logo-website
Minggu, 10 Mei 2026,  WIT
BERITA TAG Ekonomi Homepage
Operasi SAR Gabungan Sisir Perairan Korba Nleka Cari Korban Yang Hilang Dalam Laka Laut Papuanewsonline.com, Tanimbar - Negara melalui Polri kembali menunjukkan kehadiran nyata dalam misi kemanusiaan. Kepolisian Daerah (Polda) Maluku bersama Polres Kepulauan Tanimbar, Basarnas Saumlaki, dan unsur SAR terkait mengerahkan upaya maksimal dalam operasi pencarian korban kecelakaan laut yang menimpa perahu warga Desa Karatat, Kecamatan Wuarlabobar, di Perairan Korba Nleka (Kerbau Jatuh), Kabupaten Kepulauan Tanimbar.Peristiwa kecelakaan laut tersebut terjadi pada Selasa (10/2/2026) sekitar pukul 02.00 WIT akibat cuaca ekstrem. Dari total 10 penumpang, sembilan orang telah ditemukan, terdiri dari enam orang selamat dan tiga orang meninggal dunia. Hingga kini, satu korban atas nama Imam Kalean (64), seorang petani asal Desa Karatat, masih dalam proses pencarian intensif oleh Tim SAR Gabungan.Sebagai bentuk respons cepat dan presisi, Kapolres Kepulauan Tanimbar menerbitkan Surat Perintah Nomor: Sprin/309/II/5.4./2026/Satpolairud, yang menjadi dasar pergerakan operasi SAR laut gabungan sejak Rabu pagi (11/2/2026). Operasi ini melibatkan Satuan Polair Polres Kepulauan Tanimbar, personel BKO Ditpolairud Polda Maluku, serta Basarnas Saumlaki.Koordinasi lintas instansi dilakukan secara intensif sejak awal. Kasat Polair Polres Kepulauan Tanimbar Ipda Simon Nusmese, S.H., berkoordinasi langsung dengan Komandan Kapal Polisi KP XVI-2006 Ditpolairud Polda Maluku serta Koordinator Pos Basarnas Saumlaki Jezriel Leleuri, guna memastikan operasi berjalan efektif dan aman.Tim SAR Gabungan bertolak dari Pelabuhan Rakyat Saumlaki sekitar pukul 08.00 WIT menggunakan Kapal Polisi KP XVI-2006. Penyisiran dilakukan secara menyeluruh dengan rute pesisir Desa Latdalam, Desa Otemer, Pulau Mitak, hingga titik lokasi kejadian di Perairan Korba Nleka, Desa Watmasa, dan tiba sekitar pukul 16.30 WIT.Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani, S.P., S.I.K., M.H., melalui Kasat Polair Ipda Simon Nusmese, Kamis (12/2/2026), menjelaskan bahwa pencarian dilakukan secara detail pada titik koordinat 7°08.808' LS – 131°29.956' BT hingga 7°08.229' LS – 131°34.311' BT. Namun hingga sore hari, korban belum berhasil ditemukan.“Dengan mempertimbangkan faktor cuaca, keselamatan personel, serta waktu yang menjelang malam, operasi pencarian sementara dihentikan pada pukul 17.45 WIT,” jelas Ipda Simon Nusmese.Saat ini, Tim SAR Gabungan bersiaga penuh di Desa Watmasa, Kecamatan Wuarlabobar. Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi (anev), operasi pencarian akan kembali dilanjutkan dengan memperluas area penyisiran, menyesuaikan arah arus laut dan kondisi cuaca terkini.Polri juga mengimbau seluruh masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem. Masyarakat diminta segera melapor melalui Call Center Polri 110 atau langsung kepada Tim SAR Gabungan apabila menemukan tanda-tanda keberadaan korban.Operasi ini menegaskan komitmen Polri Presisi yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga hadir secara humanis dalam misi kemanusiaan, keselamatan publik, dan perlindungan warga negara, khususnya di wilayah kepulauan dan perairan terluar Indonesia.Peristiwa kecelakaan laut di Perairan Korba Nleka, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kembali mengingatkan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin keselamatan warga, khususnya di wilayah kepulauan yang rentan terhadap cuaca ekstrem. Dalam situasi darurat