Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
TPNPB Klaim Gelar Upacara Militer Dan Serah Terima Senjata Rampasan Di Nduga
Papuanewsonline.com, Nduga – Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB mengklaim telah menerima laporan dari Panglima TPNPB Kodap III Ndugama Derakma, Brigjen Egianus Kogeya, mengenai pelaksanaan upacara militer sekaligus penyerahan satu pucuk senjata laras panjang yang disebut sebagai hasil rampasan dari aparat militer Indonesia. Klaim tersebut disampaikan melalui siaran pers yang diterbitkan pada Sabtu (25/7).Dalam siaran pers itu disebutkan, senjata tersebut diklaim diperoleh saat kontak senjata di Distrik Yuguru pada 4 Januari 2026. TPNPB menyatakan senjata itu kini menjadi aset Kodap III Ndugama Derakma dan akan digunakan dalam operasi mereka di wilayah Nduga.TPNPB juga menyampaikan telah menggelar evaluasi terhadap jajaran Kodap III Ndugama Derakma yang melibatkan tiga Kowip dan 13 batalyon pada 24 Juli 2026. Usai kegiatan tersebut, kelompok itu menyatakan tetap melanjutkan perlawanan bersenjata terhadap aparat keamanan Indonesia."Kami juga menegaskan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa berapa pun jumlah personil militer Indonesia yang di kirim ke medan perang di Nduga maka kami siap lawan sampai kemerdekaan bangsa Papua dikembalikan. Seluruh pasukan TPNPB yang masih ada ini siap perang dan senjata yang telah kami sita ini akan digunakan dalam medan perang kembali."Dalam keterangan yang sama, Kepala Staf TPNPB Kodap III Ndugama Derakma, Rumianus Wandikbo, mengklaim bahwa penyanderaan pilot maupun warga negara asing telah terjadi sejak lama dalam sejarah perjuangan kelompok tersebut. Ia menyebut sejumlah peristiwa di Jila, Mapnduma, hingga penyanderaan pilot asal Selandia Baru, Kapten Philip Mark Mehrtens, di Distrik Paro pada 2023.TPNPB juga mengklaim pembebasan Kapten Philip Mark Mehrtens dilakukan atas keputusan mereka sendiri setelah pilot tersebut ditahan selama sekitar satu tahun sembilan bulan. Dalam pernyataannya, kelompok itu turut menyampaikan permohonan maaf kepada jaringan kerja di tingkat lokal, nasional, dan internasional atas kesalahpahaman terkait proses pembebasan pilot tersebut.Selain itu, TPNPB kembali meminta Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menghentikan operasi militer yang menggunakan helikopter maupun drone. Kelompok tersebut mengklaim penggunaan drone dalam operasi di Papua berisiko mengenai permukiman warga sipil akibat salah sasaran.Hingga berita ini disusun, seluruh informasi tersebut masih berupa klaim sepihak dari TPNPB dalam siaran pers resminya dan belum dapat diverifikasi secara independen. Belum ada tanggapan resmi dari TNI maupun pemerintah terkait klaim penyerahan senjata, evaluasi pasukan, maupun pernyataan lainnya yang disampaikan dalam siaran pers tersebut.Penulis: JidEditor: OF
25 Jul 2026, 11:03 WIT
KAI Uji Statis Dan Dinamis Nusantara Explorer Luxury Sleeper Train
Papuanewsonline.com, Surabaya – PT Kereta Api Indonesia (Persero) mulai melakukan uji statis dan uji dinamis terhadap dua unit Nusantara Explorer Luxury Sleeper Train yang telah menyelesaikan proses pengerjaan interior di Balai Yasa Surabaya Gubeng. Pengujian ini menjadi bagian dari tahapan evaluasi sebelum proyek pengembangan dilanjutkan.Uji dinamis dilakukan pada lintas Surabaya Gubeng–Lamongan pulang-pergi untuk mengukur performa kereta saat beroperasi. Aspek yang diperiksa meliputi kestabilan perjalanan, sistem pengereman, kelistrikan, hingga fungsi berbagai fasilitas pendukung yang tersedia di dalam rangkaian.Sebelumnya, KAI juga telah melaksanakan uji statis guna memastikan seluruh sistem dan fasilitas bekerja dengan baik saat kereta dalam kondisi berhenti. Hasil dari kedua pengujian tersebut akan menjadi dasar evaluasi dalam penyempurnaan pengembangan Nusantara Explorer.Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, "Dari rencana pengembangan rangkaian yang terdiri atas 12 kereta, saat ini dua kereta telah menyelesaikan tahap pengerjaan interior serta menjalani uji statis dan dinamis. Hasil pengujian akan menjadi bahan evaluasi untuk proses penyempurnaan berikutnya."Nusantara Explorer dirancang sebagai kereta luxury sleeper yang menggabungkan ruang istirahat privat, layanan personal, sajian kuliner, hiburan, serta pengalaman menikmati panorama selama perjalanan. Nantinya, rangkaian tersebut akan terdiri dari 12 kereta yang mencakup kabin tidur, Grand Restaurant, lounge, dan kereta pendukung operasional."Nusantara Explorer memperlihatkan kemampuan pekerja Balai Yasa Surabaya Gubeng dalam mengembangkan sarana dengan konsep pelayanan yang semakin beragam. Pengalaman teknis dan ketelitian pekerja menjadi bagian penting dalam setiap tahapan pengerjaan," kata Anne.Kereta ini menghadirkan tiga kategori kabin, yakni Signature Class, Advance Class, dan Compact Class, yang masing-masing menawarkan tingkat privasi dan kenyamanan berbeda. Selain itu, tersedia Grand Restaurant untuk layanan kuliner serta lounge dengan fasilitas hiburan, bar, piano, sistem audio, dan jendela panorama. Interiornya mengusung konsep neoklasik dengan sentuhan budaya Indonesia melalui motif wayang kulit, Batik Lasem, Sekar Jagad, hingga ornamen khas Bali."Identitas budaya Indonesia menjadi bagian dari konsep pengalaman Nusantara Explorer. Ruang, motif, kuliner, dan pelayanan dikembangkan agar pelanggan dapat merasakan karakter Nusantara selama perjalanan," jelas Anne. Ia menambahkan, setelah tahapan evaluasi selesai, KAI akan melanjutkan penyempurnaan teknis dan pembangunan kereta lainnya. Sementara itu, rute, jadwal, tarif, serta waktu operasional Nusantara Explorer akan diumumkan setelah seluruh proses pengembangan dan pengujian dinyatakan rampung. "KAI akan memastikan setiap aspek keselamatan, keandalan sarana, dan kesiapan pelayanan memenuhi ketentuan sebelum Nusantara Explorer digunakan untuk melayani pelanggan," tutup Anne.Penulis: JidEditor: OF
25 Jul 2026, 08:37 WIT
Kemenhub Dorong Optimalisasi Terminal Jadi Simpul Transportasi Aman Dan Nyaman
Papuanewsonline.com, Jambi – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menegaskan pentingnya optimalisasi fungsi terminal sebagai simpul transportasi yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat. Selain menjadi tempat naik dan turun penumpang, terminal juga dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas layanan angkutan umum.Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke Terminal Tipe A Alam Barajo dan Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jambi, Jumat (24/7). Dalam kesempatan itu, ia mendorong peningkatan pelayanan sekaligus pemanfaatan aset terminal secara lebih optimal."Terminal penumpang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi ruang publik yang aman dan nyaman. Potensi lahan ataupun fasilitas yang dimiliki terminal perlu dioptimalkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, selain itu pemanfaatan aset terminal juga dapat memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," ucap Dirjen Aan.Saat meninjau Terminal Tipe A Alam Barajo, Aan mengapresiasi berbagai fasilitas yang telah tersedia, seperti Pojok Baca, toilet yang bersih, serta area kedatangan dan keberangkatan yang tertata dengan baik. Menurutnya, kualitas sarana dan pelayanan perlu terus ditingkatkan agar masyarakat semakin nyaman memanfaatkan terminal.Ia juga memberikan apresiasi terhadap inovasi BPTD Kelas II Jambi bersama Terminal Alam Barajo yang menghadirkan fasilitas olahraga berupa area bermain biliar melalui skema kerja sama. Inovasi tersebut dinilai mampu meningkatkan aktivitas masyarakat di lingkungan terminal tanpa mengurangi fungsi utamanya."Ini inovasi yang bagus dan perlu kita apresiasi selama bisa mendukung fungsi utama terminal. Harapannya dengan adanya fasilitas penunjang seperti ini nantinya masyarakat semakin tertarik berkunjung untuk naik dan turun bus di terminal, semakin banyak yang datang ke terminal dan pada akhirnya dapat menjadikan angkutan umum sebagai pilihan utama untuk bepergian," katanya.Selain peningkatan fasilitas, Aan menekankan bahwa aspek keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Ia meminta seluruh petugas menjalankan prosedur operasional secara konsisten, terutama dalam pelaksanaan inspeksi keselamatan atau rampcheck untuk memastikan setiap armada memenuhi persyaratan administrasi, kondisi pengemudi, serta kelaikan jalan."Terminal juga harus mampu berperan dalam menjamin keselamatan perjalanan masyarakat. Oleh karena itu, saya meminta seluruh petugas melaksanakan SOP di terminal dengan benar, terutama saat pelaksaan rampcheck bus agar setiap bus yang akan beroperasi benar-benar laik jalan demi keselamatan dan keamanan masyarakat," pungkasnya.Penulis: JidEditor: OF
25 Jul 2026, 08:29 WIT
Jumat Berdarah di Korps Adhyaksa: Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah Masuk Bui
Papuanewsonline.com, Timika - Jumat malam menjadi hari berdarah bagi Korps Adhyaksa. Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi melakukan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Jumat (24/7/2026) malam.Pria yang dulu dikenal sebagai algojo koruptor kakap itu kini harus merasakan dinginnya jeruji besi. Ia ditahan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait penanganan perkara PT ASABRI.Penahanan dilakukan tepat pukul 19.00 WIB di Gedung Bundar Jampidsus, Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.Kepastian status tersangka sekaligus penahanan itu dibenarkan oleh kuasa hukumnya, Febri Diansyah."Pukul 19.00 WIB penyidik menginformasikan status Pak FA adalah sebagai tersangka sekaligus memberikan dua dokumen satu penetapan dua tersangka dan dua dokumen penahanan. Jadi pukul 19.00 tadi kami menerima dua dokumen, penetapan tersangka dan penahanan," ujar Febri Diansyah di Kejagung.Febri yang baru ditunjuk sebagai tim advokat Febrie Adriansyah menegaskan, kliennya kooperatif selama menjalani pemeriksaan maraton oleh penyidik.Dari Pemburu Jadi BuruanPenahanan Febrie menjadi ironi besar di tubuh Kejaksaan. Selama menjabat Jampidsus, Febrie adalah sosok yang paling ditakuti koruptor. Tangannya yang dingin menguliti kasus-kasus besar negara, mulai dari Jiwasraya, Asabri, Garuda Indonesia, hingga BTS Kominfo.Kini, kasus yang dulu ia kejar berbalik menghantam dirinya sendiri.Perkara ini merupakan pelimpahan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri. Febrie ditetapkan sebagai tersangka bersama pengusaha Don Ritto, terkait dugaan TPPU dari perkara Asabri.Penetapan tersangka awalnya dilakukan Polri pada 11 Juli 2026, hanya beberapa jam setelah Febrie secara mengejutkan mengundurkan diri dari jabatan Jampidsus.Sejak pelimpahan perkara tersebut, Kejagung telah menerbitkan sedikitnya tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru untuk mengusut tuntas aliran dana haram tersebut.Sita Rp67 Miliar dan 74 Kg EmasPenyidikan kasus ini bukan main-main. Sebelumnya, tim penyidik gabungan telah menggeledah sejumlah lokasi mewah di Jabodetabek, termasuk rumah pribadi Febrie di kawasan Sentul, Bogor, serta Kafe de'Clan Signature dan Koin Money Changer di Cipete, Jakarta Selatan.Dari penggeledahan itu, penyidik menyita barang bukti fantastis: uang tunai senilai Rp67,2 miliar dalam berbagai mata uang asing dan emas batangan seberat 74 kilogram.Temuan itu memperkuat dugaan TPPU untuk menyamarkan hasil kejahatan asal.Hingga berita ini diturunkan, Febrie Adriansyah terpantau tanpah mengenakan rompi tahanan langsung digelandang menuju mobil tahanan untuk dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) KPK Jakarta Timur untuk menjalani masa penahanan awal selama 20 hari ke depan, demi kepentingan penyidikan.Penulis: OfEditor. : Gf
25 Jul 2026, 02:00 WIT
Pemuda Amungsa Tantang Komisi III: Jangan Jadikan Tanah Amungsa Panggung Seremonial
Papuanewsonline.com, Timika - Kedatangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi III di Tanah Amungsa, Bumi Kamoro disambut dengan pesan keras, bukan karpet merah. Aliansi Pemuda Amungsa (APA) Kabupaten Mimika menegaskan, kunjungan kerja wakil rakyat kali ini tidak boleh berhenti sebagai agenda formalitas yang miskin makna.Ketua APA Kabupaten Mimika, Hellois Kemong, dalam pernyataan resminya, mengucapkan selamat datang namun langsung melayangkan kritik tajam terhadap pola lama kunjungan pejabat pusat ke Papua."Kami menyambut baik kunjungan kerja DPR RI Komisi III di Provinsi Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Mimika. Kami berharap kehadiran DPR RI bukan hanya sebagai agenda seremonial, tetapi benar-benar menjadi momentum untuk mendengar, menerima, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat," tegas Kemong di Timika, Jumat (24/7), Malam.Pernyataan itu menjadi tamparan telak bagi DPR RI. Selama ini, menurut Kemong bahwa berbagai persoalan krusial di Mimika hanya menjadi laporan di atas meja Jakarta, sementara yang merasakan dampak langsung adalah rakyat di bawah." Yang merasakan secara langsung berbagai persoalan dan dampaknya adalah rakyat, bukan pemerintah pusat dan Pemerintah daerah," Tegasnya.Tuntutan Reses Terbuka di Eme Neme YauwareIa mengkritik keras terkait lokasi dan format pertemuan." Pemuda Amungsa menolak reses yang dilakukan secara tertutup di hotel atau ruang-ruang eksklusif yang steril dari suara rakyat," Sorotnya.Sebagai representasi pemuda Amungme, Hellois Kemong menuntut agar kegiatan reses DPR RI Komisi III dilaksanakan secara terbuka di Gedung Eme Neme Yauware.Dimana menurutnya Gedung Eme Neme Yauware sebagai simbol kebanggaan dan ruang publik milik rakyat Mimika.Kemong berharap agar komisi III DPR RI membuka ruang seluas-luasnya agar Orang Asli Papua (OAP) bisa bicara langsung tanpa difilter."Sehingga seluruh masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), dapat menyampaikan aspirasi, keluhan, dan harapan mereka secara langsung kepada para wakil rakyat," Ucapnya.Lanjut Kemong Langkah ini dinilai sebagai ujian keberanian Komisi III. " Apakah mereka berani mendengar jeritan tentang keadilan, hak atas tanah adat, konflik sumber daya alam, hingga persoalan hukum yang timpang di Mimika, ataukah hanya datang untuk foto bersama?," ujar Kemong dengan nada kesal.Ia mengatakan Keadilan dan Kesejahteraan, Bukan Janji Kosong di Kabupaten Mimika.APA menegaskan, Tanah Amungsa telah terlalu lama menjadi lumbung kekayaan nasional namun rakyatnya masih berjuang untuk keadilan dan kesejahteraan."Kami percaya bahwa kehadiran DPR RI harus membawa manfaat nyata, mendengar suara rakyat, serta memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua, khususnya di Kabupaten Mimika," tandas KemongKata Kemong, Publik berharap kritikan tajam ini dibaca sebagai ultimatum, karena Rakyat Mimika tidak lagi butuh kunjungan seremonial. Yang dibutuhkan adalah keberpihakan politik yang konkret, bukan retorika Jakarta" Jika Komisi III pulang tanpa membawa aspirasi OAP ke Senayan, maka kunjungan ini hanya akan menambah daftar panjang kekecewaan rakyat di Bumi Amungsa," Pungkasnya.Penulis: HendrikEditor. : Of
25 Jul 2026, 00:41 WIT
TPNPB Kodap XVI Yahukimo Klaim Tembak Pesawat Sipil di Dekai
Papuanewsonline.com, Yahukimo - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka [TPNPB-OPM] Kodap XVI Yahukimo mengklaim telah melakukan penembakan terhadap sebuah pesawat sipil di Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Jumat, 24 Juli 2026.Klaim tersebut disampaikan dalam Siaran Pers Ke-II Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB yang dikeluarkan pada hari yang sama oleh Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom.Dalam siaran pers itu disebutkan, operasi penembakan dilakukan oleh pasukan di bawah Komandan Operasi TPNPB Kodap XVI Yahukimo, Mayor Kopitua Heluka, bersama Komandan Operasi Batalyon Yamue, Dejang Heluka, dan Komandan Operasi Batalyon Kanibal, Kudo Kuron.Menurut laporan tersebut, pesawat sipil yang ditembak diduga melakukan pendaratan dan pengangkutan personel militer Indonesia dari Jayapura dan Timika ke wilayah Yahukimo."Kami menemukan satu unit pesawat sipil yang selama ini melakukan pendoropan pasukan militer Indonesia memasuki wilayah perang di Yahukimo sehingga kami pun melakukan penembakan dan belum diketahui mengalami rusak atau tidak," demikian isi laporan yang dikutip dari Komandan Operasi Kodap XVI.TPNPB menyatakan penembakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Daftar Pencarian Orang [DPO] atau peringatan yang mereka keluarkan sejak tahun 2025. Dalam peringatan itu, mereka menyatakan akan menembak seluruh penerbangan sipil yang dinilai mengangkut aparat militer Indonesia ke wilayah konflik di Yahukimo.Melalui siaran pers yang sama, KOMNAS TPNPB meminta maskapai penerbangan sipil untuk menghentikan aktivitas penerbangan di wilayah konflik bersenjata di Papua, antara lain Yahukimo, Intan Jaya, Nduga, Puncak, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, dan Wamena."Jika hal tersebut tidak diindahkan maka seluruh pesawat sipil yang selalu melakukan pendoropan aparat militer Indonesia ke wilayah perang kami siap tembak," tulis Sebby Sambom dalam rilisnya.Selain itu, TPNPB juga mendesak aparat militer Indonesia untuk tidak menggunakan pesawat sipil untuk kepentingan militer di Papua, serta mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata non-internasional di Papua.Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada konfirmasi resmi dari pihak maskapai penerbangan, otoritas bandara Dekai, maupun TNI/Polri terkait insiden penembakan pesawat sipil yang diklaim tersebut. Kondisi pesawat dan korban juga belum dapat dipastikan secara independen.Penulis: AbimEditor. : Of
24 Jul 2026, 23:07 WIT
KPKA Akan Geruduk Kejagung Minta Usut Dana Bawaslu Mimika dan Bawaslu Papua Tengah
Papuanewsonline.com, Jakarta - Koalisi Aksi Pemuda Anti Korupsi menyatakan akan menggelar aksi penyampaian pendapat di muka umum di Ibu Kota Jakarta untuk mendesak penegakan hukum atas dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).Aksi yang mengusung tema "Bersama Rakyat, Lawan Korupsi!" tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 29 Juli 2029, mulai pukul 10.00 WIT hingga selesai. Massa aksi akan berkumpul di Tugu Proklamasi Jakarta sebelum bergerak menuju tiga titik utama, yakni Kantor Bawaslu RI, Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung RI.Koordinator Lapangan aksi, Alfred Pabika, membenarkan aksi ini akan melibatkan sekitar 150 orang pemuda. Kata Dia, Aksi digelar sebagai bentuk keprihatinan atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan sejumlah persoalan serius dalam pengelolaan keuangan di Bawaslu Mimika dan Bawaslu Provinsi Papua Tengah." Ya benar temuan BPK Jadi dasar aksi ini menuntut APH usut tuntas penggunaan dana di Bawaslu Mimika, dan Bawaslu Provinsi Papua Tengah," Tegas Alfred melalui keterangan tertulis kepada Redaksi Media Papuanewsonline.com, Jumat (24/7).Kata Alfred, Pertama, tidak disusunnya Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada pengadaan media di Bawaslu Kabupaten Mimika.Kedua, adanya kelebihan pembayaran perjalanan dinas di Bawaslu Kabupaten Mimika sebesar Rp 49.358.000.Ketiga, pertanggungjawaban belanja barang dan jasa pada Bawaslu Kabupaten Mimika tidak didukung dokumen yang lengkap dengan nilai mencapai Rp 615.655.565.Keempat, keterlambatan penyampaian Laporan Penggunaan Dana Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Mimika yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Kelima, BPK telah memberikan rekomendasi agar kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan ke Kas Negara dan seluruh dokumen pertanggungjawaban diverifikasi oleh Inspektorat.Keenam, BPK juga menemukan berbagai penyimpangan pada Bawaslu Provinsi Papua Tengah, di antaranya kelebihan pembayaran sewa kendaraan, perjalanan dinas, sewa gudang arsip, serta belanja tanpa bukti pertanggungjawaban yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah."Temuan dengan nilai puluhan miliar rupiah ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Tidak boleh berhenti pada urusan administrasi saja," tandas Alfred.Atas temuan tersebut, lanjut Alfred Koalisi Aksi Pemuda Anti Korupsi akan mengajukan enam tuntutan dalam aksi nanti :1. Mendesak Ketua Bawaslu RI segera mengevaluasi dan mencopot pejabat yang bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran di Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Bawaslu Kabupaten Mimika, dan Bawaslu Kabupaten Puncak. 2. Mendesak Kejaksaan Tinggi Papua dan Kepolisian Daerah Papua Tengah untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh temuan BPK yang berindikasi menimbulkan kerugian negara. 3. Mendesak Inspektorat Bawaslu RI segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara transparan dan menyampaikan hasilnya kepada publik. 4. Mendesak seluruh pihak yang menerima kelebihan pembayaran untuk segera mengembalikan dana ke Kas Negara sesuai rekomendasi BPK. 5. Mendesak Bawaslu RI untuk segera melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap pengelolaan dana hibah dan APBN pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 di wilayah Papua Tengah. 6. Meminta Komisi II DPR RI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK agar tidak berhenti hanya pada aspek administratif. " Aksi ini akan diwarnai dengan seruan-seruan moral seperti "Tolak Korupsi!", "Awasi Tuntaskan!", dan "Uang Rakyat Bukan Untuk Dikorupsi," Pungkasnya.Hingga berita ini diturunkan, pihak Bawaslu RI maupun Bawaslu Provinsi Papua Tengah belum memberikan keterangan resmi terkait rencana aksi dan temuan BPK yang disoroti massa tersebut.Penulis: AbimEditor. : Of
24 Jul 2026, 22:12 WIT
Polda Maluku Gagalkan Peredaran Sabu di Ambon, 2 Terduga Berhasil Diamankan
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku kembali menunjukkan komitmennya dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkotika di wilayah Maluku. Melalui operasi yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba), aparat berhasil menggagalkan dugaan peredaran narkotika jenis sabu di kawasan Desa Batu Merah, Kota Ambon, Rabu (22/7/2026).Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan dua pria berinisial KB dan RAP yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika beserta tiga paket yang diduga berisi sabu. Saat ini keduanya telah diamankan di Mapolda Maluku untuk menjalani proses penyidikan, sementara penyidik masih terus melakukan pengembangan guna memburu jaringan pemasok maupun pihak lain yang diduga terlibat.Keberhasilan tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas transaksi narkotika di sekitar kawasan Jembatan Batu Merah. Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Operasional Subdirektorat II Ditresnarkoba Polda Maluku langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi.Dalam proses observasi, petugas menemukan KB yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diterima. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan satu paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok.Hasil pemeriksaan terhadap KB kemudian dikembangkan hingga mengarah kepada RAP yang diduga memasok barang tersebut. Tim bergerak ke sebuah rumah di kawasan Desa Batu Merah dan melakukan penggeledahan sesuai prosedur. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan dua paket lain yang diduga berisi narkotika jenis sabu sehingga RAP beserta barang bukti turut diamankan.Barang bukti yang berhasil diamankan berupa tiga paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu, terdiri atas satu paket yang ditemukan di dalam bungkus rokok Camel serta dua paket lainnya berukuran kecil dan sedang hasil pengembangan penyidikan.Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku Indra Gunawan, S.I.K., M.H., mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Polda Maluku dalam menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika."Keberhasilan ini merupakan hasil kerja cepat personel yang didukung informasi dari masyarakat. Penyidikan tidak berhenti pada pengungkapan ini saja. Kami terus melakukan pendalaman untuk mengungkap asal barang, jalur distribusi, serta memburu pihak-pihak lain yang diduga menjadi bagian dari jaringan peredaran narkotika tersebut," tegas Dirresnarkoba Polda Maluku.Berdasarkan hasil penyidikan awal, KB dan RAP diduga melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyidik juga masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pelaku lain serta keterkaitan perkara tersebut dengan jaringan peredaran narkotika yang lebih luas.