Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Polda Maluku Luncurkan “Polisi Mengajar”, Strategi Humanis Bentuk Generasi Emas
Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku terus memperkuat pendekatan humanis Polri melalui dunia pendidikan dengan meluncurkan program “Polisi Mengajar”, sebuah inovasi pembinaan karakter pelajar yang menyasar sekolah-sekolah hingga wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) di Maluku.Program yang menjadi gagasan Kapolda Maluku tersebut mendapat apresiasi luas dalam dialog Aspirasi Maluku Bersama Polda Maluku bertema “Polisi Mengajar: Inovasi Humanis Polda Maluku dalam Membangun Generasi yang Cerdas, Disiplin dan Berkarakter” yang berlangsung di Studio Programa 1 RRI Ambon.Dialog menghadirkan Plt. Wadir Binmas Polda Maluku Kompol Johanis Horhoruw, AMK., S.H., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Dr. Sarlota Singerin, S.Pd., M.Pd., serta Psikolog Prisca D. Sampe, S.Psi., M.Psi.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan Program Polisi Mengajar merupakan bentuk nyata komitmen Polda Maluku dalam menghadirkan Polri yang humanis, edukatif, dan dekat dengan generasi muda.“Program ini bukan sekadar kegiatan mengajar di sekolah, tetapi bagian dari upaya membangun karakter, disiplin, kesadaran hukum, serta menanamkan nilai kebangsaan kepada pelajar sejak dini. Kami ingin polisi hadir sebagai sahabat dan teladan bagi generasi muda Maluku,” ujar Kombes Pol. Rositah.Menurutnya, pendekatan preventif melalui dunia pendidikan menjadi langkah strategis dalam menekan berbagai persoalan sosial yang melibatkan pelajar dan remaja di tengah perkembangan era digital saat ini.“Polda Maluku berharap Program Polisi Mengajar mampu menciptakan ruang edukasi yang positif bagi pelajar, termasuk di wilayah 3T, sehingga seluruh anak-anak Maluku memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan karakter dan pemahaman hukum secara baik,” tambahnya.Dalam dialog tersebut, Kompol Johanis Horhoruw menjelaskan bahwa Program Polisi Mengajar lahir sebagai terobosan Polda Maluku untuk menjawab tantangan kamtibmas yang melibatkan kalangan muda dan pelajar.Menurutnya, kehadiran polisi di sekolah bukan hanya sebatas memberikan materi pembelajaran, tetapi juga membangun kedekatan emosional dengan siswa agar tercipta hubungan yang positif antara Polri dan generasi muda.“Polisi hadir bukan untuk menakuti, tetapi menjadi sahabat pelajar, tempat berdiskusi, sekaligus memberikan edukasi tentang disiplin, budaya lokal, etika, dan kesadaran hukum,” jelas Kompol Johanis.Ia menambahkan, Polda Maluku telah menyiapkan personel pengajar mulai dari perwira pertama hingga perwira menengah guna mendukung pelaksanaan program secara berkelanjutan di seluruh wilayah Maluku.Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Dr. Sarlota Singerin menyampaikan bahwa program tersebut menjadi langkah strategis dalam membangun sinergitas antara dunia pendidikan dan kepolisian.Menurutnya, para kepala sekolah di Maluku memberikan respons positif terhadap program tersebut, bahkan mengusulkan agar durasi pembelajaran diperpanjang agar materi dapat diterima siswa secara lebih maksimal.“Anak-anak perlu dikenalkan sejak dini bahwa polisi adalah sahabat masyarakat dan mitra pendidikan dalam membangun karakter generasi muda,” katanya.Untuk mendukung pemerataan pelaksanaan program hingga wilayah terpencil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku bersama Polda Maluku juga telah menyiapkan modul pembelajaran berisi 16 materi utama.Materi tersebut meliputi kesadaran hukum, budaya lokal, hidup orang basudara, lalu lintas, bahaya narkoba, bullying, etika bermedia sosial, kenakalan remaja, intoleransi, hoaks, etika pergaulan, hingga hukum dan HAM.Dr. Sarlota Singerin juga menyebut Program Polisi Mengajar sebagai langkah awal menuju terwujudnya Generasi Emas Maluku 2045.“Program Polisi Mengajar ini menjadi langkah awal menuju terwujudnya Generasi Emas Maluku 2045, ‘Par Maluku pung bae’. Karena pendidikan karakter, disiplin, dan kesadaran sosial harus dibangun sejak dini melalui kolaborasi seluruh pihak,” ungkapnya.Psikolog Prisca D. Sampe menilai Program Polisi Mengajar sangat positif karena mampu menghadirkan polisi sebagai figur teladan atau role model bagi pelajar.Menurutnya, pendidikan karakter menjadi kebutuhan penting di tengah meningkatnya persoalan sosial di lingkungan remaja, termasuk kasus bullying dan penyalahgunaan media sosial.“Pelajar tidak hanya membutuhkan ilmu akademik, tetapi juga pembentukan mental, kedisiplinan, etika, dan karakter yang kuat agar mampu menghadapi tantangan sosial saat ini,” ujarnya.Dalam sesi interaktif, masyarakat juga mempertanyakan jangkauan pelaksanaan program hingga wilayah 3T di Maluku. Menanggapi hal tersebut, Kompol Johanis memastikan Program Polisi Mengajar akan diterapkan secara menyeluruh di seluruh kabupaten/kota di Maluku, termasuk daerah terpencil.Ia menjelaskan bahwa seluruh Kapolres jajaran bersama Kepala Cabang Dinas Pendidikan telah dilibatkan sejak awal peluncuran program melalui pertemuan virtual yang juga dihadiri Gubernur Maluku dan Kapolda Maluku sebagai bentuk komitmen bersama mendukung keberlanjutan program tersebut.Selain itu, evaluasi program akan dilakukan secara berkala melalui kolaborasi antara Polda Maluku dan Dinas Pendidikan guna mengukur perubahan perilaku, kedisiplinan, serta pemahaman siswa setelah menerima materi pembelajaran.Program Polisi Mengajar diharapkan menjadi model pendekatan humanis Polri dalam dunia pendidikan sekaligus langkah konkret membangun Generasi Emas Maluku 2045 yang cerdas, disiplin, berkarakter, dan memiliki kesadaran hukum yang kuat. PNO-12
14 Mei 2026, 18:10 WIT
Tuntaskan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Tersangka DPO 3 Tahun Masuk Tahap Penuntutan
Papuanewsonline.com, Ambon - Penanganan kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku memasuki babak baru. Setelah sempat buron dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) selama kurang lebih tiga tahun, tersangka berinisial RMM akhirnya berhasil diamankan dan kini berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., membenarkan perkembangan penanganan perkara tersebut dan memastikan proses hukum terhadap tersangka terus berjalan hingga tahap penuntutan.“Polda Maluku memastikan seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Saat ini berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum dan penyidik akan segera melaksanakan tahap II,” ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi di Ambon.Berdasarkan surat pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana Nomor: B-777/Q.1.16/Etl.1/05/2026 tertanggal 7 Mei 2026, Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat menyatakan berkas perkara atas nama tersangka Royke Marthen Madobaafu telah lengkap.Tersangka dijerat Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.Kasus ini bermula dari laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat. Setelah menerima laporan, penyidik Ditreskrimum Polda Maluku melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan serta memeriksa sejumlah saksi dan alat bukti.Dalam proses penyidikan, tersangka RMM diketahui melarikan diri sehingga masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan menjadi target pencarian aparat kepolisian selama kurang lebih tiga tahun.Selama masa pelarian tersebut, penyidik terus melakukan pengembangan informasi dan koordinasi lintas wilayah guna melacak keberadaan tersangka. Setelah dilakukan pencarian intensif, aparat akhirnya berhasil mengamankan tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.“Meski tersangka sempat melarikan diri dalam waktu cukup lama, penyidik tetap konsisten melakukan pencarian hingga akhirnya berhasil diamankan. Ini menjadi bentuk keseriusan Polda Maluku dalam menuntaskan setiap perkara, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak,” kata Rositah.Ia menegaskan, keberhasilan penangkapan DPO tersebut merupakan bagian dari komitmen institusi Polri dalam memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.“Tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk menghindari proses hukum. Polda Maluku akan terus mengedepankan penegakan hukum yang tegas, profesional, dan berorientasi pada perlindungan korban,” tegasnya.Sesuai surat P-21 tersebut, penyidik diminta menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum guna kepentingan penuntutan. Proses tahap II dijadwalkan berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Seram Bagian Baratm untuk waktu pelaksanaan direncanakan akan dilakukan dalam minggu ini.Kabid Humas juga mengimbau masyarakat agar tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak menyebarluaskan identitas maupun informasi yang dapat berdampak terhadap perlindungan korban karena perkara tersebut berkaitan dengan tindak pidana terhadap anak. PNO-12
14 Mei 2026, 18:02 WIT
Polri Dorong Kolaborasi Nasional Lindungi Karya Anak Bangsa di Era Digital
Papuanewsonline.com, Jakarta – Fenomena pembajakan digital masih menjadi ancaman serius bagi industri perfilman nasional di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan distribusi konten digital. Berdasarkan data Coalition Against Piracy (CAP) tahun 2025, kawasan Asia-Pasifik mengalami lebih dari 215 miliar kunjungan ke situs ilegal streaming dan unduhan film, dengan Indonesia masuk dalam lima besar negara dengan tingkat akses tertinggi.Kondisi tersebut mendorong pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat perlindungan terhadap karya anak bangsa sekaligus meningkatkan keamanan ruang digital. Melalui kegiatan Divhumas Polri melaksanakan Pertemuan Production House (PH) bertema “Melindungi Karya Anak Bangsa di Era Digital: Sinergi Nasional Melawan Pembajakan dan Kejahatan Siber serta Penguatan Edukasi Etika Kepolisian dalam Industri Perfilman”, para pemangku kepentingan berupaya membangun kesamaan persepsi dan langkah strategis dalam menjaga keberlangsungan industri perfilman Indonesia.Sambutan Kadivhumas Polri yang disampaikan oleh Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo menegaskan bahwa Polri memiliki peran strategis dalam melindungi hak kekayaan intelektual serta menjaga keamanan ruang digital sebagai ekosistem baru industri perfilman. Menurutnya, Polri dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan dunia digital yang terus berkembang.“Penanganan permasalahan industri perfilman tidak dapat dilakukan secara parsial dan membutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat,” ujarnya.Ia juga menekankan bahwa Polri membuka ruang kolaborasi dengan insan perfilman untuk menghadirkan gambaran Polri yang profesional, humanis, dan edukatif. Melalui pertemuan bersama Production House, diharapkan terbangun kesamaan visi, komitmen bersama, serta langkah nyata yang berkelanjutan dalam melindungi karya anak bangsa.“Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan, solusi, dan kerja sama strategis untuk kemajuan industri perfilman Indonesia,” tambahnya.Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Sonny Hendra Sudaryana menyampaikan bahwa kepercayaan atau trust menjadi faktor utama dalam pertumbuhan dan penguatan ekonomi digital nasional. Untuk memperkuat ekosistem digital, pemerintah memperkenalkan kerangka strategi 6C yang mencakup Connectivity, Competency, Capital, Catalysis, Commerce, dan Compliance sebagai fondasi pengembangan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.Menurutnya, penguatan infrastruktur digital nasional harus diiringi dengan peningkatan talenta dan literasi digital masyarakat agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Selain itu, dukungan investasi, pembiayaan, serta percepatan akselerasi ekosistem digital juga dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan industri kreatif dan teknologi digital nasional.Sonny menilai pembajakan konten digital tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi pelaku industri, tetapi juga melemahkan semangat berkarya dan menghambat pertumbuhan ekosistem kreatif nasional secara berkelanjutan. Karena itu, platform digital diharapkan memiliki mekanisme pemblokiran yang efektif guna mencegah penyebaran konten ilegal sekaligus membangun kepercayaan publik sebagai platform distribusi konten yang sehat dan berkualitas.Sementara itu, perwakilan Dittipidsiber Bareskrim Polri Kompol Jeffrey Bram menekankan pentingnya penguatan keamanan siber pada production house maupun platform distribusi film untuk mencegah kebocoran konten dan penyebaran film secara ilegal sebelum maupun sesudah distribusi resmi.Ia menjelaskan bahwa pengamanan sistem digital pada industri perfilman perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan sistem penyimpanan data, kontrol akses distribusi, hingga perlindungan terhadap server dan platform digital. Menurutnya, penanganan digital piracy tidak dapat hanya mengandalkan pemblokiran situs ilegal semata, tetapi juga membutuhkan pendekatan preventif melalui edukasi dan peningkatan literasi digital masyarakat.“Edukasi kepada masyarakat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait penggunaan konten digital secara legal serta dampak negatif pembajakan terhadap industri kreatif nasional,” jelasnya.Jeffrey juga menyampaikan bahwa regulasi terkait moderasi konten digital mengacu pada Pasal 40 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan UU ITE, PP Nomor 43 Tahun 2023, serta Kepmen Nomor 522 Tahun 2024 yang mengatur kewajiban penanganan konten ilegal oleh platform digital.Melalui pertemuan tersebut, seluruh pihak berharap tercipta kolaborasi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku industri perfilman, platform digital, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem perfilman nasional yang aman, sehat, dan berdaya saing di era digital. PNO-12
14 Mei 2026, 17:50 WIT
Patroli Humanis Satgas Damai Cartenz di Sugapa, Ciptakan Rasa Aman bagi Masyarakat
Papuanewsonline.com, Intan Jaya - Upaya menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Tengah terus dilakukan Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 melalui patroli humanis yang dilaksanakan di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Selasa (12/5/2026).Kegiatan patroli tersebut dipimpin oleh AKP Syahri Aditya, S.Trk., S.I.K. Patroli dilakukan sebagai bentuk kehadiran aparat keamanan di tengah masyarakat guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah Distrik Sugapa.Personel yang melakukan pemantauan di pasar, kemudian melanjutkan kegiatan menuju Bank Papua Sugapa guna memastikan keamanan objek vital dan aktivitas pelayanan masyarakat tetap berjalan lancar.Selama pelaksanaan kegiatan, personel juga berinteraksi secara langsung dengan masyarakat sebagai bagian dari pendekatan humanis yang terus dikedepankan dalam pelaksanaan Operasi Damai Cartenz-2026.Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen. Pol. Dr. Faizal Ramadhani,S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa patroli humanis menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat di wilayah operasi.“Kehadiran personel di tengah masyarakat bertujuan untuk memberikan rasa aman sekaligus memastikan aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik. Kami terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga situasi kamtibmas di Papua,” ujarnya.Ia juga menambahkan bahwa pengamanan terhadap pusat aktivitas masyarakat dan objek vital menjadi prioritas guna mencegah potensi gangguan keamanan.Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes. Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., mengatakan bahwa patroli rutin di wilayah rawan akan terus dilakukan secara konsisten sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat.“Patroli ini tidak hanya berfokus pada aspek pengamanan, tetapi juga membangun komunikasi dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Dengan kehadiran personel di lapangan, kami berharap masyarakat merasa lebih aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” katanya.Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 memastikan kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkelanjutan guna menjaga keamanan serta mempererat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat di Kabupaten Intan Jaya. PNO-12
14 Mei 2026, 17:35 WIT
Ketua Dewan Adat Lemasa Tegaskan Hak Ulayat dan Tolak Klaim Sepihak atas Besi Tua di Areal Freeport
Papuanewsonline.com, Timika – Bertempat di Honai Dewan Adat
Lemasa, Jalan Kelimutu, Timika, Papua Tengah, Dewan Adat Lemasa bersama
tokoh-tokoh adat Amungme menggelar pertemuan penting guna menyikapi berbagai
persoalan adat dan hak ulayat masyarakat Amungme di wilayah operasional PT
Freeport Indonesia. (13/05/26).Dalam pertemuan tersebut, para tokoh adat menegaskan
penolakan terhadap klaim sepihak terkait pengelolaan besi tua di areal Freeport
yang dinilai tidak melalui mekanisme adat dan tidak melibatkan seluruh pemilik
hak ulayat secara sah.Ketua Dewan Adat Lemasa (Amungme Naisorey) Joel Beanal,
menegaskan bahwa setiap keputusan yang menyangkut tanah adat, sumber daya,
maupun aset yang berada di wilayah Amungsa harus dibicarakan bersama seluruh
pemilik hak adat.“Kami menolak segala bentuk klaim sepihak yang
mengatasnamakan masyarakat adat tanpa melalui musyawarah adat yang benar. Semua
keputusan harus menghormati struktur adat dan hak masyarakat Amungme,” tegas
Joel Beanal.Sementara itu, Wakil Ketua I Dewan Adat Lemasa (Amungme
Naisorei) Domi Kum, menyampaikan bahwa masyarakat adat Amungme tetap menjaga
persatuan dan meminta semua pihak menghormati keputusan adat yang lahir dari
musyawarah bersama, demi keutuhan tatanan adat suku Amungme dari 11 wilayah
amungsa.Dewan Kehormatan Anggota Pendiri Lemasa, Johanes Kasamol,
juga mengingatkan pentingnya menjaga marwah lembaga adat sebagai rumah bersama
masyarakat Amungme.“Lemasa berdiri untuk menjaga kepentingan masyarakat
Amungme. Jangan ada pihak yang menggunakan nama adat demi kepentingan pribadi
atau kelompok tertentu,” ujar Johanes Kasamol.Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Adat Lemasa
sekaligus anak dari salah satu Tokoh besar pendiri Lemasa, Florentinus Beanal,
menekankan bahwa kehadiran PT Freeport Indonesia selama ini telah memberikan
dampak yang sangat baik bagi masyarakat Papua, khususnya suku Amungme, Kamoro,
dan lima suku kekerabatan lainnya.“Freeport ini sudah terlalu baik untuk masyarakat Papua,
secara khusus Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan. Kehadiran
Freeport memberikan dampak persahabatan dan manfaat yang luar biasa bagi kita
semua,” ujar Florentinus Beanal.Ia juga mengajak seluruh masyarakat adat untuk tetap menjaga
persatuan, stabilitas, dan hubungan baik yang telah terbangun selama ini demi
masa depan generasi Amungme di Tanah Papua.Stafg Peleksana Lemasa Bidang Adat dan Budaya, Ruben Kum,
yang juga bertindak sebagai Pelaksana Program Harian Lemasa, menyampaikan bahwa
lembaga adat memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga budaya, nilai-nilai
adat, persatuan masyarakat Amungme, serta menjaga kehormatan tanah adat di
tengah berbagai persoalan yang terjadi.“Kami di Lemasa tetap berdiri menjaga adat dan budaya
Amungme. Semua persoalan harus diselesaikan dengan menghormati aturan adat,
musyawarah, dan kepentingan seluruh masyarakat pemilik hak ulayat. Lemasa hadir
untuk menjaga persatuan masyarakat Amungme agar tetap kuat dalam menghadapi
berbagai tantangan ke depan,” ujar Ruben Kum.Ia juga menambahkan bahwa Lemasa akan terus menjalankan
program-program pemberdayaan masyarakat adat dan memperkuat koordinasi
antarwilayah adat Amungme demi menjaga kehormatan masyarakat Amungsa dari
Jigimugi sampai Mbumbram.Pertemuan tersebut turut dihadiri seluruh anggota Amungme
Lemasa dari 11 wilayah Amungsa, mulai dari Jigimugi hingga Mbumbram. Kehadiran
para anggota adat menunjukkan solidaritas dan komitmen bersama dalam menjaga
hak-hak masyarakat Amungme.Melalui pertemuan ini, Dewan Adat Lemasa berharap seluruh
pihak dapat menghormati mekanisme adat yang berlaku dan mengedepankan dialog
dalam menyelesaikan setiap persoalan yang berkaitan dengan hak ulayat
masyarakat Amungme.Para tokoh adat juga menegaskan pentingnya restu adat dan
pengakuan terhadap eksistensi masyarakat asli, khususnya suku Amungme dan
Kamoro, dalam setiap aktivitas ekonomi, investasi, maupun pengelolaan sumber
daya alam di Tanah Papua. Menurut mereka, investor dan pemerintah wajib
menghormati struktur adat yang telah berdiri sejak lama, seperti Lemasa dan
Lemasko, sebagai representasi sah masyarakat pemilik hak ulayat.Dalam pernyataannya, para tokoh meminta negara dan seluruh
pihak terkait untuk menghargai hak-hak masyarakat lokal tanpa membentuk
lembaga-lembaga baru yang hanya melayani kepentingan kelompok tertentu demi
keuntungan sepihak. Mereka menilai bahwa keberadaan lembaga adat asli merupakan
fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial, budaya, dan hubungan kemitraan
di wilayah adat Amungsa.Selain itu, Dewan Adat Lemasa juga mendorong adanya sinergi
yang transparan dan terbuka antara pemerintah, PT Freeport Indonesia, dan
masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Kemitraan yang dibangun
diharapkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat asli Papua,
khususnya Amungme dan Kamoro.Lemasa sendiri merupakan lembaga kultur masyarakat Amungme
yang berdiri sejak tahun 1994 dan dikenal sebagai salah satu lembaga adat
pertama di Tanah Papua sebelum era reformasi serta sebelum lahirnya berbagai
lembaga adat lainnya di Papua. Keberadaan Lemasa dinilai memiliki sejarah
panjang dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Amungme serta menjaga nilai
budaya dan adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur.Para tokoh adat juga menyerukan persatuan seluruh masyarakat
Amungme demi menjaga tanah adat, budaya, dan masa depan generasi penerus di
Tanah Amungsa.Dalam dokumentasi kegiatan yang berlangsung di Honai Dewan
Adat Lemasa tersebut, tampak para tokoh adat, pengurus Lemasa, serta masyarakat
Amungme berkumpul bersama menyampaikan sikap adat secara terbuka dan damai.
Pertemuan itu menjadi simbol persatuan masyarakat Amungme dalam menjaga hak
ulayat, martabat adat, serta solidaritas antarwilayah Amungsa.Beberapa tokoh yang hadir secara langsung dalam kegiatan
tersebut terlihat memberikan penyampaian dan dukungan terhadap keputusan
bersama Dewan Adat Lemasa. Suasana pertemuan berlangsung penuh kekeluargaan dan
penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang diwariskan leluhur Amungme.Seluruh peserta yang hadir juga menegaskan komitmen untuk
menjaga stabilitas masyarakat adat serta mengedepankan dialog adat dalam
menyelesaikan setiap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat Amungme
di wilayah Timika dan sekitarnya. Penulis: Jid
Editor: GF
14 Mei 2026, 13:28 WIT
Dewan Adat Mimika Soroti Pengangguran OAP, Vincent Oniyoma: Papua Bukan Tanah Kosong
Papuanewsonline.com, Mimika — Ketua Dewan Adat Daerah (DAD)
Mimika, Vincent Oniyoma, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap tingginya
angka pengangguran di Kabupaten Mimika, khususnya di kalangan Orang Asli Papua
(OAP). Pernyataan itu disampaikan menyusul masih maraknya aksi protes para
pencari kerja yang menuntut kejelasan kesempatan kerja di daerahnya sendiri.Dalam keterangannya, Vincent mempertanyakan efektivitas
pelaksanaan Exhibition & Job Fair 2023 yang sebelumnya melibatkan sekitar
131 hingga 133 perusahaan. Menurutnya, kegiatan tersebut belum mampu menjadi
solusi nyata untuk mengurangi angka pengangguran di Mimika.Ia menilai jumlah lowongan yang tersedia tidak sebanding
dengan banyaknya pencari kerja yang hadir saat itu. Dari sekitar 4.000 hingga
8.000 pelamar, kuota yang disediakan hanya berkisar 400 hingga 500 orang.
Sementara angka pengangguran di Mimika disebut mencapai lebih dari 6.000 hingga
14.000 jiwa.Dewan Adat juga menyoroti hasil pelatihan kerja yang dinilai
belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat lokal. Banyak peserta yang
telah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikat, namun tidak mendapatkan
kepastian penempatan kerja."Kami harapkan setelah training harus disediakan
lapangan pekerjaan. Bukan hanya jadikan kami sebagai objek training tapi
setelah itu kami dapat sertifikat tidak tahu kami ini mau cari kerja
kemana," tegas perwakilan pencaker dalam aspirasinya.Menurut Vincent, praktik pelatihan yang hanya berakhir pada
pemberian sertifikat tanpa jaminan pekerjaan justru melukai harapan anak-anak
daerah. Ia menyebut putra-putri Papua tidak boleh hanya dijadikan objek program
pelatihan demi penyerapan dana Otsus maupun program CSR perusahaan.Selain itu, Dewan Adat mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika
agar segera menerapkan Perda Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur kewajiban 80
persen tenaga kerja di perusahaan harus berasal dari Orang Asli Papua. Regulasi
tersebut dinilai belum berjalan maksimal akibat lemahnya pengawasan dan
minimnya sosialisasi kepada perusahaan.Vincent menegaskan prioritas pekerjaan harus diberikan
kepada pencari kerja OAP, Labeti (Lahir Besar Timika), serta warga ber-KTP
Mimika agar masyarakat lokal tidak terus menjadi penonton di tengah pesatnya
aktivitas industri dan masuknya tenaga kerja dari luar daerah.Dewan Adat juga menyoroti sistem rekrutmen vendor dan
sub-kontraktor PT Freeport Indonesia yang dinilai belum transparan dan masih
menyulitkan akses masyarakat lokal. Sistem pendaftaran berbasis digital disebut
menjadi hambatan tersendiri bagi pencari kerja yang terbatas akses internet
maupun informasi.Menurut Vincent, perusahaan besar di Mimika perlu melakukan
evaluasi total terhadap sistem perekrutan dan membuka ruang lebih luas bagi
tenaga kerja lokal sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.“Papua bukan tanah kosong. Setiap jengkal tanah ini memiliki
pemilik, dan pemiliknya kini sedang menganggur di depan pintu
perusahaan-perusahaan besar,” tegas Vincent Oniyoma.Ia menambahkan, apabila dalam enam bulan ke depan tidak ada
langkah konkret dari pemerintah maupun perusahaan untuk mengakomodasi tuntutan
para pencari kerja lokal, maka Dewan Adat siap mendukung langkah masyarakat
melakukan gerakan yang lebih besar demi memperjuangkan hak hidup dan harga diri
di atas tanah sendiri. (GF)
14 Mei 2026, 13:22 WIT
Prabowo Saksikan Penyerahan Denda Rp10,27 Triliun, Negara Selamatkan 2,37 Juta Hektare Hutan
Papuanewsonline.com, Jakarta — Presiden Republik Indonesia
Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif
sebesar Rp10,27 triliun dan lahan kawasan hutan seluas 2,37 juta hektare kepada
negara dalam acara yang digelar di kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia,
Jakarta, Rabu (13/5/2026).Penyerahan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah
dalam memperkuat penertiban kawasan hutan serta menyelamatkan aset dan kekayaan
negara yang selama ini dikuasai secara tidak semestinya. Pemerintah menilai
upaya ini penting untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam nasional
secara menyeluruh.Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan
masyarakat kini menuntut bukti nyata dari kerja pemerintah dalam memberantas
praktik penyalahgunaan kekayaan negara dan penegakan hukum di sektor sumber
daya alam.“Bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, sudah pada tahap bahwa
rakyat kita ingin melihat bukti,” ujar Bapak Presiden.Presiden mengungkapkan bahwa penyerahan kali ini merupakan
tahap keempat dari proses penyelamatan aset negara yang telah berjalan. Hingga
saat ini, total nilai aset dan kekayaan negara yang berhasil diamankan disebut
mencapai sekitar Rp40 triliun.Menurut Presiden Prabowo, hasil dari penyelamatan aset
tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan berbagai fasilitas
pelayanan publik di seluruh Indonesia, termasuk renovasi sekolah serta
perbaikan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas.Pemerintah berharap pengembalian aset negara dapat
memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan
kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik di daerah-daerah yang
masih membutuhkan perhatian pembangunan.Selain itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi
kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan bersama Kejaksaan Agung,
Kepolisian, TNI, BPKP, dan PPATK yang dinilai berhasil bekerja sama mengamankan
aset negara dalam jumlah besar.Ia menegaskan penguasaan negara atas sumber daya alam
merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan demi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan segelintir pihak.Secara tegas, Presiden juga menyatakan pemerintah akan terus
berjuang menghentikan praktik korupsi dan berbagai bentuk perampasan kekayaan
negara yang merugikan masyarakat dan masa depan bangsa.Langkah penertiban kawasan hutan dan pengembalian aset ini
dinilai menjadi momentum penting dalam menunjukkan komitmen pemerintah terhadap
penegakan hukum, transparansi pengelolaan sumber daya alam, dan penguatan tata
kelola negara yang lebih adil dan berpihak kepada rakyat. (GF)
13 Mei 2026, 23:41 WIT
Denon Prawiraatmadja Dorong ITS Indonesia Jadi Motor Urban Air Mobility Regional
Papuanewsonline.com, Jakarta — Founder dan CEO Whitesky
Group, Denon Prawiraatmadja, mendorong Intelligent Transport System Indonesia
(ITS Indonesia/ITSI) agar mengambil peran penting dalam pengembangan Urban Air
Mobility (UAM) di Indonesia maupun kawasan regional Asia Tenggara.Dorongan tersebut disampaikan dalam forum Focus Group
Discussion (FGD) yang membahas masa depan transportasi dan pengembangan Urban
Air Mobility bersama President ITS Indonesia, William P. Sabandar. Kegiatan itu
turut dihadiri para pemangku kepentingan dari sektor transportasi, teknologi,
regulator, hingga pelaku industri.Dalam forum tersebut, Denon menilai Indonesia memiliki
peluang besar untuk menjadi salah satu kekuatan utama pengembangan ekosistem
Urban Air Mobility di kawasan. Potensi itu didukung kondisi geografis Indonesia
yang luas serta kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus meningkat dari waktu
ke waktu.“Dengan karakter geografis Indonesia dan kebutuhan mobilitas
yang terus berkembang, peluang pengembangan Urban Air Mobility di Indonesia
sebenarnya sangat besar. Tantangannya sekarang adalah bagaimana membangun
ekosistem yang terintegrasi dan siap berkembang dalam jangka panjang,” ujar
Denon Prawiraatmadja.Menurutnya, ITS Indonesia memiliki posisi strategis dalam
mendorong integrasi sistem transportasi masa depan, termasuk pengembangan Urban
Air Mobility sebagai bagian dari transformasi mobilitas nasional yang berbasis
teknologi dan konektivitas.Denon menjelaskan konsep Intelligent Transport System yang
dikembangkan ITS Indonesia dinilai sejalan dengan visi pengembangan Urban Air
Mobility yang selama ini dibangun Whitesky Group. Ia menekankan pentingnya
sistem transportasi yang saling terhubung agar pelayanan mobilitas masyarakat
menjadi lebih efisien dan adaptif terhadap perkembangan zaman.“ITS Indonesia sejalan dengan konsep Urban Air Mobility yang
kami dorong selama ini. Ke depan, sistem transportasi tidak bisa berjalan
sendiri-sendiri. Semua harus saling terhubung agar mobilitas masyarakat bisa
lebih efisien dan adaptif,” ungkap Denon.Ia menilai pengembangan Urban Air Mobility bukan hanya
berbicara mengenai moda transportasi udara perkotaan semata, tetapi juga
tentang upaya menciptakan sistem mobilitas baru yang mampu menjawab tantangan
urbanisasi, konektivitas antardaerah, dan efisiensi transportasi masa depan.Selain itu, Denon optimistis ITS Indonesia memiliki
kapasitas untuk menjadi salah satu kekuatan penting dalam memenangkan pasar
Urban Air Mobility di tingkat regional. Menurutnya, Indonesia memiliki
kombinasi unik berupa pertumbuhan teknologi, kebutuhan mobilitas tinggi, dan
kondisi geografis yang menjadi keunggulan kompetitif dibanding negara lain di
kawasan.“Indonesia bukan hanya market, tetapi memiliki potensi untuk
menjadi key player dalam industri transportasi masa depan di kawasan,”
tambahnya.Lebih lanjut, Denon menegaskan ITS Indonesia bersama
Whitesky Group dapat menjadi key enabler dalam membangun sistem transportasi
masa depan yang lebih terintegrasi, efisien, dan berorientasi pada
keberlanjutan.
Forum FGD ini juga menjadi bagian dari langkah memperkuat
kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem transportasi
modern yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan
masyarakat di masa mendatang. (GF)
13 Mei 2026, 23:34 WIT
Kaesang Lantik Pengurus Baru, PSI Papua Barat Target Menang di 7 Kabupaten
Papuanewsonline.com, Manokwari — Ketua Umum Dewan Pimpinan
Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, resmi
melantik Wakil Bupati Pegunungan Arfak Andy Salabai sebagai Ketua Dewan
Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Papua Barat periode 2025–2030. Pelantikan tersebut
berlangsung bersamaan dengan agenda Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PSI
Papua Barat di Manokwari, Senin (4/5/2026).Momentum tersebut menjadi titik awal konsolidasi PSI Papua
Barat untuk menghadapi Pemilu 2029. Dalam kesempatan itu, jajaran pengurus baru
langsung memasang target ambisius, yakni memenangkan kontestasi politik di
tujuh kabupaten dan tingkat provinsi Papua Barat.Usai dilantik, Andy Salabai menegaskan kesiapan seluruh
pengurus DPW dan DPD PSI di Papua Barat untuk membesarkan partai dan memperkuat
basis dukungan masyarakat hingga ke tingkat akar rumput."Saya bersama jajaran di DPW dan DPD Papua Barat siap
membesarkan Partai Solidaritas Indonesia. Kami siap meraih kemenangan di Pemilu
Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) mendatang,"
katanya.Andy mengatakan PSI Papua Barat telah menyiapkan strategi
politik dan penguatan struktur organisasi untuk mencapai target besar pada
Pemilu 2029 mendatang. Menurutnya, PSI tidak hanya menargetkan peningkatan
suara, tetapi juga ingin merebut posisi strategis di parlemen daerah."PSI akan merebut kursi pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) di sejumlah Kabupaten, serta merebut kursi pimpinan di
DPRD Provinsi Papua Barat," imbuhnya.Ia juga menginstruksikan seluruh kader untuk menjaga
semangat perjuangan dan memperkuat soliditas partai hingga ke tingkat distrik
dan kampung. Rakorwil PSI Papua Barat, kata Andy, harus menjadi momentum
memperkuat konsolidasi internal partai."Kami yakin, di 2029, PSI Papua Barat akan menang di
tujuh kabupaten kota dan provinsi. Maka, saya instruksikan kepada seluruh
jajaran untuk memperkuat akar rumput, segera selesaikan struktur hingga tingkat
ranting, serta pastikan PSI ada di setiap distrik dan kampung," tandasnya.Sementara itu, Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep
menyampaikan harapannya kepada pengurus baru DPW PSI Papua Barat agar mampu
membangun kekuatan partai secara merata di seluruh wilayah Papua Barat."Saya meminta Ketua DPW menjalankan tugas dan tanggung
jawab, mendirikan panji-panji PSI di seluruh Kabupaten se-Papua Barat serta
membesarkan partai ke depan," ujarnya.Kaesang menegaskan PSI merupakan partai terbuka yang hadir
bagi semua kalangan dengan mengedepankan semangat kerja nyata dan pembangunan
dari daerah. Karena itu, seluruh kader diminta bergerak secara solid menghadapi
Pemilu 2029.Menurut putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut, kekuatan
partai sangat ditentukan oleh kesiapan struktur organisasi hingga level paling
bawah. Ia meminta kader PSI segera membentuk kepengurusan di tingkat desa dan
kelurahan."Struktur akan menjadi senjata kita saat bertanding di
Pemilu 2029. Kita semua tidak menginginkan apa yang telah terjadi di Pemilu
2024 kemarin, kembali terulang di Pemilu 2029," pesannya.Kaesang juga menekankan bahwa struktur organisasi yang kuat
akan menjadi fondasi penting dalam membangun basis massa, menjalankan aktivitas
politik praktis, hingga melakukan penggalangan suara di tingkat masyarakat
paling bawah.
"Kemudian, struktur ini berperan penting sebagai
penggerak aktivitas politik praktis, penggalangan suara, hingga konsolidasi
partai di tingkat paling dasar," tandasnya. (GF)
13 Mei 2026, 23:28 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
