Redaksi Papuanewsonline.com Hubungi Kami Ketentuan Penggunaan Kebijakan Privasi UU Pers dan Pedoman Media Siber Berita Pilihan Redaksi Hukrim Politik dan Pemerintahan Pendidikan dan Kesehatan Ekonomi Seni dan Budaya Olahraga Forum
logo-website
Sabtu, 27 Sep 2025,  WIT
Home
BREAKING NEWS
Kapolres Mimika dan Kasat Reskrim Disorot: Media Minta Polri Tegakkan MoU dengan Dewan Pers Narapidana Kasus Senjata Api Ilegal Kabur dari Lapas Merauke Bos Pinjol Investree Akhirnya Ditangkap: OJK Pulangkan Buronan Interpol Rp 2,75 Triliun ke Indonesia Razia Gabungan Polres Malra dan Kodim 1503 Tual di Jembatan Watdek Ceramah di Mabes Polri, UAS Tekankan Pentingnya Toleransi Beragama Kapolda Maluku: Penegakan Hukum Sebagai Pilar Utama Bangkitkan Kepercayaan Masyarakat Cek Kesiapan Patroli Personel Dit Samapta Polda Maluku dan Polresta Ambon, Ini Penekanan Kapolda Brimob Maluku Sambangi SD Negeri Kariu: Wujud Nyata Kepedulian pada Generasi Muda Polres SBB Jamin Kamtibmas Tetap Kondusif, Pasca Aksi Pemalangan Jalan Warga Kaibobu Tiga Tersangka Baru dalam Kasus Pembunuhan Anak di Tual
Berita Pilihan Redaksi Homepage
Sekjen Kemhan RI Tiba di Timika, Komandan Lanud Yohanis Kapiyau Sambut Penuh Kehormatan Papuanewsonline.com, Mimika – Suasana hangat penuh kehormatan terasa di Bandara Mozes Kilangin, Timika, saat Komandan Lanud Yohanis Kapiyau (YKU), Kolonel Pnb Asri Efendi Rangkuti, menyambut langsung kedatangan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Sekjen Kemhan RI), Letjen TNI Tri Budi Utomo, beserta rombongan, Kamis (21/8/2025). Penyambutan ini dilakukan dengan penuh kehormatan militer, sebagai bentuk penghargaan atas kunjungan pejabat tinggi negara di wilayah Papua Tengah. Rombongan Sekjen Kemhan RI tiba menggunakan pesawat Batik Air dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, sebelum melanjutkan agenda penting di Kabupaten Mimika. Kunjungan kerja Letjen TNI Tri Budi Utomo ke Timika bukan sekadar agenda seremonial. Kehadirannya bertujuan untuk meninjau aspek strategis pertahanan dan keamanan, termasuk memperkuat koordinasi antara Kementerian Pertahanan dengan jajaran TNI yang bertugas di Papua Tengah. Selain itu, agenda kunjungan ini juga melibatkan pertemuan dengan pemerintah daerah setempat, guna memastikan sinergi dalam menjaga stabilitas wilayah, yang tidak hanya penting dari sisi pertahanan negara, tetapi juga menyangkut keamanan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Kolonel Pnb Asri Efendi Rangkuti menegaskan kesiapan Lanud YKU untuk mendukung penuh seluruh rangkaian kegiatan Sekjen Kemhan RI selama berada di Timika. “Kami siap memberikan dukungan penuh dan memastikan seluruh agenda kunjungan Bapak Sekjen Kemhan berjalan aman, lancar, dan sesuai dengan protokoler yang berlaku,” tegas Danlanud YKU. Kunjungan Sekjen Kemhan RI ini dinilai memiliki arti penting dalam upaya memperkuat sinergi antara pusat dan daerah. Dengan kondisi geografis Papua yang strategis sekaligus penuh tantangan, kolaborasi antara Kementerian Pertahanan, TNI, dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan, stabilitas keamanan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Selain aspek militer, kunjungan ini diharapkan juga memberi dorongan terhadap iklim pembangunan di Mimika, mengingat keamanan yang kondusif menjadi salah satu syarat utama bagi masuknya investasi serta keberlangsungan program pemerintah daerah. Penyambutan yang berlangsung aman dan tertib di Bandara Mozes Kilangin mencerminkan profesionalisme Lanud Yohanis Kapiyau dalam menjalankan tugas-tugas protokoler dan operasional. Momen ini juga menjadi bukti nyata kesiapan TNI AU dalam menjaga wilayah udara serta memastikan bahwa setiap kunjungan pejabat tinggi negara berjalan dengan standar keamanan terbaik. Diharapkan, kunjungan Letjen TNI Tri Budi Utomo dapat memperkuat koordinasi lintas sektor serta menghasilkan keputusan strategis yang memberi dampak positif bagi pertahanan negara dan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.   Penulis : Corri Editor : GF 23 Agu 2025, 18:35 WIT
Mimika ‘Go Digital’! Ratusan Pelaku Usaha Antusias Ikuti Sosialisasi OSS Berbasis Risiko Papuanewsonline.com, Mimika – Kabupaten Mimika semakin serius mendorong transformasi digital dalam dunia usaha. Sebanyak 200 pelaku usaha dari berbagai sektor ekonomi hadir dan mengikuti Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika. Acara ini berlangsung meriah di Hotel Grand Tembaga, Kamis (21/8/2025), dan dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Frans Kambu. Suasana pembukaan terasa semakin semangat ketika ditandai dengan bunyi tifa yang dipukul bersama-sama, simbol semangat gotong royong menuju era baru kemudahan berusaha di Mimika. Dalam sambutannya, Frans Kambu menegaskan bahwa penerapan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) adalah amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Sistem ini hadir untuk memberikan kepastian hukum, menyederhanakan birokrasi, dan mempercepat proses perizinan, sehingga para pelaku usaha tidak lagi terbebani prosedur rumit. “Pelaku usaha perlu memahami bahwa dalam OSS RBA terdapat tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan berdasarkan tingkat risiko tersebut. Dengan begitu, proses perizinan menjadi lebih jelas, transparan, dan tepat sasaran,” ujar Frans Kambu. OSS RBA juga memungkinkan seluruh perizinan usaha diintegrasikan ke dalam satu sistem resmi pemerintah. Hal ini tidak hanya memberi legalitas sah bagi pelaku usaha, tetapi juga memperkuat posisi mereka di mata hukum, sehingga potensi konflik izin maupun sengketa lokasi bisa diminimalisir. Sosialisasi ini diikuti dengan penuh antusias oleh ratusan pelaku usaha lokal, mulai dari sektor UMKM, perdagangan, perikanan, konstruksi, hingga jasa. Banyak peserta yang sebelumnya mengaku masih bingung dengan prosedur OSS merasa lebih tercerahkan setelah mendapat penjelasan detail dari narasumber. Frans Kambu menekankan bahwa sistem OSS RBA bukan hanya memudahkan pelaku usaha, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor. “Dengan sistem ini, investor akan lebih yakin menanamkan modalnya karena prosedur perizinan lebih sederhana, terukur, dan memiliki kepastian hukum,” jelasnya. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan pengawasan lebih efektif, memastikan para pelaku usaha mematuhi aturan yang berlaku sesuai tingkat risikonya. Pemerintah Kabupaten Mimika berharap implementasi OSS RBA menjadi titik awal terbentuknya iklim investasi yang lebih kondusif. Dengan sistem ini, setiap pelaku usaha—baik skala kecil maupun besar dapat mengembangkan bisnisnya tanpa terhambat urusan administrasi. DPMPTSP Mimika juga berkomitmen untuk terus mendampingi pelaku usaha, memberikan bimbingan teknis, serta membuka akses informasi agar sistem OSS RBA bisa diimplementasikan secara maksimal di daerah. Sosialisasi ini bukan hanya sekadar forum penjelasan, melainkan juga momentum penting untuk meneguhkan komitmen Mimika dalam mendukung dunia usaha lokal menuju era digital yang lebih modern, transparan, dan kompetitif.   Penulis : Jidan Editor : GF 23 Agu 2025, 18:33 WIT
Diduga Ada Anggaran Siluman, Ketua DPRK Mimika Tutup Mulut Tentang Urgensi Bahas APBD-P di Bali Papuanewsonline.com,Timika- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika Primus Natikapereyau tutup mulut dan tidak mau berkomentar tentang urgensi pembahasan APBD-P Mimika  tahun 2025  di Bali.Media ini berupaya melakukan konfirmasi kepada ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau tentang urgensi pembahasan APBD-P Mimika di Bali, namun tidak ditanggapi.Hal ini menimbulkan spekukasi Diduga karena banyak disusupi anggaran siluman dalam APBD Perubahan tahun 2025, sehingga ketua DPRK Primus Natikapereyau tidak mau berkomentar.Diketahui usai dibahas di Bali, DPRK Mimika resmi mengesahkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 senilai Rp. 6,8 triliun.Keputusan itu diambil usai delapan fraksi DPRK Mimika menyatakan setuju dalam rapat paripurna IV masa sidang III yang berlangsung di Gedung DPRK Mimika, Jumat (22/8/2025).Sebelum pengesahan APBD Perubahan, semua anggota DPRK Mimika dipimpin ketua DPRK Primus Natikapereyau   dan seluruh OPD dipimpin Bupati Mimika Johanes Rettob berangkat ke Bali melakukan pembahasan APBD perubahan 2025 di sana, sekitar hampir 3 Minggu di Hotel mewah di Bali.Pembahasan APBD diluar Kabupaten Mimika merupakan lose kontack dari pengawasan masyarakat, sehingga diduga banyak anggaran siluman dalam APBD Perubahan Tahun 2025 di Kabupaten Mimika.Giyan Trika Pongbangka salah satu mahasiswa di Timika  menyebutkan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Mimika tahun 2025 yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Mimika di Bali, dinilai rawan dengan anggaran 'siluman' atau anggaran yang disembunyikan dari publik Mimika karena tidak ada pengawasan.Giyan mengatakan pembahasan APBD-P Mimika di Bali  sebagai praktik yang tidak patut dilakukan, karena pembahasan anggaran seharusnya dilakukan di Kantor DPRD atau di tempat lain di wilayah Kabupaten Mimika. " Kebijakan Pemerintah pusat, langsung dari Presiden Prabowo Subianto tentang efesiensi anggaran, tapi di Kabupaten ini aneh, malah bahas APBD-P di Bali dengan keluarkan anggaran miliaran rupiah, kemudian  mereka kembali dan sahkan di Timika," ujar Giyan di Timika, Sabtu (23/8/2025).Giyan menyatakan seharusnya pembahasan APBD-P dilaksanakn di Timika sehingga ada partisipasi dan pengawasan publik dari masyarakat Mimika." Apa urgensinya bahas APBD-P di Bali dan disahkan di Timika, kenapa tidak dibahas di Timika dan disahkan di Timika," sorot Giyan.Giyan menjelaskan pembahasan APBD-P Mimika Tahun 2025 di Bali merupakan pemborosan anggaran." Ini bagian dari Pemborosan anggaran, dimana  penggunaan dana secara tidak efektif, tidak efisien, dan tidak sesuai kebutuhan, yang mengakibatkan kerugian finansial dan tidak memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat," Pungkasnya.(Cori) 23 Agu 2025, 13:35 WIT
DPRK dan Pemda Bahas APBD Perubahan 2025 di Bali, Disahkan di Timika Rp.6,8 Triliun Papuanewsonline.com,Timika- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika resmi mengesahkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6,8 triliun. Keputusan itu diambil usai delapan fraksi DPRK Mimika menyatakan setuju dalam rapat paripurna IV masa sidang III yang berlangsung di Gedung DPRK Mimika, Jumat (22/8/2025).Delapan fraksi yang menyetujui yakni Fraksi Golkar, PKB, PDI Perjuangan, Demokrat, Gerindra, Eme Neme Yauware, Rakyat Bersatu, dan Kelompok Khusus. Pandangan akhir fraksi disampaikan masing-masing oleh H. Iwan Anwar (Golkar), Benyamin Sarira (PKB), Adrian Andhika Thie (PDIP), Dessy Putrika Rosa Rante (Demokrat), Elinus B. Mom (Gerindra), Hj. Rampeani Rachman (Eme Neme Yauware), serta Abrian Katagame (Rakyat Bersatu dan Kelompok Khusus).Diketahui sebelum pengesahan APBD Perubahan, semua anggota DPRK Mimika dipimpin ketua DPRK Primus Natikapereyau   dan seluruh OPD dipimpin Bupati Mimika Johanes Rettob berangkat ke Bali melakukan pembahasan APBD perubahan 2025 di sana, sekitar hampir 3 Minggu di Hotel mewah di Bali.Pembahasan APBD diluar Kabupaten Mimika merupakan lost kontak dari pengawasan masyarakat, sehingga diduga banyak anggaran siluman dalam APBD Perubahan Tahun 2025 di Kabupaten Mimika.Giyan Trika Pongbangka salah satu mahasiswa di Timika  menyebutkan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Mimika tahun 2025 yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Mimika di Bali, dinilai rawan dengan anggaran 'siluman' atau anggaran yang disembunyikan dari publik Mimika karena tidak ada pengawasan.Giyan mengatakan pembahasan APBD-P Mimika di Bali  sebagai praktik yang tidak patut dilakukan, karena pembahasan anggaran seharusnya dilakukan di Kantor DPRD atau di tempat lain di wilayah Kabupaten Mimika. " Kebijakan Pemerintah pusat, langsung dari Presiden Prabowo Subianto tentang efesiensi anggaran, tapi di Kabupaten ini aneh, malah bahas di Bali, lalu kembali dan disahkan di Timika," ujar Giyan di Timika, Sabtu (23/8/2025).Giyan menyatakan seharusnya pembahasan APBD-P dilaksanakn di Timika sehingga ada partisipasi dan pengawasan publik dari masyarakat Mimika." Apa urgensinya bahas APBD-P di Bali dan disahkan di Timika, kenapa tidak dibahas di Timika dan disahkan di Timika," sorot Giyan.Giyan menjelaskan pembahasan APBD-P Mimika Tahun 2025 di Bali merupakan pemborosan anggaran." Ini bagian dari Pemborosan anggaran, dimana  penggunaan dana secara tidak efektif, tidak efisien, dan tidak sesuai kebutuhan, yang mengakibatkan kerugian finansial dan tidak memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat," Pungkasnya.(Quri) 23 Agu 2025, 12:56 WIT
Jaringan Hilang Total di Mimika, Warga Serbu Kafe Demi Starlink Papuanewsonline.com, Mimika – Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mendadak lumpuh dari aktivitas digital setelah jaringan telekomunikasi hilang total sejak Kamis (21/8/2025) dini hari. Sejak pukul 05.00 WIT, sinyal ponsel dan layanan internet tidak dapat digunakan sama sekali. Padahal, sejak 16 Agustus 2025, jaringan internet memang sudah mengalami gangguan serius, meski masyarakat masih bisa “memaksa” untuk mengakses layanan dasar. Namun kali ini, kondisi berbeda. Hilangnya jaringan benar-benar memutus konektivitas masyarakat, baik untuk urusan bisnis, pekerjaan, maupun komunikasi sehari-hari. Tak ayal, fenomena ini mendorong warga berbondong-bondong menyerbu kafe-kafe di Kota Timika yang diketahui menggunakan jaringan Starlink sebagai alternatif. Beberapa kafe yang langsung diserbu pengunjung antara lain Linear Cafe, TKP Timika, Cafe Mulo, Kini East, hingga sejumlah kafe lain yang memang sudah lebih dulu menyediakan fasilitas internet berbasis satelit. Suasana kafe yang biasanya dipadati pelanggan pada sore atau malam hari, kini berubah sejak pagi. Kursi-kursi penuh, colokan listrik diperebutkan, dan suasana menjadi riuh oleh warga yang sibuk membuka laptop atau ponsel masing-masing. Bagi masyarakat Mimika, internet bukan sekadar hiburan. Banyak warga menggantungkan pekerjaan, usaha, hingga pendidikan anak pada jaringan daring. Hilangnya sinyal membuat mereka terpaksa mencari “jalur darurat” agar tetap bisa bekerja dan berkomunikasi. Seorang warga bernama Afrian, yang ditemui di TKP Cafe, mengaku tak punya pilihan lain selain datang ke kafe. “Baru hari ini ke kafe karena jaringan sudah hilang total dari jam 5 subuh tadi. Sebelumnya masih bisa pakai jaringan data, meskipun lambat, tapi sekarang sudah tidak bisa sama sekali,” ungkapnya. Ia menambahkan, kondisi ini menyulitkan dirinya yang sehari-hari harus mengirim laporan kerja secara daring. Bahkan, beberapa warga lain mengaku sampai rela berpindah dari satu kafe ke kafe lain karena tempat yang didatangi sudah terlalu penuh. Fenomena ini sekaligus menggambarkan tingginya ketergantungan masyarakat Mimika terhadap akses internet. Dari sektor usaha kecil hingga bisnis besar, semuanya terpukul oleh hilangnya layanan telekomunikasi. Sebelumnya, PT Telkom Indonesia menyebut gangguan disebabkan kerusakan pada Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sulawesi-Maluku-Papua Cable System (SMPCS) ruas Sorong–Merauke. Proses perbaikan membutuhkan waktu karena harus menunggu kapal khusus yang menangani kabel optik bawah laut. Namun, bagi masyarakat Mimika, gangguan ini bukan lagi sekadar persoalan teknis. Hilangnya jaringan berarti hilangnya kesempatan berusaha, menurunnya produktivitas, hingga terhambatnya akses pendidikan daring. Bahkan layanan pemerintahan yang berbasis internet pun ikut terganggu. Di tengah kondisi ini, masyarakat berharap agar perbaikan jaringan segera diselesaikan. Beberapa warga juga mendesak agar operator seluler memberikan kompensasi yang layak, mengingat kerugian yang mereka tanggung tidak kecil. Jika situasi seperti ini terus berulang, banyak pihak menilai perlu ada diversifikasi infrastruktur telekomunikasi di Papua. Starlink yang kini jadi “penyelamat” dadakan di Mimika, bisa menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk memperkuat jaringan di wilayah-wilayah rawan gangguan.   Penulis : Abim Editor : GF 22 Agu 2025, 14:52 WIT
APBD-P Mimika 2025: DPRK Kompak Beri Apresiasi dan 'PR' ke Pemerintah Papuanewsonline.com, Mimika – Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRK Mimika pada Kamis (21/8/2025) berlangsung penuh warna. Agenda utama rapat adalah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025. Dalam forum terhormat itu, delapan fraksi DPRK Mimika tampil kompak: memberi apresiasi kepada pemerintah daerah, sekaligus menitipkan catatan kritis sebagai “PR” yang harus ditindaklanjuti. Sikap ini menunjukkan bahwa wakil rakyat di Mimika tidak hanya sekadar mengiyakan, tetapi benar-benar menjalankan fungsi kontrol terhadap arah pembangunan daerah. Dalam pandangan umum fraksi, apresiasi pertama ditujukan kepada Bupati Mimika atas penunjukan Abraham Kateyau sebagai Plt Sekda Mimika. Keputusan ini dianggap tepat untuk memperkuat roda birokrasi. Selain itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga mendapat apresiasi karena dinilai berhasil menyusun KUA-PPAS Perubahan 2025 dengan baik. Namun, di balik apresiasi itu, fraksi-fraksi juga melontarkan catatan kritis. Fraksi PKB, melalui juru bicaranya Benyamin Sarira, menekankan agar pelaksanaan APBD-P benar-benar selaras dengan program prioritas daerah dan sesuai kemampuan keuangan daerah. “Fraksi PKB berharap target pendapatan daerah dioptimalkan melalui potensi sumber-sumber pendapatan baru yang bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya. Fraksi Demokrat, lewat Dessy Putrika Rosa Rante, tegas menolak alokasi anggaran untuk kegiatan seremonial yang dianggap tak menyentuh kepentingan rakyat. “Fraksi Demokrat menolak anggaran seremonial. APBD Perubahan 2025 harus benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Mimika,” tandasnya. Fraksi Gerindra memberi perhatian khusus pada pemberdayaan pengusaha Orang Asli Papua (OAP) dalam proyek-proyek daerah. Mereka juga mendesak percepatan pembangunan fisik dan penyediaan rumah layak huni bagi OAP.Fraksi Eme Neme Yauware menyoroti pentingnya meningkatkan PAD dari sektor perikanan, sektor potensial yang dinilai belum digarap maksimal.Fraksi Rakyat Bersatu memberikan apresiasi kepada pemerintah atas keseriusannya di bidang pendidikan, salah satu sektor yang dianggap vital bagi pembangunan SDM Mimika.Fraksi Kelompok Khusus mengingatkan soal pentingnya harmoni eksekutif dan legislatif. Menurut mereka, tanpa sinergi kedua lembaga, kesejahteraan masyarakat sulit diwujudkan. Sikap fraksi-fraksi ini memberi pesan jelas: DPRK Mimika ingin anggaran daerah benar-benar menjadi instrumen kesejahteraan rakyat, bukan sekadar angka-angka di atas kertas. Kekompakan memberi apresiasi dan catatan kritis adalah wujud kontrol politik yang sehat. Artinya, DPRK tidak hanya memuji, tapi juga memastikan pemerintah punya kewajiban untuk memperbaiki hal-hal yang belum maksimal. APBD-P 2025 akan menjadi instrumen penting dalam menjawab tantangan pembangunan Mimika. Tantangan besar seperti pemberdayaan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur menjadi pekerjaan rumah bersama. Diharapkan, melalui sinergi eksekutif dan legislatif, Mimika bisa melahirkan kebijakan anggaran yang pro rakyat, berpihak pada Orang Asli Papua, serta berorientasi pada kemajuan daerah, bukan sekadar proyek jangka pendek.   Penulis : Jidan Editor : GF 22 Agu 2025, 13:22 WIT
Bupati Mimika ‘Sentil’ Telkomsel: Internet Lumpuh, Rakyat Jangan Jadi Korban Diam-Diam! Papuanewsonline.com, Mimika – Layanan internet di Papua Selatan dan Papua Tengah masih mengalami gangguan serius sejak 16 Agustus 2025. Kerusakan pada Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sulawesi-Maluku-Papua Cable System (SMPCS) ruas Sorong-Merauke menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu, terutama di sektor ekonomi digital, pendidikan, hingga komunikasi sehari-hari. Dampak gangguan ini langsung dirasakan masyarakat luas. Usaha mikro dan kecil yang bergantung pada pemasaran online terhenti, transaksi perbankan digital tersendat, hingga proses belajar mengajar berbasis internet lumpuh. Tidak tinggal diam, Bupati Mimika, Johannes Rettob, angkat bicara lantang menanggapi keluhan masyarakat yang merasa dirugikan. Dalam wawancara bersama awak media di Timika, Rettob menegaskan perlunya tanggung jawab dari pihak operator. Bupati John, sapaan akrab Johannes Rettob, menilai Telkomsel sebagai anak perusahaan PT Telkom Indonesia tidak bisa lepas tangan. Menurutnya, gangguan internet bukan hanya sekadar gangguan teknis, tetapi telah berdampak langsung pada perekonomian rakyat. “Harus ada kuota gratis bagi masyarakat setelah pemulihan jaringan internet. Harusnya ada kompensasi yang layak,” tegas Bupati John. Ia menambahkan, kompensasi tersebut harus diberikan secara nyata, bukan sebatas wacana atau janji. “Masyarakat kehilangan kesempatan untuk menjalankan usaha, belajar, dan berkomunikasi. Kerugian ini nyata. Jadi kompensasi juga harus nyata, sesuai kerugian yang dialami,” sambungnya. Gangguan internet kali ini memperlihatkan betapa pentingnya infrastruktur digital di Tanah Papua. Tidak hanya aktivitas ekonomi yang terganggu, masyarakat juga kehilangan akses untuk berkomunikasi dengan keluarga di luar daerah, bahkan sulit mengakses layanan kesehatan dan informasi publik berbasis digital. Kondisi ini menurut Bupati John menunjukkan perlunya evaluasi besar-besaran terhadap sistem layanan telekomunikasi di Papua, agar ke depan kejadian serupa tidak berulang. Di sisi lain, Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menyampaikan harapan agar proses perbaikan jaringan serat optik Telkom Group bisa segera diselesaikan. PT Telkom Indonesia sendiri telah menyiapkan kapal khusus untuk memperbaiki SKKL yang mengalami kerusakan di dua titik koordinat ruas Sorong-Merauke. Proses perbaikan akan dilaksanakan dalam dua tahap. Jika berjalan lancar, layanan internet di Papua Selatan dan Papua Tengah diharapkan segera kembali normal, sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas tanpa hambatan. Pernyataan tegas Bupati Mimika menjadi suara penting yang mewakili keresahan rakyat. Dengan menuntut kompensasi, pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat tidak hanya menjadi korban, tetapi juga mendapatkan haknya atas layanan publik yang seharusnya bisa diakses tanpa hambatan. Gangguan ini sekaligus menjadi pelajaran bahwa infrastruktur digital harus mendapat perhatian serius, terutama di wilayah timur Indonesia yang masih sering menghadapi kendala konektivitas.   Penulis : Jidan Editor : GF 22 Agu 2025, 13:13 WIT
Estafet Kepemimpinan di Lanud YKU, Tumbuhkan Semangat Baru TNI AU di Timika Papuanewsonline.com, Mimika – Suasana khidmat menyelimuti Gedung Cartenz Lanud Yohanis Kapiyau (YKU) Timika, Papua Tengah, Rabu (20/8/2025). Upacara penerimaan tugas dan serah terima jabatan (Sertijab) dua posisi strategis di Lanud YKU berlangsung dengan penuh kedisiplinan dan semangat kebersamaan. Prosesi tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Lanud Yohanis Kapiyau, Kolonel Pnb Asri Efendi Rangkuti. Dalam upacara itu, Mayor Pnb Chaerul Dinata resmi menerima tugas sebagai Kepala Dinas Operasi (Kadisops) Lanud YKU, sementara jabatan Kepala Dinas Logistik (Kadislog) diserahterimakan dari Mayor Kal Rizky Mahesa Perkasa kepada Mayor Kal I Gusti Bagus W. E. P., S.T.. Pergantian pejabat di lingkungan Lanud YKU ini bukan sekadar rutinitas organisasi, tetapi menjadi simbol regenerasi kepemimpinan yang diharapkan membawa energi baru bagi peningkatan kinerja satuan. Prosesi diawali dengan laporan pejabat lama dan pejabat baru, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan di hadapan Danlanud YKU. Dalam sambutannya, Kolonel Pnb Asri Efendi Rangkuti menekankan pentingnya semangat baru yang dibawa pejabat baru dalam menjalankan tugas. “Saya yakin dengan pengalaman, dedikasi, dan kemampuan yang dimiliki, para pejabat baru akan mampu mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kehadiran mereka diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan operasional dan logistik Lanud Yohanis Kapiyau,” tegas Danlanud. Lebih lanjut, Danlanud menegaskan bahwa kesiapsiagaan adalah roh dari setiap satuan TNI AU. Kedua dinas yang baru berganti kepemimpinan ini memiliki peran vital—Kadisops bertanggung jawab menjaga kesiapan operasi penerbangan, sementara Kadislog memastikan dukungan logistik berjalan optimal. “Saya percaya pergantian pejabat ini akan membawa gagasan segar dan inovasi baru. Mari kita terus bekerja dengan penuh dedikasi, menjaga kekompakan, dan selalu mengutamakan kepentingan TNI Angkatan Udara serta bangsa Indonesia,” tambahnya. Upacara sertijab yang diikuti oleh jajaran perwira, bintara, dan tamtama Lanud YKU ini menjadi pemacu semangat bagi seluruh personel. Dengan wajah-wajah baru di jajaran pimpinan dinas, diharapkan lahir ide-ide inovatif yang memperkuat profesionalisme TNI AU, khususnya dalam menjaga keamanan dan pertahanan di wilayah Papua. Pergantian kepemimpinan ini juga mencerminkan dinamika organisasi yang sehat, di mana setiap perwira diberi kesempatan untuk mengembangkan diri dan memberikan kontribusi maksimal bagi satuan maupun bangsa. Estafet kepemimpinan yang baru diresmikan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antar satuan kerja di Lanud YKU, sehingga kinerja satuan dapat semakin efektif, terukur, dan adaptif menghadapi tantangan ke depan. Dengan semangat kebersamaan dan profesionalisme yang tinggi, Lanud YKU siap menjawab tantangan tugas TNI Angkatan Udara, sekaligus menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI, khususnya di wilayah timur Indonesia.   Penulis : Corri Editor : GF  22 Agu 2025, 13:10 WIT
Lantamal X Jayapura Berganti Komandan, Pj Gubernur Papua Titip Pesan Persatuan Papuanewsonline.com, Jayapura – Malam penuh kehangatan menyelimuti Lukmen Hall, Jayapura, Kamis (21/8/2025), saat jajaran TNI Angkatan Laut, pejabat daerah, tokoh masyarakat, hingga unsur Forkopimda hadir dalam acara pisah sambut Komandan Lantamal X Jayapura. Pergantian kepemimpinan ini menjadi momen penting, menandai berakhirnya masa tugas Brigjen TNI (Mar) Freddy J. H. Pardosi yang digantikan oleh Mayjen TNI (Mar) Werijon, yang sebelumnya telah resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 10 Agustus 2025 sebagai Komandan Kodamareral X. Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, hadir bersama Pj Ketua TP PKK Papua, Tyas A. Fatoni, dan memberikan pesan penting mengenai arti persatuan bagi seluruh masyarakat Papua. Dalam sambutannya, Fatoni menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Brigjen Freddy atas pengabdian dan dedikasi yang telah diberikan selama tujuh bulan masa jabatannya di Jayapura. Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan Lantamal X Jayapura telah berjalan baik dalam menjaga keamanan serta membangun kepercayaan masyarakat. “Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja sama yang telah terjalin. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama kebersamaan kita. Semoga pengabdian yang telah Bapak Freddy berikan akan menjadi bagian penting dalam perjalanan Papua yang damai,” ungkap Fatoni. Sementara itu, menyambut kedatangan Mayjen TNI Werijon, Pj Gubernur menaruh harapan besar agar kerja sama antara Lantamal X Jayapura dan Pemerintah Provinsi Papua terus terjalin lebih erat. Agus Fatoni menekankan bahwa tantangan Papua ke depan tidak hanya soal pembangunan infrastruktur, tetapi juga bagaimana menjaga persatuan, persaudaraan, dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. “Kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan Papua yang damai, aman, dan sejahtera. Maka persatuan dan persaudaraan yang sudah terbangun selama ini harus terus kita jaga dan pertahankan bersama-sama,” ujarnya penuh semangat. Ia optimistis dengan kepemimpinan baru, Lantamal X akan semakin kokoh sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas keamanan, terutama di wilayah perairan Papua yang sangat vital. Dalam kesempatan yang sama, Brigjen TNI (Mar) Freddy menyampaikan rasa haru sekaligus syukur atas pengalaman yang ia dapatkan selama bertugas di Jayapura. Ia mengaku banyak belajar dari masyarakat Papua, terutama soal kebersamaan dan persaudaraan. “Terima kasih atas dukungan semua pihak, baik pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, maupun masyarakat Papua. Sinergi inilah yang membuat setiap tugas dapat terlaksana dengan baik,” tutur Brigjen Freddy. Sementara itu, Mayjen TNI (Mar) Werijon dalam sambutannya menegaskan komitmennya untuk bekerja keras menjaga Papua tetap aman dan kondusif. “Saya mohon doa dan dukungan dari semua pihak. Bersama-sama, kita akan berjuang untuk menjadikan Papua semakin maju dan sejahtera,” katanya. Acara pisah sambut berlangsung khidmat sekaligus hangat. Nuansa persaudaraan tampak dari interaksi antara tamu undangan yang hadir. Selain sambutan, acara juga diisi dengan penyerahan cenderamata, ramah tamah, serta penampilan seni budaya khas Papua yang menambah semarak suasana. Dengan pergantian kepemimpinan ini, diharapkan Lantamal X Jayapura dapat terus menjadi garda terdepan dalam menjaga perairan Papua, sekaligus mempererat sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat demi mewujudkan Papua yang damai dan penuh persaudaraan.   Penulis : Jidan Editor : GF 22 Agu 2025, 12:52 WIT
Berita utama
Bareskrim Polri Ungkap Sindikat Pembobolan Rekening Dormant Senilai Rp204 Miliar 25 Sep 2025, 18:49 WIT
Dilaporkan Ke Polres Mimika, Ini Tanggapan Media Papuanewsonline.com 25 Sep 2025, 00:12 WIT
Pertandingan Liga Fangnanan Ain Hof Ain di Malra Dipimpin Wasit Abal-Abal 21 Sep 2025, 21:59 WIT
2PAM3 Soroti Pemborosan Anggaran Pembahasan APBD-P Mimika di Bali 08 Sep 2025, 10:39 WIT
Bahas APBD-P di Bali, Mantan Legislator Kritik Kinerja DPRD Mimika 26 Agu 2025, 22:42 WIT
Berita Terbaru
Kapolres Mimika dan Kasat Reskrim Disorot: Media Minta Polri Tegakkan MoU dengan Dewan Pers 27 Sep 2025, 08:40 WIT
Narapidana Kasus Senjata Api Ilegal Kabur dari Lapas Merauke 27 Sep 2025, 01:26 WIT
Bos Pinjol Investree Akhirnya Ditangkap: OJK Pulangkan Buronan Interpol Rp 2,75 Triliun ke Indonesia 26 Sep 2025, 22:30 WIT
Razia Gabungan Polres Malra dan Kodim 1503 Tual di Jembatan Watdek 26 Sep 2025, 22:06 WIT
Ceramah di Mabes Polri, UAS Tekankan Pentingnya Toleransi Beragama 26 Sep 2025, 21:19 WIT
Berita Populer
Pembangunan Mangkrak, Distrik Kuala Kencana "Boros" Rp150 Juta/Tahun untuk Kontrak Kantor 16 Sep 2025, 13:30 WIT
TPNPB/OPM Tembak Mati Dua Anggota Brimob di Nabire Dan Berhasil Rampas 2 Pucuk Senjata 13 Agu 2025, 15:41 WIT
Terseret Kasus di Timika, Mantan Pj Bupati Intan Jaya Calon Tersangka 13 Agu 2025, 13:21 WIT
Aneh Bin Ajaib Petrus Yumte Bantah Terima 2,4 Miliar Tapi Ada di LPJ 13 Agu 2025, 16:47 WIT
Diduga Ada Anggaran Siluman, Ketua DPRK Mimika Tutup Mulut Tentang Urgensi Bahas APBD-P di Bali 23 Agu 2025, 13:35 WIT
JPU Kejari Mimika Tuntut Aipda Mesak Kromsian 18 Tahun Penjara 14 Agu 2025, 12:43 WIT
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT