Papuanewsonline.com
BERITA TAG Hukum
Homepage
Pimpin Upacara Sertijab 9 Pejabat Polda Maluku, Ini Harapan Kapolda
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. memimpin langsung upacara pelantikan dan serah terima jabatan (Sertijab) 9 pejabat strategis di lingkungan Polda Maluku sebagai bagian dari kebijakan pembinaan karier dan penguatan organisasi Polri Presisi guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik, penegakan hukum, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Maluku.Upacara berlangsung di Lobby Mapolda Maluku, Sabtu (11/7/2026), mulai pukul 09.30 WIT, dengan Komandan Upacara AKBP Hanndy Senonugroho, S.H., S.I.K., M.I.K., Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Maluku. Kegiatan dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.Si., Irwasda Polda Maluku, seluruh Pejabat Utama, para Kapolres jajaran, Ketua Bhayangkari Daerah Maluku beserta pengurus, serta para pejabat yang dilantik dan melaksanakan serah terima jabatan.Sebanyak 9 pejabat strategis yang dilantik dan melaksanakan serah terima jabatan meliputi unsur pimpinan biro, direktorat, satuan kerja, dan kewilayahan, sebagai langkah memperkuat kapasitas organisasi dalam menghadapi dinamika keamanan dan tuntutan pelayanan masyarakat yang terus berkembang.Pejabat yang dilantik dan melaksanakan serah terima jabatan tersebut yakni:* Kombes Pol Yudhi Wiratama, S.I.K. dilantik sebagai Karo Logistik Polda Maluku.* Jabatan Direktur Intelkam Polda Maluku diserahterimakan dari Kombes Pol I Gede Arsana, S.H., S.I.K. kepada Kombes Pol Darmawan Dwiharyanto, S.I.K.* Jabatan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku diserahterimakan dari Kombes Pol Piter Yanottama, S.I.K., S.H., M.H. kepada Kombes Pol Budi Priyanto, S.I.K., M.Si.* Jabatan Direktur Lalu Lintas Polda Maluku diserahterimakan dari Kombes Pol Yudi Kristanto, S.I.K. kepada Kombes Pol Dedy Eka Jaya Helmi, S.I.K., M.H.* Jabatan Komandan Satuan Brimob Polda Maluku diserahterimakan dari Kombes Pol Dr. Irfan S. P. Marpaung, S.I.K., M.Si. kepada Kombes Pol Tedy Purnanto, S.I.K.* Jabatan Kabiddokkes Polda Maluku diserahterimakan dari Kombes Pol dr. M. Faizal Zulkarnaen, M.H., Sp.F., M.A.R.S. kepada Kombes Pol dr. Purwadi, S.Ked., Sp.THT-KL., M.M.* Jabatan Kabid Propam Polda Maluku diserahterimakan dari Kombes Pol Indera Gunawan, S.I.K. kepada Kombes Pol Jarot Sungkono, S.H., S.I.K., M.H.* Jabatan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease diserahterimakan dari Kombes Pol Dr. Yoga Putra Prima Setya, S.I.K., M.I.K. kepada Kombes Pol Andrias Susanto Nugroho, S.I.K., M.Si.* Jabatan Kapolres Maluku Tengah diserahterimakan dari AKBP Hardi Meladi Kadir, S.I.K., M.H. kepada AKBP Widy Irazwan, S.I.K.Prosesi sertijab diawali dengan laporan Perwira Upacara kepada Inspektur Upacara, penghormatan pasukan, pembacaan Surat Telegram Kapolri tentang mutasi jabatan, pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara sertijab, berita acara pelantikan dan pakta integritas, laporan pejabat yang melaksanakan sertijab, foto bersama, hingga pemberian ucapan selamat oleh Kapolda, Wakapolda, Pejabat Utama Polda Maluku, dan Bhayangkari kepada seluruh pejabat yang baru dilantik.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian dari strategi pembinaan organisasi Polri untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat."Pelantikan dan serah terima jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier, regenerasi kepemimpinan, dan penyegaran organisasi. Saya berharap seluruh pejabat yang mendapat amanah baru segera beradaptasi, memperkuat sinergi, bekerja secara profesional, menjaga integritas, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, penegakan hukum yang berkeadilan, dan pemeliharaan keamanan yang kondusif di seluruh wilayah Maluku," tegas Kapolda.Kapolda juga menyampaikan penghargaan kepada para pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas di Polda Maluku, serta berharap pengalaman yang diperoleh menjadi bekal dalam mengemban amanah di tempat penugasan yang baru.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., menjelaskan bahwa rotasi pejabat merupakan implementasi manajemen sumber daya manusia Polri untuk memperkuat kapasitas organisasi dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin dinamis."Penguatan organisasi melalui pelantikan dan serah terima jabatan ini menjadi bagian dari komitmen Polri Presisi untuk menghadirkan institusi yang semakin profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan hadirnya para pejabat baru, kami optimistis kualitas pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan internal, serta pemeliharaan keamanan di Maluku akan semakin optimal," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Ia menambahkan, regenerasi kepemimpinan tersebut sekaligus memastikan seluruh program prioritas Polri tetap berjalan secara berkesinambungan, sehingga kehadiran Polri semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.Pelantikan dan serah terima jabatan 9 pejabat strategis tersebut berlangsung dengan aman, tertib, dan khidmat, sekaligus menandai komitmen Polda Maluku untuk terus memperkuat organisasi Polri Presisi dalam menjaga stabilitas keamanan, mendukung pembangunan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Maluku. PNO-12
11 Jul 2026, 18:37 WIT
Transformasi Polri Presisi, Polda Maluku Sambut Brigjen Pol. Arif Budiman
Papuanewsonline.com, Ambon – Penguatan kepemimpinan di lingkungan Polda Maluku terus dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja organisasi dalam mendukung transformasi Polri Presisi dan menjawab tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks. Menjelang pelaksanaan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku, Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.Si., tiba di Ambon, Kamis (9/7/2026), dan disambut secara resmi di Bandara Internasional Pattimura.Prosesi penyambutan dipimpin langsung oleh Irwasda Polda Maluku, Kombes Pol. I Made Sunarta, S.E., M.H., mewakili Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. Turut hadir mendampingi Wakil Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Maluku Ny. Ade Wirya Sunarta beserta jajaran pengurus Bhayangkari, para Pejabat Utama Polda Maluku, antara lain Karo Ops, Karo SDM, Dansat Brimob, Kabid Keuangan, Kabid TIK, Plt. Karo Logistik, Penata Kebijakan Kapolri TK III Polda Maluku, serta Kapolsek Bandara Pattimura.Brigjen Pol. Arif Budiman tiba di Ambon bersama istri, Ny. Sari Arif Budiman, dan keluarga. Kehadirannya merupakan bagian dari mutasi jabatan di lingkungan Polri sebagai langkah penyegaran organisasi sekaligus penguatan kepemimpinan Polda Maluku dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah kepulauan yang memiliki posisi strategis di kawasan timur Indonesia.Irwasda Polda Maluku Kombes Pol. I Made Sunarta mengatakan, penyambutan tersebut bukan sekadar tradisi organisasi, tetapi menjadi simbol kesiapan seluruh jajaran Polda Maluku menyambut kepemimpinan baru guna memperkuat sinergi internal dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat."Kehadiran Brigjen Pol. Arif Budiman sebagai Wakapolda Maluku merupakan bagian dari penguatan kepemimpinan organisasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kepolisian yang semakin dinamis di wilayah Maluku. Kami optimistis, dengan pengalaman dan kapasitas yang beliau miliki, pelaksanaan program Polri Presisi di Maluku akan semakin optimal," ujar Irwasda.Menurutnya, soliditas internal menjadi fondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan tugas, mulai dari pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga pengamanan berbagai agenda strategis nasional yang tengah berjalan di Provinsi Maluku."Penyambutan ini merupakan wujud penghormatan institusi sekaligus simbol komitmen seluruh personel untuk mendukung kepemimpinan Wakapolda yang baru. Sinergi antara Kapolda, Wakapolda, Pejabat Utama, dan seluruh jajaran akan semakin memperkuat kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang profesional, modern, serta dipercaya publik," tambahnya.Sesuai agenda yang telah ditetapkan, Brigjen Pol. Arif Budiman akan resmi mengemban amanah sebagai Wakapolda Maluku melalui prosesi Serah Terima Jabatan yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 11 Juli 2026.Polda Maluku meyakini kehadiran Wakapolda yang baru akan semakin memperkuat kepemimpinan organisasi dalam mengakselerasi implementasi program Polri Presisi, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menjaga stabilitas keamanan, serta mendukung iklim investasi dan berbagai program strategis pemerintah di Provinsi Maluku.Dengan penguatan kepemimpinan tersebut, Polda Maluku berkomitmen terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat kepercayaan publik, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat sebagai bagian dari kontribusi Polri dalam mendukung pembangunan nasional. PNO-12
11 Jul 2026, 13:47 WIT
Breaking News: Berpotensi Jadi Tersangka, Febrie Adriansyah Mundur Dari Jampidsus Kejagung
Papuanewsonline.com, Jakarta- Kasus Yang mengguncang tanah air beberapa hari ini, antara Polri dan Kejaksaan Agung Ibarat Singa Vs Harimau mulai mencapai klimaks.Setelah sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan perwira tinggi (Pati) Polri aktif, Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan (LMI), sebagai tersangka dalam kasus BGN.Disisi lain Polri juga Bergerak Cepat Ungkap Peran Jampidsus Kejagung Dalam Skandal Mega Korupsi pasokan batu bara.Kortastipidkor Polri meningkatkan penanganan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pengadaan serta pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ke tahap penyidikan.Kasus ini menyeret nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.Ketegangan ini meledak setelah Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor Polri melakukan penggeledahan di rumah pribadi Jampidsus di Sentul, Bogor.Tak main-main, Penyidik Polisi berhasil menemukan harta karun fantastis bernilai nyaris Setengah Triliun Rupiah, yang terdiri dari 74 kilogram emas batangan serta tumpukan uang valas senilai Rp 476 Miliar.Febrie Adriansyah Mundur Dari Jabatan Jampidsus KejagungJaksa Agung ST Burhanuddin menerima pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung pada Sabtu (11/7/2026). "Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febrie Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus," ujar Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dalam keterangan video yang diterima Media Papuanewsonline.com, Sabtu (11/7/2026).Anang mengatakan, pengunduran diri itu adalah bentuk komitmen Kejagung untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas dalam proses penegakan hukum" Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," Pungkas Anang.Febrie Adriansyah Berpotensi Jadi TersangkaTerkait dengan perkara mega korupsi yang menyeret Jampidsus, Penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di belasan lokasi, termasuk kediaman pribadi Febrie Adriansyah.Dari rumah sentul di Bogor, penyidik menemukan 74 kilogram emas batangan serta tumpukan uang valas senilai Rp 476 Miliar.Dalam kasus ini Febrie Adriansyah Berpotensi Jadi Tersangka, bahkan informasi yang diterima dari internal Polri menyebutkan bahwa Febrie sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.Beredar Kabar Febrie Adriansyah Sudah Jadi TersangkaFebrie Adriansyah dikabarkan sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal korupsi tersebut, status tersangka akan diumunkan kepada publik dalam waktu dekat." Sudah jadi tersangka, tingggal diumumkan kepada publik Bang," ujar sumber terpercaya Media Papuanewsonline.com di Mabes Polri melalui pesan singkat via Whatsapp, Sabtu (11/7/2026) pagi pukul 08:30 Wib Tanggapan Febrie AdriansyahSempat menghilang pascah publik diguncang dengan kabar tumpukan harta di rumah Sentul Bogor.Febrie Adriansyah akhirnya keluar dan membenarkan bahwa rumah yang digeledah di daerah Sentul adalah miliknya, namun ia membantah keterkaitannya dengan lokasi usaha (kafe dan money changer) tempat uang tunai turut disita.Febri mengakui hingga Jumat malam, dirinya masi diperintahkan untuk menyelesaikan beberapa perkara kasus korupsi yang sementara ditangani Kejaksaan Agung.Namun pada sabtu dinihari, Febrie secara mengejutkan resmi mengundurkan diri dari jabatan sebagai Jampidsus Kejagung.Penulis: HendrikEditor. : Gf
11 Jul 2026, 08:36 WIT
AMI Desak Jaksa Periksa Menteri Sosial dan Kadis Sosial Intan Jaya Terkait Dana BLT 34,7 Miliar
Papuanewsonline.com, Jakarta- Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) mendesak Kejaksaan Agung dan Kejari Nabire agar memeriksa Menteri Sosial bersama Kepala dinas Sosial kabupaten Intan jaya Nataniel Kobobau dalam dugaan penyelewengan dana BLT tahun 2025 di Kabupaten Intan Jaya.Desakan ini disampaikan Arjuna selaku Koordinator Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) di Jakarta, Jumat (10/7/2025).Kata Arjuna pihaknya telah mengantongi sejumlah data terkait penyelewengan anggaran dana BLT di Kabupaten Intan Jaya tahun 2025." Kami sudah kantongi datanya, jadi kami mendesak Kejaksaan Agung agar memanggil Menteri Sosial agar semua terang benderang, karena dana BLT ini merupakan program pemerintah yang langsung menyentuh kepada Masyarakat," ujar Arjuna.Aktifis anti korupsi ini menegaskan bahwa, selain dana BLT tahun 2025 yang diduga kuat diselewengkan, di Kabupaten Intan Jaya dalam pengelolaan APBD tahun 2025 juga diduga menjadi ladang korupsi." Kita akan lakukan aksi mendorong Kejaksaan Agung dan Kejari Nabire sehingga harus memeriksa anggaran dana BLT di Kabupaten Intan Jaya," Tegasnya.Lanjut kata Arjuna Aliansi Mahasiswa Indonesia juga akan menggelar aksi di KPK, agar meminta KPK memeriksa penggunaan anggaran APBD Kabupaten Intan Jaya.Kami telah menerima laporan, kalau di Intan Jaya, Bupati selalu menggunakan modus KKB dengan alasan potensi gangguan keamanan, dalam hal ini untuk tidak melakukan pembangunan di Intan Jaya, padahal selama menjabat, anggaran APBD terserap habis, tapi tidak ada pembangunan apa-apa yang nampak di Intan Jaya." APBD ini terkait dengan hajat hidup semua masyarakat di Kabupaten Intan Jaya, sehingga dampak dalam pengelolaan APBD ini harus benar-benar dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat," Sorot Arjuna. Arjuna mengatakan Dana BLT tahun 2025 senilai 34,7 Miliar di Intan Jaya, harus diusut tuntas oleh Kejaksaan Negeri Nabire." Ya kalau terbukti ada penyelewengan, tangkap dan penjarakan Kadis Sosial dan semua pihak yang terlibat," Pungkasnya. Sementara itu dalam laporan Media Papuanewsonline.com pekan kemarin menyebutkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya, Nataniel Kobogau dan delapan Kepala Distrik diduga kuat sebagai dalang dalam pemotongan dana BLT Tahun 2025.Dimana total dana BLT Intan Jaya tahun 2025 senilai 34,7 Miliar yang merupakan hak masyarakat Kabupaten Intan Jaya.Dari informasi yang diperoleh, Pemotongan itu dilakukan di salah satu hotel di Nabire, ibu kota Provinsi Papua Tengah, pascah mereka menerima dana BLT di kantor pos cabang Nabire.BT sala satu masyarakat dari Distrik Ugimba mengatakan hingga kini banyak penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) di Kabupaten Intan Jaya yang tidak menerima hak mereka." Benar, berita yang keluar itu fakta, karena terima uang langsung mereka bagi-bagi di Nabire, habis itu Kepala dinas dan kepala distrik beserta tim sukses Bupati