Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
20 Nyawa Diselamatkan, SAR Timika Bergerak Kilat di Perairan Puriri
Papuanewsonline.com, Mimika– Laut
Puriri yang biasanya tenang berubah menjadi arena penyelamatan dramatis pada
Rabu (13/8/2025) siang. Sebuah perahu susun yang mengangkut 20 penumpang dari
Pelabuhan Pomako menuju Agimuga mengalami nasib sial: kandas di muara Inauga
dan mati mesin di tengah perjalanan. Kejadian bermula ketika mesin
tempel perahu mendadak mati dan tak bisa dinyalakan kembali. Awak perahu sempat
mencoba berbagai cara, namun hasilnya nihil. Dalam kondisi terjebak di perairan
yang rawan gelombang pasang, mereka segera menghubungi kerabat di Timika untuk
meminta pertolongan. Informasi darurat itu lalu diteruskan ke Kantor Search And Rescue (SAR) Timika. Menerima laporan darurat
tersebut, Kepala Kantor SAR Timika, I Wayan Suyatna, langsung menginstruksikan
pengerahan tim penyelamat. Melalui Kasubsie Operasi dan Siaga, Charles Y.
Batlajery, tim SAR gabungan segera disiapkan. “Setelah laporan kami terima,
tidak ada waktu untuk menunda. Kami langsung memberangkatkan tim menggunakan
Rigid Buoyancy Boat (RBB) berkekuatan 600 PK menuju lokasi,” jelas Charles. Kecepatan tanggap inilah yang
menjadi kunci, mengingat posisi perahu yang berada di muara membuatnya rentan
terhantam arus balik. Setibanya di lokasi, tim rescue
mendapati seluruh penumpang masih berada di atas perahu dalam keadaan panik,
namun tidak ada yang terluka. Gelombang mulai meninggi dan arus air mengalir
deras menuju laut lepas. “Kami langsung menenangkan para
penumpang, memastikan semua memakai jaket pelampung, dan memindahkan mereka ke
kapal penyelamat satu per satu,” terang Charles. Dalam waktu singkat, seluruh 20
penumpang berhasil dievakuasi dengan aman menuju dermaga terdekat. Perahu yang
rusak kemudian diamankan agar tidak hanyut. Kepala Kantor SAR Timika, I Wayan
Suyatna, menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari koordinasi yang
solid antara SAR, masyarakat, dan pihak terkait. “Keselamatan masyarakat adalah
prioritas utama kami. Keberhasilan ini adalah bukti bahwa koordinasi dan respon
cepat bisa membuat perbedaan antara tragedi dan keselamatan,” ujarnya. Peristiwa ini menjadi pengingat
penting bagi nelayan, pengusaha perahu, dan masyarakat pesisir agar selalu
memastikan kesiapan mesin, bahan bakar, dan kelengkapan keselamatan sebelum
berlayar. Cuaca yang berubah cepat di wilayah Papua Tengah menuntut kewaspadaan
ekstra. Dengan berakhirnya operasi
penyelamatan ini tanpa korban jiwa, SAR Timika sekali lagi menunjukkan dedikasi
mereka sebagai garda terdepan dalam menjaga keselamatan di perairan Papua. Penulis : Jidan
Editor : GF
14 Agu 2025, 02:38 WIT
Perkuat Pertahanan dari Hulu: Kemenko Polkam Matangkan Strategi Pencegahan Korupsi
Papuanewsonline.com, Depok -
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan
komitmen untuk menutup celah korupsi sejak dari hulu dengan merumuskan
langkah-langkah strategis di empat sektor yang selama ini dianggap rawan: pengadaan
barang dan jasa (PBJ), perizinan, penerimaan negara, serta lembaga jasa
keuangan (LJK). Komitmen ini diwujudkan
melalui Rapat Kerja Satgas Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan
Perbaikan Tata Kelola yang dilaksanakan di Depok, Jawa Barat, Selasa
(12/8/2025). Dalam pertemuan tersebut, masing-masing satgas diminta mematangkan
rencana kerja untuk periode Agustus–Desember 2025, lengkap dengan rencana
kegiatan, timeline, dan target output yang terukur. “Aspek pencegahan harus dimulai
dengan perencanaan yang jelas, indikator keberhasilan yang konkret, dan
koordinasi lintas kementerian/lembaga yang efektif. Itulah yang kita bahas hari
ini,” tegas Asisten Deputi Penegakan Hukum Kemenko Polkam, Dwi Agus Prianto. Perwakilan Koordinator Satgas
PBJ, Donald S Panjaitan, menyoroti masih adanya praktik mark-up harga dan
pengaturan pemenang tender, meski sistem elektronik seperti SPSE, SIRUP, dan
E-Katalog telah diimplementasikan. “Teknologi hanyalah alat. Tanpa pengawasan
yang kuat dan koordinasi antar K/L, penyimpangan akan tetap terjadi,” ujarnya. Satgas PBJ merekomendasikan
penguatan kapasitas SDM pengadaan, pemanfaatan big data analytics untuk
mendeteksi anomali harga, serta bimbingan teknis terukur kepada penyelenggara
pengadaan di daerah. Koordinator Satgas Perizinan,
Kukuh Agung Pribadi, menekankan reformasi regulasi untuk memangkas tumpang
tindih aturan dan menyederhanakan prosedur. “OSS harus benar-benar
menjadi single gateway perizinan, bukan sekadar formalitas.
Transparansi dan kecepatan layanan akan menghilangkan ruang untuk pungutan
liar,” jelasnya. Satgas ini juga mengusulkan
optimalisasi tracking system perizinan dan evaluasi berkala terhadap
pelayanan publik di daerah. Wakil Koordinator Satgas
Penerimaan Negara, Diah Yuliastuti, mengungkap masih rendahnya kesadaran
pendaftaran fidusia serta adanya celah kebocoran pada Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP). “Kuncinya ada pada integrasi data antar K/L dan pemanfaatan teknologi
untuk memantau penerimaan secara real-time,” katanya. Langkah yang diusulkan antara
lain pemetaan sumber penerimaan, analisis potensi, penertiban administrasi
fidusia, serta peningkatan koordinasi dengan OJK untuk mengawasi transaksi
berisiko. Koordinator Satgas LJK, Syahril,
menegaskan pencegahan korupsi di sektor jasa keuangan harus mengikuti
standar United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan
mematuhi Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Strategi Anti Fraud. “Gap analysis, penguatan whistleblowing
system, dan audit kepatuhan menjadi prioritas. Sektor ini krusial karena
menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional,” ujarnya. Rapat ini menghasilkan sejumlah
rekomendasi konkret: Bimbingan teknis dan pengawasan berbasis teknologi di
sektor PBJ, Perbaikan sistem OSS dan penyederhanaan regulasi perizinan,
Integrasi data fidusia untuk mengoptimalkan PNBP, Peningkatan pengawasan dan
deteksi dini transaksi berisiko di LJK. Staf Khusus Menko Polkam Bidang
Penegakan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, Sugeng Purnomo, menutup rapat
dengan penegasan bahwa pencegahan korupsi harus dilakukan secara sistemik. “Kita tidak hanya bicara
penindakan, tapi memastikan tata kelola yang bersih sejak perencanaan. Inilah
bentuk keseriusan pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang transparan dan
bebas korupsi.” Kegiatan ini dihadiri Staf Khusus
Menko Polkam, tenaga ahli Kejaksaan, dan perwakilan Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP) dari berbagai kementerian dan lembaga. Penulis : GF Editor : GF
13 Agu 2025, 22:44 WIT
Kemenko Polkam Tegaskan Peran Strategis Talenta Global Indonesia
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kementerian
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya
untuk mengoptimalkan kontribusi strategis diaspora Indonesia dalam pembangunan
nasional. Hal ini disampaikan dalam forum internasional Diaspora Global Summit
2: Connecting Global Talent with Home yang diselenggarakan oleh Indonesian
Diaspora Network United (IDN-U) di Jakarta, Selasa (12/8/2025). Forum ini menjadi ruang dialog
terbuka antara diaspora Indonesia dari berbagai negara dengan pemangku
kebijakan nasional, membahas kontribusi diaspora di sektor-sektor kunci seperti
sains, teknologi, teknik, matematika (STEM), kewirausahaan, dan diplomasi
ekonomi. Isu strategis yang diangkat meliputi perekrutan talenta diaspora ke
dalam ekosistem pembangunan, penyempurnaan regulasi perbankan bagi diaspora
eks-WNI, wacana pemberlakuan kewarganegaraan ganda, serta gagasan skema Overseas
Citizenship of Indonesia (OCI) yang memberikan hak-hak tertentu bagi diaspora
tanpa harus melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Deputi Bidang Koordinasi Politik
Luar Negeri Kemenko Polkam, Mohammad K. Koba, menegaskan bahwa diaspora adalah
aset bangsa yang tidak boleh diabaikan. “Diaspora Indonesia bukan sekadar
bagian komunitas di luar negeri. Mereka adalah aset yang harus didengar dan
diberdayakan, terutama untuk memperkuat daya saing bangsa di panggung global,”
ujarnya. Koba juga menyoroti peran penting
diaspora dalam memajukan sektor STEM yang menjadi kunci transformasi menuju Indonesia
Emas 2045. Kontribusi mereka dinilai sejalan dengan arah pembangunan nasional
dalam Asta Cita yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM, penguatan daya
saing ekonomi, dan pembangunan yang inklusif. Salah satu langkah afirmatif yang
telah dijalankan pemerintah adalah penerapan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar
Negeri (KMILN) untuk memperkuat ikatan identitas diaspora dengan tanah air.
Namun, Kemenko Polkam menilai regulasi tersebut masih perlu disempurnakan agar
mampu menjawab tantangan dan kebutuhan diaspora secara lebih konkret, baik dari
sisi akses layanan publik, peluang investasi, hingga transfer pengetahuan dan
teknologi. Acara ini turut dihadiri oleh
sejumlah tokoh nasional seperti Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Ketua Dewan Ekonomi Nasional; Menteri
Pariwisata; Wakil Menteri Luar Negeri; perwakilan kementerian/lembaga; pelaku
usaha; akademisi; hingga profesional diaspora yang datang dari berbagai negara.
Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan masyarakat
dalam membangun kemitraan yang berkesinambungan dengan diaspora. Melalui forum seperti Diaspora
Global Summit 2, pemerintah berharap dapat memperkuat diplomasi ekonomi,
memperluas jaringan profesional, dan memfasilitasi kolaborasi strategis yang
akan memberikan dampak langsung pada kemajuan bangsa. Kemenko Polkam menegaskan
akan terus mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga, agar potensi
diaspora tidak hanya diakui, tetapi juga diintegrasikan secara nyata ke dalam
kebijakan pembangunan nasional. “Pemerintah hadir untuk
memastikan bahwa setiap potensi diaspora menjadi kekuatan nyata dalam membangun
negeri. Sinergi ini bukan sekadar wacana, tetapi menjadi pilar penting dalam
perjalanan Indonesia menuju 2045,” pungkas Koba.
Penulis : GF Editor : GF
13 Agu 2025, 22:35 WIT
Tarian Seka Tetap Bergema di Timika Meski Langit Mendung
Papuanewsonline.com, Mimika – Langit mendung dan cuaca yang kurang bersahabat
tak mampu meredam semangat para penari dan pecinta budaya di Kabupaten Mimika. Lomba
Tarian Seka tingkat umum yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Mimika pada
Rabu (13/8/2025) tetap berlangsung meriah, meskipun dari 25 peserta yang
terdaftar, hanya sekitar 17–18 tim yang berhasil hadir di lokasi lomba. Suara tifa berpadu dengan sorak
sorai penonton, membuktikan bahwa semangat pelestarian budaya jauh lebih kuat
daripada rintangan cuaca.
Panitia Penyelenggara, Petrus Cahyono Walubun, mengakui bahwa cuaca menjadi
faktor utama berkurangnya peserta yang hadir. “Banyak yang sudah siap tampil,
tapi karena cuaca kurang mendukung, akhirnya hanya sekitar 17–18 dari 25
pendaftar yang bisa ikut. Meski begitu, lomba tetap berjalan lancar dan penuh
semangat,” ungkap Petrus. Walaupun peserta berkurang,
sorotan lampu dan dentuman irama khas Tarian Seka membuat suasana kompetisi
tetap hangat.
Lomba Tarian Seka kali ini menjadi bagian dari rangkaian panjang kompetisi yang
melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan dimulai sejak hari sebelumnya
dengan kategori pelajar, mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Berdasarkan data panitia:
SD : 22 peserta
SMP : 16 peserta
SMA/SMK : 17 peserta
Umum : 25 pendaftar (17 yang hadir)
“Untuk kategori pelajar sudah
kami gelar kemarin hingga malam hari. Semua hasil lomba akan kita umumkan
serentak pada 17 Agustus nanti,” jelas Petrus.
Lomba tingkat umum ini tidak hanya diikuti individu, tetapi juga melibatkan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD), sanggar seni, hingga berbagai paguyuban budaya. “Ada OPD yang ikut, juga
sanggar-sanggar dan paguyuban dari berbagai daerah di Indonesia yang ada di
Mimika,” tambahnya. Keterlibatan lintas komunitas ini
membuat lomba tidak hanya menjadi ajang adu keterampilan menari, tetapi juga
wadah memperkuat rasa persaudaraan antarwarga.
Cuaca buruk membuat panitia harus berpikir cepat. Lomba yang awalnya
direncanakan di halaman Gedung Emeneme terpaksa dipindahkan ke GOR agar
penonton dan peserta tetap nyaman. “Kemarin saat lomba pelajar,
hujan membuat acara molor sampai malam. Untuk kategori umum, kami langsung
pindahkan ke GOR agar bisa berjalan lancar,” ujar Petrus.
Panitia memastikan seluruh pemenang akan diumumkan pada 17 Agustus 2025
bersamaan dengan malam kekerabatan yang akan menghadirkan beragam hiburan,
termasuk penampilan artis. “Rencananya, malam itu juga akan
ada syukuran besar dan hiburan rakyat, jadi akan lebih meriah,” kata Petrus.
Bagi Petrus, keberhasilan lomba ini bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi
bagaimana Tarian Seka tetap mendapat tempat di hati masyarakat. Meski
terkendala cuaca, antusiasme peserta dan penonton menjadi bukti bahwa budaya
tetap bisa berkembang jika dikelola dengan semangat kebersamaan. Ia berharap momen ini menjadi
pemicu generasi muda untuk terus melestarikan seni daerah, sekaligus
menjadikannya sebagai identitas yang membanggakan. Penulis : Fadli Editor : GF
13 Agu 2025, 22:24 WIT
Polda Maluku Jamin Stabilitas Kamtibmas Demi Kelancaran Pembangunan di Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung program strategis Pemerintah Daerah dengan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pendapatan Daerah se-Provinsi Maluku.Kegiatan yang berlangsung di Swiss-Belhotel, Kota Ambon, Rabu (13/8/2025), ini dihadiri oleh Kabag Kerma Roops Polda Maluku, AKBP Luther Banne, S.H., M.H, mewakili Karo Ops Polda Maluku.Rakor yang mengusung tema “Strategi dan sinergi dalam era baru pengelolaan pendapatan asli daerah” ini dihadiri langsung Gubernur Maluku, Wakil Gubernur Maluku, Sekda Provinsi Maluku, Kabinda Maluku, serta para pejabat utama daerah, pimpinan instansi vertikal, dan para Kepala Bapenda se-Maluku.Gubernur Maluku dalam sambutannya menekankan pentingnya kemandirian fiskal untuk pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, Maluku yang kaya akan sumber daya alam dan potensi maritim belum sepenuhnya mampu mengkonversi potensi tersebut menjadi kekuatan fiskal yang maksimal."Maluku masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Pola ketergantungan seperti ini jelas tidak lagi memadai di tengah dinamika ekonomi global, tekanan fiskal nasional, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi," kata Gubernur.Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan langkah dan merumuskan strategi inovatif. "Kita perlu merumuskan strategi yang mampu menjawab tantangan global dan lokal. Digitalisasi sistem pemungutan, penerapan teknologi big data, serta integrasi pelayanan perizinan dan pajak secara online merupakan suatu keharusan," tegasnya.Menyikapi arah kebijakan tersebut, Polda Maluku melalui AKBP Luther Banne menegaskan komitmen Polda Maluku untuk memberikan dukungan penuh. Polda Maluku beserta seluruh jajaran siap menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif, sebagai syarat mutlak bagi keberhasilan strategi tersebut.“Sesuai arahan tegas dari Bapak Kapolda Maluku, Polri wajib hadir dan bersinergi. Tugas kami adalah memastikan situasi kamtibmas tetap kondusif, sehingga iklim usaha dan investasi berjalan lancar tanpa gangguan untuk mendukung program yang dicanangkan Bapak Gubernur,” tegas AKBP Luther Banne.Keamanan dan kepastian hukum, kata Dia, adalah jaminan dari pihak Kepolisian agar seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dapat bekerja produktif. "Kami juga berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum terhadap segala praktik yang merugikan pendapatan negara, seperti pungutan liar maupun kejahatan ekonomi lainnya," pungkasnya.Melalui sinergitas yang kuat antara Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan target pendapatan daerah Provinsi Maluku dapat tercapai, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Maluku. PNO-12
13 Agu 2025, 19:05 WIT
Gerakan Pangan Murah Polres Buru Disambut Antusias Warga Desa Lala
Papuanewsonline.com, Buru - Satuan Binmas Polres Buru melaksanakan Gerakan Pangan Murah di Desa Lala, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Rabu (13/8/2025). Gerakan pangan murah merupakan wujud sinergi Polri dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di Kabupaten Buru.Kegiatan yang dilaksanakan di kantor Desa Lala ini disambut antusias oleh masyarakat setempat. Warga berbondong-bondong datang membeli beras dengan harga murah. Gerakan pangan murah merupakan salah satu program prioritas Polri. Tujuannya untuk membantu masyarakat. Kegiatan ini dipimpin Kasat Binmas Polres Buru IPTU Bahtiar Teppo. Hadir Kepala Desa Lala, Sumarno Kolengsusu, S.Pd, serta Bhabinkamtibmas Desa Lala Aipda Burhanudin Bugis. Turut hadir personel Sat Binmas Polres Buru.Kasat Binmas Polres Buru IPTU Bahtiar Teppo mengungkapkan, sebanyak 100 karung beras Bulog SPHP kemasan 5 kilogram disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Setiap keluarga diperbolehkan membeli maksimal dua karung (10 kilogram) dengan harga Rp 60.000 per karung.“Ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat, terutama dalam membantu mengatasi beban ekonomi di tengah tingginya kebutuhan pokok,” kata IPTU Bahtiar Teppo.Menurutnya, gerakan pangan murah disambut antusias oleh warga. Masyarakat tidak menyianyiakan kesempatan tersebut. Program pangan murah sendiri terlaksana atas kerjasama Polres Buru dengan Bulog Cabang Buru untuk mendukung stabilisasi harga dan ketersediaan beras di wilayah Buru. PNO-12
13 Agu 2025, 18:31 WIT
Tinjau GPM Polda Banten, Kapolri: Distribusi 27 Ton Beras SPHP Berjalan Lancar
Papuanewsonline.com, Banten - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Polda Banten. Kegiatan tersebut merupakan komitmen dan dukungan Polri terhadap Pemerintah untuk menyukseskan program stabilisasi pasokan dan harga pangan"Baru saja saya tadi mengecek langsung kegiatan pendistribusian beras SPHP yang dilaksankan Polda Banten," kata Sigit di Polda Banten, Selasa (12/8/2025).Selain mengecek, Sigit juga melakukan interaksi langsung dengan masyarakat. Ia menyebut, jumlah beras SPHP yang disalurkan pada hari ini mencapai 27 ton. "Saya interaksi langsung dengan masyarakat dan tadi kita dapatkan laporan juga sampai dengan hari ini kurang lebih hampir 27 ton beras yang terdistrubusikan ke masyarakat dan tadi saya lihat selain paket beras dilengkapi juga dengan paket minyak dari Minyakita dan juga gula dimana semua dijual dengan harga rata-rata di bawah HET," ujar Sigit. Sigit berharap, kegiatan GPM ini dapat terus dimaksimalkan oleh seluruh jajarannya di Indonesia. Sejauh ini, untuk Polri sendiri sudah mendistribusikan beras SPHP sekira 2.225 ton. "Dan besok kita akan melaksanakan kegiatan serentak mulai dari tingkat polsek kecamatan, tingkat polres, tingkat polda untuk bisa maksimalkan distribusi beras SPHP. Sehingga harga beras yang ditentikan sesuai standar pemerintah baik medium maupun premium agar betul-betul bisa diterima masyarakat sesuai HET maksimal dan tentunya harapan kita bisa di bawah het ini tentujya untuk mengimbangi terkait dengan dinamika yang ada," ucap Sigit. Dalam hal ini, kata Sigit, beras yang bakal disalurkan lagi kurang lebih masih ada 1,3 juta ton. Sebab itu, Ia berharap Polri dapat membantu program pemerintah untuk mendistribusikan beras SPHP sampai dengan akhir tahun nanti."Polri akan terus bersinergi dengan pemda dengan bulog, ulama untuk melaksanakan apa yang menjadi kebijakan dan program pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat," tutup Sigit. PNO-12
13 Agu 2025, 18:18 WIT
Apresiasi Satgas Ops Damai Cartenz, Tokoh Pemuda Papua Dukung Penegakan Hukum Terhadap KKB
Papuanewsonline.com, Jayapura - Tokoh pemuda Papua sekaligus Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Provinsi Papua, Absalom Kreway Yarisetouw, menyatakan dukungan penuh terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Satgas Ops Damai Cartenz terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Papua. Selasa (12/8/2025).Dalam pernyataannya, Absalom mengapresiasi kinerja Satgas Ops Damai Cartenz yang dinilainya telah berhasil menindak KKB yang selama ini meresahkan masyarakat. Ia menegaskan bahwa tindakan tegas terhadap KKB merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas dan keselamatan warga sipil maupun aparat keamanan. “Kami mendukung sepenuhnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satgas Ops Damai Cartenz berupa penindakan terhadap kelompok KKB ini,” ujar Absalom Kreway Yarisetouw dalam keterangannya di Jayapura.Menurutnya, aksi-aksi kriminal yang dilakukan oleh KKB telah menimbulkan banyak korban, baik dari kalangan masyarakat sipil maupun aparat negara. Oleh karena itu, ia menilai bahwa penegakan hukum yang tegas dan terukur adalah bentuk perlindungan terhadap hak hidup dan rasa aman masyarakat Papua.Lebih lanjut, Absalom mengajak seluruh elemen masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan. Ia menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kedamaian dan ketenteraman di Bumi Cenderawasih.“Kami mengimbau seluruh masyarakat Papua untuk tetap bersatu, tidak mudah terprovokasi, dan berperan aktif menjaga keamanan agar Papua selalu aman, damai, dan tenteram,” tambahnya.Pernyataan ini mencerminkan harapan besar dari kalangan pemuda Papua agar situasi keamanan di wilayah tersebut terus membaik dan pembangunan dapat berjalan tanpa gangguan dari kelompok-kelompok bersenjata. PNO-12
13 Agu 2025, 18:11 WIT
Dialog dan Revisi Aturan Jadi Solusi Bupati Mimika Atasi Kisruh TPP
Papuanewsonline.com, Mimika – Kisruh tunjangan penghasilan pegawai (TPP) di
Distrik Mimika Timur akhirnya mendapat perhatian serius dari Bupati Mimika, Johannes
Rettob. Menyusul protes puluhan pegawai distrik akibat penahanan TPP, Rettob
memastikan bahwa pemerintah daerah akan memilih jalur dialog dan penyesuaian
aturan sebagai solusi. Persoalan ini mencuat setelah
pemerintah kembali memberlakukan Peraturan Bupati (Perbup) lama yang disusun
pada masa kepemimpinan sebelumnya. Kebijakan itu diberlakukan ulang berdasarkan
hasil audit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menemukan adanya
ketidaksesuaian dalam mekanisme pemberian tunjangan pada periode lalu. Meski sosialisasi telah
dilakukan, Bupati mengakui masih banyak pegawai yang belum memahami maksud dan
tujuan kebijakan tersebut. “Ini terkait Perbup lama yang
mulai diterapkan ulang. Ada temuan KPK soal TPP dan aturan sebelumnya yang
tidak dijalankan dengan baik, sehingga menimbulkan ketidakpuasan,” ungkap
Rettob di Kantor Bupati Mimika, Senin (12/8/2025).
Rettob menegaskan, penahanan TPP bukanlah bentuk hukuman, melainkan langkah
penertiban agar pemberian tunjangan tepat sasaran, sesuai aturan, dan bebas
dari potensi pelanggaran hukum. Ia memahami bahwa perubahan mendadak bisa
menimbulkan kekagetan dan protes, namun mengajak seluruh ASN untuk melihat
kebijakan ini sebagai bagian dari reformasi birokrasi. “Solusi terbaik adalah dialog.
Saya sudah meminta kepala tata pemerintahan untuk duduk bersama, membahas
masalah ini, dan merevisi aturan yang bermasalah. Pemerintah hadir untuk
mendengar, bukan menghakimi,” tegasnya. Untuk meredakan ketegangan,
Bupati memerintahkan Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) mengadakan
pertemuan langsung dengan perwakilan pegawai. Pertemuan ini diharapkan menjadi
wadah menjaring aspirasi, membangun kesepahaman, dan menemukan titik tengah
yang adil bagi semua pihak. Kebijakan ini juga selaras dengan
visi Rettob dalam menegakkan disiplin ASN, memastikan kehadiran fisik di
wilayah kerja, serta memanfaatkan teknologi untuk mendukung kinerja. Bahkan, ia
mengaitkannya dengan rencana pembangunan Mimika Center sebagai pusat integrasi
data dan monitoring kinerja pegawai.
Selain soal TPP, Rettob menegaskan bahwa reformasi birokrasi di Mimika akan
menyentuh berbagai aspek, termasuk penyesuaian jabatan ASN agar selaras dengan
pangkat dan kompetensi masing-masing. Menurutnya, pembenahan administrasi dan
regulasi adalah pondasi untuk membangun pemerintahan yang profesional,
transparan, dan melayani masyarakat secara optimal. “Pemerintahan ini tidak akan maju
jika kita membiarkan aturan yang lemah. Tugas kita memastikan aturan berjalan
adil, disiplin ditegakkan, dan semua pegawai bekerja dengan integritas,”
pungkasnya. Dengan langkah dialogis ini,
diharapkan persoalan TPP dapat diselesaikan tanpa gesekan berkepanjangan,
melainkan dengan semangat kerja sama demi kemajuan Mimika. Penulis : Jidan Editor : GF
13 Agu 2025, 12:35 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru