logo-website
Minggu, 09 Agu 2026,  WIT
BERITA TAG Pemerintahan Homepage
SE Bupati Dilawan, Togel di Puncak Jaya Tambah Subur Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Aktivitas perjudian jenis togel di Kabupaten Puncak Jaya disebut masih terus berlangsung meskipun Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 300.1.4/1053/SET/2026 yang melarang seluruh bentuk perjudian di wilayah tersebut.Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga, praktik perjudian tersebut masih dilakukan secara terbuka hingga Selasa (30/6/2026). Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan surat edaran yang telah dikeluarkan pemerintah daerah.Warga juga menyebut pengelola perjudian tersebut merupakan seorang bandar keturunan warga negara asing (WNA) yang telah lama menjalankan aktivitasnya di Puncak Jaya. Namun, hingga saat ini belum ada informasi resmi dari aparat penegak hukum terkait status maupun penindakan terhadap pihak yang dimaksud.Belum adanya tindakan hukum membuat sebagian warga beranggapan bahwa pelaku seolah kebal terhadap proses penegakan hukum. Redaksi menegaskan bahwa anggapan tersebut merupakan persepsi masyarakat dan belum dapat dipastikan kebenarannya.Selain itu, berkembang pula dugaan di tengah masyarakat bahwa aktivitas togel masih dapat berjalan karena adanya pihak tertentu yang memberikan perlindungan. Dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian dan menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan apabila terdapat bukti yang cukup.Sejumlah warga juga mengungkapkan bahwa aparat keamanan bersama unsur intelijen sebelumnya sempat melakukan upaya penertiban terhadap aktivitas perjudian tersebut. Namun, menurut keterangan warga, langkah tersebut tidak berlanjut sebagaimana yang diharapkan.Warga menduga penghentian penertiban dilakukan atas campur tangan oknum tertentu yang disebut memberikan dukungan terhadap aktivitas perjudian. Redaksi menegaskan bahwa informasi tersebut masih berupa dugaan yang disampaikan masyarakat dan belum memperoleh konfirmasi maupun pembuktian dari pihak terkait.Maraknya aktivitas togel dinilai sebagian warga berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi warga. Karena itu, masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya bersama aparat penegak hukum dapat menjalankan Surat Edaran Nomor: 300.1.4/1053/SET/2026 secara konsisten, profesional, dan transparan sehingga penegakan hukum berlaku sama bagi seluruh pihak.Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh tanggapan resmi dari pihak-pihak yang disebutkan dalam informasi warga, termasuk aparat penegak hukum maupun Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.Penulis: Hendrik Editor: GF 30 Jun 2026, 14:24 WIT
"Kabupaten Lumpuh Total": Warga Nduga Ungkap Lampu Mati dan Birokrasi Macet Papuanewsonline.com, Nduga – Seorang warga Kabupaten Nduga bernama Itan Kwijangge menyampaikan berbagai keluhan mengenai kondisi daerahnya melalui rekaman pesan suara yang dikirim kepada media Papuanewsonline.com. Dalam rekaman tersebut, ia menggambarkan situasi Kabupaten Nduga sebagai daerah yang mengalami berbagai persoalan, mulai dari layanan listrik hingga birokrasi pemerintahan.Salah satu persoalan yang menjadi sorotan ialah kondisi penerangan dan pasokan listrik yang disebut belum stabil. Menurut Itan, lampu jalan di sejumlah wilayah sudah lama tidak berfungsi sehingga masyarakat harus menghadapi keterbatasan penerangan dalam waktu yang cukup lama."Kadang sampai 1 bulan, 2 bulan lampu tidak menyala sama sekali," ujar Itan dalam rekaman suara via WhatsApp ke media Papuanewsonline.com. Ia juga menyebut pasokan listrik hanya menyala secara bergilir pada pukul 18.00 hingga 24.00 WIT.Selain persoalan listrik, Itan menilai aktivitas pemerintahan di Kabupaten Nduga belum berjalan sebagaimana mestinya. Ia mengaku melihat sejumlah kantor pemerintahan dalam kondisi kurang terawat dan belum menunjukkan aktivitas pelayanan yang maksimal."Kantor sana... rumput naik. Macam kayak tidak ada orang, orang kasih tinggal rumah kosong," ungkap Itan. Ia juga mengaku sejak tahun 2017 belum melihat adanya perubahan yang signifikan di daerah tersebut.Dalam rekamannya, Itan turut menyoroti belum adanya kejelasan mengenai peserta tes PGWI dan K2 tahun 2024. Menurutnya, hingga