Redaksi Papuanewsonline.com Hubungi Kami Ketentuan Penggunaan Kebijakan Privasi UU Pers dan Pedoman Media Siber
logo-website
Sabtu, 27 Jun 2026,  WIT
Berita Pilihan Redaksi HOT Politik dan Pemerintahan Pendidikan dan Kesehatan Home Hukrim Ekonomi Seni dan Budaya Olahraga Forum
BREAKING NEWS
APPOAP Soroti Sulitnya Pengusaha OAP Mengakses Informasi dan Peluang Usaha AKBP Alredo Agustinus Rumbiak Resmi gantikan Billyandha Budiman Jabat Kapolres Mimika Bapenda Mimika Gelar Pajak Keliling, Layanan Jemput Bola Dapat Sambutan Positif BMKG Prediksi 14 Distrik di Mimika Berpotensi Hujan Ringan TPNPB Laporkan Rumah Warga di Sugapa Diobrak-abrik Aparat, Minta Akses Bantuan Kemanusiaan SiLPA Tinggi di Mimika, Perencanaan Bagus Namun Pelaksanaan Kurang Maksimal Jokowi Mulai Keliling Indonesia, Kunjungan Pertama ke Lampung Tukang Pangkas Rambut Ditemukan Meninggal di Kamar Kos, Diduga Karena Sakit BRIDA Mimika Dorong Ekosistem Riset Terbuka dan Berbasis Data Sambut Hari Bhayangkara, Polres Mimika Gelar Lomba Pos Peka untuk Tingkatkan Keamanan
Berita Pilihan Redaksi Homepage
Perayaan Nyepi Tahun Saka 1948 Di Mimika Berlangsung Khidmat Papuanewsonline.com, Timika – Perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 di Kabupaten Mimika berlangsung dengan penuh khidmat, makna mendalam, dan keceriaan bersama. Kegiatan yang berpusat di kawasan Pasar Lama Kota Timika pada Rabu (18/3) dihadiri langsung oleh Bupati Mimika Johannes Rettob beserta Wakil Bupati Emanuel Kemong, bersama unsur Forkopimda, tokoh agama, dan masyarakat lintas etnis serta agama dari seluruh daerah."Kehadiran kita semua di sini menjadi bukti nyata bahwa Mimika adalah rumah bagi seluruh elemen masyarakat yang berbeda latar belakang, namun tetap bersatu dalam semangat persaudaraan yang kokoh," ujar Bupati Johannes dalam sambutannya.Ketua Forum Hindu Dharma Indonesia (FHDI) Kabupaten Mimika, I Nyoman Dwitana, menyampaikan salam penghormatan lintas agama sebagai bentuk apresiasi terhadap keberagaman yang menjadi kekayaan daerah Mimika. Ia mengucapkan syukur atas kelancaran pelaksanaan perayaan dan memberikan penghargaan kepada seluruh undangan yang menyempatkan diri hadir. Perayaan tahun ini mengusung tema nasional "Wasudewa Kutumbakam", yang memiliki makna bahwa seluruh umat manusia adalah satu keluarga besar. "Tema ini sangat relevan dengan kehidupan masyarakat Mimika yang majemuk. Ini juga selaras dengan visi bersama untuk mewujudkan Kabupaten Mimika yang harmonis dan sejahtera," jelasnya. Dwitana juga menambahkan bahwa pencapaian Harmony Award pada tahun sebelumnya menjadi bukti konkret bahwa nilai-nilai toleransi telah tumbuh kuat di daerah ini.Dwitana menjelaskan bahwa esensi Hari Raya Nyepi bukan hanya sebatas ritual keagamaan semata, melainkan juga momentum penting untuk refleksi diri dalam meningkatkan kualitas kehidupan spiritual dan sosial. Ajaran Hindu menekankan pentingnya menjaga keseimbangan tiga hubungan utama: hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan sesama, serta hubungan manusia dengan alam lingkungan sekitar. Selama Hari Raya Nyepi, umat Hindu akan melaksanakan Catur Brata Penyepian yang meliputi pantangan menyalakan sumber api, melakukan aktivitas kerja, bepergian keluar rumah, dan menikmati hiburan apapun."Melalui serangkaian pantangan ini, kita melakukan introspeksi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik, bijaksana, dan selalu peduli terhadap sesama manusia," tambahnya. Sebelum memasuki hari Nyepi, FHDI Mimika juga telah melaksanakan sejumlah kegiatan sosial seperti donor darah dan kerja bakti pembersihan lingkungan