Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Kemenhut Bongkar Perdagangan Burung Dilindungi Lewat Facebook di Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura – Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua berhasil mengungkap dugaan perdagangan satwa liar yang dilindungi yang ditawarkan melalui media sosial Facebook. Penindakan dilakukan pada Rabu (22/7/2026) di kawasan Entrop, Kota Jayapura, di mana tim mengamankan pelaku berinisial MH (35) beserta tujuh ekor burung yang masuk dalam daftar perlindungan.Barang bukti yang disita meliputi lima ekor Kasturi Kepala Hitam, satu ekor Nuri Bayan, satu ekor Kakatua Koki, serta empat sangkar. Kasus ini bermula dari pemantauan siber yang mendeteksi adanya penawaran ilegal di media sosial, yang kemudian diverifikasi dan ditindaklanjuti langsung ke kediaman tersangka bersama unsur kepolisian dan perangkat lingkungan setempat.Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menegaskan modus kejahatan kini semakin memanfaatkan ruang digital. “Penegakan hukum harus ikut beradaptasi. Tujuannya bukan hanya menghentikan satu transaksi, tetapi menjaga kekayaan hayati Papua agar tidak habis diperdagangkan secara ilegal,” ujarnya. Tersangka terancam pidana penjara 3 hingga 15 tahun serta denda hingga Rp5 miliar sesuai aturan yang berlaku.Kepala Balai Gakkum Kehutanan Maluku dan Papua Fredrik E. Tumbel menambahkan penyidikan masih berjalan untuk mengungkap jaringan lebih luas. Ia mengimbau masyarakat agar tidak terlibat jual beli maupun memelihara satwa liar secara ilegal, serta segera melapor jika menemukan aktivitas serupa di dunia maya maupun di lapangan.Penulis: JidEditor: OF
26 Jul 2026, 17:53 WIT
Wamendagri Ribka Haluk: Terapkan 5T Agar Dana Otsus Tepat Sasaran Bagi Orang Asli Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengingatkan seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua untuk menerapkan lima prinsip atau 5T dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Otonomi Khusus. Mulai dari perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaksanaan hingga pengawasan, prinsip ini diharapkan menjadi standar agar manfaat anggaran benar-benar dirasakan secara nyata oleh Orang Asli Papua. 26/726) Menurut Ribka, reformasi tata kelola yang telah dijalankan berhasil mempercepat aliran dana berkat integrasi sistem antar kementerian. Namun, perbaikan perlu terus diperkuat pada sisi pelaksanaan agar keberhasilan tidak hanya dinilai dari cepatnya anggaran habis, melainkan terukur dari turunnya angka kemiskinan, naiknya Indeks Pembangunan Manusia, serta membaiknya kualitas layanan dasar masyarakat.Pemerintah juga mendorong peningkatan kemampuan aparatur pengelola keuangan, penyempurnaan data Orang Asli Papua, serta penerapan sistem yang transparan dan berbasis data. Seluruh penggunaan anggaran harus sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua guna mendukung misi Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif.Keberhasilan pelaksanaan Otonomi Khusus, kata dia, membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah daerah, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua, serta seluruh unsur pimpinan daerah. Sinergi ini menjadi kunci agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat.Penulis: JidEditor: OF
26 Jul 2026, 17:48 WIT
Kaesang Pangarep Siap Rebut Kursi DPR, Tantang Dominasi Puan Maharani di Jateng
Papuanewsonline.com, Solo – Peta politik Pemilihan Legislatif 2029 di Daerah Pemilihan V Jawa Tengah semakin memanas. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, resmi mengumumkan diri maju sebagai calon anggota DPR RI dari wilayah yang meliputi Boyolali, Klaten, Sukoharjo, dan Kota Solo. Langkah ini menempatkannya berhadapan langsung dengan Ketua DPR RI Puan Maharani yang selama ini menjadi figur dominan di daerah yang dikenal sebagai basis kuat PDIP tersebut.Dalam arahannya saat Rapat Koordinasi Daerah PSI Kota Solo, Sabtu (25/7/2026), Kaesang menyampaikan strategi politik yang mengutamakan kedekatan emosional dengan masyarakat. “Kami hadir bukan sekadar sebagai partai, melainkan sebagai sahabat warga. Mulai dari menghadiri pengajian, menjenguk sakit, hingga melayat, kami datang sebagai tetangga yang peduli,” ujar putra bungsu mantan Presiden Joko Widodo itu. Ia optimistis pendekatan yang membumi mampu menembus dominasi yang sudah terbangun sekian lama.Kaesang menegaskan fokus kerjanya akan sepenuhnya terpusat di Kota Solo saja. “Saya hanya bertanggung jawab di wilayah ini. Boyolali, Sukoharjo, hingga Klaten sudah menjadi tanggung jawab rekan-rekan kader lain. Kita patuhi pembagian tugas agar tidak terjadi tumpang tindih,” tegasnya.Pembagian wilayah ini diyakini akan memperkuat kerja sama dan mencegah gesekan internal partai .Ia juga meminta solidaritas seluruh kader, terutama bagi mereka yang tidak maju sebagai calon legislatif. “Bagi yang tidak mencalonkan diri, saya mohon dukungan penuh agar kita tetap kompak dan satu tujuan. Persatuan adalah kunci utama kemenangan kita nanti,” tambahnya.Penulis: JidEditor: OF
26 Jul 2026, 17:44 WIT
HMI Merauke: Keberhasilan PSN Harus Lahirkan Generasi Papua yang Menjadi Pelaku Utama Pembangunan
Papuanewsonline.com, Merauke – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Merauke, Irwan, menegaskan ukuran keberhasilan Program Strategis Nasional di Papua tidak boleh hanya dilihat dari rampungnya infrastruktur atau kawasan ekonomi. Keberhasilan sejati tercapai ketika pembangunan mampu melahirkan generasi Orang Asli Papua yang berpendidikan, berdaya saing, dan menjadi aktor utama yang mengelola kemajuan di tanah kelahirannya sendiri.Pandangan itu disampaikannya dalam Konsultasi Publik yang digelar Merah Pusaka Stratejik Indonesia di Aula Anim Ha, Jumat (24/7/2026). Irwan mengingatkan, jangan sampai pembangunan berjalan pesat namun masyarakat aslinya hanya menjadi penonton. “Kesuksesan diukur dari berapa banyak anak Papua yang menjadi sarjana, tenaga profesional, wirausahawan, hingga pemimpin yang memegang kendali pembangunan daerahnya,” ujarnya tegas.Ia menekankan pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan apakah masyarakat akan mampu beradaptasi atau justru tertinggal. Pembangunan ekonomi harus dibarengi kebijakan afirmatif: mulai dari perbaikan kualitas sekolah, beasiswa, pendidikan vokasi, hingga pendidikan nonformal berbasis komunitas. Ketika investasi masuk, peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua harus menjadi prioritas utama.Kesejahteraan keluarga juga menjadi bagian tak terpisahkan dari keberhasilan pendidikan. PSN harus membuka ruang ekonomi yang luas bagi warga lokal; orang tua yang memiliki penghasilan layak akan lebih mampu menjamin anak-anaknya bersekolah dengan baik. Selain itu, modernisasi harus memperkuat, bukan menghapus identitas budaya, agar generasi muda menguasai ilmu pengetahuan sekaligus tetap menjaga jati diri leluhur.Penulis: JidEditor: OF
26 Jul 2026, 17:40 WIT
TPNPB Tetapkan DPO dan Ancaman Eksekusi Bagi Pejabat serta Warga Sipil yang Diduga Agen Intelijen
Papuanewsonline.com, Yahukimo – Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) melalui Komandan Operasi Umum Mayor Jenderal Lekagak Telenggen mengeluarkan pernyataan resmi pada Minggu (26/7/2026), menetapkan Daftar Pencarian Orang (DPO) beserta ancaman eksekusi mati terhadap sejumlah kalangan. Sasaran mencakup gubernur, bupati, anggota DPR, ASN, kepala desa, pejabat negara, hingga warga sipil yang dinilai bertindak sebagai agen intelijen militer dan mendukung kehadiran pemerintah di wilayah Papua.Pernyataan ini disampaikan menyusul penanganan tiga orang yang diduga agen intelijen di Yahukimo pada 20–21 Juli lalu.Dalam siaran persnya, Lekagak Telenggen menegaskan tindakan yang dilakukan di Yahukimo merupakan langkah sesuai kondisi medan perang. “Kami memperingatkan seluruh elemen masyarakat agar tidak terlibat menjadi mata-mata aparat, serta jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang dinilai memperpanjang kekuasaan pemerintah pusat menjadi sasaran utama kami,” ujarnya. Tindakan ini disebut sebagai teguran keras agar tidak ada lagi warga yang memberikan informasi yang membahayakan keberadaan pasukan mereka.Pihaknya juga menyoroti kehadiran ribuan aparat keamanan di berbagai sektor, termasuk tenaga pendidik, tenaga kesehatan, hingga program sosial yang dinilai sebagai sarana merekrut informan. “Kami tidak segan mengambil langkah tegas terhadap siapa pun yang terbukti melaporkan posisi dan pergerakan pasukan kami. Situasi di lapangan hanya diketahui oleh pasukan yang berada langsung di sana,” tambahnya. TPNPB juga menegaskan bahwa jika ada pihak yang merasa dirugikan, tuntutan sebaiknya disampaikan kepada pemerintah pusat.Selain itu, TPNPB mengingatkan seluruh rakyat Papua bahwa perjuangan yang dilakukan semata-mata bertujuan mengembalikan kemerdekaan bangsa. Oleh karena itu, setiap warga yang dinilai berpihak pada aparat atau menjadi perpanjangan tangan kekuasaan pusat akan dipandang merugikan perjuangan tersebut. “Barisan Merah Putih dari tingkat tertinggi hingga terendah menjadi prioritas tindakan sebelum kami menghadapi kekuatan militer secara langsung,” tegas pernyataan tersebut.Pernyataan ini memicu kekhawatiran luas di kalangan masyarakat dan aparat pemerintahan. Masyarakat berharap tidak ada kerugian yang menimpa warga sipil yang tidak memahami situasi, serta meminta semua pihak menahan diri agar tidak memperburuk keadaan.Penulis: JidEditor: OF
26 Jul 2026, 17:37 WIT
Jaga Prinsip HAM, Komisi XIII Pastikan Kebijakan untuk Papua Sesuai Kebutuhan Rakyat
Papuanewsonline.com, Mimika – Pembangunan di Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengan pengaturan dari ibu kota negara; harapan dan kenyataan yang ada di masyarakat harus didengar secara langsung. Prinsip ini menjadi landasan utama kunjungan kerja reses Komisi XIII DPR RI ke Provinsi Papua Tengah pada Jumat (25 Juli 2026). Rombongan didampingi jajaran Kanwil Kemenkumham, Kanwil Imigrasi, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, perwakilan Komnas HAM, serta LPSK guna menyerap aspirasi sekaligus menyusun langkah penguatan kelembagaan dan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran.Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menegaskan pertemuan ini menjadi wadah penting agar suara daerah tidak terputus. “Segala usulan, masukan, dan harapan yang disampaikan hari ini akan kami catat dan perjuangkan bersama kementerian mitra, termasuk memperkuat struktur organisasi dan kapasitas pelayanan yang dibutuhkan masyarakat Papua,” ujarnya tegas. Langkah ini diambil agar kebijakan yang disusun benar-benar merespons kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar teori di atas kertas.Berbagai hal yang dikemukakan peserta berkisar pada perlunya penyempurnaan tata kelola, penambahan sumber daya manusia, hingga peningkatan jangkauan layanan yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Komisi XIII menekankan bahwa kehadiran negara harus terasa merata, cepat, dan responsif, mengingat Papua Tengah sebagai provinsi baru masih membutuhkan banyak penyesuaian sistem agar pelayanan berjalan optimal.Kunjungan ini juga menegaskan komitmen anggota dewan untuk menjadi jembatan yang kokoh antara keinginan masyarakat dan kebijakan tingkat pusat.Tidak ada keputusan yang diambil tanpa memahami kondisi riil yang dialami warga dan aparat pelaksana di daerah.Penulis: JidEditor: OF
26 Jul 2026, 17:33 WIT
Menko Yusril Minta Polda Jabar Perbanyak Patroli, Cegah Kekerasan dan Main Hakim Sendiri
Papuanewsonline.com, Jakarta – Menyikapi perdebatan publik terkait wacana sayembara penangkapan begal yang digulirkan Gubernur Jawa Barat, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta Polda Jawa Barat meningkatkan pengawasan dan patroli rutin di titik-titik rawan. Langkah ini ditempuh untuk memulihkan rasa aman warga sekaligus mencegah munculnya tindakan main hakim sendiri yang melanggar hukum dan hak asasi manusia.“Polri wajib memperkuat kehadirannya di daerah yang sering terjadi pembegalan. Tugas utama kepolisian adalah melindungi masyarakat, menjaga ketertiban, dan menegakkan aturan. Patroli yang intensif akan menekan kejahatan sekaligus memberi rasa aman,” ujar Yusril, Minggu (26/7/2026). Ia juga mengingatkan agar aparat gencar memberikan pemahaman kepada warga mengenai cara mencegah kejahatan dan prosedur pelaporan yang benar, sehingga masyarakat ikut menjaga lingkungan tanpa melanggar hukum.Dalam negara hukum, kata Yusril, keselamatan dan harta benda korban adalah hak asasi yang dilindungi konstitusi. Namun demikian, setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana tetap berhak diperlakukan secara adil, ditangkap hidup-hidup, dan diadili secara terbuka di pengadilan. “Kekerasan massal yang merenggut nyawa pelaku di luar proses hukum juga merupakan pelanggaran HAM yang harus dicegah. Keadilan harus ditegakkan lewat jalur yang sah dan beradab,” tegasnya.Mengenai rencana pemberian hadiah bagi penangkap begal, Yusril menjelaskan penetapan seseorang bersalah atau tidak adalah kewenangan mutlak hakim lewat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Proses ini memerlukan waktu panjang hingga tahap banding maupun kasasi, sehingga pemberian imbalan sebelum adanya putusan hakim tidak mudah diterapkan. Hal ini berisiko menimbulkan kekecewaan maupun penyalahgunaan wewenang.Yusril menegaskan bahwa menjaga keamanan adalah tanggung jawab bersama, namun penegakan hukum tetap menjadi ranah aparat berwenang.Penulis: JidEditor: OF
26 Jul 2026, 17:30 WIT
Kasal Dan Panglima Armada Pasifik Rusia Resmi Buka Latma Orruda 2026
Papuanewsonline.com, Vladivostok – Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali bersama Panglima Armada Pasifik Rusia Admiral Viktor Nikolayevich Liina secara resmi membuka Latihan Bersama (Latma) Orruda 2026 di Vladivostok, Rusia, Jumat (24/7). Latihan tersebut menjadi penyelenggaraan kedua yang mempertemukan angkatan laut Indonesia dan Rusia.Prosesi pembukaan tetap berlangsung khidmat meski diguyur hujan. Latma Orruda 2026 akan dilaksanakan dalam dua tahapan, yakni Harbour Phase atau fase pelabuhan dan Sea Phase atau fase laut, yang bertujuan menguji kesiapan tempur sekaligus meningkatkan profesionalisme personel kedua negara.Dalam latihan tersebut, TNI Angkatan Laut mengerahkan 145 prajurit yang didukung satu unsur kapal perang KRI I Gusti Ngurah Rai, satu helikopter Panther, serta satu tim Komando Pasukan Katak (Kopaska) untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan latihan.Dalam sambutannya, Kasal menegaskan latihan bersama ini tidak hanya menjadi ajang meningkatkan kemampuan militer, tetapi juga memperkuat peran prajurit sebagai duta diplomasi. "Latihan bersama ini akan menguji ketangguhan dan profesionalitas prajurit TNI AL sebagai duta diplomasi, sekaligus memperkuat daya tangkal (deterrence effect) serta mempererat hubungan antar kedua negara."Sebelum upacara pembukaan, Kasal dan Panglima Armada Pasifik Rusia lebih dahulu menggelar pertemuan bilateral. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menegaskan eratnya hubungan historis antara Indonesia dan Rusia serta komitmen memperkuat kemitraan di bidang pertahanan maritim.Pertemuan strategis itu juga membahas sejumlah rencana kerja sama jangka panjang, di antaranya penyelenggaraan Passing Exercise (Passex), peningkatan skala latihan bersama, pertukaran prajurit ahli pada bidang peperangan kapal selam (underwater warfare), hingga berbagai bentuk kolaborasi strategis lainnya.TNI AL menilai penguatan kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya membangun postur pertahanan laut Indonesia agar semakin tangguh dan memiliki daya tangkal yang kuat melalui kemitraan dengan negara sahabat.Latihan Orruda 2026 juga disebut sebagai implementasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto, yang diwujudkan melalui penguatan kerja sama maritim yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Rusia.Penulis: JidEditor: OF
26 Jul 2026, 17:27 WIT
Klaim Smelter Beroperasi September, Pakar UGM: Jangan Langsung Percaya pada Janji Freeport
Papuanewsonline.com, Mimika – Klaim yang menyebutkan pabrik pemurnian atau smelter milik PT Freeport Indonesia akan mulai beroperasi penuh pada bulan September mendatang disarankan agar tidak langsung diterima begitu saja oleh masyarakat luas. Seorang pengamat dari Universitas Gadjah Mada (UGM) meminta agar publik tidak mudah terbuai janji-janji yang belum dibuktikan pelaksanaannya, melainkan menelusuri dan memahami sejarah serta rekam jejak yang telah ditunjukkan perusahaan selama ini. Kami memahami harapan besar masyarakat Papua dan Indonesia agar asli kekayaan alam ini dapat memberikan manfaat maksimal di dalam negeri, namun kehati-hatian tetap diperlukan agar tidak kecewa berulang kali.Pakar yang enggan disebutkan namanya tersebut menjelaskan bahwa dalam perjalanan panjang pembangunan smelter ini, masyarakat telah berkali-kali mendengar janji kapan fasilitas tersebut akan mulai berproduksi. Namun hingga saat ini, berbagai target waktu yang dipatok terus mengalami penundaan tanpa penjelasan yang memuaskan. “Lihatlah bagaimana rekam jejak mereka selama ini. Berkali-kali tanggal pengoperasian diumumkan, namun pada akhirnya selalu ada alasan yang membuatnya tertunda. Maka wajar jika kita bersikap kritis dan tidak langsung percaya begitu saja,” ujarnya. Semoga peringatan ini menjadi pengingat bagi kita semua agar selalu waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya.Menurut penjelasannya, masyarakat harus membandingkan apa yang dijanjikan dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.Setiap kali tenggat waktu mendekat, selalu muncul kendala teknis, masalah pengujian, atau alasan lain yang membuat pengoperasian kembali ditunda. Hal ini menimbulkan keraguan yang wajar di kalangan masyarakat, terutama rakyat Papua yang sangat berharap adanya nilai tambah dari kekayaan alam yang dikandung tanah mereka.Pakar tersebut juga mengingatkan pemerintah dan DPR untuk tidak sekadar menerima penjelasan dari pihak perusahaan, melainkan melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara langsung serta independen. Diperlukan transparansi penuh mengenai kendala apa saja yang sebenarnya dihadapi, siapa yang bertanggung jawab atas keterlambatan, serta apa konsekuensi hukum maupun finansial jika kembali tidak mampu memenuhi komitmen yang telah disepakati. Semoga pengawasan yang ketat ini dapat memastikan bahwa semua pihak menepati janjinya dan kepentingan rakyat menjadi prioritas utama yang tidak boleh diabaikan.Pada akhirnya, masyarakat memang sangat berharap agar smelter tersebut segera beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Papua dan Indonesia. Namun harapan tersebut harus disertai kewaspadaan dan sikap kritis agar tidak terus-menerus dijadikan bahan janji yang tak kunjung ditepati.Penulis: JidEditor: OF
26 Jul 2026, 17:23 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
