Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Kompolnas Umumkan Nominator Kompolnas Award 2025, Penilaian Libatkan Publik Secara Aktif
Papuanewsonline.com, Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) secara resmi mengumumkan daftar nominator Kompolnas Award 2025 dalam sesi doorstop yang digelar di Gedung Kompolnas, Jakarta, pada Kamis (12/6/2025). Penghargaan tahunan ini kembali digelar sebagai bentuk apresiasi terhadap satuan kerja Polri yang dinilai unggul dalam pelayanan, penegakan hukum, serta pengelolaan organisasi secara transparan dan akuntabel.Sekretaris Kompolnas, Drs. Arief Wicaksono, SSA., menekankan bahwa penghargaan ini bukan sekadar bentuk pengakuan, tetapi juga refleksi terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri.“Kompolnas Award bukan hanya soal kompetisi, tetapi refleksi kepercayaan publik terhadap Polri,” ujarnya.Arief juga memperkenalkan susunan tim penyelenggara dan dewan juri, yang terdiri dari unsur Kompolnas, akademisi, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari lembaga profesional dan pengawasan internal-eksternal Polri.Ketua Penyelenggara Kompolnas Award 2025, Dr. Yusuf, S.Ag., S.H., M.H., menjelaskan bahwa ajang ini telah berlangsung sejak 2022 dan tahun ini memasuki edisi keempat. Penilaian difokuskan pada satuan kerja (Satker), bukan individu personel Polri.Tahapan penilaian terbagi menjadi tiga:1. *Penilaian Kuantitatif*, yang mengacu pada data indeks dari Kompolnas dan Mabes Polri.2. *Penilaian Langsung*, yang dilakukan terhadap nominator melalui observasi dan pengumpulan masukan masyarakat.3. *Keputusan Dewan Juri*, berdasarkan hasil kuantitatif, pengamatan langsung, dan angket 360 derajat.“Kami menilai Satker, bukan orang per orang. Tujuannya adalah keadilan dan kesetaraan dalam penilaian,” jelas Yusuf.Ketua Dewan Juri, Ida Oetari Powrnamasari, S.AP., M.A., menyampaikan bahwa nominator ditetapkan setelah melalui rapat evaluasi bersama seluruh dewan juri. Penilaian didasarkan pada performa pelayanan publik, penanganan pengaduan masyarakat, kualitas penyidikan, serta kepemimpinan dan hubungan dengan masyarakat.“Kami mengajak masyarakat ikut menentukan siapa yang layak menerima penghargaan ini,” kata Ida, seraya menyebut tautan penilaian publik akan segera dibuka.Berikut daftar lengkap nominator Kompolnas Award 2025:*1. Kategori Polda***Polda Tipe A** Polda Jawa Barat* Polda Jawa Timur* Polda Sulawesi Selatan* Polda Metro Jaya* Polda Sumatera Utara*Polda Tipe B** Polda Kalimantan Selatan* Polda Nusa Tenggara Barat* Polda Bangka Belitung* Polda Jambi* Polda Sulawesi Barat*2.Kategori Polres**Polres Tipe A** Polres Pekalongan Kota* Polres Malang* Polrestabes Surabaya* Polresta Sidoarjo* Polres Aceh Utara*Polres Tipe B** Polresta Mataram (NTB)* Polres Kerinci (Jambi)* Polres Sikka (NTT)* Polres Tanah Laut (Kalsel)* Polres Dompu (NTB)*3. Kategori Polsek**Polsek Tipe A – Harkamtibmas** Polsek Tegal Timur* Polsek Seririt* Polsek Bobotsari* Polsek Malalayang* Polsek Singkil*Polsek Tipe A – Gakkum (Penegakan Hukum)** Polsek Pesanggrahan (Jakarta)* Polsek Makassar* Polsek Sewon (Jawa Tengah)* Polsek Pasar Kemis (Tangerang)* Polsek Medan Kota*Polsek Tipe B – Harkamtibmas** Polsek Laonti* Polsek Air Hitam* Polsek Kaliusu* Polsek Merang* Polsek Sungai Loban*Polsek Tipe B – Gakkum** Polsek Ranometo* Polsek Padang Jaya* Polsek Batu Ampar* Polsek Bintan Timur* Polsek Lubuk Buaya*4. Kategori Satker Mabes Polri**Kategori Operasional** Korpolairud Baharkam Polri* Ditipidsus Bareskrim Polri* Korlantas Polri* Korbinmas Baharkam Polri* Rumkit Bhayangkara*Kategori Pembinaan** SSDM Polri* Puskeu* Pusdokkes* Divkum* Divhumas PolriSeluruh nominator akan menjalani penilaian lanjutan melalui pengumpulan data lapangan serta partisipasi masyarakat secara daring. Kompolnas menyediakan platform khusus agar publik bisa turut menilai pelayanan dan kepemimpinan dari masing-masing Satker yang masuk dalam daftar. PNO-12
13 Jun 2025, 15:07 WIT
Kapolda Maluku Terima Audiensi Kepala PSDKP Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si menerima audiensi dari Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Ambon, Johanis J. Medea, bersama jajaran.Audiensi yang dilaksanakan di ruang tamu Kapolda Maluku, Kamis (12/6/2025), ini merupakan bentuk silaturahmi sekaligus forum pertukaran informasi strategis untuk memperkuat sinergitas antara PSDKP dan Polda Maluku dalam upaya pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Maluku dan sekitarnya.Dalam pertemuan tersebut, Kapolda didampingi Irwasda, dan Direktur Reskrimsus Polda Maluku. Sementara yang hadir mendampingi Kepala Stasiun PSDKP Ambon yaitu Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran, Ketua Tim Kerja Pengawasan Kelautan, dan Ketua Tim Kerja Operasi Armada.Kepala PSDKP Ambon mengungkapkan, pengawasan kelautan dan perikanan dibagi ke dalam dua sektor utama, yakni pengawasan perikanan dan pengawasan kelautan. Pengawasan mencakup wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Ia juga menjelaskan bahwa Ditjen PSDKP terus membangun koordinasi erat dengan TNI AL, Bakamla, serta Direktorat Polairud dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.“Kami berterima kasih kepada Bapak Kapolda dan jajaran atas waktu dan kesempatannya. Dalam pelaksanaan tugas, kami mengedepankan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor," ungkapnya. PSDKP sendiri, lanjut dia, memiliki dua UPT di wilayah Maluku, yakni di Kota Ambon dan Kota Tual. "Saat ini kami tengah mengidentifikasi indikasi pelanggaran yang merusak ekosistem laut di beberapa wilayah,” tambahnya.Kapolda Maluku menyambut baik kunjungan dari jajaran PSDKP Ambon. Ia menegaskan, Polda Maluku selalu terbuka untuk kerjasama lintas sektoral dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di laut.“Wilayah laut Indonesia, khususnya Maluku, memiliki kekayaan yang luar biasa, namun juga rentan terhadap ancaman seperti illegal fishing, pelanggaran batas wilayah, dan eksploitasi sumber daya laut secara tidak bertanggung jawab," katanya. Polda Maluku, lanjut Kapolda, berkomitmen untuk penuh mendukung pelaksanaan tugas PSDKP. "Kami mendukung tugas PSDKP melalui patroli bersama, pertukaran data dan informasi intelijen, serta penindakan hukum secara tegas dan terukur,” tegasnya.Dalam pertemuan tersebut, juga turut dibahas berbagai isu aktual yang terjadi di sektor perikanan dan kelautan di wilayah Maluku. Termasuk tantangan penegakan hukum, serta potensi besar sumber daya laut yang perlu dikelola secara berkelanjutan dan berkeadilan.Diharapkan, melalui kunjungan ini, koordinasi antara PSDKP dan Polda Maluku semakin solid, guna mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang optimal, berbasis perlindungan ekosistem, serta berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat pesisir. PNO-12
13 Jun 2025, 14:30 WIT
Bapenda Mimika Gelar Road Show Sambangi Kampung: Permudah Akses Layanan Pajak
Papuanewsonline. Com, Mimika
- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika menggelar "Road Show
Bapenda Sambangi Kampung/Kelurahan" sebagai bagian dari sosialisasi pajak
dan layanan pembayaran pajak daerah. Kepala Bidang PBB DAN BPHTB Bapenda kabupaten Mimika, Henrikus Setit mengatakan bahwa Kegiatan ini melibatkan Duta
Pajak Daerah Tahun 2025 dan berlangsung selama sepekan. " Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan mendekatkan layanan perpajakan
kepada masyarakat, memberikan kemudahan
akses pembayaran pajak, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya
kewajiban perpajakan," ujar Henrikus Setit, Jumat (13/6/2024). Kata Dia, Road show ini akan menyambangi
empat kelurahan di Kabupaten Mimika dengan jadwal sebagai berikut: - Jumat, 13 Juni 2025: Kelurahan Sempan - Senin, 16 Juni 2025: Kelurahan
Kamoro Jaya - Selasa, 17 Juni 2025: Kelurahan
Wonsari Jaya - Rabu, 18 Juni 2025: Kelurahan
Karang Senang " Jadi selama road show dilakukan, Bapenda Mimika
menyediakan berbagai layanan perpajakan, termasuk pembayaran PBB-P2, mutasi
SPPT PBB-P2, pendaftaran objek PBB-P2, pemutakhiran data PBB-P2, dan konsultasi
pajak daerah," Ucapnya.
Ia menyebutkan, dengan adanya sistem pembayaran pajak
langsung di lokasi, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan mempermudah
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. ( Jidan )
13 Jun 2025, 13:26 WIT
Pameran Lingkungan Hidup di Mimika: Edukasi dan Inovasi untuk Masa Depan yang Lebih Hijau
Papuanewsonline. com, Timika
– Kabupaten Mimika diramaikan dengan Environmental Exhibition 2025 yang
diselenggarakan di Gedung Eme Neme Yauware pada kamis (12/6/25). Acara yang diinisiasi oleh PT Freeport
Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika ini menyuguhkan beragam
inovasi dan solusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Wakil Bupati Mimika, Bapak Emanuel Kemong,
turut hadir dan meninjau langsung berbagai stan pameran yang menampilkan
teknologi dan praktik pelestarian lingkungan terkini. Wakil Bupati mengapresiasi atas
terselenggaranya pameran ini, beliau menegaskan pentingnya edukasi dan
partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. "Ini bukan sekadar pameran,
tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat Mimika untuk lebih peduli
terhadap lingkungan," tegas Wakil Bupati Mimika. Beragam inovasi dan teknologi
ramah lingkungan dipamerkan dalam acara ini,
menunjukkan komitmen PT Freeport Indonesia untuk menciptakan pengelolaan
lingkungan hidup Mimika yang lebih berkelanjutan. Dalam kesempatan ini juga Manager
Enviromental PT Freeport, Gesang Setyadi menegaskan bahwa event ini menjadi
dorangan terhadap masyarakat dalam mengelola lingkungan dan juga bisa menjadi
contoh inovasi terhadap lingkungan. Pak Emanuel menambahkan bahwa
acara terbuka untuk semua kalangan
masyarakat, dengan harapan dapat
menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga alam untuk generasi mendatang. "Acara ini terbuka untuk
semua masyarakat" ucapnya Environmental Exhibition 2025
diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam meningkatkan kesadaran
masyarakat akan isu-isu lingkungan dan mendorong terciptanya solusi-solusi
inovatif untuk mengatasi tantangan lingkungan yang dihadapi. "Semoga dengan Pameran ini
dapat meningkatkan kepedulian serta kesadaran seluruh masyarakat pada
lingkungan" tutupnya ( jidan )
13 Jun 2025, 09:24 WIT
Jelang HUT Ke-79 Bhayangkara Polri, Provos Polda Maluku Lakukan Gaktibplin
Papuanewsonline.com, Ambon - Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara Polri, Bidang Provesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Maluku melakukan kegiatan Penegakan dan Penertiban Disiplin (Gaktibplin) yang bertempat di halaman parkir Mapolda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Kamis (12/6/2025).Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Areis Aminnulla, S.I.K., M.H, mengatakan, Gaktibplin meliputi pemeriksaan kelengkapan kendaraan bermotor baik milik pribadi maupun dinas Polri, dan kelengkapan diri anggota atau PNS Polri seperti surat-surat kendaraan motor, mobil, kaca spion, plat nomor kendaraan, knalpot racing, Kartu Anggota Polri (KTA), KTP, sikap tampang, maupun kelengkapan lainnya."Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penegakan disiplin bagi personel di lingkup Polda Maluku jelang peringatan hari Bhayangkara ke 79 tahun 2025," kata Kombes Areis.Kegiatan Gaktibplin diawali dengan pelaksanaan apel pengecekan kehadiran personel di lingkup Satuan Kerja (Satker) Polda Maluku."Pemeriksaan ini juga dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan diri setiap personel Polda Maluku baik dalam hal kehadiran, penampilan dan surat-surat kelengkapan diri bersama kendaraan bermotor yang di gunakan sehari-hari," jelasnya.Tak hanya itu, dalam kegiatan ini, Bid Propam juga bekerjasama dengan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Maluku untuk pemeriksaan urine kepada anggota Polki maupun Polwan."Pemeriksaan urine dilakukan untuk mendeteksi zat adiktif narkoba. Dan apabila kedapatan anggota yang terindikasi mengonsumsi narkoba maka akan diproses lebih lanjut. Namun selama proses tes urine tidak ditemukan ada yang positif," ungkap Kombes Areis.Selain itu, hasil pemeriksaan kelengkapan kendaraan dan diri pribadi anggota di lingkungan Polda Maluku, juga tidak ditemukan ada anggota yang melakukan pelanggaran disiplin."Kelengkapan kendaraan dan diri pribadi anggota semuanya lengkap. Dan kegiatan gaktibplin ini dilakukan rutin dan secara tiba-tiba," pungkasnya. PNO-12
12 Jun 2025, 15:07 WIT
Polda Maluku Apresiasi Kunjungan Komisi VII DPR RI
Papuanewsonline.com, Ambon - Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja di provinsi Maluku dalam rangka reses masa persidangan III tahun 2024-2025 pada Rabu (11/6/2025).Kunjungan kerja tersebut diapresiasi Polda Maluku yang disampaikan Kabid Humas Kombes Pol. Areis Aminnulla, S.I.K., M.H saat menghadiri pertemuan yang digelar di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, tadi malam.Hadir dalam pertemuan dengan Komisi VII DPR RI yaitu Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, dan Forkopimda Provinsi Maluku, dan pejabat lainnya.Anggota Komisi VII DPR RI yang melakukan reses di Maluku yaitu Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo, ketua tim, dan wakil ketua tim Ir. Lamhot Sinaga, beserta 9 anggota DPR lainnya."Kami memberikan apresiasi kepada anggota komisi VII DPR RI atas kunjungan kerja dalam rangka reses di Maluku," kata Kombes Areis.Tugas komisi VII DPR sendiri membidangi Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Sarana Publikasi. Kombes Areis berharap, reses yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat."Semoga reses yang dilakukan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Maluku," harapnya. Pada pertemuan itu, wakil gubernur Maluku juga berharap kunjungan ini menjadi momentum yang sangat mendukung kemajuan Maluku ke depannya dengan infrastruktur yang baik."Saya minta kepada kepala OPD yang ada keterkaitan dengan kunjungan Komisi VII agar diberikan dukungan dan kerjasama dengan baik," pintanya. PNO-12
12 Jun 2025, 14:46 WIT
Bareskrim Polri Ungkap 5 Kasus Besar Penyalahgunaan BBM dan Gas Subsidi di Berbagai Daerah
Papuanewsonline.com, Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengungkap jaringan tindak pidana penyalahgunaan gas dan BBM bersubsidi di sejumlah wilayah Indonesia sepanjang Mei hingga Juni 2025. Salah satu kasus terjadi di Dusun Cangkring, Desa Sawo Cangkring, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Berdasarkan Laporan Polisi LP/A/58/V/2025/Bareskrim, pada 26 Mei 2025 ditemukan praktik pemindahan isi gas LPG bersubsidi 3 kg ke tabung non-subsidi 12 kg secara ilegal di sebuah gudang. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin resmi dan menggunakan peralatan modifikasi yang tidak sesuai standar keamanan. Para pelaku memanfaatkan selisih harga jual untuk mendapatkan keuntungan besar dengan cara melawan hukum. “Dalam penggerebekan di lokasi, penyidik mengamankan berbagai barang bukti, antara lain 165 tabung gas ukuran 3 kg, 46 tabung gas ukuran 12 kg, alat suntik modifikasi, 3 unit mobil pick-up untuk distribusi, serta dokumen penjualan. “ Ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung SyaifuddinSebanyak delapan orang ditetapkan sebagai tersangka, masing-masing dengan peran yang berbeda, mulai dari pemilik usaha, pengawas kegiatan, operator pemindahan gas, hingga pembeli gas hasil penyelewengan. Praktik ini dinilai merugikan negara dan masyarakat karena mengurangi kuota subsidi yang seharusnya diterima oleh masyarakat kurang mampu.“Para tersangka dijerat dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar. Selain itu, penyidik juga menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menelusuri aliran dana dan keuntungan yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut. “ Imbuh Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin.Pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen Bareskrim Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Dengan semakin maraknya penyalahgunaan BBM dan gas bersubsidi, penegakan hukum akan terus ditingkatkan, termasuk melalui kerja sama lintas lembaga dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan distribusi energi bersubsidi. Langkah ini penting untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan energi bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. PNO-12
12 Jun 2025, 14:38 WIT
Gagal Lindungi Raja Ampat, PB PMII Desak Presiden Prabowo Pecat Bahlil Lahadalia Dari Menteri ESDM
Papuanewsonline.com,Jakarta, - Raja Ampat yang dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keindahan laut dan biodiversitas terkaya di dunia, kini berada dalam ancaman besar akibat keberadaan tambang nikel yang telah diberikan izin sejak tahun 2017. Izin ini menandai babak baru kerusakan ekologis di kawasan yang seharusnya dijaga sebagai bagian dari warisan dunia dan benteng terakhir keanekaragaman hayati laut.Pemerintah, khususnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dinilai gagal total dalam mengelola konflik ekologis dan sosial yang ditimbulkan. Alih-alih mengambil langkah preventif, Bahlil justru tampil dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan. Dalam berbagai forum.Hal ini disampaikan M. Muham Tashir selaku ketua bidang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) melalui keterangan tertulis yang diterimah Media Papuanewsonline.com, Rabu (11/6/2025).Muham Tashir mengatakan pernyataan Bahlil tentang aktivitas tambang nikel di Raja Ampat sebagai “campur tangan asing” adalah pengalihan isu."Pernyataan tersebut adalah bentuk pengalihan isu yang mencederai kepedulian masyarakat lokal dan aktivis lingkungan yang selama ini konsisten menyuarakan perlindungan di Raja Ampat," ujar M. Muham TashirLebih lanjut Tashir menyebutkan, Bahlil sebagai menteri tidak bisa cucih tangan tentang kerusakan alam di Raja Ampat.