Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Kapolda Maluku Pimpin Upacara Wisuda Purna Bakti Personel dan ASN Polri
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menggelar upacara Wisuda Purna Bhakti personel dan ASN Polda Maluku yang bertempat di ruang loby Markas Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Rabu (22/10/25). Upacara pelepasan personel dan ASN Polri yang memasuki masa pensiun tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si.Hadir dalam upacara tersebut Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H, Irwasda Kombes Pol. Marthin Luther Hutagaol S.I.K dan seluruh Pejabat Utama Polda Maluku dan Kapolresta Ambon.Personel Polri dan ASN di lingkup Polda Maluku yang purna tugas berjumlah 25 orang. 19 diantaranya anggota Polri dan 6 lainnya ASN Polda Maluku.Kapolda pada kegiatan itu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh personel dan ASN yang memasuki masa pensiun atas jasa dan pengabdian serta dedikasinya kepada Polri, khususnya Polda Maluku."Kami menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan loyalitasnya yang selama ini diberikan kepada Polri khususnya Polda Maluku," ungkap Kapolda.Kepada seluruh personel yang purna tugas tahun 2025, Kapolda mengingatkan untuk selalu menjaga nama baik Polri di tengah masyarakat. "Jadilah panutan di tengah-tengah masyarakat. Tetap jadi insan Rastra Sewakottama, Abdi Utama daripada nusa dan bangsa," tegasnya. PNO-12
24 Okt 2025, 07:16 WIT
Anev Program Kerja Bersama, Wakapolda Maluku: Wujudkan Polri Presisi di Daerah
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku terus memperkuat langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola kepolisian yang efektif dan berdampak bagi masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) Program Kerja Bersama yang dipimpin langsung oleh Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H., bertempat di Ruang Vicon Lantai 2 Mapolda Maluku, Rabu (22/10/2025) pukul 13.30 WIT.Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, antara lain Karoops, Karorena, Kabid TIK, serta para operator dan tim kerja Program Kerja Bersama. Sementara para Kapolres dan Kapolresta jajaran mengikuti kegiatan ini secara virtual dari masing-masing wilayah melalui fasilitas video conference.Dalam arahannya, Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni menegaskan bahwa kegiatan Anev ini merupakan instrumen penting untuk memastikan seluruh program kerja yang telah ditetapkan oleh Kapolda Maluku berjalan efektif, terukur, dan tepat sasaran.“Program prioritas ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan panduan strategis bagi seluruh satuan kerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjaga stabilitas keamanan, serta mendukung program pembangunan pemerintah daerah,” tegas Brigjen Thobroni.Lebih lanjut, Wakapolda menjelaskan bahwa empat fokus utama Program Prioritas Polda Maluku menjadi bahasan utama dalam kegiatan Anev kali ini, yakni:Bersama menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat, dengan memperkuat sinergitas antara fungsi operasional dan pembinaan masyarakat.Pelayanan kepolisian dan penegakan hukum yang prima, berbasis profesionalitas dan keadilan.Peran aktif mendukung program pemerintah, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan dan ketahanan sosial masyarakat Maluku.Pembinaan sumber daya kepolisian guna membentuk personel yang bermoral, profesional, modern, dan humanis.Wakapolda juga menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja di setiap satuan fungsi agar program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia mengingatkan agar setiap pimpinan satuan lebih proaktif dalam menemukan solusi atas hambatan di lapangan dan memperkuat koordinasi lintas fungsi untuk mencapai target kinerja optimal.“Seluruh capaian yang sudah diperoleh agar terus ditingkatkan, dan terhadap kendala yang muncul di lapangan segera dilakukan langkah-langkah korektif. Anev ini menjadi ruang refleksi dan penegasan kembali arah kebijakan Polda Maluku menuju Polri yang Presisi,” ujar Brigjen Pol Imam Thobroni.Melalui kegiatan Anev ini, Polda Maluku meneguhkan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional dan adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat, sejalan dengan semangat Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) yang menjadi arah kebijakan Polri di seluruh Indonesia. PNO-12