kini belum ada informasi lanjutan, sementara di sejumlah kabupaten lain proses penempatan kerja sudah mulai berjalan. Ia juga menyebut pelantikan kepala desa di Kabupaten Nduga belum terlaksana.Dengan nada penuh kekecewaan, Itan menggambarkan kondisi daerahnya menggunakan perumpamaan. "Macam kayak orang kencing di pasir. Macam kayak angin masuk tapi asap keluarnya tidak ada," ujarnya. Ia menilai dana daerah tetap mengalir, namun hasil pembangunan belum dirasakan masyarakat.Itan juga meminta para pejabat daerah lebih sering turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat. "Orang sekolah gelarnya luar biasa, sungguh mati. Tapi mana turun di lapangnya tidak ada perkembangan ini," kata Itan. Menurutnya, masyarakat masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari jaringan komunikasi, listrik, hingga kondisi rumah yang belum memadai.Di akhir rekaman, Itan berharap keluhan yang disampaikannya dapat menjadi perhatian pemerintah daerah. "Macam kayak saya rasa itu tidak ada orang tua tinggal kayak anak-anak saja di rumah begitu," katanya. Ia kemudian menutup pesannya dengan harapan agar pemerintah "sadar diri". "Kami yang tinggal di kabupaten juga itu macam kayak tidak ada orang sekolah begitu," tutupnya.Penulis: Hendrik Editor: GF 29 Jun 2026, 18:51 WIT
"Janji Habis, Bukti Nol": Warga Kecewa Kinerja Bupati Yoas Beon, Soroti Janji Kampanye Papuanewsonline.com, Nduga – Seorang warga Kabupaten Nduga bernama Itan Kwijangge menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja Bupati Yoas Beon. Kritik tersebut disampaikan melalui rekaman pesan suara yang beredar melalui aplikasi WhatsApp dan berisi sejumlah sorotan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah.Dalam keterangannya, Itan menilai berbagai janji yang disampaikan saat masa kampanye belum terlihat realisasinya setelah kepala daerah menjabat. Ia mengaku telah memberikan kepercayaan pada saat Pilkada, namun hingga kini belum melihat perubahan yang dirasakan masyarakat."Janji-janji sampai dia pemasas sudah habis. Jadi percuma juga bupati sekarang ini," kata Itan, Minggu (28/6/2026). Ia menilai harapan masyarakat terhadap kepemimpinan saat ini belum terjawab melalui program maupun pembangunan yang nyata.Selain menyinggung realisasi janji kampanye, Itan juga menyoroti kondisi keamanan di wilayah Nduga. Menurutnya, situasi yang berkembang membuat sebagian masyarakat merasa khawatir saat beraktivitas sehingga pemerintah daerah dinilai perlu mengambil langkah yang lebih nyata."TNI Polri ini mereka berkeliaran di hutan-hutan. Jadi masyarakat takut segala macam," ujarnya. Ia berpendapat kepala daerah seharusnya turut berperan dalam mengendalikan situasi agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan rasa aman.Keluhan lainnya berkaitan dengan fasilitas penerangan jalan yang disebut belum mendapat perhatian. Itan mengatakan lampu jalan yang tidak berfungsi telah menjadi keluhan masyarakat dan bahkan memunculkan rencana aksi penyampaian aspirasi di kawasan Pelan."Bapak ini lampu tidak bisa. Jadi bapak harus tanggung jawab lampu ini," kata Itan. Ia juga mengkritik arah kebijakan pemerintah daerah yang menurutnya justru mengembalikan tanggung jawab penyelesaian persoalan kepada masyarakat."Bupati bilang kita perintah untuk bupati amankan ini. Bupati kembali suruh masyarakat. Masyarakat yang jalan," ujarnya. Di akhir rekaman, Itan berharap suaranya dapat diketahui publik secara luas. "Tolong berita sampaikan ke dunia supaya dia harus sadar dan dia harus tahu diri," katanya.Redaksi mencatat seluruh pernyataan tersebut sebagai bentuk kritik yang disampaikan oleh warga. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Bupati Yoas Beon maupun Pemerintah Kabupaten Nduga terkait persoalan yang disampaikan. Asas praduga tidak bersalah, keberimbangan, dan hak jawab tetap dijunjung dalam pemberitaan ini. Redaksi juga telah berupaya meminta konfirmasi kepada pemerintah daerah dan akan memperbarui berita apabila telah menerima keterangan resmi.Penulis: Hendrik Editor: GF 29 Jun 2026, 16:21 WIT
BPS Mimika Catat Tingkat Pengangguran Terbuka Naik Menjadi 6,75 Persen Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika merilis data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2025 sebesar 6,75 persen. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,05 persen poin dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Data tersebut bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional yang dilaksanakan pada Agustus hingga awal September 2025. Kepala BPS Mimika, Dian Sudarmanto, menjelaskan persentase tersebut dihitung terhadap jumlah angkatan kerja, bukan total penduduk. Periode itu tercatat ada sekitar 155 ribu orang masuk kategori angkatan kerja, dengan jumlah pengangguran mencapai 10.470 jiwa. Angkatan kerja mencakup warga usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan, tidak termasuk yang masih sekolah atau tidak aktif mencari kerja. Selain itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja turun 0,43 persen poin. TPAK laki-laki tercatat 84,56 persen, jauh lebih tinggi dibanding perempuan di angka 47,77 persen. Sektor usaha didominasi jasa sebesar 48 persen, diikuti industri 26,6 persen dan pertanian 25,3 persen, dengan lebih dari separuh pekerja bergerak di sektor informal. Dian juga menjelaskan perbedaan data dengan catatan komunitas pencari kerja yang mencapai 14 ribu orang. Menurutnya, konsep penghitungan berbeda: BPS menggolongkan usaha sendiri, bertani, atau berdagang sebagai pekerjaan, sedangkan data komunitas lebih berfokus pada pencari kerja formal saja. Penulis: Jid Editor: GF 28 Jun 2026, 16:23 WIT
Ketua Pemuda Kei Mimika Edoardus Rahawadan Evaluasi Kinerja Mantan Kapolres dan Sampaikan Harapan Papuanewsonline.com, Mimika – Ketua Pemuda Kei Mimika, Edoardus Rahawadan, menyampaikan penilaian kinerja dan harapan untuk kepemimpinan Polres Mimika. Pernyataan itu dirilis pada Sabtu, 27 Juni 2026. Penilaian Awal terhadap Penegakan Hukum  Menurut Edoardus, Kapolres Mimika periode sebelumnya "tidak memberikan dampak positif yang nyata bagi penegakan hukum di Kabupaten Mimika". Ia menilai situasi hukum di daerah belum berjalan optimal. Dugaan Intervensi dalam Proses Hukum  Edoardus menduga "terdapat intervensi atau perlindungan dari pihak yang berkuasa yang membuat proses hukum tidak berjalan adil". Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk evaluasi dari Pemuda Kei Mimika. Sorotan Kasus Jembatan Waa Banti  Ia mencontohkan kasus pembangunan Jembatan Waa Banti. "Jembatan Waa Banti, yang diduga memiliki dukungan pihak tertentu namun penyelesaiannya tidak jelas dan seolah hilang di tangan kepemimpinan beliau," ujar Edoardus. Sorotan Perjudian Jenis Togel  Edoardus juga menyoroti persoalan sosial. "Permasalahan seperti perjudian jenis togel terlihat menjamur dan tidak tertangani secara tegas selama masa jabatannya," katanya. Ia menilai hal itu menunjukkan lemahnya pengawasan. Dinilai Hanya Pelengkap Struktur  Lebih lanjut, Edoardus menilai keberadaan mantan Kapolres "lebih bersifat administratif semata". "Beliau ibarat hanya melengkapi struktur organisasi kepolisian, tanpa menampakkan ketegasan, inisiatif, maupun hasil kerja yang dirasakan warga Mimika," jelasnya. Harapan untuk Kapolres Baru  Untuk pimpinan baru, Edoardus berharap Kapolres Mimika dapat bekerja sungguh-sungguh, melayani masyarakat, serta memprioritaskan penegakan hukum yang berpihak pada kepentingan umum. Poin Desakan Pemuda Kei  Edoardus mendesak dua hal. Pertama, "mengaktifkan kembali fungsi Reskrim, Satuan Tipikor, dan Satuan PPA secara optimal". Kedua, "membuktikan semangat Polri Presisi bukan slogan kosong, melainkan terwujud dalam tindakan nyata, penindakan tegas, dan transparansi". Redaksi dan Hak Jawab  Edoardus Rahawadan, Ketua Pemuda Kei Mimika. Redaksi telah berupaya meminta konfirmasi dan hak jawab kepada Kapolres Mimika periode sebelumnya dan Kapolres Mimika yang baru. Hingga berita diturunkan belum ada keterangan resmi. Penulis: Hendrik Editor: GF 28 Jun 2026, 16:19 WIT
Yayasan Amungsa Cares Papua Jalani Visitasi Akreditasi Lembaga Sosial Papuanewsonline.com, Mimika – Yayasan Amungsa Cares Papua yang beralamat di Jalan Pasar Damai, Timika, menjalani proses visitasi akreditasi sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) pada Sabtu (27/6/2026). Penilaian dilakukan oleh tim asesor dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Jayapura bersama perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Mimika. Proses ini meliputi pengecekan kelengkapan dokumen, pengamatan langsung terhadap sarana dan prasarana, serta wawancara dengan pengurus dan pelaksana program. Tim menilai berbagai aspek mulai dari tata kelola, administrasi, mutu layanan, kemampuan sumber daya manusia, hingga manfaat yang dirasakan masyarakat, sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Sosial. Direktur Yayasan Amungsa Cares Papua, Enny Kenangalem, menyambut baik kegiatan ini. Ia menegaskan akreditasi bukan sekadar syarat administratif, melainkan kesempatan untuk memperbaiki kinerja dan memastikan layanan berjalan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. “Setiap masukan menjadi bekal kami agar lebih baik lagi,” ujarnya. Selama ini yayasan secara konsisten melaksanakan program di bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan, dan pendampingan sosial guna meningkatkan kualitas hidup warga. Dengan proses ini, lembaga berkomitmen menjaga standar tinggi agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata dan berkelanjutan.   Penulis: Jid Editor: GF 28 Jun 2026, 10:53 WIT
AKBP Alredo Agustinus Rumbiak Resmi gantikan Billyandha Budiman Jabat Kapolres Mimika Papuanewsonline.com, Timika – Kepemimpinan Polres Mimika resmi berganti mengikuti kebijakan mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1339/VI/2026 tertanggal 25 Juni 2026, AKBP Alredo Agustinus Rumbiak ditunjuk sebagai Kapolres Mimika, menggantikan AKBP Billyandha Hildiario Budiman.Penetapan ini merupakan bagian dari tujuh surat keputusan yang diterbitkan serentak dengan nomor ST/1335 hingga ST/1341/VI/KEP/2026. Sebanyak 1.121 personel Polri tersebar di berbagai daerah terlibat dalam perpindahan jabatan kali ini. AKBP Billyandha sendiri mendapatkan promosi ke posisi Kasubbidsendak Bidyanmas Baintelkam Polri di Markas Besar Polri.Sebelumnya, AKBP Alredo menjabat sebagai Kapolres Nduga sejak 12 April 2025. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian angkatan 2007, yang kemudian melanjutkan pendidikan di PTIK pada 2014 dan Sesko Angkatan Darat pada 2024. Pengalaman bertugas di wilayah pegunungan Papua dinilai menjadi bekal berharga menghadapi tantangan keamanan di Mimika.Selama memimpin Polres Mimika sejak awal 2025, AKBP Billyandha telah menangani berbagai persoalan keamanan, menyelesaikan konflik sosial, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada warga. Masa baktinya berjalan dengan baik dan lancar hingga penyerahan tugas.Pergantian ini diharapkan tidak mengganggu kesinambungan kinerja. Sebaliknya, kepemimpinan baru diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum, menjaga stabilitas wilayah, serta terus memberikan pelayanan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mimika. Penulis: Jid Editor: GF 27 Jun 2026, 05:26 WIT
Bapenda Mimika Gelar Pajak Keliling, Layanan Jemput Bola Dapat Sambutan Positif Papuanewsonline.com, Timika – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika menggelar program Bapenda Goes To atau layanan pajak keliling sebagai bentuk pendekatan langsung kepada masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania SP 4, mulai pukul 09.00 hingga 14.00 WIT.Warga menyambut kegiatan ini dengan antusias sejak pagi hari. Didampingi Bank Papua, tim Bapenda melayani pembayaran pajak secara cepat dan tertib. Sebagai apresiasi, setiap wajib pajak yang melunasi kewajibannya mendapatkan hadiah berupa tumbler atau kaos sebagai insentif tambahan. Kepala Kelurahan Wonosari Jaya, J. R. Rahakbauw, menyampaikan rasa terima kasihnya.Ia menilai layanan ini sangat membantu warga karena tidak perlu lagi mengeluarkan biaya dan waktu untuk datang ke kantor pusat. Ia berharap kegiatan serupa dapat diperpanjang waktunya dan dilaksanakan secara rutin setiap tahun.Warga setempat pun merasakan manfaat nyata. Salah satu wajib pajak, Munawar, mengungkapkan bahwa sistem ini sangat memudahkan, menghemat biaya transportasi, serta mencegah keterlambatan pembayaran karena kesibukan sehari-hari.Ia menyarankan agar program ini diadakan dua kali dalam setahun agar lebih banyak warga dapat memanfaatkannya. Setelah Wonosari Jaya, layanan dilanjutkan ke Kampung Naena Muktipura SP 6 pada 29–30 Juni 2026, serta tetap tersedia di Diana Mall hingga akhir bulan. Penulis: Jid Editor: GF 27 Jun 2026, 05:11 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT