Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Refleksi Kedatangan Wapres di Mimika, Dewan Adat Soroti Krisis Kepercayaan Publik
Papuanewsonline.com, Mimika – Kedatangan Wakil Presiden RI
dalam kunjungan kerja pada 20–21 April 2026 di Kabupaten Mimika memunculkan
berbagai dinamika di tengah masyarakat. Salah satunya datang dari Ketua Dewan
Adat Daerah Kabupaten Mimika, Vinsen Oniyoma, yang menyampaikan refleksi kritis
atas situasi sosial dan pemerintahan di daerah tersebut.Dalam pandangannya, kunjungan tersebut justru membuka
realitas yang selama ini dirasakan masyarakat, yakni menumpuknya aspirasi yang
belum tersalurkan secara maksimal."Aspirasi Membuludak, harapan kosong ke jakarta”
ungkapnya dalam refleksi yang disampaikan kepada media.Ia menilai, kondisi pelayanan publik di Mimika saat ini
ibarat bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak akibat akumulasi kekecewaan
masyarakat."Protokoler dan akumulasi kekecewaan pelayanan publik
di Mimika ibarat BOM waktu yang meledak." tegasnya.Menurut Vinsen, fenomena yang terjadi menunjukkan adanya
kecenderungan sentralisasi harapan masyarakat kepada pemerintah pusat, bukan
lagi kepada pemerintah daerah.“Sentralisasi Harapan" dimana masayarakat merasa hanya
pemerintah pusat yang mampu memberikan harapan, solusi atau perbaikan dari pada
pemerintah daerah serta pelayanan.Ia menyebut kondisi ini sebagai bentuk "mosi tidak
percaya" secara sosiologis, yang mencerminkan krisis kepercayaan
masyarakat terhadap pimpinan daerah.Dalam refleksinya, Vinsen menjelaskan bahwa ketidakpercayaan
tersebut dipicu oleh berbagai persoalan mendasar, mulai dari buruknya pelayanan
publik hingga praktik birokrasi yang dinilai berbelit."Ketidak percayaan ini biasanya dipicu oleh pelayanan
publik yang buruk, birokrasi berbelit-belit,Pekraktek KKN,atau kebijakan yang
tumpah tindi di daerah."Lebih lanjut, ia menilai kondisi ini merupakan sinyal kuat
adanya masalah serius dalam tata kelola pemerintahan daerah yang perlu segera
dibenahi."Ini adalah sinyal kuat adanya masalah serius dalam
tata kelola pemerintahan di daerah."Secara umum, Vinsen melihat adanya penurunan legitimasi
kepemimpinan di tingkat lokal yang berdampak pada meningkatnya harapan
masyarakat kepada pemerintah pusat."Otoritas moral dan kepercayaan kepemimpinan sedang
runtuh sehingga legitimasi kepemimpinan pusat diharapkan mengambil alih atau
mengintervensi."Ia juga menegaskan bahwa fenomena ini menunjukkan krisis
yang lebih luas dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah."Situasi di mana masyarakat secara luas tidak percaya
kepada pimpinan daerah ( Bupati, Gubernur dan DPRP dan DPRD), namun mereka
masih menaruh kepercayaan kepada pemerintah pusat.ini sebuah fenomena
krisis."Dalam penilaiannya, masyarakat mulai meragukan kemampuan
pimpinan daerah dalam mengelola kepentingan publik dan mewakili aspirasi
rakyat."Masayarakat menilai pimpinan2 lokal daerah gagal dalam
mewakili aspirasi, dalam mengelola keoentingan publik."Ia menambahkan bahwa kondisi ini harus menjadi perhatian
serius bagi Pemerintah Kabupaten Mimika dan DPRK Mimika sebagai penyelenggara
pelayanan publik.Vinsen juga menyampaikan sejumlah
rekomendasi kepada Bupati Mimika untuk segera melakukan pembenahan. Di antaranya adalah evaluasi sistem protokoler dalam
penyambutan tamu negara, agar lebih tertata dan melibatkan masyarakat adat
secara layak. Ia juga mendorong evaluasi terhadap
kepala-kepala OPD yang dinilai belum mampu menerjemahkan nilai-nilai Otonomi
Khusus di Mimika.Vinsen menekankan pentingnya kebijakan yang benar-benar
menyentuh masyarakat adat Papua sebagai prioritas pembangunan daerah. Ia juga meminta adanya teguran terhadap biro protokoler agar
setiap kunjungan kenegaraan ke depan dapat dirancang dengan lebih inklusif.Dengan refleksi ini, Dewan Adat berharap pemerintah daerah
dapat segera melakukan pembenahan menyeluruh demi mengembalikan kepercayaan
masyarakat.Kunjungan Wakil Presiden pun dinilai menjadi momentum
penting untuk membaca kondisi riil di lapangan sekaligus memperbaiki arah
kebijakan pembangunan di Mimika. (GF)
22 Apr 2026, 23:58 WIT
Menhub Lepas Kloter Pertama Haji 2026, Layanan Khusus dan Keselamatan Jadi Prioritas
Papuanewsonline.com, Tangerang – Menteri Perhubungan Dudy
Purwagandhi secara resmi melepas keberangkatan jemaah haji kloter pertama tahun
1447H/2026M di Terminal 2F Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta,
Tangerang, Banten, Rabu (22/4/2026).Pelepasan ini turut dihadiri oleh Menteri Haji dan Umrah
Mochamad Irfan Yusuf serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto,
sebagai penanda dimulainya operasional penyelenggaraan angkutan haji tahun ini.Kegiatan tersebut menjadi momentum penting yang menunjukkan
kesiapan pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji sejak
keberangkatan hingga kepulangan.Dalam sambutannya, Menteri Perhubungan menegaskan bahwa
seluruh fasilitas di Terminal 2F telah dipersiapkan secara optimal untuk
menunjang kenyamanan jemaah.“Terminal 2F telah kami siapkan secara khusus untuk
memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji, mulai dari fasilitas hingga alur
pelayanan yang terintegrasi. Kami ingin memastikan jemaah mendapatkan
pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan lancar sejak dari tanah air,” ujar
Menhub Dudy.Terminal 2F sendiri difungsikan sebagai terminal khusus haji
yang dilengkapi dengan layanan Mecca Route, sehingga proses keimigrasian Arab
Saudi dapat dilakukan lebih awal di Indonesia.Untuk mendukung kelancaran proses tersebut, pemerintah
menyediakan 10 konter imigrasi guna mempercepat layanan bagi para jemaah.Pada kesempatan ini, kloter pertama yang diberangkatkan
adalah Banten 1 dengan jumlah 393 jemaah menggunakan penerbangan GA 7302 tujuan
Madinah.Penerbangan haji dari terminal ini dilayani oleh maskapai
Garuda Indonesia dan Saudia Airlines yang telah disiapkan untuk mengangkut
jemaah secara bertahap.Menhub Dudy juga memastikan bahwa seluruh armada pesawat
yang digunakan telah melalui pemeriksaan kelayakan yang ketat."Seluruh pesawat yang digunakan telah melalui ramp
inspection dan dinyatakan laik udara sehingga aspek keselamatan penerbangan
dapat terjamin. Kami juga menyiapkan rute alternatif sebagai langkah mitigasi
jika terjadi gangguan pada jalur utama penerbangan," tutur Menhub Dudy.Secara nasional, pada tahun 2026 pemerintah akan
memberangkatkan lebih dari 221.000 jemaah haji dari 14 bandara embarkasi di
seluruh Indonesia melalui 525 kloter penerbangan.Bandara Soekarno-Hatta menjadi salah satu embarkasi terbesar
dengan total 34.557 jemaah atau sekitar 16,99 persen dari total nasional.Selain di Tangerang, pada hari yang sama Menhub juga melepas
keberangkatan jemaah haji kloter pertama dari embarkasi Kertajati, Kabupaten
Majalengka, Jawa Barat.Sebanyak 441 jemaah diberangkatkan dari embarkasi tersebut,
yang merupakan bagian dari total 17.460 jemaah yang akan berangkat melalui
Kertajati.Dalam kesempatan itu, Menhub juga menyampaikan pesan kepada
seluruh jemaah agar menjaga kesehatan dan mengikuti seluruh prosedur perjalanan
dengan baik."Kami berharap perjalanan Bapak dan Ibu dapat berjalan
dengan lancar, sampai di Tanah Suci dengan selamat untuk menjalankan ibadah
haji dengan lancar. Semoga menjadi Haji yang mabrur dan mabrurah. Semoga sehat
selalu. Begitu juga nanti dalam kepulangannya, semoga berjalan dengan lancar
dan sampai ke Tanah Air dengan selamat dan sehat," kata Menhub Dudy.Kementerian Perhubungan menegaskan komitmennya untuk terus
meningkatkan kualitas layanan transportasi udara dalam mendukung kelancaran
penyelenggaraan ibadah haji.Pemerintah juga berharap seluruh jemaah dapat menjalankan
ibadah dengan khusyuk dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat serta
memperoleh predikat haji yang mabrur. (GF)
22 Apr 2026, 23:50 WIT
TMMD ke-128 Resmi Dimulai, TNI dan Pemda Genjot Pembangunan Kampung di Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika – Program TNI Manunggal
Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-128 Tahun 2026 resmi digelar di Kabupaten
Mimika. Kegiatan ini ditandai dengan upacara pembukaan yang dipimpin langsung
oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, di Makodim 1710/Mimika, Rabu (22/4/2026).Pembukaan TMMD menjadi momentum penting dalam memperkuat
sinergi antara TNI, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam upaya percepatan
pembangunan di wilayah terpencil.Dalam pelaksanaannya, TMMD ke-128 melibatkan sekitar 150
personel gabungan yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan
Udara, serta Polri.Komandan Kodim 1710/Mimika, Jozanda, menjelaskan bahwa
kegiatan TMMD kali ini dipusatkan di Kampung Keakwa sebagai lokasi utama
pembangunan."Kami mengerjakan program fisik berupa pembangunan 5
unit rumah panggung tipe 36, fasilitas MCK umum, program air bersih, hingga
pembukaan lahan tidur menjadi lahan pertanian produktif," ujarnya.Selain fokus pada pembangunan fisik, program TMMD juga
menghadirkan berbagai kegiatan nonfisik yang menyentuh langsung kebutuhan
masyarakat.Kegiatan tersebut meliputi penyuluhan kesehatan, penanganan
stunting, hingga pembekalan wawasan kebangsaan guna meningkatkan kualitas
sumber daya manusia di wilayah tersebut.Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam sambutannya menegaskan
dukungan penuh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program TMMD."Kami harap manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Infrastruktur yang dibangun sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup
dan kesejahteraan warga," katanya.Ia juga menilai bahwa program TMMD bukan sekadar pembangunan
fisik, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat
melalui semangat gotong royong.Menurutnya, kolaborasi yang terjalin dalam program ini
mencerminkan komitmen bersama dalam membangun daerah secara inklusif dan
berkelanjutan.Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan
kegiatan menjadi kunci keberhasilan program ini agar hasil pembangunan dapat
dimanfaatkan secara optimal.Bupati pun mengimbau warga untuk turut berpartisipasi aktif
selama pelaksanaan TMMD berlangsung.Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga dan merawat hasil
pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.Program TMMD ke-128 diharapkan mampu menjadi solusi nyata
dalam mengatasi keterbatasan infrastruktur di wilayah terpencil, sekaligus
mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.Dengan adanya sinergi yang kuat antara TNI, pemerintah
daerah, dan masyarakat, pembangunan di Kampung Keakwa diharapkan berjalan
lancar dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Penulis: JidEditor: GF
22 Apr 2026, 23:48 WIT
Ketua KPK Mimika Desak Pimpinan PT Dewi Graha Indah Bertanggung Jawab atas Proyek Jembatan Banti
Papuanewsonline.com, Mimika - Ketua Komunitas Pemuda Kei
(KPK) Mimika, Edoardus Rahawadan, mendesak Haji Ali Mulyono selaku pimpinan PT
Dewi Graha Indah untuk bertanggung jawab penuh atas pembangunan jembatan
penghubung Banti 1 ke Kampung Banti 2 serta Opitawak.Proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Mimika tahun
anggaran 2023–2024 itu tercantum dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Mimika. Pekerjaan fisiknya dikerjakan oleh PT Dewi Graha Indah yang beralamat
di Jalan Tawes, belakang Expo Waena, Distrik Heram, Kabupaten Jayapura.Edoardus menilai proyek tersebut terhambat dan seolah hilang
dalam proses hukum. Ia menduga keterlambatan itu berkaitan dengan keterlibatan
sejumlah pejabat penting serta pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan
aparat penegak hukum.“Jika alasan keterlambatan karena faktor keamanan, maka saya
mempertanyakan mengapa ada banyak dukungan dari oknum-oknum aparat keamanan,”
ujar Edoardus.Menurutnya, sebelumnya penyidik Polres Mimika telah
memeriksa enam saksi terkait kasus tersebut. Edoardus mengutip pernyataan
Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman pada Rabu 11 Juni 2025.“Enam saksi kami periksa, semuanya cukup kooperatif
memberikan keterangan. Namun, yang harus dilengkapi saat ini terkait alat
bukti,” kata Kapolres sebagaimana dikutip dari salah satu media online.Edoardus meminta Kapolres dan Kasat Reskrim untuk fokus
menangani perkara ini. Ia juga mengaku memiliki catatan khusus terkait
perkembangan kasus yang menurutnya sudah ditangani oleh dua Kapolres.Edoardus menambahkan, proyek jembatan di dataran tinggi
Mimika itu sangat merugikan masyarakat karena akses transportasi warga
terhambat.Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman saat itu
menyatakan belum ada tersangka dan proses masih pada tahap pengumpulan alat
bukti. Ali Mujiono juga mengakui pencairan dana proyek sudah dilakukan 100
persen pada akhir 2023, sementara progres pengerjaan belum memenuhi target.Hingga berita ini rilis, redaksi belum mendapat
keterangan resmi dari Haji Ali Mulyono maupun PT Dewi Graha Indah terkait
desakan tersebut. Penulis: Hend
Editor: GF
22 Apr 2026, 23:44 WIT
Pemkab Mimika Gelar Evaluasi Layanan Publik, Wakil Bupati: Bukan Sekadar Formalitas
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika
kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat melalui kegiatan Evaluasi Kinerja Layanan Publik Tahun 2026. Acara
yang digelar di Hotel Horison Ultima, Rabu (22/4/26), ini dihadiri langsung
oleh Wakil Bupati Emanuel Kemong, jajaran pimpinan OPD, serta narasumber ahli
dari Kementerian PAN-RB, Dr. Otok Kuswandaru.Dalam sambutannya Emanuel Kemong, Menegaskan bahwa kegiatan
ini bukan sekadar seremonial, melainkan momen penting untuk melakukan evaluasi
dan introspeksi menyeluruh. "Evaluasi ini menjadi ruang untuk melihat kekurangan
dan tantangan, agar pelayanan nantinya benar-benar transparan, akuntabel, dan
sesuai kebutuhan masyarakat," ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya transformasi pelayanan yang
cepat, mudah, dan didukung oleh teknologi informasi yang memadai.Sementara itu, Dr. Otok Kuswandaru dalam paparannya
menjelaskan lima pilar utama transformasi layanan, yaitu kepastian layanan,
respons terhadap pengaduan, aksesibilitas, inovasi, serta integrasi. "Pelayanan harus memberi kepastian, bukan kebingungan.
Pengaduan masyarakat adalah kompas untuk perbaikan," tegasnya. Ia juga menekankan agar birokrasi tidak lagi rumit dan
pemerintah hadir secara proaktif menyelesaikan masalah rakyat.Di sisi lain, Kepala Disdukcapil Mimika, Slamet Sutejo,
memaparkan upaya perbaikan melalui program "Dukcapil Prima Mimika Bisa" yang fokus pada
penyederhanaan prosedur dan digitalisasi. "Kami terus menghadirkan layanan
yang cepat, mudah, dan membahagiakan masyarakat," katanya. Melalui evaluasi ini, diharapkan lahir rekomendasi strategis
yang mampu mendorong perubahan nyata dan kepuasan masyarakat di Mimika. Penulis: Andi Ilham
Editor: GF
22 Apr 2026, 23:40 WIT
Penantian 22 Tahun Berakhir, RUU PPRT Resmi Disahkan Jadi Undang-Undang
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI
akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga
(RUU PPRT) untuk disahkan menjadi undang-undang. Keputusan ini mengakhiri
penantian panjang selama 22 tahun dalam menghadirkan kepastian hukum bagi
pekerja rumah tangga di Indonesia.Pengesahan tersebut memiliki makna khusus karena bertepatan
dengan peringatan Hari Kartini, serta menjadi momentum menjelang Hari Buruh
Internasional (May Day) 2026. Hal ini sekaligus menegaskan komitmen negara
dalam memperjuangkan hak-hak pekerja, khususnya di sektor domestik yang selama
ini kerap terabaikan.Keputusan resmi diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-17 Masa
Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani
di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).Sidang paripurna tersebut dihadiri sejumlah perwakilan
pemerintah, di antaranya Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri
Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko
Suhariyanto, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, serta Wakil Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan.Dalam forum tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani
menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan
panjang RUU PPRT, termasuk kementerian terkait yang telah berkontribusi aktif
dalam merumuskan regulasi tersebut.Mewakili pemerintah, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
menegaskan bahwa pembentukan UU PPRT bertujuan memberikan kepastian hukum serta
melindungi pekerja rumah tangga dari berbagai bentuk pelanggaran hak.“Setelah sungguh-sungguh mempertimbangkan pendapat
fraksi-fraksi, izinkan kami mewakili Presiden RI dalam rapat terhormat ini
menyatakan setuju RUU tentang PPRT untuk disahkan menjadi undang-undang,”
katanya.Ia menjelaskan bahwa undang-undang ini juga dirancang untuk
mencegah praktik diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan terhadap pekerja
rumah tangga, sekaligus menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan
menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan.Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor
menyampaikan apresiasi atas rampungnya pembahasan RUU yang telah diusulkan
sejak tahun 2004 tersebut.Afriansyah menilai pengesahan ini menjadi langkah penting
dalam memperkuat landasan hukum perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia.“Kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih
kepada pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI yang dengan penuh dedikasi
dan kerja keras telah menyelesaikan pembahasan RUU PPRT,” ujarnya.Dalam undang-undang tersebut, diatur berbagai aspek penting,
mulai dari mekanisme perekrutan, lingkup pekerjaan, hingga hubungan kerja
antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja yang berbasis kesepakatan atau
perjanjian kerja.Selain itu, regulasi ini juga mengatur hak dan kewajiban
pekerja rumah tangga, pemberi kerja, serta Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah
Tangga (P3RT), termasuk kewajiban pelatihan vokasi dan sistem perizinan bagi
lembaga penyalur.Tidak hanya itu, pemerintah juga menekankan pentingnya
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan pekerja rumah
tangga, serta mekanisme penyelesaian perselisihan yang adil dan transparan.Peran serta masyarakat juga menjadi bagian penting dalam
undang-undang ini, guna memastikan perlindungan pekerja rumah tangga dapat
berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan.Dengan disahkannya UU PPRT, pemerintah berharap tidak ada
lagi celah hukum yang merugikan pekerja rumah tangga, sekaligus mendorong
terciptanya lingkungan kerja yang lebih manusiawi, aman, dan berkeadilan di
seluruh Indonesia. (GF)
21 Apr 2026, 23:26 WIT
Kemenkes Wajibkan Label “Nutri Level”, Langkah Tegas Kendalikan Konsumsi Gula Berlebih
Papuanewsonline.com, Jakarta — Kementerian Kesehatan resmi
menerbitkan kebijakan baru untuk menekan konsumsi gula berlebih di masyarakat
melalui penerapan label gizi “Nutri Level” pada pangan siap saji, khususnya
minuman berpemanis. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah strategis
pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi yang
lebih sehat.Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan
(KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan
kesehatan pada pangan siap saji yang diterbitkan pada Selasa (14/4). Kebijakan
ini difokuskan pada pelaku usaha skala besar sebagai tahap awal implementasi.Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa
kebijakan ini merupakan upaya edukatif untuk menekan konsumsi gula, garam, dan
lemak (GGL) yang berlebihan, yang selama ini menjadi pemicu utama berbagai
penyakit tidak menular.“Karena itu, perlu dilakukan upaya melalui pemberian
informasi dan edukasi agar masyarakat dapat lebih mudah memilih pangan siap
saji yang tepat dan sehat sesuai kebutuhannya,” ujar Menkes.Ia menjelaskan bahwa tingginya konsumsi GGL berkontribusi
besar terhadap peningkatan kasus penyakit seperti obesitas, hipertensi,
penyakit kardiovaskular, stroke, hingga diabetes tipe 2, yang berdampak
langsung pada beban pembiayaan kesehatan nasional.Sebagai ilustrasi, beban pembiayaan BPJS Kesehatan untuk
penyakit gagal ginjal meningkat lebih dari 400 persen, dari Rp2,32 triliun pada
2019 menjadi Rp13,38 triliun pada 2025. Angka ini menunjukkan urgensi
intervensi kebijakan berbasis pencegahan.Lebih lanjut, Menkes menambahkan bahwa kebijakan ini juga
merupakan amanat dari Undang-Undang Kesehatan yang mendorong sinergi lintas
sektor dalam upaya pencegahan penyakit.“UU Kesehatan mengamanatkan agar kebijakan lintas sektor
diselaraskan. Kemenkes bertanggungjawab untuk mengatur pangan siap saji,
sementara untuk pangan olahan atau produk pabrikan menjadi ranah Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM),” jelasnya.Dalam implementasinya, Nutri Level akan ditampilkan dalam
bentuk label dengan kode warna dan huruf, mulai dari Level A (hijau tua) dengan
kandungan GGL rendah hingga Level D (merah) yang menunjukkan kandungan GGL
tinggi.Label ini diwajibkan untuk dicantumkan pada berbagai media
informasi seperti daftar menu, kemasan, brosur, hingga platform digital,
sehingga mudah diakses oleh konsumen sebelum membeli produk.Namun demikian, kebijakan ini belum menyasar pelaku usaha
mikro, kecil, dan menengah seperti warteg, pedagang kaki lima, dan restoran
kecil. Pemerintah memilih pendekatan bertahap agar implementasi berjalan
efektif tanpa membebani pelaku usaha kecil.Dengan adanya kebijakan ini, Kementerian Kesehatan berharap
masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih konsumsi sehari-hari, sekaligus
mendorong pelaku usaha untuk menyediakan pilihan produk yang lebih sehat. (GF)
21 Apr 2026, 23:20 WIT
Ditjen Hubla Gandeng PSN, Layanan Digital Pelabuhan 3TP Diperkuat Berbasis Satelit
Papuanewsonline.com, Jakarta — Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terus memperkuat layanan digital di
wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP) melalui pemanfaatan
teknologi satelit. Langkah ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian
Kerja Sama antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Korido
dengan PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) di Ruang Sriwijaya, Gedung Kemenhub,
Jakarta, Selasa (21/4).Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Kepala Kantor UPP
Kelas III Korido, Willem Thobias Fofid, dan Direktur PT Pasifik Satelit
Nusantara, Heru Dwi Kartono, serta disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal
Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud.Dirjen Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, menegaskan bahwa
kolaborasi ini menjadi momentum penting dalam transformasi digital sektor
maritim, khususnya di wilayah 3TP yang selama ini menghadapi keterbatasan akses
teknologi."Pelabuhan Korido memiliki peran strategis di Kawasan
Pasifik sebagai pintu gerbang logistik dan penggerak ekonomi. Namun, tantangan
geografis seringkali menjadi kendala dalam akses teknologi informasi,"
ungkapnya.Melalui kerja sama ini, berbagai kendala teknis seperti
keterbatasan jaringan komunikasi yang selama ini menghambat pelaporan
administrasi kapal dan aktivitas pelabuhan diharapkan dapat teratasi secara
signifikan."Manfaat nyata dari sistem ini adalah terciptanya
efisiensi operasional yang maksimal dan transparansi data secara real-time
langsung dari perbatasan Pasifik ke pusat data nasional," jelas Dirjen
Masyhud.Senada dengan itu, Kepala Kantor UPP Kelas III Korido,
Willem Thobias Fofid, menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi solusi konkret
dalam menjawab keterbatasan infrastruktur digital di wilayah perbatasan."Kerja sama ini merupakan langkah konkret dalam
mewujudkan sinergitas layanan digitalisasi kepelabuhanan dan angkutan di
perairan. Pemanfaatan teknologi satelit diharapkan mampu menghadirkan
konektivitas digital yang andal, terutama di wilayah yang selama ini sulit
dijangkau oleh jaringan terestrial," ungkap Willem.Ia juga menekankan bahwa penguatan kedaulatan data menjadi
aspek penting dalam pengelolaan sektor maritim, mengingat data pergerakan kapal
dan aktivitas pelabuhan merupakan aset strategis negara."Melalui kerja sama ini, kita berharap sistem layanan
menjadi lebih lancar tanpa terkendala permasalahan jaringan," jelasnya.Sementara itu, Direktur PT Pasifik Satelit Nusantara, Heru
Dwi Kartono, menyampaikan komitmen perusahaan dalam mendukung transformasi
digital nasional melalui penyediaan infrastruktur satelit yang andal."Kerjasama ini bagi kami merupakan langkah strategis
dalam mendukung transformasi digital, khususnya di sektor maritim lebih khusus
lagi dalam meningkatkan kualitas layanan pelabuhan di wilayah 3TP. Sebagai
perusahaan yang bergerak di layanan telekomunikasi dan konektivitas, kami
meyakini bahwa akses komunikasi merupakan fondasi penting bagi efisiensi
operasional, keselamatan pelayaran, dan kedaulatan data nasional," kata
Heru.Lebih lanjut, ia berharap kolaborasi ini dapat terus
berkembang dan memberikan dampak luas bagi masyarakat, khususnya di wilayah
yang selama ini menghadapi keterbatasan akses."Melalui kerjasama ini kami berkomitmen untuk
menghadirkan solusi teknologi yang inklusif, berkelanjutan, dan dapat
menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan. Semoga
kolaborasi ini berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi
bangsa dan negara," pungkasnya.Dengan integrasi teknologi satelit ini, Ditjen Perhubungan
Laut optimistis layanan kepelabuhanan akan semakin efisien, transparan, dan
terintegrasi, sekaligus memperkuat pengawasan serta keselamatan pelayaran di
wilayah timur Indonesia. (GF)
21 Apr 2026, 23:18 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
