Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Dana Raksasa Mengendap di Kas Daerah, Yohanes Kemong Desak Audit Total APBD Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika —
Polemik besar kembali mencuat di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, setelah muncul
laporan adanya dana daerah dalam jumlah fantastis yang masih mengendap di kas
pemerintah kabupaten. Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Yohanes Kemong, dengan
tegas mempertanyakan kejelasan pengelolaan dana tersebut dan mendesak Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Kejaksaan Republik Indonesia untuk segera turun
tangan melakukan audit menyeluruh. Kontroversi ini berawal dari
pernyataan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mengungkapkan bahwa
terdapat dana sekitar Rp2,4 triliun yang tersimpan di kas daerah Kabupaten
Mimika. Namun, Bupati Mimika kemudian mengklarifikasi bahwa jumlah yang
sebenarnya adalah Rp1,1 triliun. Bagi Yohanes Kemong, angka
tersebut tetaplah tidak masuk akal dan mencerminkan lemahnya tata kelola
keuangan daerah. “Dana sebesar Rp1,1 triliun itu
bukan angka kecil. Ini adalah uang rakyat Mimika yang seharusnya digunakan
untuk membangun, bukan disimpan begitu saja di kas daerah,” tegas Yohanes
dengan nada serius. Yohanes menyoroti bahwa sejak Januari
hingga Oktober 2025, belum ada tanda-tanda pelaksanaan program pembangunan baru
di Kabupaten Mimika. Padahal, visi dan misi Bupati Mimika yang menjanjikan
pembangunan dari kampung ke kota belum terlihat terwujud. “Sudah hampir satu tahun
berjalan, tapi masyarakat di kampung belum merasakan satu pun hasil pembangunan
baru. Semua proyek yang ada hanyalah kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya,”
ujar Yohanes. Ia juga menyinggung program
prioritas nasional dari Presiden Republik Indonesia yang seharusnya didukung
pemerintah daerah, namun belum terealisasi.
“Bagaimana mungkin pembangunan nasional bisa berjalan kalau dana sebesar itu
hanya diam di rekening kas daerah?” imbuhnya dengan nada kecewa. Politisi asal Mimika itu
mempertanyakan peruntukan dana yang sudah hampir setahun mengendap tanpa
digunakan secara optimal.
Menurutnya, kondisi ini sangat janggal mengingat perubahan APBD telah selesai
dan masa tutup anggaran tinggal beberapa bulan lagi. “Pertanyaannya, dana sebesar ini
disimpan untuk siapa? Diperuntukkan untuk apa? Dan bunga dari uang yang
tersimpan selama hampir satu tahun itu—masuk ke rekening siapa?” ucapnya tajam. Yohanes menilai bahwa pemerintah
daerah telah melakukan kelalaian besar dalam pengelolaan anggaran publik. Ia
menegaskan, seharusnya uang sebesar itu sudah dapat dimanfaatkan untuk
memperbaiki infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, serta layanan kesehatan di
kampung-kampung. “Jangan sampai rakyat yang
menjadi korban dari lemahnya manajemen keuangan pemerintah daerah,” tambahnya. Yohanes Kemong bahkan
membandingkan kondisi ini dengan masa kepemimpinan bupati sebelumnya seperti Clementina
dan Eltinus Omaleng, yang menurutnya tidak pernah membiarkan dana miliaran,
apalagi triliunan rupiah, mengendap begitu lama tanpa realisasi. “Zaman dulu, uang daerah cepat
digunakan untuk pembangunan. Sekarang, uangnya besar tapi hasilnya tidak ada.
Ini sangat disayangkan,” ujarnya. Ia menilai fenomena ini
menandakan buruknya manajemen fiskal dan lemahnya visi pembangunan daerah.
Dengan jumlah anggaran yang begitu besar, seharusnya Kabupaten Mimika dapat
menjadi contoh kemajuan bagi daerah lain di Papua Tengah. Melihat ketimpangan antara
besarnya dana dan minimnya hasil pembangunan, Yohanes Kemong mendesak BPK untuk
memblokir sementara dana kas daerah tersebut agar tidak disalahgunakan.
Selain itu, ia juga meminta Kejaksaan Agung RI untuk melakukan penyelidikan
mendalam terkait sumber, penggunaan, dan penempatan dana APBD Mimika tahun
anggaran 2025. “Kami ingin tahu dengan jelas:
dana sebesar ini untuk apa, dikelola oleh siapa, dan mengapa tidak ada
realisasi pembangunan di lapangan. Jangan sampai uang rakyat ini diputar untuk
kepentingan segelintir pihak,” tegasnya. Menurutnya, keterlibatan lembaga
hukum sangat penting agar publik mendapatkan kepastian dan keadilan, sekaligus
menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Yohanes juga menyoroti lemahnya transparansi
dan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten Mimika. Ia menilai bahwa laporan
penggunaan APBD tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat
maupun DPRD, padahal hal tersebut merupakan kewajiban konstitusional. “Ini sangat fatal dan mencoreng
tata kelola pemerintahan yang baik. Uang rakyat harus dikelola secara terbuka,
karena rakyat berhak tahu ke mana uang mereka dibelanjakan,” ujarnya dengan
nada tegas. Ia mengingatkan bahwa pemerintah
daerah seharusnya menjadi teladan dalam akuntabilitas, bukan justru menimbulkan
kecurigaan. “Kalau pemerintah menutup-nutupi,
rakyat akan kehilangan kepercayaan. Dan ketika kepercayaan itu hilang,
pemerintahan tidak lagi punya legitimasi moral,” pungkasnya. Penulis: Jid Editor: GF
25 Okt 2025, 04:35 WIT
Lestarikan Budaya Lewat Musik! Pj Sekda Papua Apresiasi Lomba Akustik Pemuda
Papuanewsonline.com, Jayapura —
Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 2025, Pemerintah Provinsi
Papua menggelar Lomba Musik Akustik tingkat SMA/SMK yang berlangsung meriah di GOR
Cenderawasih, Jayapura, pada Jumat (24/10/2025).