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan, keberhasilan pengungkapan tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkotika membutuhkan kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat."Peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam masa depan generasi bangsa. Polda Maluku berkomitmen tidak memberikan ruang bagi para pelaku peredaran narkotika. Kami akan terus memperkuat penegakan hukum sekaligus mengembangkan setiap perkara hingga ke akar jaringannya," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Polda Maluku menegaskan bahwa KB dan RAP saat ini masih berstatus terduga dan menjalani proses penyidikan. Penetapan bersalah hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penyidik masih terus mengembangkan perkara guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika yang lebih luas. PNO-12
24 Jul 2026, 20:28 WIT
Dimaafkan, Kodap III Ndugama Kembali Angkat Senjata
Papuanewsonline.com, Nduga - Manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka [KOMNAS TPNPB-OPM] secara resmi menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf terkait kesalahpahaman dalam proses pembebasan Pilot asal Selandia Baru, Philip Mark Mehrtens.Klarifikasi itu disampaikan dalam Siaran Pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB yang dikeluarkan pada Jumat, 24 Juli 2026, oleh Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom.Dalam siaran pers tersebut, Manajemen Markas Pusat menyatakan telah menerima pengakuan dan pernyataan sikap resmi dari Panglima TPNPB Kodap III Ndugama Derakma, Brigjen Egianus Kogeya bersama Kepala Staf Kodap III, Rumianus Wandikbo, serta jajaran pimpinan 3 Komando Wilayah Pertahanan dan 13 Batalyon di bawah Kodap III.[Kowip]Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens sebelumnya disandera pada 7 Februari 2023 di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, dan dibebaskan pada 21 September 2024.Isi Permohonan Maaf Kodap IIIMelalui video pernyataan yang disebut diterima Manajemen Markas Pusat pada 24 Juli 2026, pimpinan TPNPB Kodap III Ndugama Derakma menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah pihak atas kesalahpahaman terkait pembebasan tersebut. Permohonan maaf ditujukan kepada:1. Allah Bangsa Papua Barat, alam leluhur Papua Barat khususnya di Nduga, serta arwah para pejuang kemerdekaan Papua yang gugur di medan perang.2. Seluruh rakyat Bangsa Papua Barat dari Sorong sampai Samarai, khususnya rakyat Nduga.3. Seluruh rakyat pendukung perjuangan Papua baik di tingkat nasional maupun internasional.4. Seluruh kurir dan PIS TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan se-Tanah Papua, serta tim pendukung di dalam dan luar negeri dan gerakan sipil.5. Denominasi Gereja baik nasional maupun internasional.6. Seluruh wartawan lokal, nasional dan internasional yang selama ini mendukung dan melakukan advokasi perjuangan kemerdekaan Papua.Dalam siaran pers itu juga disebutkan, permintaan maaf secara khusus disampaikan kepada Jubir TPNPB-OPM Sebby Sambom dan seluruh pimpinan Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB.Dukung Kembali Perang PembebasanManajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menyatakan, dengan adanya klarifikasi dan permohonan maaf tersebut, pihaknya secara resmi kembali mendukung penuh perang pembebasan nasional yang dilakukan oleh Kodap III Ndugama Derakma di bawah pimpinan Brigjen Egianus Kogeya bersama 3 Kowip dan 13 Batalyon."Secara resmi Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB mendukung kembali perang pembebasan Nasional Bangsa Papua yang dilakukan oleh Brigjend Egianus Kogeya dan pasukannya... demi merebut kembali kemerdekaan bangsa Papua pada 1 Desember 1961," tulis siaran pers tersebut.Manajemen Markas Pusat mengklaim siaran pers ini dikeluarkan setelah melalui proses koordinasi dan komunikasi yang panjang.Siaran pers tersebut ditandatangani oleh penanggung jawab Komando Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM, yaitu Panglima Tinggi Jenderal Goliath Tabuni, Wakil Panglima Letjen Melkisedek Awom, Kepala Staf Umum Mayjen Terianus Satto, dan Komandan Operasi Umum Mayjen Lekagak Telenggen.Penulis: AbimEditor. : Of
24 Jul 2026, 20:33 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