bersama masyarakat.Setelah pelaksanaan hari Nyepi, umat Hindu akan melaksanakan kegiatan Dharma Shanti sebagai ajang silaturahmi dan saling memaafkan antar sesama. Dalam penutup sambutannya, Dwitana mengajak seluruh masyarakat Mimika untuk terus menjaga kerukunan dan keharmonisan yang telah terbangun dengan baik. "Kami berharap seluruh elemen masyarakat dapat hidup dalam suasana harmoni dan saling menghormati satu sama lain. Selamat Hari Raya Nyepi bagi seluruh umat Hindu di Mimika, serta selamat menyongsong Hari Raya Idul Fitri bagi saudara-saudara umat Muslim," pungkasnya.Usai sesi sambutan, acara dilanjutkan dengan pawai ogoh-ogoh yang meriah, menampilkan berbagai karya seni yang sarat akan filosofi tentang pentingnya pengendalian diri dan pembersihan sifat negatif dalam kehidupan sehari-hari.  Penulis: Jid Editor: GF 19 Mar 2026, 12:06 WIT
Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua Mendesak Penghentian Proyek Jalan Ketahanan Pangan Merauke Papuanewsonline.com, Merauke - Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua secara tegas mendesak penghentian pembangunan jalan akses sepanjang 135 kilometer yang merupakan bagian dari proyek sarana prasarana ketahanan pangan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Desakan ini ditujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia hingga adanya putusan terkait kelayakan lingkungan hidup dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura.Dalam pernyataannya, koalisi juga menyoroti keterlibatan aparat di lapangan. Mereka menegaskan, “Pangdam XXIV / Mandala Trikora Segera Hentikan Oknum Anggota TNI Yang Beck-Up Perusahaan Rayu Masyarakat Adat Papua Lepaskan Tanah dan Hutan Adat Untuk Pembangunan Jalan Selama Belum Ada Putusan Kelayakan Lingkungan Hidup Dari Hakim PTUN Jayapura Sebab Rentan Lahirkan Konflik Agraria”.Pembangunan jalan tersebut diketahui telah dimulai sejak September 2024, sementara Surat Keputusan Bupati Merauke terkait kelayakan lingkungan hidup baru diterbitkan pada 11 September 2025. Fakta ini menunjukkan bahwa proyek telah berjalan selama kurang lebih satu tahun tanpa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang secara hukum merupakan syarat wajib bagi kegiatan yang berdampak besar terhadap lingkungan.Koalisi menilai kondisi tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan setiap kegiatan berdampak penting memiliki AMDAL. Selain itu, dokumen AMDAL seharusnya menjadi dasar dalam menentukan kelayakan lingkungan hidup sebelum suatu proyek dijalankan, bukan setelah kegiatan berlangsung.Lebih lanjut, mereka juga menyoroti bahwa proyek tersebut diduga belum memiliki perizinan berusaha hingga gugatan diajukan ke PTUN Jayapura pada 5 Maret 2026. Hal ini dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan berpotensi masuk dalam kategori tindak pidana lingkungan hidup.Koalisi menyatakan bahwa pelaksanaan proyek tanpa izin dan tanpa kelayakan lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, dampak yang ditimbulkan tidak hanya menyasar lingkungan, tetapi juga berpotensi merugikan kesehatan, keselamatan, dan kehidupan masyarakat sekitar.Gugatan yang diajukan oleh lima perwakilan marga dari Masyarakat Adat Malind menjadi bukti adanya penolakan dari masyarakat setempat. Mereka menilai penerbitan Surat Keputusan Bupati Merauke tentang kelayakan lingkungan hidup telah melanggar asas pemerintahan yang baik serta prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak masyarakat adat yang dijamin dalam konstitusi.Koalisi juga menyoroti adanya dugaan keterlibatan oknum aparat yang mendatangi masyarakat adat untuk membujuk pelepasan tanah dan hutan adat. Tindakan ini dinilai bertentangan dengan tugas pokok aparat negara yang seharusnya melindungi masyarakat, termasuk menjaga hak-hak tradisional dan identitas budaya.Atas dasar berbagai temuan tersebut, Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua mengeluarkan sejumlah tuntutan. Mereka meminta penghentian total proyek hingga adanya putusan pengadilan, penarikan aparat yang terlibat, penghentian upaya pendekatan kepada masyarakat adat, serta perlindungan penuh terhadap tanah dan hutan adat Papua. Koalisi juga mendesak pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk segera mengambil langkah tegas, termasuk mencabut keputusan yang dinilai bermasalah serta memastikan perlindungan hak masyarakat adat. Koalisi berharap agar seluruh pihak dapat menghormati hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan hak asasi manusia. (GF) 19 Mar 2026, 11:58 WIT
Bulog Timika Salurkan 2.400 Ton Beras SPHP 2025, Target Tercapai 100 Persen Papuanewsonline.com, Timika – Perum Bulog Kantor Cabang Timika berhasil menyalurkan seluruh target beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2025 sebanyak 2.400 ton. Kepala Kantor Bulog Timika Dedy Wahyudi menyampaikan hal tersebut di Timika, Kabupaten Mimika. Ia menjelaskan bahwa penyaluran program tahun 2025 diperpanjang hingga 28 Februari 2026 karena belum adanya penugasan baru untuk tahun 2026 di awal tahun."Dari target 2.400 ton yang diberikan, kami berhasil menyalurkan 100 persen," ujar Dedy. Untuk tahun 2026, Bulog Mimika telah menerima perintah dari pusat untuk memulai penyaluran SPHP mulai 1 Maret 2026."Kami sudah menyalurkan 300 ton ke 50 mitra Rumah Pangan Kita (RPK) yang tersebar di seluruh wilayah Timika, baik di dalam maupun luar pasar, yang tercatat dalam Sistem Pemantau Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP)," tambahnya.Dedy menjelaskan bahwa sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) Badan Pangan Nasional (Bapanas), beras SPHP hanya tersedia dalam kemasan 5 kilogram dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp65.000 per karung atau Rp13.500 per kilogram."Saat ini, beberapa kios atau RPK masih menjual di bawah HET, yaitu Rp65.000 per karung. Sedangkan dalam kegiatan pasar murah, kami menjual dengan harga Rp63.000," jelasnya. Rata-rata penyaluran beras SPHP di Bulog Mimika mencapai 200 hingga 300 ton per bulan.Selain menyalurkan, Bulog Mimika juga melakukan pengawasan terhadap penjualan beras SPHP baik di RPK maupun pasar-pasar di Mimika. "Kami melakukan pengawasan harga setiap saat guna mencegah penjualan yang tidak sesuai dengan HET. Sejauh ini belum ada keluhan dari masyarakat terkait kenaikan harga beras SPHP," pungkas Dedy.  Penulis: Jid Editor: GF 19 Mar 2026, 11:55 WIT
Bandara Mozes Kilangin Alami Lonjakan Penumpang Mudik Jelang Idul Fitri 1447 H Papuanewsonline.com, Timika – Arus mudik jelang Idul Fitri 1447 H di Bandara Mozes Kilangin Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mengalami peningkatan signifikan sejak H-4 hari raya. Jumlah penumpang yang melakukan perjalanan udara diperkirakan naik sekitar 4 persen dibandingkan periode tahun sebelumnya.Kepala Kantor Unit Pelaksana Bandar Udara (UPBU) Mozes Kilangin Muchammad Nafiek menyampaikan bahwa lonjakan aktivitas perjalanan pada musim libur besar merupakan siklus tahunan yang telah dipersiapkan dengan matang. "Kita telah menyiapkan seluruh sarana dan prasarana untuk mengakomodasi peningkatan jumlah penumpang ini dengan baik," ujarnya.Peningkatan permintaan tiket keluar dari Timika dipengaruhi oleh perkembangan dinamika ekonomi di wilayah tersebut. Harga tiket penerbangan menuju Jakarta dan beberapa kota besar lainnya terpantau lebih tinggi dibandingkan arah ke Timika. "Hal ini menunjukkan bahwa Timika telah tumbuh menjadi pusat kegiatan ekonomi yang strategis. Banyak pekerja dan profesional yang memanfaatkan libur panjang untuk kembali ke kampung halaman, sehingga permintaan tiket arah keluar sangat tinggi," jelas Nafiek menjelaskan fenomena yang terjadi.Mengenai keluhan masyarakat terkait harga tiket yang mencapai puluhan juta rupiah pada platform pemesanan daring, Nafiek menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh sistem yang menggabungkan beberapa rute penerbangan karena jadwal penerbangan langsung telah penuh. Kondisi ini membuat perjalanan menjadi lebih panjang dan berdampak pada kenaikan harga yang signifikan. "Kami mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memeriksa detail rute, durasi transit, serta kelas penerbangan sebelum melakukan pembelian tiket agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait harga dan jadwal," pungkasnya.Untuk menangani lonjakan penumpang, sekitar 400 unit pesawat komersial di seluruh Indonesia beroperasi dengan kapasitas maksimal didukung oleh ribuan kru penerbangan. Pemerintah juga telah memberikan sejumlah insentif sejak 10 Februari 2026 melalui kerja sama antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Keuangan, Pertamina, dan AirNav untuk membantu menekan harga tiket. "Semoga seluruh masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dengan lancar, aman, dan nyaman. Selamat menyambut Idul Fitri yang penuh berkah dan kebahagiaan bagi kita semua," ucap Nafiek. Penulis: JidEditor: GF 19 Mar 2026, 11:44 WIT
Empat Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Papuanewsonline.com, Jakarta — Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, memasuki babak baru. Markas Besar TNI resmi mengungkap identitas empat prajurit yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.Pengungkapan ini disampaikan langsung oleh Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Yusri Nuryanto, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu. Ia menyebut empat tersangka terdiri dari tiga perwira pertama dan satu bintara, yakni Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES.“Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, Serda ES,” ujar Yusri.Menurutnya, para tersangka berasal dari dua matra berbeda, yakni TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Mereka sebelumnya diamankan oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI sebelum akhirnya diserahkan ke Pusat Polisi Militer TNI untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.Yusri menegaskan bahwa institusinya berkomitmen menangani perkara ini secara serius dan profesional. Ia juga menekankan bahwa proses penyelidikan akan dilakukan secara cepat sesuai dengan harapan publik.“Kita akan bekerja semaksimal mungkin agar proses penyelidikan ini dapat dilakukan secepatnya, secara profesional, kemudian kita serahkan kepada penuntut, dalam hal ini oditur militer, untuk dilakukan persidangan,” katanya.Tak hanya itu, transparansi dalam proses hukum juga menjadi perhatian. Yusri memastikan bahwa persidangan terhadap para tersangka akan digelar secara terbuka.“Selama ini persidangan di militer selalu terbuka,” tambahnya.Sebelumnya, empat orang yang diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap Andrie Yunus telah diamankan oleh tim BAIS TNI. Penangkapan tersebut menjadi langkah awal dalam mengungkap kasus yang menyita perhatian publik ini.Perkembangan kasus ini kini menjadi sorotan luas, terutama terkait komitmen penegakan hukum di lingkungan militer serta perlindungan terhadap aktivis hak asasi manusia di Indonesia. (GF) 18 Mar 2026, 21:17 WIT
