Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
TNI AD Tegaskan Babinsa Bukan Petugas Pajak, Hanya Sebagai Mitra Koordinasi
Papuanewsonline.com, Jakarta – TNI Angkatan Darat akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait polemik pelibatan Bintara Pembina Desa dalam kegiatan pengawasan kepatuhan perpajakan yang mencuat pasca terbitnya Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-8/PJ/2026. Surat tersebut menyebutkan peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pemetaan potensi pajak di lapangan, sehingga memancing berbagai tanggapan di masyarakat.Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Donny Pramono menegaskan hingga saat ini tidak ada penugasan baru maupun perubahan tugas pokok Babinsa di bidang perpajakan. “Penyebutan dalam surat edaran itu hanya berkaitan dengan mekanisme koordinasi antarlembaga untuk membangun jejaring informasi kewilayahan, bukan perluasan wewenang,” ujarnya Rabu (22/7/2026).Surat edaran tersebut merupakan pedoman internal Direktorat Jenderal Pajak untuk mengumpulkan data dan memetakan aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih lengkap. Namun, Babinsa dan Bhabinkamtibmas tidak diberi kewenangan sedikit pun untuk melakukan pemeriksaan, penagihan, maupun penegakan hukum di bidang perpajakan.“Tidak tepat jika hal ini dimaknai sebagai perubahan tugas atau kewenangan Babinsa. DJP sendiri telah menegaskan bahwa Babinsa bukan petugas pajak,” tegas Donny. Kehadiran aparat di wilayah hanya sebatas membantu penyediaan informasi lingkungan dalam rangka kerja sama antarinstitusi, tanpa mencampuri urusan teknis maupun penegakan hukum perpajakan.Penulis: JidEditor: OF
23 Jul 2026, 18:06 WIT
Prabowo Panggil Kabinet, Evaluasi Program Strategis Hingga Koperasi Desa Merah Putih
Papuanewsonline.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengundang seluruh jajaran Menteri Koordinator, menteri, dan kepala badan untuk mengikuti Rapat Terbatas di Istana Negara, Kamis (23/7/2026). Sejak pukul 12.30 WIB, para anggota Kabinet Merah Putih mulai berdatangan, antara lain Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra, Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko PM Muhaimin Iskandar, Menko PMK Pratikno, Menko Infrastruktur AHY, Menko Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.Saat dikonfirmasi, Purbaya Yudhi Sadewa menyebut salah satu agenda utama adalah pembahasan Koperasi Desa Merah Putih. “Fokusnya soal Koperasi Desa Merah Putih, meski saya belum mengetahui rincian lengkapnya, saya hanya membawa banyak bahan persiapan,” ujarnya sebelum masuk ruangan rapat.Kepala Bappisus Aris Marsudiyanto menjelaskan Presiden memimpin rapat ini guna mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan program-program unggulan pemerintahan. Selain Koperasi Desa Merah Putih, juga ditinjau jalannya Program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional, Kampung Nelayan, serta berbagai inisiatif strategis lainnya.Menurut Aris, evaluasi rutin ini dilakukan untuk memastikan setiap kendala teknis dapat segera diatasi. Tujuan utamanya agar manfaat program dapat diterima secara merata dan langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Sinergi antar kementerian dan lembaga menjadi kunci agar pemerataan pembangunan berjalan efektif.Penulis: JidEditor: OF
23 Jul 2026, 18:03 WIT
Program Polisi Mengajar Warnai Hari Anak Nasional, Wakapolda Maluku: Bangun Budaya Sadar Hukum
Papuanewsonline.com, Ambon – Program Polisi Mengajar yang digagas Polda Maluku terus berkembang menjadi ruang pembentukan karakter generasi muda melalui pendekatan yang edukatif, humanis, dan berakar pada nilai-nilai budaya lokal. Bertepatan dengan Peringatan Hari Anak Nasional 2026, program tersebut kembali digelar secara serentak di 417 sekolah di seluruh Provinsi Maluku, Kamis (23/7/2026), dengan menghadirkan para pimpinan dan perwira Polri sebagai pengajar yang membekali pelajar dengan literasi hukum, pendidikan karakter, serta nilai-nilai kebangsaan.Dalam pelaksanaan gerakan serentak tersebut, Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.Si., menjadi pengajar di SMA Negeri 2 Ambon, sementara Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., memimpin kegiatan di SMA Negeri 1 Ambon. Secara bersamaan, para Pejabat Utama Polda Maluku, Perwira Menengah (Pamen), Perwira Pertama (Pama), serta personel dari 11 Polres/Polresta jajaran Polda Maluku turun langsung mengajar di ratusan sekolah lainnya sebagai bagian dari implementasi Program Polisi Mengajar yang diluncurkan pada Hari Pendidikan Nasional, 4 Mei 2026.Berbeda dengan materi yang menitikberatkan pada penguatan literasi hukum dan karakter secara umum, Wakapolda Maluku mengangkat pendekatan yang khas melalui tema "Kesadaran Hukum: Memahami dan Menjalankan Hukum untuk Hidup yang Tertib dan Harmonis", dengan menempatkan kearifan lokal Maluku sebagai fondasi membangun budaya sadar hukum di kalangan generasi muda.Menurut Wakapolda, pendidikan hukum akan lebih mudah dipahami apabila dikaitkan dengan nilai-nilai yang telah hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, Program Polisi Mengajar tidak hanya memperkenalkan norma hukum positif, tetapi juga menghidupkan kembali nilai-nilai Hukum Adat Basudara yang selama ini menjadi perekat kehidupan masyarakat Maluku.Di hadapan Kepala SMA Negeri 2 Ambon, para guru, Ps. Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Maluku, dan ratusan siswa kelas X, Brigjen Pol. Arif Budiman menjelaskan bahwa kesadaran hukum bukan sekadar mengetahui aturan atau menghindari sanksi. Lebih dari itu, kesadaran hukum merupakan sikap yang tumbuh dari pemahaman akan pentingnya menghormati hak orang lain, menjalankan kewajiban sebagai warga negara, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat."Kesadaran hukum harus tumbuh menjadi bagian dari karakter setiap orang. Ketika seseorang memahami bahwa menaati hukum adalah bentuk penghormatan kepada sesama, maka akan lahir masyarakat yang tertib, saling menghargai, dan mampu menyelesaikan persoalan dengan cara-cara yang bermartabat," ujar Wakapolda.Ia menegaskan bahwa membangun budaya taat hukum tidak dapat dilakukan hanya melalui penegakan hukum. Upaya tersebut harus dimulai dari pendidikan sejak usia dini dengan menanamkan nilai-nilai moral, kedisiplinan, tanggung jawab, serta semangat hidup berdampingan secara damai.Momentum Hari Anak Nasional menjadi pengingat bahwa anak-anak Indonesia adalah investasi masa depan bangsa. Oleh karena itu, menurut Wakapolda, mereka perlu dibekali bukan hanya dengan kemampuan akademik, tetapi juga karakter yang kuat agar mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.Anak-anak yang hari ini duduk di bangku sekolah adalah generasi yang akan menentukan wajah Indonesia pada tahun 2045. Karena itu, selain cerdas dan berprestasi, mereka harus tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas, menghormati hukum, mencintai budaya bangsanya, serta mampu hidup rukun di tengah keberagaman," kata Brigjen Pol. Arif Budiman.Dalam pemaparannya, Wakapolda kemudian mengajak para pelajar mengenal kembali nilai-nilai luhur masyarakat Maluku yang diwariskan secara turun-temurun melalui Hukum Adat Basudara. Menurutnya, nilai-nilai tersebut tetap relevan di tengah perkembangan zaman karena mengajarkan persaudaraan, gotong royong, penghormatan terhadap sesama, serta tanggung jawab menjaga kedamaian bersama.Ia menilai, penguatan budaya sadar hukum yang berpijak pada identitas lokal akan lebih mudah diterima generasi muda dibandingkan sekadar penyampaian teori hukum. Dengan demikian, Program Polisi Mengajar tidak hanya menjadi sarana transfer pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang pewarisan nilai-nilai budaya yang membentuk karakter dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat Maluku.Menguraikan lebih jauh mengenai Hukum Adat Basudara, Wakapolda Maluku menjelaskan bahwa masyarakat Maluku sejak dahulu telah memiliki sistem nilai yang mengajarkan pentingnya hidup dalam persaudaraan, saling menghormati, menjaga keseimbangan dengan alam, serta menyelesaikan setiap persoalan melalui musyawarah dan semangat kebersamaan. Nilai-nilai tersebut, menurutnya, tetap relevan untuk menjawab tantangan kehidupan masyarakat modern.Di hadapan para pelajar, Brigjen Pol. Arif Budiman memperkenalkan empat pilar utama kearifan lokal Maluku, yakni Pela Gandong, Badati, Sasi, dan Hawear, yang selama ini menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Maluku.Menurutnya, Pela Gandong mengajarkan ikatan persaudaraan lintas negeri yang dibangun atas dasar saling menghormati, saling membantu, dan saling melindungi tanpa membedakan suku, agama, maupun latar belakang sosial. Nilai tersebut menjadi contoh nyata bagaimana keberagaman dapat