Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Polri Kukuhkan LP-KTB, Bangun Tata Kelola Sekolah Unggulan Bertaraf Internasional
Papuanewsonline.com, Bogor – Polri mengambil langkah strategis dalam memperkuat kualitas pendidikan nasional melalui pengukuhan Pengurus Harian Lembaga Perguruan Kemala Taruna Bhayangkara (LP-KTB). Kehadiran LP-KTB menjadi fondasi tata kelola SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB) agar berkembang sebagai sekolah unggulan bertaraf internasional yang dikelola secara profesional, akuntabel, adaptif, dan berkelanjutan.Pengukuhan dipimpin oleh Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. di Kampus SMA Kemala Taruna Bhayangkara, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Selasa (21/7). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0004000.AH.01.07 Tahun 2026 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Lembaga Perguruan Kemala Taruna Bhayangkara yang ditetapkan pada 29 Mei 2026.LP-KTB dibentuk sebagai badan penyelenggara yang bertanggung jawab menjaga arah dan keberlanjutan pengembangan SMA Kemala Taruna Bhayangkara. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola sekolah berjalan sesuai prinsip good governance, mulai dari penyusunan kebijakan pendidikan, pengembangan kurikulum, peningkatan mutu tenaga pendidik, penguatan karakter peserta didik, pengelolaan sarana dan prasarana, hingga perluasan kerja sama dengan institusi pendidikan nasional maupun internasional.Dengan adanya LP-KTB, pengembangan sekolah tidak bergantung pada individu tertentu, tetapi ditopang oleh sistem kelembagaan yang kuat sehingga kualitas pendidikan dapat terus terjaga dan berkembang dari generasi ke generasi. Model tata kelola ini diharapkan menjadi salah satu praktik baik dalam pengelolaan sekolah unggulan di Indonesia.Dalam struktur organisasi LP-KTB, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menjabat sebagai Ketua Pengawas Eksekutif, didampingi Juliati Sigit Prabowo sebagai Wakil Ketua Pengawas Eksekutif. Sementara itu, Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. dipercaya sebagai Ketua Eksekutif, didampingi Irjen Pol. Dr. Anwar sebagai Wakil Ketua Eksekutif, Dirgayuza Setiawan sebagai Sekretaris Eksekutif, dan Cecilia Peggy Sulistio sebagai Bendahara Eksekutif.Kepengurusan LP-KTB juga diperkuat oleh sejumlah tokoh nasional dari berbagai latar belakang, di antaranya Komjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, Sugianto Kusuma (Aguan), Budhi Herdi Susianto, Miftah Nur Sabri, dan Ari Cahya Nugraha. Kehadiran para tokoh tersebut diharapkan memperkaya perspektif dalam pengembangan pendidikan, memperkuat jejaring strategis, serta mendorong inovasi agar SMA Kemala Taruna Bhayangkara mampu bersaing di tingkat internasional.Pada kesempatan yang sama, Wakapolri meninjau langsung aktivitas 297 siswa yang telah mulai menempati asrama dan mengikuti proses pendidikan. Peninjauan meliputi pelaksanaan pre-test Matematika, pre-test Bahasa Inggris, pembinaan karakter, latihan drumband, serta kesiapan fasilitas pembelajaran dan kehidupan berasrama.SMA Kemala Taruna Bhayangkara dirancang sebagai sekolah berasrama bertaraf internasional dengan fasilitas yang mendukung pembelajaran abad ke-21, antara lain 24 ruang kelas modern, enam ruang laboratorium dan fasilitas akademik, perpustakaan modern, theater building, gymnasium, kolam renang, lapangan sepak bola berstandar internasional, dining hall, asrama putra dan putri, ruang kesehatan, ruang kegiatan siswa, serta rumah ibadah bagi seluruh agama.Dari sisi akademik, sekolah ini juga telah memperoleh sertifikat International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) dari International Baccalaureate Organization (IBO). Penerapan kurikulum International Baccalaureate (IB) yang dipadukan dengan Kurikulum Nasional dirancang untuk membentuk peserta didik yang unggul dalam karakter, kepemimpinan, kemampuan berpikir kritis, riset, penguasaan sains dan teknologi, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), coding, literasi digital, serta memiliki wawasan global.Dalam sambutannya, Wakapolri menegaskan bahwa penguatan kelembagaan merupakan kunci keberhasilan sebuah institusi pendidikan.“Sekolah yang hebat dibangun oleh sistem yang hebat. Karena itu, LP-KTB dibentuk untuk memastikan setiap kebijakan, setiap proses pembelajaran, dan setiap langkah pengembangan sekolah berjalan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada mutu. Dengan tata kelola yang kuat, SMA Kemala Taruna Bhayangkara diharapkan menjadi tempat lahirnya generasi pemimpin Indonesia yang berintegritas, berprestasi, dan mampu bersaing di tingkat global.”Pengukuhan LP-KTB menegaskan komitmen Polri bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana modern, tetapi juga melalui penguatan tata kelola yang berkelanjutan. Langkah ini merupakan kontribusi nyata Polri dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. PNO-12
22 Jul 2026, 19:19 WIT
Aliansi Pemuda Amungsa Desak Pemkab Mimika Bentuk Satgas Pengawasan BBM
Papuanewsonline.com, Mimika – Aliansi Pemuda Amungsa (APA) Kabupaten Mimika mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika segera membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM). Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan penyaluran BBM di daerah berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.APA mengusulkan agar Satgas Pengawasan BBM turut melibatkan pemuda lokal dari Suku Amungme dan Kamoro sebagai representasi masyarakat pemilik hak ulayat. Keterlibatan pemuda adat diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan di lapangan.Ketua APA Kabupaten Mimika, Hellois Kemong, mengatakan keberadaan Satgas diperlukan untuk mengawal distribusi BBM di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang beroperasi di Kabupaten Mimika agar penyalurannya berjalan secara tertib dan transparan."Dengan adanya Satgas, kami ingin memastikan distribusi BBM berjalan transparan, tepat sasaran, dan bebas dari praktik penyalahgunaan serta permainan oknum yang tidak bertanggung jawab," ujar Hellois dalam pernyataan sikapnya, Rabu (22/7).Menurut Hellois, pembentukan Satgas Pengawasan BBM juga sejalan dengan arahan dan kebijakan Bupati serta Wakil Bupati Mimika dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam distribusi kebutuhan energi.Ia menilai keterlibatan pemuda Amungme dan Kamoro dalam pengawasan akan memberikan kontribusi positif terhadap terciptanya sistem distribusi BBM yang lebih akuntabel sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyaluran di lapangan."Kami meyakini pengawasan yang melibatkan pemuda Amungsa akan memastikan manfaat BBM benar-benar dirasakan sebesar-besarnya oleh masyarakat Mimika," tegasnya.APA berharap usulan tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Mimika sehingga pengawasan distribusi BBM semakin efektif dan mampu mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan yang berpotensi merugikan masyarakat.Penulis: JidEditor: OF
22 Jul 2026, 18:23 WIT
Aliansi Pemuda Amungsa Usulkan Pembentukan Satgas Pengawasan Distribusi BBM di Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika — Aliansi Pemuda Amungsa (APA) Kabupaten Mimika meminta Pemerintah Kabupaten Mimika segera membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melibatkan pemuda lokal dari Suku Amungme dan Kamoro.Permintaan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua Aliansi Pemuda Amungsa (APA) Kabupaten Mimika, Hellois Kemong.Dalam pernyataannya, APA menilai pembentukan Satgas Pengawasan Distribusi BBM penting dilakukan guna memastikan proses penyaluran BBM di Kabupaten Mimika berlangsung secara transparan, tepat sasaran, serta bebas dari praktik penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.APA mengusulkan agar tim tersebut bertugas mengawal dan mengawasi setiap titik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Mimika. Kehadiran pemuda lokal, khususnya dari Suku Amungme dan Kamoro, dinilai dapat memperkuat pengawasan di lapangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi BBM."Kami meminta dan mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika agar segera membentuk Tim Satgas Pengawasan Distribusi BBM yang melibatkan pemuda lokal Suku Amungme dan Kamoro," demikian bunyi pernyataan sikap APA.Menurut APA, dengan terbentuknya Tim Satgas tersebut, pelaksanaan pengawasan distribusi BBM diyakini dapat berjalan sesuai arahan dan petunjuk Bupati serta Wakil Bupati Kabupaten Mimika. Selain itu, langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan keadilan dalam pendistribusian BBM dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mimika.APA berharap usulan tersebut dapat menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Mimika sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola distribusi BBM di daerah serta mencegah berbagai potensi penyimpangan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.Penulis: BimEditor: OF
22 Jul 2026, 18:16 WIT
Dukung Program Pemerintah, Kasad: Bantuan TNI Kepada Kementerian Terkoordinasi dengan Baik
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menegaskan bahwa pelaksanaan tugas perbantuan TNI kepada kementerian dan lembaga telah dikoordinasikan dengan baik sebagai bentuk dukungan terhadap program-program pemerintah, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Penegasan tersebut disampaikan Kasad usai menjadi keynote speaker pada Seminar Nasional Ketahanan Pangan yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) di Hotel Aston, Jakarta Barat, Selasa (21/7/2026).“Itu kan semua kita terkoordinasi dengan kementerian, jadi kita sampaikan, kementerian minta tolong ke kita (TNI), kita membantu program-program yang sudah ada. Tadi saya tekankan bahwa kami di tentara tidak ada program yang ingin memiliki, tapi kami ingin mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan petani lebih baik kehidupannya,” tegas Kasad.Dalam paparannya yang bertajuk “Ketahanan Pangan dalam Perspektif Pertahanan Negara dan Ketahanan Wilayah”, Kasad menjelaskan bahwa ancaman terhadap suatu bangsa saat ini tidak hanya berbentuk ancaman militer, tetapi juga krisis pangan, perubahan iklim, gangguan rantai pasok global, hingga dinamika geopolitik. Karena itu, ketahanan pangan menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan nasional.Kasad juga mengajak generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk melihat sektor pertanian sebagai bidang yang memiliki prospek sekaligus berkontribusi terhadap masa depan bangsa.“Saya juga ingin memotivasi mereka bahwa pertanian cukup menjanjikan sebetulnya, namun membutuhkan perjuangan cukup panjang dan juga kerja keras. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi mereka (mahasiswa),” imbuh Kasad.Pada kesempatan tersebut, Kasad turut memaparkan berbagai program TNI AD dalam mendukung ketahanan wilayah, termasuk pembangunan sekitar 50 desa yang dilengkapi sistem dashboard untuk memantau perkembangan setiap program secara real time, sehingga pelaksanaannya dapat dipastikan berlangsung transparan dan akuntabel.Melalui berbagai program tersebut, TNI AD terus bersinergi dengan kementerian, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.Seminar yang berlangsung interaktif tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman generasi muda bahwa ketahanan pangan bukan hanya persoalan sektor pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi kedaulatan, pertahanan negara, dan masa depan Indonesia. PNO-12
22 Jul 2026, 12:24 WIT
Dialog Publik Interkatif, Lawan Pinjol Ilegal dan Lindungi Data Pribadi
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku terus memperkuat strategi pencegahan kejahatan siber melalui edukasi publik sebagai bagian dari upaya mendukung keamanan ruang digital nasional. Bersama Stasiun RRI Ambon, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku, dan Bank Indonesia Perwakilan Maluku, Bidang Hubungan Masyarakat (Bid Humas) Polda Maluku menggelar Dialog Publik Interaktif bertema kewaspadaan terhadap maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal dan pentingnya perlindungan data pribadi.Kegiatan yang berlangsung di Studio Pro-1 Stasiun RRI Ambon, Selasa (21/7/2026), menghadirkan narasumber dari unsur penegak hukum, regulator jasa keuangan, dan otoritas sistem pembayaran sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam menghadapi meningkatnya ancaman kejahatan digital yang menyasar masyarakat.Dialog dipandu oleh pewara RRI Ambon, Theis de Kock, dan menghadirkan narasumber:* Paur Unit Cyber Ditreskrimsus Polda Maluku, Iptu Sofia CH.E. Alfons, S.H., M.H.* Manajer OJK Provinsi Maluku, Rovel Ayal* Asisten Manajer Unit Implementasi Sistem Pembayaran Bank Indonesia Perwakilan Maluku, Widya J. TomasilaForum tersebut membahas berbagai modus pinjaman online ilegal, penyalahgunaan data pribadi, hingga langkah-langkah yang perlu dilakukan masyarakat untuk menghindari menjadi korban kejahatan siber.Dalam penjelasannya, Iptu Sofia Alfons mengungkapkan bahwa kepolisian telah menerima sejumlah laporan masyarakat terkait kasus pinjaman online dan terus melakukan penanganan sesuai ketentuan hukum.Ia menjelaskan bahwa sebagian besar pinjol ilegal menawarkan kemudahan melalui media sosial maupun aplikasi pesan instan dengan memanfaatkan rendahnya literasi digital masyarakat."Kami mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap berbagai penawaran pinjaman online yang masuk melalui media sosial maupun aplikasi pesan. Jangan mudah memberikan atau mengunggah data pribadi karena data tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," tegas Iptu Sofia.Ia juga mengingatkan bahwa korban pinjol ilegal kerap mengalami intimidasi, ancaman, hingga penyebaran data pribadi ketika mengalami keterlambatan pembayaran.Menurutnya, apabila masyarakat menerima penawaran layanan keuangan yang mencurigakan atau menjadi korban pinjol ilegal, segera melaporkannya kepada kepolisian agar dapat ditindaklanjuti."Sinergi antara Polda Maluku dan OJK terus kami perkuat melalui pertukaran informasi serta edukasi kepada masyarakat agar masyarakat semakin terlindungi dari praktik pinjaman online ilegal," tambahnya.Sementara itu Manajer OJK Provinsi Maluku, Rovel Ayal, menegaskan bahwa masyarakat harus memastikan legalitas penyelenggara pinjaman online sebelum melakukan transaksi keuangan.Menurutnya, kemudahan proses pinjaman sering kali menjadi celah yang dimanfaatkan pelaku pinjol ilegal untuk menjerat korban."Sebelum melakukan pinjaman online, pastikan terlebih dahulu penyelenggaranya terdaftar dan diawasi OJK. Jangan mudah tergiur dengan proses yang cepat apabila legalitasnya tidak jelas," ujarnya.Rovel juga mengingatkan pentingnya kemampuan masyarakat membedakan kebutuhan dan keinginan agar tidak terjebak dalam utang yang justru memperburuk kondisi ekonomi keluarga.Ia meminta masyarakat menghindari memberikan informasi pribadi kepada pihak yang menghubungi melalui telepon maupun pesan singkat yang tidak dapat dipastikan kebenarannya."Apabila mengetahui adanya aktivitas pinjaman online ilegal atau jasa keuangan yang mencurigakan, segera laporkan melalui layanan OJK 157 agar dapat segera ditindaklanjuti," katanya.Dalam kesempatan yang sama, Asisten Menejer Unit Implementasi Sistem Pembayaran Bank Indonesia Perwakilan Maluku, Widya J. Tomasila, menjelaskan bahwa meningkatnya digitalisasi harus diimbangi dengan peningkatan literasi digital masyarakat.Ia menyebut pelaku kejahatan siber kini semakin sering menggunakan modus pesan WhatsApp, tautan palsu, maupun akun yang mengatasnamakan institusi perbankan untuk memperoleh data pribadi masyarakat."Jangan pernah memberikan data pribadi, kode OTP, PIN maupun informasi perbankan kepada pihak yang tidak jelas. Apabila menerima pesan yang mengatasnamakan bank, pastikan terlebih dahulu melalui kanal resmi bank yang bersangkutan," jelas Widya.Ia juga mengajak masyarakat untuk segera melapor kepada pihak bank, OJK maupun kepolisian apabila menemukan indikasi penipuan digital maupun penyalahgunaan identitas perbankan.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan bahwa edukasi publik merupakan salah satu langkah preventif yang terus diperkuat Polri dalam menghadapi meningkatnya ancaman kejahatan siber, termasuk praktik pinjaman online ilegal yang berdampak pada keamanan ekonomi dan perlindungan data pribadi masyarakat.Menurutnya, kolaborasi bersama RRI, OJK, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem digital yang aman dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai bentuk kejahatan berbasis teknologi."Polda Maluku terus mengedepankan langkah pencegahan melalui edukasi dan literasi digital kepada masyarakat. Kejahatan siber, termasuk pinjaman online ilegal, hanya dapat ditekan apabila seluruh elemen masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga data pribadi, memverifikasi setiap informasi, serta segera melapor apabila menemukan indikasi pelanggaran hukum," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Ia menambahkan, masyarakat diimbau tidak mudah percaya terhadap penawaran pinjaman dengan proses instan, hadiah, maupun investasi yang disampaikan melalui media sosial atau aplikasi pesan tanpa kejelasan legalitas."Peningkatan literasi digital merupakan investasi penting dalam membangun masyarakat yang lebih tangguh menghadapi ancaman kejahatan siber sekaligus mendukung terciptanya ruang digital Indonesia yang aman, sehat, dan produktif," tutupnya.Dialog publik yang diselenggarakan Bid Humas Polda Maluku bersama RRI Ambon tersebut berlangsung interaktif dan mendapat antusiasme masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran publik terhadap bahaya pinjaman online ilegal, perlindungan data pribadi, serta pentingnya memanfaatkan layanan keuangan yang legal dan diawasi regulator terus meningkat sebagai bagian dari penguatan keamanan digital nasional. PNO-12
22 Jul 2026, 12:09 WIT
Disnaker Mimika Diminta Perketat Pengawasan Perusahaan Yang Bayar Upah Di Bawah UMK
Papuanewsonline.com, Mimika – Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. diminta memperketat pengawasan terhadap perusahaan yang masih memberikan upah kepada pekerja di bawah Upah Minimum Kabupaten atau UMK.Desakan itu disampaikan Direktur LAW FIRM GOLDA, Hendra Jamlaay, SH., Dalam rilis tertulisnya menyikapi keluhan sejumlah karyawan di Mimika, Rabu 22 juli 2026.Ia menegaskan, setiap PT dan CV di Kabupaten Mimika wajib membayar upah sesuai ketentuan UMK yang telah ditetapkan pemerintah. Pengecualian hanya berlaku bagi usaha Mikro dan Kecil sesuai peraturan perundang-undangan."Tindakan pengusaha yang membayar upah di bawah UMK merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang," tegas Hendra.Besaran UMK Kabupaten Mimika 2026Untuk menjadi acuan pekerja dan pengusaha, berikut besaran UMK Mimika tahun 2026:1. UMK Sektor Umum: Rp5.005.678 per bulan2. UMK Sektor Pertambangan: Rp6.000.000 per bulan3. UMK Sektor Konstruksi: Rp5.130.819 per bulanImbau Pekerja Agar Berani MelaporHendra juga mengimbau kepada seluruh pekerja yang mengalami pemotongan upah di bawah ketentuan UMK agar tidak tinggal diam."Bagi setiap pekerja yang mengalami hal serupa, jangan diam. Pertanyakan kepada pengusaha alasan kenapa upah yang diberikan di bawah UMK. Jika tidak ada kejelasan, segera laporkan ke Disnaker Mimika agar ditindaklanjuti," ujarnya.Menurutnya, pengawasan ketat dari Disnaker sangat penting untuk memastikan hak-hak normatif pekerja terpenuhi dan memberikan efek jera kepada perusahaan yang melanggar aturan ketenagakerjaan tutupnya. Penulis: HendrikEditor: OF
22 Jul 2026, 11:59 WIT
Buka Pendidikan Bintara Polri 2026, Wakapolda Maluku: SDM Unggul Jadi Kunci Transformasi Polri
Papuanewsonline.com, Ambon – Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.Si. secara resmi membuka Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Maluku, Negeri Passo, Senin (20/7/2026). Pembukaan pendidikan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program nasional Polri dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang profesional, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu memperkuat kualitas pelayanan publik di era transformasi digital.Upacara pembukaan berlangsung khidmat di Lapangan SPN Polda Maluku dengan dihadiri Irwasda Polda Maluku, para Pejabat Utama Polda Maluku, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Pengurus Bhayangkari Ranting SPN Polda Maluku, orang tua dan wali siswa, Pejabat Negeri Passo, serta Saniri Negeri Passo.Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda membacakan amanat Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri yang menegaskan bahwa pendidikan pembentukan tahun ini merupakan tonggak penting reformasi pendidikan Polri melalui penerapan Outcome-Based Education (OBE), yaitu sistem pendidikan yang berorientasi pada pencapaian kompetensi nyata lulusan sesuai kebutuhan organisasi dan masyarakat.Sebanyak 56 peserta didik resmi mengikuti pendidikan selama lima bulan, mulai 20 Juli hingga 16 Desember 2026, yang terdiri atas 50 Bintara SPKT, dua Bintara Polair, dua Bintara Bakomsus Penyidik, satu Bintara Bakomsus Humas, dan satu Bintara Rekpro.Secara nasional, pendidikan pembentukan Bintara Polri TA 2026 diikuti 4.792 peserta didik, terdiri atas 708 Polisi Wanita (Polwan) yang menjalani pendidikan di Sepolwan Lemdiklat Polri serta 4.084 Polisi Pria yang mengikuti pendidikan di 31 SPN Polda di seluruh Indonesia.Dalam amanat Kalemdiklat Polri ditegaskan bahwa kurikulum pendidikan kini tidak lagi berorientasi pada penyampaian materi semata, tetapi memastikan setiap lulusan memiliki kompetensi profesional, kemampuan berpikir kritis, literasi digital, komunikasi publik, kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat, hingga penguasaan teknologi kepolisian berbasis Artificial Intelligence (AI).Pendidikan tahun ini mengusung tema "Membangun Keutamaan Pendidikan Polri yang Berbasis Moral dan Literasi untuk Mendukung Program Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi yang Produktif serta Inklusif."Tema tersebut mencerminkan arah pembangunan SDM Polri yang tidak hanya tangguh dalam menjalankan tugas kepolisian, tetapi juga mampu mendukung agenda prioritas nasional melalui penguatan keamanan sebagai fondasi pembangunan.Dalam amanatnya juga ditegaskan bahwa lulusan Bintara SPKT nantinya akan menjadi garda terdepan pelayanan kepolisian karena merupakan personel pertama yang berinteraksi langsung dengan masyarakat saat menerima laporan maupun memberikan pelayanan kepolisian.Selain penguatan kompetensi teknis, pendidikan juga diarahkan membentuk karakter Bhayangkara yang menjunjung tinggi nilai Tribrata, Catur Prasetya, integritas, disiplin, kepemimpinan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta budaya pelayanan prima.Kalemdiklat Polri juga mengingatkan seluruh tenaga pendidik agar melaksanakan proses pembelajaran secara profesional tanpa kekerasan maupun perundungan."Pendidikan yang keras tidak harus kasar. Ketegasan harus membentuk karakter, bukan menumbuhkan dendam. Tekanan latihan harus memperkuat daya juang, bukan merusak fisik maupun mental peserta didik," demikian penegasan dalam amanat Kalemdiklat Polri.Usai upacara, Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman menegaskan bahwa pendidikan pembentukan merupakan investasi strategis Polri dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang akan menentukan wajah pelayanan Polri di masa depan."Hari ini bukan sekadar membuka pendidikan, tetapi memulai proses melahirkan Bhayangkara-Bhayangkara muda yang akan menjadi wajah Polri di tengah masyarakat. Karena itu, pendidikan ini harus mampu membentuk personel yang profesional, berintegritas, humanis, disiplin, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi agar mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkeadilan," tegas Wakapolda.Menurutnya, lima bulan pendidikan di SPN Polda Maluku merupakan fase penting pembentukan karakter, kepemimpinan, etika profesi, serta kompetensi teknis yang akan menentukan kualitas pelayanan Polri di masa depan."SPKT merupakan pintu pertama pelayanan kepolisian. Karena itu lulusan yang dihasilkan harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, santun, memberikan kepastian hukum, serta menghadirkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," tambahnya.Wakapolda juga mengingatkan seluruh peserta didik agar mengikuti setiap tahapan pendidikan dengan penuh disiplin, semangat belajar, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya sebagai pedoman pengabdian kepada bangsa dan negara.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., menegaskan bahwa pembukaan pendidikan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian dari transformasi kelembagaan Polri yang menempatkan pembangunan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama."Pendidikan menjadi fondasi utama transformasi Polri Presisi. Melalui kurikulum berbasis Outcome-Based Education, kami memastikan setiap lulusan memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, menguasai perkembangan teknologi, memiliki kemampuan berpikir kritis, berintegritas, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang profesional dan humanis," jelas Rositah.Menurutnya, peningkatan kualitas SDM Polri merupakan investasi jangka panjang yang akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kemampuan Polri dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah."Polda Maluku berkomitmen mencetak Bhayangkara muda yang siap mengawal stabilitas keamanan, mendukung pembangunan nasional, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai implementasi nyata Polri Presisi," pungkasnya.Rangkaian upacara ditutup dengan Tradisi Penyiraman Air Kembang kepada seluruh peserta didik sebagai simbol penyucian niat, pembentukan karakter, dan tekad mengawali pengabdian sebagai insan Bhayangkara yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta semangat melayani masyarakat. PNO-12
22 Jul 2026, 11:51 WIT
FPII Desak Aparat Hukum Proses Dugaan Penghinaan Hotman Paris Terhadap Wartawan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Ketua Presidium Forum Pers Independent Indonesia atau FPII, Dra. Kasihhati, menilai pernyataan pengacara Hotman Paris Hutapea kepada wartawan dalam sebuah konferensi pers berpotensi melanggar Undang-Undang Pers dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.Pernyataan itu disampaikan Kasihhati berdasarkan kajian tim advokasi FPII di Jakarta, Selasa 21 Juli 2026."Menurut kajian kami, telah terjadi penghinaan terhadap kehormatan dan martabat profesi wartawan. Karena itu tindakan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan permintaan maaf sepihak. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk memproses sesuai peraturan yang berlaku," tegas Kasihhati.Seperti diberitakan sejumlah media, dalam sesi konferensi pers, Hotman Paris menanggapi pertanyaan wartawan dengan kalimat yang dinilai bernada merendahkan profesi jurnalis. Video potongan pernyataan itu kemudian viral di media sosial.Diduga Langgar UU Pers dan KUHPKasihhati menegaskan, profesi wartawan dilindungi UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 18 ayat (1) dan (2) melarang setiap orang menghalangi, mengganggu, atau merendahkan martabat profesi pers dan wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik. Ancaman pidananya penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga Rp500.000.000."Tidak ada alasan apapun, termasuk perdebatan hukum, yang bisa membenarkan penggunaan kata-kata menghina dan nada intimidasi kepada wartawan yang sedang menjalankan tugas konstitusionalnya menyampaikan hak publik untuk mengetahui informasi," ujarnya.Selain UU Pers, FPII juga menyorot potensi pelanggaran dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Di antaranya Pasal 433 tentang pencemaran nama baik secara lisan di muka umum dan Pasal 436 tentang penghinaan ringan. Jika disebarluaskan melalui media elektronik, pernyataannya juga berpotensi dijerat Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE.Minta Penegakan HukumFPII menolak jika persoalan ini hanya diselesaikan dengan permintaan maaf."Kami menolak anggapan bahwa masalah ini cukup diselesaikan dengan permintaan maaf. Tindakan tersebut berpotensi menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan upaya mengintimidasi wartawan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial," kata Kasihhati yang akrab disapa Bunda itu.FPII mendesak Mabes Polri dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti peristiwa ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku. "Seluruh pihak, tanpa memandang kedudukan sosial maupun jabatan, wajib menghormati kebebasan pers dan martabat wartawan sebagai pilar keempat demokrasi. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan komunitas pers untuk bersama-sama mengawal agar tidak ada lagi tindakan intimidasi terhadap wartawan," pungkasnya.Penulis: HendrikEditor: OF
22 Jul 2026, 08:57 WIT
Kogabwilhan III Kick Off Makan Bersama Gembira Di Nduga
Papuanewsonline.com, Nduga – Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III melaksanakan Kick Off Makan Bersama Gembira di Titik Kuat Batas Batu, Distrik Krepkuri, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, sebagai langkah awal mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah pedalaman yang masih tergolong rawan gangguan keamanan.Kegiatan tersebut dipimpin langsung Panglima Kogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto didampingi Kaskogabwilhan III Marsda TNI Joko Sugeng Sriyanto, para pejabat utama Kogabwilhan III, serta personel Satgas Pamtas Mobile Yonif 300. Kehadiran rombongan disambut antusias oleh masyarakat, terutama ratusan anak-anak dan ibu hamil yang mengikuti makan bersama.Selain makan bersama, Kogabwilhan III juga menggelar berbagai kegiatan sosial berupa pemeriksaan kesehatan dan pengobatan massal bagi ratusan warga Distrik Krepkuri. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil.Letjen TNI Lucky Avianto menjelaskan bahwa lokasi kegiatan dipilih di Titik Kuat TNI Batas Batu karena kawasan tersebut masih dikenal sebagai daerah rawan yang kerap dilintasi kelompok bersenjata. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam menghadirkan program-program pemerintah hingga ke pelosok Papua."Kami sengaja memulai Kick Off Makan Bersama Gembira di daerah yang masih rawan agar masyarakat di wilayah terpencil juga dapat merasakan perhatian negara. Program ini menjadi langkah awal sebelum pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara menyeluruh," ujarnya.Ia menambahkan, pada tahap awal pelaksanaan masih banyak melibatkan personel Satgas TNI di bawah kendali Kogabwilhan III. Selanjutnya diharapkan Badan Gizi Nasional bersama instansi terkait dapat segera melanjutkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara berkelanjutan hingga menjangkau seluruh pelosok Papua.Menurut Letjen Lucky, pihaknya siap mengemban amanah Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat sekaligus menyukseskan pelaksanaan Program MBG di wilayah timur Indonesia. "Kami memastikan seluruh prajurit TNI di bawah kendali Kogabwilhan III siap mendukung percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis demi meningkatkan kualitas generasi muda Papua," katanya.Ia berharap percepatan pelaksanaan Program MBG dapat melahirkan lebih banyak generasi emas dari Bumi Cenderawasih yang sehat, cerdas, berintegritas, dan memiliki semangat cinta tanah air sebagai calon pemimpin daerah maupun bangsa pada masa mendatang.Penulis: JidEditor: OF
21 Jul 2026, 21:46 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