Kegiatan yang diikuti oleh puluhan pelajar dari berbagai sekolah di Kota
Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Keerom ini tidak hanya menjadi ajang unjuk
bakat musik, tetapi juga menjadi sarana memperkuat identitas budaya dan rasa
cinta Tanah Air di kalangan generasi muda. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj
Sekda) Provinsi Papua, Suzana D. Wanggai, yang hadir langsung dalam kegiatan
tersebut, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kreativitas para pelajar yang
menampilkan karya musik dengan semangat kebersamaan dan nasionalisme. “Kita sangat mengapresiasi
kegiatan ini karena memberikan ruang bagi anak-anak kita untuk mengekspresikan
diri, menumbuhkan kreativitas, serta menanamkan nilai kerja sama dan
kebersamaan. Dari sini mereka belajar menjadi pemimpin, sekaligus motivator bagi
teman-temannya,” ujar Suzana. Dalam kesempatan tersebut, Suzana
menekankan bahwa musik memiliki kekuatan untuk menyatukan perbedaan dan
membangun karakter anak muda Papua.
Menurutnya, kegiatan semacam ini bukan hanya hiburan, tetapi juga bentuk
pembelajaran sosial yang membangun nilai gotong royong, komunikasi, dan
tanggung jawab bersama dalam satu tim. “Musik akustik mengajarkan
anak-anak kita bagaimana membangun satu tim yang solid. Dalam bermusik, mereka
belajar mendengarkan satu sama lain agar tercipta harmoni. Itu adalah pelajaran
berharga bagi kehidupan mereka ke depan,” jelasnya. Suzana menilai lomba ini juga
menjadi simbol dari semangat Sumpah Pemuda 1928, di mana generasi muda
berkomitmen bersatu dalam keberagaman demi Indonesia yang lebih baik. Ia
berharap kegiatan semacam ini terus dilaksanakan setiap tahun dengan melibatkan
lebih banyak sekolah dan komunitas pemuda di berbagai daerah Papua. Sementara itu, Plt Kepala Dinas
Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua, Sonya Monim, menyebutkan bahwa lomba musik
akustik ini diikuti oleh 15 tim pelajar SMA/SMK.
Setiap tim diwajibkan membawakan lagu nasional “Bangun Pemuda/Pemudi” serta
satu lagu daerah pilihan. Sonya menjelaskan bahwa konsep
akustik dipilih karena genre ini digemari kalangan muda Papua dan relatif mudah
dipadukan dengan unsur musik daerah. “Kami memilih musik akustik
karena anak-anak Papua sangat kreatif dan banyak yang punya bakat di bidang
musik. Dari lomba ini, kami ingin menggali dan mengembangkan potensi mereka
agar bisa terus berkarya,” ungkapnya. Ia menambahkan, lomba musik
akustik ini juga memiliki misi penting, yaitu melestarikan bahasa ibu dan
budaya lokal di tengah arus modernisasi yang begitu cepat. “Sekarang banyak anak muda yang
lebih mengenal istilah asing daripada bahasa daerahnya sendiri. Kami ingin
lewat lomba ini mereka kembali mengenal dan bangga akan bahasa serta budaya
Papua,” tegas Sonya. Kegiatan ini bukan sekadar lomba
hiburan, melainkan gerakan kebudayaan untuk menjaga eksistensi bahasa dan musik
daerah di tengah perkembangan zaman.
Sonya menegaskan bahwa pemerintah daerah ingin menanamkan kesadaran kepada
generasi muda bahwa budaya adalah jati diri bangsa. “Musik daerah dan bahasa ibu
adalah warisan yang harus dijaga. Anak-anak boleh modern, boleh berinovasi,
tapi jangan sampai lupa akar budaya mereka,” katanya. Ia berharap kegiatan semacam ini
dapat menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus memperkuat rasa bangga
terhadap identitas ke-Papua-an di kalangan remaja. Pemerintah Provinsi Papua
juga berencana untuk menjadikan kegiatan ini sebagai agenda tahunan dalam
memperingati Hari Sumpah Pemuda. Menutup sambutannya, Pj Sekda Suzana
D. Wanggai berpesan agar generasi muda Papua tidak hanya menjadi penonton dalam
kemajuan bangsa, tetapi juga menjadi pelaku perubahan yang kreatif, berbudaya,
dan berkarakter. “Kita ingin pemuda Papua menjadi
generasi yang bangga akan budayanya, cinta tanah air, dan punya semangat untuk
berkontribusi bagi kemajuan daerah,” ucapnya dengan penuh semangat. Ia juga menyampaikan bahwa
semangat Sumpah Pemuda harus terus dijaga dalam setiap karya dan tindakan nyata
anak-anak Papua.