seperti ini, kecepatan respons, koordinasi lintas sektor, dan keberpihakan pada nilai kemanusiaan menjadi kunci utama.Langkah cepat Polri melalui Polda Maluku dan Polres Kepulauan Tanimbar yang bersinergi dengan Basarnas menunjukkan implementasi nyata dari Polri Presisi prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Operasi SAR laut yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada prosedur, tetapi juga mengedepankan keselamatan personel serta harapan keluarga korban.Di tengah tantangan geografis dan dinamika cuaca laut Maluku yang tidak mudah diprediksi, Polri menegaskan perannya bukan semata sebagai aparat penegak hukum, melainkan sebagai pelayan kemanusiaan yang hadir di saat masyarakat paling membutuhkan. Upaya berkelanjutan dalam pencarian korban menjadi wujud komitmen negara untuk tidak meninggalkan satu pun warganya. PNO-12 13 Feb 2026, 13:51 WIT
Abdul Hakim EI Jadi Komisaris Independen, PT Pelindo Solusi Maritim Siap Hadapi Tantangan Baru Papuanewsonline.com, Jakarta - PT Pelindo Solusi Maritim (PSM) baru saja menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan agenda utama pemberhentian dan pengangkatan komisaris perusahaan. Rapat yang dilaksanakan secara daring ini dihadiri oleh para pemegang saham mayoritas PSM, yakni PT Pelindo Jasa Maritim, serta pemegang saham minoritas, PT Integrasi Logistik Cipta Solusi.Dalam keputusan RUPS tersebut, terhitung sejak tanggal 9 Februari 2026, para pemegang saham sepakat untuk memberhentikan dengan hormat Basuki Soleh dari jabatannya sebagai Komisaris Utama yang telah diemban sejak Januari 2024 hingga Februari 2026. Selain itu, Adi Priyatmono juga diberhentikan dari posisi Komisaris yang dipegangnya sejak Maret 2024 hingga Februari 2026. "Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan oleh Bapak Basuki Soleh dan Bapak Adi Priyatmono selama masa jabatannya," ungkap Budi Pratomo, Direktur Utama PSM.Seiring dengan pemberhentian tersebut, para pemegang saham PSM juga memutuskan untuk mengangkat beberapa nama baru untuk mengisi posisi Dewan Komisaris. Dasril ditunjuk sebagai Komisaris Utama, sementara Akbar Ikhramsyah dan Abdul Hakim EI masing-masing diangkat sebagai Komisaris Independen. "Selamat datang kepada Bapak Dasril, Bapak Akbar Ikhramsyah, dan Bapak Abdul Hakim EI di keluarga besar PSM. Semoga amanah ini dapat membawa nilai dan manfaat bagi perusahaan serta bangsa Indonesia," kata Budi Pratomo dengan antusias.Direksi dan seluruh karyawan PT Pelindo Solusi Maritim menyampaikan apresiasi atas sumbangsih dan peran serta Dewan Komisaris yang telah menjabat pada periode tahun 2024 hingga 2026. "Kami berharap Dewan Komisaris yang baru dapat melanjutkan pengawasan secara umum maupun khusus atas kebijakan pengurusan dan jalannya operasional perusahaan, serta memberikan nasihat yang konstruktif kepada Direksi," pungkas Budi Pratomo dengan penuh harapan. Penulis: JidEditor: GF 13 Feb 2026, 11:58 WIT
Soal Mogok Kerja Freeport, Karyawan Desak DPRK Mimika Bentuk Pansus Papuanewsonline.com, Mimika – Isu terkait karyawan mogok kerja (Moker) PT Freeport Indonesia (PTFI) kembali mencuat. Puluhan karyawan yang tergabung dalam kelompok Moker menggelar aksi damai di Kantor DPRK Mimika, Kamis (12/2/26), menuntut pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh DPRK. Aksi ini merupakan puncak kekecewaan para karyawan yang merasa masalah mereka belum terselesaikan secara tuntas.Para pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi mereka, berharap para wakil rakyat dapat memberikan solusi yang adil dan transparan atas permasalahan yang telah berlangsung lama ini. Pembentukan Pansus diharapkan menjadi wadah efektif untuk menjembatani kepentingan karyawan dan perusahaan, serta mencari jalan keluar yang memuaskan semua pihak.Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, menanggapi tuntutan tersebut dengan menyatakan bahwa pihaknya selama ini telah berupaya menyuarakan permasalahan Moker melalui berbagai forum, termasuk Rapat Dengar Pendapat (RDP). Ia berjanji akan menyampaikan tuntutan pembentukan Pansus kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK. "Kami di Komisi III tidak pernah tinggal diam. Kami terus menyuarakan masalah ini dan akan menindaklanjuti tuntutan pembentukan Pansus dengan menyampaikannya kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRK," ungkap Herman.Anggota DPRK Mimika, Herman Tangkepare, menambahkan bahwa pihaknya membutuhkan data dan dokumen pendukung yang lengkap dari para karyawan Moker, termasuk salinan putusan hukum terkait permasalahan mogok kerja. Dokumen-dokumen ini akan menjadi dasar bagi pembahasan lebih lanjut di DPRK. "Jika ada keputusan hukum dan dokumen lainnya yang mendukung tuntutan, silakan serahkan kepada kami. Mari kita duduk bersama dan membahas langkah-langkah konkret yang akan diambil agar masalah ini dapat ditangani secara serius, termasuk kemungkinan pembentukan Pansus," tuturnya. Penulis: Abim Editor: GF 12 Feb 2026, 22:53 WIT
Ratusan Korban Mogok Kerja Freeport Geruduk Dprk Mimika, Tuntut Keadilan Setelah 9 Tahun Papuanewsonline.com, Mimika – Ratusan korban mogok kerja PT Freeport Indonesia (PTFI) menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRK Mimika. Dengan membawa poster dan pduk, massa aksi menuntut keadilan atas hak-hak buruh yang dinilai belum dipulihkan sejak peristiwa mogok kerja yang terjadi sembilan tahun lalu. Aksi ini menunjukkan kekecewaan mendalam serta harapan agar suara mereka didengar oleh para wakil rakyat. (12/2/26)Dalam aksinya, para buruh yang terdampak mogok kerja menuliskan pesan-pesan tuntutan di pduk, salah satunya menyatakan bahwa mogok kerja tahun 2017 telah dinyatakan sah sesuai Perjanjian Kerja Bersama dan Nota Kesepahaman. Mereka mendesak PT Freeport Indonesia untuk membawa masalah ini ke jalur penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), bukan justru menghukum buruh, memutus hak secara sepihak, atau membiarkan para pekerja terkatung-katung tanpa kejelasan. Bagi mereka, mogok kerja merupakan hak konstitusional yang sah secara hukum, sehingga negara tidak boleh berdiam diri.Massa aksi mendesak DPRK Mimika untuk segera membentuk panitia khusus (Pansus) yang bertugas menyelesaikan persoalan yang menimpa 8.300 buruh terdampak mogok kerja. Isu divestasi saham pemerintah sebesar 51 persen juga turut disuarakan dalam aksi tersebut. Menurut mereka, keuntungan yang didapatkan dari divestasi saham tidak sebanding dengan penderitaan serta ratusan nyawa yang disebut hilang dalam pusaran konflik industrial tersebut. "Kami minta bapak ibu anggota DPRK segera membentuk Pansus. Jangan hanya duduk di sini lalu pulang tanpa memberikan solusi," tegas Koordinator Aksi, James Billy Laly.Para demonstran mengingatkan agar persoalan yang menimpa para buruh tidak dijadikan komoditas politik atau ladang bisnis yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dalam aksi damai tersebut, massa menyampaikan lima poin tuntutan utama, yang meliputi penghentian praktik "negara dalam negara" oleh PT Freeport Indonesia, peran aktif DPRK dan Pemkab Mimika, penyelesaian sengketa mogok kerja sebagai syarat mutlak dalam RUPS mendatang, pembentukan Pansus Moker oleh DPRK Mimika, serta pemberian ruang komunikasi selama 21 hari untuk penyelesaian yang adil dan bermartabat.  Penulis: Jid Editor: GF 12 Feb 2026, 22:43 WIT
Buruh PT Freeport Indonesia Gelar Aksi Damai, Menuntut Hak-Hak Mereka Dipenuhi Papuanewsonline,com, Timika - Para buruh yang tergabung dalam 8.300 korban mogok kerja PT Freeport Indonesia (PTFI) menggelar aksi damai pada tanggal 12 Februari 2026 untuk menuntut hak-hak mereka yang telah diabaikan oleh perusahaan.Aksi ini merupakan protes terhadap pengabaian hukum yang berlangsung selama bertahun-tahun dan menegaskan bahwa status hukum para buruh sah secara hukum berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.Massa aksi menuntut Pemerintah untuk tidak lagi bersikap pasif terhadap pelanggaran yang dilakukan PT Freeport Indonesia. Mereka membawa beberapa dokumen yang membuktikan bahwa mogok kerja mereka sah dan bahwa perusahaan telah melanggar hak-hak mereka, termasuk putusan Mahkamah Agung yang telah memberikan legitimasi yudisial tertinggi terhadap penetapan status mogok sah yang dilakukan oleh pekerja."Pemerintah harus bertindak tegas menghentikan pembangkangan PT Freeport Indonesia terhadap hukum," kata Billy Laly, koordinator karyawan mogok PT Freeport Indonesia wilayah Timika. "Kami menuntut hak-hak kami dipenuhi dan perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka."Massa aksi juga menuntut agar DPRK Kabupaten Mimika dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk segera mengambil peran aktif dan bertanggung jawab secara kelembagaan. Mereka meminta agar pemerintah untuk tidak membiarkan perusahaan bertindak sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak buruh. Penulis: Hend Editor: GF 12 Feb 2026, 22:31 WIT
Polri Bentuk Satgas Asri Wujudkan Lingkungan Kerja Bersih dan Sehat Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi mengimplementasikan Gerakan ASRI (Aktif, Sehat, Ramah, dan Indah) di seluruh lingkungan Polri sebagai langkah nyata menumbuhkan kebiasaan hidup sehat sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan kerja.Atas arahan Kapolri, Polri membentuk Satgas ASRI Polri yang akan menjadi penggerak utama pelaksanaan program ini secara nasional. Satgas ASRI Polri dipimpin oleh Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja selaku ketua sekaligus dirigen pelaksanaan dari tingkat Mabes Polri hingga jajaran Polda, Polres, dan Polsek di seluruh Indonesia.Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya menumbuhkan kebiasaan hidup sehat sekaligus kepedulian terhadap lingkungan kerja.“Bapak Kapolri ingin menegaskan bahwa ASRI bukan hanya sekadar slogan. Pesan yang ingin ditegaskan adalah kepedulian terhadap lingkungan perlu diwujudkan melalui aksi nyata, dimulai dari hal-hal sederhana dan dari tempat kita bekerja setiap hari,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/2/2026).Lebih lanjut disampaikan bahwa langkah Polri ini merupakan tindak lanjut langsung atas instruksi Presiden Prabowo Subianto pada Taklimat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) sebagai gerakan nasional untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, dan berkelanjutan.Kadivhumas Polri menegaskan bahwa Polri memiliki peran strategis sebagai teladan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penerapan prinsip ramah lingkungan harus dimulai dari internal institusi melalui langkah-langkah konkret.“Gerakan ASRI bukan sekadar program simbolik, tetapi harus menjadi kebiasaan dan budaya kerja Polri sehari-hari. Ini sejalan dengan arahan Presiden agar birokrasi tidak hanya efektif dan melayani, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan,” tegas Irjen Pol. Johnny Isir.Untuk memastikan gerakan ini berjalan efektif, Polri menetapkan petunjuk arahan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran sebagai berikut:1. Setiap personel Polri wajib melaksanakan pembersihan lingkungan kerja satu jam sebelum memulai aktivitas kedinasan, dimulai dari ruang lingkup terkecil.2. Setiap satuan kerja wajib melaksanakan kurvei atau kerja bakti minimal satu minggu sekali di area Mako dan lingkungan sekitarnya.3. Secara periodik mengajak kelompok masyarakat untuk bersama-sama membersihkan fasilitas umum sebagai bentuk sinergi Polri dengan masyarakat.4. Melaksanakan langkah-langkah ramah lingkungan seperti pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, penghematan energi dan air, serta penataan ruang kerja yang hijau dan berkelanjutan.Kadivhumas Polri juga mendorong para pimpinan di setiap satuan kerja agar aktif menggerakkan seluruh personel untuk terlibat langsung dalam kegiatan peduli lingkungan, termasuk kerja bakti, penanaman pohon, serta pengelolaan sampah yang lebih baikMelalui Gerakan ASRI Polri, diharapkan terbangun kesadaran kolektif seluruh insan Bhayangkara dalam menjaga lingkungan sekaligus memperkuat citra Polri sebagai institusi yang disiplin, peduli, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.“Upaya ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan sebagaimana ditekankan oleh Presiden. Polri siap menjadi contoh terdepan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, sehat, dan indah,” pungkas Kadivhumas Polri.Informasi ini harus segera diketahui masyarakat sebagai wujud komitmen Polri untuk hadir nyata, berbuat nyata, dan memberi manfaat langsung bagi lingkungan serta kepentingan publik. PNO-12 12 Feb 2026, 14:34 WIT
Sukseskan Swasembada Pangan, Bhabinkamtibmas Meyano Das Salurkan Bantuan Pertanian Papuanewsonline.com, Tanimbar – Polda Maluku, Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar, Demi menyukseskan program Ketahanan Pangan Nasional, Bhabinkamtibmas Desa Meyano Das, Aipda N. REVILELI, melaksanakan giat sambang dan penguatan Swasembada Pangan di wilayah binaan Polsek Kormomolin, Polres Kepulauan Tanimbar pada, Selasa (10/02/26).Kegiatan ini difokuskan pada peninjauan lahan pertanian milik Bapak Thobias Angwarmas sekaligus pemberian bantuan sarana produksi pertanian kepada Kelompok Tani We Undrun.Dalam aksi nyata tersebut, Bhabinkamtibmas menyerahkan bantuan berupa 5 Kg Bibit Jagung Hibrida, 2 Botol Obat Pembasmi Rumput (Gramoxone 1 Liter) dan 1 Botol Obat Rumput (Supremo 1 Liter).Dalam arahannya, Aipda N. REVILELI mengajak seluruh elemen Masyarakat untuk berkolaborasi dengan Polri dalam mewujudkan kemandirian Pangan. Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam menyediakan Pangan secara mandiri sehingga kebutuhan dasar Keluarga dapat terpenuhi dengan baik.Selain memberikan bantuan fisik, Bhabinkamtibmas juga turut mengedukasi Warga mengenai pentingnya efektivitas pengolahan lahan. Ia menghimbau kepada pada Petani agar lebih teliti pada fase pembibitan dan penanaman guna menghindari gagal panen atau kerusakan pada tanaman Jagung.Sementara itu secara terpisah, Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP AYANI, S.P., S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Kormomolin Ipda I GD HENDRA B. ARIMBAWA dalam keterangannya mengatakan bahwa, aksi yang dilakukan oleh salah satu Personel Bhabinkamtibmas ini merupakan instruksi langsung untuk mendukung program Swasembada Pangan Nasional di tingkat Desa."Kami sangat mendukung inisiatif dari Aipda N. REVILELI. Kehadiran Polri bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi dan kemandirian pangan Masyarakat” jelas Kapolsek.Lebih lanjut Kapolsek menambahkan bahwa bantuan yang diberikan berupa 5 Kg bibit jagung hibrida serta obat pembasmi rumput (Gramoxone dan Supremo) diharapkan dapat meringankan beban modal dari para Petani di lahan produktif seluas 1 hektare milik Bapak THOBIAS ANGWARMAS tersebut.Ipda I GD HENDRA B. ARIMBAWA juga berharap kolaborasi antara Polsek Kormomolin dengan Warga binaan di Desa Meyano Das ini menjadi contoh bagi Desa-Desa lainnya di wilayah Kepulauan Tanimbar. Menurutnya, pemanfaatan lahan produktif secara efektif adalah kunci menghadapi tantangan ekonomi ke depan."Polri akan terus mengawal dan mengedukasi Warga agar setiap jengkal lahan yang ada bisa memberikan manfaat positif bagi kesejahteaan Masyarakat” pungkasnya. PNO-12 12 Feb 2026, 14:05 WIT
Dukung Ketahanan Ekonomi Warga, Bhabinkamtibmas Watmasa Sambangi Petani kopra Papuanewsonline.com, Tanimbar – Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar, Sebagai upaya untuk mempererat kemitraan dan menjaga situasi keamanan di wilayah binaan terus dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Desa Watmasa, Aipda HENDRA J. HALIK ini melaksanakan kegiatan kunjungan (door to door system) kepada Warga yang sedang beraktivitas, Selasa (10/02/26).Dalam giat tersebut, tampak Aipda HENDRA menyambangi Bapak RUBEN MORIOLKOSSU dan Bapak YUNUS TURSINA yang berada di lingkungan RT 004/02, Desa Watmasa, Kecamatan Wuarlabobar. Kedua Warga tersebut terpantau sedang sibuk mengolah hasil panen kelapa untuk dijadikan kopra.Sembari membantu meringankan pekerjaan Warga secara langsung, Ia menyampaikan bahwa kehadiran nya itu tidak hanya untuk memantau keamanan, tetapi juga memberikan dukungan moril kepada para Petani kopra agar tetap semangat dalam bekerja demi meningkatkan ekonomi Keluarga.Selain itu, ia juga mengingatkan dan mengimbau agar proses pengasapan atau pengeringan kopra nantinya agar dilakukan dengan hati-hati guna menghindari risiko kebakaran lahan maupun pemukiman, mengingat kondisi cuaca yang terkadang tidak menentu.Bhabinkamtibmas juga turut mengajak Warga binaannya itu untuk terus menjaga keamanan lingkungan, waspada terhadap isu-isu yang tidak benar (hoaks) atau provokasi yang dapat memecah belah kerukunan antar Warga di Desa, serta segera hubungi Call Center Polri 110 apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan.Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP AYANI, S.P., S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Wuarlabobar Iptu LEOPOLDUS WARAWARIN memberikan apresiasi atas konsistensi Bhabinkamtibmas. Menurutnya, kehadiran Anggota Kepolisian di tengah aktivitas ekonomi Warga seperti pembuatan kopra tersebut adalah merupakan wujud nyata Polri hadir sebagai pelindung, pengayom dan pelayan Masyarakat.“Dengan menyambangi Warga yang sedang bekerja, pesan Kamtibmas dapat tersampaikan secara lebih natural dan diterima dengan baik oleh Masyarakat. Ini adalah bagian dari upaya Kami memastikan situasi di Desa binaan tetap kondusif” jelas Kapolsek.Lebih lanjut, Iptu LEOPOLDUS WARAWARIN menekankan bahwa sektor Pertanian, khususnya pengolahan kopra adalah merupakan urat nadi ekonomi Warga, khususnya di Desa Watmasa. Oleh karena itu, Polri berkewajiban untuk memberikan rasa aman agar produktivitas Warga tidak terganggu oleh masalah keamanan.Kapolsek pun telah menginstruksikan kepada seluruh Bhabinkamtibmas agar tidak hanya sekadar patroli, tetapi juga harus solutif dan peduli terhadap kendala yang dihadapi Warga di lapangan. Hubungan emosional yang baik antara Polri dengan Petani adalah kunci suksesnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). PNO-12 12 Feb 2026, 13:55 WIT
Kapolri Hadiri Gala Dinner General Assembly ASEAN TUC 2026 Papuanewsonline.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri Gala Dinner General Assembly ASEAN Trade Union Council (ASEAN TUC) 2026 yang digelar di Hotel Gran Melia, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa malam (10/2/2026). Kehadiran Kapolri menjadi bagian dari rangkaian pertemuan tingkat tinggi konfederasi buruh se-Asia Tenggara yang mempertemukan delegasi pekerja dari berbaogai negara di kawasan.Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea yang kembali terpilih sebagai Presiden ASEAN TUC. Diketahui, Andi Gani mendapat dukungan penuh pimpinan konfederasi serikat pekerja ASEAN dan terpilih secara aklamasi untuk periode terbaru.“Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Andigani yang kembali terpilih sebagai Presiden ASEAN TUC. ASEAN TUC merupakan organisasi buruh tingkat ASEAN yang memiliki kurang lebih 20 juta anggota, sehingga ini merupakan organisasi yang sangat besar dan berpengaruh. Tentu hal ini menjadi kebanggaan bagi kita semua, khususnya Indonesia, karena Bapak Andigani telah terpilih untuk ketiga kalinya,” ujar Jenderal Sigit.Kapolri juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden TUC Asia-Pasifik atas dukungan yang terus diberikan, serta menilai pertemuan tersebut sebagai momentum penting untuk mempererat silaturahmi antarperwakilan buruh di kawasan ASEAN.“Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden TUC Asia-Pasifik yang terus memberikan dukungan dan kehadirannya. Malam ini menjadi malam yang penuh kehangatan karena kita dapat berjumpa dan bersilaturahmi langsung dengan delegasi-delegasi buruh dari negara-negara ASEAN,” katanya.Lebih lanjut, Kapolri mengapresiasi penghargaan yang diberikan kepada Desk Ketenagakerjaan Polri. Menurutnya, apresiasi tersebut menjadi motivasi bagi jajaran Polri untuk terus memberikan pendampingan dalam berbagai persoalan hubungan industrial“Kami juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada Desk Ketenagakerjaan. Apresiasi ini tentu menjadi motivasi bagi Desk Ketenagakerjaan untuk terus memberikan pendampingan terhadap berbagai permasalahan hubungan industrial, sekaligus berperan sebagai problem solver atas persoalan-persoalan yang ada,” jelasnya.Kapolri menegaskan bahwa seluruh pihak memiliki komitmen yang sama untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan perusahaan. Ia menilai hubungan usaha yang kondusif akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan buruh.“Yang terpenting, kita semua memiliki komitmen yang sama untuk menjaga iklim hubungan industrial yang harmonis antara buruh dan perusahaan. Dengan hubungan usaha yang baik, kita berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus meningkat, dan pada akhirnya kesejahteraan buruh pun semakin terwujud,” pungkas Kapolri.Sebagai informasi, ASEAN TUC merupakan konfederasi buruh terbesar di kawasan yang mewakili lebih dari 20 juta pekerja dan berfokus pada advokasi, perlindungan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan pekerja. PNO-12 12 Feb 2026, 13:47 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT