Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Wapres Gibran Kunjungi Pasar Langgur, Kapolda: Siap Jaga Stabilitas Keamanan Dukung Ekonomi Rakyat
Papuanewsonline.com, Malra – Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku, mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, meninjau Pasar Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Rabu (15/10/2025).Kunjungan kerja Wakil Presiden ini bertujuan untuk meninjau secara langsung kondisi perekonomian masyarakat, stabilitas harga bahan pokok, serta kesiapan pemerintah daerah dalam menjaga pasokan dan ketersediaan bahan pangan di wilayah Maluku Tenggara.Kapolda Maluku Irjen Prof. Dadang Hartanto menegaskan kehadiran Polri dalam setiap agenda kenegaraan maupun kegiatan masyarakat merupakan bentuk nyata komitmen dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di sektor ekonomi rakyat.“Pasar adalah jantung ekonomi masyarakat. Keamanan dan ketertiban di tempat seperti ini menjadi prioritas kami agar kegiatan ekonomi berjalan lancar, masyarakat merasa aman, dan pedagang dapat berjualan dengan nyaman,” ujar Kapolda Maluku.Lebih lanjut, Kapolda mengaku Polda Maluku, bersama TNI dan pemerintah daerah, terus melakukan langkah-langkah preventif untuk memastikan tidak ada gangguan yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi, termasuk dalam hal distribusi bahan pokok dan harga kebutuhan masyarakat.“Polri berkomitmen menjaga agar rantai pasokan tetap aman, tidak ada penimbunan barang, serta harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat adalah kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi di wilayah kepulauan seperti Maluku Tenggara,” tambahnya.Kedatangan Wapres, tambah Kapolda, bukan hanya sekadar agenda kunjungan kerja, tetapi juga menjadi simbol nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat di Maluku.“Kehadiran Bapak Wakil Presiden hari ini memberi semangat baru bagi kami untuk terus bersinergi menjaga keamanan dan mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Dengan situasi yang aman dan tertib, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Maluku dapat terus meningkat,” harapnya.Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan apresiasi atas peran aktif aparat keamanan dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat TNI-Polri di Maluku berjalan sangat baik.“Kita ingin memastikan bahwa harga-harga kebutuhan pokok tetap stabil dan pasokannya cukup. Pemerintah pusat bersama aparat di daerah harus terus bekerja sama menjaga situasi yang kondusif agar aktivitas ekonomi masyarakat berjalan baik,” ujar Wakil Presiden.Wapres juga menekankan pentingnya peran pasar rakyat dalam menopang ekonomi lokal, serta mendorong agar infrastruktur pasar terus ditingkatkan agar lebih bersih, aman, dan modern.Kunjungan kerja ini sekaligus menegaskan arah kebijakan pemerintah pusat yang inklusif, memastikan wilayah terluar seperti Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara tidak tertinggal dalam arus pembangunan nasional.Selama kegiatan berlangsung, situasi di Pasar Langgur terpantau aman dan tertib. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, terlihat dari banyaknya pedagang dan warga yang menyambut langsung kehadiran Wakil Presiden beserta rombongan.Pengamanan terpadu dilaksanakan oleh personel Polda Maluku, Polres Maluku Tenggara, TNI, serta Paspampres, yang memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan sesuai prosedur pengamanan VVIP.Selanjutnya Wapres dan rombongan meninggalkan Kepulauan Kei, melanjutkan agenda kunker di Provinsi Maluku Utara. PNO-12
16 Okt 2025, 13:12 WIT
Kapolda Maluku Dampingi Wakil Presiden RI Tinjau RSUD Maren H. Noho Renuat di Tual
Papuanewsonline.com, Tual – Selain Kota Ambon, kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, juga melakukan kunjungan kerja di kota Tual, Rabu (15/10/2025).Kunjungan Wapres bersama rombongan di provinsi Maluku sejak Selasa kemarin didampingi langsung oleh Kapolda Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku.Di Tual, Wapres Gibran bersama rombongan meninjau fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Maren H. Noho Renuat. Peninjaun dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas hingga tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat di wilayah kepulauan.Di RSUD Maren H. Noho Renuat, Wapres Gibran bersama rombongan tampak meninjau berbagai fasilitas rumah sakit, mulai dari ruang perawatan, instalasi gawat darurat (IGD), hingga laboratorium medis. Wapres tampak berdialog langsung dengan Direktur RSUD, dokter, dan tenaga kesehatan untuk mengetahui kebutuhan serta tantangan pelayanan kesehatan di daerah kepulauan seperti Kota Tual.“Pemerintah pusat terus mendorong peningkatan fasilitas dan kualitas layanan kesehatan di seluruh daerah, termasuk di wilayah-wilayah kepulauan. Kita ingin memastikan bahwa masyarakat di Maluku memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai,” ungkap Wapres Gibran dalam arahannya.Kapolda Maluku Irjen Prof. Dadang Hartanto yang turut mendampingi Wapres selama kegiatan menegaskan, Polri berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat sektor kesehatan melalui jaminan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.“Kami siap memastikan setiap kegiatan pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan, berjalan aman, tertib, dan lancar. Stabilitas keamanan merupakan fondasi utama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam pelayanan kesehatan,” tegas Kapolda Maluku.Kapolda menambahkan, sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan tenaga kesehatan sangat penting dalam memperkuat sistem layanan publik di wilayah kepulauan. Polri, kata Kapolda, tidak hanya berperan dalam aspek pengamanan, tetapi juga dalam memberikan dukungan sosial serta memastikan keamanan bagi tenaga kesehatan yang bekerja di daerah terpencil.“Dengan situasi yang kondusif, rumah sakit dapat beroperasi optimal, tenaga medis bisa bekerja dengan tenang, dan masyarakat mendapat pelayanan yang layak. Ini menjadi komitmen kami bersama pemerintah daerah untuk terus hadir melayani,” ujarnya.Pada kesempatan itu, Kapolda menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan kegiatan dan menegaskan pentingnya menjaga kesiapsiagaan dalam setiap agenda kenegaraan di wilayah Maluku.“Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Polri akan terus berkomitmen mendukung seluruh program pemerintah, terutama yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat seperti kesehatan dan pendidikan,” pungkasnya. PNO-12
16 Okt 2025, 12:58 WIT
Pemkab Mimika Fokus Wujudkan Pelayanan Dasar yang Merata: FGD Evaluasi SPM dan Dana Otsus
Papuanewsonline.com, Timika — Dalam
upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan memastikan pelayanan dasar
menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar Forum
Group Discussion (FGD) bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu
(15/10/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi besar Pemkab Mimika untuk mendorong
penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai sektor, sekaligus
mengevaluasi penyerapan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan
Infrastruktur (DTI) tahap kedua tahun anggaran 2025. FGD tersebut diinisiasi oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika, dengan tujuan memperkuat
komitmen setiap OPD dalam menjalankan program prioritas yang berorientasi pada
pelayanan publik, terutama bagi Orang Asli Papua (OAP). Kepala Bappeda Mimika, Yohana
Paliling, menjelaskan bahwa sebanyak 21 OPD saat ini tengah menyiapkan laporan
capaian kinerja Dana Otsus tahap kedua.
Laporan tersebut wajib diselesaikan dan diunggah ke dalam sistem paling lambat bulan
November, sebagai syarat utama untuk pencairan tahap ketiga. “Target penyerapan minimal yang
harus dicapai adalah 70 persen. Kalau satu OPD saja belum mencapai target, maka
dana tahap berikutnya tidak bisa ditransfer ke kas daerah,” tegas Yohana. Ia juga mengungkapkan, hingga dua
minggu sebelumnya, total penyerapan Dana Otsus dan DTI Mimika baru mencapai 49
persen. Karena itu, pihaknya mendorong seluruh OPD untuk mempercepat proses
pelaporan dan realisasi program di lapangan. Total Dana Otsus dan DTI
Kabupaten Mimika tahun 2025 mencapai Rp196,1 miliar lebih, yang dialokasikan
untuk mendukung berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan,
ekonomi masyarakat, dan infrastruktur dasar. Sementara itu, Wakil Bupati
Mimika, Emanuel Kemong, menegaskan bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) merupakan tolok ukur utama dalam mengukur keberhasilan kinerja pemerintah
daerah.
Ia meminta setiap OPD untuk menempatkan SPM sebagai panduan utama dalam
penyusunan dan pelaksanaan program. “FGD ini penting bukan hanya
untuk urusan administrasi, tetapi untuk menilai sejauh mana pelayanan dasar
pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Wabup Kemong. Menurutnya, program yang
dijalankan harus benar-benar prioritas, mendesak, dan berdampak langsung bagi
masyarakat, khususnya bagi OAP yang tinggal di wilayah perkotaan, pegunungan,
maupun pesisir. “Kita ingin melihat hasil nyata
di lapangan — bukan hanya angka serapan, tetapi perubahan positif di bidang
pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur,” tambahnya. Melalui forum ini, Pemkab Mimika
juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan akuntabilitas dalam
pengelolaan Dana Otsus.
Setiap OPD diminta untuk lebih terbuka dalam pelaporan kegiatan dan
mengutamakan transparansi agar dana yang dikelola benar-benar tepat sasaran. Kepala Bappeda Mimika berharap
FGD ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, terutama yang menyangkut
pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur publik. “Dana Otsus bukan hanya soal
anggaran, tapi juga amanah besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat
Papua. Karena itu, semua program harus memberikan manfaat langsung dan
berkelanjutan,” tegas Yohana. Dengan dorongan kuat dari Bupati
dan Wakil Bupati Mimika, serta koordinasi yang intensif antara Bappeda dan OPD
teknis, Pemkab Mimika optimistis dapat mencapai target penyerapan Dana Otsus
minimal 70 persen pada akhir November mendatang.
Langkah ini diharapkan mempercepat pencairan tahap ketiga serta memperkuat
komitmen pemerintah dalam mewujudkan pelayanan dasar yang merata dan
berkualitas di seluruh wilayah Mimika. Penulis: Jidan
Editor: GF
16 Okt 2025, 01:59 WIT
Pemkab Mimika Gelar FGD Evaluasi Dana Otsus 2025: Kejar Target Penyerapan 70 Persen
Papuanewsonline.com, Timika — Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Mimika terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan Dana
Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahun anggaran
2025. Melalui Forum Group Discussion (FGD) yang digelar pada Rabu (15/10/2025),
Pemkab Mimika melakukan evaluasi menyeluruh terhadap laporan penyerapan dana
tahap kedua sebagai langkah strategis menuju pencairan tahap ketiga. Kegiatan ini menjadi ajang
penting bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menilai capaian
kinerja program yang didanai oleh Otsus, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan
anggaran benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya Orang
Asli Papua (OAP). Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika, Yohana Paliling, menjelaskan bahwa
sebanyak 21 OPD saat ini sedang menyiapkan laporan capaian kinerja Dana Otsus
tahap kedua.
Laporan tersebut wajib diserahkan ke dalam sistem pelaporan paling lambat bulan
November, dengan target penyerapan minimal 70 persen. “Total Dana Otsus dan DTI Mimika
tahun 2025 mencapai Rp196,1 miliar lebih. Kami dorong setiap OPD bergerak cepat
agar tidak ada yang tertinggal dari target, karena keterlambatan satu OPD dapat
menghambat pencairan dana secara keseluruhan,” jelas Yohana. Ia menegaskan, mekanisme
penilaian penyerapan Dana Otsus dilakukan secara kolektif per kabupaten, bukan
per OPD. Artinya, jika masih ada satu OPD yang belum mencapai target, maka transfer
dana tahap berikutnya tidak akan dilakukan ke kas daerah. “Dua minggu lalu, posisi
penyerapan kita baru sekitar 49 persen. Masih ada waktu untuk memperbaikinya
agar bisa mencapai angka ideal di atas 70 persen,” tambahnya. Dalam kesempatan yang sama, Wakil
Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menegaskan bahwa forum evaluasi ini bukan hanya
formalitas administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk mengukur
kinerja pelayanan publik. Ia meminta seluruh pimpinan OPD agar mempercepat
realisasi penggunaan Dana Otsus dan DTI sesuai dengan perencanaan yang telah
ditetapkan. “Program yang dijalankan harus
benar-benar prioritas dan berdampak langsung bagi masyarakat. Jangan hanya
fokus pada serapan anggaran, tetapi pastikan juga manfaatnya dirasakan oleh
masyarakat di kota, pegunungan, maupun wilayah pesisir,” tegas Wabup Kemong. Ia menambahkan, Pemerintah
Kabupaten Mimika berkomitmen menjaga akuntabilitas dan efektivitas penggunaan
Dana Otsus dengan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat mendorong
pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan
ekonomi, dan infrastruktur dasar. FGD evaluasi Dana Otsus ini juga
menjadi momentum bagi Pemkab Mimika untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.
Setiap OPD diharapkan mampu mengidentifikasi hambatan teknis dan administratif
yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran, sekaligus mencari solusi konkret
agar dana tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal sebelum batas waktu yang
ditetapkan. Yohana Paliling juga menekankan
pentingnya integrasi laporan kinerja dengan output dan outcome program, agar
evaluasi tidak hanya berbasis angka serapan, tetapi juga hasil nyata di
lapangan. “Dana Otsus adalah amanah besar
bagi Papua. Karena itu, akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan harus
menjadi perhatian utama. Kita ingin agar setiap program benar-benar menyentuh
kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya. Dengan komitmen dan sinergi yang
kuat antara Pemkab Mimika, Bappeda, serta seluruh OPD, diharapkan target
penyerapan 70 persen Dana Otsus tahap kedua dapat tercapai tepat waktu,
sehingga pencairan tahap ketiga bisa segera dilakukan demi kelancaran program
pembangunan daerah. Penulis: Jidan
Editor: GF
16 Okt 2025, 01:56 WIT
Pemkab Mimika dan Ditjen Pajak Teken PKS OP4D, Sinergi Strategis Tingkatkan Penerimaan Daerah
Papuanewsonline.com, Mimika — Dalam
upaya memperkuat basis penerimaan daerah dan meningkatkan transparansi
pengelolaan keuangan publik, Pemerintah Kabupaten Mimika resmi menandatangani
Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D)
bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI, Selasa
(15/10/2025). Penandatanganan perjanjian yang
berlangsung di Gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika ini menjadi
momentum penting bagi Pemkab Mimika dalam mendorong efisiensi pemungutan pajak,
baik di tingkat pusat maupun daerah.
Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pejabat dari Pemkab Mimika dan perwakilan
Ditjen Pajak yang menyatakan komitmen kuat untuk mewujudkan tata kelola pajak
yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan. Dalam sambutannya, Bupati Mimika,
Johannes Rettob, menyampaikan bahwa kerja sama ini bukan sekadar formalitas
administratif, melainkan langkah strategis untuk memperkuat sistem fiskal
daerah. “Melalui sinergi dengan Ditjen
Pajak, kami berharap pengelolaan pajak di Mimika menjadi lebih transparan,
terintegrasi, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dengan begitu, setiap
rupiah pajak yang terkumpul benar-benar menjadi modal untuk pembangunan daerah,”
tegas Bupati Johannes. Ia menambahkan bahwa PKS OP4D
akan membantu Pemkab Mimika dalam memperluas basis data pajak, meningkatkan
kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah
(PAD) melalui integrasi sistem dan pertukaran informasi dengan pemerintah
pusat. Dalam kerja sama ini, beberapa
poin penting menjadi fokus bersama antara Pemkab Mimika dan Ditjen Pajak.
Pertama, pertukaran data dan informasi pajak akan dilakukan secara berkala
untuk memastikan keakuratan basis data wajib pajak. Kedua, akan dilakukan peningkatan
kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemkab Mimika, khususnya di
sektor pajak dan retribusi daerah. Selain itu, kerja sama ini juga
menekankan penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran
perpajakan. Hal ini diharapkan dapat menutup celah kebocoran pajak yang selama
ini kerap menjadi tantangan di berbagai daerah. “Kami percaya, dengan sistem yang
lebih terbuka dan sinergi lintas instansi, potensi kebocoran pajak dapat
ditekan dan pendapatan daerah bisa meningkat signifikan,” ujar salah satu
perwakilan dari Ditjen Pajak. Melalui penandatanganan PKS OP4D,
Pemkab Mimika menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola keuangan
daerah yang transparan dan akuntabel.
Kolaborasi ini juga diharapkan menjadi model percontohan bagi daerah lain di
Tanah Papua dalam mengembangkan inovasi kebijakan fiskal yang efektif dan
berintegritas. Sinergi dengan Ditjen Pajak juga
menjadi langkah nyata dalam mendukung transformasi digital di bidang perpajakan,
yang memungkinkan proses administrasi dan pelaporan dilakukan lebih cepat,
efisien, dan terukur. “Ini adalah momentum penting
untuk membawa Mimika ke arah yang lebih maju, di mana pengelolaan pajak bukan
sekadar kewajiban, tetapi instrumen pembangunan yang berkeadilan,” tutup Bupati
Johannes Rettob. Penulis: Jidan Editor: GF
16 Okt 2025, 01:52 WIT
Petugas Palang Puskesmas Atuka! Tuntut Transparansi Anggaran dan Pergantian Kepala Puskesmas
Papuanewsonline.com, Timika —Suasana
tegang menyelimuti Puskesmas Atuka, Distrik Mimika Tengah, pada Rabu
(15/10/2025). Sejumlah petugas kesehatan melakukan aksi pemalangan kantor
sebagai bentuk kekecewaan terhadap pimpinan mereka. Aksi ini menjadi sorotan
publik karena menyinggung isu sensitif: transparansi anggaran dan ketimpangan
kebijakan dalam pelayanan kesehatan. Para petugas menempelkan sejumlah
poster dan karton bertuliskan tuntutan di dinding dan jendela puskesmas.
Tertulis antara lain, “Kepala Puskesmas Harus Diganti,” dan “Kami
Minta Penjelasan Kenapa Uang TPP Dipotong.” Tulisan-tulisan itu menjadi
simbol kemarahan dan keputusasaan para tenaga medis yang merasa tidak dihargai. Para petugas mengaku kecewa
dengan kebijakan pimpinan puskesmas yang dianggap tidak transparan dalam
pengelolaan dana operasional dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
Mereka menilai, tidak ada penjelasan resmi mengenai pemotongan tunjangan yang
mereka alami, padahal seluruh staf tetap aktif melaksanakan tugas di lapangan. “Kami sudah bekerja sesuai
tanggung jawab, tapi gaji dan tunjangan kami justru dipotong tanpa alasan yang
jelas,” ujar salah satu petugas yang enggan disebutkan namanya. Selain itu, mereka mendesak agar semua
dana operasional puskesmas diumumkan secara terbuka, sehingga setiap petugas
mengetahui alokasi dan penggunaannya. Bagi mereka, transparansi adalah kunci
untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan kinerja layanan kesehatan di
wilayah pedalaman. Isu lain yang turut disorot
adalah keberadaan Sekretariat Puskesmas Atuka yang berada di Kota Timika, jauh
dari lokasi pelayanan masyarakat. Para petugas menilai hal ini tidak efisien
dan hanya memboroskan anggaran. “Sekretariat di kota tidak ada
manfaatnya bagi pelayanan di kampung. Kami butuh fasilitas yang langsung
mendukung masyarakat, bukan birokrasi di kota,” kata salah seorang petugas
lainnya. Mereka juga meminta agar speedboat
puskesmas selalu tersedia dan berada di lokasi kerja, karena transportasi air
merupakan sarana utama untuk menjangkau warga di wilayah terpencil. Sering
kali, pelayanan kesehatan terhambat karena speedboat tidak berada di tempat
atau tidak berfungsi dengan baik. Sebagai puncak tuntutan, para
petugas mendesak Bupati dan Wakil Bupati Mimika, serta Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Mimika, untuk segera mengganti Kepala Puskesmas Atuka, Lia Tahitu. Mereka menilai, pergantian
pimpinan adalah langkah paling realistis untuk mengembalikan kepercayaan dan
memperbaiki sistem kerja yang dinilai sudah tidak sehat. “Kami tidak ingin konflik terus
berlarut. Kami hanya ingin pimpinan yang bisa mendengarkan, jujur, dan mau
melibatkan semua pihak, termasuk OAP,” tegas perwakilan petugas dalam aksi
tersebut. Aksi ini juga menjadi refleksi
dari tuntutan Orang Asli Papua (OAP) agar lebih dilibatkan dalam proses
pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran publik di sektor kesehatan. Hingga berita ini diterbitkan, Kepala
Puskesmas Atuka, Lia Tahitu, belum memberikan tanggapan resmi atas aksi
pemalangan dan berbagai tuntutan tersebut.
Tim Papua News Online masih berupaya menghubungi pihak terkait, termasuk Dinas
Kesehatan Kabupaten Mimika, untuk mendapatkan klarifikasi dan penjelasan lebih
lanjut.
Sementara itu, suasana di lokasi
pemalangan masih kondusif. Para petugas tetap berjaga di area puskesmas sambil
menunggu respons dari pemerintah daerah dan dinas terkait. Penulis: Jidan
Editor: GF
16 Okt 2025, 01:47 WIT
Menko Polkam Tegaskan AI Sebagai Instrumen Strategis Nasional: Dorong Aparatur Kuasai Teknologi
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus
berinovasi menghadapi tantangan era digital. Kali ini, langkah nyata tersebut
diwujudkan melalui kegiatan “Sosialisasi dan Pengenalan Artificial Intelligence
(AI) bagi Aparatur Kemenko Polkam” yang digelar di kantor Kemenko Polkam,
Jakarta, Selasa (14/10/2025). Acara ini dipimpin langsung oleh Menteri
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago,
didampingi Wakil Menteri Koordinator, Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus.
Keduanya menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam
memperkuat sistem tata kelola politik dan keamanan nasional. “Penguasaan teknologi Artificial
Intelligence bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi sudah menjadi tanggung
jawab strategis bangsa. Kita tidak boleh tertinggal dalam pemanfaatan AI untuk
mendukung kebijakan publik yang cerdas dan responsif,” tegas Menko Polkam
Djamari Chaniago dalam arahannya. Menko Polkam menjelaskan bahwa AI
harus ditempatkan sebagai instrumen utama dalam memperkuat ketahanan informasi,
koordinasi lintas sektor, dan analisis kebijakan strategis. Melalui pemanfaatan
teknologi berbasis data ini, pemerintah diharapkan dapat mempercepat proses
pengambilan keputusan dan meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap potensi
gangguan politik maupun keamanan. “AI dapat membantu kita membaca
pola ancaman lebih cepat, mengidentifikasi risiko secara akurat, dan merumuskan
kebijakan yang lebih adaptif. Dengan begitu, kita dapat mencegah krisis sejak
dini,” tambahnya. Wamenko Polkam Lodewijk F. Paulus
turut menegaskan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung
penerapan AI di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, teknologi tidak akan
bermanfaat optimal tanpa kapasitas SDM yang memahami prinsip etika, keamanan
data, dan tata kelola digital. “Transformasi digital bukan
sekadar soal perangkat lunak, tetapi soal kesiapan mindset aparatur. AI akan
efektif jika digunakan oleh birokrat yang paham arah kebijakan dan tanggung
jawab nasional,” ujar Lodewijk. Sosialisasi ini menghadirkan dua
narasumber utama: Pengamat Teknologi Informasi Yono Reksoprodjo dan Tenaga Ahli
Utama Badan Komunikasi Pemerintah Wahyu Andrianto.
Keduanya membahas potensi penerapan AI di bidang pemerintahan, mulai dari
analisis big data, penguatan keamanan siber, hingga otomatisasi proses
administrasi. Dalam pemaparannya, Yono
menyoroti pentingnya membangun sistem AI yang transparan, akuntabel, dan
berpihak pada kepentingan publik. Sementara Wahyu menjelaskan bagaimana
integrasi AI dapat mempercepat komunikasi dan respon kebijakan antarinstansi,
terutama dalam menghadapi isu strategis yang membutuhkan koordinasi cepat. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekretaris
Kemenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, Deputi Bidang Koordinasi Politik
Dalam Negeri Mayjen TNI Heri Wiranto, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar
Negeri Dubes Mohammad K. Koba, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan
Kesatuan Bangsa Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, serta para Staf Ahli dan
pejabat eselon II. Kehadiran para pejabat tinggi ini
menunjukkan dukungan penuh terhadap agenda transformasi digital di lingkungan
Kemenko Polkam, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam mengadopsi
teknologi modern untuk memperkuat sistem keamanan nasional yang tangguh dan
adaptif terhadap perubahan zaman. Menutup kegiatan, Menko Polkam
menyampaikan bahwa penguasaan AI adalah bagian dari upaya membangun pemerintahan
yang cerdas, transparan, dan berorientasi pada solusi cepat berbasis data. “Ke depan, tantangan keamanan
nasional tidak hanya datang dari aspek fisik, tetapi juga dari ruang digital.
Karena itu, penguasaan AI harus menjadi bagian dari budaya kerja baru di
Kemenko Polkam,” pungkas Djamari. Dengan terselenggaranya
sosialisasi ini, Kemenko Polkam berharap seluruh aparatur mampu beradaptasi
terhadap perubahan teknologi dan terus meningkatkan kapasitasnya dalam
menghadapi dinamika politik, hukum, dan keamanan yang semakin kompleks di era
digital. (GF)
16 Okt 2025, 01:39 WIT
Kemenko Polkam Dorong Transparansi Demokrasi Lewat Publikasi Indeks Demokrasi Indonesia 2024
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) kembali
menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sistem demokrasi nasional melalui
keterbukaan informasi publik. Dalam upaya tersebut, Kemenko Polkam menggelar Rapat
Koordinasi Penyusunan Publikasi Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun
2024, yang diselenggarakan di Jakarta pada Selasa (14/10/2025). Rapat ini dipimpin langsung oleh Plh.
Asisten Deputi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam, Themy Usman, dan
dihadiri oleh berbagai perwakilan dari kementerian, lembaga, dan instansi
terkait. Forum ini menjadi langkah penting dalam memfinalisasi dan
mempublikasikan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2024, yang akan
dituangkan dalam bentuk buku resmi. “Sebagai pengampu Indeks
Demokrasi Indonesia, Kemenko Polkam memiliki tanggung jawab strategis dalam
memastikan transparansi dan akuntabilitas capaian demokrasi nasional,” tegas Themy
Usman saat membuka kegiatan tersebut. Menurut Themy, IDI 2024 tidak
hanya menjadi alat ukur perkembangan demokrasi, tetapi juga bagian penting dari
strategi pembangunan jangka panjang Indonesia. Ia menegaskan, publikasi IDI
merupakan wujud nyata dari keterbukaan informasi publik yang mendukung salah
satu indikator dalam Program Prioritas Nasional Ke-1, yakni Penguatan Ideologi
Pancasila, Demokrasi, dan HAM. “Pembangunan demokrasi telah
ditetapkan sebagai salah satu dari delapan misi besar dalam Undang-Undang Nomor
59 Tahun 2024 tentang RPJP 2025–2045. Artinya, IDI bukan sekadar angka, tapi
arah bagi seluruh elemen bangsa dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia,”
jelas Themy. Lebih lanjut, ia menjelaskan
bahwa hasil pengukuran IDI 2024 akan dijadikan dokumen evaluasi penting untuk
melihat capaian demokrasi nasional, termasuk efektivitas kebijakan publik dan
dinamika kehidupan politik masyarakat di tingkat daerah maupun pusat. Dalam forum tersebut, sejumlah
peserta rapat turut menyoroti pentingnya hasil IDI menjadi bahan evaluasi
kebijakan pemerintah. Data yang dihasilkan tidak hanya merekam dinamika
demokrasi secara nasional, tetapi juga menggambarkan variasi kualitas demokrasi
di setiap provinsi. Kemenko Polkam berharap publikasi
ini dapat menjadi rujukan akademis dan praktis bagi berbagai pihak—mulai dari
pengambil kebijakan, lembaga riset, hingga masyarakat luas—untuk memahami
kondisi nyata demokrasi di Indonesia. “Publikasi IDI ini akan menjadi
dokumen referensi bagi banyak pihak. Dari sini, pemerintah bisa menyusun
strategi perbaikan, sementara masyarakat dapat menilai sejauh mana hak-hak
politik mereka terjamin,” lanjut Themy. Selain itu, keterlibatan berbagai
pemangku kepentingan dalam penyusunan laporan ini menjadi bukti nyata sinergi
antar lembaga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang partisipatif. Menutup arahannya, Themy
menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya menjaga keterbukaan informasi
publik sebagai pilar utama demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. “Keterbukaan informasi bukan
hanya bentuk tanggung jawab, tapi juga cara pemerintah membangun kepercayaan
rakyat. Demokrasi tidak bisa tumbuh tanpa transparansi dan partisipasi
masyarakat,” ujar Themy menegaskan. Melalui publikasi Indeks
Demokrasi Indonesia 2024 ini, Kemenko Polkam berharap agar seluruh elemen
bangsa dapat berpartisipasi aktif dalam memperkuat demokrasi yang inklusif,
adil, dan berkeadaban. (GF)
16 Okt 2025, 01:37 WIT
Kondisi Puskesmas Atuka Kian Memprihatinkan, Warga Minta Pemerintah Turun Tangan Segera
Papuanewsonline.com, Mimika – Suasana
di Puskesmas Atuka, Kabupaten Mimika, kini tampak jauh dari kata layak.
Bangunan puskesmas yang menjadi satu-satunya fasilitas kesehatan di wilayah
tersebut mengalami kerusakan parah. Atap bocor di berbagai ruangan, dinding
retak, hingga fasilitas penunjang yang tidak lagi memadai, membuat pelayanan
kesehatan menjadi terhambat. Keluhan datang dari tenaga medis
yang setiap hari harus berjuang memberikan layanan di tengah kondisi sarana
yang tidak mendukung. Air hujan yang masuk melalui atap bocor sering membasahi
ruangan perawatan dan ruang tunggu pasien, sementara beberapa peralatan medis
tak lagi bisa digunakan dengan optimal akibat lembab dan rusak. “Kami tidak bisa memberikan
pelayanan kesehatan yang maksimal dengan kondisi bangunan seperti ini,” ungkap Karel
Mapupia, perawat Puskesmas Atuka, kepada Papua News Online.
“Atap bocor, dinding retak, bahkan beberapa bagian plafon sudah hampir roboh.
Kami khawatir ini membahayakan pasien maupun petugas.” Puskesmas Atuka selama ini
menjadi tumpuan masyarakat dari berbagai kampung di wilayah sekitar. Namun,
kondisi bangunan yang kian rusak membuat aktivitas pelayanan sering kali
terganggu, terutama saat musim hujan. Petugas medis terpaksa harus memindahkan
pasien dan peralatan setiap kali hujan deras mengguyur. Dalam beberapa
kesempatan, kegiatan imunisasi dan pelayanan ibu hamil pun tertunda karena
ruangan tak bisa digunakan. “Kami sering kesulitan saat
melakukan tindakan medis, karena ruangan bocor dan air masuk ke mana-mana.
Kadang listrik juga padam, jadi kami harus pakai senter untuk melayani pasien,”
tambah salah satu bidan yang enggan disebutkan namanya. Kondisi ini memicu keprihatinan
masyarakat Atuka. Mereka menilai bahwa pemerintah daerah kurang memperhatikan
kebutuhan dasar kesehatan di wilayah terpencil seperti Atuka. Warga berharap
agar Pemkab Mimika segera mengalokasikan anggaran renovasi dan memperbaiki
seluruh fasilitas yang rusak. “Kami masyarakat Atuka hanya
ingin tempat berobat yang layak. Jangan tunggu sampai bangunannya roboh baru
diperbaiki,” ujar Yulianus Kobak, tokoh masyarakat Atuka. Selain perbaikan fisik, warga
juga meminta agar pemerintah meningkatkan ketersediaan obat-obatan dan
peralatan medis yang memadai. Menurut mereka, pelayanan kesehatan yang layak
adalah hak setiap warga negara tanpa memandang lokasi tempat tinggal. Puskesmas Atuka menjadi contoh
nyata ketimpangan layanan kesehatan antara wilayah kota dan pedalaman. Padahal,
tenaga medis di sana telah bekerja keras untuk tetap melayani masyarakat dengan
segala keterbatasan. Aktivis kesehatan lokal bahkan
menilai bahwa kondisi seperti ini menunjukkan perlunya pengawasan anggaran
kesehatan yang lebih ketat. Mereka menekankan bahwa pemerintah pusat maupun
daerah harus memastikan pembangunan fasilitas kesehatan berjalan merata dan
tidak hanya terfokus di wilayah perkotaan. “Kesehatan adalah kebutuhan
dasar. Kalau puskesmas saja bocor dan tidak layak, bagaimana masyarakat bisa
mendapatkan layanan yang baik?” ujar seorang aktivis dari komunitas kesehatan
Mimika. Hingga berita ini diterbitkan,
belum ada keterangan resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika terkait
rencana renovasi Puskesmas Atuka. Namun masyarakat berharap agar pemerintah
segera melakukan peninjauan lapangan dan mengambil langkah konkret. Warga Atuka percaya, dengan
perhatian dan tindakan cepat dari pemerintah, pelayanan kesehatan dapat kembali
berjalan dengan baik dan masyarakat bisa merasa aman serta nyaman saat berobat. Penulis: Hendrik Editor: GF
16 Okt 2025, 01:34 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
