Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Polri Bantu Perbaikan 91 Jembatan, Perkuat Konektivitas Nasional
Papuanewsonline.com, Jakarta - Sepanjang tahun 2025, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak hanya berfokus pada pemeliharaan keamanan, tetapi juga berkontribusi nyata dalam pembangunan infrastruktur nasional. Melalui Korps Brimob Polri, Polri membantu perbaikan 91 jembatan di berbagai wilayah guna meningkatkan konektivitas antardaerah di pelosok negeri.Asisten Utama Operasi (Astamaops) Kapolri, Komjen Pol Fadil Imran menyampaikan, upaya tersebut merupakan bagian dari penguatan konektivitas nasional. “Korps Brimob Polri terus memperkuat konektivitas nasional melalui 91 jembatan,” ujarnya dalam konferensi pers rilis akhir tahun di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2025).Menurutnya, dari total 91 unit jembatan yang dibangun dengan bantuan Brimob Polri, sebanyak 19 unit telah rampung 100 persen. Sementara itu, 13 jembatan masih dalam tahap progres pembangunan dan 59 unit lainnya berada pada tahap persiapan.“Program ini adalah langkah nyata Polri mendukung mobilitas warga dan menjamin keamanan wilayah di seluruh Indonesia,” imbuhnya.Komjen Fadil menegaskan, Brimob merupakan garda terdepan yang menjadi tumpuan Polri dalam penanganan situasi berisiko tinggi. Sebagai perbandingan, pada tahun sebelumnya Brimob mengerahkan 4.085 personel untuk mendukung berbagai operasi besar. Pada 2025, sebanyak 1.951 personel Brimob difokuskan pada Operasi Damai Cartenz serta pengamanan hari raya.Selain itu, Brimob Polri juga mengerahkan ribuan personel untuk mengawal berbagai agenda internasional, mulai dari ajang olahraga, konferensi tingkat tinggi, hingga kunjungan diplomatik. “Polri memastikan Indonesia tetap menjadi destinasi wisata yang aman dan kondusif bagi komunitas internasional,” katanya.Sepanjang 2025, Korps Brimob juga mencatat keberhasilan dalam penanganan sejumlah kejadian menonjol, termasuk penindakan tegas terhadap DPO KKB dan sindikat senjata, operasi anti-narkoba, serta penanganan insiden radiasi di Cikande.“Kami juga merespons cepat ledakan di Jakarta, evakuasi WNA di Gunung Rinjani, serta penanggulangan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara,” pungkasnya. PNO-12
31 Des 2025, 08:49 WIT
Sampaikan Rilis Akhir Tahun 2025, Kapolri Ajak Doakan Korban Bencana di Sumatera
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan rilis akhir tahun 2025 yang digelar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2025). Dalam kesempatan tersebut, Kapolri mengawali penyampaiannya dengan mendoakan para korban bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera.“Tentulah dalam kesempatan ini kami mengajak kita semua untuk bersama-sama mengheningkan cipta, khususnya terhadap saudara-saudara kita yang menjadi korban di Sumatera dan tentunya ini menjadi keprihatinan kita bersama,” ujar Sigit.Kapolri juga menyampaikan doa bagi seluruh pihak yang terlibat dalam upaya penanganan dan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia berharap seluruh bantuan yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat terdampak.Selain itu, Kapolri turut mengajak seluruh hadirin untuk mendoakan personel dan pegawai Polri yang meninggal dunia sepanjang tahun 2025. Ia menyampaikan harapan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan.“Demikian juga dengan 915 pegawai negeri pada Polri yang saat ini sudah mendahului kita semua di sepanjang tahun 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan balasan atas pengabdian yang terbaik dan keluarganya diberikan kesabaran dan ketabahan,” ujarnya.Dalam rilis tersebut, Kapolri juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Polri atas dedikasi dan kerja keras yang telah ditunjukkan sepanjang tahun 2025. Ia berharap kinerja Polri dapat terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.