logo-website
Jumat, 26 Jun 2026,  WIT
BERITA TAG Pemerintahan Homepage
Kapolri Pimpin Upacara Pemuliaan Nilai Tribrata Jelang Hari Bhayangkara ke-79 Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar Upacara Pemuliaan Panji-Panji Tribrata dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-79 yang diperingati setiap 1 Juli. Upacara berlangsung secara khidmat di Gedung Rupattama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/6/2025), dan dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.Upacara ini merupakan tradisi tahunan yang bertujuan untuk menyucikan kembali nilai-nilai dasar pengabdian Polri, sekaligus memperkuat semangat dan integritas seluruh insan Bhayangkara sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat utama Mabes Polri serta personel dari seluruh Polda jajaran yang terhubung secara virtual dari berbagai wilayah di Indonesia.“Pemuliaan nilai Tribrata ini bukan sekadar seremoni, melainkan simbol pembersihan diri dan penyegaran komitmen moral setiap anggota Polri untuk kembali ke jati diri sebagai pelayan masyarakat,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Karo Penmas Divhumas Polri.Salah satu prosesi utama dalam upacara ini adalah pencucian Pataka Polri oleh Kapolri, menggunakan air yang diambil dari 34 sumber mata air di seluruh provinsi Indonesia. Air tersebut dikumpulkan dan disatukan di Jakarta sebagai lambang kesatuan dan kebhinekaan.Tak hanya itu, dalam momen yang sakral ini, Kapolri juga menandatangani prasasti pembangunan Makam Anggota Polri Bhayangkara Memorial Hills yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat, di atas lahan milik Korps Brimob Polri. Makam ini dirancang sebagai bentuk penghormatan abadi kepada anggota Polri yang gugur dalam tugas.“Upacara ini menjadi cerminan kesungguhan Polri dalam menjaga nilai luhur Tribrata sebagai pedoman moral dan etika. Di era tantangan modern, nilai-nilai ini justru semakin relevan untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik,” tambah Brigjen Trunoyudo.Upacara pemuliaan ini menegaskan kembali komitmen seluruh anggota Polri dalam mewujudkan pelayanan yang humanis, profesional, dan berkeadilan. Melalui internalisasi nilai-nilai Tribrata, Polri diharapkan terus menjadi institusi yang dipercaya dan dicintai masyarakat. PNO-12 19 Jun 2025, 14:25 WIT
Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah Berikan Arahan Kepada Polwan Polda Sumut Papuanewsonline.com, Medan - Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Orang (PPA dan PPO) Bareskrim Polri terus memperkuat peran polisi wanita (Polwan) dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender. Pada Rabu (18/6/2025), Dir PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah memberikan arahan langsung kepada jajaran Polwan Polda Sumatera Utara dan jajaran melalui ruang vicon Polda Sumut.Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Dir PPA dan PPO Bareskrim Polri, Pakor Polwan Polda Sumut, serta puluhan personel Polwan dari berbagai satuan kerja di lingkungan Polda Sumut.Dalam sambutannya, Pakor Polwan Polda Sumut menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung dari Bareskrim Polri, khususnya Dir PPA dan PPO. Ia menyebut kehadiran Brigjen Pol. Nurul Azizah menjadi inspirasi dan semangat baru bagi para Polwan di wilayah.“Kehadiran Ibu bukan hanya membawa semangat baru, tetapi juga menjadi inspirasi dan motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, serta peran aktif Polwan dalam pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak,” ujar Pakor Polwan Polda Sumut.Brigjen Pol. Nurul Azizah dalam arahannya menegaskan bahwa Direktorat PPA dan PPO merupakan struktur baru di Bareskrim yang dibentuk pada 17 Oktober 2024, seiring pengesahan Perpol No. 13 Tahun 2024. Direktorat ini hadir untuk membina teknis dan strategi penanganan kasus perlindungan perempuan dan anak di seluruh Indonesia.“Kami hadir bukan hanya untuk menangani kasus yang lintas wilayah atau negara, tapi juga untuk memastikan pendekatan penanganan di setiap wilayah berbasis korban, sensitif gender, dan berorientasi pada keadilan yang manusiawi,” tegas Brigjen Pol. Nurul Azizah.Dalam kesempatan tersebut, ia juga memperkenalkan dua inisiatif nasional yang tengah digalakkan: kampanye "Rise and Speak: Berani Bicara Selamatkan Sesama" dan program "Polwan Wajib PPA". Kedua program ini diharapkan mendorong partisipasi aktif Polwan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di berbagai sektor kehidupan.“Rise and Speak adalah seruan aksi bagi siapa saja untuk bangkit dan bersuara demi perubahan. Banyak Polwan kita yang punya semangat dan kepedulian, tapi belum dapat ruang untuk bersinar. Di sinilah pentingnya kita hadirkan platform dan penguatan kapasitas,” jelasnya.Program "Polwan Wajib PPA", lanjutnya, ditujukan untuk menjadikan setiap Polwan sebagai ujung tombak perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender, baik di lingkungan keluarga, sosial, pendidikan, hingga tempat kerja.Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat sinergi, meningkatkan kapasitas Polwan, dan memperkuat keberpihakan institusi Polri terhadap korban kekerasan, terutama perempuan dan anak. PNO-12 18 Jun 2025, 18:47 WIT
Polda Maluku Razia Simpatik Anggota Polri dan Masyarakat Papuanewsonline.com, Ambon - Operasi Simpatik Salawaku Polda Maluku Tahun 2025 tak hanya menyasar masyarakat, namun juga terhadap anggota Polri yang menggunakan kendaraan bermotor.Operasi Simpatik Salawaku pada Rabu (18/6/2025) hari ini dihelat di sejumlah ruas jalan di kota Ambon seperti di Jalan dr. Leimena, Poka, dan Jalan Rijali, Belakang Soya.Dalam operasi kali ini melibatkan personel Direktorat Lalu Lintas dan Propam Polda Maluku untuk merazia anggota Polri yang kedapatan melanggar aturan lalu lintas."Hari ini operasi menyasar pengemudi mobil angkot maupun pengendara ojek. Selain itu juga terhadap anggota Polri," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Areis Aminnulla, S.IK., M.H.Dalam operasi tersebut ditemukan sejumlah pelanggaran lalu lintas. Para personel lalu lintas kemudian melakukan peneguran dan memberikan edukasi atau sosialisasi tentang pentingnya keselamatan dalam berlalulintas."Para pengemudi angkot maupun pengendara motor yang ditemukan melanggar aturan lalulintas ditegur untuk tidak mengulangi pelanggaran seperti tidak memakai helm, berboncengan lebih dari dua, tidak punya spion, knalpot reacing, maupun tidak menggunakan sabuk pengamanan," ungkapnya.Selain melakukan pengaturan lalulintas, tim operasi Simpatik juga melakukan patroli di ruas jalan yang rawan kemacetan. Sejumlah kendaraan yang parkir sembarangan dan berpotensi menyebabkan kemacetan ditegur untuk memindahkan kendaraannya. PNO-12 18 Jun 2025, 17:55 WIT
MPP Mimika Resmi Diluncurkan, Tawarkan Layanan Cepat dan Terintegrasi Papuanewsonline. com, Timika,– Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peluncuran Mal Pelayanan Publik (MPP), yang diresmikan  di Gedung Dukcapil Mimika, Jalan Cendrawasih, Rabu (18/6/2025).Mal Pelayanan Publik (MPP)  ini diresmikan langsung oleh Bupati MimikaJohannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong.Dalam Sambutanya Bupati Mimika mengatakan Kehadiran MPP ini menandai langkah signifikan dalam reformasi birokrasi di Kabupaten Mimika." Langkah ini, menunjukkan respon cepat pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan publik yang lebih efisien dan efektif," Ucapnya.Ia juga menekankan pentingnya pendekatan inovatif dan kreatif dalam pelaksanaan program transformasi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Mimika. " MPP menawarkan layanan terintegrasi dari berbagai instansi,  termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN),  BPJS Kesehatan, dan instansi lainn," Tagasnya.Lanjutnya,  Tujuan utama MPP adalah untuk mereformasi birokrasi dan memberikan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan terintegrasi.  " Target waktu penyelesaian pengurusan di MPP adalah maksimal 15 menit.  Layanan yang tersedia meliputi pengurusan paspor,  layanan pengadilan agama, dan aplikasi kesehatan gratis," Terangnya. Bupati berharap, Dengan terintegrasinya berbagai layanan dalam satu lokasi,  masyarakat diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya yang sebelumnya dibutuhkan untuk mengurus berbagai keperluan administrasi di berbagai instansi yang berbeda. "Hari ini kita menyaksikan sebuah langkah maju dalam pelayanan publik di Kabupaten Mimika," Ungkapnya.Bupati menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan hadirnya MPP di Kabupaten Mimika. "MPP ini bukan hanya sekadar nama , tetapi merupakan wujud nyata komitmen kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Target kita adalah semua pengurusan selesai dalam waktu 15 menit," tandas Bupati.Ditambahkan Bupati, dengan adanya MPP ini,  diharapkan menciptakan  birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel,  sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Mimika. ( Jidan ) 18 Jun 2025, 14:20 WIT
Menko Polkam Apresiasi Kejagung Atas Penyitaan Rp11,8 Triliun dalam Kasus Ekspor CPO Papuanewsonline.com, Jakarta, - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, mengapresiasi langkah tegas Kejaksaan Agung yang berhasil menyita uang senilai Rp11,8 triliun dari korporasi Wilmar Group dalam perkara korupsi persetujuan ekspor Crude Palm Oil (CPO) periode 2021-2022.Kata Bui Gunawan, Penyitaan dilakukan setelah Kejagung menerima pengembalian kerugian keuangan negara dari lima anak perusahaan Wilmar Group, yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Pengembalian tersebut merupakan pelaksanaan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Wilmar Group sebagai terdakwa dalam kasus korupsi ekspor CPO dan produk turunannya.“Langkah progresif Kejaksaan Agung ini patut diapresiasi. Ini adalah bentuk nyata komitmen penegakan hukum dan perlindungan terhadap kepentingan negara,” ujar Menko Budi melalui keterangan tertulis yang di terima Media Papuanewsonline.com, Rabu (18/6/2025).Budi Gunawan juga memberikan apresiasi khusus kepada Desk Tindak Pidana Korupsi dan Tata Kelola Pemerintah yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polkam. " Desk ini berperan penting dalam memperkuat sinergi antar lembaga dan mendorong integritas dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengawasan dan pengawalan perkara besar seperti kasus ekspor CPO," Ucapnya.Menurut BG, keberhasilan penyitaan ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.Ia juga mengimbau seluruh institusi agar menjadikan kasus ini sebagai pelajaran penting dalam memperketat pengawasan terhadap praktik korupsi di sektor strategis.“Penanganan kasus ini akan menjadi contoh penting dalam penegakan hukum yang adil dan transparan. Pemerintah akan terus mengawal proses hukum ini hingga tuntas,” tegas Budi Gunawan.(Ning) 18 Jun 2025, 12:14 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT