Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
TPNPB Yahukimo Klaim Tembak Dua Kapal di Perbatasan Asmat
Papuanewsonline.com, Yahukimo — TPNPB Kodap XVI Yahukimo
mengklaim bertanggung jawab atas penembakan terhadap dua unit kapal di wilayah
perbatasan Yahukimo dan Asmat pada Minggu, 3 Mei 2026. Klaim tersebut
disampaikan melalui Siaran Pers Ke-II Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB yang
diterbitkan pada Senin, 4 Mei 2026.Dalam siaran pers itu, juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom
menyebut laporan diterima langsung dari Komandan Operasi TPNPB Kodap XVI
Yahukimo, Mayor Kopitua Heluka. Pernyataan tersebut turut mencantumkan nama
sejumlah pimpinan TPNPB sebagai penanggung jawab rilis.Adapun nama yang tercantum yakni Panglima Tinggi TPNPB-OPM
Jenderal Goliath Tabuni, Wakil Panglima Letjen Melkisedek Awom, Kepala Staf
Umum Mayjen Terianus Satto, dan Komandan Operasi Umum Mayjen Lekagak Telenggen.Dalam keterangannya, TPNPB menyatakan bahwa penyerangan
dilakukan terhadap dua kapal yang disebut milik agen intelijen militer
pemerintah Indonesia.“Kami bertanggung jawab atas penembakan dua unit kapal milik
agen intelijen militer pemerintah Indonesia pada hari Minggu, 3 Mei 2026 di
perbatasan Asmat dan Yahukimo,” demikian kutipan rilis tersebut.TPNPB juga mengklaim operasi itu dilakukan oleh pasukan yang
mereka sebut sebagai “Batalyon Kanibal” di bawah pimpinan Mayor Beres Murup dan
Kuron Marup, bersama pasukan khusus pimpinan Akar Heluka.Menurut TPNPB, aksi tersebut dilakukan karena kapal-kapal
itu diduga digunakan untuk melakukan pendoropan agen intelijen militer ke
wilayah yang mereka klaim sebagai daerah konflik bersenjata.Selain mengklaim penembakan dua kapal, TPNPB Kodap XVI
Yahukimo turut mengeluarkan tujuh poin pernyataan sikap dalam rilis tersebut.
Beberapa poin di antaranya meminta warga pendatang keluar dari wilayah operasi
serta menetapkan daftar pencarian terhadap kapal dan pesawat sipil yang disebut
terlibat dalam aktivitas militer.TPNPB juga menyebut sejumlah fasilitas sipil seperti
sekolah, kantor pemerintah, dan rumah sakit sebagai sasaran karena menurut
mereka fungsi fasilitas tersebut telah diambil alih untuk kepentingan militer.Hingga Senin, 4 Mei 2026, Papuanewsonline.com mengaku belum
memperoleh konfirmasi resmi dari pihak TNI maupun Polri terkait kebenaran klaim
penembakan tersebut.Upaya konfirmasi disebut telah dilakukan kepada Pangdam
XVII/Cenderawasih melalui Kapendam XVII/Cenderawasih serta Kabid Humas Polda
Papua guna meminta tanggapan terkait insiden dan pernyataan sikap TPNPB
tersebut.Situasi keamanan di sejumlah wilayah Papua Pegunungan,
termasuk Yahukimo, dalam beberapa waktu terakhir memang masih menjadi perhatian
menyusul meningkatnya ketegangan dan aktivitas kelompok bersenjata di sejumlah
titik rawan konflik. (GF)
05 Mei 2026, 13:20 WIT
TPNPB Tolak Keputusan ULMWP, Klaim Pencantuman Nama Petinggi Organisasi Dilakukan Sepihak
Papuanewsonline.com, Papua — Pengendali Manajemen Markas
Pusat KOMNAS TPNPB secara resmi menyatakan penolakan terhadap keputusan
Pemerintahan Sementara ULMWP yang dipimpin Benny Wenda terkait pencantuman
sejumlah nama pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) ke dalam
struktur kabinet pemerintahan sementara tersebut.Penolakan itu disampaikan melalui siaran pers Manajemen
Markas Pusat KOMNAS TPNPB tertanggal Senin, 4 Mei 2026, yang ditandatangani
sejumlah pimpinan TPNPB-OPM dan disampaikan oleh juru bicara organisasi, Sebby
Sambom.Dalam pernyataan tersebut, Kepala Staf Umum TPNPB, Mayor
Jenderal Terianus Satto, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengetahui
ataupun menyetujui keputusan Pemerintahan Sementara ULMWP yang memasukkan nama
sejumlah petinggi TPNPB ke dalam kabinet pemerintahan versi Benny Wenda.Pengendali Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB di bawah
pimpinan Kepala Staf Umum TPNPB Mayjend Terianus Satto secara resmi menolak
keputusan Pemerintahan Sementara (ULMWP) dibawa kepemimpinan Saudara Benny
Wenda, Bucthar Tabuni, Simion Alua Surabut dan kelompoknya yang secara sepihak
telah mengangkat petinggi Komando Nasional-Tentara Pembebasan Nasional Papua
Barat (Komnas TPNPB) seperti Panglima Tinggi TPNPB Jenderal Goliath Tabuni,
Wakil Panglima Letnan Jenderal Melkisedek Awom dan Mayor Jenderal Lekagak
Telenggen dalam kelompoknya Benny Wenda.Dalam keterangannya, Terianus Satto juga menegaskan bahwa
tidak pernah ada kesepakatan bersama antara TPNPB dan ULMWP terkait
pengangkatan para pimpinan TPNPB ke dalam kabinet pemerintahan sementara
tersebut.“TPNPB dan ULMWP versi Pemerintahan Sementara tidak pernah
membuat kesepakatan dan tidak pernah memutuskan sikap bersama untuk mengangkat
Jenderal Goliath Tabuni, Letnan Jenderal Melkisedek Awom, dan Mayor Jenderal
Lekagak Telenggen untuk bergabung dalam kabinetnya Benny Wenda,” demikian bunyi
pernyataan dalam siaran pers tersebut.TPNPB menilai keputusan Pemerintahan Sementara ULMWP itu
sebagai tindakan sepihak yang dianggap melanggar mekanisme organisasi. Mereka
menyebut TPNPB memiliki sistem hirarki kepemimpinan dan prosedur tersendiri
dalam pengambilan keputusan strategis organisasi.Menurut pernyataan tersebut, pencantuman nama para petinggi
TPNPB ke dalam struktur kabinet ULMWP dinilai sebagai upaya yang dapat merusak
organisasi dan perjuangan politik Papua baik di dalam maupun luar negeri.Selain menyampaikan penolakan, pihak TPNPB juga mengimbau
seluruh elemen perjuangan Papua, termasuk mahasiswa, pejuang sipil kota, dan
masyarakat Papua agar tidak terpengaruh oleh keputusan yang diumumkan
Pemerintahan Sementara ULMWP pada 30 April 2026 lalu.TPNPB juga memberikan WARNING terhadap Pemerintahan
Sementara ULMWP dibawa kepimpinan Benny Wenda, Bucthar Tabuni, Simion Alua
Surabut dan kelompoknya untuk tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar
hukum dalam KOMNAS TPNPB.Mereka meminta Benny Wenda beserta jajaran Pemerintahan
Sementara ULMWP segera memberikan klarifikasi terbuka terkait pencantuman nama
pimpinan TPNPB dalam struktur kabinet tersebut.Dalam bagian akhir siaran pers, Pengendali Manajemen Markas
Pusat KOMNAS TPNPB kembali menegaskan sikap keras terhadap pihak-pihak yang
dianggap melakukan tindakan yang dinilai merusak nama organisasi TPNPB baik
secara nasional maupun internasional.Pernyataan tersebut ditutup dengan penegasan bahwa TPNPB
meminta seluruh pihak menghentikan tindakan yang disebut sebagai “kudeta
militer” terhadap organisasi mereka dan memperingatkan adanya konsekuensi
apabila hal itu terus dilakukan.Siaran pers tersebut ditandatangani oleh sejumlah pimpinan
TPNPB-OPM, di antaranya Panglima Tinggi TPNPB-OPM Jenderal Goliath Tabuni,
Wakil Panglima Letnan Jenderal Melkisedek Awom, Kepala Staf Umum Mayor Jenderal
Terianus Satto, dan Komandan Operasi Umum Mayor Jenderal Lekagak Telenggen.
(GF)
05 Mei 2026, 13:07 WIT
KONI Mimika Terancam Dualisme, Tokoh Muda Soroti Dugaan Permainan Pihak Ketiga
Papuanewsonline.com, Mimika — Potensi dualisme kepengurusan
di tubuh KONI Mimika mencuat ke publik. Dianu Omaleng, tokoh muda yang
menamakan diri “Pelur Anak Negeri”, mempertanyakan siapa dalang di balik
potensi perpecahan tersebut.“Menjaga persatuan sesama anak negeri di Tanah Amungsa Bumi
Kamoro jauh lebih baik daripada sekadar urusan struktural,” tegas Dianu dalam
pernyataan tertulisnya, 2 Mei 2026. Pada media Papuanewsonline,com.Rawan Dimanfaatkan Pihak Ketiga Dianu mengingatkan, potensi perpecahan di KONI Mimika rawan
dimanfaatkan pihak ketiga. Ia menawarkan empat langkah antisipasi agar konflik
tidak melebar:1. Dialog dimediasi akademisi – Pengurus lama dan baru perlu
duduk bersama dengan dimediasi tokoh akademisi untuk menetralisir ketegangan
sebelum menjadi konflik terbuka.2. Klarifikasi legalitas transparan – Status SK kepengurusan
harus diperjelas secara administratif melalui KONI Provinsi atau Pusat. “Jika
administrasi rapi dan transparan, pihak ketiga tidak punya celah hukum untuk
memancing di air keruh,” kata Dianu.3. Fokus pada prestasi atlet – Pihak ketiga biasanya masuk
saat ada kekosongan aktivitas akibat konflik. Dengan tetap fokus pada pembinaan
atlet dan agenda olahraga, energi masyarakat terarah pada hal positif.4. Tutup ruang provokasi media – Perpecahan sering
diperparah opini di media sosial. Dianu mengusulkan kesepakatan tidak saling
menyerang di ruang publik untuk menjaga marwah anak negeri.Persatuan Benteng Terkuat
“Persatuan adalah benteng terkuat. Selama komunikasi antar
pengurus tetap berjalan dengan kepala dingin, niat pihak ketiga untuk memecah
belah tidak akan berhasil,” ujarnya.Dianu menambahkan, semangat memajukan KONI Mimika di bawah
kepemimpinan baru harus dibarengi penyelesaian masa jabatan lama secara
terhormat. “Agar tidak meninggalkan api dalam sekam,” tutupnya.Hingga berita ini dirilis, Papuanewsonline.com masih
berupaya meminta konfirmasi dari pengurus KONI Mimika lama, pengurus baru,
serta KONI Provinsi Papua Tengah terkait status kepengurusan dan langkah
rekonsiliasi. Penulis: Hendrik
Editor: GF
04 Mei 2026, 21:40 WIT
BEM Hukum Jakarta Kritik BGN: Anggaran MBG Diduga Misalokasi, Desak Audit & Copot Kepala BGN
Papuanewsonline.com, Jakarta — Gerakan BEM Hukum Jakarta
melayangkan kritik tajam terhadap akuntabilitas Badan Gizi Nasional (BGN) dalam
pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menyoroti sejumlah pos
anggaran yang dinilai tidak relevan dengan tujuan utama program pemenuhan gizi.Kritik itu disampaikan dalam rilis resmi yang diterima Papuanewsonline.com,
via Whatsapp pada Senin 4 Mei 2026.Pos Anggaran Jadi Sorotan
Berdasarkan data yang dihimpun BEM Hukum Jakarta dari
berbagai sumber media dan platform digital, terdapat sejumlah pengadaan di
tubuh BGN yang menimbulkan polemik:- Motor listrik: sekitar Rp1,2 triliun untuk ±21.000 unit
