KIPP Empat DOB Papua Target Selesai 2028, Wamendagri Berharap Diresmikan Presiden

Papuanewsonline.com, Papua – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menetapkan target penyelesaian pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua pada tahun 2028. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyampaikan harapan agar proyek strategis ini dapat langsung diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat yang tepat.

"Kita memiliki tekad yang kuat untuk menyelesaikan pembangunan KIPP sebagai fondasi kemajuan daerah di Papua, semoga Presiden Prabowo Subianto atau Wakil Presiden dapat hadir secara langsung pada acara peresmiannya," ujarnya (26/02/26).

Ribka menjelaskan bahwa pembangunan KIPP mencakup pembangunan fasilitas utama seperti kantor gubernur, gedung DPRD, kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), serta infrastruktur pendukung meliputi jalan raya, sistem sanitasi, dan fasilitas publik lainnya.

Proses pembangunan harus senantiasa mengedepankan kepastian hukum serta kerja sama sinergis antara berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Berdasarkan hasil kunjungan kerja sebelumnya, progres pembangunan di sebagian DOB menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, meskipun masih terdapat beberapa aspek hukum dan administrasi yang perlu segera diselesaikan.

"Kami meminta dukungan penuh dari gubernur masing-masing daerah, bersama masyarakat dan Forkopimda untuk menjaga kelancaran seluruh tahapan pembangunan," tambahnya.

Salah satu fokus utama adalah percepatan pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan yang masih memerlukan penyelesaian dokumen kelayakan atau feasibility study (FS) serta master plan yang komprehensif. Pembahasan terkait penentuan lokasi KIPP di provinsi tersebut telah dilakukan pada tanggal 6 Februari lalu.

Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), pihak berwenang berharap acara peresmian dapat dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden setelah seluruh tahapan pembangunan selesai secara sempurna.

"KIPP bukan hanya sekadar infrastruktur fisik, melainkan juga menjadi simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan bagi seluruh rakyat Papua," jelas Ribka.

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyebutkan bahwa tiga provinsi di antara empat DOB telah menunjukkan progres yang baik.

Provinsi Papua Barat Daya sudah rampung, Papua Selatan bahkan telah dapat difungsikan, dan Papua Tengah memasuki tahap pelaksanaan pembangunan yang intensif.

Sedangkan Papua Pegunungan masih dalam tahap menunggu kelengkapan dokumen FS dan master plan yang ditargetkan selesai pada tahun ini agar pembangunan segera dapat berjalan lancar.

"Kita berharap target tahun 2028 dapat terealisasi sesuai kesepakatan bersama Komisi II DPR RI. Semoga dengan pembangunan KIPP ini, kita dapat membawa perubahan nyata yang berdampak positif bagi kehidupan masyarakat di Papua," pungkas Diana dengan harapan yang tinggi.

Penulis: Jid

Editor: GF