Papuanewsonline.com
BERITA TAG Kesehatan
Homepage
WVI Dorong Kepala Kampung di Papua Tengah Fokus pada Anggaran Pencegahan Stunting
Papuanewsonline.com, Timika —
Wahana Visi Indonesia (WVI) kembali menegaskan pentingnya peran kepala kampung
dalam memerangi masalah stunting yang masih menjadi ancaman serius bagi
generasi muda di Papua Tengah. Hal tersebut disampaikan dalam Workshop “Fokus
Anggaran dalam Mendukung Program Penurunan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten
Mimika” yang digelar di Hotel Swiss-Belinn Timika, pada Kamis (23/10/2025). Kegiatan yang dihadiri oleh
puluhan kepala kampung, perangkat distrik, serta perwakilan dari dinas terkait
ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kesadaran pemangku kebijakan di
tingkat kampung agar mampu mengarahkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung
(ADK) ke sektor yang benar-benar berdampak bagi kesehatan masyarakat —
khususnya anak-anak. Dalam paparannya, Manajer
Advokasi dan Pelibatan Eksternal WVI, Junito Trias, menyampaikan bahwa sebagian
besar anak yang mengalami risiko stunting di Papua Tengah berasal dari wilayah
kampung. Oleh karena itu, intervensi di tingkat akar rumput menjadi langkah
paling efektif untuk mencegah terjadinya kasus baru. “Masa depan anak-anak Papua
Tengah sesungguhnya berada di tangan kepala kampung. Dari kebijakan dan
perencanaan merekalah, kesehatan anak-anak ditentukan,” tegas Junito. Ia menjelaskan bahwa banyak
kampung selama ini masih memprioritaskan penggunaan dana untuk proyek
infrastruktur seperti pembangunan rumah adat, fasilitas umum, atau kegiatan
seremonial. Padahal, menurutnya, isu gizi dan kesehatan anak seharusnya menjadi
prioritas utama dalam penganggaran. Junito menyoroti bahwa alokasi
anggaran untuk penanganan stunting masih sangat minim di sejumlah kampung.
Padahal, pemerintah pusat telah memberikan ruang bagi desa untuk menggunakan
dana desa secara fleksibel demi kepentingan masyarakat. “Sering kali dana dari pemerintah
digunakan untuk proyek yang secara sosial penting, tetapi tidak langsung
berdampak pada masalah utama, yaitu stunting. Kepala kampung perlu
menerjemahkan anggaran menjadi program nyata dan bermanfaat,” katanya. WVI mendorong agar sebagian dana
desa dapat dialokasikan untuk kegiatan seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
bagi balita, pengadaan alat timbang dan ukur di Posyandu, serta insentif kader
kesehatan yang menjadi ujung tombak pelayanan gizi di tingkat kampung. Selain sesi pemaparan, workshop
ini juga menghadirkan sesi diskusi interaktif antara peserta dan fasilitator.
Para kepala kampung diberi ruang untuk menceritakan tantangan yang dihadapi di
lapangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman
tentang perencanaan anggaran berbasis kebutuhan gizi, hingga minimnya
koordinasi antar lembaga. Junito menegaskan bahwa
keberhasilan program pencegahan stunting tidak hanya bergantung pada bantuan
dari pemerintah atau lembaga sosial, tetapi juga pada komitmen dan kepemimpinan
kepala kampung. “Ketika kepala kampung
benar-benar memahami pentingnya kesehatan anak, maka setiap rupiah dari
anggaran desa akan bermakna bagi kehidupan generasi berikutnya,” ujarnya. Sebagai lembaga kemanusiaan yang
telah lama bekerja di Papua, Wahana Visi Indonesia (WVI) terus berkomitmen
mendukung pemerintah daerah dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan keluarga
serta menurunkan angka stunting.
WVI juga berperan aktif dalam memberikan pendampingan teknis dan edukasi gizi
di berbagai distrik di Kabupaten Mimika dan wilayah Papua Tengah lainnya. Melalui kegiatan seperti workshop
ini, WVI berharap muncul kesadaran kolektif bahwa pembangunan manusia dimulai
dari kesehatan anak-anak. “Pembangunan fisik boleh penting,
tetapi membangun manusia jauh lebih bernilai. Anak yang sehat dan cerdas adalah
investasi terbaik untuk masa depan Papua Tengah,” tutup Junito. Penulis: Bim Editor: GF
25 Okt 2025, 04:15 WIT
Sambut Hari Jadi ke-74, Humas Polri Laksanakan Donor Darah Serentak
Papuanewsonline.com, Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Jadi Humas Polri ke-74 Tahun 2025, Divisi Humas Polri menggelar kegiatan donor darah serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan kemanusiaan ini berhasil mengumpulkan 16.619 kantong darah dari 24.039 peserta donor yang terdiri atas personel Polri, ASN, serta masyarakat umum.Kegiatan donor darah tersebut diselenggarakan serentak oleh seluruh Bidang Humas di tingkat Polda dan Polres sebagai wujud kepedulian sosial Humas Polri terhadap sesama serta kontribusi nyata Polri dalam memenuhi kebutuhan stok darah nasional.Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari semangat “Humas Polri Presisi untuk Negeri” yang menekankan sinergi, empati, dan pelayanan kepada masyarakat.“Kegiatan donor darah ini bukan hanya simbol peringatan Hari Jadi Humas Polri, tetapi juga bentuk nyata kepedulian dan pengabdian kami untuk masyarakat. Melalui kegiatan serentak ini, kami berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan darah di berbagai daerah,” ujar KBP Erdi A. Chaniago di Jakarta.Lebih lanjut, Erdi menambahkan bahwa keberhasilan pengumpulan lebih dari 16 ribu kantong darah merupakan hasil kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh jajaran Humas Polri di pusat maupun daerah, serta dukungan dari berbagai pihak seperti PMI dan masyarakat umum.“Partisipasi yang luar biasa dari seluruh peserta menunjukkan bahwa semangat berbagi dan gotong royong masih sangat kuat. Ini menjadi bukti bahwa Humas Polri hadir tidak hanya dalam memberikan informasi, tetapi juga berbuat nyata untuk kemanusiaan,” tambahnya. PNO-12
24 Okt 2025, 09:04 WIT
Berbagi Kepedulian Dalam Rangka HUT ke-74 Humas Polri, Polda Maluku Gelar Donor Darah
Papuanewsonline.com, Ambon - Dalam semangat mewujudkan “Polisi Humanis, Harapan Masyarakat”, tema besar Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Humas Polri tahun 2025, Bidang Hubungan Masyarakat (Bid Humas) Polda Maluku dan jajaran humas di seluruh Polres secara serentak melaksanakan Bakti Kesehatan Donor Darah, Kamis (23/10/2025).Kegiatan ini menjadi momentum penting yang menunjukkan bahwa Humas Polri tidak hanya berperan sebagai pengelola informasi, tetapi juga sebagai penggerak kepedulian sosial yang nyata di tengah masyarakat.Di wilayah Ambon, kegiatan donor darah dipusatkan di Aula Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, dengan melibatkan ratusan peserta dari berbagai kalangan mulai dari personel Polri, siswa Diktuk Bintara SPN Polda Maluku, hingga mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) dan masyarakat.Turut hadir dan ikut mendonorkan darah, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.IK., Wakapolresta Ambon & Pulau-Pulau Lease, para Perwira Bidhumas Polda Maluku dan Kasi Humas Polresta Ambon, serta jajaran pejabat dan personel kepolisian lainnya.Kombes Pol Rositah Umasugi menyampaikan rasa bangganya atas semangat kemanusiaan yang ditunjukkan para peserta di seluruh jajaran Humas Polda Maluku.“Alhamdulillah, hari ini seluruh jajaran Humas Polda Maluku melaksanakan donor darah secara serentak dalam rangka HUT Humas Polri ke-74. Semangatnya luar biasa, tidak hanya di Polda, tapi juga di seluruh Polres jajaran. Total, kami berhasil mengumpulkan 139 kantong darah,” ujarnya.Ia menegaskan, kegiatan donor darah ini merupakan perwujudan konkret dari nilai-nilai Polisi Humanis yang menjadi napas dari setiap insan Humas Polri.