Redaksi Papuanewsonline.com Hubungi Kami Ketentuan Penggunaan Kebijakan Privasi UU Pers dan Pedoman Media Siber Berita Pilihan Redaksi Hukrim Politik dan Pemerintahan Pendidikan dan Kesehatan Ekonomi Seni dan Budaya Olahraga Forum
logo-website
Sabtu, 27 Sep 2025,  WIT
Home
BREAKING NEWS
Narapidana Kasus Senjata Api Ilegal Kabur dari Lapas Merauke Bos Pinjol Investree Akhirnya Ditangkap: OJK Pulangkan Buronan Interpol Rp 2,75 Triliun ke Indonesia Razia Gabungan Polres Malra dan Kodim 1503 Tual di Jembatan Watdek Ceramah di Mabes Polri, UAS Tekankan Pentingnya Toleransi Beragama Kapolda Maluku: Penegakan Hukum Sebagai Pilar Utama Bangkitkan Kepercayaan Masyarakat Cek Kesiapan Patroli Personel Dit Samapta Polda Maluku dan Polresta Ambon, Ini Penekanan Kapolda Brimob Maluku Sambangi SD Negeri Kariu: Wujud Nyata Kepedulian pada Generasi Muda Polres SBB Jamin Kamtibmas Tetap Kondusif, Pasca Aksi Pemalangan Jalan Warga Kaibobu Tiga Tersangka Baru dalam Kasus Pembunuhan Anak di Tual Indonesia-Kanada Perkuat Arah Kemitraan Strategis
Berita Pilihan Redaksi Homepage
Pemprov Papua Apresiasi Daerah dengan Kinerja Terbaik dalam Penurunan Stunting Papuanewsonline.com, Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua memberikan apresiasi khusus kepada tiga daerah yang berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam upaya percepatan penurunan stunting tingkat provinsi tahun 2025. Kota Jayapura berhasil meraih peringkat pertama, diikuti Kabupaten Jayapura di posisi kedua, dan Kabupaten Mamberamo Raya di urutan ketiga. Penghargaan yang diberikan pada Jumat (15/8/2025) ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjawab tantangan kesehatan masyarakat, khususnya dalam menurunkan prevalensi stunting yang selama ini menjadi persoalan nasional. Asisten II Setda Papua, Setiyo Wahyudi, menyampaikan bahwa keberhasilan ini bukan hanya milik tiga daerah pemenang, melainkan juga hasil kerja bersama seluruh kabupaten/kota yang berupaya keras mengatasi stunting. Enam kabupaten lain yang juga dinilai memiliki capaian baik turut mendapatkan apresiasi sebagai bentuk motivasi untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja. “Prestasi ini harus menjadi pemacu semangat. Penurunan stunting adalah agenda prioritas pembangunan daerah yang memerlukan komitmen lintas sektor. Kita tidak boleh berpuas diri, justru harus bekerja lebih keras agar target nasional dapat tercapai,” ujar Setiyo. Setiyo menekankan bahwa program penurunan stunting tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan. Keberhasilan memerlukan peran aktif berbagai sektor, mulai dari pendidikan, pertanian, hingga pemberdayaan masyarakat. Berbagai strategi telah dijalankan, antara lain intervensi gizi spesifik untuk ibu hamil dan balita, peningkatan akses layanan kesehatan berkualitas, pemberdayaan kader posyandu, serta edukasi kepada keluarga mengenai pentingnya gizi seimbang dan perilaku hidup bersih. “Kerja ini harus berkesinambungan. Kita perlu mengubah kebiasaan yang kurang mendukung pola hidup sehat. Edukasi harus dimulai dari rumah tangga hingga komunitas, agar semua merasa menjadi bagian dari solusi,” tambahnya. Pemprov Papua mengakui tantangan terbesar ada pada perubahan perilaku masyarakat. Faktor budaya, pola asuh, dan kebiasaan makan menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan pendekatan persuasif dan berkelanjutan. Kampanye gizi seimbang, pemberian ASI eksklusif, serta promosi sanitasi dan air bersih akan terus digencarkan. Program ini tidak hanya menyasar wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah-daerah terpencil yang memiliki tingkat prevalensi stunting tinggi. Dengan penghargaan ini, diharapkan daerah yang telah berprestasi dapat menjadi role model bagi wilayah lain di Papua. Pemprov berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan, baik dalam bentuk pendampingan teknis, pelatihan tenaga kesehatan, maupun penyediaan anggaran yang memadai. Langkah-langkah ini diharapkan mampu mewujudkan generasi Papua yang sehat, cerdas, dan bebas stunting, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.   Penulis : Jidan  Editor : GF 16 Agu 2025, 00:55 WIT
Harmoni di Tanah Papua: Pj Gubernur Agus Fatoni Rangkul Pemimpin Adat Papuanewsonline.com, Jayapura – Sejarah baru tercipta di tanah Papua. Untuk pertama kalinya, seorang Gubernur Papua duduk bersama secara langsung dengan para ondoafi—pemimpin adat yang memegang peran penting dalam tatanan sosial masyarakat—dari seluruh wilayah provinsi. Pertemuan yang berlangsung di D’Jimbaran Resto, Kota Jayapura, Selasa (12/8/2025) ini menjadi simbol harmoni dan komitmen antara pemerintah daerah dengan penjaga adat Papua. Acara ini dihadiri tokoh-tokoh penting, mulai dari Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Nerlince Wamuar, Kabinda Papua Brigjen TNI Bayu Sudarmanto, para Kepala OPD, hingga jajaran Forkopimda. Nuansa kebersamaan terasa kental ketika para pemimpin adat, pemerintah, dan aparat keamanan berkumpul dalam satu forum, bukan untuk membicarakan perbedaan, melainkan untuk mencari titik temu demi kemajuan Papua. Ketua MRP, Nerlince Wamuar, tidak dapat menyembunyikan rasa harunya. Ia menyebut momen ini sebagai pertemuan bersejarah yang tak pernah terjadi sebelumnya. “Puji syukur Tuhan sangat baik bisa pertemukan kita orang adat dengan bapak gubernur. Ini tidak pernah terjadi. Jadi saya percaya keluh kesah kita sebagai orang adat pasti akan dijawab oleh bapak gubernur, dan biarlah itu menjadi hadiah bagi kami,” ujarnya dengan nada penuh keyakinan. Nerlince juga berharap momentum ini menjadi titik awal sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat adat, sekaligus mendorong percepatan penetapan kepala daerah definitif setelah proses Pemungutan Suara Ulang (PSU). Dalam sambutannya, Pj Gubernur Papua Agus Fatoni menyampaikan rasa syukur dan penghargaan yang mendalam atas sambutan hangat para pemimpin adat. Ia menegaskan bahwa penugasan sebagai Pj Gubernur Papua bukan sekadar amanah administratif, tetapi panggilan untuk bekerja dan berjuang layaknya putra daerah. “Saya diberikan tugas menjadi Pj Gubernur Papua berarti saya akan berjuang sebagai orang Papua. Aspirasi sudah disampaikan, sudah dituliskan, ini akan menjadi bahan kajian kami untuk mengambil kebijakan,” tegas Fatoni. Ia berjanji untuk membawa aspirasi para tokoh adat ini ke tingkat yang lebih tinggi, baik di pemerintahan provinsi maupun pusat, agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada masyarakat. Pertemuan ini bukan hanya menjadi ajang formal penyampaian aspirasi, melainkan juga forum untuk membangun rasa saling percaya. Di meja yang sama, pemerintah provinsi dan pemimpin adat menyatukan visi dalam menjaga harmoni sosial, melindungi nilai-nilai kearifan lokal, sekaligus mengawal pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Di akhir acara, suasana hangat semakin terasa ketika dialog dilakukan tanpa sekat, disertai senyum dan candaan ringan. Para peserta yakin, pertemuan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari kerja sama yang lebih solid antara pemerintah dan masyarakat adat.   Penulis : Jidan Editor : GF 16 Agu 2025, 00:46 WIT