“Lewat musik, kita bisa menyatukan hati dan mengobarkan semangat kebangsaan,”
tambahnya. Penulis: Jid Editor: GF
25 Okt 2025, 04:33 WIT
Trans-Papua Dikebut! Gubernur Papua Tegaskan Konektivitas Jadi Kunci Utama Pertumbuhan Ekonomi
Papuanewsonline.com, Jakarta —
Pembangunan infrastruktur di Tanah Papua kembali menjadi sorotan utama dalam
pertemuan strategis antara Gubernur Papua Matius Fakhiri dan Menteri
Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus
Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Kamis (23/10/2025), Gubernur
Fakhiri menegaskan bahwa konektivitas antarwilayah adalah fondasi utama bagi
percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan di Papua. Menurut Fakhiri, pemerintah
daerah dan pusat harus bekerja sinergis untuk memastikan proyek-proyek
strategis, seperti Jalan Trans-Papua dan pengembangan jaringan transportasi
multimoda, dapat diselesaikan sesuai target. “Pembangunan Papua tidak bisa
dilepaskan dari upaya memperkuat konektivitas. Jalan Trans Jayapura–Wamena,
misalnya, harus benar-benar tembus dan memiliki kualitas yang baik,” ujar
Fakhiri usai pertemuan. Fakhiri menegaskan bahwa pembangunan
Trans-Papua bukan sekadar proyek jalan, melainkan simbol integrasi dan
pemerataan ekonomi di Tanah Papua.
Dengan jalur darat yang tembus dari pesisir hingga pegunungan, Papua akan
memiliki fondasi kuat untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru yang selama
ini sulit diakses karena keterbatasan transportasi. “Ketika transportasi darat, laut,
dan udara terhubung dengan baik, maka distribusi logistik akan lebih cepat,
biaya turun, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” tuturnya. Ia menambahkan bahwa pembangunan
konektivitas akan memangkas biaya pengiriman barang, memperlancar akses
pendidikan dan kesehatan, serta membuka peluang investasi di berbagai sektor
seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Menurutnya, hal ini akan menjadi langkah nyata dalam mengurangi kesenjangan
antarwilayah di Papua. Dalam arah kebijakannya, Gubernur
Fakhiri menekankan pentingnya pemerataan pembangunan agar tidak hanya berfokus
pada kota besar atau wilayah pesisir. “Kita ingin Papua tumbuh merata.
Jangan hanya pesisir dan kota yang maju, tapi daerah pegunungan juga harus bisa
menikmati akses dan harga kebutuhan pokok yang terjangkau,” tegasnya. Ia mengungkapkan bahwa banyak
daerah pegunungan di Papua masih menghadapi kesulitan akses transportasi, yang
berdampak pada tingginya harga kebutuhan pokok. Dengan rampungnya proyek-proyek
konektivitas seperti Trans Jayapura–Wamena dan jalur lintas selatan Papua,
pemerintah berharap harga barang di wilayah pegunungan dapat menurun secara
signifikan dan roda ekonomi lokal bisa berputar lebih cepat. Selain pembangunan jalan, Fakhiri
juga menyampaikan bahwa Pemprov Papua bersama pemerintah pusat sedang
menyiapkan langkah-langkah untuk memperkuat transportasi laut dan udara
antarwilayah.
Khususnya, peningkatan armada laut di wilayah pesisir utara seperti Sarmi,
Yapen, dan Waropen, yang berperan penting dalam menghubungkan distribusi barang
ke daerah-daerah terpencil. “Kami juga fokus pada penguatan
logistik laut. Karena tidak semua wilayah bisa dijangkau jalan darat, maka
kapal dan pelabuhan harus siap mendukung pergerakan ekonomi antarwilayah,”
jelasnya. Menurutnya, langkah ini akan
memperkuat rantai pasok dan menumbuhkan potensi perdagangan lokal antarwilayah
di Papua, yang selama ini masih bergantung pada distribusi dari luar daerah. Fakhiri menyambut positif
komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan Papua melalui program
strategis nasional. Ia menegaskan bahwa pembangunan di Papua harus dilakukan
dengan pendekatan yang komprehensif dan berkeadilan, tidak hanya berfokus pada
infrastruktur fisik, tetapi juga pemberdayaan sumber daya manusia. “Papua punya potensi besar, baik
sumber daya alam maupun manusia. Tugas kita adalah memastikan pembangunan
berjalan adil dan menyentuh semua lapisan masyarakat,” katanya.
“Kalau masyarakat sejahtera, Papua akan damai,” sambungnya dengan optimis. Gubernur Fakhiri menilai bahwa
keberhasilan pembangunan di Papua akan sangat bergantung pada kolaborasi antara
pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat lokal. Oleh karena itu, ia
mendorong agar setiap proyek pembangunan disertai dengan pelibatan masyarakat,
agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh warga. Dengan berjalannya proyek-proyek
strategis seperti Trans-Papua, peningkatan bandara perintis, dan modernisasi
pelabuhan, Fakhiri yakin Papua akan segera memasuki era baru konektivitas dan
kemajuan ekonomi.
Ia menegaskan bahwa setiap kilometer jalan yang dibangun bukan hanya membuka
akses fisik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat di pelosok Papua. “Kita ingin Papua yang maju,
terkoneksi, dan sejahtera. Semua ini akan terwujud jika kita terus bekerja
bersama dengan komitmen dan integritas,” tutupnya. Penulis: Jidan Editor: GF
25 Okt 2025, 04:28 WIT
TPP ASN Papua Tetap Aman! Pemprov Pastikan Pegawai Tak Terdampak Pemangkasan Transfer Pusat
Papuanewsonline.com, Jayapura —
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua memastikan bahwa pemangkasan dana transfer
dari pemerintah pusat tidak akan mempengaruhi Tambahan Penghasilan Pegawai
(TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kepastian ini disampaikan langsung oleh
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi
Daerah (Bapperida) Papua, Jimmy Alberto Thesia, dalam keterangannya di
Jayapura, Jumat (24/10/2025). Langkah ini menjadi sinyal
positif bagi ribuan ASN di lingkungan Pemprov Papua yang sempat khawatir dengan
adanya kebijakan efisiensi anggaran nasional. Pemerintah Provinsi menegaskan
bahwa kesejahteraan ASN tetap menjadi prioritas utama, meskipun sejumlah sumber
dana mengalami penyesuaian. Dalam penjelasannya, Jimmy
Alberto Thesia mengungkapkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Papua justru
mengalami kenaikan signifikan di tengah isu pengurangan transfer ke daerah. “DAU kita justru mengalami
kenaikan sebesar Rp99 miliar. Jadi, sebenarnya tidak semua dana transfer
berkurang,” terang Jimmy. Ia menjelaskan, peningkatan DAU
tersebut mencerminkan kepercayaan pemerintah pusat terhadap kemampuan Pemprov
Papua dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan transparan. Namun, di
sisi lain, beberapa sumber pendapatan lain seperti Dana Alokasi Khusus (DAK)
dan Dana Otsus tambahan memang mengalami penurunan yang cukup terasa. Saat ini, Pemprov Papua memiliki
sekitar 8.000 ASN aktif yang tersebar di berbagai instansi. Meski jumlah
pegawai tetap besar, Jimmy memastikan bahwa pemberian TPP tidak akan terganggu,
karena sudah diantisipasi dalam perencanaan fiskal daerah. “Beban pegawai kita memang tetap
sama, namun Pemprov Papua tetap berkomitmen menjaga TPP sebagai bentuk
kesejahteraan dan motivasi kerja bagi ASN,” ujar Jimmy dengan tegas. Ia menambahkan bahwa pemerintah
terus berupaya melakukan efisiensi dalam pos belanja non-prioritas agar
anggaran belanja pegawai tetap aman. Menurutnya, strategi ini dilakukan tanpa
mengorbankan kualitas layanan publik dan tetap mengedepankan kepentingan
masyarakat. Jimmy mengakui bahwa penurunan
sebagian dana transfer berdampak pada penyelenggaraan program pembangunan dan
pelayanan pemerintahan, terutama pada kegiatan yang bersifat non-urgent. Namun,
kondisi ini dijadikan momentum bagi Pemprov Papua untuk lebih fokus pada program
strategis dan visi-misi gubernur menjelang tahun 2026. “Dampak pengurangan dana transfer
lebih terasa pada penyelenggaraan pemerintahan, bukan pada kesejahteraan ASN.
Karena itu, kami akan menyesuaikan program sesuai prioritas gubernur dan
kebutuhan paling mendesak di lapangan,” jelasnya. Jimmy juga memastikan bahwa
pihaknya telah menyiapkan skema penyesuaian anggaran yang realistis, agar
seluruh program prioritas tetap berjalan, termasuk peningkatan layanan publik
di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di tengah dinamika fiskal yang
dihadapi seluruh daerah di Indonesia, Jimmy menegaskan bahwa Pemprov Papua tidak
akan panik menghadapi perubahan kebijakan transfer ke daerah.
Sebaliknya, ia menilai bahwa situasi ini menjadi ujian bagi daerah untuk
menunjukkan kemampuan adaptasi dan inovasi dalam pengelolaan anggaran. “Saya yakin dengan kepemimpinan
gubernur yang sekarang, ada skema yang sudah disiapkan. Dampak terhadap
kekurangan dana transfer bisa kita tutupi dengan efisiensi dan pengelolaan
anggaran yang lebih tepat sasaran,” tutur Jimmy optimis. Ia juga mengajak seluruh ASN
untuk tetap fokus bekerja, meningkatkan produktivitas, dan menjaga semangat
pengabdian di tengah tantangan fiskal yang ada. “Tugas kita adalah melayani
masyarakat sebaik mungkin, bukan mengeluh karena situasi anggaran,” tambahnya. Pemprov Papua menegaskan bahwa
TPP tidak hanya sekadar tunjangan tambahan, melainkan bentuk apresiasi
pemerintah terhadap dedikasi ASN dalam melayani masyarakat dan menjalankan roda
pemerintahan.
Dengan pengelolaan fiskal yang disiplin dan terarah, pemerintah optimis mampu
menjaga keseimbangan antara belanja pegawai dan belanja publik. “TPP adalah komitmen kami
terhadap kesejahteraan ASN. Selama manajemen fiskal kita kuat dan tertib, hak
pegawai akan tetap terjamin,” tutup Jimmy. Penulis: Jid Editor: GF
25 Okt 2025, 04:25 WIT
Rp4,8 Triliun Masuk Kas Daerah, Bapenda Mimika Optimis Lampaui Target Pendapatan
Papuanewsonline.com, Mimika —
Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika menunjukkan tren yang sangat
positif menjelang akhir tahun 2025. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan
Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika, hingga pertengahan Oktober 2025, realisasi
pendapatan daerah telah mencapai Rp4,8 triliun, atau sekitar 78 persen dari
target tahunan sebesar Rp6,1 triliun. Capaian ini menandakan bahwa
mesin ekonomi daerah bergerak dengan baik dan potensi pendapatan asli daerah
(PAD) maupun dana transfer dari pusat masih menunjukkan tren yang stabil.
Dengan sisa waktu dua bulan menuju penutupan tahun anggaran, Bapenda optimis
dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Kepala Bapenda Mimika, Dwi
Cholifah, menyampaikan bahwa performa Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi
salah satu penopang utama realisasi pendapatan tahun ini.
Menurutnya, PAD telah melampaui ekspektasi awal, menjadi indikator keberhasilan
strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang dilakukan selama
2025. “PAD tercatat sebesar Rp369
miliar lebih, melampaui target awal yang sebesar Rp349 miliar lebih. Ini bukti
bahwa kesadaran wajib pajak di Mimika meningkat, didukung dengan sistem
pelayanan pajak yang semakin mudah dan transparan,” jelas Dwi Cholifah saat
ditemui di ruang kerjanya, Selasa (22/10/2025). Dwi menjelaskan, keberhasilan ini
juga tidak terlepas dari upaya digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi yang
telah diterapkan Bapenda. Dengan sistem berbasis elektronik, masyarakat kini
bisa melakukan pembayaran secara online, sehingga mempercepat arus penerimaan
daerah dan mengurangi potensi kebocoran pendapatan. Selain dari PAD, Dana Bagi Hasil
(DBH) juga menjadi salah satu sumber pendapatan utama Mimika. Hingga Oktober,
DBH yang telah diterima mencapai Rp1,6 triliun dari target Rp2,3 triliun, masih
menyisakan kekurangan sekitar Rp785 miliar yang diharapkan akan masuk pada
triwulan keempat. “Biasanya, DBH untuk triwulan IV
akan kami terima pada bulan November atau awal Desember. Komponen DBH ini
meliputi royalti, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pertambangan, serta
Pajak Penghasilan (PPh),” ungkap Dwi. Ia menambahkan bahwa sektor
pertambangan, khususnya dari perusahaan tambang besar di wilayah Mimika,
menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan DBH. Namun, Bapenda juga terus
berupaya menjaga keseimbangan dengan memperkuat sektor ekonomi lokal seperti perdagangan,
pariwisata, dan jasa agar tidak bergantung sepenuhnya pada pendapatan berbasis
sumber daya alam. Meski masih terdapat selisih
sekitar Rp1,3 triliun untuk mencapai target akhir tahun, Dwi Cholifah
menyatakan optimisme penuh bahwa angka tersebut dapat tercapai bahkan
berpotensi melampaui target pendapatan 2025. “Kami optimis realisasi
pendapatan akan menembus target yang telah ditetapkan. Dengan dukungan seluruh
OPD dan masyarakat, kami yakin Mimika bisa terus tumbuh secara fiskal dan
berkelanjutan,” tegasnya. Optimisme tersebut juga didukung
dengan kebijakan Pemkab Mimika yang terus memperkuat tata kelola keuangan
daerah, memperluas basis pajak, dan memperbaiki sistem pengawasan agar
pendapatan daerah benar-benar digunakan secara efektif untuk pembangunan masyarakat. Dengan realisasi pendapatan yang
terus meningkat, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap dapat mempertahankan
momentum pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan,
kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Peningkatan pendapatan daerah
bukan hanya soal angka, tetapi tentang bagaimana setiap rupiah digunakan untuk
kesejahteraan masyarakat Mimika,” ujar Dwi. Ia menambahkan bahwa sinergi
antar instansi dan kedisiplinan fiskal menjadi kunci utama agar pembangunan
Mimika dapat berjalan berkesinambungan. Penulis: Jid Editor: GF
25 Okt 2025, 04:21 WIT
WVI Dorong Kepala Kampung di Papua Tengah Fokus pada Anggaran Pencegahan Stunting
Papuanewsonline.com, Timika —
Wahana Visi Indonesia (WVI) kembali menegaskan pentingnya peran kepala kampung
dalam memerangi masalah stunting yang masih menjadi ancaman serius bagi
generasi muda di Papua Tengah. Hal tersebut disampaikan dalam Workshop “Fokus
Anggaran dalam Mendukung Program Penurunan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten
Mimika” yang digelar di Hotel Swiss-Belinn Timika, pada Kamis (23/10/2025). Kegiatan yang dihadiri oleh
puluhan kepala kampung, perangkat distrik, serta perwakilan dari dinas terkait
ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kesadaran pemangku kebijakan di
tingkat kampung agar mampu mengarahkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung
(ADK) ke sektor yang benar-benar berdampak bagi kesehatan masyarakat —
khususnya anak-anak. Dalam paparannya, Manajer
Advokasi dan Pelibatan Eksternal WVI, Junito Trias, menyampaikan bahwa sebagian
besar anak yang mengalami risiko stunting di Papua Tengah berasal dari wilayah
kampung. Oleh karena itu, intervensi di tingkat akar rumput menjadi langkah
paling efektif untuk mencegah terjadinya kasus baru. “Masa depan anak-anak Papua
Tengah sesungguhnya berada di tangan kepala kampung. Dari kebijakan dan
perencanaan merekalah, kesehatan anak-anak ditentukan,” tegas Junito. Ia menjelaskan bahwa banyak
kampung selama ini masih memprioritaskan penggunaan dana untuk proyek
infrastruktur seperti pembangunan rumah adat, fasilitas umum, atau kegiatan
seremonial. Padahal, menurutnya, isu gizi dan kesehatan anak seharusnya menjadi
prioritas utama dalam penganggaran. Junito menyoroti bahwa alokasi
anggaran untuk penanganan stunting masih sangat minim di sejumlah kampung.
Padahal, pemerintah pusat telah memberikan ruang bagi desa untuk menggunakan
dana desa secara fleksibel demi kepentingan masyarakat. “Sering kali dana dari pemerintah
digunakan untuk proyek yang secara sosial penting, tetapi tidak langsung
berdampak pada masalah utama, yaitu stunting. Kepala kampung perlu
menerjemahkan anggaran menjadi program nyata dan bermanfaat,” katanya. WVI mendorong agar sebagian dana
desa dapat dialokasikan untuk kegiatan seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
bagi balita, pengadaan alat timbang dan ukur di Posyandu, serta insentif kader
kesehatan yang menjadi ujung tombak pelayanan gizi di tingkat kampung. Selain sesi pemaparan, workshop
ini juga menghadirkan sesi diskusi interaktif antara peserta dan fasilitator.
Para kepala kampung diberi ruang untuk menceritakan tantangan yang dihadapi di
lapangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman
tentang perencanaan anggaran berbasis kebutuhan gizi, hingga minimnya
koordinasi antar lembaga. Junito menegaskan bahwa
keberhasilan program pencegahan stunting tidak hanya bergantung pada bantuan
dari pemerintah atau lembaga sosial, tetapi juga pada komitmen dan kepemimpinan
kepala kampung. “Ketika kepala kampung
benar-benar memahami pentingnya kesehatan anak, maka setiap rupiah dari
anggaran desa akan bermakna bagi kehidupan generasi berikutnya,” ujarnya. Sebagai lembaga kemanusiaan yang
telah lama bekerja di Papua, Wahana Visi Indonesia (WVI) terus berkomitmen
mendukung pemerintah daerah dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan keluarga
serta menurunkan angka stunting.
WVI juga berperan aktif dalam memberikan pendampingan teknis dan edukasi gizi
di berbagai distrik di Kabupaten Mimika dan wilayah Papua Tengah lainnya. Melalui kegiatan seperti workshop
ini, WVI berharap muncul kesadaran kolektif bahwa pembangunan manusia dimulai
dari kesehatan anak-anak. “Pembangunan fisik boleh penting,
tetapi membangun manusia jauh lebih bernilai. Anak yang sehat dan cerdas adalah
investasi terbaik untuk masa depan Papua Tengah,” tutup Junito. Penulis: Bim Editor: GF
25 Okt 2025, 04:15 WIT
FGD Bela Negara di Mimika: ASN Diminta Tingkatkan Pengabdian dan Profesionalitas
Papuanewsonline.com, Mimika —
Suasana serius namun penuh semangat terlihat di ruang pertemuan Hotel Grand
Tembaga, Mimika, pada Jumat (24/10/2025). Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN)
dari berbagai perangkat daerah tampak antusias mengikuti Focus Group Discussion
(FGD) bertema “Bela Negara sebagai Wujud Pengabdian Profesi ASN” yang
diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten
Mimika. Kegiatan ini digelar untuk
memperkuat pemahaman para ASN tentang makna bela negara dalam konteks birokrasi
modern, sekaligus mendorong mereka menjadi pelayan publik yang profesional,
berintegritas, dan memiliki semangat nasionalisme tinggi. Dalam sambutannya, Kepala
Kesbangpol Mimika, Yan Slamet Purba, menegaskan bahwa konsep bela negara harus
dimaknai secara luas. Ia menyebutkan, bela negara bukan semata kewajiban TNI
dan Polri, tetapi merupakan tanggung jawab setiap warga negara — termasuk ASN —
yang mengabdi melalui tugas dan fungsinya. “Bela negara bukan berarti harus
memanggul senjata. Bagi ASN, bela negara diwujudkan lewat disiplin, loyalitas,
dan tanggung jawab dalam bekerja melayani masyarakat,” ujar Yan Slamet Purba. Ia menambahkan bahwa saat ini
semangat nasionalisme dan kedisiplinan mulai mengalami penurunan di berbagai
sektor. Karena itu, pemerintah pusat pun mengeluarkan kebijakan agar setiap
instansi menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengucapkan Pancasila setiap pukul
10.00 waktu setempat sebagai bentuk pembiasaan nilai-nilai kebangsaan. Sementara itu, Asisten III Bidang
Administrasi Umum Setda Mimika, Evert Lukas Hindom, yang hadir mewakili Bupati
Mimika, mengingatkan bahwa ASN adalah ujung tombak pemerintahan dan harus
menjadi teladan bagi masyarakat.
Menurutnya, pengabdian ASN merupakan bagian dari bela negara yang sesungguhnya
— menjaga kehormatan bangsa melalui pelayanan publik yang jujur, cepat, dan
berkeadilan. “ASN harus memiliki jiwa dan
sikap bela negara serta cinta tanah air, yang diwujudkan melalui pelaksanaan
tugas secara profesional dan penuh tanggung jawab,” tegas Evert. Ia juga menyoroti pentingnya menjunjung
tinggi kearifan lokal sebagai bagian dari wawasan nusantara. Dalam konteks
Papua, katanya, hal itu berarti memahami karakter masyarakat, menghargai
perbedaan budaya, dan memberikan pelayanan dengan pendekatan humanis. “Pelayanan publik yang
berlandaskan Pancasila dan semangat bela negara akan melahirkan birokrasi yang
berjiwa pengabdian. ASN bukan hanya pelaksana administrasi, tapi juga pejuang
kemanusiaan,” ujarnya. FGD ini juga mengupas empat
konsensus kebangsaan — Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika —
sebagai nilai dasar yang wajib dijadikan pedoman dalam setiap aspek pekerjaan
ASN.
Peserta didorong untuk mengintegrasikan semangat bela negara ke dalam
kebijakan, pelayanan publik, serta inovasi di bidang tugas masing-masing. Selain materi dari narasumber,
kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi interaktif. Para ASN saling
bertukar pandangan tentang bagaimana nilai bela negara bisa diterapkan dalam
pekerjaan sehari-hari, seperti peningkatan pelayanan di bidang pendidikan,
kesehatan, dan administrasi kependudukan. “Bela negara bukan hanya slogan.
Ia harus hadir dalam sikap kerja, tanggung jawab moral, dan ketulusan dalam
melayani masyarakat,” ujar salah satu peserta dari Dinas Sosial Mimika. FGD Bela Negara ini menjadi
bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mencetak ASN yang berkarakter
kuat, profesional, dan berintegritas tinggi.
Kegiatan ini diharapkan mampu membentuk pola pikir ASN agar senantiasa
menempatkan kepentingan bangsa dan daerah di atas kepentingan pribadi maupun
kelompok. Sebagaimana disampaikan Evert
Lukas Hindom dalam penutupannya, nilai-nilai Pancasila harus senantiasa menjadi
pedoman kerja dan landasan moral bagi ASN dalam mengemban amanah publik. “Pancasila adalah roh pengabdian
ASN. Dari situlah lahir etos kerja, semangat gotong royong, dan cinta tanah air
yang sejati,” pungkasnya. Penulis: Bim Editor: GF
25 Okt 2025, 04:11 WIT
Stok Menipis, Harga Jeruk Limau di Pasar Sentral Timika Melonjak Tajam hingga Rp100 Ribu/Kg
Papuanewsonline.com, Timika —
Suasana Pasar Sentral Timika, Kabupaten Mimika, akhir pekan ini tampak sedikit
berbeda. Para pedagang bumbu dapur sibuk melayani pembeli sambil mengeluh soal
kenaikan harga yang mendadak. Harga jeruk limau atau yang biasa disebut jeruk
ikan, melonjak tajam hingga mencapai Rp100 ribu per kilogram pada Jumat
(24/10/2025).
Padahal, harga jeruk limau sebelumnya hanya berada di kisaran Rp40 ribu hingga
Rp50 ribu per kilogram. Tak hanya jeruk limau, jeruk nipis pun turut merangkak
naik menjadi Rp60 ribu per kilogram. Kenaikan harga ini bukan tanpa
sebab. Ida Suryani, salah satu pedagang bumbu dapur di Pasar Sentral Timika,
menjelaskan bahwa stok jeruk limau yang biasanya dikirim dari Jayapura kini
sangat terbatas. Menurutnya, pasokan yang menurun drastis membuat para pedagang kesulitan
memenuhi permintaan pelanggan. “Harga jeruk ikan ini naik sampai
Rp90 ribu bahkan Rp100 ribu per kilo. Kalau jeruk nipis, sekarang Rp60 ribu per
kilo. Stok jeruk cina dari Jayapura
terbatas sekali, jadi barangnya susah didapat,” tutur Ida kepada Papuanewsonline.com. Ia menambahkan, akibat harga yang
melonjak, pembeli kini tak lagi membeli dalam jumlah banyak. “Dulu dengan Rp5 ribu bisa dapat
beberapa ons, sekarang paling cuma dapat empat atau lima biji saja,” ujarnya
sambil menunjukkan jeruk limau yang mulai menguning di lapaknya. Keterbatasan stok dari luar
daerah makin diperparah dengan minimnya pasokan jeruk dari petani lokal di
Timika. Menurut Ida, hampir tidak ada
petani yang menanam jeruk limau secara massal di wilayah Mimika, sehingga ketergantungan
pada pasokan antarprovinsi masih sangat tinggi. “Kalau di sini jarang yang tanam
jeruk limau, paling ada di kebun rumah, tapi itu untuk kebutuhan sendiri, bukan
dijual ke pasar,” jelasnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa
sistem distribusi bahan dapur di wilayah Papua Tengah masih sangat bergantung
pada jalur pengiriman laut dan udara dari kota-kota besar seperti Jayapura,
Nabire, atau Makassar. Begitu terjadi gangguan
distribusi, harga bahan pokok bisa melonjak dalam waktu singkat. Meski jeruk limau mengalami
kenaikan ekstrem, harga sejumlah bumbu dapur lainnya masih relatif stabil.
Berdasarkan pantauan di lapangan, harga cabai rawit tetap bertahan di kisaran
Rp90 ribu per kilogram, tomat Rp30–35 ribu, serta bawang merah dan bawang putih
masing-masing Rp60 ribu per kilogram. Namun, para pedagang tetap
waswas. Mereka khawatir kenaikan harga jeruk limau bisa menjadi awal dari
lonjakan harga bahan pokok lainnya, terutama jika pasokan antarwilayah terus
terganggu. “Kalau kiriman dari luar makin
seret, bukan cuma jeruk yang naik. Cabai dan bawang juga bisa ikut-ikutan mahal
nanti,” ujar salah satu pedagang lain yang enggan disebut namanya. Kenaikan harga ini tentu menjadi
perhatian banyak pihak, terutama para pembeli yang harus menyesuaikan
pengeluaran rumah tangga. Sejumlah warga berharap pemerintah
daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dapat segera
mencari solusi untuk menstabilkan harga, baik dengan memperlancar distribusi
barang dari Jayapura maupun memberdayakan petani lokal. “Kalau bisa pemerintah bantu
carikan jalan supaya harga normal lagi. Kasihan ibu-ibu di rumah, masak jadi
susah kalau bahan-bahan mahal begini,” keluh seorang pembeli di area pasar. Pemerintah diharapkan dapat menginisiasi
kerja sama dengan daerah penghasil jeruk limau, serta memberikan dukungan bagi
petani lokal untuk mulai membudidayakan tanaman jeruk di wilayah Mimika, agar
tidak terus bergantung pada pasokan luar daerah. Penulis: Bim Editor: GF
25 Okt 2025, 04:07 WIT
Sambut HUT Ke-79, Satpomau Lanud YKU Timika Gelar Operasi Gaktib
Papuanewsonline.com, Timika —
Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Polisi Militer Angkatan
Udara (Pomau), Satuan Polisi Militer Angkatan Udara (Satpomau) Lanud Yohanis
Kapiyau (YKU) Timika melaksanakan Operasi Penegakan dan Ketertiban (Opsgaktib)
di pintu masuk Markas Komando Lanud YKU, Papua Tengah, Jumat (24/10/2025).
Operasi ini dipimpin langsung oleh Kasiidik Satpom Lanud YKU, Letda Pom Sigit
Sudiono, dan diikuti seluruh jajaran personel Satpomau dengan penuh
kedisiplinan. Opsgaktib kali ini difokuskan
pada pemeriksaan kelengkapan identitas personel, surat-surat kendaraan, serta
kondisi dan kelayakan kendaraan dinas maupun pribadi. Tujuannya jelas:
menegakkan disiplin dan memastikan seluruh prajurit TNI AU menjadi teladan
dalam tertib berlalu lintas. Dansatpom Lanud Yohanis Kapiyau,
Lettu Pom I Made Widhiyasa, S.Tr. Han., menjelaskan bahwa pelaksanaan operasi
ini bukan hanya sekadar rutinitas tahunan, tetapi juga menjadi momen refleksi
bagi seluruh anggota Pomau untuk terus menegakkan nilai-nilai disiplin di
lingkungan TNI Angkatan Udara. “Opsgaktib ini kami gelar bukan
hanya untuk menyambut HUT ke-79 Pomau, tapi juga untuk menumbuhkan kembali
semangat kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas.
Pemeriksaan meliputi kelengkapan surat kendaraan, SIM, KTA, hingga kondisi
kendaraan itu sendiri,” ujar Lettu Pom I Made Widhiyasa. Menurutnya, Pomau memiliki peran
strategis dalam memastikan setiap anggota TNI AU menjaga citra, kehormatan, dan
profesionalitas militer.
Disiplin bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga bentuk
tanggung jawab dan penghormatan terhadap nilai-nilai yang dipegang oleh TNI. Selain untuk meningkatkan
kedisiplinan internal, kegiatan Opsgaktib ini juga diharapkan dapat menjadi
contoh bagi masyarakat umum di sekitar wilayah Timika.
Melalui ketertiban yang dimulai dari lingkungan sendiri, Satpomau Lanud YKU
ingin menunjukkan bahwa TNI AU bukan hanya kuat dalam operasi udara, tetapi
juga menjadi panutan dalam berlalu lintas dan kehidupan bermasyarakat. “Kami ingin seluruh personel
sadar bahwa tertib berlalu lintas bukan semata untuk menghindari sanksi, tetapi
demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
Disiplin di jalan adalah cerminan disiplin dalam tugas,” tegas Lettu Pom I
Made. Operasi yang berlangsung selama
beberapa jam ini berjalan dengan tertib dan lancar. Beberapa personel yang
kedapatan belum lengkap dalam administrasi kendaraan diberikan teguran serta
pembinaan langsung, agar segera melengkapi dokumen dan memperhatikan aturan
berkendara. Perayaan HUT ke-79 Polisi Militer
Angkatan Udara tahun ini mengusung semangat “Pomau Profesional, Modern, dan
Humanis”, yang menjadi inspirasi bagi seluruh satuan Pomau di Indonesia,
termasuk Lanud YKU Timika. Satpomau Lanud YKU menegaskan
komitmennya untuk terus meningkatkan peran sebagai penjaga ketertiban, penegak
hukum, dan pelindung kehormatan TNI AU.
Dengan semangat kebersamaan dan profesionalitas, operasi ini menjadi wujud
nyata dari komitmen Pomau dalam menegakkan disiplin dengan pendekatan tegas
namun tetap humanis. “Kami ingin setiap anggota
memahami bahwa disiplin adalah napas dari militer.
Ketertiban yang kita tegakkan hari ini akan menjadi kebanggaan institusi dan
contoh bagi masyarakat,” tutup Lettu Pom I Made. Penulis: Jid Editor: GF
25 Okt 2025, 02:32 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