operasional.- Kaos kaki: sekitar Rp6,9 miliar dari dana publik.- Semir dan perlengkapan sepatu: sekitar Rp1,5 miliar.- Belanja pakaian dan atribut: total mencapai sekitar
Rp622,3 miliar.- Platform digital Google Meet: menyentuh angka Rp5,7
miliar.“Dalam perspektif value for money, pengeluaran untuk item
seperti kaos kaki, semir, dan atribut non-esensial menjadi problematik karena
tidak memiliki korelasi langsung terhadap output kebijakan, yakni peningkatan
kualitas gizi,” tulis BEM Hukum Jakarta dalam rilisnya.Dinilai Tak Sesuai Prinsip Keuangan Negara BEM Hukum Jakarta menilai implementasi MBG wajib tunduk pada
prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam UU
No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Perpres No. 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.“Ketiadaan transparansi detail ini memperkuat dugaan adanya
ketidaksesuaian antara struktur anggaran dengan tujuan utama program, yaitu
pemenuhan gizi masyarakat,” lanjut rilis tersebut.Desak di Tengah Tekanan Fiskal Kritik ini muncul saat defisit anggaran negara tercatat
mencapai sekitar Rp240,1 triliun pada awal 2026. BEM Hukum Jakarta menilai
pemborosan pada sektor non-prioritas berpotensi mengganggu stabilitas fiskal.Situasi diperparah dinamika geopolitik di Timur Tengah yang
memicu kenaikan harga energi dan pangan. “Kebijakan fiskal negara seharusnya
diarahkan pada penguatan ketahanan pangan dan perlindungan sosial yang tepat
sasaran, bukan justru membuka ruang pemborosan anggaran,” tegas mereka.Selain itu, BEM Hukum Jakarta menyinggung berbagai kasus
keracunan dalam pelaksanaan MBG sebagai bukti lemahnya pengawasan mutu.Tiga Tuntutan BEM Hukum Jakarta Atas kondisi tersebut, Gerakan BEM Hukum Jakarta yang
dikoordinatori Dudi menyatakan tiga tuntutan:1. Transparansi penuh dan pembukaan rinci seluruh anggaran
BGN, termasuk pengadaan motor listrik, kaos kaki, semir, serta belanja atribut
lainnya, disertai audit investigatif independen.2. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan tata kelola BGN
berbasis prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas publik.3. Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil
langkah tegas, termasuk mencopot Kepala BGN karena dinilai gagal menjalankan
mandat program secara bertanggung jawab di tengah tekanan fiskal dan
ketidakpastian global.“Dalam negara demokrasi, setiap rupiah anggaran publik harus
dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan rasional. Program MBG tidak
boleh menjadi simbol kebijakan populis tanpa fondasi tata kelola yang kuat,”
tutup rilis tersebut.BGN Belum Beri Tanggapan
Hingga berita ini diturunkan, Papuanewsonline.com masih
berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala BGN dan Biro Humas BGN terkait data
pengadaan yang disorot BEM Hukum Jakarta. Papuanewsonline.com juga meminta tanggapan Kementerian
Keuangan dan BPK RI soal dugaan misalokasi anggaran serta rencana audit program
MBG.
Penulis: Hendrik
Editor: GF
04 Mei 2026, 21:36 WIT
PFA Cari Bakat 2026: Jaring Bibit Unggul Sepak Bola Dari Seluruh Tanah Papua
Papuanewsonline.com, Timika – Papua Football Academy (PFA)
kembali menggelar program tahunan pencarian bakat sepak bola yang diberi nama
PFA Cari Bakat 2026. Kegiatan yang berlangsung sepanjang Mei hingga Juni 2026
ini akan menjangkau seluruh provinsi di Tanah Papua, dengan sasaran anak-anak
kelahiran tahun 2013 atau yang berusia 13 tahun pada tahun ini.Seleksi akan digelar di 19 kabupaten dan kota, dengan lokasi
dan jadwal resmi yang akan diumumkan melalui media sosial serta kerja sama
dengan PSSI dan pemerintah daerah setempat.Direktur Akademi PFA, Coach Wolfgang Pikal, menjelaskan
bahwa program ini bertujuan menemukan dan membina talenta muda terbaik agar
dapat berlatih di bawah bimbingan tenaga profesional serta berkompetisi di
tingkat yang lebih tinggi. Peserta dipilih berdasarkan kriteria kedisiplinan,
motivasi yang kuat, kesehatan fisik, prestasi belajar, serta postur tubuh yang
mendukung. Mereka yang lolos akan mendapatkan beasiswa penuh dan
menempuh pendidikan serta latihan di Markas PFA Mimika Sport Complex yang
dibangun oleh PT Freeport Indonesia.Janjai Adii dari PTFI menyampaikan apresiasi atas inisiatif
ini, yang dinilai mampu membuka kesempatan seluas-luasnya bagi anak-anak di
daerah terpencil untuk mengembangkan bakatnya. Program ini tidak sekadar perekrutan, melainkan menjadi
sarana menjangkau potensi yang tersebar di seluruh pelosok tanah Papua demi
kemajuan olahraga nasional.Coach Wolfgang menyampaikan rasa syukur atas antusiasme yang
tinggi dari para pelatih dan orang tua. “Saya yakin kita akan menemukan banyak pemain berbakat.
Terima kasih atas dukungan yang diberikan. Semoga para calon peserta dapat
menunjukkan kemampuan terbaiknya, mengukir prestasi gemilang, dan mengharumkan
nama daerah serta bangsa,” ujarnya penuh harap. Penulis: Jid
Editor: GF
04 Mei 2026, 21:31 WIT
Anggaran Terbatas Rp 46 Miliar, Satpol PP Mimika Tetap Jalankan Tugas Dengan Optimal
Papuanewsonline.com, Timika – Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) Kabupaten Mimika menghadapi tantangan dalam melaksanakan berbagai
program kerja pada tahun 2026. Dari total anggaran sebesar Rp46 miliar,
sebanyak Rp41 miliar atau sebagian besar dana tersebut dialokasikan untuk keperluan
belanja pegawai yang berjumlah 280 orang. Akibatnya, hanya tersisa dana sebesar
Rp5 miliar yang dapat digunakan untuk menunjang seluruh kegiatan operasional
dan program kerja. (04/05/26)Kepala Satpol PP Mimika, Yulius Koga, menjelaskan bahwa
lembaganya kini telah berstatus tipe A dengan struktur organisasi yang semakin
luas, namun hal ini tidak diimbangi dengan penambahan anggaran yang memadai. Kondisi ini membuat seluruh kegiatan harus dijalankan dengan
perencanaan yang cermat dan efisien. Meski demikian, seluruh tugas pokok
seperti penertiban, pengawasan, pengamanan kegiatan, dan sosialisasi peraturan
daerah tetap berjalan sebagaimana mestinya.Selain masalah pendanaan, keterbatasan fasilitas kantor yang
dirasa kurang memadai juga menjadi perhatian. Namun, Yulius menyampaikan bahwa rencana pembangunan kantor
baru telah disusun dengan lengkap dan kini tinggal menuju tahap pelaksanaan. Pihaknya terus berupaya mendorong realisasi pembangunan
tersebut demi menunjang kinerja dan kenyamanan kerja seluruh aparat.“Kami berharap di masa mendatang alokasi anggaran dapat
disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, sehingga kinerja kami dalam menjaga
ketertiban umum dapat lebih maksimal. Semoga berbagai kendala yang ada segera
mendapatkan solusi yang tepat demi kemajuan pelayanan kepada masyarakat,” harap
Yulius. Penulis: Jid
Editor: GF
04 Mei 2026, 21:28 WIT
Belum Ada Kejelasan, 11 SPPG Di Mimika Masih Berstatus Dihentikan Sementara
Papuanewsoline.com, Timika – Wakil Bupati Mimika sekaligus
Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG), Emanuel Kemong, menyampaikan bahwa
hingga saat ini belum ada kepastian atau perkembangan terbaru terkait nasib 11
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diberhentikan sementara oleh Badan
Gizi Nasional (BGN).Sebanyak delapan unit di antaranya terkendala masalah
instalasi pengolahan air limbah, sedangkan tiga lainnya mengalami hambatan dari
sisi administrasi. Kesebelasnya merupakan bagian dari total 18 SPPG yang
beroperasi di wilayah ini.Menurut Emanuel Kemong, pihaknya terus melakukan koordinasi
guna mencari solusi terbaik, namun keputusan akhir masih menunggu arahan resmi
dari pihak yang berwenang. “Kami hanya membantu dalam pengawasan, koordinasi, dan
evaluasi. Urusan teknis serta keputusan lebih lanjut sepenuhnya menjadi
wewenang dan tanggung jawab BGN,” jelasnya (4/5/2026).Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua BGN Regional Papua
Tengah, Nalen Situmorang, yang sebelumnya menyatakan bahwa hingga akhir April
lalu belum ada petunjuk resmi yang diterima terkait tindak lanjut dari kasus
ini. Semua pihak masih menunggu kebijakan yang akan ditetapkan
guna memulihkan kembali layanan yang sangat dinantikan masyarakat.“Kami berharap proses penyelesaian ini dapat berjalan cepat
dan lancar, agar layanan makanan bergizi bagi para siswa dapat segera berjalan
kembali dengan baik. Semoga kendala yang ada segera terselesaikan demi manfaat
pendidikan dan kesehatan anak-anak kita,” harap Emanuel Kemong. Penulis: Jid
Editor: GF
04 Mei 2026, 21:25 WIT
Euforia Kelulusan Dikeluhkan, Pelajar Lakukan Aksi Tidak Tertib Di Jalan Raya
Papuanewsonline.com, Timika – Rasa syukur atas kelulusan
yang dirayakan para siswa SMA di Kabupaten Mimika justru menimbulkan keluhan
dari masyarakat. Pada Senin (4/5/26), sejumlah pelajar terlihat melakukan
tindakan yang tidak tertib dan membahayakan saat melintas di Jalan Budi Utomo.
Mereka yang mengenakan seragam penuh coretan bergerak berkelompok menggunakan
sepeda motor dengan cara berkendara yang sembarangan.Perilaku tersebut dinilai sangat berisiko, mengingat banyak
di antara mereka yang tidak menggunakan helm sesuai standar dan memodifikasi
kendaraan dengan knalpot yang berisik. Aksi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan
lain, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang merugikan
banyak pihak.Saleh, salah satu warga sekaligus pengemudi ojek,
menyampaikan kekesalannya namun tetap berharap hal ini menjadi pelajaran. “Boleh saja bersuka cita, tapi harus tetap menjaga
keselamatan diri sendiri dan orang lain. Sebaiknya perayaan dilakukan dengan
cara yang positif, misalnya berkumpul bersama keluarga atau mempersiapkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” ujarnya.Warga juga meminta pihak sekolah untuk terus mengingatkan
dan membimbing para siswa, serta mengharapkan peran aktif Satuan Lalu Lintas
untuk melakukan penertiban di lapangan.“Semoga ke depannya, setiap momen bahagia seperti ini dapat
dirayakan dengan cara yang terpuji, aman, dan tidak menimbulkan keresahan bagi
lingkungan sekitar,” harap warga. Penulis: Jid
Editor: GF
04 Mei 2026, 21:21 WIT
May Day 2026 Disorot, Aktivis Nilai Nasib Buruh Kian Terpuruk di Tengah Pemborosan Negara
Papuanewsonline.com, Jakarta — Peringatan Hari Buruh
Internasional atau May Day 2026 kembali menjadi momentum kritik terhadap
kondisi kesejahteraan pekerja di Indonesia. Dalam sebuah dialog interaktif yang
digelar komunitas Aktivis 98 Garis Lucu di Jakarta, sejumlah aktivis menilai
kondisi buruh saat ini semakin tertekan di tengah situasi ekonomi yang belum
sepenuhnya pulih.Forum bertajuk “Mayday: Rakyat Disuruh Tahan Banting, Negara
Tahan Kritik” tersebut menghadirkan berbagai pandangan kritis mengenai
kebijakan pemerintah yang dianggap belum berpihak kepada kaum pekerja dan
kelompok rentan lainnya.Ketua panitia kegiatan, Ignatius Indro, menilai peringatan
Hari Buruh yang diselenggarakan pemerintah di kawasan Monumen Nasional lebih
bersifat seremonial dan belum menyentuh persoalan utama yang dihadapi buruh.“Tidak ada perubahan signifikan terhadap nasib buruh maupun
kondisi perekonomian. Pembagian paket sembako dalam jumlah besar bukan solusi.
