Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Ketua Pemuda Kei Mimika Nilai Bupati Sebar Informasi Tak Benar: Air Bersih Kaokonao-Jita Masih Sulit
Papuanewsonline.com, Mimika – Ketua Pemuda Kei Mimika
Edoardus Rahawadan menyampaikan penilaian kritis terhadap informasi yang
disampaikan Bupati Mimika terkait pembangunan infrastruktur dasar. Ia menilai
ada ketidaksesuaian antara narasi pemerintah dan kondisi lapangan yang dialami
warga Distrik Kaokonao, Jita, dan sekitarnya.Sorot Infrastruktur Air Bersih: Warga Masih
Kesulitan Edoardus menyorot klaim pemerintah terkait akses air bersih.
"Faktanya hingga saat ini warga Distrik Kaokonao dan Distrik Jita serta
sekitarnya masih kesulitan mendapatkan akses air bersih. Ini yang kami lihat
langsung di lapangan," katanya dalam rilis tertulis ke redaksi, Rabu
24/6/2026.Kritik Klaim Penghargaan Pengurangan Pengangguran Ia juga mengkritik klaim pemerintah daerah sebagai terbaik
pertama dalam pengurangan angka pengangguran. "Klaim penghargaan sebagai
terbaik pertama dalam pengurangan angka pengangguran kami nyatakan tidak sesuai
dengan kondisi nyata yang kami temui," tegas Edoardus.Singgung Kasus 178 Pencari Kerja Disebut Tertipu Edoardus menyebut bukti lapangan yang berbeda. "Bukti
nyata menunjukkan sedikitnya 178 pencari kerja justru tertipu dalam proses
penyaluran tenaga kerja. Ini data yang kami himpun dari laporan warga,"
ujarnya.Kutip Pernyataan Kapolres Mimika Soal Kriminalitas Dalam rilisnya, Edoardus mengaitkan kondisi ekonomi dengan
keamanan. "Bahkan Kapolres Mimika sendiri menyatakan bahwa tingginya angka
kriminalitas di wilayah Mimika ini salah satunya disebabkan oleh kondisi
ekonomi masyarakat yang belum membaik," katanya, merujuk pernyataan
Kapolres.Tuntut Pemda: Stop Narasi, Benahi Lapangan Ia menuntut perubahan pendekatan pemerintah daerah.
"Kami menuntut Pemerintah Daerah berhenti membuat narasi yang tidak sesuai
lapangan dan segera memperbaiki kenyataan di lapangan, bukan hanya mengejar
citra semata," desaknya.Garis Bawah: Ini Penilaian Publik, Data Resmi di Tangan
Pemda Edoardus menegaskan, seluruh penilaian yang disampaikan
merupakan aspirasi dan data yang dihimpun dari masyarakat. Data resmi,
realisasi program, dan capaian indikator kinerja pemerintah sepenuhnya
kewenangan dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Mimika. "Kami siap
berdialog jika ada data berbeda," katanya.Dampak ke Publik: Kesenjangan Narasi dan Realita Kesenjangan antara narasi pemerintah dan realita lapangan
memicu kekecewaan warga. Publik menuntut transparansi data pembangunan dan
realisasi program agar kepercayaan masyarakat tidak terkikis.Pemkab Mimika Belum Beri Keterangan Resmi Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum menerima
keterangan resmi dari Bupati Mimika, Sekda, atau OPD terkait penilaian Ketua
Pemuda Kei Mimika tersebut. Redaksi akan memuat hak jawab dan klarifikasi
Pemkab Mimika jika sudah dapat dikonfirmasi. Penulis: Hend
Editor: GF
25 Jun 2026, 00:41 WIT
TNI AD Kirim Logistik Manunggal Air dan Papua Terang ke Jayawijaya
Papuanrwsonline.com, Jakarta – TNI Angkatan Darat
menunjukkan komitmen mendukung pemerataan pembangunan dan kesejahteraan
masyarakat Papua dengan mengirimkan peralatan Program Manunggal Air dan Papua
Terang menuju Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Pengiriman
dilakukan dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa (23/6/2026)
menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara.Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak
menyatakan kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara. “Kami ingin memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan
hingga ke daerah terpencil. Program ini bukan hanya soal sarana fisik, tetapi
juga menghadirkan harapan dan masa depan yang lebih baik bagi saudara-saudara
kita di Papua,” ujarnya.Untuk Program Manunggal Air, dikirimkan peralatan lengkap
meliputi mesin bor hidrolik, pompa air, stang bor, selang, serta perlengkapan
teknis lainnya guna membangun akses air bersih. Sementara itu, Program Papua Terang diperkuat dengan
pengiriman dinamo dan generator untuk memenuhi kebutuhan energi listrik yang
mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan umum.Selain peralatan utama, disiapkan pula dukungan tambahan
berupa televisi, parabola, radio, dan perangkat suara yang akan diberangkatkan
pada penerbangan berikutnya. Peralatan ini bertujuan mendukung kegiatan belajar mengajar,
informasi, serta kegiatan sosial dan keagamaan masyarakat setempat. Penulis: Jid
Editor: GF
24 Jun 2026, 17:26 WIT
Tekan angka Kemiskinan dan Stunting, Mimika Raih Apresiasi Pemda Berprestasi
Papuanewsonline.com, Jayapura – Kementerian Dalam Negeri
menggelar ajang “Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Papua”
di Hotel Suni Abepura, Jayapura, pada Senin (22/6/2026). Dalam kegiatan ini,
pemerintah daerah berprestasi menerima insentif total Rp64 miliar sebagai
bentuk apresiasi kinerja, dengan dana keseluruhan untuk enam wilayah regional
mencapai Rp361 miliar dan cadangan sekitar Rp1 triliun.Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian menyatakan pemberian
ini bertujuan menciptakan persaingan sehat serta mendorong kepala daerah terus
berinovasi melayani masyarakat.Penghargaan diberikan dalam empat kategori utama, yaitu
Penurunan Tingkat Pengangguran, Creative Financing, Pengendalian Inflasi, serta
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting. Kabupaten Mimika menjadi salah satu daerah yang berhasil
meraih dua predikat terbaik sekaligus, yakni peringkat pertama untuk kategori
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting, serta kategori Creative
Financing di tingkat kabupaten.Bupati Mimika Johannes Rettob menyambut baik penghargaan
tersebut sebagai pengakuan objektif atas kerja nyata yang telah dijalankan. “Ini bukti kinerja yang terukur. Kami terus berusaha
memberikan pelayanan terbaik, meski masih ada ruang perbaikan. Tantangan
terbesar selanjutnya adalah mempertahankan dan meningkatkan capaian ini di
tahun-tahun mendatang,” ujarnya.Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh
jajaran birokrasi dan masyarakat yang telah mendukung jalannya pembangunan. Dana insentif yang diterima akan dialokasikan melalui APBD,
bukan dalam bentuk tunai langsung. “Dana ini akan digunakan untuk menyelesaikan program yang
masih membutuhkan tambahan anggaran, terutama untuk pembangunan infrastruktur,
perumahan, dan program yang langsung menyentuh kebutuhan warga,” jelasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
23 Jun 2026, 17:35 WIT
Kesbangpol Mimika Perkuat Wawasan Kebangsaan, Tanamkan Cinta Tanah Air di Era Digital
Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik (Kesbangpol) menggelar kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan tema
“Menumbuhkan Rasa Cinta Tanah Air di Era Digital dan Menjaga Semangat Wawasan
Kebangsaan”, Selasa (23/6/2026).Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat pemahaman
masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan di tengah perkembangan teknologi
informasi yang semakin pesat dan kompleks.Sambutan Bupati Mimika yang dibacakan Asisten I Bidang
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Ananias Faot, menegaskan
bahwa fondasi kebangsaan harus terus diperkuat karena tantangan terhadap
persatuan bangsa kini tidak hanya datang dalam bentuk fisik, tetapi juga
melalui ruang digital.“Ancaman terhadap persatuan bangsa tidak selalu datang dalam
bentuk fisik. Ancaman tersebut juga dapat muncul melalui penyebaran informasi
yang menyesatkan, ujaran kebencian, intoleransi, radikalisme, serta berbagai
paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila,” ujarnya.Karena itu, penguatan wawasan kebangsaan dan semangat bela
negara harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat.“Oleh karena itu, penguatan wawasan kebangsaan dan bela
negara harus menjadi gerakan bersama seluruh lapisan masyarakat. Bela negara
bukan hanya tugas aparat atau amanah pemerintah semata, tetapi merupakan
tanggung jawab setiap warga negara,” kata Bupati dalam sambutannya.Ia menjelaskan, bela negara dapat diwujudkan melalui
berbagai tindakan nyata, seperti mengabdi sesuai profesi masing-masing, menjaga
persatuan dan kesatuan, menaati hukum, serta berpartisipasi aktif dalam
pembangunan daerah maupun nasional.Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyoroti keberagaman yang
dimiliki Kabupaten Mimika sebagai modal sosial yang harus terus dirawat.
Menurutnya, Mimika merupakan daerah yang kaya akan suku, agama, budaya, dan
latar belakang sosial yang berbeda-beda.“Semangat Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi pedoman dalam
kehidupan bermasyarakat, sehingga perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan,
melainkan menjadi kekuatan untuk membangun daerah yang aman, damai, dan maju,”
tuturnya.Perhatian khusus juga diberikan kepada generasi muda sebagai
penerus bangsa. Bupati mengajak seluruh pihak untuk menanamkan nilai-nilai
karakter bangsa sejak dini agar lahir generasi yang berintegritas dan memiliki
kecintaan terhadap tanah air.“Generasi muda Mimika harus tumbuh menjadi generasi yang
berintegritas, disiplin, cinta tanah air, menghormati keberagaman, serta mampu
menjadi agen perubahan bagi kemajuan daerah dan bangsa,” ujarnya.Selain penguatan karakter, pemahaman terhadap sejarah
perjuangan bangsa juga dinilai penting untuk diwariskan kepada generasi
penerus. Menurutnya, sejarah kebangsaan menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa
bangga sebagai bangsa Indonesia sekaligus memperkuat komitmen menjaga keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Melalui kegiatan koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten
Mimika berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, tokoh
agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan,
organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, dan seluruh komponen masyarakat
dalam menjaga stabilitas daerah.“Hadirin yang saya banggakan, melalui kegiatan koordinasi
ini saya berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, tokoh
agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan,
organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, dan seluruh komponen masyarakat
dalam menjaga stabilitas daerah serta memperkuat ketahanan nasional dari
tingkat lokal,” katanya.Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen
masyarakat menjadikan Mimika sebagai contoh daerah yang menjunjung tinggi
toleransi, persaudaraan, gotong royong, dan semangat kemanusiaan dalam bingkai
NKRI.“Marilah kita bersama-sama menjaga persatuan, memperkuat
wawasan kebangsaan, serta menumbuhkan semangat bela negara demi terwujudnya
Mimika yang aman, damai, maju, dan sejahtera,” pungkasnya. Penulis: Bim
Editor: GF
23 Jun 2026, 17:27 WIT
Pemkab Mimika Dorong Menyelenggarakan Pelatihan Kapasitas dan Talk Show Perlindungan Perempuan
Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah Kabupaten Mimika
menegaskan komitmennya dalam meningkatkan peran perempuan di berbagai sektor
pembangunan melalui kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang
Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi yang dikemas dalam Pelatihan Peningkatan
Kapasitas SDM bagi Organisasi Perempuan dan talk show bertema “Menyatukan
Langkah Melindungi Perempuan.”Bupati Mimika yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi,
Keuangan dan Pembangunan, Petrus Pali Ambba, dalam sambutannya menyampaikan
apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini
merupakan langkah nyata untuk memperkuat kapasitas perempuan sekaligus
meningkatkan peran strategis perempuan dalam pembangunan daerah.“Atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika, kami memberikan
apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ini merupakan langkah nyata dalam
memperkuat kapasitas perempuan sekaligus meningkatkan peran strategis perempuan
dalam pembangunan daerah,” ujar Petrus.Ia menegaskan bahwa perempuan merupakan salah satu pilar
utama pembangunan. Partisipasi aktif perempuan tidak hanya dibutuhkan dalam
lingkungan keluarga, tetapi juga di ruang publik, baik dalam bidang politik,
hukum, sosial maupun ekonomi.“Ketika kapasitas perempuan meningkat, maka dampaknya akan
langsung dirasakan pada kesejahteraan keluarga, kemajuan masyarakat, dan
pembangunan daerah secara menyeluruh,” katanya.Namun demikian, Petrus mengakui bahwa hingga saat ini
perempuan dan anak masih rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi,
kekerasan, dan ketidakadilan. Karena itu, tema “Menyatukan Langkah Melindungi
Perempuan” dinilai sangat relevan dalam mendorong keterlibatan seluruh elemen
masyarakat.“Perlindungan terhadap perempuan bukanlah tanggung jawab
satu pihak semata, melainkan komitmen bersama yang harus kita kawal mulai dari
tingkat kabupaten hingga lingkungan terkecil di tengah masyarakat,” tegasnya.Ia mengajak organisasi perempuan, dunia usaha, lembaga
keagamaan, serta pemerintah untuk bersinergi dan mengambil peran aktif dalam
menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bermartabat bagi perempuan.Lebih lanjut, Petrus berharap pelatihan ini mampu memperkuat
organisasi-organisasi perempuan di Mimika agar semakin solid, memiliki wawasan
yang luas, dan mampu menjadi motor penggerak perubahan di tengah masyarakat.“Organisasi perempuan harus menjadi wadah pembinaan yang
mampu melahirkan perempuan-perempuan yang tangguh, mandiri secara ekonomi,
memiliki kesadaran hukum yang baik, serta memahami dan mampu memperjuangkan
hak-haknya secara bertanggung jawab,” ujarnya.Kepada seluruh peserta, ia berpesan agar mengikuti seluruh
rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh, menyerap ilmu dari para narasumber,
serta memanfaatkan momentum tersebut untuk membangun jejaring kerja sama yang
kuat demi kemajuan perempuan di Kabupaten Mimika.Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang
pembelajaran, tetapi juga sarana memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan
perempuan yang berdaya, mandiri, terlindungi, dan memiliki kesempatan yang sama
untuk berkontribusi dalam pembangunan.“Mari kita terus bergandengan tangan, memperkuat kolaborasi,
serta menghadirkan kebijakan dan program yang berpihak pada peningkatan
kualitas hidup perempuan dan anak di Kabupaten Mimika,” pungkasnya.Kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan semakin banyak
perempuan yang berdaya dan berperan aktif dalam pembangunan, sekaligus
memperkuat upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Mimika. Penulis: Bim
Editor: GF
23 Jun 2026, 17:24 WIT
Dinsos Mimika Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penanganan Anak Terlantar
Papuamewsonline.com, Mimika — Pemerintah Kabupaten Mimika
melalui Dinas Sosial menggelar Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Penjangkauan
Anak-anak Terlantar yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD),
pemerintah distrik, lurah, serta kader anak, pada Senin (22/6/2026).Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Emelia Samaran,
mengatakan pertemuan tersebut dilaksanakan sebagai upaya menyamakan persepsi
dan memperkuat kerja sama seluruh pihak dalam menangani persoalan anak-anak
terlantar di Kabupaten Mimika.“Pertemuan hari ini bertujuan untuk menyatukan langkah
bersama lintas sektor dalam penanganan anak-anak terlantar. Kami duduk bersama
dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan,
pihak distrik, lurah, hingga kader anak agar penanganan yang dilakukan dapat
berjalan maksimal,” ujarnya.Menurut Emelia, kader anak memiliki peran penting sebagai
perpanjangan tangan pemerintah di tengah masyarakat. Mereka bertugas menjangkau
anak-anak yang putus sekolah maupun anak-anak yang mengalami kondisi terlantar.“Kader anak selama ini turun langsung ke lapangan untuk
melakukan pendataan dan penjangkauan. Mereka menjadi ujung tombak pemerintah
untuk mengetahui kondisi anak-anak yang membutuhkan perhatian dan bantuan,”
katanya.Ia menjelaskan bahwa kondisi anak terlantar dapat disebabkan
oleh berbagai faktor, seperti persoalan ekonomi keluarga, perceraian orang tua,
maupun masalah sosial lainnya.“Anak-anak terlantar adalah tanggung jawab pemerintah.
Karena itu, kita harus bersama-sama melakukan penjangkauan, identifikasi, serta
memberikan pembinaan sesuai dengan kebutuhan mereka,” jelas Emelia.Untuk memperkuat peran kader anak, pemerintah daerah
berencana memberikan Surat Keputusan (SK) sebagai bentuk legalitas dalam
menjalankan tugas di lapangan.“Selama ini kader anak sudah bekerja mengumpulkan data,
tetapi belum memiliki SK. Kondisi tersebut terkadang membuat mereka mengalami
kendala ketika meminta informasi kepada masyarakat. Dengan adanya legalitas,
mereka dapat bekerja lebih maksimal,” ungkapnya.Dalam penanganan anak terlantar, Dinas Sosial juga
menggandeng Dinas Kesehatan untuk memastikan kebutuhan pelayanan kesehatan anak
dapat terpenuhi.“Apabila ditemukan anak terlantar yang membutuhkan
pemeriksaan fisik maupun pelayanan medis, Dinas Kesehatan siap memberikan
penanganan. Anak-anak tersebut akan mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa
biaya,” tambahnya.Terkait data anak terlantar, Emelia menyampaikan bahwa Dinas
Sosial telah memiliki data terverifikasi sebanyak sekitar 205 anak. Sementara
itu, Distrik Mimika Baru menyampaikan data sementara yang mencapai kurang lebih
7.000 anak.“Data ini perlu kita sinkronkan dan verifikasi kembali. Kita
perlu memastikan apakah 205 anak yang sudah ada dalam data Dinas Sosial
merupakan bagian dari 7.000 data yang disampaikan distrik atau terdapat
perbedaan dalam metode pendataan,” jelasnya.Ia menambahkan, saat ini data 7.000 anak tersebut baru
berasal dari Distrik Mimika Baru, sedangkan distrik lainnya belum menyampaikan
laporan pendataan.“Kami akan melakukan pengecekan lebih lanjut agar data yang
digunakan benar-benar valid. Dengan data yang tepat, program penanganan dan
intervensi yang dilakukan pemerintah dapat berjalan tepat sasaran,” ujarnya.Emelia menegaskan bahwa sesuai amanat undang-undang, fakir
miskin dan anak-anak terlantar merupakan tanggung jawab negara sehingga seluruh
pihak harus berperan aktif dalam memberikan perlindungan.“Melalui koordinasi antara pemerintah daerah, distrik,
lurah, dan kader anak, kami berharap seluruh anak terlantar di Kabupaten Mimika
dapat terjangkau dan memperoleh pelayanan serta perlindungan yang layak,”
tutupnya. Penulis: Bim
Editor: GF
23 Jun 2026, 04:31 WIT
PPPK Mimika Diingatkan: Kinerja Buruk Bisa Berujung Pemutusan Kontrak
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika
menegaskan akan menjatuhkan sanksi tegas bagi Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak menunjukkan kinerja maksimal atau melanggar
aturan dan etika kerja. Bahkan, bagi yang terbukti lalai, tidak memenuhi
target, atau melanggar disiplin, kontrak kerjanya berisiko tidak diperpanjang
hingga diputuskan.Penegasan ini disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Ananias Faot, saat memimpin apel pagi di
Kantor Pusat Pemerintahan pada Senin (22/6/2026). Ia menjelaskan status PPPK tidak bersifat tetap, melainkan
akan dievaluasi secara berkala setiap tahun.“Penilaian dilakukan menyeluruh. Jika kinerja di bawah
standar atau ada pelanggaran, hal itu menjadi pertimbangan utama. Kontrak bisa
saja tidak diperpanjang pada masa berikutnya,” tegasnya. Ia juga menginginkan terciptanya hubungan kerja yang
harmonis antara PPPK dan ASN lainnya, serta menghindari penurunan disiplin di
setiap perangkat daerah.Untuk mendukung kebijakan ini, BKPSDM Mimika diminta
mempergiat sosialisasi mengenai hak, kewajiban, dan aturan yang berlaku bagi
PPPK. Evaluasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya
membangun birokrasi yang profesional dan berfokus pada pelayanan publik. Penulis: Jid
Editor: GF
22 Jun 2026, 19:56 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