“Aksi donor darah ini bukan sekadar kegiatan simbolis, tetapi bukti nyata komitmen Polri untuk hadir bagi masyarakat. Setetes darah yang disumbangkan hari ini adalah wujud kasih, kepedulian, dan harapan bagi mereka yang membutuhkan,” lanjut Kombes Rositah.Menurutnya, di usia ke-74 tahun, Humas Polri terus bertransformasi menjadi institusi yang tidak hanya komunikatif dan transparan, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan kemanusiaan dan sosial.“Kami ingin menunjukkan bahwa Humas Polri adalah wajah Polri yang humanis. Kami mengajak masyarakat untuk terus bersinergi, memperkuat komunikasi, dan menumbuhkan kepercayaan bersama demi pelayanan publik yang Presisi dan Humanis,” tandasnya.Seluruh kantong darah yang berhasil dikumpulkan dari kegiatan serentak ini akan diserahkan kepada Palang Merah Indonesia (PMI) untuk memperkuat stok darah di wilayah Maluku dan membantu pasien yang membutuhkan.Melalui aksi kemanusiaan ini, Polda Maluku menegaskan bahwa semangat “Polisi Humanis, Harapan Masyarakat” bukan sekadar slogan, melainkan gerakan nyata yang memberi manfaat langsung bagi kehidupan banyak orang. PNO-12
24 Okt 2025, 07:24 WIT
Kapolri Resmikan 32 dan Groundbreaking 27 SPPG di Jawa Tengah: Perkuat Program MBG Pemerintah
Papuanewsonline.com, Semarang – Dalam
upaya memperkuat ketahanan pangan dan mendukung program Makan Bergizi Gratis
(MBG) bagi masyarakat, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan 32
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta melakukan groundbreaking 27 SPPG
baru di wilayah Polda Jawa Tengah, Jumat (17/10/2025). Acara yang berlangsung di salah
satu lokasi SPPG di Jawa Tengah ini dihadiri oleh pejabat utama Mabes Polri,
Forkopimda Jateng, perwakilan TNI, serta tokoh masyarakat setempat. Kegiatan
tersebut menjadi simbol kuat bahwa Polri bukan hanya hadir sebagai penegak
hukum, tetapi juga sebagai penggerak kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Jenderal
Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri berkomitmen mengawal seluruh
kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto, termasuk program MBG (Makan
Bergizi Gratis) yang menjadi salah satu prioritas nasional. “Baru saja kita melaksanakan
kegiatan groundbreaking terhadap kurang lebih 27 SPPG, sekaligus meresmikan 32
SPPG yang mulai beroperasi hari ini. Total, ada 100 SPPG di wilayah Polda Jawa
Tengah, menjadikannya provinsi dengan jumlah SPPG terbanyak di Indonesia,”
jelas Kapolri. Hingga saat ini, Polri telah
memiliki 672 SPPG di berbagai daerah dengan total estimasi penerima manfaat
mencapai 2.352.000 orang dan menyerap 33.600 tenaga kerja. Dari jumlah
tersebut, 159 SPPG telah beroperasi penuh, 115 dalam tahap persiapan, 371 masih
dibangun, dan 27 baru memulai groundbreaking. Kapolri menargetkan agar pada
tahun-tahun mendatang, jumlah total SPPG dapat mencapai 1.500 unit di seluruh
wilayah Indonesia. Peresmian 32 SPPG baru di Jawa
Tengah ini diharapkan mampu melayani 97.622 penerima manfaat dan menyerap 1.541
tenaga kerja lokal. Tidak hanya itu, secara keseluruhan, Polri memproyeksikan
keberadaan SPPG di Jawa Tengah dapat memberikan manfaat kepada lebih dari
400.000 orang serta menciptakan lapangan kerja bagi 5.000 masyarakat lokal. “Harapan kita, dari SPPG yang
dibangun oleh Polda Jawa Tengah ini bisa memberikan manfaat yang nyata — tidak
hanya dalam penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak dan masyarakat kurang
mampu, tapi juga membuka peluang kerja dan ekonomi baru bagi warga sekitar,”
ujar Kapolri. Dalam arahannya, Kapolri Sigit menekankan
pentingnya standar operasional (SOP) dalam pengelolaan dapur SPPG. Ia
mengingatkan seluruh petugas Polri yang bertugas agar memperhatikan higienitas,
kualitas bahan makanan, serta distribusi yang tepat waktu. “Saya minta setiap personel
benar-benar mengawal prosesnya, mulai dari distribusi bahan makanan, proses
masak, hingga pembagian kepada penerima manfaat. Ini penting agar anak-anak
yang menerima bantuan gizi selalu dalam kondisi sehat dan aman,” tegasnya. Selain itu, Kapolri juga
menginstruksikan adanya checklist evaluasi harian di setiap SPPG.
“Checklist ini digunakan untuk menanyakan kondisi makanan, kualitas rasa, dan
umpan balik dari penerima manfaat. Dengan begitu, setiap hari kita bisa
melakukan kontrol dan perbaikan agar kualitas layanan semakin meningkat,”
tambahnya. Program SPPG merupakan salah satu
bentuk sinergi antara Polri dan pemerintah dalam mewujudkan generasi Indonesia
yang sehat dan cerdas. Melalui penyediaan makanan bergizi, Polri ingin
memastikan anak-anak di seluruh pelosok negeri mendapatkan asupan yang layak,
terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Kapolri menegaskan bahwa
pembangunan SPPG bukan sekadar proyek infrastruktur sosial, melainkan investasi
jangka panjang untuk masa depan bangsa.
“Polri akan terus hadir bukan hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga menjadi
bagian dari solusi terhadap persoalan sosial masyarakat. Dengan gizi yang baik,
kita siapkan generasi emas Indonesia 2045,” tutup Jenderal Sigit dengan
optimistis.(GF)
18 Okt 2025, 00:15 WIT
Gempabumi Tektonik M6,4 Guncang Sarmi: BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami
Papuanewsonline.com, Sarmi – Kamis
siang, 16 Oktober 2025, warga Kabupaten Sarmi, Papua, dikejutkan oleh guncangan
kuat yang terjadi sekitar pukul 12.48 WIB. Berdasarkan analisis Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa bumi tersebut memiliki magnitudo
M6,4 dan berpusat di darat, sekitar 42 kilometer tenggara Sarmi, dengan
kedalaman 16 kilometer. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami
BMKG, Dr. Daryono, menjelaskan bahwa gempa ini termasuk dalam kategori gempa
tektonik dangkal akibat aktivitas Sesar Anjak Mamberamo yang dikenal aktif
memicu pergeseran kerak bumi di wilayah utara Papua.
“Gempa ini merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas Sesar Anjak Mamberamo
dengan mekanisme pergerakan naik (thrust fault),” ungkapnya dalam keterangan
resmi, Kamis (16/10/2025). BMKG mencatat, gempa dirasakan
cukup kuat di Sarmi dengan skala intensitas V MMI, yang berarti guncangan dapat
dirasakan oleh hampir seluruh warga dan mampu menggeser benda-benda ringan di
dalam rumah.
Sementara itu, getaran juga dirasakan lebih lemah di beberapa daerah sekitar,
seperti Jayapura dan Kasonaweja dengan intensitas III MMI, serta Wamena,
Timika, dan Nabire dengan intensitas II MMI. Beberapa warga di Sarmi mengaku
panik dan segera keluar dari rumah begitu merasakan guncangan. Meski begitu,
hingga berita ini diturunkan belum ada laporan mengenai kerusakan signifikan
atau korban jiwa. Menurut hasil analisis BMKG,
gempa bumi tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami karena pusat gempa
berada di daratan dan tidak menyebabkan deformasi dasar laut yang signifikan.
“Hingga pukul 13.12 WIB, belum terdeteksi adanya aktivitas gempa susulan (aftershock),”
tambah Dr. Daryono. BMKG juga mengimbau agar
masyarakat tetap tenang dan waspada, serta tidak mempercayai isu-isu
menyesatkan yang beredar di media sosial. Warga diminta untuk memastikan
kondisi rumah atau bangunan aman sebelum kembali ke dalam ruangan, terutama di
wilayah yang merasakan guncangan cukup kuat. Papua dikenal sebagai salah satu
wilayah paling aktif secara tektonik di Indonesia. Aktivitas sesar dan tumbukan
lempeng di wilayah ini sering memicu gempa bumi dengan magnitudo sedang hingga
kuat. BMKG pun terus memantau
perkembangan aktivitas seismik di kawasan utara Papua, termasuk di sekitar
jalur Sesar Mamberamo dan Sesar Yapen, yang memiliki sejarah gempa besar. “Papua adalah wilayah yang
dinamis secara geologi, jadi kesiapsiagaan masyarakat perlu terus
ditingkatkan,” pungkas Dr. Daryono. Penulis: Jidan Editor: GF
16 Okt 2025, 23:51 WIT
Petugas Palang Puskesmas Atuka! Tuntut Transparansi Anggaran dan Pergantian Kepala Puskesmas
Papuanewsonline.com, Timika —Suasana
tegang menyelimuti Puskesmas Atuka, Distrik Mimika Tengah, pada Rabu
(15/10/2025). Sejumlah petugas kesehatan melakukan aksi pemalangan kantor
sebagai bentuk kekecewaan terhadap pimpinan mereka. Aksi ini menjadi sorotan
publik karena menyinggung isu sensitif: transparansi anggaran dan ketimpangan
kebijakan dalam pelayanan kesehatan. Para petugas menempelkan sejumlah
poster dan karton bertuliskan tuntutan di dinding dan jendela puskesmas.
Tertulis antara lain, “Kepala Puskesmas Harus Diganti,” dan “Kami
Minta Penjelasan Kenapa Uang TPP Dipotong.” Tulisan-tulisan itu menjadi
simbol kemarahan dan keputusasaan para tenaga medis yang merasa tidak dihargai. Para petugas mengaku kecewa
dengan kebijakan pimpinan puskesmas yang dianggap tidak transparan dalam
pengelolaan dana operasional dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
Mereka menilai, tidak ada penjelasan resmi mengenai pemotongan tunjangan yang
mereka alami, padahal seluruh staf tetap aktif melaksanakan tugas di lapangan. “Kami sudah bekerja sesuai
tanggung jawab, tapi gaji dan tunjangan kami justru dipotong tanpa alasan yang
jelas,” ujar salah satu petugas yang enggan disebutkan namanya. Selain itu, mereka mendesak agar semua
dana operasional puskesmas diumumkan secara terbuka, sehingga setiap petugas
mengetahui alokasi dan penggunaannya. Bagi mereka, transparansi adalah kunci
untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan kinerja layanan kesehatan di
wilayah pedalaman. Isu lain yang turut disorot
adalah keberadaan Sekretariat Puskesmas Atuka yang berada di Kota Timika, jauh
dari lokasi pelayanan masyarakat. Para petugas menilai hal ini tidak efisien
dan hanya memboroskan anggaran. “Sekretariat di kota tidak ada
manfaatnya bagi pelayanan di kampung. Kami butuh fasilitas yang langsung
mendukung masyarakat, bukan birokrasi di kota,” kata salah seorang petugas
lainnya. Mereka juga meminta agar speedboat
puskesmas selalu tersedia dan berada di lokasi kerja, karena transportasi air
merupakan sarana utama untuk menjangkau warga di wilayah terpencil. Sering
kali, pelayanan kesehatan terhambat karena speedboat tidak berada di tempat
atau tidak berfungsi dengan baik. Sebagai puncak tuntutan, para
petugas mendesak Bupati dan Wakil Bupati Mimika, serta Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Mimika, untuk segera mengganti Kepala Puskesmas Atuka, Lia Tahitu. Mereka menilai, pergantian
pimpinan adalah langkah paling realistis untuk mengembalikan kepercayaan dan
memperbaiki sistem kerja yang dinilai sudah tidak sehat. “Kami tidak ingin konflik terus
berlarut. Kami hanya ingin pimpinan yang bisa mendengarkan, jujur, dan mau
melibatkan semua pihak, termasuk OAP,” tegas perwakilan petugas dalam aksi
tersebut. Aksi ini juga menjadi refleksi
dari tuntutan Orang Asli Papua (OAP) agar lebih dilibatkan dalam proses
pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran publik di sektor kesehatan. Hingga berita ini diterbitkan, Kepala
Puskesmas Atuka, Lia Tahitu, belum memberikan tanggapan resmi atas aksi
pemalangan dan berbagai tuntutan tersebut.
Tim Papua News Online masih berupaya menghubungi pihak terkait, termasuk Dinas
Kesehatan Kabupaten Mimika, untuk mendapatkan klarifikasi dan penjelasan lebih
lanjut.
Sementara itu, suasana di lokasi
pemalangan masih kondusif. Para petugas tetap berjaga di area puskesmas sambil
menunggu respons dari pemerintah daerah dan dinas terkait. Penulis: Jidan
Editor: GF
16 Okt 2025, 01:47 WIT
Kondisi Puskesmas Atuka Kian Memprihatinkan, Warga Minta Pemerintah Turun Tangan Segera
Papuanewsonline.com, Mimika – Suasana
di Puskesmas Atuka, Kabupaten Mimika, kini tampak jauh dari kata layak.
Bangunan puskesmas yang menjadi satu-satunya fasilitas kesehatan di wilayah
tersebut mengalami kerusakan parah. Atap bocor di berbagai ruangan, dinding
retak, hingga fasilitas penunjang yang tidak lagi memadai, membuat pelayanan
kesehatan menjadi terhambat. Keluhan datang dari tenaga medis
yang setiap hari harus berjuang memberikan layanan di tengah kondisi sarana
yang tidak mendukung. Air hujan yang masuk melalui atap bocor sering membasahi
ruangan perawatan dan ruang tunggu pasien, sementara beberapa peralatan medis
tak lagi bisa digunakan dengan optimal akibat lembab dan rusak. “Kami tidak bisa memberikan
pelayanan kesehatan yang maksimal dengan kondisi bangunan seperti ini,” ungkap Karel
Mapupia, perawat Puskesmas Atuka, kepada Papua News Online.
“Atap bocor, dinding retak, bahkan beberapa bagian plafon sudah hampir roboh.
Kami khawatir ini membahayakan pasien maupun petugas.” Puskesmas Atuka selama ini
menjadi tumpuan masyarakat dari berbagai kampung di wilayah sekitar. Namun,
kondisi bangunan yang kian rusak membuat aktivitas pelayanan sering kali
terganggu, terutama saat musim hujan. Petugas medis terpaksa harus memindahkan
pasien dan peralatan setiap kali hujan deras mengguyur. Dalam beberapa
kesempatan, kegiatan imunisasi dan pelayanan ibu hamil pun tertunda karena
ruangan tak bisa digunakan. “Kami sering kesulitan saat
melakukan tindakan medis, karena ruangan bocor dan air masuk ke mana-mana.
Kadang listrik juga padam, jadi kami harus pakai senter untuk melayani pasien,”
tambah salah satu bidan yang enggan disebutkan namanya. Kondisi ini memicu keprihatinan
masyarakat Atuka. Mereka menilai bahwa pemerintah daerah kurang memperhatikan
kebutuhan dasar kesehatan di wilayah terpencil seperti Atuka. Warga berharap
agar Pemkab Mimika segera mengalokasikan anggaran renovasi dan memperbaiki
seluruh fasilitas yang rusak. “Kami masyarakat Atuka hanya
ingin tempat berobat yang layak. Jangan tunggu sampai bangunannya roboh baru
diperbaiki,” ujar Yulianus Kobak, tokoh masyarakat Atuka. Selain perbaikan fisik, warga
juga meminta agar pemerintah meningkatkan ketersediaan obat-obatan dan
peralatan medis yang memadai. Menurut mereka, pelayanan kesehatan yang layak
adalah hak setiap warga negara tanpa memandang lokasi tempat tinggal. Puskesmas Atuka menjadi contoh
nyata ketimpangan layanan kesehatan antara wilayah kota dan pedalaman. Padahal,
tenaga medis di sana telah bekerja keras untuk tetap melayani masyarakat dengan
segala keterbatasan. Aktivis kesehatan lokal bahkan
menilai bahwa kondisi seperti ini menunjukkan perlunya pengawasan anggaran
kesehatan yang lebih ketat. Mereka menekankan bahwa pemerintah pusat maupun
daerah harus memastikan pembangunan fasilitas kesehatan berjalan merata dan
tidak hanya terfokus di wilayah perkotaan. “Kesehatan adalah kebutuhan
dasar. Kalau puskesmas saja bocor dan tidak layak, bagaimana masyarakat bisa
mendapatkan layanan yang baik?” ujar seorang aktivis dari komunitas kesehatan
Mimika. Hingga berita ini diterbitkan,
belum ada keterangan resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika terkait
rencana renovasi Puskesmas Atuka. Namun masyarakat berharap agar pemerintah
segera melakukan peninjauan lapangan dan mengambil langkah konkret. Warga Atuka percaya, dengan
perhatian dan tindakan cepat dari pemerintah, pelayanan kesehatan dapat kembali
berjalan dengan baik dan masyarakat bisa merasa aman serta nyaman saat berobat. Penulis: Hendrik Editor: GF
16 Okt 2025, 01:34 WIT
Karyawan Puskesmas Atuka Protes Potongan Tunjangan, Tuntut Keadilan dan Transparansi Manajemen
Papuanewsonline.com, Mimika — Ketegangan
terasa di halaman Puskesmas Atuka, Kabupaten Mimika, ketika sejumlah tenaga
kesehatan dan karyawan puskesmas menggelar aksi protes menuntut keadilan atas pemotongan
tunjangan yang mereka nilai tidak transparan. Dalam aksi damai yang dilakukan
di depan kantor puskesmas itu, para tenaga kesehatan membawa papan tuntutan
bertuliskan aspirasi mereka dan menyerukan agar hak-hak mereka segera
dikembalikan. Aksi tersebut mencerminkan kekecewaan
mendalam para karyawan terhadap manajemen Puskesmas Atuka yang dianggap tidak
memberikan penjelasan jelas terkait pemotongan tunjangan tanpa dasar yang kuat. “Kami merasa terpinggirkan dan
tidak dihargai. Tunjangan kami dipotong tanpa alasan yang jelas, dan kami juga
tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan program Puskesmas,” ujar Karel Mapupia,
salah satu perawat Puskesmas Atuka, dengan nada kecewa. Karel bersama rekan-rekannya
menilai, kebijakan pemotongan tunjangan tersebut sangat merugikan mereka yang
selama ini bekerja keras di lapangan untuk memberikan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat, terutama di wilayah terpencil. Mereka menuntut agar pihak Kepala
Puskesmas Atuka dan Pemerintah Kabupaten Mimika segera turun tangan untuk
memberikan penjelasan serta mengembalikan tunjangan mereka seperti semula. Selain meminta pemulihan hak,
para tenaga kesehatan juga menuntut dilakukannya investigasi menyeluruh
terhadap pengelolaan dana tunjangan dan insentif tenaga kesehatan di Puskesmas
Atuka. Mereka khawatir, ada maladministrasi atau penyalahgunaan wewenang yang
menyebabkan hak mereka tidak tersalurkan secara penuh. “Kami tidak menolak kebijakan
jika memang ada alasan yang kuat dan sesuai aturan. Tapi selama ini kami tidak
pernah diberi penjelasan. Kami hanya ingin keadilan dan kejelasan,” tambah
Karel. Para karyawan juga menyerukan
agar pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan dana
kesehatan, baik yang bersumber dari APBD maupun program pusat. Menurut mereka,
ketidakjelasan seperti ini bisa menurunkan semangat kerja dan berdampak pada
kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Protes yang dilakukan para tenaga
kesehatan Puskesmas Atuka menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah
tentang kesejahteraan tenaga medis yang selama ini menjadi ujung tombak
pelayanan publik. Mereka menegaskan bahwa motivasi dan dedikasi tenaga
kesehatan akan sangat bergantung pada kepastian hak-hak mereka. “Kami tidak hanya bekerja untuk
gaji, tapi juga untuk pengabdian. Namun, ketika hak kami diabaikan, semangat
kerja kami juga menurun,” ujar salah satu tenaga bidan yang enggan disebutkan
namanya. Masyarakat sekitar juga turut
memberikan dukungan moral terhadap aksi ini. Mereka berharap pemerintah segera menyelesaikan
persoalan secara adil dan terbuka, agar pelayanan kesehatan di Puskesmas Atuka
tetap berjalan optimal. Hingga berita ini diterbitkan,
pihak manajemen Puskesmas Atuka belum memberikan keterangan resmi terkait
alasan pemotongan tunjangan tersebut. Namun, sejumlah pihak di lingkungan Dinas
Kesehatan Kabupaten Mimika disebut telah mengetahui persoalan ini dan tengah
mengupayakan mediasi antara karyawan dan manajemen puskesmas. Pemerintah Kabupaten Mimika
diharapkan segera menindaklanjuti keluhan ini agar tidak terjadi gejolak di
lingkungan tenaga kesehatan lainnya. Transparansi dan komunikasi terbuka
dianggap sebagai solusi utama untuk mengembalikan kepercayaan para petugas
medis yang selama ini mengabdikan diri di wilayah pedalaman. Penulis: Hendrik Editor: GF
15 Okt 2025, 20:44 WIT
Sambut HUT Ke-54 KORPRI Polri, Bidang Kesjas Korbrimob Gelar Donor Darah
Papuanewsonline.com, Depok - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Polri, Bidang Kesehatan dan Jasmani (Kesjas) Korbrimob Polri menyelenggarakan kegiatan donor darah yang berlangsung di Gedung Fasilitas Umum Lantai 3, Rumah Sakit Bhayangkara Brimob, Kelapadua, Cimanggis, Depok.Kegiatan kemanusiaan ini dipimpin langsung oleh Kabid Kesjas Korbrimob Polri Kombes Pol. Bambang Wiji Asmoro Sadarusalam, dan dihadiri oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Polri Pembina Utama Muda dr. Niken Manohara, Ketua Panitia HUT Korpri Polri TK. 1 dr. Jekson Surung Simanjuntak, Ketua Sie Bakti Sosial Pembina Utama Muda Dr. Drg. Rike Rayanti, para Dewan Pengurus Korpri Polri, serta Ibu Bhayangkari PG06 Korbrimob Polri.KORPRI merupakan wadah yang berfokus pada peningkatan profesionalisme, persatuan, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN). Tahun ini, KORPRI Polri telah menunjukkan kiprahnya dalam berbagai kegiatan besar, termasuk ajang Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI XVII 2025 di Palembang, Sumatera Selatan, dengan tema “KORPRI Bersinergi dalam Prestasi.”Dalam amanatnya, Kabid Kesjas menyampaikan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih dapat berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagi sesama melalui kegiatan donor darah ini.“Tentunya merupakan suatu kebahagiaan tersendiri tatkala kita masih menjadi hamba yang mampu memberikan manfaat bagi orang lain,” pernyataan Kabid Kesjas.Beliau juga menegaskan bahwa kegiatan donor darah tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-54 KORPRI Polri, tetapi juga bentuk nyata kedekatan Polri dengan masyarakat serta wujud kepedulian terhadap sesama.Menutup amanatnya, Kabid Kesjas menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan donor darah ini.“Semoga apa yang kita lakukan hari ini diridhai oleh Allah SWT, dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan jasmani maupun rohani,” lanjutan pernyataan Kabid Kesjas.Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat semangat pengabdian, kepedulian sosial, dan rasa kemanusiaan anggota Polri dalam melayani masyarakat, sejalan dengan semangat Presisi dan nilai-nilai luhur Korps Brimob Polri. PNO-12
15 Okt 2025, 14:37 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