“Atas nama pimpinan Polri saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, kepada seluruh personel Polri yang telah berjuang, telah bekerja keras untuk melaksanakan tugas pengabdian dan tugas sebagai Bhayangkara negara dan semoga tugas dan pengabdian yang saudara-saudara semua betul-betul bermanfaat bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara. Dan mampu mendukung terwujudnya visi bersama ‘Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045’ yang kita cita-citakan bersama,” katanya.Lebih lanjut, Kapolri menegaskan bahwa rilis akhir tahun merupakan bentuk pertanggungjawaban sekaligus keterbukaan Polri kepada publik. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen Polri dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat.“Kegiatan ini tentunya menjadi kewajiban Polri sebagai institusi yang selalu terbuka dalam rangka mewujudkan akuntabilitas serta transparansi pada masyarakat,” pungkasnya. PNO-12
31 Des 2025, 08:41 WIT
Kapolri Jabarkan Capaian Operasional dan Perkuat Pendekatan Humanis Berbasis Kepercayaan Publik
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia memaparkan capaian bidang operasional sepanjang tahun 2025 dalam rilis akhir tahun sebagai langkah reflektif dan bentuk akuntabilitas kinerja Polri kepada masyarakat. Paparan ini tidak sekadar menyajikan data dan angka, tetapi menggambarkan kehadiran Polri dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum yang presisi di seluruh penjuru negeri.Asisten Utama Bidang Operasi (Astamaops) Kapolri Komjen Pol Fadil Imran menyampaikan bahwa sepanjang 2025, Polri telah melaksanakan 5 operasi terpusat dan 265 operasi kewilayahan. Operasi tersebut tidak hanya berfokus pada agenda nasional berskala besar seperti Operasi Ketupat dan Operasi Lilin, tetapi juga memperkuat kemandirian wilayah melalui ratusan operasi di tingkat polda untuk menjawab tantangan spesifik di masing-masing daerah.“Rilis akhir tahun ini adalah bentuk pertanggungjawaban Polri kepada masyarakat. Ini refleksi kinerja kami sepanjang 2025 dalam mengoptimalkan pemeliharaan kamtibmas, perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta penegakan hukum yang presisi,” ujar Komjen Pol Fadil Imran.Ia menegaskan bahwa keamanan nasional tidak dapat dibangun oleh Polri sendiri. Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menciptakan stabilitas yang berkelanjutan. Sepanjang 2025, Polri menjalin kerja sama dengan 5 kementerian, 4 lembaga, dan 2 unsur non-lembaga guna memastikan sistem keamanan nasional yang komprehensif dan inklusif.Menurutnya, stabilitas keamanan juga memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan pengamanan berbagai agenda nasional dan internasional menjadi bukti bahwa keamanan merupakan investasi strategis.“Keamanan adalah investasi ekonomi. Pengamanan World Water Forum terbukti meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali sebesar 8,23 persen. Begitu pula pengamanan kunjungan Paus Franciscus yang menunjukkan Indonesia sebagai negara yang damai dan toleran di mata dunia,” jelasnya.Komjen Fadil menambahkan, Polri memastikan setiap event besar yang diamankan mampu memberikan dampak positif langsung bagi perekonomian rakyat.Dalam aspek reformasi operasional, Polri menegaskan bahwa perubahan tidak hanya menyentuh taktik di lapangan, tetapi juga filosofi mendasar tentang kehadiran negara dalam ruang-ruang demokrasi. Polri menempatkan penyampaian pendapat di muka umum sebagai hak konstitusional warga negara, dengan peran Polri sebagai penjamin dan pelayan keamanan publik.Polri secara terbuka mengakui adanya kritik publik terkait penggunaan kekuatan yang dinilai tidak proporsional serta lemahnya fungsi negosiasi di lapangan. Kritik tersebut menjadi titik balik bagi institusi untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.“Kami berani mengakui kritik sebagai bagian dari proses transformasi. Dari situ kami melakukan pergeseran pendekatan, agar pengamanan tidak lagi berorientasi pada kekuatan semata, tetapi pada kepercayaan,” tegas Komjen Fadil.Dalam dokumen kebijakan terbaru, Polri menetapkan tiga pilar utama pengamanan, yakni pendekatan dialogis berbasis hukum, proporsionalitas penggunaan kekuatan, serta integritas dan legitimasi. Ketiga pilar tersebut ditujukan untuk memastikan akuntabilitas institusi sekaligus menghadirkan sentuhan humanisme dalam setiap pelaksanaan tugas.Sejalan dengan itu, Polri juga menggeser paradigma pengamanan aksi massa. Dari pendekatan crowd control yang represif, menuju crowd management, hingga paradigma ideal berupa mutual respect, di mana polisi hadir sebagai mitra publik dan masyarakat menghormati kehadiran polisi karena merasakan niat baik serta orientasi solusi.“Pengamanan aksi tidak boleh lagi dilihat dari jumlah pasukan, tetapi dari kualitas interaksi antara polisi dan masyarakat. Inilah pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi ke depan,” ungkapnya.Selain menjaga stabilitas keamanan, Polri juga berperan aktif dalam penanggulangan bencana. Sepanjang 2025 tercatat ribuan kejadian bencana, dengan tanah longsor dan angin puting beliung sebagai bencana yang paling dominan. Jawa Tengah menjadi wilayah dengan frekuensi bencana tertinggi.Fokus utama Polri diarahkan pada kecepatan respons berbasis pemetaan kekuatan personel agar bantuan dapat tiba lebih cepat saat bencana terjadi. Saat bencana melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di akhir tahun, Polri hadir tidak hanya dengan personel, tetapi juga solusi konkret.Di Aceh, tercatat 18 kabupaten/kota terdampak berat, dengan 133.000 rumah rusak dan 377.200 pengungsi. Polri mengerahkan 11.357 personel gabungan, menyalurkan 2.337,6 ton bantuan kemanusiaan, serta membangun 261 sumur bor untuk menjamin akses air bersih bagi masyarakat terdampak.“Polri berkomitmen hadir tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi hingga tahap pemulihan. Karena sejatinya tugas Polri bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan kepercayaan publik,” pungkas Komjen Pol Fadil Imran. PNO-12
31 Des 2025, 08:25 WIT
Sejumlah Proyek Infrastruktur Mimika Tahun 2025 Dibatalkan, Dinas PUPR Lakukan Rasionalisasi
Papuanewsonline.com, Mimika – Sejumlah proyek infrastruktur
yang berada di bawah pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Kabupaten Mimika pada tahun anggaran 2025 terpaksa dirasionalisasi. Kebijakan
tersebut diambil akibat keterlambatan proses lelang yang berdampak langsung
pada terbatasnya waktu pelaksanaan pekerjaan.Kepala Dinas PUPR Mimika, Inosensius Yoga Pribadi,
menyampaikan bahwa instansinya mengelola anggaran lebih dari Rp600 miliar. Dari
jumlah tersebut, sekitar Rp500 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai dan
pekerjaan fisik, namun tidak seluruhnya dapat direalisasikan sesuai rencana
akibat hambatan administrasi.“Kita mengelola anggaran lebih dari Rp600 miliar, dengan
Rp500 miliar untuk belanja pegawai dan pekerjaan fisik, tapi keterlambatan
lelang membuat beberapa proyek tidak bisa diselesaikan,” ujarnya.Yoga menjelaskan bahwa keterlambatan proses lelang berdampak
pada efektivitas waktu pelaksanaan di lapangan. Kondisi tersebut membuat
beberapa paket kegiatan harus dibatalkan atau dirasionalisasi karena tidak
memungkinkan untuk dikerjakan secara optimal hingga akhir tahun anggaran.Sejumlah proyek yang terdampak rasionalisasi antara lain
pembangunan dan perbaikan jembatan di wilayah pegunungan dan kawasan pesisir
Mimika. Selain itu, terdapat pula pekerjaan fisik yang terpaksa dipending
karena dokumen perencanaan belum tersedia secara lengkap.Tidak hanya proyek infrastruktur dasar, pembangunan Kantor
Dinas PUPR serta Kantor Imigrasi dengan nilai anggaran sekitar Rp100 miliar
juga tidak dapat diselesaikan sepenuhnya pada tahun ini. Keterbatasan waktu
pelaksanaan menjadi faktor utama tidak optimalnya progres pembangunan tersebut.Dalam kondisi tersebut, Dinas PUPR Mimika mengakui terdapat
sejumlah anggaran dari paket-paket pekerjaan yang tidak terserap. Hal ini
menjadi catatan penting dalam evaluasi pengelolaan anggaran infrastruktur
daerah.“Kami berharap tahun depan proses lelang bisa dipercepat
agar semua proyek bisa berjalan sesuai jadwal,” pungkasnya. Penulis: JidEditor: GF
31 Des 2025, 03:18 WIT
Pembayaran Ganti Rugi Tanah Distrik Kuala Kencana Belum Jelas, Pemkab Mimika Disorot
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika
didesak untuk segera menyelesaikan pembayaran ganti rugi tanah yang digunakan
untuk pembangunan Kantor Distrik Kuala Kencana. Pembayaran tersebut sebelumnya
dijadwalkan pada 29 Desember 2025, namun hingga kini belum ada kejelasan
realisasi.Tanah yang dimaksud merupakan tanah adat milik keluarga
Paulus Pinimet yang dikenal dengan sebutan Lemasa dan Lemasko. Hingga akhir
Desember 2025, pihak pemilik tanah mengaku belum menerima kepastian pembayaran
dari pemerintah daerah.Upaya konfirmasi yang dilakukan Papua News Online kepada
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika serta Ketua
Tim Terpadu Aset Tanah-Tanah Pemerintah Kabupaten Mimika tidak membuahkan
hasil.Jurnalis Papua News Online, Yulianus Wararmori dan Ever
Lukas Hindom, mencoba menghubungi Kepala Dinas Perumahan melalui sambungan
telepon dan pesan WhatsApp, namun tidak mendapatkan tanggapan. “Kami sudah
mencoba menghubungi Kadis Perumahan beberapa kali, tapi tidak ada jawaban,”
kata jurnalis.Kondisi ini memicu kekhawatiran masyarakat terkait keadilan
dan transparansi dalam pengelolaan aset serta pemenuhan hak-hak masyarakat adat
oleh Pemerintah Kabupaten Mimika.Pemilik tanah adat, Paulus Pinimet, menyampaikan
kekecewaannya terhadap sikap pemerintah daerah yang dinilai belum menunjukkan
itikad penyelesaian. “Pemerintah harus bertanggung jawab atas janji yang telah
dibuat,” kata Pak Paulus Pinimet.Ia juga mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memenuhi
hak masyarakat adat. “Jika pemerintah tidak bisa memenuhi janji, maka apa
gunanya pemerintah ada?” tanya Pak Paulus Pinimet.Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Mimika
belum memberikan pernyataan resmi terkait keterlambatan pembayaran ganti rugi
tanah tersebut. Situasi ini memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat
mengenai keseriusan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan yang telah
berlarut.Masyarakat Mimika berharap pemerintah daerah segera
mengambil langkah konkret, terbuka, dan bertanggung jawab agar persoalan ganti
rugi tanah ini dapat diselesaikan secara adil dan sesuai dengan kesepakatan
yang telah dibuat. Penulis: HendrikEditor: GF
30 Des 2025, 23:21 WIT
Pemkab Boven Digoel Arahkan Bantuan Alsintan untuk Perkuat Pertanian Orang Asli Papua
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Pemerintah Kabupaten
Boven Digoel menerima bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari
Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai upaya mendorong peningkatan
produktivitas sektor pertanian di wilayah Papua Selatan.Dalam sambutannya, Edoardus Kaize, S.S. menegaskan bahwa
bantuan alsintan yang disalurkan saat ini tidak disertai intervensi, namun
mulai tahun mendatang pemerintah daerah akan memprioritaskan bantuan tersebut