24 Okt 2025, 07:08 WIT
Tupoksi Tepat, Pelayanan Lebih Cepat! Pemkab Mimika Gelar FGD Perangkat Daerah
Papuanewsonline.com, Timika —
Pemerintah Kabupaten Mimika terus memperkuat tata kelola pemerintahan dengan
melakukan pembenahan terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) setiap perangkat
daerah. Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan
asistensi penyempurnaan tupoksi yang digelar oleh Bagian Organisasi Tata
Laksana (Ortal) Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika di Ballroom Hotel Grand
Tembaga, Timika, pada Rabu (23/10/2025). Kegiatan tersebut dihadiri oleh
para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat struktural, dan tim
reformasi birokrasi dari Provinsi Papua. FGD ini menjadi wadah strategis untuk
menyelaraskan kembali peran, fungsi, serta tanggung jawab tiap perangkat daerah
agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mewakili Bupati Mimika, Asisten
III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Evert Lukas Hindom, dalam
sambutannya menegaskan bahwa penyusunan dan penyempurnaan tupoksi bukan sekadar
kegiatan administratif, tetapi sebuah langkah fundamental dalam membangun
birokrasi yang profesional dan adaptif terhadap perubahan zaman. “Kita ingin memastikan bahwa
struktur pemerintahan Mimika berjalan dengan efisien, efektif, dan tepat
sasaran. Setiap OPD harus memahami perannya secara jelas, tidak tumpang tindih,
dan mampu bergerak cepat dalam merespons kebutuhan masyarakat,” ujar Evert. Ia menambahkan bahwa dengan
tupoksi yang tersusun secara akurat, koordinasi antarperangkat daerah akan
semakin solid dan sinergis. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan kecepatan,
kualitas, dan akuntabilitas pelayanan publik. “Tupoksi yang kuat dan terukur
akan menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat dan tepat. Masyarakat tidak
perlu lagi bingung ke mana harus mengadu atau mengurus keperluan tertentu
karena setiap OPD memiliki batas kewenangan yang jelas,” tegasnya. Kegiatan FGD juga diisi dengan
sesi diskusi mendalam antar-OPD yang membahas tumpang tindih kewenangan,
ketidaksesuaian struktur, serta kebutuhan penyesuaian terhadap regulasi baru
pasca-pembentukan Provinsi Papua Tengah. Kabag Reformasi Birokrasi
Provinsi Papua, Jack Yakob Okoka, yang turut hadir sebagai narasumber,
memberikan apresiasi atas inisiatif Pemkab Mimika menggelar forum tersebut.
Menurutnya, kegiatan seperti ini masih jarang dilakukan di banyak kabupaten di
Papua dan mencerminkan keseriusan Mimika dalam menata tata kelola pemerintahan
yang modern dan transparan. “Kabupaten Mimika kini berada di
bawah wilayah administrasi Provinsi Papua Tengah, sehingga penyempurnaan
tupoksi menjadi sangat penting untuk menyesuaikan dengan kebijakan dan struktur
kelembagaan yang baru,” jelas Jack. Ia juga menekankan pentingnya
pembaruan regulasi yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022
tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, agar struktur pemerintahan daerah
tidak mengalami ketimpangan atau tumpang tindih kewenangan. FGD ini tidak hanya menjadi forum
teknis, tetapi juga wadah refleksi bagi seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan
semangat kolaborasi dan profesionalisme. Para peserta secara aktif menyampaikan
masukan, berdiskusi, dan berbagi pengalaman lapangan untuk menemukan solusi
terbaik dalam penyusunan tupoksi yang relevan dengan kondisi nyata di lapangan. Evert Lukas Hindom berharap hasil
dari FGD ini dapat menjadi pijakan nyata dalam memperkuat struktur organisasi
Pemkab Mimika, sekaligus memastikan setiap perangkat daerah memiliki arah kerja
yang jelas dan terukur. “Kita ingin membangun birokrasi
yang tidak hanya tertib aturan, tetapi juga tangkas dalam melayani masyarakat.
FGD ini adalah momentum untuk memperbaiki hal-hal mendasar agar pelayanan
publik Mimika benar-benar unggul dan berdaya saing,” pungkasnya. Penulis: Jidan Editor: GF
24 Okt 2025, 00:31 WIT
E-Unggul Hadir! Layanan Beasiswa di Mimika Kini Lebih Transparan dan Efisien
Papuanewsonline.com, Timika —
Pemerintah Kabupaten Mimika terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas
layanan publik, terutama di sektor pendidikan. Melalui kolaborasi dengan Yayasan
Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK), Pemkab Mimika resmi
meluncurkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik (E-Unggul),
sebuah platform digital yang dirancang untuk mengelola program beasiswa secara
transparan, efisien, dan akuntabel. Langkah ini menandai babak baru
dalam tata kelola pendidikan di Mimika, di mana digitalisasi diharapkan mampu
meminimalisir potensi penyimpangan, mempercepat proses administrasi, serta
memastikan bantuan pendidikan tersalurkan tepat sasaran. Seminar awal implementasi
E-Unggul untuk bidang Pembangunan Manusia digelar di ruang rapat Bappeda Mimika
pada Jumat (17/10/2025). Acara tersebut dibuka oleh Staf Ahli Bupati Bidang
Ekonomi dan Pembangunan, Inosensius Yoga Pribadi, yang hadir mewakili Bupati
Mimika, Yohannes Rettob. Turut hadir Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling,
serta Deputi YPMAK Bidang Perencanaan Program Pendidikan, Kesehatan, dan
Ekonomi, Billy Korwa. Dalam sambutannya, Inosensius
Yoga Pribadi menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
merupakan salah satu prioritas utama Pemkab Mimika dalam periode pembangunan
2025–2029. Ia menyoroti bahwa selama ini pengelolaan beasiswa masih menghadapi
berbagai tantangan, seperti keterlambatan administrasi, kurangnya transparansi
data penerima, dan lemahnya akuntabilitas dalam penyaluran dana. “Kami menyadari bahwa pendidikan
adalah fondasi utama kemajuan daerah. Karena itu, sistem yang modern dan
transparan seperti E-Unggul sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah
yang dialokasikan benar-benar sampai kepada penerima yang berhak,” ujar
Inosensius. Ia juga menambahkan bahwa sistem
ini merupakan bagian dari transformasi digital pemerintahan daerah (SPBE), yang
tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memperkuat
kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pendidikan. Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia Bappeda Mimika, Regina Wenda, menjelaskan bahwa sistem
E-Unggul dirancang untuk mengintegrasikan seluruh data penerima manfaat
beasiswa dari berbagai sumber, termasuk beasiswa pemerintah daerah dan program
bantuan pendidikan lainnya. “Melalui sistem ini, proses
verifikasi penerima akan dilakukan secara lebih cepat, berbasis data valid, dan
dapat dipantau secara terbuka oleh pihak terkait,” jelas Regina. Ia menambahkan, sistem ini juga
akan memudahkan proses evaluasi dan pelaporan, sehingga pemerintah dapat
memantau dampak program beasiswa terhadap peningkatan angka partisipasi
pendidikan di Mimika. Deputi YPMAK Bidang Perencanaan
Program Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi, Billy Korwa, menyatakan bahwa YPMAK
siap memberikan dukungan teknis dan berbagi pengalaman dalam pengelolaan
program beasiswa berbasis data. “Selama ini YPMAK telah mengelola
berbagai program beasiswa dan pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi ini
diharapkan dapat memperkuat sistem dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat
di Mimika,” ujar Billy. Sementara itu, Ketua Aliansi
Pemuda Kamoro, Rafel, memberikan apresiasi terhadap inisiatif digitalisasi ini.
Menurutnya, E-Unggul adalah langkah maju menuju pemerintahan yang lebih
terbuka, efisien, dan berpihak pada masyarakat. “Kami berharap sistem ini juga
dapat memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi dan memastikan bahwa
bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya. Penerapan sistem E-Unggul di
Mimika menjadi contoh nyata sinergi antara pemerintah, lembaga sosial, dan
masyarakat lokal dalam memajukan pendidikan berbasis teknologi. Ke depan,
Pemkab Mimika berencana memperluas implementasi sistem ini ke sektor lain,
seperti kesehatan dan ekonomi, untuk membangun pemerintahan daerah yang semakin
modern dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dengan digitalisasi tata kelola
beasiswa ini, diharapkan tidak ada lagi hambatan administratif, sehingga
generasi muda Mimika dapat tumbuh sebagai sumber daya manusia unggul, berdaya
saing, dan mampu membawa perubahan positif bagi Papua. Penulis: Jidan Editor: GF
24 Okt 2025, 00:29 WIT
Pemprov Papua dan Pemkab Yapen Kolaborasi Bangun PLTMH Ramah Lingkungan di Hutan Lindung
Papuanewsonline.com, Jayapura —
Pemerintah Provinsi Papua terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung
pembangunan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Wujud nyata dari komitmen
tersebut terlihat melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Yapen dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang
memanfaatkan potensi sumber daya alam dari kawasan hutan lindung. Kerja sama tersebut resmi
dijalankan melalui penandatanganan dua Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas
Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Papua dengan Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Yapen, yang digelar di Jayapura, Selasa (21/10/2025). Dua proyek PLTMH tersebut
masing-masing akan dibangun di Kampung Ausem, Distrik Pulau Yerui, dan Kampung
Soromasen, Distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen. Kedua lokasi ini
merupakan wilayah terpencil yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses
listrik. Dalam sambutannya, Bupati
Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, menegaskan bahwa pembangunan PLTMH ini tidak
hanya berorientasi pada penyediaan energi, tetapi juga harus memperhatikan
prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. “Dengan adanya kerja sama ini,
kami menegaskan bahwa kawasan hutan yang digunakan untuk pembangunan PLTMH
tetap harus dijaga kelestariannya. Masyarakat dan pemerintah daerah wajib
memastikan bahwa tidak ada aktivitas yang merusak lingkungan di kawasan tersebut,”
ujar Bupati Arisoy. Ia juga menambahkan bahwa
keberadaan listrik dari PLTMH diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi
kesejahteraan masyarakat, terutama di kampung-kampung terpencil yang belum
tersentuh jaringan listrik konvensional. “Kehadiran listrik akan membuka
peluang ekonomi baru, meningkatkan pendidikan, dan memperbaiki kualitas hidup
warga di kampung-kampung sekitar,” tambahnya. Sementara itu, Plt Kepala Dinas
Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Aries Toteles Ap, menyampaikan
dukungan penuh terhadap upaya Pemkab Yapen dalam mewujudkan energi bersih yang
memanfaatkan sumber daya lokal secara bijak. “Kami mendukung langkah Pemkab
Yapen karena ini merupakan contoh sinergi yang baik antara pelestarian hutan
dan pemanfaatan hasilnya bagi kepentingan masyarakat. PLTMH ini adalah bukti
bahwa pembangunan berkelanjutan bisa berjalan beriringan dengan konservasi,”
ungkap Aries. Ia menjelaskan, pembangunan PLTMH
tidak hanya memberi manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menjadi wujud nyata
implementasi kebijakan energi hijau dan pengurangan emisi karbon di Provinsi
Papua. “Harapannya, proyek ini bisa
menjadi model percontohan bagi kabupaten lain di Papua dalam mengelola sumber
daya alam secara berkelanjutan dan bertanggung jawab,” tambahnya. Program PLTMH di Yapen ini juga
diharapkan menjadi langkah awal menuju kemandirian energi desa. Dengan
kapasitas listrik yang cukup, masyarakat dapat mengembangkan usaha kecil,
menghidupkan sektor ekonomi lokal, dan memperkuat ketahanan energi daerah. Kerja sama ini mencerminkan
semangat “Pembangunan Hijau Papua”, di mana pembangunan infrastruktur tidak
boleh mengorbankan kelestarian lingkungan, tetapi justru memperkuat harmoni
antara manusia dan alam. Penulis: Jidan Editor: GF
24 Okt 2025, 00:26 WIT
Gubernur Papua Dukung Penuh Audit BPK dan Ajak ASN Serta BUMD Bersikap Terbuka
Papuanewsonline.com, Jayapura — Pemerintah
Provinsi Papua menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola keuangan yang
transparan dan akuntabel dengan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan
audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan
Provinsi Papua. Pelaksanaan audit tersebut secara
resmi dimulai melalui kegiatan Entry Meeting yang dihadiri langsung oleh Gubernur
Papua, Mathius D. Fakhiri, bersama jajaran pejabat eselon II, perwakilan BUMD,
dan tim auditor BPK RI. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah
daerah untuk memperkuat budaya kerja yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab
terhadap pengelolaan keuangan publik. Dalam sambutannya, Gubernur
Mathius D. Fakhiri menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap
pelaksanaan audit BPK, sembari mengajak seluruh perangkat daerah dan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) di Papua untuk bersikap kooperatif serta terbuka
terhadap proses pemeriksaan. “Audit ini bukan sekadar
formalitas atau rutinitas tahunan. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan
hukum kita sebagai penyelenggara pemerintahan untuk memastikan setiap rupiah
uang rakyat digunakan dengan benar, transparan, dan memberikan manfaat nyata
bagi masyarakat Papua,” ujar Fakhiri. Gubernur menegaskan bahwa
pelaksanaan audit merupakan amanat konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal
23 ayat (5) UUD 1945, dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang BPK, yang memberikan kewenangan kepada lembaga tersebut untuk memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara menyeluruh. Kepala Perwakilan BPK RI Papua
dalam pemaparannya menyampaikan bahwa audit tahun ini akan difokuskan pada tiga
agenda utama, yakni: Pemeriksaan Kinerja Ketahanan
Pangan — untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan, strategi, serta program
Pemerintah Provinsi Papua dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan
selama tahun anggaran 2020 hingga semester I tahun 2025. Pemeriksaan Kepatuhan atas
Belanja Daerah — yang akan mencakup audit terhadap penggunaan APBD tahun
anggaran 2024 hingga Triwulan III 2025, guna memastikan setiap kegiatan
pembangunan berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Pemeriksaan Kepatuhan Operasional
BUMD, dengan fokus utama pada PT Irian Bhakti Papua, untuk menilai sejauh mana
perusahaan daerah tersebut menerapkan prinsip good corporate governance dalam
operasionalnya. Dalam arahannya, Gubernur Fakhiri
menekankan bahwa pemeriksaan oleh BPK tidak boleh dipandang sebagai ancaman,
melainkan sebagai sarana introspeksi dan pembelajaran bagi seluruh jajaran
pemerintah daerah. “Kita harus menjadikan hasil
audit sebagai cermin untuk memperbaiki diri. Jika ada catatan dari BPK, segera
tindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan. Karena pada akhirnya, tujuan
kita adalah membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan dipercaya
publik,” tegas Fakhiri. Ia juga mengingatkan seluruh
pimpinan OPD agar memberikan dukungan penuh kepada tim auditor, termasuk dengan
menyediakan data, dokumen, serta akses informasi yang lengkap dan tepat waktu. Selain itu, Gubernur berharap
agar hasil audit nantinya dapat menjadi dasar untuk memperkuat sistem
pengawasan internal serta memperbaiki mekanisme perencanaan dan pelaksanaan
anggaran, agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan daerah. Pelaksanaan audit BPK RI ini
menjadi bagian penting dari upaya Pemprov Papua mewujudkan pemerintahan yang
bersih dan berintegritas tinggi. Dengan pengawasan yang baik dan komitmen kuat
dari seluruh jajaran ASN, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat
memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, peningkatan
pelayanan publik, serta efektivitas pembangunan daerah. “Kami ingin agar Papua dikenal
bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena tata kelola
pemerintahannya yang transparan dan akuntabel. Ini adalah wujud nyata semangat
reformasi birokrasi yang terus kami dorong,” pungkas Gubernur Fakhiri menutup
sambutannya. Penulis: Jid Editor: GF
24 Okt 2025, 00:23 WIT
Pemprov Papua Gandeng OJK dan Perbankan Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Kolaborasi KUR
Papuanewsonline.com, Jayapura — Pemerintah
Provinsi Papua terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian daerah.
Melalui kerja sama strategis dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga perbankan
nasional, Pemprov Papua kini gencar mendorong realisasi program Kredit Usaha
Rakyat (KUR) sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi rakyat di Bumi
Cenderawasih. Momentum penting itu ditandai
dengan Acara Akad Massal KUR Nasional Tahun 2025, yang digelar secara serentak
di seluruh Indonesia, termasuk di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, pada Selasa
(21/10/2025). Acara tersebut melibatkan lebih dari 800.000 debitur secara
nasional, dengan 145 pelaku UMKM Papua ikut berpartisipasi mewakili berbagai
sektor produktif seperti pertanian, perikanan, perdagangan tradisional, serta
industri rumahan. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur
Papua Aryoko Rumaropen menegaskan bahwa program KUR bukan sekadar penyaluran
modal usaha, tetapi juga merupakan upaya komprehensif untuk membangun
kemandirian ekonomi masyarakat Papua. “Pemerintah tidak hanya mendorong
masyarakat untuk mengakses kredit, tetapi juga memastikan adanya pendampingan,
pelatihan, serta fasilitasi pemasaran, agar pelaku UMKM di Papua semakin kuat
dan mandiri,” ujar Aryoko Rumaropen di hadapan peserta akad massal. Ia menambahkan, kolaborasi antara
pemerintah, perbankan, dan OJK menjadi kunci dalam memastikan penyaluran KUR
tepat sasaran, sekaligus membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dan
berkeadilan. Dengan demikian, setiap pelaku usaha kecil tidak hanya mendapatkan
akses permodalan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengelola dan
mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Menurut Aryoko, potensi ekonomi
Papua sangat besar, terutama di sektor-sektor berbasis sumber daya alam seperti
pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan lokal. Namun, sebagian besar
pelaku usaha masih menghadapi kendala modal dan minimnya literasi keuangan. Program KUR diharapkan menjadi jembatan
antara perbankan dan masyarakat akar rumput, sehingga pelaku UMKM tidak lagi
bergantung pada sumber pembiayaan informal yang sering kali memberatkan. “Kami ingin agar setiap pelaku
usaha di kampung-kampung, di pasar-pasar, dan di daerah pesisir dapat merasakan
manfaat langsung dari program KUR ini. Dengan modal usaha yang terarah dan
pendampingan yang kuat, Papua bisa tumbuh menjadi daerah dengan basis ekonomi
rakyat yang kokoh,” jelas Aryoko. Selain pembiayaan produktif,
Pemprov Papua juga mendorong agar perbankan memperluas akses layanan digital
dan program literasi keuangan di wilayah pedalaman dan pesisir, agar masyarakat
lebih memahami cara mengelola kredit dan mengembangkan usaha kecil dengan
bijak. Untuk memastikan efektivitas
program, Pemprov Papua akan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI)
dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi penyaluran serta pemanfaatan
dana KUR di lapangan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang
disalurkan digunakan secara produktif dan memberikan dampak ekonomi yang nyata
bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga
berencana meluncurkan program pembinaan UMKM berbasis wilayah adat, yang
melibatkan dinas teknis, perguruan tinggi, serta lembaga pendamping ekonomi
lokal. “Kami ingin agar masyarakat tidak
hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam
pertumbuhan ekonomi Papua. Kemandirian ekonomi lokal harus menjadi visi bersama
kita,” tegas Wagub Aryoko. Dengan diselenggarakannya Akad
Massal KUR Tahun 2025 ini, pemerintah berharap semangat kewirausahaan
masyarakat Papua semakin tumbuh. Program KUR diharapkan menjadi cetak biru
kebangkitan ekonomi Papua, yang tidak hanya bergantung pada sektor tambang,
tetapi juga mengandalkan kekuatan ekonomi rakyat yang produktif dan mandiri. Acara ini juga menjadi momentum
penting bagi pelaku usaha mikro untuk naik kelas, dengan memanfaatkan dukungan
pembiayaan dan pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah dan perbankan. “Kita ingin Papua tidak hanya
dikenal karena kekayaan alamnya, tetapi juga karena masyarakatnya yang kreatif,
mandiri, dan sejahtera,” tutup Aryoko. Penulis: Jid Editor: GF
24 Okt 2025, 00:17 WIT
Tujuh Kepala Suku dan Lembaga P2MA PTP Nyatakan Dukungan kepada Frans Pigome untuk Pimpin PTFI
Papuanewsonline.com, Timika — Dinamika
kepemimpinan di tubuh PT Freeport Indonesia (PTFI) kembali menjadi sorotan
setelah Lembaga Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Adat Papua Tambang
(P2MA PTP) bersama tujuh kepala suku besar di wilayah Mimika menyampaikan dukungan
resmi kepada Frans Pigome untuk menjabat sebagai Presiden Direktur PTFI.
Pernyataan dukungan ini
disampaikan secara terbuka melalui pertemuan adat di Timika, yang dihadiri oleh
tokoh adat, masyarakat, dan perwakilan pemuda dari wilayah yang terdampak
langsung oleh aktivitas pertambangan Freeport. Dukungan tersebut dianggap
sebagai aspirasi moral dan politik masyarakat adat Papua, yang menuntut agar
posisi pimpinan tertinggi perusahaan tambang terbesar di Indonesia itu diisi
oleh putra asli Papua.
Ketua P2MA PTP Ruben Kobogau
bersama Sekretaris Jenderal Yonas Magai dalam pernyataannya menegaskan bahwa
dukungan ini tidak sekadar merupakan dorongan personal terhadap Frans Pigome,
melainkan bentuk komitmen masyarakat adat untuk memperjuangkan representasi
orang asli Papua (OAP) di posisi strategis perusahaan yang selama puluhan tahun
beroperasi di tanah mereka.
“Kami, tujuh kepala suku yang
wilayah adatnya bersinggungan langsung dengan aktivitas tambang Freeport,
menilai bahwa sudah saatnya putra asli Papua memimpin perusahaan ini. Kami
percaya Frans Pigome memiliki kapasitas, pengalaman, dan integritas untuk membawa
Freeport menjadi perusahaan yang berkeadilan bagi rakyat Papua,” ujar Ruben
Kobogau, didampingi Yonas Magai.
Pernyataan tersebut disambut
hangat oleh para kepala suku yang hadir. Mereka menegaskan bahwa dukungan ini
mencerminkan semangat Otonomi Khusus Papua, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001.
Dalam pandangan masyarakat adat, Frans
Pigome dipandang sebagai figur yang memahami dinamika sosial, ekonomi, dan
budaya Papua secara menyeluruh. Ia dinilai mampu menjadi jembatan antara
perusahaan dan masyarakat lokal, sekaligus membawa visi pembangunan
berkelanjutan yang berpihak pada kesejahteraan orang asli Papua.
“Kami melihat sosok Frans Pigome
sebagai pemimpin yang mampu mempersatukan semua pihak. Ia bukan hanya
representasi OAP, tetapi juga simbol harapan agar Freeport lebih manusiawi dan
berpihak pada masyarakat sekitar tambang,” ungkap salah satu kepala suku yang
turut menandatangani pernyataan dukungan.
Selain soal kepemimpinan, para
tokoh adat juga menyoroti pentingnya perubahan paradigma dalam pengelolaan
hasil tambang agar manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh
segelintir pihak, melainkan juga oleh masyarakat adat di wilayah operasi.
Melalui momentum ini, P2MA PTP
menekankan perlunya penguatan kebijakan afirmatif di bidang ketenagakerjaan,
pendidikan, dan pengelolaan lingkungan di area operasi Freeport.
Mereka mendorong agar perusahaan
memberi ruang lebih luas bagi tenaga kerja OAP, meningkatkan pendidikan vokasi
berbasis kebutuhan industri tambang, serta menjalankan program pelestarian
lingkungan yang transparan dan berkelanjutan.
“Freeport beroperasi di tanah
Papua selama puluhan tahun. Sudah saatnya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh
anak-anak asli negeri ini — bukan hanya dalam bentuk bantuan sosial, tapi juga
pemberdayaan yang nyata,” kata Yonas Magai.
Menurutnya, keberadaan Frans
Pigome di posisi puncak akan menjadi tonggak sejarah baru dalam perjuangan
masyarakat adat Papua untuk mendapatkan keadilan ekonomi dan pengakuan politik
di sektor strategis nasional.
Dalam pernyataan penutup, para
tokoh adat dan pimpinan P2MA PTP menyerukan agar Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah Papua, dan manajemen PTFI mendengarkan aspirasi ini dengan penuh
tanggung jawab. Mereka menilai, dukungan terhadap Frans Pigome bukan semata
dorongan politik, melainkan seruan moral bangsa agar pembangunan di Papua
dilakukan dengan mengutamakan partisipasi dan kepemimpinan lokal.
“Kami tidak ingin hanya menjadi
penonton di tanah sendiri. Kami ingin ikut menentukan arah masa depan Papua,
termasuk dalam perusahaan besar seperti Freeport. Dukungan kami kepada Frans
Pigome adalah simbol dari harapan itu,” ujar Ruben Kobogau tegas.
Pertemuan adat tersebut diakhiri
dengan doa bersama dan penandatanganan dokumen pernyataan dukungan dari tujuh
kepala suku besar, yang menjadi bagian dari wilayah terdampak langsung
aktivitas PTFI. (GF)
23 Okt 2025, 14:20 WIT
Gebyar Sadar Pajak Daerah 2025: Pemerintah Kabupaten Mimika Teguhkan Komitmen Pembangunan
Papuanewsonline.com, Timika —
Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak sebagai
sumber utama pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan
Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Gebyar Sadar Pajak Daerah Kabupaten
Mimika Tahun 2025. Kegiatan tahunan ini menjadi
wadah apresiasi bagi para wajib pajak teladan yang dinilai berperan aktif dan
taat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Selain itu, acara ini juga dirancang
untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam
mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam cuplikan video, Bupati Mimika
Johannes Rettob menegaskan bahwa pajak memiliki peran vital dalam menopang
pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan
publik. Ia menyampaikan apresiasi tinggi kepada masyarakat dan pelaku usaha
yang telah menunjukkan kepatuhan dan kontribusi nyata melalui pembayaran pajak
tepat waktu. “Pajak kuat, Mimika hebat —
itulah semangat yang ingin kita bangun bersama. Karena dengan kesadaran
membayar pajak, pembangunan di Mimika dapat terus berjalan dan memberi manfaat
bagi seluruh masyarakat,” ujar Bupati Johannes Rettob. Menurutnya, kegiatan seperti
Gebyar Sadar Pajak bukan hanya bentuk penghargaan, tetapi juga sarana edukasi
publik untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap proses pembangunan daerah.
“Setiap rupiah pajak yang dibayarkan adalah investasi bagi masa depan Mimika,”
tambahnya. Sementara itu, Wakil Bupati
Mimika Emanuel Kemong menyoroti pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam
setiap aspek pembangunan daerah, termasuk dalam hal kepatuhan pajak. Ia menjelaskan bahwa pada acara
puncak Gebyar Sadar Pajak 2025, Bapenda akan melaksanakan pengundian hadiah
menarik bagi wajib pajak dari berbagai sektor seperti hotel, restoran, hiburan,
serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Selain itu, pemerintah juga
menyiapkan penghargaan khusus bagi Wajib Pajak Teladan, yang dinilai memiliki
tingkat kepatuhan dan kontribusi tinggi dalam mendukung pendapatan asli daerah
(PAD). “Kami berharap apresiasi ini
dapat menjadi motivasi bagi masyarakat dan pelaku usaha lainnya untuk terus
patuh membayar pajak, karena pajak yang dibayarkan hari ini akan kembali dalam
bentuk pembangunan yang kita nikmati bersama,” ungkap Wakil Bupati. Rangkaian kegiatan Gebyar Sadar
Pajak 2025 dibuka dengan Bapenda Fun Run 7K, sebuah ajang olahraga yang
menggabungkan semangat kebugaran dengan edukasi pajak. Ratusan peserta dari
berbagai kalangan — mulai dari ASN, pelaku usaha, pelajar, hingga masyarakat
umum — turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Kepala Bapenda Mimika, Dwi
Cholifa, menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang bukan hanya sebagai lomba
lari, tetapi juga sebagai kampanye sadar pajak yang lebih dekat dan
menyenangkan. “Melalui kegiatan ini, kami ingin
mengajak masyarakat untuk berolahraga sambil menumbuhkan semangat sadar pajak.
Karena pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga kontribusi nyata bagi kemajuan
Mimika,” kata Dwi Cholifa. Selain Fun Run, Bapenda juga
menyiapkan pameran layanan pajak, stand informasi digital, serta sosialisasi
mengenai inovasi pembayaran pajak online, yang memudahkan masyarakat dalam
melaksanakan kewajiban pajak tanpa harus datang langsung ke kantor. Gebyar Sadar Pajak Daerah 2025
tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga momentum penting untuk
memperkuat transparansi dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan
daerah. Melalui inovasi digitalisasi dan pelayanan yang lebih cepat, pemerintah
berupaya menciptakan pengalaman positif bagi para wajib pajak. Bupati Johannes Rettob
menegaskan, keberhasilan pembangunan Mimika tidak hanya ditentukan oleh
kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam
memenuhi kewajiban pajak. “Kami ingin menjadikan Mimika
sebagai contoh daerah yang mampu membangun dengan kekuatan sendiri, dari dan
untuk masyarakatnya,” ujar Bupati. Dengan meningkatnya kepatuhan
pajak, Pemerintah Kabupaten Mimika optimis target pendapatan daerah tahun 2025
dapat tercapai bahkan melampaui ekspektasi. Melalui Gebyar Sadar Pajak Daerah
2025, Pemerintah Kabupaten Mimika menunjukkan komitmen bahwa setiap program dan
kebijakan yang dihasilkan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak bukan
sekadar angka dalam laporan keuangan, tetapi fondasi yang menopang kemajuan
infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal. Semangat ini sejalan dengan visi
“Mimika Hebat dan Sejahtera” yang hanya dapat diwujudkan dengan partisipasi
aktif seluruh elemen masyarakat. “Kami percaya, ketika masyarakat
sadar akan pentingnya pajak, maka keadilan dan kesejahteraan dapat terwujud
bagi seluruh rakyat Mimika,” pungkas Dwi Cholifa. Penulis: Bim Editor: GF
23 Okt 2025, 01:04 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