Pemerintah Perkuat Sinergi Bangun Single Identity Number dan Sistem Informasi Kependudukan Papuanewsonline.com, Jakarta – Pemerintah pusat memperkuat langkah besar menuju transformasi digital nasional dengan mengakselerasi pembangunan Single Identity Number (SIN) dan Sistem Informasi Kependudukan melalui rapat koordinasi strategis yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam). Forum ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah lintas kementerian dan lembaga demi menciptakan sistem kependudukan yang modern, aman, dan terintegrasi. Kartika Adi Putranta, Asisten Deputi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam, menegaskan urgensi agenda ini. “Pembangunan SIN dan Sistem Informasi Kependudukan adalah pondasi penting bagi transformasi digital nasional. Tanpa data kependudukan yang tertib, layanan publik akan sulit terintegrasi, dan keamanan nasional pun bisa terdampak. Karena itu, sinergi lintas kementerian/lembaga menjadi keharusan,” ujarnya. Rapat ini dihadiri tokoh-tokoh strategis seperti Handayani Ningrum, Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Kemendagri; M. Cholifihani, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial (KJS) Bappenas; serta Meirina Ayumi Malamssam, Peneliti Ahli Madya BRIN. Bappenas menegaskan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan menjadi basis interoperabilitas data nasional. Integrasi NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diyakini dapat meningkatkan penerimaan negara, sementara implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ditargetkan mencakup 50% penduduk pemilik KTP dalam lima tahun mendatang. Kemendagri memaparkan strategi ‘jemput bola’ untuk menjangkau masyarakat di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Tujuannya memastikan semua penduduk memiliki identitas resmi yang valid. Namun, keterbatasan anggaran menjadi tantangan yang menghambat operasional pelayanan Dukcapil di lapangan. Isu keamanan data menjadi sorotan penting. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyatakan kesiapan mendukung pengamanan identitas digital, termasuk transaksi berbasis NIK dan IKD. Pusat Riset Kependudukan BRIN juga menekankan bahwa penguatan NIK mampu mencegah duplikasi data, menghindari penyaluran bantuan sosial yang salah sasaran, dan memperbaiki akurasi kebijakan berbasis data. Rapat menghasilkan sejumlah langkah strategis, antara lain: Mempercepat pengesahan Rancangan Perpres tentang Identitas Kependudukan Digital (IKD), Menyusun regulasi yang mengikat untuk standarisasi data lintas kementerian/lembaga, Menguatkan perlindungan data melalui kolaborasi dengan BSSN, Melakukan sosialisasi masif agar masyarakat memahami manfaat administrasi kependudukan dan IKD dan Mendorong peninjauan anggaran Dukcapil demi pelayanan optimal, khususnya di daerah 3T. Kesimpulan rapat menegaskan bahwa pembangunan SIN dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah prioritas nasional yang memerlukan kolaborasi solid dan payung hukum yang kuat. Fokus penguatan akan diarahkan tidak hanya di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah Indonesia Timur yang selama ini menghadapi hambatan infrastruktur dan akses pelayanan. Dengan langkah ini, pemerintah berharap integrasi data kependudukan dapat mendorong terciptanya Satu Data Indonesia yang efektif, efisien, dan aman—pondasi kokoh bagi terwujudnya layanan publik digital yang inklusif.   Penulis : GF Editor : GF   16 Agu 2025, 00:02 WIT
Madu Galo Galo dari Balai Gadang Bikin Kagum Tim Kemenko Polkam Papuanewsonline.com, Padang – Aroma manis madu segar memenuhi udara ketika Tim Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memasuki Koperasi Merah Putih Balai Gadang. Dalam kunjungan kerja yang berlangsung selama dua hari, Rabu hingga Kamis (13-14/8/2025), salah satu produk unggulan daerah ini, madu galo galo, sukses mencuri perhatian rombongan. Produk lokal yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat ini tidak hanya menawarkan cita rasa khas, tetapi juga menyimpan potensi ekonomi besar yang dapat mendorong kesejahteraan warga. Brigjen Pol Irwansyah, Asisten Deputi Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara pada Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memastikan program prioritas nasional berjalan efektif. “Dalam setiap kegiatan di wilayah, kami akan menyempatkan untuk mengecek program-program yang saat ini sedang digalakkan pemerintah, seperti dapur MBG, Koperasi Merah Putih, rumah untuk rakyat, dan lainnya,” ujar Irwansyah. Di Balai Gadang, tim mendapat kesempatan menyaksikan proses pengelolaan madu galo galo, mulai dari pengambilan langsung dari sarang hingga pengemasan. Madu ini terkenal langka karena jenis lebahnya jarang ditemukan di wilayah lain, membuatnya memiliki nilai jual tinggi dan prospek pasar luas. “Kami lihat potensinya sangat besar. Kualitasnya di atas rata-rata, dan ini harus diberdayakan agar manfaatnya kembali ke masyarakat,” tambah Brigjen Irwansyah. Masyarakat setempat telah mulai merasakan dampak ekonomi positif dari pengelolaan madu ini, meski skalanya masih terbatas. Kemenko Polkam pun mendorong agar koperasi mampu meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jaringan pemasaran. Selain fokus pada madu galo galo, rombongan Kemenko Polkam juga meninjau pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di SPN Polda Sumbar, yang menjadi bagian dari Program Makan Bergizi Gratis. Progres pembangunan SPPG sudah mencapai tahap akhir dengan bangunan utama berdiri kokoh dan peralatan utama siap digunakan. “Kehadiran kami adalah untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya, agar masyarakat desa bisa kita bantu dan dorong mengelola koperasi secara mandiri,” jelas Irwansyah. Kunjungan ini membuktikan bahwa potensi daerah seperti madu galo galo bukan hanya kebanggaan lokal, tetapi juga aset nasional yang dapat menunjang perekonomian rakyat. Melalui sinergi pemerintah, koperasi, dan masyarakat, diharapkan produk seperti ini mampu menembus pasar nasional bahkan internasional.   Penulis : GF Editor : GF 15 Agu 2025, 21:42 WIT
Tabur Bunga di Pelabuhan Poumako, Pemkab Mimika Kenang Jasa Pahlawan Papuanewsonline.com, Mimika – Pagi yang cerah di Pelabuhan Poumako, Jumat (15/8/2025), menjadi saksi khidmatnya upacara tabur bunga yang digelar Pemerintah Kabupaten Mimika. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, yang sarat makna penghormatan terhadap para pahlawan bangsa. Dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, prosesi tabur bunga diikuti oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Turut hadir Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman, Dandim 1710/Mimika Letkol Inf Mochammad Slamet Wijaya, serta tokoh penting lainnya yang berdiri tegap memberikan penghormatan. Tabur bunga di laut ini bukan sekadar seremonial tahunan. Pemkab Mimika secara konsisten melaksanakannya, tidak hanya menjelang peringatan HUT RI, tetapi juga pada momentum bersejarah lainnya seperti HUT Bhayangkara dan HUT TNI. Dalam setiap