Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Hadiri Munas PP Polri Tahun 2026, Agum Gumelar: Kedudukan Polri di Bawah Polri
Papuanewsonline.com, Jakarta - Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI–Polri (PEPABRI), Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, menegaskan bahwa kedudukan Polri yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia Penegasan tersebut disampaikan kepada Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VI Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Tahun 2026.Dalam sambutannya, Wakapolri menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan para senior Polri dan PEPABRI. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi energi besar bagi seluruh jajaran Polri untuk terus mempercepat Transformasi Polri yang berkelanjutan.“Kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan fondasi utama dalam memperkuat efektivitas transformasi kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan profesionalisme personel,” tegas Wakapolri.Langkah Nyata Wakapolri Dorong Transformasi PolriDalam kesempatan tersebut, Wakapolri memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dan terus dilakukan untuk mendorong transformasi menyeluruh di tubuh Polri, antara lain:1. Penguatan SDM dan PendidikanPembenahan sistem rekrutmen yang transparan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengembangan karier berbasis kompetensi. Dalam waktu dekat, Polri akan membentuk Pusat Studi Kepolisian di 74 perguruan tinggi di seluruh Indonesia guna memperkuat riset, inovasi, dan pengembangan ilmu kepolisian.2. Transformasi Kultural dan Etika ProfesiPenguatan pembinaan mental, etika profesi, dan keteladanan pimpinan guna menanamkan nilai humanis, responsif, dan berintegritas kepada seluruh personel.3. Penguatan Pengawasan dan AkuntabilitasPeningkatan sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kepercayaan publik.4. Modernisasi Sarana dan PrasaranaModernisasi fasilitas operasional, pemanfaatan teknologi, serta penguatan sistem pendukung tugas kepolisian.5. Transformasi DigitalPercepatan digitalisasi layanan publik, pengawasan, dan manajemen organisasi guna menghadirkan Polri yang modern, adaptif, dan efisien.6. Penguatan Fungsi OperasionalPeningkatan kualitas Harkamtibmas, penegakan hukum yang berkeadilan, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.Wakapolri menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut merupakan komitmen nyata Polri dalam menjawab harapan Presiden dan masyarakat.“Transformasi Polri adalah proses berkelanjutan. Dengan dukungan para senior, purnawirawan, dan seluruh elemen bangsa, kami optimistis Polri mampu menghadirkan perubahan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkas Wakapolri. PNO-12
30 Jan 2026, 11:59 WIT
Polda DIY Nonaktifkan Sementara Kapolresta Sleman Berdasarkan Rekomendasi ADTT
Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri menonaktifkan sementara Kapolresta Sleman berdasarkan rekomendasi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.ADTT tersebut dilakukan pada 26 Januari 2026 terkait penanganan perkara pencurian dengan kekerasan (curas) dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada 26 April 2025. Dalam audit tersebut, ditemukan dugaan lemahnya pengawasan pimpinan sehingga proses penyidikan menimbulkan kegaduhan di masyarakat serta berdampak pada menurunnya citra Polri.Hasil sementara ADTT telah digelarkan pada 30 Januari 2026. Dalam gelar tersebut, seluruh peserta sepakat merekomendasikan penonaktifan Kapolresta Sleman untuk sementara waktu hingga pemeriksaan lanjutan selesai dilaksanakan.Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa langkah penonaktifan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas institusi.“Penonaktifan sementara ini dilakukan semata-mata untuk menjamin objektivitas pemeriksaan lanjutan serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan,” ujar Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Jum'at (30/1).Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi ADTT tersebut, Polda DIY merencanakan pelaksanaan serah terima jabatan (sertijab) yang akan dipimpin langsung oleh Kapolda DIY pada Jumat, 30 Januari 2026, pukul 10.00 WIB, bertempat di ruang rapat Kapolda DIY. PNO-12
30 Jan 2026, 11:45 WIT
Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Polsubsektor KPYS Dobo Siapkan Lahan Tanam Jagung Pipil
Papuanewsonline.com, Aru - Personel Polsubsektor KPYS Dobo, Polres Kepulauan Aru akan melakukan penanaman jagung pipil di lahan Kelompok Tani Makmur, Kilometer 07, Desa Durjela, Kabupaten Kepulauan Aru.Penanaman jagung oleh personel Polsubsektor KPYS Dobo bersama kelompok tani Makmur dan instansi terkait, akan dilaksanakan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.Sebelum penanaman, hari ini Kamis (29/1/2026), dilakukan survey lokasi lahan yang dipimpin oleh Kapolsubsektor KPYS Dobo IPDA Rifai Alkatiri, S.H. Hadir Koordinator BPP Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Joel Lagiduay, SST., M.Si, Ketua Team Kerja Penyuluh Kabupaten Kepulauan Aru, Elvinsye Latuperissa S.Pt., M.P, Bhabinkamtibmas Desa Durjela AIPDA M.E.E Pattiasina, Penyuluh Pertanian Desa Durjela dan Personel Polsubsektor KPYS Dobo."Hari ini bertempat di lahan kelompok tani Makmur di Kilometer 07 Desa Durjela kami lakukan pemantauan lahan untuk menentukan titik koordinat lahan untuk rencana penanaman jagung pipil," kata Kapolsubsektor KPYS Dobo, Ipda Rifai Alkitiri.Selain survey, Ipda Rifai mengaku pihaknya juga melakukan pengukuran lahan. Pengukuran dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dan penyuluh pertanian. Ini menjadi tahapan krusial dalam persiapan penanaman jagung, terutama untuk mendukung program ketahanan pangan nasional di wilayah Desa Durjela Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru."Kegiatan ini melibatkan kolaborasi antara aparat kepolisian, penyuluh, dan kelompok tani untuk memaksimalkan potensi lahan tidur dan memastikan produktivitas pertanian," jelasnya.Pemantauan dan pengukuran lahan kosong yang siap ditanami jagung penting dilakukan untuk menentukan luas lahan, menghitung estimasi hasil panen, kebutuhan pupuk, dan benih. Selain itu, juga untuk memastikan batas-batas tanah yang jelas agar terhindar dari sengketa antarwarga atau dengan pihak lain."Kami juga mengatur tata letak tanam untuk memudahkan perawatan dan panen, khususnya jika penanaman dilakukan secara serentak. Kita juga mendorong petani untuk memaksimalkan produktivitas lahan dan memberikan penyuluhan mengenai teknik penanaman yang efektif," jelasnya.Di sisi lain, agar proses penanaman berjalan lancar, personel juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang pentingnya menjaga situasi kamtibmas yang kondusif."Adapun semua proses penanaman perawatan akan ditanggung oleh Kapolsubsektor KPYS Dobo dan personil," pungkasnya. PNO-12
30 Jan 2026, 11:27 WIT
Teken MoU dengan PT Pupuk Indonesia, Kapolri: Distribusikan Pupuk Tepat Sasaran
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan peresmian proyek revamping ammonia pabrik 2 PT. Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam kesempatan ini, juga dilakukan penekenan MoU terkait dengan pendistribusian pupuk di Indonesia. "Alhamdulillah hari ini di samping kami dapatkan undangan mendampingi Ketua dan pak Mentan melaksanakan peresmian revamping yang dilaksanakan di PT Kaltim artinya negara bisa melaksanakan efisiensi khususnya dalam produksi pupuk sebesar 10 sampai 16 persen," kata Sigit di Bontang, Kaltim, Kamis (29/1/2026). Sigit mengungkapkan, Polri dan PT Pupuk Indonesia juga melakukan nota kesepahaman terkait dengan pendistribusian pupuk di Indonesia. Hal itu dilakukan agar penyubur tanaman tersebut bisa tepat sasaran ke para petani. "Kami melaksanakan penandatanganan MoU untuk pendistribusian pupuk. Sehingga pupuk betul-betul bisa tepat sasaran sampai di masyarakat petani yang membutuhkan," ujar Sigit. MoU ini, kata Sigit juga diharapkan proses distribusi pupuk bisa tepat waktu. Mengingat, apabila dalam proses penyaluran terjadi keterlambatan maka secara nasional akan membuat kerugian senilai ratusan triliun. "Harapan kita sampai tepat waktu, karena tadi disampaikan bahwa keterlambatan satu minggu akan berdampak terhadap penurunan produktivitas dan apabila dinasionalkan itu merugikan seratu triliun," ucap Sigit. Lebih dalam, Sigit menegaskan, dengan tertibnya proses distribusi pupuk tersebut, maka diharapkan bisa meningkatkan produktivitas para petani. Sehingga, kata Sigit hal itu bisa menghasilkan swasembada pangan, sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto. "Disatu sisi produktivitas akan berkurang ini yang menjadi perhatian kita. Sebagaimana arahan Pak Presiden kita sedang membuat road map ke depan selain wujdukan swasembada pangan ke depan kita betul-betul bisa wujudkan indonesia menjadi salah satu negara menjadi lumbung padi dunia," tegas Sigit. Oleh karena itu, Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk maksimal dan optimal dalam mengawal proses distribusi pupuk di seluruh wilayah Indonesia. "Kami dari jajaran Polri berterima kasih dan kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Saya ingatkan seluruh jajaran untuk ikut mengawal terkait distribusi pupuk sehingga tepat sasaran produktivitas petani juga betul-betul optimal dan pencapaian peningkatan swasembada pangan sebagaimana ditarget pak Presiden betul-betul bisa berjalan dengan maksimal," tutup Sigit. PNO-12
29 Jan 2026, 21:40 WIT
Wakapolda Maluku Pimpin Upacara Penganugerahan Satyalancana Pengabdian
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melaksanakan upacara penganugerahan Satyalancana Pengabdian yang dihelat di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku, Kamis (29/1/2026).Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H memimpin langsung upacara penganugerahan Satyalancana Pengabdian kepada ratusan anggota yang telah mengabdi dengan baik selama 8 tahun, 16, 24, dan 32 tahun.Dalam sambutannya, Brigjen Imam berharap penghargaan yang diberikan dapat menjadi motivasi bagi penerima sekaligus teladan untuk anggota Polri lainnya. "Semoga penghargaan ini bisa menjadi teladan bagi anggota Polri lainnya untuk terus meningkatkan kinerja dan pengabdian demi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)," harapnya.Pada kesempatan itu, Wakapolda juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh personel Polda Maluku atas dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukkan selama menjalankan tugas kepolisian. Menurutnya, pengabdian yang konsisten dan profesional menjadi kunci terwujudnya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polda Maluku.Ia mengungkapkan, Presiden Republik Indonesia telah menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Pengabdian 8, 16, 24, dan 32 Tahun kepada anggota Polri, khususnya personel Polda Maluku. Penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan negara atas darma bakti, kesetiaan, dan pengabdian luar biasa anggota Polri kepada bangsa dan negara selama masa kedinasan.Penghargaan yang diterima tersebut, kata Wakapolda, tidak semata-mata dipandang sebagai pemenuhan hak administratif, melainkan kehormatan yang mengandung tanggung jawab moral dan profesional yang lebih besar di masa mendatang. Para penerima tanda kehormatan diharapkan dapat terus mendukung transformasi Polri yang menyeluruh, terutama dalam perubahan nilai, moral, etika, dan orientasi pelayanan yang berpusat pada masyarakat.“Kepada seluruh personel yang menerima tanda kehormatan, agar senantiasa menjaga integritas, bersikap humanis, adaptif, dan profesional dalam menghadapi dinamika tugas yang semakin kompleks,” pesannya.Menutup amanatnya, Wakapolda mengajak seluruh personel untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghindari segala bentuk pelanggaran, memanfaatkan waktu dengan kegiatan positif, serta menjadikan momentum penganugerahan ini sebagai dorongan untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik. PNO-12
29 Jan 2026, 21:30 WIT
Polda Maluku akan Gelar Operasi Keselamatan Salawaku 2026
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku akan menggelar Operasi Keselamatan Salawaku Tahun 2026. Sebelum operasi kemanusiaan tersebut berlangsung, Polda Maluku terlebih dahulu melaksanakan Pelatihan Pra Operasi yang dihelat di Rupatama Markas Polda Maluku, Kamis (29/1/2026).Latihan Pra Operasi Keselamatan Salawaku 2026 dibuka oleh Karo Ops Polda Maluku, Kombes Pol Ronald Refli Rumondor S.I.K, didampingi Direktur Lalulintas Polda Maluku.Seluruh personel Polda Maluku yang dikerahkan pada setiap satuan kerja diingatkan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai tupoksinya dengan baik. Karo Ops juga menekankan agar target operasi untuk keselamatan masyarakat dapat tercapai. "Operasi ini sudah sering kita laksanakan, Saya minta agar operasi kemanusiaan ini dapat dikerjakan secara maksimal," pinta