Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Gegara Tailing Freeport, Fornas 08 Papua Raya: Ini Bukan Pembangunan, Ini Pemusnahan
Papuanewsonline.com, Jakarta - Sekretaris Forum Nasional (Fornas) 08 Papua Raya, Jhon Wenehen, membongkar borok 50 tahun tambang raksasa PT Freeport Indonesia.Kata Dia, Bukan hanya emas yang dikeruk, tapi kehidupan masyarakat adat Amungme dan Kamoro dikubur hidup-hidup oleh limbah tailing PT. Freeport Indonesia."Kerusakan sudah level kritis, karena Ini bukan lagi soal pencemaran, ini soal keberlangsungan hidup orang asli Papua yang terancam punah," tegas Jhon Wenehen saat ditemui di Jakarta, Senin (28/7).Ia membeberkan 4 fakta mengerikan di lapangan, dimana sungai jadi daratan, lahan subur jadi gurun batu.Jhon menyebut ribuan pendulang memang mengais rezeki dari sisa batu, tapi harganya terlalu mahal."Sisa batuan itu mendatangkan rezeki bagi pendulang, namun juga menimbulkan pendangkalan sungai dan pesisir Mimika. Data penelitian menyebut limbah menimbun sekitar 110 km2 wilayah estuari, mengubur 133 km2 lahan subur, dan sepanjang 20-40 km bentang Sungai Ajkwa tercemar," ujar Jhon.Bayangkan, gunung berubah jadi jurang, sungai berubah jadi hamparan pasir beracun.Dampak yang terjadi lanjutnya Sagu dan ikan punah, serta lumnung pangan dimatikan."Ini yang paling menyakitkan. Sagu adalah mama, sagu adalah kehidupan bagi Suku Kamoro," Terangnya.Jhon menambahkan hasil audit lingkungan oleh konsultan internasional Parametrix yang dikutip KLH menemukan tailing dan batuan limbah mampu menghasilkan cairan asam berbahaya, bahkan sejumlah spesies perairan sensitif di Sungai Ajkwa telah punah."Ribuan hektar hutan kayu dan sagu rusak, sagu yang jadi makanan pokok masyarakat Kamoro kering dan mati," bebernya.Jhon menambahkan data yang dimiliki Fornas 08 bahwa 3. 3.500 orang asli papua terkurung karena akses laut diputus tailing PT Freeport."Dampaknya bukan hanya ikan mati, tapi manusia juga terisolasi," Tegasnya.Kata Dia, Laporan JATAM dan WALHI mencatat 3.500 penduduk di 3 distrik Agimuga, Jita, dan Manasari tidak lagi punya akses transportasi laut karena sungai yang jadi jalur transportasi utama mengalami sedimentasi dan pendangkalan akibat pembuangan tailing di Sungai Ajkwa dan Wanogong." Perahu tidak bisa lewat. Hasil laut tidak bisa dijual karena mereka dikurung oleh limbah," Ucapnya.RACUN B3 MENUJU LAUT ARAFURASebut Jhon Ancaman paling senyap adalah logam berat, karena KLH dan WALHI pernah menilai limbah yang dibuang melampaui baku mutu Total Suspended Solid (TSS) dan mengandung logam berat yang berpotensi mencemari hingga pesisir Laut Arafura. Ini tidak bisa dianggap sepele.Fornas 08 Papua Raya mendesak Presiden dan Menteri LHK segera audit total AMDAL Freeport secara terbuka. Libatkan Amungme dan Kamoro sebagai pemilik tanah, bukan hanya sebagai penonton."Jangan sampai Papua hanya dapat tailing, Jakarta dan Amerika dapat emasnya," pungkasnya.Penulis: HendrikEditor: OF
27 Jul 2026, 13:10 WIT
Pemerintah Resmi Terima Pengunduran Diri Perry Warjiyo, Destry Damayanti Jadi Plt Gubernur BI
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pemerintah resmi menerima pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Bank Indonesia, Jakarta, Senin (27/7/2026).Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut. Ia juga menyampaikan apresiasi atas pengabdian Perry Warjiyo yang memimpin Bank Indonesia selama kurang lebih tujuh tahun.“Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjiyo. Tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih tujuh tahun lamanya memimpin Bank Indonesia,” ucap Menteri Pras.Selanjutnya, pemerintah akan memproses penerbitan Keputusan Presiden mengenai pemberhentian secara hormat Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Proses tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Sambil menunggu penetapan gubernur definitif, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior, Destry Damayanti. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Bank Indonesia.“Untuk selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat gubernur sementara. Di dalam catatan yang dimaksud dengan Deputi Gubernur Senior adalah Ibu Destry Damayanti,” katanya.Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah akan memastikan seluruh tugas dan fungsi Bank Indonesia tetap berjalan dengan baik selama masa transisi kepemimpinan. Koordinasi antara pemerintah dan bank sentral juga akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.“Kami mewakili pemerintah menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa marilah kita terus menjalankan tugas kita sesuai dengan kewenangan kita yang sudah diberikan oleh undang-undang, di mana BI memiliki peranan untuk menjaga moneter kita, sementara pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, juga menjalankan fungsi menjaga fiskal tentunya tetap di dalam koordinasi yang erat,” tutupnya.Penulis: JidEditor: OF
27 Jul 2026, 11:51 WIT
MIMIKA DARURAT! SiLPA Rp 1,1 Triliun Dibongkar FORNAS 08, Asta Cita Presiden Prabowo Gagal
Papuanewsonline.com, Timika – Sekretaris FORNAS 08 Papua Raya, Jhon Wenehen membunyikan alarm darurat untuk Kabupaten Mimika. Berdasarkan hasil kajian kritis JW Integrity Watch dan FORNAS 08, pelaksanaan Asta Cita ke-8 Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka dinilai gagal total di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.Jhon mengatakan Kegagalan tersebut bukan disebabkan faktor teknis, melainkan bobroknya mental birokrasi."Jika faktor non-teknis tidak diatasi, maka Asta Cita hanya akan menjadi slogan, bukan kenyataan," tegas Jhon Wenehen kepada media, Senin (27/7/2026).Borok APBD Mimika: SiLPA Rp 1,1 Triliun Mengendap, Rakyat Tetap MiskinJhon menegaskan data yang dipaparkan bukan asumsi, melainkan ringkasan temuan lapangan FORNAS 08. Ia membeberkan 10 persoalan krusial yang membuat APBD Mimika berdarah-darah:SiLPA Rp 1,1 TriliunUang rakyat sebesar Rp 1,1 Triliun dalam APBD Mimika 2025 mengendap, tidak terserap dan tidak berdampak. "Uang ada di brankas, namun rakyat tetap miskin," ujarnya.Proyek Mangkrak Jadi Monumen Gagal Ia menyebutkan Proyek-proyek strategis tertunda dan mangkrak, karena Selama dua tahun kepemimpinan berjalan, tidak nampak pembangunan di Kabupaten Mimika.Dana Otsus Juga Jadi Temuan Fornas 08Jhon membeberkan Pengelolaan Dana Otsus dan DBH Gelap, karena Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil tidak transparan dan tanpa laporan terbuka ke publik.Amungme-Kamoro DikorbankanLanjut Dia, Hak tanah adat, kompensasi, dan isu lingkungan diabaikan oleh Pemmerintah Daerah, padahal yang terdampak adalah masyarakat kedua suku Amungme dan Kamoro.Tailing Freeport Cemari Pesisir & CSR Mati SuriJhon menambahkan Keselamatan warga pesisir terancam akibat tailing PT Freeport Indonesia, sementara komitmen Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dinilai tidak optimal, bagi lingkungan dan keberlangsungan kehidupan warga masyarakat OAP yang terdampak.Penyakit Kronis BirokrasiSelain 10 borok tersebut, FORNAS 08 menemukan 5 penyakit kronis yang menggerogoti Mimika:- Politisasi program dan anggaran. - Kepentingan elit dan dinasti politik. - Kultur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang mengakar. - Komitmen pimpinan yang lemah.-5. Perencanaan abal-abal. Contoh nyata perencanaan abal-abal, menurut Jhon, adalah program Teras Mimika di Jakarta."Untuk apa buka Teras Mimika di Jakarta dengan mengerahkan Bupati, Wakil Bupati, Plt Sekda, semua Kepala OPD, habiskan miliaran rupiah kalau produk unggulan saja tidak jelas, stok tidak siap, UMKM tidak dilatih? Itu contoh nyata program tidak berbasis kinerja dan hanya formalitas," tandas Jhon.Ia menyebut kondisi ini sebagai siklus kegagalan pembangunan yang sempurna, karena Rencana tidak matang, pelaksanaan tidak berkinerja, dampak tidak nyata, dan uang rakyat hilang percuma.Dampaknya, lanjut Jhon, pengangguran tinggi, layanan pendidikan dan kesehatan belum merata, infrastruktur tertinggal, dan angka kriminalitas semakin meningkat."Papua Tengah dalam hal ini Rakyat Kabupaten Mimika butuh keadilan, bukan janji. Butuh kerja nyata, bukan pencitraan. Perubahan dimulai dari keberanian. Kami akan tetap awasi dan kami laporkan," pungkasnya.Penulis: HendrikEditor. : Of
27 Jul 2026, 10:48 WIT
Wacana Zakat Gantikan Pajak, Baznas: Harus Ada Kesepahaman Pemerintah dan Umat
Papuanewsonline.com, Jakarta – Wacana menjadikan zakat sebagai pengganti kewajiban pajak kembali mencuat dalam Konferensi Umat Islam Indonesia VIII, Sabtu (25/7/2026). Ketua Baznas RI Sodik Mudjahid menegaskan gagasan ini tidak sekadar soal hitungan fiskal, melainkan memerlukan kesepahaman mendalam antara pemerintah dan umat Islam sebelum dituangkan dalam aturan resmi.Ada dua hal mendasar yang harus dipastikan terlebih dahulu: pertama, kesiapan pemerintah jika sebagian penerimaan pajak dialihkan melalui mekanisme zakat; kedua, kesiapan umat Islam jika dana zakat dikelola dalam kerangka keuangan negara. “Apakah pemerintah ikhlas penerimaannya berubah? Dan apakah umat ikhlas zakatnya masuk APBN? Kedua hal ini harus dijawab dengan jujur,” ujar Sodik.Saat ini zakat dinilai belum mampu membiayai seluruh kebutuhan pembangunan layaknya pajak. Selain itu, masih ada perbedaan pandangan di kalangan masyarakat terkait pemanfaatan dana zakat untuk kepentingan yang lebih luas. Karena itu, perubahan kebijakan harus dilakukan secara bertahap dan hati-hati agar tidak menimbulkan keraguan maupun penolakan.Pemerintah dan pemangku kepentingan kini tengah menyusun revisi Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Namun, Sodik menyatakan belum berani memasukkan gagasan zakat pengganti pajak ke dalam rancangan tersebut sebelum mendapatkan kepastian dukungan dari pemerintah dan jaminan kesiapan dari umat Islam.Penulis: JidEditor: OF
27 Jul 2026, 10:55 WIT
Polri Tegaskan Bhabinkamtibmas Bukan Penagih Pajak, Hanya Berperan Sinergi Informasi
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia meluruskan persepsi yang berkembang di masyarakat terkait keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menegaskan dengan tegas bahwa personel tersebut tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemungutan, penilaian kepatuhan, pemeriksaan, maupun penagihan pajak kepada warga.“Kami tegaskan Bhabinkamtibmas bukan petugas pajak. Seluruh kewenangan di bidang perpajakan mutlak berada di tangan DJP sesuai aturan yang berlaku,” ujar Johnny, Minggu (26/7/2026). Ia menjelaskan kerja sama yang terjalin murni sebagai koordinasi antarlembaga, di mana Bhabinkamtibmas hanya menjalankan fungsi aslinya: membina masyarakat, menjalin komunikasi, dan menghimpun informasi yang bermanfaat bagi kepentingan bersama.Peran Bhabinkamtibmas dalam sinergi ini bersifat preventif dan persuasif, sama sekali bukan sebagai perpanjangan tangan penindakan pajak. Tugas utamanya adalah menjaga keamanan dan ketertiban, serta memastikan setiap langkah yang diambil tetap berada dalam koridor kewenangan kepolisian. Pihaknya mengimbau masyarakat tidak salah menafsirkan kehadiran mereka sebagai alat penagih kewajiban perpajakan.DJP tetap menjadi satu-satunya lembaga yang berhak melakukan pengawasan hingga penegakan hukum pajak. Dukungan dari unsur kewilayahan kepolisian hanya terbatas pada pembangunan jejaring informasi dan dukungan lapangan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar, tanpa mengambil alih wewenang yang bukan ranahnya.Penulis: JidEditor: OF
27 Jul 2026, 10:47 WIT
Festival Tari Kreasi Tanimbar Lampyore 2026 Berjalan Sukses
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar, Ketua Panitia Festival Tari Kreasi Tanimbar Lampyore 2026, MATEUS LONDAR, S.ST.Par., yang akrab dipanggil MALO menyampaikan apresiasi tinggi dan terima kasih yang mendalam kepada Kapolres Kepulauan Tanimbar beserta seluruh jajarannya.Dukungan pengamanan dari pihak Kepolisian berpadu sinergis dengan dukungan fasilitas dari Pemerintah Pusat, sehingga festival seni tahunan yang digelar pada, Sabtu (25/07/26) malam ini dapat berjalan dengan sukses, aman, dan kondusif.Kegiatan festival yang menjadi wadah kreativitas ini tentunya berhasil terselenggara berkat dukungan yang penuh dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Dana Indonesiana, serta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).Sinergi lintas sektor yang terhubung ini tentunya membuktikan komitmen yang kuat dalam mendorong pemajuan kebudayaan di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) salah satunya seperti di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.Selain menjadi panggung pelestarian budaya, festival ini juga diselenggarakan secara khusus untuk membantu menggeliatkan sektor perekonomian para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di wilayah Kota Saumlaki dan sekitarnya."Saya atas nama Panitia MATEUS LONDAR (MALO) dan seluruh Masyarakat penikmat seni mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan dukungan Bapak Kapolres AKBP AYANI, S.P., S.I.K., M.H., dalam kegiatan Festival Tari Kreasi Tanimbar Lampyore 2026," ujar MALO dalam keterangan resminya pada, Minggu (26/07/27).Menurut MALO, kehadiran Personel Polres Kepulauan Tanimbar di lokasi acara berhasil menciptakan atmosfer yang sangat kondusif. Rasa aman dan nyaman yang dihadirkan Aparat keamanan membuat para seniman muda Daerah dapat mengeksplorasi karya Mereka secara maksimal di atas panggung."Terima kasih telah menghadirkan rasa aman dan nyaman selama kegiatan berlangsung. Panggung ini membuat para seniman muda Tanimbar dapat berkarya dan menampilkannya dengan penuh semangat. Dukungan Bapak Kapolres sangat berarti bagi tumbuh kembangnya kreativitas generasi muda di Daerah ini" lanjutnya.Di akhir penyataannya, MALO berharap agar kolaborasi yang positif antara Kementerian, Lembaga pendanaan, pelaku seni, Masyarakat, beserta institusi Polri dapat terus terjaga demi kelestarian warisan leluhur, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar."Semoga Polri semakin dicintai Masyarakat dan terus menjadi pelindung serta mitra terbaik dalam menjaga kelestarian tradisi dan budaya lokal, salam hormat Bapak Kapolres” pungkas MALO. PNO-12
27 Jul 2026, 09:16 WIT
Jaksa Agung Minta Maaf, Kasus Eks Jampidsus Jadi Momentum Perbaikan Internal
Papuanewsonline.com, Jakarta – Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait perkara hukum yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Ia menilai peristiwa tersebut menjadi evaluasi penting bagi institusi Kejaksaan untuk melakukan pembenahan, khususnya dalam memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal.Dalam keterangannya pada Minggu (26/7/2026), Burhanuddin mengatakan peristiwa tersebut harus dijadikan pelajaran berharga bagi seluruh jajaran Korps Adhyaksa. "Selaku pimpinan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Biarkan nanti fakta hukum yang berbicara. Namun bagi kami, ini adalah pelajaran berharga dan titik tolak untuk berbenah menjadi lebih baik," ujarnya.Jaksa Agung mengakui kasus tersebut menjadi tantangan besar bagi lembaga yang dipimpinnya. Meski demikian, ia meminta seluruh insan Adhyaksa tidak terpuruk dalam situasi tersebut dan tetap menjaga semangat untuk memberikan pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat.Menurut Burhanuddin, berbagai evaluasi akan terus dilakukan guna memperkuat tata kelola kelembagaan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan integritas aparat penegak hukum sekaligus mencegah terulangnya persoalan serupa di masa mendatang.Ia juga menyadari munculnya keraguan dari sebagian masyarakat terhadap penanganan perkara yang sedang berlangsung. Karena itu, Kejaksaan Agung berkomitmen memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku.Burhanuddin menegaskan bahwa penanganan perkara akan dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan adil tanpa memandang siapa pun pihak yang terlibat. Komitmen tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan.Di sisi lain, Jaksa Agung menginstruksikan seluruh jajaran kejaksaan di berbagai daerah agar tetap fokus menjalankan tugas pokok dalam penegakan hukum. Penyelesaian berbagai perkara korupsi yang menjadi perhatian masyarakat diminta tetap berjalan tanpa hambatan.Selain memperkuat pengawasan internal, Kejaksaan Agung juga akan terus melakukan pembenahan sistem sebagai langkah pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat integritas lembaga dan meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia.Penulis: JidEditor: OF
26 Jul 2026, 18:38 WIT
TPNPB Kodap XVI Yahukimo Umumkan Duka Atas Wafatnya Anggota Atas Nama Aten Soma
Papuanewsonline.com, Yahukimo – Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB mengumumkan duka atas wafatnya salah satu anggota TPNPB Kodap XVI Yahukimo, Aten Soma, (21). Pengumuman itu disampaikan melalui Siaran Pers Ke II pada Minggu (26/7/2026) oleh Juru Bicara TPNPB OPM, Sebby Sambom.Dalam siaran pers tersebut disebutkan, Aten Soma dari Batalyon HSSB meninggal dunia pada Jumat (25/7/2026) sekitar pukul 11.00 WIT karena sakit yang dideritanya selama beberapa bulan. "Korban meninggal dunia saat menghindar dari aparat militer Indonesia di Korowai saat terjadinya operasi militer sejak 23-25 Juli 2026," bunyi siaran pers tersebut.Laporkan Operasi Militer di KorowaiTPNPB juga melaporkan adanya operasi militer di wilayah Korowai pada 23-25 Juli 2026. Menurut TPNPB, operasi tersebut melibatkan helikopter dan pasukan darat. Akibatnya, banyak warga sipil mengungsi ke hutan-hutan. "Hingga sekarang belum diketahui keberadaan dan kondisi mereka karena terkendala jaringan telepon dan internet," tulis siaran pers.Oleh karena itu, TPNPB meminta semua pihak untuk memantau situasi para pengungsi dari Korowai yang menuju ke wilayah Boven Digoel, Yahukimo dan Pegunungan Bintang.Pengumuman DukaAtas nama organisasi, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menyampaikan duka kepada seluruh pasukan TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan di seluruh Tanah Papua atas wafatnya Aten Soma.Demikian disampaikan dalam siaran pers yang ditandatangani Sebby Sambom.Hingga berita ini ditayangkan, pihak TNI, Polri dan Pemerintah Kabupaten Yahukimo belum dapat dikonfirmasi terkait kebenaran informasi operasi militer di Korowai dan kondisi pengungsi yang disampaikan dalam siaran pers tersebut.Penulis: HendrikEditor: OF
26 Jul 2026, 18:33 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