dirawat menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan.Sementara Badati mengajarkan semangat gotong royong sebagai wujud kepedulian sosial. Melalui budaya ini, masyarakat diajarkan untuk bekerja bersama, saling membantu, dan menyelesaikan persoalan secara kolektif tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.Adapun Sasi merupakan bentuk kearifan lokal yang mengajarkan penghormatan terhadap aturan bersama demi menjaga kelestarian sumber daya alam dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Sedangkan Hawear menjadi simbol perlindungan adat yang mengandung pesan tentang penghormatan terhadap hak orang lain, kepatuhan terhadap kesepakatan bersama, serta tanggung jawab moral dalam menjaga ketertiban.Menurut Wakapolda, nilai-nilai tersebut memiliki substansi yang sejalan dengan prinsip negara hukum karena sama-sama menempatkan penghormatan terhadap aturan, perlindungan hak setiap warga negara, penyelesaian konflik secara damai, dan tanggung jawab sosial sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat."Hukum Adat Basudara mengajarkan bahwa hukum bukan hanya hadir untuk memberikan sanksi kepada pelanggar, tetapi juga menjaga persaudaraan, memulihkan hubungan sosial yang terganggu, dan merawat kedamaian. Nilai-nilai inilah yang harus terus diwariskan kepada generasi muda agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang menghormati hukum sekaligus mencintai budaya daerahnya," jelas Wakapolda.Brigjen Pol. Arif Budiman menegaskan bahwa generasi muda memiliki peran strategis sebagai penjaga keberlanjutan nilai-nilai luhur tersebut. Karena itu, ia mengajak para pelajar untuk memulai budaya taat hukum dari lingkungan terdekat, seperti menaati tata tertib sekolah, menghormati guru dan orang tua, menjaga etika dalam pergaulan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.Ia juga mengingatkan para siswa agar menjadi agent of change dengan menolak berbagai bentuk perilaku menyimpang, seperti tawuran, perundungan (bullying), penyalahgunaan narkoba, konsumsi minuman keras, perjudian, pelanggaran lalu lintas, hingga penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di ruang digital."Kalau ingin menjadi generasi yang sukses, mulailah dengan menjadi pribadi yang disiplin, jujur, menghargai orang lain, dan berani mengatakan tidak terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum. Jadilah pelajar yang membawa kedamaian, menjaga persaudaraan, dan menjadi teladan bagi lingkungan sekitar," pesan Wakapolda.Suasana pembelajaran berlangsung hangat dan interaktif. Para siswa aktif berdialog dengan Wakapolda mengenai tantangan yang dihadapi generasi muda di era digital, pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman, serta cara menerapkan nilai-nilai Hukum Adat Basudara dalam kehidupan sehari-hari.Antusiasme para pelajar menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang memadukan literasi hukum dengan kearifan lokal mampu membangun komunikasi yang lebih dekat sekaligus memperkuat pemahaman mereka mengenai pentingnya hukum sebagai pedoman hidup bermasyarakat.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan bahwa Program Polisi Mengajar dirancang bukan hanya sebagai media penyuluhan hukum, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi antara Polri, sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam membangun karakter generasi muda yang berintegritas.Menurutnya, pelaksanaan Program Polisi Mengajar yang bertepatan dengan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak harus dimulai dari penguatan karakter, pendidikan hukum, dan pewarisan nilai-nilai budaya yang menjadi identitas bangsa."Program Polisi Mengajar merupakan investasi jangka panjang Polda Maluku dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Kami ingin anak-anak Maluku tidak hanya memahami hukum, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, menghormati keberagaman, bangga terhadap budaya daerahnya, serta mampu menjadi pelopor kedamaian di tengah masyarakat. Ketika literasi hukum dipadukan dengan kearifan lokal, kami optimistis akan lahir generasi yang cerdas, berintegritas, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045," ujar Rositah.Kabid Humas menambahkan bahwa program yang diluncurkan Kapolda Maluku pada Hari Pendidikan Nasional, 4 Mei 2026, akan terus diperluas pelaksanaannya di seluruh wilayah hukum Polda Maluku sebagai bagian dari strategi pre-emtif Polri. Selain meningkatkan literasi hukum, program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan sosial masyarakat melalui pendidikan karakter, literasi digital, wawasan kebangsaan, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal.Melalui sinergi yang erat antara Polri, pemerintah daerah, dunia pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, orang tua, dan seluruh elemen masyarakat, Program Polisi Mengajar diharapkan menjadi fondasi lahirnya generasi Maluku yang cerdas, berkarakter, berbudaya, taat hukum, serta mampu menjaga semangat hidup orang basudara sebagai kekuatan dalam memperkokoh persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. PNO-12
23 Jul 2026, 17:45 WIT
Hari Anak Nasional Jadi Momentum Untuk Berkolaborasi Wujudkan SDM Unggul
Papuanewsonline.com, Ambon – Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2026 di Provinsi Maluku menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai kebijakan dan program perlindungan anak sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mewakili Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, pada Puncak Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2026 yang berlangsung di Sporthall Karang Panjang, Ambon, Kamis (23/7/2026).Kegiatan yang mengusung semangat pemenuhan hak dan perlindungan anak tersebut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon, UNICEF, organisasi perempuan, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, serta ratusan peserta dari berbagai kalangan.Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang berhalangan hadir diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku, Dr.sc.agr.drh. Faradilla Attamimi, M.App.Sc., yang sekaligus membuka secara resmi rangkaian Puncak Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2026.Dalam sambutan tertulis Gubernur Maluku yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Maluku, ditegaskan bahwa Hari Anak Nasional bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memastikan setiap anak memperoleh hak hidup, tumbuh, berkembang, mendapatkan perlindungan, serta berpartisipasi secara optimal sesuai amanat konstitusi dan Konvensi Hak Anak."Anak-anak adalah aset bangsa dan harapan masa depan Indonesia. Karena itu, seluruh elemen pemerintah, keluarga, dunia pendidikan, masyarakat, hingga dunia usaha harus bersinergi menciptakan ruang yang aman, ramah, sehat, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Peringatan Hari Anak Nasional hendaknya menjadi pengingat bahwa investasi terbaik bagi masa depan bangsa adalah memastikan setiap anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang cerdas, sehat, berkarakter, dan berdaya saing," demikian sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Maluku, Dr.sc.agr.drh. Faradilla Attamimi, M.App.Sc.Pada kesempatan tersebut juga disampaikan Suara Anak Daerah Provinsi Maluku oleh Forum Anak Maluku Manise sebagai bentuk partisipasi aktif anak dalam menyampaikan aspirasi, harapan, dan pandangan mereka terhadap pembangunan daerah yang lebih ramah anak.Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, menyanyikan Lagu Indonesia Raya, doa bersama, laporan pelaksanaan kegiatan oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Zurnida Ambon, S.E., M.Si., dilanjutkan pembacaan Suara Anak Daerah, sambutan Gubernur Maluku, penyerahan plakat apresiasi kepada sejumlah pihak yang berkontribusi dalam perlindungan anak, hingga penampilan tarian Sahureka-reka oleh siswa-siswi SMP Kristen Kalam Kudus Ambon sebagai penutup acara.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K mengatakan, Polri tidak hanya berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional dalam memberikan perlindungan kepada anak dari berbagai bentuk ancaman, mulai dari kekerasan fisik, eksploitasi, perdagangan orang, hingga kejahatan di ruang digital.Menurutnya, perlindungan anak merupakan bagian penting dari pembangunan nasional karena kualitas generasi penerus bangsa akan menentukan daya saing Indonesia di masa depan."Polda Maluku mendukung penuh seluruh program perlindungan anak yang digagas Pemerintah Provinsi Maluku. Momentum Hari Anak Nasional ini menjadi pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab bersama. Polri akan terus memperkuat langkah-langkah preventif, edukatif, dan penegakan hukum untuk memastikan setiap anak di Maluku dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun eksploitasi," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Ia menambahkan, Polda Maluku juga terus mengembangkan pendekatan humanis melalui berbagai program pembinaan masyarakat, edukasi di sekolah, literasi digital, serta kampanye penggunaan media sosial secara bijak guna melindungi anak dari ancaman kejahatan siber, perundungan, penyebaran hoaks, maupun konten negatif."Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, orang tua, tenaga pendidik, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan ekosistem yang ramah anak. Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat melahirkan generasi Maluku yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menjadi bagian dari Generasi Emas Indonesia 2045," tambahnya.Seluruh rangkaian Puncak Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2026 berlangsung aman, tertib, dan penuh semangat kebersamaan, mencerminkan komitmen bersama dalam menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas pembangunan daerah maupun nasional. PNO-12
23 Jul 2026, 17:24 WIT
Meriahkan Hari Anak Nasional ke-42, Ribuan Anak PAUD-TK Mimika Tampil Pesona Budaya Nusantara
Papuanewsonline.com, Mimika – Halaman Gedung Eme Neme Yauware dipenuhi keceriaan ribuan anak usia dini dalam peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026, Kamis (23/7). Sebanyak 2.000 peserta dari 78 satuan PAUD dan TK tampil memukau dalam pawai budaya mengenakan beragam busana adat, mulai dari kekhasan Papua hingga berbagai daerah di Nusantara. Kegiatan ini diselenggarakan Dinas Pendidikan Mimika bersama IGTKI dengan mengusung tema “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan”.Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Antonius Welerubun, menjelaskan tema tersebut mengandung pesan mendalam bagi seluruh elemen masyarakat.“Sayang Anak mengajak kita memberikan perhatian dan pengasuhan yang positif tanpa diskriminasi; Lindungi bermakna menjauhkan mereka dari kekerasan, perundungan, dan bahaya; serta Bangun Masa Depan menekankan pentingnya akses pendidikan dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang optimal,” ujarnya.Ketua IGTKI Mimika, Antoneta Manuhutu, menambahkan pawai ini bukan sekadar kemeriahan, melainkan sarana menanamkan cinta budaya dan karakter sejak dini. Lewat penampilan ini, anak-anak belajar menghargai keberagaman, mencintai tanah air, serta tumbuh menjadi generasi yang berakhlak mulia dan siap berkontribusi. Dukungan penuh dari guru, orang tua, dan masyarakat semakin memperkokoh semangat kegiatan ini.Antusiasme yang tinggi menunjukkan kesadaran bersama bahwa anak adalah amanah sekaligus harapan masa depan. Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen bersama untuk menjadikan lembaga pendidikan sebagai tempat yang penuh kasih, aman, dan membuka peluang terbaik bagi anak-anak Mimika.Penulis: JidEditor: OF
23 Jul 2026, 17:24 WIT
Tunjukkan Konsistensi Kelola Anggaran Negara, Bidkeu Polda Maluku Raih Penghargaan Matra 2026
Papuanewsonline.com, Ambon – Komitmen Polri dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik kembali mendapat pengakuan. Bidang Keuangan (Bidkeu) Polda Maluku berhasil meraih Peringkat II Kategori Koordinator Wilayah Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik pada ajang Manise Treasury Award (MATRA) 2026 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku.Penghargaan tersebut diumumkan dalam rangkaian Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 Lingkup Provinsi Maluku bertema "Aksi Kolaboratif: Mewujudkan Layanan Perbendaharaan Transformatif untuk Maluku Maju dan Sejahtera", yang berlangsung di Aula Lantai V Gedung Keuangan Negara Ambon, Rabu (22/7/2026).Kabidkeu Polda Maluku diwakili Ps. Kasubbiddalverif Bidkeu Polda Maluku Kompol Helda Misse Siwabessy, S.H., M.H., menghadiri kegiatan yang diikuti jajaran Kanwil DJPb Provinsi Maluku, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta perwakilan kementerian dan lembaga di wilayah Maluku.Selain Bidkeu Polda Maluku, delapan satuan kerja di lingkungan Polda Maluku juga berhasil meraih penghargaan MATRA pada berbagai kategori, yakni Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Polres Tual, Polres Maluku Tengah, Polres Buru, Polres Kepulauan Tanimbar, Polres Seram Bagian Timur, Spripim Polda Maluku, dan Rumah Sakit Bhayangkara Ambon. Capaian tersebut menunjukkan konsistensi jajaran Polda Maluku dalam mengelola anggaran negara secara efektif, efisien, dan sesuai prinsip good governance.Forum Konsultasi Publik ini menjadi wadah evaluasi sekaligus penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh satuan kerja mitra DJPb dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang semakin modern, adaptif, dan berorientasi pada hasil.Dalam kesempatan tersebut, disampaikan sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku. Gubernur menegaskan bahwa tata kelola keuangan negara yang berkualitas merupakan fondasi utama percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat."Transformasi pengelolaan perbendaharaan negara harus terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, efektif, dan tepat sasaran akan menjadi instrumen penting dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan Maluku yang maju, sejahtera, dan berdaya saing," demikian sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan dalam Forum Konsultasi Publik Tahun 2026.Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, penayangan video profil Kanwil DJPb Provinsi Maluku, keynote speech Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku, penyerahan penghargaan Manise Treasury Award (MATRA), serta talkshow mengenai penguatan pelaksanaan anggaran dan reformasi pengelolaan keuangan negara yang menghadirkan para pejabat Kanwil DJPb Provinsi Maluku dan KPPN Ambon sebagai narasumber.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima Bidkeu Polda Maluku dan sejumlah satuan kerja jajaran. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi indikator bahwa reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas di lingkungan Polri terus menunjukkan hasil yang positif."Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen Polda Maluku dalam mengelola keuangan negara secara profesional, transparan, dan akuntabel. Setiap anggaran yang dipercayakan kepada Polri harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Ia menambahkan, capaian tersebut sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Polda Maluku untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola anggaran sesuai prinsip good governance dan clean government."Keberhasilan ini bukan semata-mata prestasi administratif, tetapi mencerminkan komitmen seluruh personel dalam membangun budaya kerja yang berintegritas, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil. Polda Maluku akan terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, dan seluruh mitra strategis agar pengelolaan keuangan negara semakin berkualitas dan mampu mendukung program-program prioritas pemerintah demi kesejahteraan masyarakat," tambahnya.Dengan diraihnya penghargaan MATRA 2026, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan tata kelola organisasi yang profesional, modern, dan terpercaya. Prestasi tersebut sekaligus memperkuat peran Polri sebagai institusi negara yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pengelolaan sumber daya negara guna mendukung agenda pembangunan nasional. PNO-12
23 Jul 2026, 17:10 WIT
Surat Terbuka Warga Yahukimo Minta TPNPB Benahi Metode Perang dan Hentikan Eksekusi Tanpa Proses
Papuanewsonline.com, Yahukimo – Sejumlah warga Yahukimo menyampaikan surat terbuka kepada Panglima Komando Nasional TPNPB-OPM Jenderal Goliat Tabuni yang berisi permintaan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola operasi bersenjata di wilayah Yahukimo. Surat tertanggal 23 Juli 2026 itu turut ditembuskan kepada Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom.Surat tersebut muncul setelah meninggalnya tiga Orang Asli Papua pada 20–21 April 2026. Warga menyebut ketiga korban, yang terdiri dari dua perempuan dan satu laki-laki, dituduh sebagai Bantuan Polisi (Banpol), namun menurut mereka para korban bukan anggota Banpol aktif, melainkan hanya menjalani kewajiban melapor ke kantor kepolisian di Yahukimo. "Orang yang dieksekusi tersebut dalam posisi wajib lapor, bukan karena dia anggota Banpol. Eksekusi dilakukan tanpa proses interogasi, tanpa pendataan, tanpa pengadilan militer TPNPB. Ini bukan perang. Ini pembunuhan," tulis warga.Dalam surat itu, masyarakat juga menilai terdapat kelemahan pada sistem intelijen internal TPNPB. Mereka beranggapan proses identifikasi terhadap warga tidak dilakukan secara cermat sehingga terjadi kesalahan dalam menentukan target. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Komnas TPNPB yang menanggapi isi surat terbuka tersebut.Selain persoalan intelijen, warga menyoroti metode operasi yang dinilai tidak mengedepankan prosedur sebelum seseorang dijatuhi hukuman. Mereka berpandangan bahwa setiap tuduhan seharusnya melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan korban yang keliru. "Hari ini TPNPB menembak 'terduga Banpol'. Besok TNI akan bilang 'TPNPB pembunuh rakyat'. Siapa yang dirugikan? Nama perjuangan Papua Merdeka," tulis mereka.Warga juga mempertanyakan arah perjuangan yang dijalankan di Yahukimo. Dalam surat itu mereka menilai masyarakat seharusnya menjadi bagian yang dilindungi dalam perjuangan, bukan justru berada dalam posisi yang rentan menjadi korban. "Apakah kami ini Subjek Perjuangan, atau Objek Perang kalian?" demikian isi surat tersebut.Melalui surat terbuka itu, masyarakat mengajukan tiga permintaan kepada Komnas TPNPB, yakni mengevaluasi sistem rekrutmen dan intelijen di Kodap XVI Yahukimo serta Kodap III Derakma-Ndugama, menyusun prosedur pengadilan militer lapangan sebelum menjatuhkan hukuman, serta memberikan jaminan keamanan agar tidak terjadi lagi eksekusi tanpa proses.Selain ditujukan kepada Panglima TPNPB, surat tersebut juga memuat dua pertanyaan bagi Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom. Warga meminta penjelasan mengenai penggunaan istilah "Banpol" terhadap warga yang hanya berstatus wajib lapor, serta alasan kondisi keamanan Yahukimo dinilai berbeda dengan wilayah Yalimo yang disebut lebih kondusif.Pada bagian akhir, warga menegaskan bahwa surat tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat dan masa depan perjuangan Papua. "Kami percaya hukum karma. Tangan yang membunuh rakyatnya sendiri, suatu hari akan ditolak oleh tanah Papua sendiri. Kami juga percaya hukum revolusi: Musuh sekalipun, kalau sudah angkat tangan dan lepas senjata, maka wajib dilepaskan." Mereka juga menutup surat dengan pernyataan, "Kami bukan musuh TPNPB. Kami adalah ibu, bapak, saudara dari TPNPB. Tegur kami kalau salah. Tapi jangan bunuh kami tanpa proses."Penulis: JidEditor: OF
23 Jul 2026, 17:21 WIT
Access By KAI Hubungkan Enam Layanan Kereta Api, Catat 17,01 Juta Transaksi Semester I 2026
Papuanewsonline.com, Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus memperkuat Access by KAI sebagai platform digital yang mengintegrasikan berbagai layanan transportasi kereta api dalam satu aplikasi. Melalui platform ini, pelanggan dapat mengakses layanan kereta antarkota, kereta lokal, Commuter Line, LRT Jabodebek, KA Bandara, hingga kereta cepat secara lebih praktis.Pengembangan Access by KAI dilakukan untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lebih terintegrasi. Selain membeli tiket, pengguna juga dapat merencanakan perjalanan, memesan layanan pendukung, hingga memantau posisi kereta secara langsung melalui berbagai fitur yang tersedia dalam aplikasi.Selama periode Januari hingga Juni 2026, Access by KAI mencatat 17.009.374 transaksi penjualan tiket kereta utama dan kereta lokal. Angka tersebut setara dengan 76,34 persen dari total transaksi penjualan melalui seluruh kanal yang mencapai 22.281.645 transaksi.Dari sisi volume tiket, aplikasi ini melayani pembelian sebanyak 24.544.468 tiket atau sekitar 73,68 persen dari total penjualan tiket kereta utama dan kereta lokal yang mencapai 33.313.364 tiket pada Semester I 2026.Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan tingginya penggunaan aplikasi menunjukkan perubahan perilaku masyarakat dalam merencanakan perjalanan menggunakan kereta api. “Digitalisasi kami arahkan untuk mengurangi tahapan perjalanan yang terpisah. Pelanggan memiliki kendali lebih besar sejak menentukan layanan, menyusun rencana perjalanan, membeli tiket, menyiapkan kebutuhan selama perjalanan, hingga memantau posisi kereta api,” ujarnya.Hingga 30 Juni 2026, Access by KAI telah memiliki 30.449.049 pengguna terdaftar setelah bertambah lebih dari 3,15 juta pengguna sepanjang Semester I 2026. Jumlah pengguna aktif dalam 30 hari terakhir tercatat mencapai 9.058.935 orang, sementara total unduhan aplikasi telah menembus 41.011.320 kali. Sebanyak 4.893.743 pengguna juga telah bergabung sebagai member premium.KAI turut melengkapi aplikasi dengan berbagai fitur seperti Trip Planner, pemesanan hotel, Railfood, Female Seat Map, dan Live Tracking untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam mengatur perjalanan dari awal hingga tiba di tujuan. Integrasi berbagai moda rel juga memudahkan pengguna berpindah layanan sesuai kebutuhan mobilitas.Menurut Anne, masukan dari pelanggan menjadi bagian penting dalam pengembangan Access by KAI agar semakin mudah digunakan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. “Setiap masukan pelanggan memberikan gambaran mengenai bagian perjalanan yang perlu disempurnakan. Evaluasi tersebut menjadi dasar bagi KAI dalam mengembangkan Access by KAI agar semakin mudah digunakan dan mampu mendukung kebutuhan perjalanan yang terus berkembang,” tutupnya.Penulis: JidEditor: OF
23 Jul 2026, 17:16 WIT
KAI Group Kelola Lima Jenis Teknologi Perkeretaapian, Dari Lokomotif Diesel Hingga Kereta Cepat
Papuanewsonline.com, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama ekosistem KAI Group terus mengembangkan berbagai teknologi perkeretaapian untuk mendukung layanan transportasi nasional. Hingga Semester I 2026, KAI Group mengoperasikan lima jenis teknologi, mulai dari lokomotif diesel, kereta rel listrik (KRL), kereta rel diesel dan listrik (KRDE/I), LRT berbasis sistem otomatis, hingga kereta cepat Whoosh yang mampu melaju dengan kecepatan operasional 350 kilometer per jam.Keberagaman teknologi tersebut menjadi penopang layanan transportasi yang menjangkau jutaan masyarakat. Sepanjang enam bulan pertama 2026, KAI Group melayani 258.993.359 pelanggan atau meningkat 7,55 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selain angkutan penumpang, KAI juga mengangkut 32,50 juta ton barang yang didominasi komoditas batu bara serta berbagai muatan logistik lainnya.Per Juni 2026, armada yang dikelola KAI terdiri atas 551 lokomotif, 1.064 rangkaian KRL, 2.238 kereta penumpang, 8.907 gerbong barang, serta 96 unit KRDE/I. KAI juga mengoperasikan LRT Jabodebek, sementara layanan kereta cepat Whoosh berada di bawah pengelolaan PT Kereta Cepat Indonesia China yang merupakan bagian dari ekosistem KAI Group.Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menjelaskan bahwa setiap jenis teknologi memiliki karakteristik operasional yang berbeda sehingga membutuhkan sistem pengelolaan tersendiri. "Perbedaan teknologi tersebut dikelola melalui standar keselamatan, keandalan, kompetensi pekerja, dan disiplin operasi yang konsisten. Tujuannya sama, yaitu memastikan setiap perjalanan berlangsung aman, tepat waktu, andal, dan nyaman bagi pelanggan," ujarnya.Teknologi lokomotif diesel masih menjadi tulang punggung layanan kereta api antarkota, lokal, wisata, dan angkutan barang. Pada Semester I 2026, layanan kereta jarak jauh dan lokal melayani 29,85 juta pelanggan, sedangkan angkutan barang mencapai 32,50 juta ton. Sementara itu, layanan KAI Wisata juga mengalami pertumbuhan signifikan dengan jumlah pelanggan mencapai 164.743 orang.Di sektor transportasi perkotaan, KRL dan layanan commuter mencatat jumlah pengguna terbesar, yakni lebih dari 204 juta pelanggan selama Semester I 2026. Adapun LRT Jabodebek melayani lebih dari 16 juta penumpang atau meningkat 22,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Layanan KRDE/I juga terus mendukung konektivitas regional, termasuk kereta bandara dan rute Makassar–Parepare, sedangkan Whoosh melayani hampir tiga juta pelanggan dalam periode yang sama.Untuk menjaga keandalan operasional, KAI didukung enam Balai Yasa yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatra sebagai pusat perawatan berat sarana perkeretaapian. Perusahaan juga memiliki unit khusus yang menangani pemeliharaan mesin jalur rel serta jembatan baja. Di sisi sumber daya manusia, jumlah pekerja bersertifikasi terus meningkat, disertai pelatihan, sertifikasi, simulasi operasional, hingga pemanfaatan aplikasi Safety Railway Information (SRI) sebagai sistem pelaporan potensi bahaya.Anne menegaskan bahwa seluruh inovasi teknologi yang diterapkan tetap berorientasi pada keselamatan perjalanan. "Dari lokomotif diesel hingga kereta cepat, teknologinya berbeda tetapi prinsip operasinya tetap sama. Keselamatan dijaga melalui pekerja yang kompeten, fasilitas perawatan yang memadai, disiplin terhadap prosedur, serta pengawasan yang berjalan selama 24 jam," tutupnya.Penulis: JidEditor: OF
23 Jul 2026, 17:13 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
