Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Pemerintah dan PPATK Perkuat Sinergi Hadapi Kejahatan Siber di Momentum 24 Tahun APUPPT
Papuanewsonline.com, Jakarta — Pemerintah terus memperkuat
sinergi lintas lembaga dalam menghadapi kejahatan siber yang semakin kompleks.
Hal ini ditegaskan dalam kegiatan yang digelar Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK) bertajuk Optimalisasi Non-Conviction Based Asset
Forfeiture dalam Penanganan Kejahatan Siber melalui Penguatan Kolaborasi Komite
TPPU, Senin (20/4/2026) di Jakarta.Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan 24 Tahun
Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta
Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Indonesia. Momentum ini
sekaligus menjadi refleksi atas perjalanan panjang penguatan sistem keuangan
nasional yang lebih transparan dan akuntabel.Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, dalam sambutannya
menyampaikan bahwa peringatan ini mengingatkan pada tonggak penting sejak
disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang pada 17 April 2002 yang
menjadi dasar berdirinya PPATK.“Perjalanan selama kurang lebih 24 tahun ini menunjukkan
perkembangan yang sangat signifikan. Kita telah bergerak bersama dalam suatu
transformasi besar,” ujar Ivan.Ia menjelaskan bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan
menghadapi proses mutual evaluation review dari Financial Action Task Force
(FATF). Sejak menjadi anggota penuh pada 2023, Indonesia dituntut untuk terus
meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap standar internasional.“Sebagian rekomendasi telah mencapai tingkat kepatuhan
maksimal, namun masih ada beberapa yang perlu terus ditingkatkan,” katanya.Ivan juga mengungkapkan tingginya volume laporan transaksi
yang diterima PPATK. Pada Februari saja tercatat sekitar 3,2 juta laporan,
sementara secara kumulatif Januari hingga Februari 2026 mencapai lebih dari 7
juta laporan.“Ini berarti rata-rata puluhan ribu laporan diterima setiap
hari. Pertanyaannya, apakah kita sudah mencapai titik optimal? Apakah tekanan
terhadap pelaku kejahatan telah seimbang dengan upaya penegakan hukum yang kita
lakukan? Hal ini menjadi refleksi bersama,” tegasnya.Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM,
Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa
keanggotaan Indonesia sebagai anggota ke-40 FATF merupakan tonggak penting yang
menunjukkan meningkatnya kepercayaan global terhadap integritas sistem keuangan
nasional.“Ukuran keberhasilan tidak lagi sekadar hadirnya regulasi,
tetapi dampak nyata, terutama dalam pemulihan aset hasil tindak pidana. Karena
itu, pendekatan follow the money harus terus diperkuat,” kata Yusril.Ia menjelaskan bahwa kejahatan siber kini berkembang semakin
kompleks dengan karakter lintas yurisdiksi, anonim, dan didukung pergerakan
dana berkecepatan tinggi. Data PPATK mencatat sejak Juni 2024 hingga triwulan
pertama 2026 terdapat 21 kasus peretasan di sektor keuangan dengan nilai
kerugian mencapai Rp1,52 triliun.Menurut Yusril, kondisi tersebut memunculkan enforcement
gap, yaitu ketika aset hasil kejahatan berhasil diidentifikasi namun pelaku
sulit diproses secara pidana. Oleh karena itu, instrumen Non-Conviction Based
Asset Forfeiture (NCB) menjadi solusi strategis.“NCB Asset Forfeiture menggeser fokus dari pelaku ke aset.