Nakes Dibunuh di Tambrauw, Negara Didesak Berhenti “Salah Sasaran” Papuanewsonline.com, Tambrauw — Kekerasan kembali mencabik Tanah Papua. Kali ini, yang menjadi korban adalah mereka yang seharusnya dilindungi, yakni tenaga kesehatan.Dua nakes tewas dalam serangan brutal di Kabupaten Tambrauw, Senin (16/3), sementara dua lainnya selamat dengan luka dan trauma mendalam.Tragedi ini bukan sekadar angka kematian. Ini adalah alarm keras bahwa ruang kemanusiaan di Papua kian menyempit, bahkan bagi mereka yang datang membawa layanan kesehatan, bukan konflik.Di tengah duka dan kemarahan publik, negara justru diingatkan agar tidak kembali mengulang pola lama: keras ke warga sipil, lemah terhadap pelaku.Jaringan Damai Papua (JDP) secara tegas mendesak aparat penegak hukum untuk segera memburu dan mengungkap pelaku yang hingga kini masih dilabeli sebagai Orang Tak Dikenal (OTK).Label yang kerap muncul, namun jarang benar-benar berujung pada kejelasan.“Fokus utama harus pada pengejaran pelaku, bukan malah membatasi gerak masyarakat,” tegas Jubir JDP, Yan Christian Warinussy dalam pernyataan tertulis yang diterima Papuanewsonline.com, Rabu (18/3/2026).Sorotan tajam juga diarahkan pada langkah-langkah aparat di lapangan yang dinilai berpotensi melampaui batas.Jubir JDP mengakui, penutupan jalan, pemeriksaan identitas, hingga kontrol ketat terhadap mobilitas warga di sekitar Kampung Jokbu, Distrik Bamusbama, dinilai berisiko berubah menjadi tekanan terhadap warga sipil.JDP mengingatkan, pendekatan keamanan yang berlebihan tanpa sensitivitas sosial justru bisa memperkeruh keadaan.Apalagi jika disertai intimidasi fisik maupun psikis terhadap warga yang tidak tahu-menahu soal peristiwa tersebut.“Jangan sampai masyarakat sipil kembali menjadi korban kedua,” demikian peringatan keras yang disampaikan.Situasi ini menegaskan satu ironi besar, di saat pelaku kekerasan belum tertangkap, warga justru menghadapi pembatasan ruang hidupnya sendiri.Warrinusy tuntut negara untuk tidak salah arah mengamankan warga, bukan membuat mereka merasa terancam.Lebih jauh, JDP menekankan pentingnya pemulihan kondisi sosial di lokasi kejadian."Trauma, ketakutan, dan ketidakpastian yang ditinggalkan insiden ini berpotensi memicu luka sosial yang lebih dalam jika tidak segera ditangani, " Pintahnya.Peristiwa Tambrauw kembali membuka pertanyaan lama yang belum juga terjawab, mengapa kekerasan terhadap warga sipil di Papua terus berulang, dan mengapa pelakunya kerap hilang dalam bayang-bayang “OTK”?.Jika negara gagal menjawab ini dengan tindakan nyata, maka kepercayaan publik akan terus terkikis dan kekerasan berisiko menjadi siklus tanpa ujung.JDP menegaskan akan terus mengawal kasus ini sekaligus mendorong upaya perdamaian yang berkeadilan di Tanah Papua. Namun satu hal jelas, tanpa keberanian negara untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil, seruan damai hanya akan terdengar seperti gema di ruang kosong.  Penulis; Nerius Rahabav  18 Mar 2026, 17:30 WIT
Rp144 Miliar Dana Pemilu Mimika Disorot, Tokoh Masyarakat Desak Mabes Polri dan KPK Turun Tangan Papuanewsonline.com, Mimika – Dugaan skandal dana hibah senilai Rp 144 miliar untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika 2025–2026 kini menjadi sorotan publik.Tokoh masyarakat Mimika, Dianu Omaleng, secara terbuka menyampaikan keprihatinannya atas lambannya penanganan kasus yang diduga melibatkan anggaran besar tersebut.Dalam pernyataannya, Dianu mengungkapkan bahwa dana hibah yang diperuntukkan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika diduga bermasalah dan telah menjadi temuan sejumlah pihak, termasuk auditor negara.“Berkas dugaan korupsi ini bahkan sudah berada di meja Kapolda Papua Tengah sejak November 2025, namun hingga kini belum ada kejelasan,” ujarnya kepada Papuanewsonline.com, Rabu 18 Maret 2026Ia juga menyebutkan bahwa penanganan perkara tersebut tidak hanya berada di tingkat Polres Mimika, tetapi juga telah ditangani di tingkat Polda Papua Tengah. Namun demikian, hingga saat ini belum terlihat adanya perkembangan yang signifikan.Ia menambahkan, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat indikasi penyalahgunaan anggaran mencapai Rp 40 miliar. Selain itu, publik juga menyoroti misteri pergeseran dana sekitar Rp 28 miliar yang hingga kini belum terungkap secara transparan.Kondisi ini memicu kekecewaan masyarakat. Penanganan kasus yang dinilai berjalan di tempat membuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum mulai dipertanyakan.“Sudah lebih dari satu tahun, tapi aparat penegak hukum terkesan diam. Ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat,” tegasnya.Meski tidak menuding pihak tertentu, Dianu mengakui bahwa kecurigaan publik mulai berkembang, termasuk dugaan adanya upaya melindungi oknum tertentu di balik kasus tersebut.Atas dasar itu, ia mendesak agar penanganan perkara ini diambil alih langsung oleh Mabes Polri guna memastikan proses hukum berjalan secara objektif dan transparan.Ia juga meminta perhatian khusus dari Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, untuk segera turun tangan menyelesaikan persoalan yang dinilai telah mencederai kepercayaan publik tersebut.Tak hanya itu, Dianu turut mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi serta Komisi Pemilihan Umum di tingkat pusat agar ikut melakukan penyelidikan menyeluruh.“Ini bukan lagi sekadar isu daerah, tetapi sudah menjadi perhatian publik yang lebih luas. Harus ada transparansi dan keberanian untuk membuka semuanya,” ujarnya.Ia menegaskan bahwa masyarakat hanya ingin memastikan bahwa anggaran negara digunakan sesuai peruntukan dan tidak disalahgunakan.Selain itu, ia juga menyoroti masih adanya sejumlah perkara lain di Mimika yang belum terselesaikan, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan dana publik untuk kepentingan pemilu.Dianu pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal kasus ini agar tidak berhenti di tengah jalan.“Kasus ini harus dibuka seterang-terangnya. Tidak boleh ada penyelesaian diam-diam. Ini uang negara, uang rakyat,” tegasnya.Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Mimika maupun Polda Papua Tengah terkait perkembangan terbaru penanganan kasus tersebut.Kasus ini pun kini menjadi ujian serius bagi komitmen penegakan hukum dan transparansi anggaran di Indonesia, khususnya dalam menjaga integritas proses demokrasi di daerah.       Penulis: Nerius Rahabav 18 Mar 2026, 14:27 WIT
Alumni UIN Jakarta Beri Tenggat 30 Hari ke Polri, Desak Pengungkapan Teror Andrie Yunus Papuanewsonline.com, Jakarta – Solidaritas alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta lintas generasi memberikan tenggat waktu 30 hari kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengungkap pelaku hingga aktor intelektual di balik serangan penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus.Tenggat waktu tersebut dihitung sejak peristiwa penyerangan yang terjadi di kawasan Salemba pada 12 Maret 2026. Desakan ini muncul seiring meningkatnya perhatian publik terhadap kasus yang dinilai sebagai ancaman serius terhadap demokrasi.Perwakilan alumni UIN Jakarta, Nury Sybli, menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh diperlakukan sebagai tindak kriminal biasa karena menyangkut keselamatan pembela HAM dan masa depan kebebasan sipil di Indonesia.“Jika dalam 30 hari pelaku belum terungkap dan aktor intelektualnya tidak ditangkap, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus bertanggung jawab, termasuk mundur dari jabatannya. Ini bukan kasus biasa, ini ujian bagi negara,” tegas Nury Sybli.Ia menambahkan bahwa perhatian terhadap kasus ini tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari komunitas internasional serta lembaga negara yang memiliki kewenangan di bidang hukum.“Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah memberi atensi, Komisi III DPR RI juga telah mengeluarkan rekomendasi. Rakyat menjadi mata bagi Andrie. Kasus ini tidak boleh dibiarkan tertutup. Kita harus kejar,” ujarnya.Para alumni menilai serangan terhadap Andrie Yunus merupakan bagian dari pola intimidasi terhadap pembela HAM yang selama ini aktif mengawal isu-isu sensitif, termasuk kritik terhadap kebijakan negara.“Apa yang menimpa Andrie, itu ancaman nyata bagi demokrasi. Jika negara gagal mengungkap pelaku dan dalangnya, dapat disimpulkan negara adalah bagian dari kejahatan itu,” kata Nury.Solidaritas alumni juga mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak mengulangi kegagalan dalam penanganan kasus serupa di masa lalu, termasuk kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK.“Kasus Novel Baswedan adalah preseden buruk. Prosesnya berlarut-larut butuh waktu bertahun-tahun dan menyisakan banyak tanda tanya. Negara tidak boleh lagi mempertontonkan pembiaran ketika teror menyasar pembela keadilan,” ujar Nury Sybli.Selain itu, kritik juga diarahkan kepada lembaga legislatif yang dinilai belum menunjukkan sikap tegas dalam merespons ancaman terhadap aktivis pro-demokrasi.Sebagai langkah konkret, para alumni mendesak pembentukan Tim Pencari Fakta Independen (TPFI) yang melibatkan unsur masyarakat sipil guna memastikan proses penyelidikan berjalan transparan dan bebas dari konflik kepentingan.“Pengusutan harus menjangkau sampai ke aktor intelektual dan sumber pendanaan teror. Tanpa itu, keadilan hanya akan berhenti di permukaan,” kata Rakhmad Zailani Kiki.Di akhir pernyataannya, Solidaritas Alumni UIN Jakarta menyerukan konsolidasi nasional di kalangan mahasiswa dan alumni perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas.Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, mereka menegaskan bahwa keadilan menjadi bagian penting dari makna kemenangan yang sesungguhnya. “Tidak ada perdamaian tanpa keadilan. Bongkar dan adili pelaku serta aktor intelektual teror terhadap Andrie Yunus,” demikian pernyataan tersebut ditutup. (GF) 18 Mar 2026, 12:04 WIT
TPNPB Kodap XXXIII Tambrauw Klaim Eksekusi Dua Tenaga Medis, Tuding sebagai Agen Intelijen Papuanewsonline.com, Tambrauw – Manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (KOMNAS TPNPB) secara resmi mengumumkan aksi bersenjata yang dilakukan oleh anggotanya di wilayah Kabupaten Tambrauw. TPNPB Kodap XXXIII Ru Mana Tambrauw mengeklaim telah mengeksekusi dua orang tenaga kesehatan (nakes) yang dituding sebagai agen intelijen militer Indonesia.Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, dalam siaran pers resminya pada Selasa (17/3/2026), menyatakan bahwa insiden tersebut terjadi pada Senin, 16 Maret 2026, sekitar pukul 11.37 WIT. Dalam aksi itu, pihak TPNPB mengaku menyita satu unit telepon satelit (HT) dan sejumlah amunisi dari tangan korban.“Kami melakukan tindakan ini berdasarkan pernyataan Panglima TNI bahwa tenaga kesehatan dan pendidikan di Papua adalah bagian dari aparat militer. Hal itu terbukti dengan ditemukannya HT dan peluru saat eksekusi dilakukan,” klaim Sebby Sambom dalam keterangannya.Desakan Keterlibatan InternasionalSelain melaporkan aksi di Tambrauw, KOMNAS TPNPB juga mengeluarkan pernyataan sikap tegas yang ditujukan kepada pihak internasional. Mereka meminta Palang Merah Internasional (ICRC) dan jurnalis asing untuk segera masuk ke wilayah konflik di Papua guna melaporkan situasi secara independen.“Kami meminta bantuan ICRC dan lembaga HAM internasional untuk membantu 105.878 warga sipil yang mengungsi akibat konflik bersenjata ini. Perlu adanya pembangunan rumah sakit dan sekolah darurat di lokasi pengungsian,” lanjut Sebby mengutip laporan Human Rights Monitor.Peringatan bagi Warga Pendatang dan PerusahaanMelalui siaran pers yang ditandatangani oleh jajaran pimpinan tertinggi TPNPB-OPM, termasuk Jenderal Goliath Tabuni, organisasi tersebut mengeluarkan peringatan keras kepada warga imigran (pendatang) serta pekerja nakes dan guru untuk segera meninggalkan zona konflik demi keamanan.Pihak TPNPB juga mengimbau pemilik perusahaan ilegal yang beroperasi di Papua untuk segera mengosongkan lokasi. Mereka mengancam akan mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas yang dianggap merusak ekosistem hutan dan laut Papua akibat limbah pertambangan.Hingga berita ini diterbitkan, pihak TNI-Polri maupun Pemerintah Kabupaten Tambrauw belum memberikan pernyataan resmi atau konfirmasi terkait kebenaran klaim eksekusi nakes dan penyitaan amunisi tersebut. Penulis: Hend Editor: GF 18 Mar 2026, 11:58 WIT
Berita utama
Judi Ayam, Dadu & Togel Kilo 10 Diduga Kebal Hukum 26 Jun 2026, 02:09 WIT
Satgas Yonif 753 Temukan Ladang Ganja, Diduga Sumber Logistik Kelompok Bersenjata 25 Jun 2026, 07:28 WIT
Guru SMAN 7 Mimika Sampaikan Keluhan, Minta Bupati Luruskan Penempatan Tendik sesuai Aturan 24 Jun 2026, 17:21 WIT
Temuan BPK Rp8 Miliar Media Mimika Center: Publik Desak Pemkab Mimika Buka Data & Tindak Lanjut 23 Jun 2026, 20:45 WIT
Gelar Kehormatan Bupati Mimika Jadi Sorotan, Warganet Pertanyakan Transparansi Penganugerahan 23 Jun 2026, 19:49 WIT
Berita Terbaru
APPOAP Soroti Sulitnya Pengusaha OAP Mengakses Informasi dan Peluang Usaha 27 Jun 2026, 11:43 WIT
AKBP Alredo Agustinus Rumbiak Resmi gantikan Billyandha Budiman Jabat Kapolres Mimika 27 Jun 2026, 05:26 WIT
Bapenda Mimika Gelar Pajak Keliling, Layanan Jemput Bola Dapat Sambutan Positif 27 Jun 2026, 05:11 WIT
BMKG Prediksi 14 Distrik di Mimika Berpotensi Hujan Ringan 27 Jun 2026, 04:58 WIT
TPNPB Laporkan Rumah Warga di Sugapa Diobrak-abrik Aparat, Minta Akses Bantuan Kemanusiaan 27 Jun 2026, 04:54 WIT
Berita Populer
BPK Temukan Perjalanan Dinas Tipu-Tipu Pada 12 SKPD di Kabupaten Mimika 16 Jul 2025, 11:22 WIT
Ini Sebelas Perjalanan Dinas Fiktif Kadistrik Jita Suto Rontini Yang Ditemukan BPK 18 Jul 2025, 15:06 WIT
Mantan Pj Sekda Mimika Petrus Yumte Habiskan Puluhan Miliar Untuk Perjalanan Dinas Tahun 2024 02 Agu 2025, 14:10 WIT
Calon Bupati Mimika Nomor Urut 01 JR Diduga Punya Hubungan Terlarang Dengan Seorang Wanita 21 Nov 2024, 14:36 WIT
Ini Sosok Anggota Brimob Terduga Pelaku Yang Aniaya Anak di Tual Hingga Tewas 20 Feb 2026, 01:46 WIT
Masuk Penyidikan Kejati Papua,Pembangunan Venue Aerosport Dikerjakan Bos Chang 10 Apr 2025, 20:27 WIT
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT