen Pol. Maha Andikajaya.Selain pemanfaatan teknologi medis modern, Wakapolri menekankan pentingnya pemeriksaan secara ketat terhadap riwayat penyakit bawaan maupun gangguan saraf, seperti epilepsi, agar dapat terdeteksi sejak awal proses seleksi. Wakapolri juga menginstruksikan agar pemeriksaan dilakukan secara cermat terhadap seluruh kondisi kesehatan yang menjadi persyaratan penerimaan calon taruna dan taruni. Khusus bagi calon taruni, Wakapolri mengingatkan agar dilakukan pemeriksaan ulang obstetri dan ginekologi (Obgyn) pada hari ke-16 hingga ke-20 setelah pengumuman kelulusan sebagai langkah preventif guna memastikan seluruh peserta yang memasuki pendidikan memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.Lebih lanjut, Wakapolri mendorong Pusdokkes Polri untuk terus memperbarui spesifikasi peralatan medis dan mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta referensi dari literatur dan jurnal kedokteran terbaru. Menurutnya, modernisasi instrumen kesehatan merupakan investasi penting dalam membangun sistem rekrutmen Polri yang semakin presisi, transparan, dan mampu menghasilkan sumber daya manusia unggul sejak tahap seleksi.Melalui pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Rikkes Spesialistik ini, Wakapolri menegaskan bahwa proses rekrutmen calon Taruna dan Taruni Akpol harus mengedepankan objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pendekatan ilmiah. Pemanfaatan teknologi kedokteran terbaru tidak hanya meningkatkan akurasi pemeriksaan kesehatan, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi rekrutmen Polri yang semakin modern dan presisi.Penguatan sistem seleksi berbasis evidence-based medicine ini diharapkan mampu menghasilkan calon-calon perwira Polri yang memiliki kesehatan prima, ketahanan fisik yang terukur, serta kesiapan menghadapi tuntutan pendidikan dan dinamika tugas kepolisian di masa depan. Dengan demikian, setiap keputusan kelulusan benar-benar didasarkan pada data medis yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya Polri mewujudkan rekrutmen yang Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH) sekaligus memperkuat implementasi scientific policing sejak proses seleksi. Melalui rekrutmen yang berkualitas, Polri optimistis akan melahirkan perwira-perwira muda yang sehat, tangguh, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta siap memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. PNO-12
08 Jul 2026, 21:29 WIT
Aliansi Pemuda Amungsa Apresiasi Transformasi Smart City, Minta Pemkab Mimika Perhatikan Masyarakat
Papuanewsonline.com, Mimika — Aliansi Pemuda Amungsa (APA) menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika atas komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mendorong transformasi Smart City dan penerapan sistem pemerintahan berbasis digital.Ketua Aliansi Pemuda Amungsa (APA), Hellois M. Kemong, mengatakan digitalisasi pelayanan publik merupakan langkah positif yang dapat meningkatkan efektivitas dan transparansi pemerintahan. Meski demikian, ia berharap implementasi kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Mimika.Menurutnya, masih banyak daerah yang mengalami keterbatasan jaringan internet sehingga masyarakat belum dapat mengakses layanan digital secara optimal. Selain itu, tidak semua warga memiliki kemampuan menggunakan teknologi digital, termasuk dalam mengurus berbagai dokumen administrasi."Program Smart City merupakan langkah yang baik dan kami mengapresiasi pemerintah daerah. Namun, pemerintah juga perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat di daerah yang masih mengalami keterbatasan jaringan serta masyarakat yang belum memahami penggunaan sistem digital," ujar Hellois dalam pernyataan sikapnya.Ia menegaskan, sikap yang disampaikan bukan untuk menolak ataupun menghambat program pemerintah, melainkan sebagai masukan agar transformasi digital dapat berjalan secara inklusif dan tidak menyulitkan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua yang tinggal di wilayah terpencil.Hellois juga meminta Pemerintah Kabupaten Mimika tetap menyediakan alternatif pelayanan secara langsung atau manual selama masa transisi menuju sistem digital sepenuhnya. Dengan demikian, masyarakat yang belum memiliki akses internet maupun kemampuan menggunakan teknologi tetap dapat memperoleh pelayanan publik dengan baik."Kami mendukung program pemerintah, tetapi kami juga berharap pemerintah memikirkan masyarakat yang belum memahami sistem digital. Jangan sampai mereka kesulitan mendapatkan pelayanan hanya karena belum mampu mengakses teknologi," katanya.Aliansi Pemuda Amungsa berharap Pemerintah Kabupaten Mimika dapat mempertimbangkan berbagai aspek kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta kondisi masyarakat sebelum seluruh layanan pemerintahan diterapkan secara penuh melalui sistem digital.Penulis: BimEditor: OF
08 Jul 2026, 21:31 WIT
Semarak Hari Bhayangkara ke-80, Kapolda Cup Road to Kapolri Cup Lahirkan Talenta Terbaik E-Sport
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku terus menunjukkan transformasi Polri yang adaptif terhadap perkembangan zaman dengan menghadirkan ruang pembinaan bagi generasi muda melalui olahraga elektronik (e-sport). Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80, sebanyak 27 tim e-sport terbaik dipastikan siap bertarung pada Kapolda Cup Road to Kapolri Cup 2026 "Dream to Become" tingkat Polda sebagai ajang seleksi menuju kompetisi tingkat nasional.Turnamen tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang tidak hanya bertujuan melahirkan atlet e-sport berprestasi, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara Polri, komunitas digital, dan masyarakat dalam membangun ekosistem olahraga elektronik yang sehat, sportif, serta mampu mendorong lahirnya talenta-talenta muda Maluku yang siap bersaing di tingkat nasional.Kesiapan pelaksanaan Kapolda Cup dibahas dalam Rapat Persiapan Kapolri Cup E-Sports 2026 Tingkat Polda yang dipimpin Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., di Ruang Kerja Kabid Humas Polda Maluku, Selasa (7/7/2026). Rapat tersebut dihadiri Ketua Umum E-Sports Indonesia (ESI) Kota Ambon Patrick Rahakbauw, S.H., M.H., Pengurus ESI Kota Ambon Gusye Manuhutu, S.H., serta personel Bidang Humas Polda Maluku yang terlibat dalam penyelenggaraan turnamen.Kapolda Cup merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan Kapolri Cup E-Sports 2026 "Dream to Become", sebuah program nasional yang diinisiasi Kapolri sebagai wadah pembinaan karakter generasi muda melalui kompetisi digital yang positif, kompetitif, dan berorientasi pada prestasi.Antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan turnamen ini pun sangat tinggi. Berdasarkan hasil pelaksanaan seleksi tingkat Polres jajaran Polda Maluku, tercatat 80 tim mendaftarkan diri. Setelah melalui proses verifikasi administrasi dan persyaratan usia, 77 tim dinyatakan memenuhi syarat, sedangkan 3 tim tidak lolos verifikasi karena tidak memenuhi ketentuan batas usia peserta, yakni 16 hingga 22 tahun.Dari kompetisi tingkat Polres tersebut, sebanyak 27 tim, yang terdiri atas para juara pertama, kedua, dan ketiga, berhasil memastikan diri tampil pada Kapolda Cup Tingkat Polda untuk memperebutkan tiket menuju Kapolri Cup 2026.Tim-tim tersebut merupakan wakil terbaik dari Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Polres Maluku Tengah, Polres Kepulauan Tanimbar, Polres Buru, Polres Seram Bagian Timur, Polres Seram Bagian Barat, Polres Tual, Polres Kepulauan Aru, dan Polres Maluku Barat Daya. Sementara itu, Polres Maluku Tenggara dan Polres Buru Selatan belum menyelenggarakan turnamen tingkat Polres.Babak Kapolda Cup Tingkat Polda dijadwalkan berlangsung pada 14–15 Juli 2026 di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku. Pada ajang ini, seluruh tim terbaik akan bersaing memperebutkan gelar juara sekaligus menjadi wakil Provinsi Maluku pada Kapolri Cup E-Sports 2026 Tingkat Nasional.Selanjutnya, para juara dari seluruh Polda di Indonesia akan berlaga pada Kapolri Cup E-Sports 2026 Tingkat Nasional yang akan digelar pada 26–28 Juli 2026 di SMESCO Indonesia, Jakarta. Kompetisi tingkat nasional tersebut memperebutkan total hadiah sebesar Rp500 juta, sekaligus menjadi panggung pembuktian bagi atlet-atlet e-sport terbaik dari seluruh Indonesia.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K. mengatakan, Kapolri Cup E-Sports merupakan salah satu wujud transformasi Polri dalam merespons perkembangan teknologi sekaligus membangun kedekatan dengan generasi muda melalui kegiatan yang edukatif dan produktif."Kapolri Cup E-Sports 2026 'Dream to Become' merupakan program nasional yang bertujuan membangun karakter generasi muda melalui aktivitas digital yang positif, kompetitif, dan berprestasi. Polri ingin menghadirkan ruang bagi anak-anak muda untuk menyalurkan bakatnya sekaligus mencetak atlet e-sport yang mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional," ujar Rositah.Menurutnya, penyelenggaraan Kapolda Cup yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bhayangkara ke-80 menunjukkan bahwa Polri terus bertransformasi menjadi institusi yang semakin dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda."Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tidak hanya kami isi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga melalui program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kapolda Cup Road to Kapolri Cup menjadi ruang pembinaan generasi muda agar mampu berkembang melalui olahraga digital yang sehat, menjunjung tinggi sportivitas, disiplin, kerja sama tim, dan semangat berprestasi," jelasnya.Ia mengungkapkan, tingginya animo peserta menjadi indikator bahwa ekosistem e-sport di Maluku berkembang sangat positif dan memiliki potensi besar untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi."Animo masyarakat sangat luar biasa. Sebanyak 80 tim mendaftar dan 77 tim dinyatakan lolos verifikasi. Dari jumlah tersebut, 27 tim terbaik kini siap bertanding pada Kapolda Cup Tingkat Polda pada 14–15 Juli mendatang untuk memperebutkan kesempatan mewakili Maluku di Kapolri Cup Tingkat Nasional yang akan digelar di Jakarta. Ini menjadi bukti bahwa potensi atlet e-sport di Maluku sangat besar dan perlu terus dibina secara berkelanjutan," katanya.Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan turnamen, Polda Maluku juga menggandeng E-Sports Indonesia (ESI) Kota Ambon sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan kompetisi.Ketua Umum ESI Kota Ambon Patrick Rahakbauw, S.H., M.H. menyampaikan apresiasi atas inisiatif Polda Maluku yang memberikan ruang pembinaan bagi generasi muda melalui olahraga elektronik."Kami mendukung penuh penyelenggaraan Kapolri Cup E-Sports 2026. Turnamen ini menjadi kesempatan emas untuk menjaring talenta-talenta terbaik Maluku sekaligus memperkuat pembinaan atlet e-sport secara berkelanjutan. Kami berharap wakil Maluku mampu bersaing dan mengharumkan nama daerah di tingkat nasional," ujarnya.Melalui penyelenggaraan Kapolda Cup Road to Kapolri Cup 2026 dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80, Polda Maluku kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung pembinaan generasi muda, memperkuat kolaborasi dengan komunitas digital, serta mendorong lahirnya atlet-atlet e-sport berprestasi yang mampu mengharumkan nama Maluku di tingkat nasional. Kehadiran turnamen ini juga menjadi bukti bahwa Polri tidak hanya hadir sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membangun sumber daya manusia unggul, kreatif, inovatif, dan berdaya saing di era digital menuju Indonesia Emas 2045.Dengan total hadiah nasional mencapai Rp500 juta, Kapolri Cup E-Sports 2026 diharapkan menjadi salah satu turnamen e-sport terbesar yang diselenggarakan Polri sekaligus membuka jalan bagi lahirnya atlet-atlet muda Indonesia yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. PNO-12
08 Jul 2026, 21:07 WIT
Polda Maluku Gandeng OJK Canangkan Program SALAWAKU
Papuanewsonline.com, Ambon – Di tengah meningkatnya ancaman penipuan transaksi keuangan digital (scam), investasi bodong, pinjaman online ilegal hingga pencurian data pribadi yang merugikan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, Polda Maluku bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku mengambil langkah strategis dengan mencanangkan Program SALAWAKU (Siaga Lawan Kejahatan Keuangan) sebagai gerakan kolaboratif untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kejahatan keuangan di era digital.Pencanangan program tersebut dilaksanakan dalam kegiatan Sosialisasi Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal dan Penipuan Transaksi Keuangan (Scam) kepada seluruh personel Bhabinkamtibmas Polda Maluku, Selasa (7/7/2026), di Lantai 5 Kantor OJK Provinsi Maluku, Ambon.Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Wakabinda Maluku, Direktur Analis Kelompok Spesialis Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Pusat Brigjen Pol. Djoko Prihadi, Kepala OJK Provinsi Maluku, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, pimpinan instansi vertikal, unsur pemerintah daerah, serta seluruh personel Bhabinkamtibmas jajaran Polda Maluku yang mengikuti secara luring maupun daring.Momentum tersebut juga ditandai dengan pencanangan Gerakan SALAWAKU serta penandatanganan nota kesepahaman (MoU) lintas instansi, sebagai bentuk komitmen bersama memperkuat sinergi dalam mencegah aktivitas keuangan ilegal dan meningkatkan perlindungan masyarakat.Dalam sambutan Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. yang dibacakan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, ditegaskan bahwa transformasi digital telah memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat, namun pada saat yang sama juga melahirkan ancaman baru berupa semakin berkembangnya berbagai modus kejahatan keuangan digital.Kapolda menjelaskan bahwa investasi bodong, pinjaman online ilegal, phishing, social engineering, pencurian data pribadi hingga penipuan melalui media sosial menjadi bentuk kejahatan yang terus berkembang dan memanfaatkan rendahnya literasi keuangan digital masyarakat."Sebagai institusi yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, Polri dituntut mampu memahami perkembangan kejahatan keuangan digital sehingga dapat melakukan langkah pencegahan maupun penegakan hukum secara efektif," demikian pesan Kapolda Maluku dalam sambutannya.Kapolda menegaskan bahwa sosialisasi tersebut memiliki nilai strategis untuk meningkatkan kapasitas personel Polri dalam mengenali karakteristik aktivitas keuangan ilegal, memahami mekanisme penanganannya, memperkuat koordinasi lintas sektor, sekaligus meningkatkan kemampuan memberikan edukasi kepada masyarakat.Menurut Kapolda, Bhabinkamtibmas memiliki posisi yang sangat strategis sebagai ujung tombak Polri di tengah masyarakat. Karena itu, penguatan kapasitas personel Bhabinkamtibmas menjadi langkah penting agar mampu melakukan edukasi, deteksi dini serta pencegahan terhadap berbagai bentuk kejahatan keuangan hingga ke desa dan kelurahan.Kegiatan tersebut diikuti sekitar 90 peserta secara tatap muka, sementara seluruh personel Bhabinkamtibmas di luar Kota Ambon mengikuti secara daring melalui Zoom Meeting sehingga materi dapat diterima secara merata di seluruh wilayah hukum Polda Maluku.Lebih lanjut Kapolda menegaskan bahwa SALAWAKU bukan sekadar slogan, melainkan sebuah gerakan bersama yang bertujuan membangun budaya kewaspadaan, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, memperkuat sinergi antarlembaga serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah berbagai bentuk kejahatan keuangan."Saya berharap SALAWAKU menjadi gerakan yang hidup di lingkungan Polda Maluku hingga seluruh Polres dan Polsek jajaran, sehingga setiap anggota mampu mengenali berbagai modus aktivitas keuangan ilegal, memberikan edukasi kepada masyarakat, merespons cepat setiap laporan masyarakat, membangun kolaborasi dengan instansi terkait, serta mendukung penegakan hukum secara profesional, transparan dan berkeadilan," tegas Kapolda.Kapolda juga menekankan bahwa keberhasilan memerangi kejahatan keuangan digital tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan kolaborasi erat antara Polri, OJK, Bank Indonesia, pemerintah daerah, pelaku industri jasa keuangan, akademisi, media dan masyarakat untuk membangun ekosistem keuangan yang aman, sehat dan terpercaya.Selain pencanangan program, kegiatan juga diisi dengan penyampaian materi oleh Direktur Analis Kelompok Spesialis Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Pusat Brigjen Pol. Djoko Prihadi serta Panit Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Maluku IPTU Sofia C.E. Alfons, S.H., M.H. Materi yang disampaikan mencakup berbagai modus aktivitas keuangan ilegal, perkembangan kejahatan siber di sektor keuangan, strategi pencegahan, serta langkah penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan transaksi keuangan digital.Melalui kegiatan tersebut, seluruh personel Bhabinkamtibmas memperoleh penguatan pemahaman mengenai karakteristik aktivitas keuangan ilegal, mekanisme penanganannya, tantangan penegakan hukum siber, serta strategi edukasi masyarakat sebagai bagian dari upaya preventif untuk memutus mata rantai kejahatan keuangan digital.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi mengatakan bahwa Program SALAWAKU merupakan implementasi nyata transformasi Polri Presisi yang mengedepankan pendekatan preventif, edukatif, kolaboratif dan berbasis literasi digital dalam menghadapi perkembangan kejahatan modern."Kejahatan keuangan digital berkembang sangat cepat mengikuti kemajuan teknologi. Karena itu, Polri tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga memperkuat edukasi kepada masyarakat melalui Bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan di lapangan. Program SALAWAKU menjadi instrumen penting untuk membangun kesadaran kolektif agar masyarakat semakin cerdas, waspada, dan tidak mudah menjadi korban penipuan transaksi keuangan digital," ujar Kombes Pol. Rositah.Ia menambahkan, sinergi antara Polda Maluku, OJK, Bank Indonesia, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan merupakan fondasi penting dalam memperkuat perlindungan konsumen serta menjaga stabilitas keamanan di ruang digital.Melalui Gerakan SALAWAKU, Polda Maluku berharap seluruh personel Bhabinkamtibmas mampu menjadi agen edukasi di tengah masyarakat sehingga upaya pencegahan terhadap investasi ilegal, pinjaman online ilegal, phishing, social engineering maupun berbagai bentuk scam lainnya dapat dilakukan secara masif hingga ke tingkat desa dan kelurahan.Dengan pendekatan preventif yang diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, Polda Maluku optimistis kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan keuangan digital akan semakin nyata, sekaligus mendukung terciptanya ekosistem keuangan nasional yang aman, sehat, terpercaya dan berkelanjutan. PNO-12
08 Jul 2026, 20:54 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
