Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Terima Audiensi IAKN, Kapolda Maluku Tekankan Peran Kampus Cegah Konflik Sosial
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menerima audiensi jajaran Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon di Mapolda Maluku, Rabu (22/4/2026), sebagai upaya memperkuat sinergi antara sektor pendidikan dan kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan di Maluku.Pertemuan yang berlangsung pukul 15.20 WIT ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, termasuk potensi konflik dan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat.Kapolda Maluku menyampaikan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang berintegritas dan berwawasan kebangsaan.“Sinergi antara dunia pendidikan dan kepolisian sangat penting untuk membangun masyarakat yang aman, tertib, dan berdaya saing,” ujar Kapolda.Ia menegaskan, penanganan persoalan sosial tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen, termasuk civitas akademika.Dalam audiensi tersebut, Kapolda didampingi sejumlah pejabat utama Polda Maluku. Sementara rombongan IAKN Ambon dipimpin Rektor Prof. Dr. Yance Z. Rumahuru bersama jajaran pimpinan kampus.Rektor IAKN Ambon menyampaikan komitmen institusinya untuk mendukung upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penguatan nilai-nilai toleransi dan kedamaian.“IAKN Ambon terus berkontribusi melahirkan sumber daya manusia, termasuk di bidang seni dan musik, yang berperan dalam pembangunan Maluku,” kata Rektor.Ia juga mengundang Kapolda Maluku untuk menghadiri kegiatan wisuda sebagai bagian dari penguatan hubungan kelembagaan.Selain itu, IAKN Ambon membuka peluang bagi lulusan untuk berkontribusi di institusi kepolisian sesuai kompetensi yang dimiliki.Menanggapi hal tersebut, Kapolda Maluku menyatakan kesiapan untuk memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi.“Polda Maluku terbuka untuk kolaborasi dalam edukasi kesadaran hukum, pembinaan generasi muda, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan,” tegasnya.Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif, dengan pembahasan berbagai peluang kerja sama strategis ke depan guna mendukung terciptanya Maluku yang aman dan harmonis. PNO-12
25 Apr 2026, 13:32 WIT
Polisi Kirim SPDP Kasus Pembunuhan Nus Kei ke Kejaksaan, Penanganan Masuk Tahap Lanjutan
Papuanewsonline.com, Malra - Penanganan kasus pembunuhan Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nus Kei, terus bergerak maju. Penyidik Satreskrim Polres Maluku Tenggara resmi mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, Rabu (22/4/2026), sebagai bagian dari tahapan formil proses hukum.Pengiriman SPDP ini menandai dimulainya koordinasi resmi antara penyidik kepolisian dan pihak kejaksaan dalam penanganan perkara yang menjadi perhatian publik tersebut.Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian penting dalam memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur dan transparan.“SPDP telah kami serahkan kepada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara sebagai pemberitahuan resmi bahwa penyidikan sedang berjalan. Ini merupakan mekanisme hukum yang wajib dilaksanakan dalam setiap penanganan perkara pidana,” ujarnya.Adapun perkara yang disidik berkaitan dengan dugaan tindak pidana terhadap nyawa, yakni pembunuhan berencana dan/atau penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 459 KUHP dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun, serta Pasal 458 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun, juncto ketentuan mengenai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama.Kasus ini bermula dari peristiwa penikaman yang terjadi pada Minggu, 19 April 2026 di Bandara Karel Sadsuitubun, Maluku Tenggara, yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi, hingga pengejaran pelaku.Dalam waktu singkat, dua terduga pelaku berhasil diamankan, kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah melalui pemeriksaan intensif serta prosedur administrasi, termasuk pemeriksaan kesehatan.Selanjutnya, pada 22 April 2026, penyidik melanjutkan proses dengan mengirimkan SPDP ke kejaksaan sebagai dasar koordinasi penuntutan serta pengawalan berkas perkara hingga tahap persidangan.Kombes Rositah menegaskan, seluruh tahapan penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.Selama proses pengiriman SPDP berlangsung, situasi dilaporkan dalam kondisi aman dan lancar tanpa kendala berarti.Kepolisian juga memastikan bahwa situasi kamtibmas di wilayah Maluku Tenggara tetap kondusif, sembari terus mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi serta mempercayakan sepenuhnya proses hukum kepada aparat.Pengiriman SPDP menjadi indikator penting bahwa penanganan kasus telah memasuki fase yang lebih terstruktur dan terkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Dalam perspektif nasional, langkah ini menunjukkan komitmen Polri dalam memastikan setiap perkara besar ditangani tidak hanya cepat, tetapi juga sesuai koridor hukum.Transparansi dalam setiap tahapan, termasuk komunikasi publik terkait progres perkara, menjadi elemen krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan sinergi antara kepolisian dan kejaksaan, diharapkan proses hukum berjalan efektif hingga memberikan kepastian dan keadilan. PNO-12
25 Apr 2026, 13:24 WIT
66 Mahasiswa Keperawatan Institut Nani Hasanuddin Resmi Yudisium di Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika — Sebanyak 66 mahasiswa
mengikuti Yudisium Sarjana Program Studi S1 Keperawatan jalur kerja sama
angkatan pertama periode I tahun 2026 di Institut Nani Hasanuddin, Jumat
(24/4/2026).Dalam kesempatan tersebut, Bupati Mimika, Johannes Rettob,
menyampaikan sambutan sekaligus pesan kepada para lulusan agar mampu menjadi
tenaga keperawatan yang profesional dan berintegritas.Ia menegaskan bahwa perawat memiliki peran strategis dalam
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, para lulusan
diminta tidak hanya berorientasi pada gelar semata, tetapi mampu menunjukkan
kualitas melalui kerja nyata, pelayanan yang tulus, serta sikap empati kepada
masyarakat.“Jadilah perawat yang bekerja dengan hati, memiliki dedikasi
tinggi, serta menjunjung integritas dalam setiap pelayanan,” ujarnya.Bupati juga mengingatkan agar para lulusan tetap menjaga
semangat kerja, disiplin, dan tanggung jawab meskipun telah menyandang gelar
sarjana. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang
kesehatan menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan di Kabupaten
Mimika.Ia menyebutkan bahwa indeks kesehatan di Kabupaten Mimika
mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, masih
terdapat sejumlah tantangan, khususnya terkait keluhan masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan.“Saya berharap ke depan angka keluhan masyarakat dapat terus
menurun, bahkan tidak ada lagi, melalui pelayanan yang profesional dan
berintegritas,” tambahnya.Selain itu, Bupati juga mendorong para lulusan untuk terus
mengembangkan diri dan tidak berhenti belajar, termasuk melanjutkan pendidikan
ke jenjang yang lebih tinggi guna meningkatkan kompetensi.Dalam sambutannya, ia turut menyampaikan apresiasi kepada
keluarga, orang tua, serta pasangan para mahasiswa yang telah memberikan
dukungan penuh hingga mereka berhasil menyelesaikan pendidikan. Apresiasi juga
diberikan kepada civitas akademika Institut Nani Hasanuddin atas dedikasi dalam
mendidik dan membimbing mahasiswa.Mengakhiri sambutannya, Bupati berharap ilmu yang telah
diperoleh para lulusan dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi diri sendiri,
tetapi juga bagi masyarakat Kabupaten Mimika serta bangsa dan negara.“Selamat kepada seluruh lulusan. Semoga sukses dalam
pengabdian ke depan. Teruslah berkarya, jaga etika profesi, dan utamakan
nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap pelayanan,” tutupnya. Penulis: Bim
Editor: GF
24 Apr 2026, 20:02 WIT
Dukcapil Mimika Perkuat Akses Data dan Layanan Publik Lewat Forum Terbuka
Papuanewsonline.com, Mimika — Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik terus dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Mimika. Salah satunya melalui forum publik yang digelar sebagai ruang terbuka untuk menyerap aspirasi sekaligus memperluas akses pemanfaatan data kependudukan bagi masyarakat.Forum ini menjadi bagian dari implementasi Undang-Undang Pelayanan Publik Tahun 2009, dengan tujuan menghadirkan layanan yang merata bagi seluruh masyarakat Mimika, baik yang tinggal di wilayah perkotaan, pegunungan, maupun pesisir.Kepala Dinas Dukcapil Mimika, Slamet Sutejo, menjelaskan bahwa forum tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian PAN-RB, Ombudsman, akademisi, hingga tokoh masyarakat. Menurutnya, kolaborasi ini penting untuk memastikan layanan publik terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.“Saat ini Mimika menjadi satu-satunya daerah di Papua Tengah yang sudah memiliki tiga instansi dengan akses langsung terhadap data kependudukan,” ungkap Slamet saat diwawancarai pada (23/4/2026).Ia menegaskan, Dukcapil tidak hanya berfokus pada capaian administratif semata, tetapi juga memastikan manfaat layanan benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, sinergi lintas sektor terus diperkuat, termasuk bersama Badan Musyawarah Daerah dan kalangan akademisi.Tak hanya itu, Dukcapil Mimika juga aktif mengikuti perkembangan kebijakan nasional, termasuk pembahasan Undang-Undang Satu Data Indonesia serta rencana revisi regulasi terkait sentralisasi data kependudukan.“Kami berharap masukan dari daerah dapat membuat kebijakan yang dihasilkan lebih komprehensif dan mampu menjawab tantangan ke depan,” tambahnya.Di tengah perkembangan teknologi, digitalisasi dan keamanan data menjadi perhatian utama. Integrasi data lintas sektor dinilai sebagai kunci untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, akurat, dan efisien.Forum publik sendiri merupakan agenda wajib yang harus dilaksanakan secara berkala. Selain sebagai bentuk evaluasi, forum ini juga menjadi sarana menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.“Aspirasi yang masuk akan kami analisis sebagai dasar perumusan kebijakan dan inovasi pelayanan ke depan,” jelas Slamet.Saat ini, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Bappeda dan instansi teknis lainnya telah mulai memanfaatkan akses data kependudukan. Dukcapil Mimika bahkan menargetkan seluruh OPD dapat terhubung dan mengakses data selama 24 jam penuh pada tahun 2026.Kerja sama lintas sektor juga telah diterapkan di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Ke depan, akses ini diharapkan dapat diperluas ke sektor perbankan, BPJS, hingga lembaga lainnya untuk mempermudah berbagai urusan administrasi masyarakat.“Dengan sistem yang terintegrasi, jika ada kendala data bisa langsung dilacak dan dikonfirmasi. Proses pelayanan pun menjadi jauh lebih cepat, bahkan beberapa urusan bisa selesai dalam satu hari,” pungkasnya.Melalui forum ini, Dukcapil Mimika menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan publik yang lebih baik, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Penulis: Bim
Editor: GF
24 Apr 2026, 20:00 WIT
Kaesang Bakal Hadiri RAKORWIL di Nabire, DPW PSI Papua Tengah Gelar Rapat Persiapan.
Papuanewsonline.com, Nabire - Jelang kedatangan Ketua Umum DPP
PSI di Nabire, DPW PSI Papua Tengah mengadakan rapat persiapan pada hari Rabu, 22/04/2026 di kediaman ketua
DPW PSI Papua Tengah. Rapat yang diawali ramah tamah
dan perkenalan dengan Ketua DPW yang baru saja mendapatkan mandat dari Ketua
Umum DPP PSI, Kaesang Pangarep yaitu bro Isaias Douw yang menggantikan (alm) bro Nesco Wonda ini dihadiri oleh unsur pimpinan
DPW PSI Papua Tengah, DPD dari 8 kabupaten serta anggota legislative dari PSI
di Papua Tengah. DPP PSI meyakini bahwa hadirnya
Isaias Douw dengan berbagai pengalaman politiknya selama ini dapat membawa
angin segar bagi kemajuan dan eksistensi PSI di Papua Tengah. Apalagi jika
dilihat dari perolehan kursi legislatif,, Papua Tengah menempati urutan kedua
terbanyak di Indonesia setelah Propinsi NTT. Selain ramah tamah, Rapat
Pimpinan DPW dan DPD ini juga membahas kesiapan jelang pelaksanaan Rapat Koordinasi
Wilayah (RAKORWIL) perdana yang berisikan beberapa agenda penting, antara lain
Pelantikan Pengurus DPW Papua Tengah, DPD 8 kabupaten oleh Ketua Umum DPP PSI
Kaesang Pangarep, serta materi-materi pendukung bagi penguatan struktur Partai secara
internal dan persiapan verifikasi Partai Politik. Rapat dipimpin langsung oleh
Ketua DPW PSI Papua Tengah, bro Isaias Douw didampingi Sekretaris bro Jemi
Patabang yang juga anggota DPR Propinsi Papua Tengah dan Bendahara sist Ina Erari serta beberapa pengurus di tingkat DPW. Selain itu hadir pula ketua-ketua
DPD dari 8 kabupaten yaitu Nabire, Mimika, Paniai, Deyai, Dogiyai, Intan Jaya,
Puncak, Puncak Jaya serta anggota legislative masing-masing.
RAKORWIL yang akan berlangsung
pada tanggal 07 Mei 2026 di Nabire tersebut akan menghadirkan Ketua Umum DPP
PSI, Kaesang Pangarep beserta rombongan yang juga melakukan lawatan ke Propinsi
lainya se-Papua Raya. Hal ini sebagai wujud komitmen dan keseriusan PSI untuk “berperang”
di 2029 dengan melakukan penguatan struktur dari pusat hingga daerah bahkan
kampung. Penulis : Hendrik Editor : GF
24 Apr 2026, 17:02 WIT
Bantuan Pangan Cair Di Mimika, 27.209 Keluarga Terima Beras Dan Minyak
Papuanewsonline.com, Timika - Pemerintah melalui Perum Bulog
Cabang Timika segera menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakat kurang mampu di
Kabupaten Mimika. Total bantuan yang disiapkan mencapai 544.180 kg beras dan
108.836 Liter minyak goreng. Bantuan ini merupakan alokasi untuk periode
Februari dan Maret 2026 yang penyalurannya diperpanjang hingga bulan ini dan
Mei mendatang, menyasar sebanyak 27.209 penerima yang tersebar di 18 distrik.Kepala Bulog Timika, Dedy Wahyudi, menjelaskan bahwa setiap
keluarga penerima manfaat akan mendapatkan paket bantuan sekaligus untuk dua
bulan. "Mereka akan menerima total 20 kg beras dan 4 Liter
minyak goreng. Data penerima ini murni berasal dari Bapanas yang berbasis pada
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos," ungkapnya (23/4/2026)."Kami berharap penyaluran ini berjalan lancar, tepat
waktu, dan yang paling penting tepat sasaran. Semoga bantuan ini dapat
meringankan beban ekonomi masyarakat serta membantu memenuhi kebutuhan pokok
keluarga di tengah kondisi saat ini," ujar Dedy menyampaikan harapannya.Untuk memastikan distribusi berjalan aman dan tertib, Bulog
akan berkoordinasi penuh bersama pemerintah distrik serta melibatkan dukungan
keamanan dari TNI dan Polri.Penyerahan akan dilakukan secara kolektif di titik-titik
yang telah ditentukan, agar bantuan dapat diterima langsung oleh yang namanya
terdaftar sebagai Penerima Bantuan Pangan (PBP). Penulis: Andy Ilham
Editor: GF
24 Apr 2026, 13:10 WIT
SPPG Oyehe Nabire 002 Dipuji, Program MBG Dinilai Nyata Gerakkan Ekonomi Rakyat
Papuanewsonline.com, Timika – Pelaksanaan Program Makan
Bergizi Gratis (MBG) di Papua Tengah mulai menunjukkan dampak nyata di
lapangan. Salah satu yang mendapat sorotan positif adalah SPPG Oyehe Nabire 002
yang dinilai berhasil menggabungkan kualitas pelayanan dengan pemberdayaan
ekonomi masyarakat lokal.Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari Aliansi
Pengusaha Papua di Timika setelah melakukan pemantauan dan analisa langsung
terhadap operasional dapur tersebut.Ketua Aliansi Pengusaha Papua di Timika, Emus Kogoya,
menegaskan bahwa SPPG Oyehe Nabire 002 telah menjalankan program dengan standar
yang baik serta memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.“Setelah kami melakukan pantauan dan analisa secara
langsung, kami melihat langkah-langkah pelayanan dari SPPG Oyehe Nabire 002 ini
sangat baik. Ini yang kami bilang, program seperti ini jangan hanya berjalan,
tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya. Dan di sini kami melihat manfaat
itu nyata,” tegas Emus Kogoya.Menurutnya, salah satu keunggulan utama dapur tersebut
adalah keberpihakan terhadap pelaku ekonomi kecil, terutama mama-mama Papua
yang berjualan di pasar tradisional.“Yang paling penting bagi kami adalah dapur ini membeli
langsung bahan baku dari mama-mama Papua yang berjualan di pasar. Ini langkah
yang sangat positif, karena ekonomi masyarakat kecil ikut bergerak. Program MBG
jangan sampai hanya bicara makanan, tetapi juga harus menghadirkan keadilan
ekonomi bagi rakyat kecil. Itu yang kami lihat berjalan di sini,” ujarnya.Emus menilai pendekatan tersebut selaras dengan semangat
pemerintah pusat dalam memastikan program strategis benar-benar berdampak
langsung bagi masyarakat bawah.“Kalau masyarakat kecil ikut tumbuh, pedagang kecil ikut
hidup, nelayan kecil ikut mendapat manfaat, maka di situlah letak keberhasilan
program pemerintah. Jadi kami sangat mengapresiasi cara kerja seperti ini,”
katanya.Tidak hanya memberdayakan pedagang pasar, SPPG Oyehe Nabire
002 juga dinilai menjaga kualitas bahan pangan secara serius. Untuk kebutuhan
ikan, dapur tersebut membeli langsung dari nelayan kecil, termasuk mama-mama
Papua yang baru kembali melaut.Sekretaris Aliansi Pengusaha Papua di Timika, Aji Lemauk,
menilai penggunaan bahan baku segar menjadi indikator penting profesionalisme
dapur dalam menjalankan program MBG.“Kami melihat mereka sangat serius dalam memilih bahan baku.
Ikan yang dibeli itu segar, langsung dari nelayan kecil. Sayur, buah, dan bumbu
juga dalam kondisi segar. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak asal memasak,
tetapi benar-benar memperhatikan kualitas makanan yang akan dikonsumsi,” kata
Aji Lemauk.Ia menambahkan bahwa kualitas bahan pangan menjadi faktor
utama dalam mendukung tujuan besar program MBG, yakni menciptakan generasi yang
sehat dan kuat.“Kalau mau menciptakan generasi hebat dan masa depan cerah,
maka makanan yang disiapkan juga harus benar-benar berkualitas. Kami melihat
SPPG Oyehe Nabire 002 punya kesadaran itu,” ujarnya.Selain kualitas bahan, aspek disiplin kerja juga menjadi
perhatian dalam penilaian Aliansi Pengusaha Papua. Mereka melihat seluruh
proses operasional dapur berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).“Program ini besar, menyangkut kebutuhan masyarakat dan masa
depan anak-anak. Karena itu tidak boleh dikerjakan sembarangan. Harus ada SOP
yang jelas, disiplin yang kuat, dan pengawasan yang baik. Kami melihat hal itu
dijalankan di SPPG Oyehe Nabire 002,” tegas Aji.Sementara itu, anggota Aliansi Pengusaha Papua, Faya Naa,
menyoroti penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dinilai cukup
ketat di dapur tersebut.“Kami melihat penerapan safety atau K3 di dapur ini cukup
ketat. Ini sangat penting, karena dapur yang baik bukan hanya soal hasil akhir
makanan, tetapi juga soal bagaimana prosesnya dijalankan secara aman, tertib,
bersih, dan bertanggung jawab,” ungkap Faya Naa.Menurutnya, penerapan K3 yang baik akan memberikan dampak
positif terhadap kualitas pelayanan secara keseluruhan.“Bagi kami, ini nilai tambah yang besar. Karena dengan
penerapan K3 yang baik, maka lingkungan kerja lebih aman, kebersihan lebih
terjaga, dan kualitas pelayanan juga ikut meningkat. Hal seperti ini sangat
patut ditiru oleh dapur-dapur SPPG lainnya,” katanya.Lebih jauh, Faya menekankan bahwa keberhasilan program MBG
tidak hanya diukur dari distribusi makanan, tetapi juga dari dampak sosial dan
ekonomi yang ditimbulkan.“Kalau program ini dijalankan dengan pola seperti ini,
membeli dari masyarakat lokal, menjaga kualitas bahan, disiplin pada SOP, dan
menerapkan K3 secara ketat, maka manfaatnya akan jauh lebih besar. Program ini
bisa menjadi penggerak ekonomi rakyat sekaligus penopang lahirnya generasi
Papua yang sehat dan cerdas,” ujarnya.Secara keseluruhan, Aliansi Pengusaha Papua di Timika
menilai SPPG Oyehe Nabire 002 telah menunjukkan praktik ideal dalam pelaksanaan
program MBG.Model kerja yang profesional sekaligus berpihak pada
masyarakat dinilai penting untuk direplikasi di berbagai daerah, khususnya di
Papua Tengah.Emus Kogoya pun berharap praktik baik tersebut dapat menjadi
standar bagi dapur MBG lainnya.“Kami berharap ini jangan berhenti di sini. Apa yang baik
harus dijadikan contoh. SPPG Oyehe Nabire 002 sudah memperlihatkan bahwa
program MBG bisa dijalankan dengan baik, tertib, aman, dan berpihak kepada
rakyat kecil. Ini model yang harus didorong bersama,” tandasnya.Dengan pola kerja yang disiplin, penggunaan bahan segar,
serta keterlibatan aktif masyarakat lokal, SPPG Oyehe Nabire 002 dinilai
berhasil menghadirkan manfaat ganda, yakni peningkatan gizi sekaligus penguatan
ekonomi kerakyatan. (GF)
23 Apr 2026, 20:47 WIT
Evaluasi Kinerja Layanan Publik 2026, MPP Mimika Dapat Apresiasi dan Siap Ekspansi ke Distrik
Papuanewsonline.com, Mimika — Evaluasi kinerja layanan
publik di Kabupaten Mimika tahun 2026 menunjukkan hasil yang positif, khususnya
pada pengelolaan Mal Pelayanan Publik (MPP). Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Slamet Sutejo saat diwawancarai
pada Rabu, (22/04/2026).
Dalam keterangannya, Slamet menegaskan bahwa prinsip utama
dalam pelayanan publik adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan, terutama dalam aspek pelaporan.
Namun, hal tersebut dipastikan akan segera dilengkapi.
“Perlu dipahami bahwa urusan pelaporan bukan berada di MPP,
melainkan leading sector-nya ada di bagian organisasi dan tata laksana (Orta),”
jelasnya.
Terkait MPP, Slamet menyampaikan bahwa layanan tersebut
mendapat apresiasi sejak diresmikan hingga saat ini. MPP Mimika dinilai mampu
berjalan dengan baik dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Bahkan, MPP fisik dan digital di Mimika telah berjalan secara bersamaan,
menjadikannya salah satu daerah di Papua yang mampu mengintegrasikan kedua
sistem tersebut.
Meski demikian, ia mengingatkan agar tidak cepat berpuas
diri. Ke depan, layanan publik yang sudah terpusat di MPP diharapkan dapat
diperluas hingga ke tingkat distrik. Saat ini, langkah awal sudah mulai
terlihat, seperti hadirnya layanan administrasi kependudukan (Dukcapil) di
beberapa distrik.
“Nantinya, OPD teknis lainnya juga dapat bergabung di bawah
koordinasi Dinas PTSP, sehingga masyarakat bisa mengakses layanan perizinan dan
administrasi langsung di distrik,” ujarnya.
Dengan skema tersebut, masyarakat di wilayah seperti
Mapurujaya, Wania, hingga Kuala Kencana tidak perlu lagi datang ke pusat kota
untuk mendapatkan layanan. Terlebih, kawasan tersebut memiliki aktivitas
ekonomi yang cukup tinggi. Pemanfaatan kantor distrik yang sudah memadai juga
menjadi bagian dari strategi, dengan lantai bawah difungsikan sebagai pusat
layanan publik.
Selain penguatan layanan, Slamet menekankan pentingnya
inovasi berkelanjutan dalam MPP. Ia menyebutkan bahwa peningkatan kualitas
layanan harus berjalan seiring dengan perbaikan sistem pelaporan sebagai bentuk
transparansi dan akuntabilitas.
Untuk mengukur kualitas layanan, pemerintah menggunakan
sejumlah indikator, salah satunya indeks kepuasan masyarakat. Penilaian ini
mencakup kemudahan prosedur, kecepatan layanan, hingga penanganan pengaduan.
Respons masyarakat, baik melalui survei, forum publik, media sosial, maupun
ulasan daring, menjadi tolok ukur utama.
“Tidak ada layanan yang sempurna, tetapi setiap kekurangan
harus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara kualitas
pelayanan di lapangan dan kelengkapan administrasi pelaporan. Menurutnya,
pelayanan yang sudah baik harus didukung dengan pelaporan yang lengkap agar
penilaian kinerja tetap optimal.
Secara keseluruhan, Slamet menegaskan bahwa kualitas
pelayanan publik harus tercermin baik secara faktual maupun administratif.
Keduanya harus berjalan selaras guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas,
serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Penulis: Bim
Editor: GF
23 Apr 2026, 00:05 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