bagi ke masyarakat sedikit dan tidak sesuai," ujar BT.BT menegaskan kondisi kehidupan masyarakat Intan Jaya saat ini sungguh sangat memprihatinkan karena modus operandi Pemerintah daerah dengan selalu beralasan keamanan untuk menutupi pengelolaan anggaran negara di Kabupaten Intan Jaya." Jangankam BLT saat ini apa yang dibangun di Intan Jaya, perputaran ekonomi tidak ada, masyarakat susah sekali, padahal anggaran negara besar," Tegasnya.BT berharap keluhan dan aspirasi masyarakat dari Intan Jaya kepada Media harus di dengar oleh penegak hukum." Kami berharap Kejaksaan Negeri Nabire tolong bongkar kejahatan-kejahatan korupsi di Intan Jaya ini, agar masyarakat benar-benar merasakan bahwa Intan Jaya ini masuk dalam Negara Indonesia," Jelasnya.Kata dia terutama dana BLT karena menyangkut hak masyarakat kecil.Sementara Oksal masyarakat dari Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya juga menegaskan pada november 2025 Kantor Pos perwakilan di Nabire telah menyerahkan dana BLT kepada Pemerintah Daerah Intan Jaya, melalui Dinas Sosial di dampingi delapan kepala Distrik di Kabupaten Intan Jaya, senilai Rp.34,726.875.000.Oksal merincihkan dari delapan Distrik tersebut sesuai DPA yang dikirim Dinas Sosial ke Kementrian Sosial di Jakarta adalah: Distrik Agisiga Rp 4,411.450.000Distrik Biandoga Rp. 5,434.950.000Distrik Hitadipda Rp. 4.416.925.000Distrik Homeyo Rp. 7.024.950.000Distrik Sugapa. Rp. 6.550.550.000Distrik Tomosiga Rp. 2.750.175.100.000Distrik Ugimba. Rp. 1.751.100.000Distrik Wandai. Rp. 2.386.775.00Sebut Oksal setelah menerima dana tersebut para kepala Distrik melakukan pemotongan sesuai arahan kepala dinas sosial Kabupaten Intan Jaya untuk keperluan pribadi." Ini merupakan dugaan kejahatan korupsi yang tidak boleh dibiarkan, bayangkan hak masyarakat juga mereka sunat untuk kepentingan pribadi," Jelasnya.Kata Oksal, setelah menerima dana tersebut, Kepala dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya beserta para kepala distrik menyewah beberapa kamar hotel di Nabire untuk bersenang-senang, dengan membagi-bagi anggaran negara itu, sehingga sampai di masyarakat jumlah dana Yang tersalur ke masyarakat tidak sesuai.Lanjut Dia, dari total anggaran per distrik dari Kementrian Sosial di Jakarta disunat habis oleh Kepala Dinas Sosial dan para kepala Distrik.Distrik Sugapa Yang awal harus menerima Rp. 6.550.550.000, tersalur ke masyarakat hanya senilai Rp.1.740.000.000, sehingga dana yang digunakan Kepala dinas sosial dan kepala distrik Sugapa senilai Rp. 4.810.000.000.Sementara itu Distrik Agisiga yang awal disalurkan oleh Kemensos senilai Rp.4.411.450.000, yang diterima masyarakat hanya senilai Rp.1.025.000.000, sehingga dana yang digunakan Kepala dinas sosial dan Kepala distrik senilai Rp.3.161.450.000.Lanjut Oksal untuk Distrik Wandae total dana senilai Rp.2.386.775.000, yang tersalur ke masyarakat hanya Rp.400.000.000, sehingga dana yang disunat kepala dinas sosial dan Kadistrik senilai Rp. 1,986.000.000.Untuk Distrik Homeyo dari total anggaran dari Kemensos Rp.7.024.950.000, yang tersalur ke masyarakat hanya Rp.1.400.000.000, sehinggga dana yang disalahgunakan Kepala dinas sosial dan kepala distrik senilai Rp.5.600.000.000.Sebut Oksal untuk Distrik Hitadipta dari total dana BLT senilai Rp.4.416.925.000 yang tersalur ke masyarakat senilai Rp.700.020.000, sehingga dana yang disalahgunakan kepala dinas sosial dan kepala distrik senilai Rp.3.696.925.000.Oksal menjelaskan dari uraian tersebut maka total penyalagunaan dana BLT tahap akhir tahun 2025 di Kabupaten Intan Jaya, senilai 19,2 Miliar." Yang menyalurkan bantuan BLT kepada semua kampung ini bukan petugas PKH, tapi tim sukses Bupati jadi mereka bagi sesuai keinginan mereka saja," Terangnya.Oksal berharap agar Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Nabire agar secepatnya menangkap dan memenjarakan para pelaku.Terpisa Kepala Dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya, Nataniel Kobogau membantah terjadi penyelewengan anggaran dana BLT tersebut.Kata Nataniel informasi tersebut tidak benar karena penyaluran Dana BLT tahun 2025 Tahap ke II sudah sesuai ketentuan.Nataniel menyatakan bahwa mekanisme proses pencairan dana BLT adalah dari pemerintah pusat ditransfer lewat bank, dan dari bank dilanjutkan ke petugas Kantor Pos." Kantor Pos keluar surat berdasarkan nomor surat pencairan dari pusat kepada Pemda dalam hal ini Bupati dan Kepala Dinas sosial, kemudian berdasar surat dari kantor pos itu, dinas Sosial juga menyurati kepada pemangku kepentingan dlm hal ini,Bupati, wakil Bupati, Kapolres kabupaten Intan jaya, Dandim 1718, ,Kasrem, Danpos BIN, Toko Agama, tokoh adat, kepala suku, pendamping TKSK, pendamping PKH, serta Kepala- kepala distrik se kabupaten Intan Jaya," Tegasnya.Lanjut Dia, setelah itu PT. Pos menyerahkan secara koletif kepada pemerintah Daerah Intan Jaya, kemudian dari pemerintah daerah langsung serahkan kepada pendamping dan para kepala Kepala Distrik,untuk disalurkan kepada penerima manfaat, dalam hal ini masyarakat.Penyaluran dan hibah BLT yg mengklaim oleh salah satu media yang naikan berturut adalah penyaluran pada saat itu di kawal oleh semua pihak agar benar benar kepada penerima manfaat.Kata Dia pemberitaan yang telah dipublikasikan tidak benar, karena dinaikan oleh pihak yang tidak bertanggangjawab. " Mereka naikan berita Ini demi kepentingan tertentu untuk menghasut warga," Tegasnya.Sayangnya Kadis Sosial mengakui kalau tidak mengetahui berapa jumlah anggaran dana BLT yang diterima oleh masyarakat Intan Jaya pada tahun 2025." Kami tidak tahu nominal berapa, karena tidak masuk DPA, kami juga tidak memiliki arsip, karena semua ada di kantor Pos Nabire. Kami tidak diberikan," Jelasnya.Dengan keterangan Kadis Sosial Nataniel Abugau ini, pantas publik mencurigai ada yang tidak beres dalam penyaluran dana BLT 34,7 Miliar terhadap penerima manfaat di Kabupaten Intan Jaya, sehingga publik berharap ada langkah berani Kejaksaan Negeri Nabire untuk mengusut tuntas kasus ini.Penulis : HendrikEditor. : Gf
10 Jul 2026, 08:06 WIT
Presiden Dijadwalkan Hadiri Groundbreaking Blok Masela, Kapolda Maluku Matangkan Pengamanan VVIP
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku mematangkan seluruh kesiapan pengamanan menjelang Groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela yang dijadwalkan berlangsung pada 16 Juli 2026 dan direncanakan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Pengamanan agenda kenegaraan tersebut dipastikan akan dilaksanakan dengan standar Very Very Important Person (VVIP) melalui operasi terpadu yang melibatkan Polri, TNI, serta pemangku kepentingan terkait.Sebagai bentuk kesiapan operasi, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. memimpin Upacara Pembukaan Latihan Pra Operasi Pengamanan Groundbreaking PSN Blok Masela Tahun 2026 di Lapangan Tahapary, Tantui, Kota Ambon, Kamis (9/7/2026) pukul 08.15 WIT.Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Maluku, Irwasda Polda Maluku, para Pejabat Utama Polda Maluku, Dansat Brimob Polda Maluku selaku Kepala Operasi, personel Dirpamobvit, serta ratusan personel yang akan diterjunkan dalam operasi pengamanan.Latihan Pra Operasi menjadi tahapan krusial untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kemampuan teknis dan taktis personel, serta memastikan seluruh prosedur pengamanan VVIP berjalan sesuai standar sehingga agenda strategis nasional tersebut dapat berlangsung aman, tertib, dan sukses.Dalam amanatnya, Kapolda Maluku menegaskan bahwa Groundbreaking Blok Masela bukan sekadar seremoni pembangunan, melainkan momentum penting bagi percepatan Proyek Strategis Nasional yang akan memperkuat ketahanan energi Indonesia, meningkatkan daya saing investasi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia."Blok Masela merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang memiliki arti sangat penting bagi masa depan ketahanan energi Indonesia. Keberhasilan pembangunan proyek ini tidak hanya berdampak pada Provinsi Maluku, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia," tegas Kapolda.Kapolda mengatakan, rencana kehadiran Presiden Republik Indonesia menjadikan agenda groundbreaking memiliki nilai strategis yang sangat tinggi sehingga seluruh rangkaian kegiatan harus dipastikan berlangsung tanpa gangguan keamanan."Karena direncanakan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, seluruh personel harus memahami bahwa pengamanan ini menggunakan standar VVIP. Dalam operasi seperti ini berlaku prinsip zero tolerance terhadap kesalahan. Tidak ada ruang untuk melakukan kekeliruan. Setiap tindakan harus benar sejak awal, sesuai prosedur tetap dan dilakukan secara profesional," ujarnya.Menurut Kapolda, keberhasilan pengamanan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan personel di lapangan, tetapi juga melalui kemampuan mengantisipasi seluruh potensi ancaman secara komprehensif.Ia menyebut berbagai potensi gangguan, mulai dari aksi terorisme, sabotase, penggunaan senjata api dan bahan peledak, gangguan kamtibmas, hingga aksi unjuk rasa yang berpotensi mengganggu jalannya kegiatan harus diantisipasi melalui langkah-langkah preemtif, preventif, intelijen, dan penegakan hukum secara terukur."Seluruh potensi ancaman harus dipetakan sejak dini. Kita tidak boleh underestimate terhadap situasi. Setiap kemungkinan harus diantisipasi melalui deteksi dini, penggalangan terhadap tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, penguatan fungsi intelijen, serta kesiapan personel di lapangan. Profesionalisme aparat keamanan diukur dari kemampuannya mengantisipasi berbagai kemungkinan sebelum terjadi," kata Kapolda.Kapolda juga menekankan pentingnya soliditas dan sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh unsur pendukung operasi."Tidak boleh ada ego sektoral maupun miskomunikasi. Seluruh unsur harus bergerak sebagai satu komando sesuai pembagian tugas masing-masing. Keberhasilan pengamanan Groundbreaking Blok Masela bukan hanya keberhasilan aparat keamanan, tetapi juga menjadi cerminan kesiapan Indonesia dalam menjaga agenda strategis nasional serta memberikan kepastian kepada investor bahwa pembangunan dapat berlangsung dalam situasi yang aman dan kondusif," tegasnya.Selain kesiapan teknis personel, Kapolda meminta seluruh peserta latihan membangun sense of situation dan sense of crisis, sehingga mampu membaca perkembangan situasi secara cepat serta mengambil keputusan yang tepat apabila terjadi perubahan skenario pengamanan.Ia juga mengingatkan bahwa setiap personel harus memahami seluruh alternatif pola pengamanan, termasuk apabila terjadi perubahan kategori kunjungan dari Presiden menjadi pejabat negara lainnya, sehingga operasi tetap dapat berjalan efektif sesuai prosedur.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., menegaskan bahwa Latihan Pra Operasi merupakan bentuk keseriusan Polri dalam menjamin keamanan salah satu agenda pembangunan paling strategis di Indonesia."Groundbreaking Blok Masela merupakan momentum penting yang menjadi perhatian pemerintah pusat dan investor internasional. Oleh karena itu, Polda Maluku mempersiapkan seluruh personel melalui latihan yang realistis, terukur, dan sesuai standar operasi VVIP agar pelaksanaan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar," ujar Rositah.Ia menambahkan bahwa pengamanan tidak hanya berorientasi pada aspek pengawalan fisik, tetapi juga mencakup deteksi dini, penguatan koordinasi lintas instansi, serta pendekatan humanis kepada masyarakat guna menjaga stabilitas keamanan di seluruh wilayah pengamanan."Kami mengajak seluruh masyarakat Maluku untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif, mendukung kelancaran Groundbreaking PSN Blok Masela, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Stabilitas keamanan merupakan fondasi utama bagi keberhasilan investasi, percepatan pembangunan nasional, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.Melalui Latihan Pra Operasi ini, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh rangkaian Groundbreaking PSN Blok Masela secara profesional, presisi, dan terpadu. Keberhasilan pengamanan agenda yang direncanakan dihadiri Presiden Republik Indonesia tersebut diharapkan tidak hanya memastikan kelancaran kegiatan kenegaraan, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor, mempercepat pengembangan sektor energi nasional, serta menegaskan kesiapan Indonesia dalam mengamankan setiap Proyek Strategis Nasional sebagai pilar pembangunan menuju Indonesia Maju. PNO-12
09 Jul 2026, 19:30 WIT
Kadinsos Intan Jaya Mengaku Tidak Ada Potongan Dana BLT, Tapi Tidak Tahu Berapa Jumlah Anggaran
Papuanewsonline.com, Intan Jaya- Kepala dinas Sosial kabupaten Intan jaya Nataniel Kobobau menngakui tidak ada penyelewengan dana BLT di Kabupaten Intan Jaya." Ini Bagian dari Kelarifikasi kami terhadap beberapa pemberitaan terkait dengan dugaan pemotongan dana BLT di Kabupaten Intan Jaya," ujar Nataniel Kobogau melalui keterangan tertulisnya, Kamis (9/7/2026).Kata Nataniel informasi tersebut tidak benar karena penyaluran Dana BLT tahun 2025 Tahap ke II sudah sesuai ketentuan.Nataniel menyatakan bahwa mekanisme proses pencairan dana BLT adalah dari pemerintah pusat ditransfer lewat bank dan dari bank dilanjutkan ke petugas Kantor Pos." Kantor Pos keluar surat berdasarkan nomor surat pencairan dari pusat kepada Pemda dalam hal ini Bupati dan Kepala Dinas sosial, kemudian berdasar surat dari kantor pos itu, dinas Sosial juga menyurati kepada pemangku kepentingan dlm hal ini,Bupati, wakil Bupati, Kapolres kabupaten Intan jaya, Dandim 1718, ,Kasrem, Danpos BIN, Toko Agama, tokoh adat, kepala suku, pendamping TKSK, pendamping PKH, serta Kepala- kepala distrik se kabupaten Intan Jaya," Tegasnya.Lanjut Dia, setelah itu PT. pos menyerahkan secara koletif kepada pemerintah Daerah Intan Jaya, kemudian dari pemerintah daerah langsung serahkan kepada pendamping dan para kepala Kepala Distrik,untuk disalurkan kepada penerima manfaat, dalam hal ini masyarakat.Lannut Kata Dia, penyaluran pada saat itu dikawal oleh semua pihak agar benar-benar sampai kepada penerima manfaat." Ya kami berharap dengan adanya bantuan kementrian Sosial berupa dana BLT ini, bisa membantu Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka," Ucapnya.Kata Dia pemberitaan yang telah dipublikasikan tidak benar, karena dinaikan oleh pihak yang tidak bertanggangjawab. " Mereka naikan berita Ini demi kepentingan tertentu untuk menghasut warga," Tegasnya.Sayangya Kadis Sosial dalam klarifikasinya tidak menjelaskan secara spesifik, berapa jumlah dana BLT tahun 2025 di Kabupaten Intan Jaya, dan berapa total dana per distrik sampai ke kampung-kampung dan masyarakat sebagai penerima manfaat.Sementara itu dalam laporan Media Papuanewsonline.com pekan kemarin menyebutkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya, Nataniel Kobogau dan delapan Kepala Distrik diduga kuat sebagai dalang dalam pemotongan dana BLT Tahun 2025.Dimana total dana BLT Intan Jaya tahun 2025 senilai 34,7 Miliar yang merupakan hak masyarakat Kabupaten Intan Jaya.Dari informasi yang diperoleh, Pemotongan itu dilakukan di salah satu hotel di Nabire, ibu kota Provinsi Papua Tengah, pascah mereka menerima dana BLT di kantor pos cabang Nabire.BT sala satu masyarakat dari Distrik Ugimba mengatakan hingga kini banyak penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) di Kabupaten Intan Jaya yang tidak menerima hak mereka." Benar, berita yang keluar itu fakta, karena terima uang langsung mereka bagi-bagi di Nabire, habis itu Kepala dinas dan kepala distrik beserta tim sukses Bupati bagi ke masyarakat sedikit dan tidak sesuai," ujar BT.BT menegaskan kondisi kehidupan masyarakat Intan Jaya saat ini sungguh sangat memprihatinkan karena modus operandi Pemerintah daerah dengan selalu beralasan keamanan untuk menutupi pengelolaan anggaran negara di Kabupaten Intan Jaya." Jangankam BLT saat ini apa yang dibangun di Intan Jaya, perputaran ekonomi tidak ada, masyarakat susah sekali, padahal anggaran negara besar," Tegasnya.BT berharap keluhan dan aspirasi masyarakat dari Intan Jaya kepada Media harus di dengar oleh penegak hukum." Kami berharap Kejaksaan Negeri Nabire tolong bongkar kejahatan-kejahatan korupsi di Intan Jaya ini, agar masyarakat benar-benar merasakan bahwa Intan Jaya ini masuk dalam Negara Indonesia," Jelasnya.Kata dia terutama dana BLT karena menyangkut hak masyarakat kecil.Sementara Oksal masyarakat dari Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya juga menegaskan pada november 2025 Kantor Pos perwakilan di Nabire telah menyerahkan dana BLT kepada Pemerintah Daerah Intan Jaya, melalui Dinas Sosial di dampingi delapan kepala Distrik di Kabupaten Intan Jaya, senilai Rp.34,726.875.000.Oksal merincihkan dari delapan Distrik tersebut sesuai laporan yang dikirim Dinas Sosial ke Kementrian Sosial di Jakarta adalah: Distrik Agisiga Rp 4,411.450.000Distrik Biandoga Rp. 5,434.950.000Distrik Hitadipda Rp. 4.416.925.000Distrik Homeyo Rp. 7.024.950.000Distrik Sugapa. Rp. 6.550.550.000Distrik Tomosiga Rp. 2.750.175.100.000Distrik Ugimba. Rp. 1.751.100.000Distrik Wandai. Rp. 2.386.775.00Sebut Oksal setelah menerima dana tersebut para kepala Distrik melakukan pemotongan sesuai arahan kepala dinas sosial Kabupaten Intan Jaya untuk keperluan pribadi." Ini merupakan dugaan kejahatan korupsi yang tidak boleh dibiarkan, bayangkan hak masyarakat juga mereka sunat untuk kepentingan pribadi," Jelasnya.Kata Oksal, setelah menerima dana tersebut, Kepala dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya beserta para kepala distrik menyewah beberapa kamar hotel di Nabire untuk bersenang-senang, dengan membagi-bagi anggaran negara itu, sehingga sampai di masyarakat jumlah dana Yang tersalur ke Masyarakar sebagai penerima tidak berkurang.Lanjut Dia, dari total anggaran per distrik dari Kementrian Sosial di Jakarta disunat habis oleh Kepala Dinas Sosial dan para kepala Distrik.Distrik Sugapa Yang awal harus menerima Rp. 6.550.550.000, tersalur ke masyarakat hanya senilai Rp.1.740.000.000, sehingga dana yang digunakan Kepala dinas sosial dan kepala distrik Sugapa senilai Rp. 4.810.000.000.Sementara itu Distrik Agisiga yang awal disalurkan oleh Kemensos senilai Rp.4.411.450.000, yang diterima masyarakat hanya senilai Rp.1.025.000.000, sehingga dana yang digunakan Kepala dinas sosial dan Kepala distrik senilai Rp.3.161.450.000.Lanjut Oksal untuk Distrik Wandae total dana senilai Rp.2.386.775.000, yang tersalur ke masyarakat hanya Rp.400.000.000, sehingga dana yang disunat kepala dinas sosial dan Kadistrik senilai Rp. 1,986.000.000.Untuk Distrik Homeyo dari total anggaran dari Kemensos Rp.7.024.950.000, yang tersalur ke masyarakat hanya Rp.1.400.000.000, sehinggga dana yang disalahgunakan Kepala dinas sosial dan kepala distrik senilai Rp.5.600.000.000.Sebut Oksal untuk Distrik Hitadipta dari total dana BLT senilai Rp.4.416.925.000 yang tersalur ke masyarakat senilai Rp.700.020.000, sehingga dana yang disalahgunakan kepala dinas sosial dan kepala distrik senilai Rp.3.696.925.000.Oksal menjelaskan dari uraian tersebut maka total penyalagunaan dana BLT tahap akhir tahun 2025 di Kabupaten Intan Jaya, senilai 19,2 Miliar." Yang menyalurkan bantuan BLT kepada semua kampung ini bukan petugas PKH tapi tim sukses Bupati jadi mereka bagi sesuai keinginan mereka saja," Terangnya.Oksal berharap agar Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Nabire agar secepatnya menangkap dan memenjarakan para pelaku.Publik berharap ada langkah berani Kejaksaan Negeri Nabire untuk mengusut tuntas kasus ini.Penulis : HendrikEditor. : Gf
09 Jul 2026, 19:30 WIT
Kadis Sosial dan 8 Kadistrik Diduga Menjadi Dalang Pemotongan Dana BLT 34,7 Miliar Kabupaten Intan
Papuanewsonline.com, Intan Jaya- Kepala Dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya, Nataniel Kobogau dan delapan Kepala Distrik diduga kuat sebagai dalang dalam pemotongan dana BLT Tahun 2025 senilai 34,7 Miliar hak masyarakat Kabupaten Intan Jaya.Pemotongan itu dilakukan di salah satu hotel di Nabire, ibu kota Provinsi Papua Tengah, pascah mereka menerima dana BLT di kantor pos cabang Nabire.Informasi yang diterima Media Papuanewsonline.com pada Senin (8/7/2026) menyebutkan Dana BLT yang mutlak menjadi hak masyarakat ini, disinyalir menjadi ladang korupsi.BT sala satu masyarakat dari Distrik Ugimba mengatakan hingga kini banyak penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) di Kabupaten Intan Jaya yang tidak menerima hak mereka." Benar, berita yang keluar itu fakta, karena terima uang langsung mereka bagi-bagi di Nabire, habis itu Kepala dinas dan kepala distrik beserta tim sukses Bupati bagi ke masyarakat sedikit dan tidak sesuai," ujar BT.BT menegaskan kondisi kehidupan masyarakat Intan Jaya saat ini sungguh sangat memprihatinkan karena modus operandi Pemerintah daerah dengan selalu beralasan keamanan untuk menutupi pengelolaan anggaran negara di Kabupaten Intan Jaya." Jangankan BLT saat ini apa yang dibangun di Intan Jaya, perputaran ekonomi tidak ada, masyarakat susah sekali, padahal anggaran negara besar," Tegasnya.BT berharap keluhan dan aspirasi masyarakat dari Intan Jaya kepada Media harus di dengar oleh penegak hukum." Kami berharap Kejaksaan Negeri Nabire tolong bongkar kejahatan-kejahatan korupsi di Intan Jaya ini, agar masyarakat benar-benar merasakan bahwa Intan Jaya ini masuk dalam Negara Indonesia," Jelasnya.Kata dia terutama dana BLT karena menyangkut hak masyarakat kecil sebagai penerima manfaat Sementara Oksal masyarakat dari Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya juga menegaskan pada november 2025 Kantor Pos perwakilan di Nabire telah menyerahkan dana BLT kepada Pemerintah Daerah Intan Jaya, melalui Dinas Sosial di dampingi delapan kepala Distrik di Kabupaten Intan Jaya, senilai Rp.34,726.875.000.Oksal merincihkan dari delapan Distrik tersebut sesuai DPA yang dikirim Dinas Sosial ke Kementrian Sosial di Jakarta adalah: Distrik Agisiga Rp 4,411.450.000Distrik Biandoga Rp. 5,434.950.000Distrik Hitadipda Rp. 4.416.925.000Distrik Homeyo Rp. 7.024.950.000Distrik Sugapa. Rp. 6.550.550.000Distrik Tomosiga Rp. 2.750.175.100.000Distrik Ugimba. Rp. 1.751.100.000Distrik Wandai. Rp. 2.386.775.00Sebut Oksal setelah menerima dana tersebut para kepala Distrik melakukan pemotongan sesuai arahan kepala dinas sosial Kabupaten Intan Jaya untuk keperluan pribadi." Ini merupakan dugaan kejahatan korupsi yang tidak boleh dibiarkan, bayangkan hak masyarakat juga mereka sunat untuk kepentingan pribadi," Jelasnya.Kata Oksal, setelah menerima dana tersebut, Kepala dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya beserta para kepala distrik menyewah beberapa kamar hotel di Nabire untuk bersenang-senang, dengan membagi-bagi anggaran negara itu, sehingga sampai di masyarakat jumlah dana Yang tersalur ke Masyarakar sebagai penerima tidak berkurang.Lanjut Dia, dari total anggaran per distrik dari Kementrian Sosial di Jakarta disunat habis oleh Kepala Dinas Sosial dan para kepala Distrik.Distrik Sugapa Yang awal harus menerima Rp. 6.550.550.000, tersalur ke masyarakat hanya senilai Rp.1.740.000.000, sehingga dana yang digunakan Kepala dinas sosial dan kepala distrik Sugapa senilai Rp. 4.810.000.000.Sementara itu Distrik Agisiga yang awal disalurkan oleh Kemensos senilai Rp.4.411.450.000, yang diterima masyarakat hanya senilai Rp.1.025.000.000, sehingga dana yang digunakan Kepala dinas sosial dan Kepala distrik senilai Rp.3.161.450.000.Lanjut Oksal untuk Distrik Wandae total dana senilai Rp.2.386.775.000, yang tersalur ke masyarakat hanya Rp.400.000.000, sehingga dana yang disunat kepala dinas sosial dan Kadistrik senilai Rp. 1,986.000.000.Untuk Distrik Homeyo dari total anggaran dari Kemensos Rp.7.024.950.000, yang tersalur ke masyarakat hanya Rp.1.400.000.000, sehinggga dana yang disalahgunakan Kepala dinas sosial dan kepala distrik senilai Rp.5.600.000.000.Sebut Oksal untuk Distrik Hitadipta dari total dana BLT senilai Rp.4.416.925.000 yang tersalur ke masyarakat senilai Rp.700.020.000, sehingga dana yang disalahgunakan kepala dinas sosial dan kepala distrik senilai Rp.3.696.925.000.Oksal menjelaskan dari uraian tersebut maka total penyalagunaan dana BLT tahap akhir tahun 2025 di Kabupaten Intan Jaya, senilai 19,2 Miliar." Yang menyalurkan bantuan BLT kepada semua kampung ini bukan petugas PKH tapi tim sukses Bupati jadi mereka bagi sesuai keinginan mereka saja," Terangnya.Oksal berharap agar Presiden Prabowo Subiantor memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Nabire agar secepatnya menangkap dan memenjarakan para pelaku.Hingga berita ini dipublikasikan Kepala Dinas Sosial Nataniel Kobogau dan para kepala distrik belum dapat dikonfirmasi, namun publik berharap ada langkah berani Kejaksaan Negeri Nabire untuk mengusut tuntas kasus ini.Penulis : HendrikEditor. : Gf
09 Jul 2026, 03:56 WIT
Skandal Korupsi 28 Miliar KPUD Mimika Diduga Melibatkan Ketua Dete Abugau
Papuanewsonline.com, Timika- Skandal terbesar korupsi dana hibah Pilkada Mimika 2024 senilai 28 Miliar memasuki babak baru. Ketua KPUD Kabupaten Mimika Dete Abugau diduga kuat turut terlibat dalam skandal dugaan korupsi tersebut.Informasi yang dihimpun Media Papuanewsonline.com pada kamis (8/8/2026) menyebutkan Dete Abugau sebagai ketua KPUD tidak bisa mencuci tangan dalam perkara mega korupsi tersebut, walaupun berulang kali Ia menyangkal terlibat.Fakta yang ditemukan dalam proses penyelidikan Polda Papua Tengah, diketahui ada peran ganda Dete Abugau, karena Ia ketua KPUD juga merangkap sebagai Koordinator Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik yang turut mengelolah anggaran puluhan miliar rupiah.Selain itu, Dete Abugau juga dikabarkan menerima gratifikasi satu bua kendaraan roda empat.Hingga berita ini terpublikasi ketua KPUD Mimika Dete Abugau belum dapat dikonfirmasi, namun diketahui Total dana hibah yang diterima KPUD Mimika adalah Rp 140.910.206.500. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tanggal 16 Desember 2025, ada penggunaan anggaran yang tidak memiliki dasar atau bukti sehingga terjadi kebocoran anggaran senilai Rp 28 Miliar. BPK kemudian merekomendasikan agar kebocoran itu dikembalikan ke kas daerah dalam 60 hari sejak rilis LHP, artinya batas akhirnya Senin 16 Februari 2026.Satu Tahun Skandal Korupsi 28 Miliar Mengendap di Polda Papua TengahPublik mulai meragukan Polda Papua Tengah dalam menangani penyelidikan perkara mega korupsi dana hiba KPU Mimika senilai 28 Miliar sesuai hasil audit BPK.Keraguan publik ini didasari sudah satu tahun perkara tersebut berjalan ditempat.Lambanya proses hukum atas perkara tersebut, menuai banyak kecurigaan publik terhadap Polda Papua Tengah." Lamban karena apa? Bisa jadi mereka Polda Papua Tengah masuk angin, karena kalau sudah satu tahun, progres tidak jalan bahkan tangani perkara diam-diam, tertutup terhadap publik maka publik patut mencurigai ada apa?," ujar JW salah satu warga Mimika.JW berharap agar Polda Papua Tengah terbuka kepada publik progres dalam menuntaskan perkara tersebut." Ini anggaran Negara, sehingga Dit Reskrimsus Polda Papua Tengah seharusnya menyampaikan kepada publik, sudah satu tahun kenapa belum ada tersangka," Tegasnya.JW berharap agar pimpinan Polri jangan diam melihat gelagat bawahan di daerah." Kami berharap Kapolri melakukan antesi kepada Kapolda Papua Tengah agar perkar ini secepatnya naik ke tahap penyidikan dan mengumumkan tersangka," harap JW.Terpisah RP warga Mimika juga prihatin dan kecewa dengan kinerja Polda Papua Tengah karena sudah genap satu tahun kasus tersebut tidak ada tanda-tanda naik ke tahap penyidikan." Ini Sesuatu yang memalukan, karena Polda Papua Tengah sebagai lembaga penegak hukum dalam memeriksa perkara korupsi ini, terlihat tertutup," Ujarnya.Kata Dia Publik sudah tidak percaya dengan Polda Papua Tengah karena penanganan perkara ini berjalan di tempat, bahkan penyelidikan sudah berjalan satu tahun, berarti pertanda penanganan kasus jadi gelap gulita padahal kerugian negara sesuai hasil perhitungan dari BPK sudah ada." Memalukan karena terhitung sudah satu tahun setelah surat perintah penyelidikan keluar dari september 2025, hingga kini tidak ada kejelasan," Tegasnya.RP mendesak agar KPK mengambil alih proses hukum kasus tersebut sehingga ada kejelasan kepada publik.Sementara itu diketahui Skandal dana hibah KPU Mimika mulai terbongkar kalau kejahatan ini, mulai terencana dan tersusun rapi mulai dari perencanaan awal melalui diterbitnya NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah).Data dan kesesuaian informasi yang diterima media Papuanewsonline.com menyebutkan kalau terbitnya NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dari Pemkab Mimika ke KPU Mimika tidak sesuai dengan proposal permintaan dari KPU Mimika.Salah satu sumber terperyaca media ini di KPU Mimika menjelaskan bahwa pengusulan awal, sesuai hasil dari masing-masing devisi melalui rapat Pleno dan menghasilkan proposal permohonan dari KPU Mimika periode 2000-2004 melalui permohonan ke Pemda Mimika senilai Rp. 113 Miliar, namun tanpa pengusulan perubahan, angaran tersebut dicairkan ke KPUD Mimika melonjak naik menjadi Rp.140,9 Miliar.Hukum" Benar, sesuai proposal permohonan awal itu hanya Rp. 113 Miliar, namun tanpah ada perubahan permohonan, tiba-tiba dana yang cair melonjak menjadi Rp.140,9 Miliar, sehingga ketika kita kalkulasi temuan BPK Rp. 28 Miliar ini hampir mencapai selisih lonjakan dari Rp. 113 Miliar naik menjadi Rp. 140, 9 Miliar," jelas Sumber.Ini selisih signifikan yang menguras APBD Mimika yang merupakan uang rakyat Kabupaten Mimika, pertanyaanya sederhana siapa dibalik kejahatan ini?Sementara itu diketahui Skandal penyelidikan Mega Korupsi dana Hiba KPU Mimika terhitung genap satu tahun masi mengendap di Polda Papua Tengah, pascah terbitnya surat perintah penyelidikan pada September Tahun 2025 Dari data yang diterima Media Papuanewsonline.com menyebutkan Dana Hiba KPU Mimika yang bermasalah bersumber dari APBD Mimika senilai Rp 140,9 Miliar, kemudian dari anggaran negara ini BPK RI telah merilis hasil audit resmi dengan kerugian negara senilai Rp.28 Miliar, namun perkara ini belum juga ada tanda-tanda naik ke tahap penyidikan oleh Polda Papua Tengah.Sesuai fakta bahwa Pemeriksaan perkara ini, Berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/41.a/IX/RES.3.3/2025/Ditreskrimsus tertanggal 15 September 2025, penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Pilkada KPU Mimika Tahun Anggaran 2024.Dalam dokumen tersebut ditegaskan, penyelidikan dilakukan karena belum terpenuhinya alat bukti dan belum adanya tersangka, sehingga diperlukan langkah hukum awal untuk mendalami dugaan korupsi tersebut.Aneh Bin Ajaibnya terhitung semenjak Surat Perintah Penyelidikan itu keluar sudah terhitung satu tahun kasus ini dalam penanganan Polda Papua Tengah, namun belum ada tanda-tanda kasus ini naik ke tahap penyidikan.Skandal Mega Korupsi Dana Hiba KPU Mimika Ditangani Subdit III Tipidkor Polda Papua TengahPenyelidikan ini merujuk pada Laporan Informasi Subdit III Tipidkor tertanggal 12 September 2025 serta sejumlah dasar hukum, termasuk KUHAP dan Peraturan Kapolri tentang penyidikan tindak pidana.Dalam surat perintah tersebut, tim penyelidik diperintahkan untuk menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan dana Pilkada KPU Mimika TA 2024, yakni menyusun rencana penyelidikan, berkoordinasi dengan instansi terkait, dan melaporkan hasilnya kepada Dirreskrimsus Polda Papua Tengah.Bau "Amis" Dana Hibah KPU Mimika Sangat MenyengatDiketahui Bau Amis penyalahgunaan anggaran, atau praktik mafia yang menggerogoti anggaran dana hibah KPU Mimika senilai Rp. 141 Miliar sangat menyengat.Satu per satu fakta kembali mencuat ke publik terkait pengelolaan dana hibah Pilkada di KPU Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.Dit Reskrimsus Polda Papua Tengah Sudah secara intensif melakukan pemeriksaan terhadap bendahara dan sekretaris KPU Mimika Roni Robert Toisuta.Fakta terbaru kalau, anggaran untuk seminar kit juga tidak jelas rimbanya, bahkan brosur sosialisasi DPT bernilai miliaran rupiah juga fiktif, pengadaan alat peraga kampanye (APK) yang volumenya membengkak jauh di atas kebutuhan.Ironisnya Nilai dari paket-paket ini bukan recehan, karena Total pengadaan bermasalah ini, menembus belasan miliar rupiah.Anggaran Untuk Debat Publik BermasalahSekretaris KPU Mimika selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada BPK RI, mengaku tidak mengetahui teknis pelaksanaan pengadaan seminar kit untuk Debat Publik pertama.Lebih mengejutkan, hingga akhir pemeriksaan, PPK dan Bendahara Pengeluaran periode Januari–Agustus 2024 tidak mampu menunjukkan dokumen pendukung apa pun.Tidak ada dokumentasi pengadaan, tidak ada bukti pembagian, dan tidak ada jejak fisik" Akibatnya, pengadaan senilai Rp 111.819.000 itu dinyatakan tidak dapat diyakini keterjadiannya, " Ungkap BPK.Yang lebih mengerikan lagi pengadaan Brosur DPT senilai Rp2 Miliar: Perusahaan Mengaku Tak Pernah Terima UangTemuan yang bakal menjadi Skandal mega korupsi ini ditemukan bahwa dalam pengadaan, Brosur Sosialisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT).Nilainya fantastis: Rp 2.000.000.000 untuk 200.000 lembar brosur, dengan harga satuan Rp 10.000 per lembar.Namun BPK menemukan fakta terbalik kalau pengadaan dilakukan melalui dua SPK terpisah, masing-masing Rp 1 miliar, dengan pelaksana disebutkan PT TV. Bahkan, pembayaran diklaim sudah lunas 100 persen.Namun fakta di lapangan berkata lain, sesuai hasil konfirmasi BPK, kepada PT TV menunjukkan perusahaan tersebut,tidak pernah membuat atau menerima SPK dari KPU Mimika.Selain itu BPK mengakui, PTTV, tidak pernah menerima pembayaran Rp 2 miliar, baik tunai maupun transfer.Tak hanya itu, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Mimika serta Kepala Subbag terkait,mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan sosialisasi pembagian 200.000 brosur pada Juni 2024.Tak ada kegiatan. Tak ada pembagian. Tak ada jejak distribusiIronisnya, pajak atas pengadaan itu baru dibayarkan pada 10 Juli 2025, melewati tahun anggaran 2024, sebesar Rp198.198.198.Dengan kondisi tersebut, menurut BPK, pengadaan brosur dinyatakan fiktif Rp1.801.801.000.Publik Mimika bertanya, jika perusahaan tak pernah menerima uang, lalu ke mana Rp 2 miliar itu mengalir?Roni Robert Toisuta Sebagai Sekretaris Rangkap KPA dan PPK Mengaku Tak PahamDalam keterangannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Roni Robert Toisuta kepada BPK mengakui belum sepenuhnya memahami dan menerapkan regulasi pengadaan barang dan jasa.Bahkan disebutkan, ada Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan spesifikasi teknis yang tidak sempat ditetapkan karena keterbatasan waktu dan padatnya tahapan Pilkada.Akibatnya, sejumlah pengadaan dilakukan secara mendadak melalui penunjukan langsung tanpa penetapan dokumen teknis yang semestinya menjadi dasar hukum.Pengakuan ini menjadi alarm serius, bagaimana mungkin pengelolaan dana miliaran rupiah dilakukan tanpa pemahaman utuh terhadap aturan?Referensi GeografisAPK Membengkak Rp 11,2 Miliar di Atas KebutuhanMasalah tak berhenti di sana. Dalam pengadaan alat peraga kampanye dan bahan kampanye (APKBK), ditemukan penetapan volume yang jauh melampaui kebutuhan sesuai fakta lapangan berdasarkan DPT.BPK menemukan fakta bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi DPT tertanggal 20 September 2024, jumlah pemilih di Mimika adalah 224.514 orang, dengan 18 distrik dan 152 kelurahan/desa serta tiga pasangan calon.Mengacu pada pedoman teknis yang diatur dalam Komisi Pemilihan Umum melalui Keputusan Nomor 1363 Tahun 2024, kebutuhan selebaran, brosur, pamflet, dan poster seharusnya masing-masing hanya 18.710 lembar.HukumNamun, kata BPK, dalam kontrak dengan PT APM senilai Rp13.984.074.250, jumlah yang direalisasikan mencapai 278.995 lembar untuk masing-masing jenis.Selisihnya mencengangkan, yakni 260.285 lembar untuk setiap jenis bahan kampanye.BPK mencatat, Total nilai pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan mencapai Rp 11.231.297.750.Lebih janggal lagi, proses pengadaan dilakukan sebelum penetapan jumlah DPT resmiPPK mengaku tidak memahami perhitungan volume berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024. Subbag Teknis dan Hukum pun mengaku tidak dilibatkan.Dari sisi distribusi, barang dikirim dalam satuan colly sebanyak 828 colly dari Makassar ke Timika, tanpa perhitungan ulang satuan lembaran saat serah terima.BeritaDistribusi ke tim sukses pasangan calon pun dilakukan dalam kondisi masih terbungkus. Tak ada verifikasi jumlah riil. Tak ada penghitungan satuan. Semua berjalan di atas kertas dan colly.Pola Sekretaris, Bendahara dan Bagian Keuangan Hingga Tenaga Honorer dan komisoner KPU saling tudingKetika skandal mencuat drama saling tuding di dalam internal KPU Mimika mengemuka Komisoner KPU Mimika langsung keluar sarang menggelar konferensi pers, kalau tidak pernah terlibat, namun fakta terungkap kalau dana miliaran rupiah juga mengalir ke semua komisoner KPU Mimika, sesuai devisi masing-masing.Seminar Kit Juga BermasalahDari seminar kit Rp 111 juta, brosur DPT Rp 1,8 miliar yang tak bisa diyakini keberadaannya, hingga APK Rp 11,2 miliar di atas kebutuhan, muncul pola yang mengkhawatirkan, dokumen teknis tidak lengkap, volume tidak berbasis kebutuhan riil, perusahaan mengaku tidak menerima pembayaran.Referensi GeografisPajak dibayar melewati tahun anggaranSekretaris Roni Robert Toisuta rangkap PPK mengaku tidak memahami regulasi.Aneh Bin Ajaib! Sek KPU Rangkap PPK Namun Tak Miliki Kompetensi PBJDari Skandal pengelolaan dana Hibah KPU Mimika ini juga menciptakan tanda heran satu ke tanda heran lain.Selain temuan BPK 28 Miliar, terungkap juga kalau Sekretaris KPU Mimika, Roni Robert Toisuta sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam semua pengadaan barang dan jasa di kantor KPU Mimika, tidak memiliki sertifikat kompotensi pengadaan barang dan jasah (PBJ).Hal ini berpengaruh terhadap Realisasi dana hibah Pilkada di KPU Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, yang nyaris menyentuh angka 100 persen, namun menuai skandal korupsi yang kini masuk proses hukum di Dit Reskrimsus Polda Papua Tengah.Diketahui dibalik serapan anggaran ratusan miliar rupiah itu, tersimpan sederet persoalan hukum serius yang akan menyeret banyak pihak termasuk komisoner KPU Mimika ke ranah Hukum.Pada tahun 2024, KPU Mimika menganggarkan belanja barang dan jasa serta belanja modal sebesar Rp144,75 miliar dengan realisasi mencapai Rp137,21 miliar atau 94,82 persen.Sementara pada 2025 (hingga Semester I), dari pagu Rp 7,54 miliar, terealisasi Rp 7,54 miliar atau 99,99 persen.Dari anggaran Negara ratusan miliar ini terdapat 22 Paket Tanpa Kerangka Acuan Kerja (KAK)Dari hasil uji petik BPK terhadap dokumen pengadaan, ditemukan sedikitnya 22 paket pengadaan barang dan jasa tidak dilengkapi Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau spesifikasi teknis.Padahal, KAK merupakan dokumen fundamental yang menjadi pedoman penyedia, dalam melaksanakan pekerjaan agar sesuai standar dan tujuan kegiatan.Mirisnya pengadaan 22 paket tersebut tetap dilaksanakan dan berjalan, dan pada akhirnya dalam sejumlah paket juga ditemukan, penetapan volume pengadaan melebihi kebutuhan riil. PPK tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau referensi harga, penetapan nilai kontrak yang belum sepenuhnya memadai, dan kuantitas dan kualitas hasil pengadaan tidak sesuai kontrak.BPK juga menemukan, bukti pertanggungjawaban fiktif karena tidak sesuai kondisi nyataTemuan ini membuka ruang bahwa perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di KPU Mimika sarat dengan sukses fee, dan hal ini diduga keras turut diketahui oleh lima komisoner KPU Mimika.Persoalan tidak berhenti di sana. Berdasarkan keterangan Sekretaris KPU, Kasubbag Perencanaan, serta Bendahara Pengeluaran, perubahan rincian penggunaan dana hibah Pilkada tidak diberitahukan kepada Bupati Mimika.Padahal, Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 secara tegas mengatur bahwa setiap perubahan rincian penggunaan hibah wajib diberitahukan dan melalui mekanisme pembahasan bersama TAPD serta kepala daerah, dengan tenggat waktu maksimal tujuh hari kerja.Faktanya, menurut BPK, mekanisme tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinyaBendahara Pengeluaran bahkan tidak dapat menjelaskan secara rinci sumber pagu atau alokasi anggaran Pilkada yang digunakan untuk menutupi penggunaan dana kegiatan Pemilu 2024. Dana kerja sama Media satu miliar lebi juga bermasalah, karena MOU antara KPU Mimika bukan dengan person Media namun MOU anatara KPU dan salah satu organisasi Media di Mimika.Skandal ini dalam proses hukum yang ditangani Dit Reskrimsus Polda Papua Tengah, namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari Dirkrimsus maupun Kapolda Papua Tengah.Pihak yang disebut-sebut sangat bertanggungjawab dalam kerugian negara puluhan miliar ini diantaranya Sekretaris KPU Roni Robert Toisuta, Bendahara dan bagian keuangan serta ketua KPU Mimika Dete Abugaw.Penulis: HendrikEditor. : Gf
09 Jul 2026, 02:30 WIT
Kapolda Maluku Jamin Keamanan Groundbreaking Blok Masela, Dukung Agenda Strategis Pemerintah
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Polda Maluku memastikan kesiapan penuh dalam mengamankan pelaksanaan groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Lapangan Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pengamanan dilakukan secara maksimal sebagai bentuk komitmen Polri dalam mendukung agenda strategis pemerintah, menjaga stabilitas keamanan, serta memberikan kepastian bagi investasi nasional di sektor energi.Sebagai salah satu proyek hulu migas terbesar di Indonesia, Blok Masela memiliki nilai strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan daya saing investasi, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di kawasan timur Indonesia. Karena itu, keberhasilan pelaksanaan groundbreaking menjadi momentum penting yang membutuhkan dukungan keamanan yang optimal.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan bahwa Polda Maluku berkomitmen memberikan jaminan keamanan terbaik selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung."Groundbreaking PSN Blok Masela bukan hanya menjadi agenda penting bagi Provinsi Maluku, tetapi juga merupakan bagian dari kepentingan strategis nasional. Stabilitas keamanan merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan investor. Oleh karena itu, Polda Maluku akan memastikan seluruh tahapan kegiatan berlangsung aman, tertib, lancar, dan kondusif melalui pengamanan yang profesional, humanis, serta terintegrasi dengan seluruh pemangku kepentingan," tegas Kapolda.Menurut Kapolda, kepastian keamanan merupakan salah satu faktor fundamental dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Karena itu, Polda Maluku terus memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, serta seluruh elemen masyarakat guna memastikan proyek strategis nasional tersebut dapat berjalan sesuai rencana.Komitmen tersebut ditindaklanjuti melalui Analisis dan Evaluasi (Anev) kesiapan pengamanan yang dipimpin Kabag Renops Stamaops Polri melalui video conference pada Selasa (7/7/2026). Dalam forum tersebut, Karo Ops Polda Maluku Kombes Pol. Ronald Reflie Rumondor, S.I.K., M.Si. memaparkan kesiapan pengamanan secara komprehensif yang telah disusun Polda Maluku.Rapat yang diikuti Direktorat Intelkam, Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pamobvit), Direktorat Samapta, Satuan Brimob Polda Maluku, serta jajaran Polres Kepulauan Tanimbar itu membahas berbagai aspek pengamanan, mulai dari pemetaan potensi kerawanan, strategi operasi, hingga kesiapan personel di lapangan.Dalam paparannya, Karo Ops menjelaskan bahwa Polda Maluku telah melakukan identifikasi berbagai potensi kerawanan, termasuk kemungkinan aksi unjuk rasa yang berpotensi mengganggu jalannya kegiatan, hambatan terhadap akses transportasi, maupun ancaman terhadap keamanan tamu negara dan tamu undangan.Untuk mengantisipasi berbagai potensi tersebut, Polda Maluku menyiapkan pola pengamanan berlapis melalui pembentukan struktur organisasi pengamanan, Satgas dan Subsatgas sesuai fungsi masing-masing, pengamanan objek vital, jalur kedatangan dan keberangkatan, bandara, pelabuhan, lokasi acara, hingga pengamanan VIP/VVIP.Dari sisi kekuatan personel, Polda Maluku telah menyiapkan skenario pengamanan yang disesuaikan dengan tingkat kehadiran pejabat negara. Sebanyak 453 personel disiagakan apabila kegiatan dihadiri Presiden Republik Indonesia, sedangkan pengamanan akan disesuaikan pada kisaran 100 hingga 150 personel apabila dihadiri oleh Menteri. Seluruh personel akan ditempatkan berdasarkan tingkat kerawanan dan kebutuhan operasional di lapangan agar pelaksanaan pengamanan berlangsung efektif, efisien, dan tepat sasaran.Dalam arahannya, Kabag Renops Stamaops Polri menekankan pentingnya pelaksanaan tugas secara profesional dengan mengedepankan deteksi dini dan langkah antisipatif terhadap setiap potensi gangguan keamanan."Fungsi intelijen harus dioptimalkan untuk mendeteksi setiap potensi ancaman sejak dini. Pengerahan personel juga harus disesuaikan dengan tingkat kerawanan sehingga pengamanan berjalan efektif dan tidak menimbulkan hambatan terhadap jalannya kegiatan," tegasnya.Ia juga memberikan apresiasi atas kesiapan Polda Maluku yang dinilai telah melakukan perencanaan pengamanan secara matang dan komprehensif."Saya menilai kesiapan pengamanan yang dipaparkan Polda Maluku sudah sangat baik. Hasil evaluasi ini akan kami laporkan kepada Astama Ops Kapolri sebagai bagian dari kesiapan pengamanan kegiatan strategis nasional," ujarnya.Melalui kesiapan pengamanan yang terencana, terukur, dan terintegrasi, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi utama keberhasilan pembangunan nasional. Pengamanan maksimal terhadap groundbreaking PSN Blok Masela diharapkan tidak hanya menjamin kelancaran pelaksanaan agenda kenegaraan, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia sebagai negara yang aman, kondusif, dan memiliki kepastian dalam mendukung investasi strategis jangka panjang. PNO-12
08 Jul 2026, 21:36 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