helai bunga yang jatuh ke permukaan laut, tersimpan doa dan rasa terima kasih mendalam bagi para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa raga demi tegaknya kemerdekaan. Sebelum memulai prosesi, Wakil Bupati Emanuel Kemong memberikan sambutan yang menyentuh hati. “Ini adalah bentuk penghormatan dan mengenang jasa para pahlawan yang berhasil melawan penjajah dalam merebut Kemerdekaan Republik Indonesia,” ujarnya dengan penuh rasa hormat. Ia menekankan bahwa momen ini harus menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, bahwa kemerdekaan bukan hadiah, melainkan hasil perjuangan panjang yang penuh pengorbanan. Menurut Emanuel Kemong, kegiatan tabur bunga tidak hanya bertujuan mengenang masa lalu, tetapi juga menjadi sarana menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme di hati masyarakat Mimika. Ia mengajak seluruh warga untuk menjaga persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, dan menjauhkan diri dari perpecahan. “Generasi penerus harus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Itulah cara terbaik kita menghargai jasa para pahlawan,” tambahnya. Pelabuhan Poumako, yang menjadi titik penting aktivitas pelayaran dan perekonomian Mimika, dipilih bukan tanpa alasan. Laut lepas yang terbentang menjadi simbol perjalanan panjang bangsa Indonesia dari masa penjajahan hingga meraih kemerdekaan. Dengan angin sepoi-sepoi dan suara deburan ombak, prosesi tabur bunga berlangsung khidmat. Para peserta, dengan kepala tertunduk, melemparkan bunga ke laut sebagai tanda hormat terakhir.   Penulis : Jidan Editor : GF 15 Agu 2025, 21:19 WIT
Abraham Kateyau Resmi Menjabat Pj Sekda Mimika Papuanewsonline,com, Mimika – Suasana khidmat menyelimuti ruang utama Pusat Pemerintahan Mimika pada Jumat (15/8/2025) ketika Abraham Kateyau resmi dikukuhkan sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Mimika Johannes Rettob, didampingi Wakil Bupati Emanuel Kemong, serta dihadiri pejabat tinggi daerah, tokoh masyarakat, dan perwakilan Forkopimda. Pengukuhan ini menjadi momen penting dalam kesinambungan roda pemerintahan Mimika setelah berakhirnya masa tugas Petrus Yumte sebagai Pj Sekda sebelumnya. Sebelumnya, Abraham Kateyau telah menjalankan fungsi Pelaksana Tugas (Plt) Sekda hingga akhirnya ditetapkan secara resmi melalui Surat Keputusan Bupati yang mendapat rekomendasi dari Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa. Dalam surat persetujuan dari Gubernur Papua Tengah, Abraham Kateyau akan menjabat sebagai Pj Sekda untuk periode awal selama tiga bulan. Masa jabatan ini akan menjadi ajang evaluasi untuk menentukan kelanjutan penugasan atau pergantian pejabat sesuai kebutuhan pemerintahan daerah. Langkah ini menunjukkan komitmen Pemkab Mimika untuk menjaga transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi perundang-undangan dalam pengisian jabatan strategis. Dalam sambutannya, Bupati Johannes Rettob menegaskan bahwa jabatan Sekda memiliki peran vital sebagai motor penggerak birokrasi. “Banyak hal yang akan dikerjakan sebagai Pj Sekda. Karenanya, kerjakan tugas dengan baik dan terus berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk saya dan Wakil Bupati, dalam segala hal,” tegas Rettob. Ia menambahkan, koordinasi yang solid antara Sekda, pimpinan OPD, dan pimpinan daerah adalah fondasi bagi terwujudnya pemerintahan yang efektif, responsif, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Sebagai Pj Sekda, Abraham Kateyau diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas sektor, mulai dari penataan administrasi, percepatan program prioritas, hingga pengelolaan keuangan daerah. Dengan masa jabatan yang relatif singkat, kinerja cepat dan terukur menjadi tuntutan utama. Pelantikan ini tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi juga simbol transisi kepemimpinan yang diharapkan mampu membawa penyegaran di tubuh birokrasi Mimika. Keberhasilan Kateyau dalam masa jabatannya akan sangat menentukan arah kebijakan daerah, terutama dalam memasuki periode akhir RPJMD dan persiapan program pembangunan ke depan.   Penulis : jidan Editor : GF 15 Agu 2025, 16:36 WIT
Kemenko Polkam Matangkan Rekomendasi Strategis untuk Perkuat Pengamanan Objek Vital Nasional Papuanewsonline.com, Mataram – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memperkuat langkah strategis dalam mengawal keamanan nasional dengan menggelar Rapat Koordinasi Perumusan Rekomendasi Kebijakan Pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas). Agenda ini menjadi tindak lanjut dari proses panjang identifikasi masalah prioritas, khususnya rendahnya penerapan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) di sejumlah Obvitnas. Dipimpin oleh M. Sujono, Asdep Intelkam, Bimmas, dan Obvitnas Kemenko Polkam, rapat yang berlangsung pada Rabu (13/8/2025) ini menghadirkan perwakilan lintas kementerian dan lembaga. “Pertemuan ini adalah momentum kolaborasi. Dari identifikasi masalah, analisis mendalam, kini kita masuk ke tahap perumusan rekomendasi strategis. Harapannya, hasil rapat ini bisa segera diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas pengamanan Obvitnas,” ujar Sujono. Salah satu poin penting dalam pembahasan adalah penerapan sistem pengamanan berlapis yang selaras dengan standar nasional dan internasional. Rekomendasi kebijakan yang disusun akan menjadi panduan bagi kementerian/lembaga terkait dalam melakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas di wilayah kerja masing-masing. Lilis Susanti Setianingsih, Ketua Tim Nuclear Security Bapeten, menegaskan komitmen lembaganya untuk memperkuat deteksi, pencegahan, dan respons dalam menghadapi ancaman keamanan nuklir. “Isu keamanan nuklir ini sangat sensitif karena berdampak langsung pada keselamatan publik. Kami akan bekerja sama secara intensif dengan seluruh pihak terkait,” ungkapnya. Partisipasi M. Farid dari Kementerian Perhubungan melalui zoom meeting menambah warna pembahasan. Ia mengungkapkan rencana inventarisasi dan validasi SMP di seluruh moda transportasi—darat, laut, udara, dan perkeretaapian—dengan tetap mengacu pada regulasi internasional seperti International Maritime Organization (IMO) dan International Civil Aviation Organization (ICAO). Langkah ini diharapkan mampu menjamin keamanan transportasi nasional, yang sebagian besar terintegrasi dengan lokasi-lokasi Obvitnas strategis seperti pelabuhan, bandara, dan jalur logistik vital. Mayjen TNI (Purn) Neno Hemriono, Staf Khusus Menko Polkam Bidang Sosbud, Aktivis, Pergerakan, dan Ulama, mengingatkan bahwa pengamanan Obvitnas sudah memiliki dasar hukum kuat, yakni Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004. “Pengelola Obvitnas memiliki tanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pengamanan berbasis prinsip pengamanan internal. Karena itu, rekomendasi kita kali ini bersifat strategis, bukan teknis,” tegasnya. Rapat ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya mengawal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dengan pengamanan yang kokoh, Obvitnas dapat beroperasi optimal, mendukung ketahanan nasional, dan menjaga stabilitas politik-ekonomi Indonesia. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu membentuk sistem pengamanan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, ancaman siber, dan tantangan geopolitik yang dinamis. Penulis : GF Editor : GF   15 Agu 2025, 16:24 WIT
Bupati Mimika Luncurkan “Gerbang Emas” di Perayaan HUT RI ke-80 Papuanewsonline,com, Mimika – Panggung megah yang dihiasi merah putih dan denting musik rohani menjadi saksi lahirnya sebuah program ambisius untuk Mimika. Dalam suasana penuh khidmat perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Bupati Mimika Johannes Rettob memperkenalkan “Gerbang Emas Mimika”, singkatan dari Gerakan Kebangkitan Masyarakat Ekonomi, Masyarakat Adil dan Sejahtera. Acara yang digelar di tengah momentum Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) ini bukan hanya menjadi ajang refleksi spiritual, tetapi juga titik tolak visi pembangunan lima tahun ke depan. Bagi Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong, perayaan ini memiliki makna khusus. “Ini merupakan 17 Agustus yang pertama dalam pemerintahan saya dan wakil bupati. Kami ingin masyarakat Mimika memiliki rasa nasionalisme yang kuat dan menghormati para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan,” ujar Bupati di hadapan ribuan hadirin. Salah satu terobosan yang diperkenalkan adalah kewajiban menyanyikan lagu Indonesia Raya di seluruh wilayah Kabupaten Mimika setiap pukul 10 pagi. “Walaupun kita ada di hotel, pasar, atau di mana saja, ketika mendengar lagu Indonesia Raya, mari kita berdiri dan menyanyikan bersama,” tegas Johannes Rettob, menekankan bahwa nasionalisme dimulai dari kebiasaan kecil namun konsisten. Bupati menjelaskan bahwa Gerbang Emas adalah peta jalan menuju kebangkitan ekonomi dan keadilan sosial di Mimika. “Mudah-mudahan kita sama-sama berjuang. Kita kerja, kita juga berdoa agar Mimika maju, cerdas, dan masyarakatnya sehat,” ujarnya. Program ini diharapkan mampu mendorong sektor ekonomi lokal, pemerataan pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok. Acara KKR ini dihadiri tokoh lintas agama, memperkuat pesan keberagaman. Bupati membuka sambutan dengan salam dari berbagai keyakinan: Shalom, Om Swastiastu, dan Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. “Indonesia bisa merdeka karena perbedaan. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Semua harus menjaga rumah bersama dan saling menghargai,” tegasnya. Mengacu pada tema nasional “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera Indonesia Maju”, Pemkab Mimika mengusung tema lokal “Berdoa dan Bekerja”. Bupati menegaskan bahwa kemajuan bangsa tidak hanya diraih melalui kerja keras, tetapi juga doa yang tulus. Perayaan HUT RI ke-80 di Mimika juga diwarnai beragam kegiatan, mulai dari fun run yang digelar Dukcapil, nikah massal, hingga lomba-lomba tradisional yang melibatkan partisipasi masyarakat luas. Puncaknya, KKR menghadirkan Pdt. Yandi Manobe, pengkhotbah yang populer di TikTok dan YouTube, untuk memberikan pesan rohani yang menggugah. Johannes Rettob menutup sambutannya dengan harapan besar: “Mari kita jadikan Mimika kabupaten yang harmonis, toleran, dan maju. Ini rumah kita bersama.”   Penulis : Cori Editor : GF 15 Agu 2025, 14:15 WIT
Polres Tanimbar Serahkan Dua Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Ridool ke JPU Papuanewsonline.com, Tanimbar – Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kepulauan Tanimbar menyerahkan dua tersangka dan barang bukti (bb) kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Ridool, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.Kedua tersangka masing-masing berinisial DL (58), Kepala Desa Ridool Tahun 2012-2018 dan MRT (45), Kaur Keuangan Tahun 2015-2018. Mereka diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar.Penyerahan kedua tersangka berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku di Kota Ambon, Rabu, 13 Agustus 2025. Ini dilakukan setelah berkas perkara kasus itu dinyatakan lengkap atau P-21oleh JPU berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : B – 994 / Q.1.13 / Ft.1 / 08 / 2025, dan Nomor : B – 995 / Q.1.13 / Ft.1 / 08 / 2025, Tanggal 11 Agustus 2025.Pelimpahan Berkas Perkara Nomor : BP /62.b/IX/Res.3.3./2024/Satreskrim dan Berkas Perkara Nomor : BP /62.c/IX/Res.3.3./2024/Satreskrim, tanggal 15 September 2024 di Kejati Maluku, diterima Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar Stendo Sitania, S.H, M.H, selaku JPU.Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani, S.P., S.I.K., M.H, melalui Kasat Reskrim AKP Riffaat Hasan, S.Tr.K., S.I.K, berharap kasus ini dapat segera disidangkan sehingga bisa memberikan keadilan kepada masyarakat. "Ini menandakan langkah penting dalam penanganan perkara sekaligus dapat memberantas korupsi khususnya di wilayah hukum Polres Kepulauan Tanimbar," kata Riffaat dalam keterangannya, Kamis (14/8/2025).Kasus ini diduga telah merugikan negara sebesar Rp54.026.000. Di mana, tersangka DL pada 2017 menyalahgunakan anggaran sebesar Rp21.278.000. Sedangkan tersangka MRT sebesar Rp 21.278.000. Pada 2018 tersangka MRT juga menyalahgunakan anggaran sebesar Rp11.470.000, sehingga totalnya Rp32.748.000.Akibat perbuatan yang dilakukan, kedua pelaku dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 dan Atau Pasal 3 dan atau Pasal 8 Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. PNO-12 15 Agu 2025, 12:59 WIT
Berita utama
Bareskrim Polri Ungkap Sindikat Pembobolan Rekening Dormant Senilai Rp204 Miliar 25 Sep 2025, 18:49 WIT
Dilaporkan Ke Polres Mimika, Ini Tanggapan Media Papuanewsonline.com 25 Sep 2025, 00:12 WIT
Pertandingan Liga Fangnanan Ain Hof Ain di Malra Dipimpin Wasit Abal-Abal 21 Sep 2025, 21:59 WIT
2PAM3 Soroti Pemborosan Anggaran Pembahasan APBD-P Mimika di Bali 08 Sep 2025, 10:39 WIT
Bahas APBD-P di Bali, Mantan Legislator Kritik Kinerja DPRD Mimika 26 Agu 2025, 22:42 WIT
Berita Terbaru
Narapidana Kasus Senjata Api Ilegal Kabur dari Lapas Merauke 27 Sep 2025, 01:26 WIT
Bos Pinjol Investree Akhirnya Ditangkap: OJK Pulangkan Buronan Interpol Rp 2,75 Triliun ke Indonesia 26 Sep 2025, 22:30 WIT
Razia Gabungan Polres Malra dan Kodim 1503 Tual di Jembatan Watdek 26 Sep 2025, 22:06 WIT
Ceramah di Mabes Polri, UAS Tekankan Pentingnya Toleransi Beragama 26 Sep 2025, 21:19 WIT
Kapolda Maluku: Penegakan Hukum Sebagai Pilar Utama Bangkitkan Kepercayaan Masyarakat 26 Sep 2025, 20:50 WIT
Berita Populer
Pembangunan Mangkrak, Distrik Kuala Kencana "Boros" Rp150 Juta/Tahun untuk Kontrak Kantor 16 Sep 2025, 13:30 WIT
TPNPB/OPM Tembak Mati Dua Anggota Brimob di Nabire Dan Berhasil Rampas 2 Pucuk Senjata 13 Agu 2025, 15:41 WIT
Terseret Kasus di Timika, Mantan Pj Bupati Intan Jaya Calon Tersangka 13 Agu 2025, 13:21 WIT
Aneh Bin Ajaib Petrus Yumte Bantah Terima 2,4 Miliar Tapi Ada di LPJ 13 Agu 2025, 16:47 WIT
Diduga Ada Anggaran Siluman, Ketua DPRK Mimika Tutup Mulut Tentang Urgensi Bahas APBD-P di Bali 23 Agu 2025, 13:35 WIT
JPU Kejari Mimika Tuntut Aipda Mesak Kromsian 18 Tahun Penjara 14 Agu 2025, 12:43 WIT
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT