Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Penyerapan Anggaran Mimika Baru 2,5 Persen, BPKAD Optimistis Capai Target
Papuanewsonline.com, Mimika — Realisasi penyerapan anggaran
Pemerintah Kabupaten Mimika hingga saat ini tercatat masih rendah, yakni baru
sekitar 2,5 persen atau kurang lebih Rp140 miliar. Hal tersebut disampaikan
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marthen T.
Mallisa, dalam wawancara pada Senin (27/4/2026).Menurutnya, rendahnya angka penyerapan yang tercatat dalam
sistem disebabkan oleh proses pencatatan yang sebelumnya masih banyak dilakukan
secara manual, sehingga belum seluruh pengeluaran ter-update secara maksimal.“Kalau kita lihat, sebelumnya pencatatan pengeluaran masih
banyak dilakukan secara manual, sehingga belum seluruhnya ter-update di dalam
sistem. Itu yang menyebabkan penyerapan anggaran yang tercatat masih terlihat
kecil,” ujarnya.Meski demikian, Marthen menjelaskan bahwa secara riil,
penyerapan anggaran diperkirakan sudah jauh lebih tinggi. Jika memperhitungkan
kegiatan yang telah berjalan di lapangan, penyerapan diprediksi berada di
kisaran 30 hingga 35 persen.Ia menambahkan, sejumlah pekerjaan fisik saat ini sudah
mulai berjalan, meskipun sebagian masih dalam tahap kontrak dan penyelesaian
administrasi.“Untuk saat ini, yang ter-update di sistem baru sekitar 2,5
persen. Namun ada juga pengeluaran yang masih dalam proses perekaman, sehingga
belum tercermin dalam data,” jelasnya.Untuk mempercepat realisasi anggaran, BPKAD mendorong
percepatan proses lelang kegiatan. Saat ini, beberapa persyaratan lelang sudah
mulai ditayangkan sehingga diharapkan pekerjaan dapat segera dilaksanakan.“Kami mendorong agar proses lelang bisa segera dilakukan.
Dengan percepatan itu, diharapkan pekerjaan bisa berjalan dan penyerapan
anggaran meningkat,” katanya.Terkait target akhir tahun, Marthen mengakui masih terlalu
dini untuk memastikan capaian secara pasti. Namun, pihaknya optimistis
realisasi penyerapan anggaran tahun ini dapat lebih baik dibandingkan tahun
sebelumnya.Pada tahun 2025 lalu, penyerapan anggaran sempat menghadapi
berbagai kendala, meskipun pada akhirnya mampu mencapai sekitar 70 hingga 80
persen. Tahun ini, Pemkab Mimika menargetkan capaian minimal berada pada
kisaran tersebut atau bahkan lebih tinggi.“Kami optimistis tahun ini bisa minimal sama atau bahkan
lebih baik dari tahun lalu,” tutupnya Penulis: Bim
Editor: GF
27 Apr 2026, 20:39 WIT
Berani Laporkan Kekerasan, DP3A Mimika Tegaskan Perlindungan Korban Jadi Prioritas Utama
Papuanrwsonline.com, Mimika — Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Mimika, Yohana Arwam,
mengimbau masyarakat, khususnya korban maupun saksi kekerasan, agar berani
melapor dan tidak mendiamkan kasus yang terjadi.Menurutnya, sejumlah kasus kekerasan yang tidak ditangani
dengan baik dapat berujung fatal. “Ada korban yang sampai mengakhiri hidup,
mengalami gangguan kejiwaan, bahkan anak-anak yang akhirnya putus sekolah,”
ujarnya, Senin (27/4/2026).Ia menjelaskan, kasus kekerasan saat ini banyak terjadi,
baik terhadap anak maupun perempuan. Namun, korban dan keluarga kerap enggan
melapor karena takut mengalami intimidasi. Padahal, pihaknya menjamin bahwa
korban maupun saksi akan mendapatkan perlindungan.Terkait penyebab, Yohana mengungkapkan bahwa sebagian besar
kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dipicu oleh konsumsi minuman keras
(miras). Oleh karena itu, ia berharap regulasi terkait peredaran miras dapat
menjadi perhatian serius. Selain itu, peran agama juga dinilai penting dalam
menekan angka kekerasan.Faktor ekonomi juga menjadi pemicu lainnya. Kondisi keluarga
yang tidak mencukupi kerap memicu terjadinya kekerasan, baik dalam rumah tangga
maupun terhadap anak.Di sisi lain, penggunaan media sosial turut berpengaruh,
terutama dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Untuk itu,
Yohana menekankan pentingnya peran sekolah dalam memberikan edukasi kepada
siswa.Ia juga menyoroti meningkatnya kasus perundungan (bullying)
di lingkungan sekolah yang kini tidak lagi sekadar gangguan ringan, melainkan
sudah mengarah pada tindakan kejahatan. “Ini sangat disayangkan, apalagi
terjadi di lingkungan pendidikan,” katanya.DP3A Mimika berharap pihak sekolah dapat lebih serius
menangani persoalan tersebut agar tidak terus berulang. Dampak bullying tidak
hanya merusak mental korban, tetapi juga berpotensi membuat pelaku berhadapan
dengan sanksi hukum.Ke depan, DP3A berencana melakukan sosialisasi secara
intensif ke sekolah-sekolah terkait bullying dan berbagai bentuk kekerasan.
Pendekatan “jemput bola” juga akan diterapkan mengingat masih banyak kasus yang
belum dilaporkan.Terkait penggunaan media sosial oleh anak, pihaknya
menyambut baik adanya regulasi pembatasan. Dalam waktu dekat, DP3A akan
berkoordinasi dengan kementerian terkait dan instansi lainnya guna memastikan
aturan tersebut dapat diterapkan secara efektif.Beberapa langkah juga telah dilakukan di sekolah, seperti
penitipan ponsel siswa kepada guru selama jam pelajaran. Namun demikian,
pengawasan di rumah dinilai tetap menjadi kunci.“Peran orang tua sangat penting. Jika pengawasan dilakukan
dengan baik, anak akan lebih terarah. Sebaliknya, tanpa kontrol, penggunaan
media sosial bisa berlebihan,” ujarnya.Sebagai langkah lanjutan, DP3A Mimika juga akan
berkoordinasi dengan pihak kepolisian serta instansi terkait untuk memperkuat
penanganan kasus kekerasan. Mengingat luasnya wilayah, upaya tersebut
membutuhkan proses, koordinasi, serta dukungan anggaran yang memadai. Penulis: Bim
Editor: GF
27 Apr 2026, 18:32 WIT
Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30, Pemda Mimika Tekankan Sinkronisasi dan Pelayanan Publik
Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah Kabupaten Mimika
memperingati Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 yang mengusung tema “Dengan
Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, Senin (27/4/2026).Pada kesempatan tersebut, Bupati Mimika, Johannes Rettob
membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri. Dalam sambutannya, ditegaskan bahwa
peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi momentum penting untuk memperkuat
komitmen dan peran pemerintah daerah dalam memberikan manfaat nyata bagi
masyarakat.“Otonomi daerah merupakan instrumen penting dalam
mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air,” ujar Rettob.Tema tahun ini, lanjutnya, mengandung makna kemandirian dan
tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal, guna mewujudkan cita-cita
besar bangsa Indonesia melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia
menekankan bahwa tanpa koordinasi yang baik, tujuan pembangunan nasional tidak
akan tercapai secara optimal.Dalam sambutan tersebut, disampaikan sejumlah langkah
strategis untuk memperkuat sinkronisasi pusat dan daerah. Di antaranya
integrasi perencanaan dan penganggaran nasional dan daerah guna menghindari
tumpang tindih program dan duplikasi anggaran.Selain itu, pemerintah juga mendorong reformasi birokrasi
berbasis hasil dengan memperkuat digitalisasi dan inovasi daerah. Birokrasi
diharapkan tidak lagi berorientasi pada administrasi semata, tetapi pada hasil
nyata yang dirasakan masyarakat.Penguatan kemandirian fiskal daerah juga menjadi perhatian
utama, mengingat masih banyak daerah yang bergantung pada dana transfer pusat.
Di sisi lain, kolaborasi antar daerah dinilai penting dalam menangani isu
lintas wilayah seperti transportasi, lingkungan, dan pengelolaan sampah.Pemerintah juga diminta fokus pada pemenuhan layanan dasar
seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, serta perlindungan sosial,
guna mengurangi kesenjangan antar wilayah. Selain itu, penguatan stabilitas dan
ketahanan daerah terhadap krisis ekonomi, pangan, dan bencana akibat perubahan
iklim juga menjadi prioritas.Dalam arahannya, Rettob mengajak seluruh kepala daerah untuk
terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, termasuk dalam
menghadapi tantangan global seperti ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, dan
perkembangan teknologi.Beberapa fokus strategis yang turut disoroti antara lain
penguatan ketahanan pangan, kemandirian energi, pengelolaan sumber daya air,
pengembangan kewirausahaan, serta peningkatan kualitas pendidikan dan layanan
kesehatan.Menutup sambutannya, ia mengingatkan agar pelaksanaan
kegiatan pemerintahan, termasuk peringatan Hari Otonomi Daerah, dilakukan
secara efisien dan tidak berlebihan, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.“Dilaksanakan secara sederhana, mengoptimalkan sumber daya
yang ada, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta menghindari
pemborosan anggaran,” tegasnya.Bupati juga mengajak seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten
Mimika untuk terus meningkatkan kolaborasi dan memastikan setiap program serta
anggaran benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat.“Marilah kita membangun dari kampung ke kota, dengan
mengidentifikasi potensi dan permasalahan di setiap distrik dan kampung, agar
pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat,” pungkasnya.Peringatan 30 tahun otonomi daerah ini diharapkan menjadi
pijakan untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Penulis: Bim
Editor: GF
27 Apr 2026, 13:10 WIT
Muscab PKB Mimika: Siap Jadi Kekuatan Utama, Dorong Politik Berpihak Rakyat
Papuanewsonline.com, Timika – Dewan Pengurus Cabang (DPC)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Mimika menggelar Musyawarah Cabang
(Muscab) di Ballroom Hotel Horison Ultima Timika, Minggu (26/4/26). Kegiatan
ini menjadi momentum penting menyusul capaian gemilang pada Pemilu 2024, di
mana partai ini berhasil mengamankan lima kursi DPRK dan menduduki posisi
strategis sebagai Wakil Ketua I DPRD.Muscab ini bukan sekadar pergantian kepengurusan, melainkan
konsolidasi besar untuk menentukan arah perjuangan politik menuju 2029.Ketua DPC PKB Mimika, Peggy Patrisia Pattipi, dalam pidato
purnatugasnya menegaskan agar seluruh kader siap mendukung keputusan yang
diambil. "Siapapun yang terpilih adalah representasi keputusan DPP yang
wajib dihormati. PKB harus hadir sebagai solusi, bukan sekadar kekuatan
politik," ujarnya. Sementara itu, Ketua DPP PKB Bidang Advokasi, Hindun Anisah,
menyoroti pentingnya "politik kehadiran". Ia meminta kader tidak
hanya fokus pada elektoral, tetapi juga hadir menjawab tantangan ekonomi
masyarakat yang dipengaruhi situasi global, serta mendorong kebijakan yang
memudahkan hidup rakyat.Mewakili Pemerintah Kabupaten Mimika, Asisten I Setda
Mimika, Ananias Faot, menekankan peran strategis partai sebagai pilar
demokrasi. Ia mendorong PKB agar semakin adaptif menghadapi dinamika politik
yang kompleks. "Tantangan ke depan semakin berat, partai dituntut
responsif dan cepat. Yang terpenting, menjaga kerukunan bukan pilihan,
melainkan mandat mutlak," tegasnya. Ananias juga meminta PKB aktif mencegah isu provokatif demi
stabilitas keamanan di tengah keberagaman suku dan budaya di Mimika."Kami menyambut baik konsolidasi ini. Harapan kami,
Muscab melahirkan kader berkualitas, berintegritas, dan berjiwa pemimpin.
Pemerintah siap bersinergi selama berlandaskan kepentingan rakyat dan persatuan
bangsa," ujarnya menutup sambutan. Dengan posisi kuat di parlemen, PKB kini berada pada fase
baru sebagai kekuatan utama yang akan menentukan arah pembangunan Mimika lima
tahun ke depan. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Apr 2026, 09:10 WIT
Fatayat NU Papua Tengah Rayakan Harlah ke-76 Dengan Penuh Makna
Papuanewsonline.com, Timika – Peringatan Hari Lahir ke-76
Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) wilayah Papua Tengah berlangsung khidmat dan penuh
keakraban. Acara yang digelar di Aula Cenderawasih, Hotel Serayu, Minggu
(26/4/26), ini tidak hanya menjadi seremonial, tetapi juga momentum memperkuat
peran sosial perempuan serta menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat
Mimika.Ketua PW Fatayat NU Papua Tengah menegaskan, di usia yang
ke-76, organisasi ini semakin menunjukkan eksistensinya sebagai wadah perempuan
yang matang. "Momentum ini menjadi pengingat bagi seluruh kader
untuk terus bertumbuh, baik dalam pola pikir, manajemen organisasi, maupun
dalam membina keluarga," ujarnya. Ia juga menekankan komitmen untuk terus berkontribusi nyata
dan mendukung program-program positif di daerah.Selain kegiatan keagamaan berupa pengajian akbar yang
menghadirkan penceramah Imam Mawardi Ma’sum, panitia juga memfasilitasi layanan
kesehatan gratis bagi masyarakat. Berkat kerja sama dengan tim medis yang dipimpin dr. Diki
Adrian, puluhan peserta mendapatkan pemeriksaan kesehatan, konsultasi, hingga
pembagian obat-obatan secara cuma-cuma.Dalam tausiyahnya, Imam Mawardi mengajak seluruh hadirin
untuk senantiasa menjaga silaturahmi dan ukhuwah antar sesama, lintas suku dan
agama. "Tanpa persaudaraan, sulit membangun daerah yang damai
dan toleran," tegasnya. Kegiatan ini diharapkan semakin mempererat tali persaudaraan
dan mendorong peran aktif perempuan dalam pembangunan sosial dan keagamaan di
Bumi Amungme dan Kamoro. Penulis: Andi Ilham
Editor: GF
27 Apr 2026, 09:06 WIT
33 Casis Akpol Polda Maluku Lolos Tes Psikologi Tahap I
Papuanewsonline.com, Ambon – Sebanyak 33 calon taruna dan taruni Akademi Kepolisian (Akpol) dinyatakan lulus uji psikologi tahap I dalam seleksi penerimaan terpadu Polri Tahun Anggaran 2026 di Panitia Daerah (Panda) Polda Maluku. Pengumuman hasil disampaikan di SMA Negeri 2 Ambon, Sabtu (25/4/2026).Dari total 43 peserta yang mengikuti tes, 33 orang dinyatakan memenuhi syarat (MS), sementara 10 lainnya tidak memenuhi syarat (TMS).Kegiatan ini dipimpin oleh Kabag Dalpers Biro SDM AKBP Tommy Bambang Souissa, didampingi jajaran pejabat Biro SDM.AKBP Tommy menjelaskan, hasil seleksi diumumkan secara terbuka sebagai bentuk komitmen transparansi kepada peserta dan publik.“Dari 43 peserta, sebanyak 33 orang dinyatakan memenuhi syarat dan berhak melanjutkan ke tahap berikutnya, sedangkan 10 lainnya belum memenuhi syarat. Seluruh proses dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.Adapun rincian hasil seleksi, yakni 33 peserta lulus terdiri dari 29 pria dan 4 wanita, sementara 10 peserta yang tidak lulus terdiri dari 9 pria dan 1 wanita.Sementara itu, Karo SDM Polda Maluku Kombes Pol Jemi Junaidi, selaku Ketua Panitia Daerah menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi dilaksanakan dengan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).“Kami memastikan seluruh proses seleksi berjalan objektif dan transparan. Tidak ada ruang bagi praktik kecurangan maupun intervensi. Hasil yang diperoleh peserta sepenuhnya berdasarkan kemampuan masing-masing,” tegasnya.Ia juga menambahkan bahwa aspek humanis tetap dikedepankan dengan memberikan kesempatan kepada peserta yang belum lulus untuk mengetahui kekurangan mereka.“Peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat diberikan ruang untuk melihat hasil penilaiannya, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengikuti seleksi di masa mendatang,” tambahnya.Untuk menjamin integritas pelaksanaan, proses seleksi diawasi secara ketat oleh pengawas internal dari Itwasda dan Bid Propam Polda Maluku, serta pengawas eksternal dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Maluku dan Politeknik Negeri Ambon.Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Para peserta yang dinyatakan lulus akan melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya. PNO-12
26 Apr 2026, 14:11 WIT
Karo SDM Polda Maluku Tinjau Langsung Tes Psikologi Akpol 2026
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku melalui Biro Sumber Daya Manusia (SDM) melaksanakan tes psikologi dalam rangka seleksi penerimaan Taruna-Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di SMA Negeri 2 Ambon, Sabtu (25/4/2026), dengan mengedepankan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).Karo SDM Polda Maluku Kombes Pol Jemi Junaidi, selaku Ketua Panitia Daerah hadir langsung memantau jalannya seleksi, didampingi Kabidkum Polda Maluku Kombes Pol Aris Bachtiar selaku Ketua Bidang Psikologi. Turut hadir sejumlah pejabat Biro SDM serta tim pelaksana teknis.Dalam keterangannya, Karo SDM menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara objektif dan terbuka.“Kami berkomitmen melaksanakan seluruh proses seleksi ini secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Tidak ada ruang untuk praktik kecurangan ataupun intervensi dari pihak mana pun. Setiap peserta memiliki peluang yang sama dan hasil yang diperoleh murni berdasarkan kemampuan masing-masing,” tegasnya.Sebagai bentuk transparansi, panitia terlebih dahulu melaksanakan audit perangkat sebelum ujian dimulai. Audit melibatkan tenaga ahli dari Politeknik Negeri Ambon dan disaksikan perwakilan peserta. Langkah ini dilakukan untuk memastikan sistem Computer Assisted Test (CAT) berjalan objektif dan bebas intervensi.Dalam arahannya, Kombes Pol Aris Bachtiar juga menekankan bahwa kelulusan peserta sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan masing-masing.“Kerjakan soal dengan jujur dan percaya diri. Tidak ada pihak yang dapat membantu saat tes berlangsung. Hasil yang dicapai murni dari usaha sendiri,” ujarnya.Sebanyak 43 peserta mengikuti tes psikologi berbasis CAT yang meliputi empat aspek penilaian, yakni kemampuan kecerdasan, kepribadian, kecermatan, dan ketahanan kerja (pass hand).Untuk menjaga integritas pelaksanaan, panitia menerapkan sterilisasi ruang ujian. Peserta hanya diperbolehkan membawa identitas diri, nomor peserta, dan alat tulis.Proses seleksi juga diawasi secara berlapis oleh unsur internal dan eksternal, di antaranya Itwasda dan Bid Propam Polda Maluku, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Maluku, Politeknik Negeri Ambon, serta Ombudsman RI Perwakilan Maluku.Melalui proses seleksi yang ketat dan transparan ini, Polda Maluku berkomitmen mencetak calon perwira Polri yang berintegritas, profesional, dan siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. PNO-12
26 Apr 2026, 14:07 WIT
Wakapolda Maluku Ikuti Launching Quick Wins Presisi Triwulan II 2026
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, mengikuti launching Program Quick Wins Presisi Triwulan II Tahun 2026 yang digelar secara virtual dari Ruang Vicon Lantai 2 Polda Maluku, Jumat (24/4/2026).Kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah strategis Polri dalam memperkuat implementasi program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.Turut hadir dalam kegiatan ini Dir Pamobvit Polda Maluku, Kabid Humas Polda Maluku, para pejabat utama, serta perwakilan satuan kerja (satker) dan Kapolres/ta jajaran.Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni menegaskan, seluruh jajaran Polda Maluku harus mampu menerjemahkan program Quick Wins Presisi ke dalam langkah nyata di lapangan.“Program Quick Wins Presisi ini bukan hanya seremonial, tetapi harus diimplementasikan secara konkret melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkeadilan,” ujarnya.Ia juga menekankan pentingnya komitmen seluruh personel dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri.“Kami mendorong seluruh satuan kerja dan jajaran kewilayahan untuk bekerja lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegasnya.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku menyampaikan bahwa program ini menjadi salah satu upaya konkret Polri dalam menjawab ekspektasi publik terhadap pelayanan yang lebih profesional dan akuntabel.Launching ini juga menjadi momentum penyamaan persepsi terkait arah kebijakan Polri pada Triwulan II Tahun 2026, sehingga seluruh jajaran dapat bergerak secara terarah dan terukur.Program Quick Wins Presisi sendiri menjadi salah satu strategi utama dalam mendorong transformasi Polri menuju institusi yang profesional, modern, dan semakin dipercaya publik. PNO-12
26 Apr 2026, 13:54 WIT
Jumat Berjamaah, Kapolda Maluku Ajak Warga Hitu Perkuat Persatuan di Tengah Dinamika Sosial
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto mengajak masyarakat Negeri Hitu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, untuk memperkuat persatuan dan menjaga kerukunan di tengah dinamika sosial yang berkembang di wilayah Maluku.Ajakan tersebut disampaikan saat melaksanakan Sholat Jumat berjamaah sekaligus silaturahmi kamtibmas di Masjid Raya Hitumesing, Jumat (24/4/2026).Maluku sebagai daerah yang memiliki keberagaman sosial, budaya, dan sejarah konflik komunal di masa lalu, dinilai membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas dan mencegah potensi gesekan sosial.“Kita harus terus menjaga silaturahmi agar hubungan sosial tetap kuat. Dengan kebersamaan, berbagai potensi konflik bisa dicegah sejak dini,” kata Dadang.Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat utama Polda Maluku, di antaranya Karo SDM, Dir Intelkam, Dir Binmas, Dir Polairud, Dir Reskrimsus, Dir Samapta, serta Kabid Propam Polda Maluku. Hadir pula Raja Negeri Hitumesing, Raja Negeri Hitu Lama, para tokoh agama, tokoh adat, serta jamaah Masjid Raya Negeri Hitu.Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga menekankan pentingnya pengendalian diri dan menghindari sikap egoisme yang dapat memicu konflik di tengah kehidupan bermasyarakat.“Jangan merasa paling benar dan menyalahkan orang lain. Sikap egois justru menjadi awal dari permasalahan,” ujarnya.Selain itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak melindungi pelaku kejahatan dan menyerahkan setiap persoalan hukum kepada aparat.Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya tugas kepolisian, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.Kegiatan berlangsung aman dan kondusif serta menjadi bagian dari pendekatan humanis Polri dalam memperkuat hubungan dengan masyarakat dan menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah Maluku. PNO-12
26 Apr 2026, 13:45 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