“Kami sangat kecewa dengan sikap pemerintah, khususnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Alih-alih hadir sebagai pelindung kepentingan ekologis dan masyarakat adat, beliau justru tampil dengan respons reaktif dan pernyataan yang tidak solutif,” tegasnya.Tashir menyebutkan dengan kejadian di Raja Ampat maka tampak pemerintah lebih mementingkan kepentingan ekonomi ekstraktif ketimbang keseimbangan ekologis dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. " Padahal, keberadaan tambang nikel di Raja Ampat secara jelas melanggar Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menyatakan bahwa pulau dengan luas kurang dari 2.000 km² dilarang dijadikan lokasi tambang," Ucap Tashir.Lanjut Tashir, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) berharap agar atas kejadian kerusakan di Raja Ampat, Presiden Prabowo Subianto segerah mencopot Bahlil Lahadalia dari jabatanya sebagai Menteri ESDM.Berikut tuntutan dari PB PMII:- Pemerintah segerah mecabut semua izin tambang nikel di wilayah Raja Ampat secara permanen.- Meminta Presiden Prabowo Subianto mengefaluasi dan mencopot Bahlil Lahadalia dari jabatannya sebagai Menteri ESDM karena gagal mengakomodir kepentingan masyarakat dan ekosistem laut.- Pemerintah harus menegakkan UU No. 1 Tahun 2014 secara konsisten tanpa pengecualian demi menyelamatkan lingkungan dan generasi mendatang.- Pemerintah segerah menghentikan narasi pengalihan isu dengan menyalahkan pihak asing, karena kritik datang dari suara rakyat dan komunitas lokal.- Raja Ampat bukan tempat untuk eksploitasi oleh para Olgikari ekonomi yang rakus, karena Raja Ampat adalah simbol keindahan, keseimbangan, dan keberlanjutan, sehingga Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada rakyat dan lingkungan, bukan hanya kepada investor, atau para Olgikari.(Red)
11 Jun 2025, 21:34 WIT
Sukseskan World Surfing League (WSL) Krui Pro 2025, Polda Lampung Jamin Keamanan
Papuanewsonline.com, Pesisir Barat – Polda Lampung siap dalam laksanakan pengamanan dan turut mendukung suksesnya ajang internasional World Surfing League (WSL) Krui Pro 2025 yang resmi dibuka hari ini di Pantai Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Selasa(10/6/25)Acara pembukaan dihadiri oleh Kosmas Harefa (Staf Ahli Bidang Sosial Kemenkumham RI), Almira Nabila Fauzi (Anggota DPD RI), Bobby Irawan (Kadis Pariwisata Provinsi Lampung), Irawan Topani (Wakil Bupati Pesisir Barat), Kombes Pol. Ardiansyah Daulay, S.I.K., M.H. Karo Ops Polda Lampung serta beberapa Pejabat Utama Polda Lampung selaku para Kasatgas Operasi dan Forkopimda Stakeholder terkait Pesisir Barat.WSL Krui Pro 2025 dibuka langsung oleh Wakil Bupati Pesisir Barat Irawan Topani, ia menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya ajang ini dan menekankan pentingnya sportivitas, kebersamaan, serta dampak positif bagi ekonomi lokal.“Event ini juga bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, Memperkuat branding Pesisir Barat sebagai destinasi selancar kelas dunia dan juga memberikan multiplier effect bagi UMKM dan ekonomi lokal”, ujar Wakil Bupati Pesisir Barat. Event ini diikuti oleh 302 atlet dari 17 negara serta menampilkan berbagai pertunjukan seni dan budaya."WSL Krui Pro 2025 bukan sekadar kompetisi olahraga, melainkan juga momentum strategis untuk mempromosikan Lampung di mata dunia. Polda Lampung siap memastikan keamanan dan kenyamanan seluruh peserta serta pengunjung selama acara berlangsung” tutup Wakil Bupati.World Surf Leage adalah Event Internasional liga surfing dunia sehingga Polda Lampung melaksanakan pengamanan dari mengawali kegiatan, selama kegiatan sampai mengakhiri event dan memastikan kegiatan berjalan dengan tertib, aman dan kondusif. PNO-12
11 Jun 2025, 14:58 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