Yang dibutuhkan buruh adalah perbaikan sistemik,” ujar Indro.Menurutnya, sejumlah kebijakan ketenagakerjaan saat ini
justru memperlemah posisi pekerja. Ia menyoroti keberadaan Undang-Undang Cipta
Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang dinilai membuka ruang
ketidakadilan dalam hubungan kerja, khususnya terkait sistem alih daya atau
outsourcing.Indro juga mengangkat persoalan pekerja sektor informal,
termasuk pengemudi ojek daring yang disebut menghadapi ketimpangan pembagian
komisi dengan perusahaan aplikasi. Ia mempertanyakan efektivitas sejumlah
program pemerintah yang selama ini diklaim mampu menciptakan lapangan kerja.“Bukan hanya buruh pabrik, sektor lain juga membutuhkan
perhatian serius. Ketimpangan komisi ojek online, janji 19 juta lapangan kerja
yang belum jelas, hingga program yang berpotensi menjadi beban anggaran—ini
semua harus dievaluasi,” tegasnya.Dalam forum yang sama, aktivis 98 lainnya, Bona
Sigalingging, menyoroti langkah pemerintah yang meratifikasi Peraturan Presiden
Nomor 25 Tahun 2026 terkait Konvensi ILO 188 mengenai perlindungan dan
kesejahteraan nelayan.“Ratifikasi ini patut diapresiasi, namun implementasinya
harus dikawal secara ketat agar benar-benar memberi manfaat bagi para nelayan,”
ujarnya.Sementara itu, Joshua Napitupulu menilai gerakan buruh
hingga kini masih menghadapi berbagai bentuk tekanan, baik secara langsung
maupun tidak langsung. Menurutnya, makna May Day tidak boleh direduksi hanya
menjadi agenda formal pemerintah.“Mayday adalah simbol perlawanan dan perjuangan buruh.
Ketika maknanya dibelokkan menjadi acara seremonial, itu menunjukkan kegagalan
pemerintah dalam menjawab persoalan mendasar,” kata Joshua.Ia juga menyoroti sejumlah persoalan klasik yang dinilai
belum terselesaikan hingga saat ini, seperti upah pekerja di bawah standar UMK,
minimnya perlindungan jaminan sosial, hingga persoalan keselamatan dan
kesehatan kerja (K3).Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto diketahui menghadiri
peringatan Hari Buruh yang digelar pemerintah di kawasan Monumen Nasional
bersama ribuan buruh dari berbagai organisasi. Kegiatan tersebut mendapat
perhatian publik luas, namun juga menuai kritik karena dianggap bertolak
belakang dengan semangat efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan
pemerintah.Sementara itu, ribuan buruh lainnya memilih turun ke jalan
dan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI untuk menyampaikan
tuntutan secara langsung kepada pemerintah dan wakil rakyat.Meski berlangsung dengan pendekatan berbeda, baik kegiatan
pemerintah maupun aksi demonstrasi buruh dilaporkan berjalan aman dan tertib
hingga seluruh rangkaian peringatan May Day 2026 berakhir. (GF)
04 Mei 2026, 17:52 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