khusus bagi Orang Asli Papua (OAP).“Ke depan, kita akan fokus pada peningkatan produksi
pertanian di daerah, dan bantuan alsintan ini akan diprioritaskan untuk OAP,”
kata Edoardus Kaize, S.S. dalam sambutannya di Kabupaten Boven Digoel, Papua
Selatan, Selasa (30/12/2025).Ia juga mengingatkan agar alat dan mesin pertanian yang
diberikan tidak disewakan maupun diperjualbelikan, karena bantuan tersebut
bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian masyarakat, bukan untuk
kepentingan komersial pribadi.Selain itu, Edoardus Kaize mendorong Pemerintah Daerah
Kabupaten Boven Digoel agar mengusulkan anggaran perawatan, perbaikan, serta
pengadaan suku cadang alsintan kepada Kementerian Pertanian, sehingga alat yang
diberikan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.Sementara itu, Bupati Boven Digoel Roni Omba menekankan
pentingnya peran Dinas Pertanian dalam menyiapkan data yang akurat, valid, dan
terintegrasi, agar pengajuan bantuan alat dan mesin pertanian ke depan
benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.“Program bantuan tidak hanya tersedia di sektor pertanian,
tetapi juga mencakup peternakan, perikanan, perkebunan, serta sektor lainnya.
Kita harus memanfaatkan peluang ini secara optimal,” kata Roni Omba.Bupati juga mengajak seluruh pihak untuk bersyukur atas
dukungan dan perhatian dari anggota DPR RI dan DPD RI sebagai perwakilan Papua
Selatan yang terus mendorong pembangunan daerah.Ia berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dapat meningkatkan koordinasi
lintas sektor, meninggalkan ego sektoral, serta bekerja sama secara solid demi
percejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah. Penulis: HendrikEditor: GF
30 Des 2025, 23:18 WIT
Syukuran Akhir Tahun Tanpa Kembang Api, Mimika Pilih Pelepasan Lampion dan Doa Lintas Iman
Papuanewsonline.com, Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika
memastikan pelaksanaan acara syukuran lepas sambut Tahun Baru 2026 digelar
secara sederhana namun bermakna melalui doa bersama lintas agama dan hiburan
rakyat. Kegiatan ini akan berlangsung pada malam penutupan tahun 2025 hingga
dini hari tahun baru 2026 di Halaman Graha Eme Neme Yauware, Rabu (31/12) malam
hingga Kamis (1/1) dini hari.Acara tersebut melibatkan Forkopimda serta seluruh elemen
masyarakat sebagai wujud kebersamaan dalam menyambut pergantian tahun.
Pemerintah daerah mengajak masyarakat untuk hadir dan merayakan malam tahun
baru dalam suasana aman, tertib, dan penuh rasa syukur.Rangkaian kegiatan dijadwalkan dimulai pukul 22.00 WIT
dengan sejumlah agenda, di antaranya hiburan musik live, doa bersama lima
agama, pembagian doorprize, serta penyediaan kuliner gratis bagi masyarakat
yang hadir. Momentum pergantian tahun akan ditandai dengan pelepasan lampion
dan tiupan trompet sebagai simbol memasuki tahun baru 2026.Bupati Mimika Johannes Rettob menegaskan bahwa konsep acara
tahun ini tidak berorientasi pada kemeriahan semata, melainkan lebih menekankan
pada refleksi dan ungkapan syukur atas perjalanan satu tahun yang telah dilalui
bersama.Sebagai bentuk empati dan solidaritas, Pemerintah Kabupaten
Mimika memutuskan untuk membatalkan rencana pesta kembang api. Keputusan ini
diambil sebagai respons atas musibah bencana yang terjadi di sejumlah wilayah
di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.Awalnya, kegiatan perayaan akhir tahun direncanakan
berlangsung di beberapa titik. Namun, sesuai dengan edaran dan pertimbangan
situasi nasional, seluruh rangkaian acara dipusatkan di Graha Eme Neme Yauware
agar lebih terkendali dan khidmat.Bupati Mimika juga menyampaikan bahwa Menteri Pertahanan
Republik Indonesia dijadwalkan berada di Timika pada malam pergantian tahun.
Meski demikian, agenda perayaan Menhan RI bersifat internal dan dilaksanakan
bersama unsur TNI dan Polri.Pemerintah daerah berharap pelaksanaan syukuran ini dapat
menjadi ruang kebersamaan bagi masyarakat Mimika untuk mengawali tahun 2026
dengan doa, harapan, serta semangat persatuan. Penulis: JidEditor: GF
30 Des 2025, 15:01 WIT
Disposisi Sudah Terbit, Warga Mimika Masih Menanti Kepastian Ganti Rugi Tanah dari Pemkab
Papuanewsonline.com, Mimika — Sejumlah warga di Kabupaten
Mimika hingga akhir tahun 2025 masih menunggu kepastian pembayaran ganti rugi
tanah yang telah digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika untuk kepentingan
pembangunan fasilitas publik. Penantian panjang tersebut memunculkan keresahan,
terutama karena proses administrasi disebut telah berjalan dan bahkan telah
memperoleh disposisi dari pimpinan daerah.Tanah-tanah milik warga tersebut diketahui telah
dimanfaatkan pemerintah untuk berbagai kepentingan, mulai dari perkantoran
distrik hingga fasilitas pendidikan dan perpustakaan. Namun hingga kini, hak
pemilik tanah berupa pembayaran ganti rugi belum sepenuhnya direalisasikan oleh
pemerintah daerah.Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat tiga nama warga
yang tanahnya telah mendapatkan disposisi dari Bupati Mimika. Mereka adalah
Paulus Pinimet atas penggunaan tanah untuk Kantor Distrik Kuala Kencana,
Theodurus Boyau atas tanah yang digunakan untuk Persekolahan SMP Negeri 8
Wania, serta Ice Naiwapa atas lahan yang dipakai untuk pembangunan Perpustakaan
Timika Indah.Salah satu pemilik tanah, Paulus Pinimet, mengungkapkan
bahwa sesuai informasi yang diterimanya, pembayaran ganti rugi seharusnya
dilakukan pada 25 November 2025. Namun hingga memasuki penghujung Desember,
belum ada kejelasan kapan pembayaran tersebut akan direalisasikan.Menurut Paulus, seluruh persyaratan administratif yang
diminta pemerintah telah dipenuhi sejak lama. Mulai dari dokumen kepemilikan
tanah, proses verifikasi, hingga disposisi internal di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Mimika telah dilalui tanpa kendala berarti.“Kami sudah mengikuti semua prosedur yang diminta. Berkas
lengkap, proses sudah jalan, bahkan sudah ada disposisi. Tapi sampai sekarang
belum ada kepastian pembayaran,” ujar Paulus saat ditemui wartawan.Ia menuturkan bahwa penantian tersebut bukan hanya soal
materi, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap hak masyarakat adat dan
pemilik tanah. Tanah, menurutnya, memiliki nilai sosial dan historis yang tidak
bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Mimika.Upaya komunikasi dengan pihak pemerintah daerah pun, kata
Paulus, telah dilakukan berulang kali. Namun jawaban yang diterima masih
sebatas janji dan penjelasan normatif tanpa kejelasan waktu pembayaran.“Kami tidak menuntut lebih, kami hanya ingin hak kami
dipenuhi sesuai kesepakatan dan nilai tanah yang sudah ditentukan. Ini soal
keadilan,” tegasnya.Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Mimika
belum memberikan pernyataan resmi terkait keterlambatan pembayaran ganti rugi
tersebut. Belum diketahui apakah keterlambatan ini disebabkan oleh kendala
anggaran, administrasi, atau faktor lainnya.Kondisi ini menimbulkan perhatian di tengah masyarakat,
terutama karena pembangunan fasilitas publik seharusnya berjalan seiring dengan
pemenuhan hak-hak warga yang lahannya digunakan negara. Transparansi dan
kepastian hukum menjadi tuntutan yang terus disuarakan.Sejumlah warga menilai, keterlambatan pembayaran ganti rugi
berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah jika
tidak segera diselesaikan secara terbuka dan bertanggung jawab.Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya tata kelola
pengadaan tanah yang adil dan berkeadilan, khususnya di wilayah Papua yang
memiliki karakteristik sosial dan adat yang kuat dalam penguasaan tanah.Para pemilik tanah berharap, memasuki tahun anggaran
berikutnya, Pemerintah Kabupaten Mimika dapat segera merealisasikan pembayaran
ganti rugi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada warganya dan
demi menjaga kepercayaan publik. Penulis: HendrikEditor: GF
30 Des 2025, 13:58 WIT
Warga Suku Amungme Desak Kepastian Pembayaran Tanah di Mimika yang Tak Kunjung Tuntas
Papuabewsonline.com, Timika – Persoalan pembayaran tanah
milik warga Suku Amungme di Kabupaten Mimika kembali mencuat. Paulus Pinimet
menyatakan sikap dan menyuarakan keprihatinan atas belum adanya kepastian dari
pemerintah terkait rencana pembayaran tanah di tiga lokasi strategis yang saat
ini telah digunakan untuk fasilitas publik.Paulus menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah
menyampaikan rencana pembayaran tanah, namun hingga kini belum ada tindak
lanjut resmi yang dirasakan oleh pemilik hak ulayat. Kondisi tersebut dinilai
menimbulkan keresahan di kalangan warga yang telah lama menunggu kejelasan.Dalam keterangannya kepada jurnalis Papua News Online,
Paulus menyebutkan tiga lokasi yang menjadi pokok persoalan, yakni lahan
perpustakaan di kawasan Timika Indah, SMP Negeri 8 Timika, serta Kantor Distrik
Kuala Kencana. “Kami telah menunggu pembayaran ini sejak lama, tapi belum ada
kepastian dari pemerintah,” kata Paulus.Ia menegaskan bahwa pembayaran tanah bukan sekadar persoalan
administratif, melainkan menyangkut penghormatan terhadap hak masyarakat adat.
Menurutnya, komitmen pemerintah daerah harus diwujudkan secara nyata agar tidak
menimbulkan ketidakpercayaan publik.Paulus juga mengingatkan adanya janji yang pernah
disampaikan oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, terkait penyelesaian
pembayaran tanah tersebut. “Bupati JOHANES RETOB telah berjanji untuk membayar
tanah kami, tapi kami belum melihat hasilnya,” tambahnya.Lebih lanjut, Paulus menyampaikan bahwa penantian panjang
ini seharusnya segera diakhiri dengan langkah konkret dari pemerintah. Ia
berharap tidak ada lagi penundaan yang dapat memperpanjang persoalan dan
memperburuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat. “Kami tidak ingin
ada lagi penundaan, kami ingin pembayaran ini segera dilakukan,” ujarnya.Hingga berita ini diturunkan, jurnalis Papua News Online
telah berupaya menghubungi pihak pemerintah daerah untuk memperoleh konfirmasi
dan penjelasan resmi terkait perkembangan pembayaran tanah tersebut. Namun,
belum ada tanggapan yang diberikan oleh pihak berwenang.Masyarakat Suku Amungme berharap pemerintah segera
memberikan kejelasan dan menyelesaikan kewajiban pembayaran tanah secara adil
dan transparan. Papua News Online akan terus memantau perkembangan kasus ini
dan menyampaikan informasi terbaru kepada publik. Penulis: Hendrik
Editor: GF
30 Des 2025, 04:16 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
