Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
"Bupati Mimika Kapan?" Aliansi Pemuda Amungsa Desak Kepastian CPNS Putra Amungme-Kamoro
Papuanewsonline.com, Mimika – Aliansi Pemuda Amungsa (APA) Kabupaten Mimika mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika segera memberikan kepastian pelaksanaan CPNS Formasi Tahun 2024.Desakan ini muncul karena hingga Juli 2026 belum ada kejelasan terkait jadwal seleksi, padahal sebelumnya Bupati Mimika Johannes Rettob telah menyampaikan sejumlah komitmen kepada publik.Dalam rilis tertulisnya, Rabu (22/7/2026), APA mengingatkan kembali pernyataan Bupati yang menyebut seleksi CPNS akan memprioritaskan putra-putri Amungme dan Kamoro serta Orang Asli Papua lainnya dan masyarakat yang lahir dan besar di Mimika.Bupati juga disebut menjanjikan alokasi kuota 80% untuk putra-putri Amungme dan Kamoro, dan 20% untuk masyarakat yang lahir dan besar di Mimika. Selain itu, pemerintah disebut akan bekerja sama dengan BKN untuk menyelenggarakan simulasi CAT, serta segera menyelesaikan Peraturan Bupati sebagai dasar hukum pelaksanaan seleksi. - Hellois Kemong"Jangan Hanya Janji"Hingga saat ini, kata APA, masyarakat masih menunggu realisasi dari seluruh komitmen tersebut."Oleh karena itu kami meminta Bupati Mimika agar segera memberikan penjelasan resmi," tegas APA dalam pernyataan sikapnya.APA merinci 3 poin tuntutan kepada Bupati Mimika: 1. Kapan pelaksanaan CPNS Formasi Tahun 2024 akan dimulai2. Sejauh mana perkembangan Peraturan Bupati yang menjadi dasar pelaksanaan seleksi3. Kepastian bahwa kuota afirmasi 80% bagi putra-putri Amungme dan Kamoro tetap dilaksanakan sesuai komitmen"Pemerintah Kabupaten Mimika tidak hanya menyampaikan janji di media, tetapi juga segera merealisasikannya melalui langkah nyata yang memberikan kepastian kepada masyarakat," lanjut pernyataan tersebut.Komitmen Akan DikawalAPA menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses rekrutmen CPNS 2024 agar hak-hak putra-putri Amungme dan Kamoro benar-benar diwujudkan sesuai komitmen pemerintah."Kami tidak ingin putra daerah hanya jadi penonton di tanahnya sendiri," tutup APA.Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Mimika terkait jadwal dan perkembangan CPNS 2024.Penulis: HendrikEditor: OF
23 Jul 2026, 00:43 WIT
Kerja Sama Dengan Pemerintah Tiongkok, Kemenhub Perkuat Konektivitas Di Sulawesi Tengah
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama PT Zhenshi Indonesia Industrial Park resmi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima pembangunan serta pengembangan Bandar Udara Maleo di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa (21/7/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas udara sekaligus mendukung pertumbuhan kawasan industri dan pelayanan transportasi bagi masyarakat.Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan PT Zhenshi Indonesia Industrial Park atas dukungan terhadap pembangunan Bandara Maleo. "Hari ini kita tidak hanya menyaksikan penyelesaian sebuah proyek infrastruktur, tetapi juga wujud nyata dari kemitraan yang memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Atas nama Pemerintah Republik Indonesia, saya menyampaikan apresiasi kepada Republik Rakyat Tiongkok dan PT Zhenshi Indonesia Industrial Park atas dukungan yang telah diberikan bagi pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Maleo," ujarnya.Menurut Dudy, kolaborasi tersebut menjadi bukti bahwa kemitraan internasional mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Pengembangan Bandara Maleo juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan infrastruktur transportasi udara yang mampu mengikuti pertumbuhan kawasan industri di Morowali.Ia menjelaskan, keberadaan bandara yang semakin andal diharapkan dapat meningkatkan konektivitas udara di Sulawesi Tengah. Selain memperlancar mobilitas masyarakat, fasilitas tersebut juga akan mendukung aktivitas pelaku usaha, tenaga kerja, serta distribusi logistik sehingga mampu meningkatkan daya saing wilayah."Ke depan kami berkomitmen membangun sektor penerbangan yang selamat, aman, nyaman, dan berkelanjutan serta menyambut setiap kemitraan yang mendukung peningkatan kualitas dan keandalan layanan penerbangan nasional," kata Menhub Dudy.Pekerjaan pengembangan Bandara Maleo meliputi penataan runway strip dan Runway End Safety Area (RESA), perbaikan tanah menggunakan metode CFG Pile, perpanjangan landasan pacu sepanjang 300 meter dengan lebar 30 meter, pembangunan turning area, pemasangan pagar sisi udara, hingga penyempurnaan marka landasan. Seluruh pekerjaan mencakup area seluas 54.011,95 meter persegi dengan nilai hibah mencapai sekitar Rp177,99 miliar.Direktorat Jenderal Perhubungan Udara selanjutnya akan melanjutkan peningkatan fasilitas bandara melalui penguatan perkerasan landasan pacu, pelebaran apron, serta penyediaan fasilitas navigasi dan visual aid. Pengembangan tersebut ditujukan agar Bandara Maleo mampu melayani pesawat berkapasitas lebih besar dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan penerbangan.Selain membahas pengembangan Bandara Maleo, Menhub juga menyoroti semakin eratnya kerja sama Indonesia dan Tiongkok di sektor penerbangan, termasuk melalui penyelenggaraan ASEAN-China Working Group on Regional Air Services Arrangements di Yogyakarta pada awal Juli 2026. Pemerintah Indonesia juga berharap memperoleh dukungan Tiongkok terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan ICAO sebagai bagian dari komitmen memperkuat kerja sama penerbangan sipil internasional.Penulis: JidEditor: OF
22 Jul 2026, 23:49 WIT
Rakyat Lagi Sengsara! Bupati Mimika Jalan Dinas Seperti Sultan, Sekali Jalan Habiskan 300 Juta
Papuanewsonline.com, Mimika — Di saat rakyat Mimika mengeluh harga bahan pokok naik dan kontraktor lokal menangis karena proyek belum dibayar, mencuat kabar yang bikin darah publik mendidih.Bupati Mimika disebut jalan dinas seperti sultan. Sekali jalan, anggaran yang tersedot mencapai Rp300 juta.Angka itu bukan dari karangan. Itu yang ditemukan BPK yang geram melihat frekuensi perjalanan luar daerah Bupati Johannes Rettob semenjak dilantik menjadi Bupati Mimika.Dari data yang diterima Media Papuanewsonline.com pada Rabu 22 Juli 2026, diketahui modus operandi Johanes Rettob adalah setelah dilantik. Ia menerbitkan Peraturan Bupati menjadi dasar untuk melakukan perjalanan dinas dengan sekali jalan menghabiskan dana 300 Juta, diluar dari operrasional rumah tangga Bupati.Rinciannya bikin melongo:Tiket Timika-Jakarta PP kelas bisnis untuk rombongan, hotel bintang 5, uang harian, sewa Alphard dan protokoler di Jakarta. Belum lagi biaya ajudan dan tim pendamping."Wow! Rakyat lagi susah, Bupati jalan dinas seperti sultan. Sekali jalan 300 juta, kalau seminggu dua kali? Hitung sendiri," celetuk Ketua Komunitas Pemuda Kei Mimika bung Edward di Timika Rabu (22/7/2026).Kata bung Edward Ironisnya, perjalanan dinas Bupati Mimika dengan sekali jalan kuras APBD senilai 300 juta, hal ini terjadi saat negara sedang teriak efisiensi.Lanjut bung Edward padahal Pj Bupati Mimika sebelumnya, Yonathan Demme Tangdilintin, sudah memangkas anggaran perjalanan dinas 50 persen sesuai Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025." Tidak salah, beberapa waktu lalu Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong bahkan sudah warning keras ke semua OPD karena perjalanan dinas jadi temuan BPK," Jelasnya.Lanjut bung Edward Faktanya, BPK menemukan di BKPSDM Mimika saja tahun 2024, anggaran perjalanan dinas Rp11,94 Miliar, realisasi 98%, dan ada kerugian negara Rp728,8 juta karena tiket tidak ada di manifest dan perjalanan fiktif.Lanjutnya Dia di Dinas Pendidikan, dari anggaran Rp700 miliar, Rp400 miliar habis cuma buat belanja pegawai, sisanya Rp300 miliar baru untuk operasional sekolah.Artinya, satu kali jalan dinas Bupati setara dengan operasional 1 dinas kecil selama setahun!Edward juga menyoroti Silpa Rp1,1 Triliun APBD Mimika 2025."Silpa 1,1 Triliun parkir di bank, utang kontraktor ratusan miliar tidak dibayar, tapi Bupati jalan dinas hambur-hamburkan uang Rp300 juta sekali jalan? Ini melukai hati rakyat Mimika. APH harus periksa," tegas Edoardus.Ia mendesak Komisi III DPR RI yang sedang kunker di Timika tidak tutup mata. Jangan hanya foto-foto tapi juga bawa isu pemborosan dan Silpa 1,1 T ke Kejagung dan KPK.Hingga berita ini diturunkan, Bupati Johannes Rettob dan Kepala BPKAD belum memberikan klarifikasi resmi soal komponen Rp300 juta tersebut.Publik Mimika menunggu jawaban. Jika rakyat diminta berhemat, mestinya Bupati yang kasih contoh pertama.Penulis: HendrikEditor: OF
22 Jul 2026, 23:43 WIT
Pesan Keras Warga Mimika ke Komisi III DPR RI: Jangan Hanya Jalan-Jalan, Bawa Juga Silpa 1,1 Triliun
Papuanewsonline.com, Mimika – Kunjungan Kerja (Kunker) Anggota Komisi III DPR RI di Papua Tengah yang dipusatkan di Timika mendapat pesan keras dari warga Mimika.Publik mendesak Komisi III tidak hanya melakukan kunjungan seremonial, tapi juga membawa isu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Rp1,1 Triliun APBD Mimika Tahun Anggaran 2025 ke Aparat Penegak Hukum (APH).Desakan itu mengemuka seiring Kunker Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI di wilayah Papua Tengah dalam rangka kunjungan kerja.Tokoh Pemuda Mimika, Edoardus Rahawadan, menjadi salah satu suara paling keras menyoroti persoalan ini.Ia menilai Silpa Rp1,1 Triliun yang mengendap di Bank Papua sangat janggal di tengah kondisi keuangan daerah."Silpa Rp1,1 Triliun APBD Mimika 2025 disimpan di Bank Papua, sementara utang pemda ke pihak ketiga ratusan miliar dari tahun 2025 belum terselesaikan hingga 2026. Ini pertanyaan besar bagi publik," tegas Edoardus saat dikonfirmasi, Rabu (22/7/2026).Edoardus menyebut pihaknya telah mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memerintahkan KPK dan Kejaksaan Agung turun langsung ke Mimika melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan APBD 2025.Menurutnya, peran Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, HAM dan keamanan sangat krusial. Komisi III adalah mitra kerja Polri, Kejaksaan dan KPK, sehingga aspirasi dari Timika seharusnya bisa dibawa langsung ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Senayan."Jangan hanya jalan-jalan reses, foto-foto dengan pejabat. Bawa juga isu Silpa 1,1 Triliun ini ke APH. Rakyat Mimika menunggu keberanian Komisi III," ujarnya.Ia juga menekankan aspek yuridis. Silpa merupakan bagian dari keuangan negara. Jika dalam pengelolaannya ada manipulasi, rekayasa anggaran, penyalahgunaan kewenangan, atau penggunaan dana yang bertentangan dengan aturan, maka berpotensi memenuhi unsur tindak pidana korupsi.Namun ia menegaskan dugaan itu harus dibuktikan lewat penyelidikan APH.Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Kepala BPKAD Mimika, Marthen Tappi Mallisa, sebelumnya membenarkan besaran Silpa tersebut."Silpa APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,1 triliun. Penyebabnya realisasi penyerapan anggaran 2025 hanya 80,12%. Ada kegiatan yang gagal berkontrak dan belum sempat dibayarkan sampai akhir tahun anggaran," terang Mallisa.Mallisa juga menyebut soal bunga dana tersebut mengikuti ketentuan bunga giro Bank Papua, namun untuk besaran pastinya meminta ditanyakan langsung ke Bank Papua.Isu Silpa ini sebelumnya juga sempat diingatkan Ketua DPRK Mimika. Hingga November 2025, realisasi APBD baru 43%, sehingga potensi Silpa membengkak sudah diprediksi.Publik kini berharap, Kunker Komisi III di Timika tidak berhenti sebagai laporan reses, tapi menjadi pintu masuk APH membongkar pengelolaan APBD Mimika 2025 yang menyisakan Silpa Rp1,1 Triliun.Penulis: HendrikEditor: OF
22 Jul 2026, 22:42 WIT
Melalui Keppres, Asep Nana Mulyana Resmi Ditetapkan Sebagai Wakil Jaksa Agung
Papuanewsonline.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 87/TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kejaksaan Agung yang diteken pada Rabu (22/7/2026).Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan penerbitan Keppres tersebut telah melalui proses penilaian akhir dan usulan resmi dari Jaksa Agung. Posisi Wakil Jaksa Agung ditetapkan langsung melalui keputusan presiden dan tidak memerlukan upacara pelantikan tersendiri.Asep Nana Mulyana lahir di Tasikmalaya, 14 Agustus 1969, dan merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun 1994. Kariernya dimulai tahun 1996, lalu menjabat berbagai posisi penting mulai dari Kepala Kejari Langkat, Kajati Banten, Kajati Jawa Barat, hingga Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Ia juga pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Wakil Jaksa Agung.Kini, dengan pengalaman panjang di berbagai jenjang dan wilayah, Asep dipercaya memegang amanah baru untuk mendukung kinerja jajaran Kejaksaan Agung. Penunjukan ini diharapkan semakin memperkuat kepemimpinan lembaga dalam menjaga konsistensi, integritas, dan profesionalisme penegakan hukum.Penulis: JidEditor: OF
22 Jul 2026, 22:19 WIT
Kejagung Full Penyegaran, Rinaldi Umar Ditunjuk Sebagai Direktur Penyidikan Jampidsus
Papuanewsonline.com, Jakarta – Jaksa Agung ST Burhanuddin kembali melakukan penyegaran jabatan struktural di lingkungan Kejaksaan Agung. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Rinaldi Umar, ditunjuk mengisi posisi Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 831 Tahun 2026 yang ditandatangani pada Rabu (22/7/2026).Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna membenarkan langkah tersebut. “Benar adanya mutasi, hal ini merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari pembinaan karier, promosi, serta penyegaran organisasi guna mengisi kekosongan jabatan demi kelancaran pelayanan dan penegakan hukum,” ujarnya.Dalam perputaran ini, Rinaldi Umar menggantikan Syarief Sulaiman Nadhi yang kini dipercaya menjabat sebagai Direktur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Syarief sendiri mengambil alih posisi yang sebelumnya dipegang Transiswara Adhi, yang baru saja ditetapkan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.Sementara itu, kekosongan jabatan Wakil Kajati Banten yang ditinggalkan Rinaldi Umar akan diisi oleh Bayu Adhinugroho Arianto. Sebelumnya, Bayu menjabat sebagai Koordinator pada lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung. Seluruh pergeseran jabatan disusun secara matang agar tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.Penulis: JidEditor: OF
22 Jul 2026, 22:17 WIT
Jaksa Agung Lakukan Rotasi, Delapan Kepala Kejaksaan Tinggi Disegarkan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Jaksa Agung ST Burhanuddin menerbitkan kebijakan rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Korps Adhyaksa, yang mencakup pergantian Kepala Kejaksaan Tinggi di delapan provinsi, mulai dari Aceh hingga Sulawesi Selatan. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 831 Tahun 2026 yang ditandatangani langsung pada Rabu (22/7/2026).Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna membenarkan langkah tersebut. Menurutnya, mutasi adalah hal yang wajar dalam rangka pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta mengisi kekosongan jabatan demi menjamin kelancaran pelayanan dan penegakan hukum kepada masyarakat.Beberapa nama yang ditunjuk meliputi Teuku Rahmatsyah sebagai Kajati Aceh, Taufan Zakaria untuk Kajati Lampung, Chatarina Muliana Girsang menjabat Kajati Kalimantan Timur, dan Muhammad Syarifuddin dipercaya memimpin Kajati Sulawesi Selatan. Selain itu, Sri Kuncoro, Sukarman Sumarinton, Herry Hermanus Horo, serta Transiswara Adhi masing-masing diangkat untuk memimpin Kajati DIY, Kalimantan Selatan, Banten, dan Kepulauan Riau.Pergantian ini diharapkan membawa semangat baru, meningkatkan kinerja, serta memperkuat integritas jajaran kejaksaan di daerah. Setiap penempatan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi yang dimiliki guna memastikan pelayanan hukum berjalan lebih optimal dan berkeadilan.Penulis: JidEditor: OF
22 Jul 2026, 22:14 WIT
Tuntas Tugas Perbatasan di Papua, 340 Prajurit Yonif 613/RJA Disambut Meriah di Balikpapan
Papuanewsonline.com, Balikpapan – Sebanyak 340 prajurit Satgas Yonif 613/Raja Alam resmi kembali ke tanah air setelah menyelesaikan penugasan Pengamanan Perbatasan RI–Papua Nugini periode 2025–2026. Kedatangan mereka disambut upacara kenegaraan di Pelabuhan Semayang, Rabu (22/7/2026), yang dipimpin langsung Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono.Dalam amanatnya, Pangdam menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan loyalitas yang ditunjukkan selama bertugas. “Selamat datang kembali, terima kasih atas pengabdian tulus kalian menjaga kedaulatan negara,” ujarnya. Penugasan di wilayah Papua dikenal memiliki tantangan berat, namun seluruh personel dinilai mampu tampil disiplin dan profesional dalam setiap langkahnya.Berbagai capaian penting berhasil diraih, mulai dari pengamanan titik strategis di Puncak Jaya, Unddu, Purbalo, Memolog, hingga operasi di Kampung Lolok. Selain operasi militer, pendekatan persahabatan juga membuahkan hasil nyata, di mana lima anggota kelompok bersenjata kembali berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata komitmen menjaga keutuhan wilayah sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat. Pangdam mengingatkan agar pencapaian ini tidak membuat lengah, melainkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan dan menjaga soliditas satuan. Ia juga menyampaikan penghargaan mendalam kepada keluarga yang senantiasa mendoakan dan mendukung para prajurit.Penulis: JidEditor: OF
22 Jul 2026, 22:10 WIT
Komnas HAM Desak Gubernur Papua Tengah Atasi Krisis Kemanusiaan Intan Jaya
Papuanewsonline.com, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendesak Gubernur Papua Tengah segera mengambil langkah nyata mengatasi krisis kemanusiaan akibat rentetan kekerasan di Kabupaten Intan Jaya. Tindakan ini menyusul tewasnya dua warga sipil, Okto Tigau dan Markina Sondegau, dalam waktu kurang dari satu minggu, yang memicu pengungsian sekitar tiga ribu orang. Rekomendasi resmi tertuang dalam keterangan pers Nomor 28/HM.00/VII/2026 yang ditandatangani Ketua Komnas HAM Anis Hidayah pada 15 Juli 2026, setelah tim melakukan pemantauan langsung 3–5 Juli lalu.Komnas HAM mencatat, sepanjang Mei hingga Juli 2026, ribuan warga dari Distrik Agisiga dan Hitadipa terpaksa meninggalkan tempat tinggal menuju ibu kota Sugapa karena rasa takut dan trauma mendalam.Meskipun sebagian sudah pulang, sebagian besar masih bertahan di posko pengungsian. Keadaan ini merampas hak warga atas rasa aman, tempat tinggal, mata pencaharian, layanan kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan dasar lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah.Oleh karena itu, Komnas HAM meminta Gubernur Papua Tengah memperkuat koordinasi dan pendampingan kepada Bupati Intan Jaya untuk memulihkan keamanan sekaligus menjamin kelangsungan pelayanan publik di wilayah terdampak. Langkah ini mencakup pemulihan akses kesehatan, pendidikan, dan kelancaran administrasi pemerintahan di Sugapa, Agisiga, Hitadipa, serta sekitarnya.Lembaga ini juga menuntut dilakukannya pendataan resmi dan menyeluruh terhadap warga terdampak. Data harus mencakup jumlah kepala keluarga, kelompok rentan, lokasi pengungsian, kebutuhan mendesak, serta rencana pemulihan jangka pendek dan menengah agar penanganan tepat sasaran dan tidak melupakan siapa pun.Penulis: JidEditor: OF
22 Jul 2026, 22:07 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