Negara dapat merampas hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pidana,
namun tetap dalam koridor negara hukum dan menjunjung due process of law,”
tegasnya.Pemerintah pun mendorong penguatan regulasi melalui RUU
Perampasan Aset, implementasi strategi follow the money, peningkatan kapasitas
penanganan aset digital, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah dan
sektor swasta.Selain itu, kerja sama internasional dalam penelusuran aset
lintas negara juga menjadi fokus penting untuk memastikan efektivitas
pemberantasan kejahatan keuangan global.“Ke depan, keberhasilan kita tidak hanya diukur dari jumlah
kasus yang diproses, tetapi sejauh mana kita mampu memulihkan aset negara,
memutus aliran dana kejahatan, dan menjaga integritas sistem keuangan
nasional,” pungkas Yusril. (GF)
21 Apr 2026, 18:12 WIT
Wapres Gibran Tinjau Bandara Nabire, Dorong Percepatan Konektivitas Papua Tengah
Papuanewsonline.com, Nabire - Wakil Presiden Gibran
Rakabuming Raka melakukan peninjauan langsung terhadap pengembangan Bandara
Douw Aturure di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin (20/04/2026). Kunjungan
ini bertujuan memastikan kesiapan infrastruktur transportasi udara dalam mendukung
mobilitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.Dalam agenda tersebut, Wapres meninjau berbagai aspek
pengembangan bandara, mulai dari fasilitas penunjang hingga kesiapan
operasional yang diharapkan mampu mengakomodasi peningkatan aktivitas
penerbangan di Papua Tengah.Peninjauan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam
mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di wilayah timur Indonesia,
khususnya dalam sektor transportasi udara yang memiliki peran vital bagi daerah
dengan kondisi geografis menantang.Dalam kesempatan tersebut, Wapres menekankan pentingnya
percepatan pengembangan Bandara Douw Aturure agar dapat mengimbangi kebutuhan
transportasi udara yang terus meningkat seiring pertumbuhan aktivitas ekonomi
dan mobilitas masyarakat.Selain itu, Wapres juga menyoroti pentingnya sinergi antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendorong kelancaran pembangunan
infrastruktur. Menurutnya, kolaborasi yang kuat menjadi kunci agar proyek
strategis seperti pengembangan bandara dapat berjalan optimal dan tepat waktu.Pengembangan Bandara Douw Aturure diharapkan tidak hanya
meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga memperlancar distribusi
logistik yang selama ini menjadi tantangan di Papua Tengah.Dengan akses transportasi udara yang semakin baik, peluang
investasi di wilayah tersebut juga diproyeksikan meningkat, sekaligus membuka
ruang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.Kehadiran Wapres di Nabire juga menjadi sinyal kuat bahwa
pemerintah menaruh perhatian serius terhadap percepatan pembangunan di Papua
Tengah sebagai bagian dari pemerataan pembangunan nasional.Selain meninjau fasilitas, Wapres juga berdialog dengan
sejumlah pihak terkait guna memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan
berjalan sesuai dengan rencana dan kebutuhan di lapangan.Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum percepatan
pembangunan Bandara Douw Aturure agar segera dapat beroperasi secara optimal
dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua Tengah. (GF)
21 Apr 2026, 18:03 WIT
Ketua Komunitas Pemuda Kei Desak Kejaksaan Usut Tuntas Kasus Jembatan Di Waa Banti
Papuanewsonline.com, Mimika - Ketua Komunitas Pemuda Kei Kabupaten Mimika, Edoardus Rahawadan mendesak Kejaksaan segera mengusut tuntas dugaan ketidakjelasan proses hukum kasus pembangunan Jembatan Waa Banti di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika.Desakan itu disampaikan Edoardus saat ditanyakan keterangan oleh awak media papuanewsonline.com, Senin 20 April 2026. Ia menilai penanganan kasus tersebut berjalan lambat dan tidak transparan.“Pembangunan jembatan ini sangat penting sebagai penghubung antara Kampung Banti Satu ke Banti Dua dan Opitawak. Kini proses jembatan tersebut tidak jelas arahnya,” kata Edoardus.Edoardus menyebut proyek jembatan itu dikerjakan PT Dewi Graha yang beralamat di Jl. Tawes Belakang Expo Waena, Distrik Heram. Perusahaan tersebut disebut dimiliki seorang taipan yang biasa dipanggil Haji Ali.Menurutnya, isu yang berkembang menyebutkan kasus ini sudah ditangani Polda Papua Tengah. Namun hingga saat ini belum ada proses hukum yang berjalan secara terbuka kepada publik.“Sampai saat ini belum ada proses kasus ini secara transparan,” ujar Edoardo dengan nada tegasEdoardus juga menyoroti nilai proyek yang mencapai Rp11.884.800.000. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023.Ia meminta aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, untuk segera menindaklanjuti dan memberikan kepastian hukum agar masyarakat tidak dirugikan.Hingga berita ini rilis, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari PT Dewi Graha maupun Haji Ali terkait kasus tersebut. Redaksi juga masih berupaya mengonfirmasi Polda Papua Tengah dan Kejaksaan Negeri Mimika untuk mendapat hak jawab.Penulis: HendrikEditor: GF
20 Apr 2026, 22:14 WIT
Pelantikan Ketua TP PKK 18 Distrik di Mimika, Fokus pada Pendidikan, Ekonomi, dan Stunting
Papuanewsonline.com, Mimika — Ketua Tim Penggerak (TP) PKK
Kabupaten Mimika, Suzy Susana Herawati Rettob, secara resmi melantik Ketua TP
PKK di 18 distrik se-Kabupaten Mimika, Senin (20/4/2026). Pelantikan ini
merupakan tindak lanjut dari pelantikan kepala distrik oleh Bupati Mimika pada
11 Maret 2026 lalu.Dalam sambutannya, Suzy menegaskan bahwa para ketua TP PKK
yang baru dilantik diharapkan mampu berperan aktif dalam meningkatkan
kesejahteraan keluarga serta menangani berbagai persoalan di masyarakat, mulai
dari pendidikan anak hingga aspek sosial dan ekonomi.Ia menjelaskan, program PKK akan difokuskan pada beberapa
bidang utama. Pada Pokja II, perhatian diarahkan pada pendidikan anak,
khususnya penguatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta dukungan terhadap
program wajib belajar 13 tahun.Sementara itu, Pokja III menitikberatkan pada peningkatan
kesejahteraan keluarga melalui kerja sama lintas sektor, termasuk pelaksanaan
program nasional penanaman cabai, program prioritas Papua Tengah berupa
penanaman kelor, serta gerakan “Satu Keluarga Satu Pohon”.Di bidang kesehatan, Pokja IV difokuskan pada upaya
penurunan angka stunting melalui penguatan layanan posyandu, pemberian makanan
tambahan, serta pelatihan bagi para kader.Selain itu, para pengurus PKK di tingkat distrik diminta
untuk mampu mengidentifikasi permasalahan di wilayah masing-masing,
mengaktifkan peran Dasawisma, serta menyusun program kerja yang realistis dan
berdampak langsung bagi masyarakat.Sementara itu, Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam
sambutannya menekankan pentingnya peran perempuan dalam mendukung keberhasilan
pembangunan.“Tidak ada laki-laki yang sukses tanpa dukungan perempuan
yang tangguh di belakangnya. Karena itu, kami mohon dukungan dan doa dari
ibu-ibu semua agar kami selalu diberi kekuatan dan keimanan dalam menjalankan
tugas,” ujarnya.Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada TP PKK yang telah
bekerja keras dalam membina dan mempersiapkan para ketua di tingkat distrik.
Menurutnya, PKK merupakan organisasi besar yang memiliki jangkauan hingga ke
tingkat keluarga, sehingga menjadi kekuatan penting dalam membantu pemerintah.“Jika pemerintah bekerja sampai tingkat distrik dan kampung,
maka PKK bisa menjangkau langsung hingga ke keluarga. Inilah kekuatan PKK yang
menyentuh masyarakat secara nyata,” katanya.Ia menambahkan, peran PKK sangat strategis dalam mendukung
peningkatan kesejahteraan keluarga, baik dari aspek kesehatan, pendidikan,
ekonomi, sosial, budaya, hingga lingkungan. Oleh karena itu, sinergi antara PKK
dan pemerintah menjadi hal yang mutlak.Bupati juga mengingatkan agar seluruh jajaran PKK di distrik
terus menjalin koordinasi dengan pemerintah distrik dan organisasi perangkat
daerah (OPD), serta tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan program.Selain itu, para ketua PKK dan kepala distrik diminta untuk
aktif turun langsung ke kampung-kampung guna melihat kondisi masyarakat,
mendengar kebutuhan mereka, serta melakukan pembinaan secara langsung.“Program yang sudah direncanakan harus dilaksanakan dengan
baik. Karena jika tidak, dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat,
terutama anak-anak kita,” tegasnya.Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penguatan peran
PKK dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan keluarga
yang sehat, mandiri, dan sejahtera di Kabupaten Mimika. Penulis: Bim
Editor: GF
20 Apr 2026, 20:02 WIT
Wabup Mimika Larang Penggunaan Noken Bintang Kejora, Instruksikan Pengawasan Ketat
Papuanewsonline.com, Timika – Menjelang kedatangan Wakil
Presiden Gibran Rakabuming Raka, pada hari senin ini, usai apel pagi di pusat
pemerintahan SP3, Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong menghimbau dengan tegas
bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).Ia melarang penggunaan atau penggantungan noken yang memuat
lambang Bintang Kejora, baik saat menyambut tamu negara maupun dalam kegiatan
kedepannya."Kami himbau agar ASN tidak menggunakan atau
menggantung noken dengan lambang Bintang Kejora, baik dalam menyambut kunjungan
Wapres maupun seterusnya," tegas Emanuel Kemong.Selain soal aturan penggunaan atribut, Wabup juga
memerintahkan dinas terkait untuk melakukan pengawasan maksimal di seluruh
titik dan jalur yang akan dilalui. Ia menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar
tetap terlihat rapi dan tertib. "Dinas harus kontrol terus di tempat-tempat yang
menjadi jalur kunjungan supaya dibersihkan," ujarnya. Penulis: Jid
Editor: GF
20 Apr 2026, 19:55 WIT
Mimika Berbenah Sambut Wapres, Pembersihan Kota dan Pemasangan Bendera Digenjot
Papuanewsonline.com, Timika – Menyambut kedatangan Wakil
Presiden Gibran Rakabuming Raka, Pemerintah Kabupaten Mimika langsung bergerak
cepat memoles penampilan daerah. Fokus utama persiapan saat ini difokuskan pada
dua hal krusial, yaitu penataan kebersihan lingkungan dan pemasangan bendera
Merah Putih di sepanjang rute yang akan dilalui, khususnya di kawasan Pusat
Pemerintahan (Puspem).Johannes Rettob menegaskan, seluruh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) wajib memastikan area perkantoran dan jalanan tampak bersih serta
rapi. "Pembersihan sampah harus menjadi perhatian bersama.
Bendera Merah Putih wajib dipasang di sepanjang jalan dan depan kantor,
terutama yang berada di jalur perjalanan Wapres," ujarnya usai apel pagi
di Kantor Puspem(20/4/26).Sementara itu, Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong,
memberikan instruksi tegas agar pembersihan dilakukan secara menyeluruh hingga
ke kawasan Sentral Pendidikan. Ia menyoroti masih adanya tumpukan sampah di beberapa titik
yang harus segera dituntaskan dalam waktu singkat."OPD yang bertanggung jawab harus segera bergerak.
Mulai hari ini, pembersihan dilakukan hingga ke Sentral Pendidikan,"
tegasnya.Emanuel juga meminta dinas terkait dan petugas keamanan
turun tangan langsung demi hasil yang maksimal."Pastikan jalur kunjungan Wapres bersih dan seluruh
bendera sudah terpasang dengan baik," pungkasnya. Semua elemen diminta bekerja keras agar Mimika tampil
bersih, indah, dan tertib menyambut tamu negara. Penulis: Jid
Editor: GF
20 Apr 2026, 19:51 WIT
Tragedi Bandara Langgur, Ketua DPD Golkar, Nus Kei Tewas Ditikam, Polisi Amankan 2 Pelaku
Papuanewsonline.com, Maluku Tenggara – Dunia politik dan
masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara berduka mendalam menyusul tewasnya Ketua
DPD II Partai Golkar setempat, Agrapinus Rumatora alias Nus Kei. Tokoh ini
menjadi korban penikaman mengerikan tepat di pintu keluar Bandara Karel
Sadsuitubun Ibra, Kecamatan Kei Kecil, pada Minggu (19/4/26) sekitar pukul
11.25 WIT. Insiden naas itu terjadi tak lama setelah korban mendarat dari
perjalanan dinasnya menuju Jakarta.Berdasarkan keterangan Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol
Rositah Umasugi, korban diserang secara mendadak menggunakan senjata tajam
hingga mengalami luka parah. Meski sempat segera dilarikan ke rumah sakit, nyawa tokoh
partai berlambang beringin tersebut tak dapat tertolong. Pihak kepolisian bertindak cepat dan berhasil mengamankan
dua orang pelaku berinisial HR (28) dan FU (36) hanya dalam waktu kurang dari
dua jam setelah kejadian. Saat ini kedua tersangka sedang menjalani pemeriksaan
intensif untuk mendalami motif kejahatan tersebut.“Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kami meminta
seluruh masyarakat, khususnya keluarga dan simpatisan, untuk dapat menahan
diri, tetap tenang, dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri yang justru
akan memperkeruh suasana,” ujar Rositah menegaskan. Polda Maluku juga memastikan kasus ini akan diusut secara
tuntas, transparan, dan profesional demi keadilan.Sementara itu, DPD I Partai Golkar Maluku yang dipimpin Umar
Lessy menyikapi peristiwa ini dengan sangat prihatin. Pihaknya mengutuk keras
tindakan kekerasan yang dinilai melawan hukum dan berpotensi mengganggu
stabilitas daerah.Dalam sikap resminya, Golkar meminta kader tetap solid dan
dewasa, serta mendorong semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga
kedamaian dan persaudaraan di Bumi Raja-Raja. Penulis: Jid
Editor: GF
20 Apr 2026, 19:41 WIT
Bupati Boven Digoel: Lahan Bandara Tanah Merah Bersertifikat Negara, Pemalangan Rugikan Masyarakat
Papuanewsonline,com. Boven Digoel – Bupati Boven Digoel,
Roni Omba menyatakan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel tidak memiliki dasar
hukum untuk membayar lahan Bandara Tanah Merah yang kembali dipalang oleh
sejumlah pihak yang mengatasnamakan pemilik hak ulayat.Pernyataan itu disampaikan Bupati dalam jumpa pers usai
membuka Musrenbang RKPD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2027 di Aula Kantor Bupati
Boven Digoel, Minggu 19 April 2026.Menurut Bupati, persoalan pemalangan bandara sudah beberapa
kali dimediasi oleh pemerintah daerah, baik pada masa pemerintahan sebelumnya
maupun selama kepemimpinannya saat ini. Ia menjelaskan pada November 2025 Pemkab Boven Digoel
memfasilitasi pertemuan mediasi di ruang Bappeda bersama pihak-pihak terkait
untuk menelusuri dokumen dan status hukum lahan bandara. Hasil penelusuran
menunjukkan lahan bandara telah memiliki sertifikat resmi atas nama Pemerintah
Republik Indonesia cq Kementerian Perhubungan.“Atas dasar itu, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan
ataupun dasar hukum untuk melakukan pembayaran atas lahan tersebut,” kata Roni
Omba.Sebagai langkah penyelesaian, Pemkab Boven Digoel sempat
menawarkan solusi dengan membawa 5 perwakilan pemilik hak ulayat ke Jakarta
untuk berkonsultasi langsung dengan Kementerian Perhubungan. Rencana itu
dijadwalkan Januari 2026, namun pihak pemilik lahan tidak hadir hingga waktu
keberangkatan.Mediasi lanjutan kembali dilakukan pada Februari 2026 di
Ruang Bupati. Saat itu disepakati akan digelar pertemuan virtual via Zoom yang
difasilitasi pihak bandara bersama Kementerian Perhubungan. Namun hingga 19
April 2026 pertemuan tersebut belum terlaksana.Bupati menegaskan pemerintah daerah tidak dapat melakukan
pembayaran dalam bentuk apapun karena status lahan sudah sah menjadi milik
negara. “Kalau merasa memiliki hak, silakan menempuh jalur hukum
dengan menggugat sertifikat tersebut. Jika ada putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap, baru bisa menjadi dasar penyelesaian,” ujarnya.Roni juga mengungkapkan sejak 2012 hingga 2024 pemerintah
daerah telah memberikan bantuan atau tali asih kepada masyarakat pemilik hak
ulayat dengan total nilai sekitar Rp3 miliar. Namun ia menyebut pemberian
tersebut tidak bisa dilakukan terus-menerus tanpa dasar hukum yang jelas.Menanggapi pemalangan terbaru yang terjadi saat dirinya
berada di Jayapura, Bupati mengaku langsung berkoordinasi dengan Gubernur Papua
Selatan dan memerintahkan dinas terkait untuk menyampaikan laporan resmi kepada
Kementerian Perhubungan. Ia juga telah berkomunikasi dengan instansi
perhubungan guna mendorong pembahasan bersama Kementerian Perhubungan sebagai
pemilik sah aset bandara.Bupati menyayangkan tindakan pemalangan yang berdampak luas
terhadap masyarakat dan aktivitas daerah. “Jangan sampai semua masyarakat dikorbankan. Bandara adalah
akses utama masyarakat dan urat nadi pelayanan di Boven Digoel,” katanya.Ia meminta Kepala Bandara Tanah Merah segera menyelesaikan
masalah ini karena secara hukum aset tersebut berada di bawah pengelolaan
Kementerian Perhubungan. Bupati berharap semua pihak menahan diri dan
mengedepankan dialog serta proses hukum demi menjaga stabilitas daerah dan
kelancaran transportasi udara di Kabupaten Boven Digoel.Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum memperoleh
keterangan resmi dari perwakilan pemilik hak ulayat terkait pernyataan Bupati.
Redaksi masih berupaya menghubungi pihak tersebut untuk mendapat hak jawab. Penulis: Hendrik
Editor: GF
20 Apr 2026, 19:27 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