Kombes Refli.Operasi Keselamatan, lanjut Kombes Refli, dampaknya diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat. Apalagi menjelang arus mudik lebaran. "Apalagi kita tau bersama bahwa daerah kita ini punya riwayat permasalahan di beberapa daerah sehingga hal ini harus benar-benar bisa kita antisipasi dengan baik," harapnya.Karo Ops juga meminta seluruh personel yang dikerahkan untuk meningkatkan himbauan kamtibmas kepada masyarakat terkait pentingnya keselamatan saat berkendara di jalan raya. Termasuk masyarakat yang beraktifitas di Pelabuhan Laut, Terminal, Bandara, dan tempat-tempat keramaian."Saya minta agar kita tingkatkan himbauan kamtibmas kepada masyarakat yang berkendara di jalan raya agar mereka selalu menjaga keamanan diri dalam berkendara," pintanya.Pada kesempatan itu, Kombes Refli juga menekakan terkait pentingnya menjaga marwah Polri dan disiplin diri dengan tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun yang dapat mengganggu jalannya operasional di lapangan.Untuk diketahui, dalam pelaksanaan Lat Pra Ops Keselamatan, Polda Maluku menghadirkan narasumber dari Dit Lantas, Biro Ops, Dit Intelkam, Dit Reskrimum, Dit Samapta dan Dit Pol Airud Polda Maluku. PNO-12
29 Jan 2026, 21:23 WIT
Seleksi PKP 2026, Dua ASN Polda Maluku Jalani Tes CAT Psikologi
Papuanewsonline.com, Ambon - Dua Aparat Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Polda Maluku menjalani tes Computer Assisted Test (CAT) Psikologi, dalam rangka Seleksi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Tahun 2026.Tes CAT Psikologi dilaksanakan Panitia Daerah Polda Maluku di ruang assesmen Biro Sumber Daya Manusia (SDM), Markas Polda Maluku, Kamis (291/2026). Hadir dalam kegiatan Kepala Biro SDM Polda Maluku selaku Ketua Pelaksana Seleksi Panda Polda Maluku dan Kabid TIK Polda Maluku. Turut hadir tim pengawas internal dari Itwasda, Paminal dan Provos Bid Propam Polda Maluku.Dua ASN yang mengikuti seleksi untuk mengembangkan kompetensi manajerial dalam mengendalikan kegiatan pelayanan publik ini berasal dari golongan kepangkatan IIIB dan IIIC. "Hari ini dilaksanakan seleksi PKP Tahun 2026. Ada dua ASN Polda Maluku dengan golongan pangkat IIIB dan IIIC menjalani tes CAT psikologi," ungkap Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K.Seleksi PKP sendiri, kata Kombes Rositah penting diikuti ASN Polda Maluku untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan melayani, akuntabilitas, dan pengendalian pekerjaan sesuai standar operasional. "Kami berharap kedua peserta yang ikut dapat menjalani semua tahapan seleksi dengan baik dan dengan hasil yang maksimal," harapnya. PNO-12
29 Jan 2026, 21:16 WIT
Kapolda Maluku: Harmoni Sosial Kunci Mengubah Citra Maluku di Tingkat Nasional dan Global
Papuanewsonline.com Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menilai harmonisasi sosial berbasis kearifan lokal sebagai kunci utama untuk mengubah persepsi negatif tentang Maluku di mata nasional maupun internasional.Hal tersebut disampaikan Kapolda saat tatap muka dengan Majelis Latupati Kota Ambon dalam agenda silaturahmi yang berlangsung di Mapolda Maluku, Rabu (28/1/2026).Kapolda mengungkapkan bahwa hingga kini Maluku masih kerap dikaitkan dengan citra konflik dan kekerasan. Padahal, Maluku memiliki kekayaan budaya, nilai persaudaraan, dan sistem adat yang kuat sebagai fondasi kehidupan sosial masyarakat.“Jika kita ingin memperkenalkan Maluku ke dunia, maka yang harus kita benahi adalah persepsi masyarakat luar. Kita harus membuktikan bahwa Maluku adalah daerah yang indah, aman, dan penuh nilai persaudaraan,” kata Kapolda.Ia menegaskan bahwa upaya membangun citra positif Maluku tidak dapat dilakukan secara instan, tetapi harus melalui kerja nyata dan berkelanjutan, salah satunya dengan menghidupkan kembali pranata adat sebagai mekanisme penyelesaian persoalan sosial.Kapolda juga memberikan apresiasi kepada para Raja yang berani menetapkan peraturan negeri, termasuk pembatasan kegiatan masyarakat dan penerapan jam malam, guna mencegah tindak kekerasan.“Keberanian pemimpin adat dalam menetapkan aturan memberi ruang bagi masyarakat untuk menertibkan dirinya sendiri. Ini sangat efektif mencegah konflik sebelum meluas,” ujarnya.Sementara itu, Ketua Majelis Latupati Kota Ambon, Raja Rutong Reza Maspaitella, menegaskan bahwa akar berbagai persoalan sosial di Maluku tidak dapat dilepaskan dari melemahnya tata kelola adat akibat proses penyeragaman sistem pemerintahan di masa lalu.Ia berharap sinergi dengan Polri dapat memperkuat kembali posisi adat sebagai instrumen pemersatu masyarakat sekaligus penyangga stabilitas keamanan.Penekanan Kapolda Maluku terhadap pentingnya harmonisasi sosial menunjukkan bahwa isu keamanan hari ini tidak dapat dipisahkan dari pembentukan persepsi publik. Stabilitas daerah bukan hanya soal angka kriminalitas, tetapi juga tentang rasa aman yang dirasakan masyarakat dan citra yang dipersepsikan publik nasional maupun internasional.Dalam konteks ini, sinergi Polri dengan Majelis Latupati Kota Ambon menjadi strategi sosial-politis yang relevan. Ketika pranata adat berfungsi optimal, potensi konflik horizontal dapat ditekan, sehingga ruang bagi investasi, pariwisata, dan pembangunan ekonomi terbuka lebih luas. Ini menjadikan keamanan bukan sekadar tujuan, tetapi prasyarat pembangunan daerah.Pendekatan Polri yang merangkul tokoh adat juga memperkuat narasi bahwa negara hadir melalui dialog dan kolaborasi, bukan semata-mata kekuatan koersif. Di tengah tantangan global dan dinamika sosial nasional, langkah ini mempertegas peran Polri sebagai penjaga stabilitas sekaligus mitra pembangunan. PNO-12
29 Jan 2026, 21:08 WIT
Polda Maluku Bersama Majelis Latupati Rumuskan Langkah Konkret Penguatan Pranata Adat
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku terus mendorong pendekatan preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menggandeng tokoh adat sebagai mitra strategis penyelesaian persoalan sosial di tingkat akar rumput.Komitmen tersebut ditegaskan Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto saat menerima audiensi Majelis Latupati Kota Ambon, Rabu (28/1/2026).Kapolda menilai, banyak gangguan kamtibmas terjadi karena pranata sosial tidak berfungsi optimal. Akibatnya, persoalan kecil yang seharusnya dapat diselesaikan di tingkat adat berkembang menjadi konflik besar dan berujung pada penegakan hukum.“Polisi sering menjadi muara terakhir dari persoalan yang tidak selesai di hulu. Jika pranata sosial bekerja dengan baik, potensi konflik dapat dicegah sejak dini,” jelas Kapolda.Ia menambahkan, ketika konflik telah bergeser dari persoalan individu menjadi persoalan kelompok dan identitas, maka dampaknya akan jauh lebih berbahaya bagi persatuan bangsa.“Di sinilah pentingnya nasionalisme. Indonesia adalah bangsa multikultural yang harus dijaga bersama,” tegasnya.Ketua Majelis Latupati Kota Ambon, Reza Maspaitella, dalam kesempatan tersebut memaparkan bahwa Maluku secara historis merupakan negeri adat yang dipimpin oleh Raja-raja jauh sebelum Indonesia merdeka. Melemahnya pranata adat, menurutnya, berdampak langsung pada munculnya konflik sosial dan krisis kepemimpinan negeri.Dalam pertemuan ini, Polda Maluku dan Majelis Latupati sepakat merumuskan langkah konkret penguatan pranata adat yang selaras dengan hukum nasional, guna menciptakan masyarakat yang patuh hukum, harmonis, dan berkeadilan.Kapolda menegaskan hasil pertemuan akan ditindaklanjuti dengan Pemerintah Kota Ambon dan Pemerintah Provinsi Maluku agar peraturan berbasis adat dapat memiliki kekuatan hukum positif dan diimplementasikan secara efektif.Audiensi antara Polda Maluku dan Majelis Latupati Kota Ambon memperlihatkan paradigma keamanan modern yang menempatkan pencegahan konflik sebagai investasi pembangunan. Konflik sosial yang berlarut bukan hanya mengganggu kamtibmas, tetapi juga menghambat layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi daerah.Dengan menghidupkan kembali pranata adat sebagai instrumen resolusi konflik, Polri mengambil peran strategis dalam menciptakan iklim kondusif bagi pembangunan. Pendekatan ini relevan dengan visi nasional tentang pembangunan inklusif, di mana stabilitas sosial menjadi fondasi keberlanjutan.Lebih jauh, sinergi Polri, tokoh adat, dan pemerintah daerah membuka ruang lahirnya regulasi berbasis kearifan lokal yang memiliki kekuatan hukum positif. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak harus mengorbankan identitas lokal, tetapi justru dapat diperkuat melalui kolaborasi antara negara dan adat. PNO-12
29 Jan 2026, 20:55 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
